JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pembubaran Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Sosialisasi Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dilansir dari salinan Keppres yang diunggah di laman resmi Sekretariat Negara, Sabtu (9/11/2024), aturan tersebut diteken oleh Prabowo pada Jumat (8/11/2024).

Ada tiga pasal dalam beleid itu. Pasal pertama menyatakan bahwa Keppres 32/2024 membubarkan Satgas Percepatan Sosialisasi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pasal kedua menyebutkan bahwa dengan dibubarkannya Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja, maka aturan yang mendasarinya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ketiga menyatakan bahwa Keppres 32/2024 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yakni 8 November 2024.

Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja dibentuk oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, pada 2021 lalu.

Saat itu, Jokowi menunjuk Mahendra Siregar yang saat itu masih menjadi Wakil Menteri Luar Negeri untuk menjadi Ketua Satgas UU Cipta Kerja.

Selain Mahendra, Jokowi juga menunjuk Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjadi Wakil Ketua I.

Kemudian, M. Chatib Basri menjadi Wakil Ketua II dan Sekretaris Eksekutif Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Raden Pardede menjadi Wakil Ketua III.

Selanjutnya, ada Arif Budimanta selaku Sekretaris Satgas.

Adapun penunjukan anggota Satgas Percepatan Sosialisasi ini dilakukan menyusul ditandatanganinya Keppres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Satgas Percepatan Sosialisasi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Keputusan ini dikeluarkan menindaklanjuti efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja.

Di masa Jokowi, Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Satgas Undang-Undang Cipta Kerja dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang berada pada unit kerja di Kementerian Sekretariat Negara, serta membentuk sejumlah Kelompok Kerja (POKJA).

Satgas juga melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden paling sedikit satu kali dalam satu bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pembubaran Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Sosialisasi Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dilansir dari salinan Keppres yang diunggah di laman resmi Sekretariat Negara, Sabtu (9/11/2024), aturan tersebut diteken oleh Prabowo pada Jumat (8/11/2024).

Ada tiga pasal dalam beleid itu. Pasal pertama menyatakan bahwa Keppres 32/2024 membubarkan Satgas Percepatan Sosialisasi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pasal kedua menyebutkan bahwa dengan dibubarkannya Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja, maka aturan yang mendasarinya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ketiga menyatakan bahwa Keppres 32/2024 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yakni 8 November 2024.

Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja dibentuk oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, pada 2021 lalu.

Saat itu, Jokowi menunjuk Mahendra Siregar yang saat itu masih menjadi Wakil Menteri Luar Negeri untuk menjadi Ketua Satgas UU Cipta Kerja.

Selain Mahendra, Jokowi juga menunjuk Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjadi Wakil Ketua I.

Kemudian, M. Chatib Basri menjadi Wakil Ketua II dan Sekretaris Eksekutif Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Raden Pardede menjadi Wakil Ketua III.

Selanjutnya, ada Arif Budimanta selaku Sekretaris Satgas.

Adapun penunjukan anggota Satgas Percepatan Sosialisasi ini dilakukan menyusul ditandatanganinya Keppres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Satgas Percepatan Sosialisasi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Keputusan ini dikeluarkan menindaklanjuti efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja.

Di masa Jokowi, Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Satgas Undang-Undang Cipta Kerja dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang berada pada unit kerja di Kementerian Sekretariat Negara, serta membentuk sejumlah Kelompok Kerja (POKJA).

Satgas juga melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden paling sedikit satu kali dalam satu bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) menyerahkan manfaat Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) kepada mantan presiden Joko Widodo di Kota Surakarta, Rabu (6/11).

Besaran manfaat Program Pensiun dan THT tersebut di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 dan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1978. Taspen membayarkan manfaat Program Pensiun kepada Presiden RI ke-7 itu mulai 1 November 2024, yang akan disalurkan setiap bulan pada tanggal yang sama melalui rekening Bank Mandiri Taspen.

Jokowi Widodo memasuki masa purnatugas sebagai Presiden periode 2019–2024, setelah menjalankan amanah sebagai Kepala Negara selama lima tahun, terhitung sejak 1 November 2019 hingga 31 Oktober 2024.

Penyerahan kartu manfaat Program Pensiun dan THT dilakukan oleh Direktur Operasional Taspen, Ariyandi, bersama Direktur Keuangan Taspen, Rena Latsmi Puri, serta Direktur Compliance & Control Bank Mandiri Taspen Resi Lora

Corporate Secretary Taspen, Henra, menyatakan, penyerahan kartu manfaat ini menegaskan bahwa Pensiunan dan THT dirancang untuk mendukung kesejahteraan para pensiunan ASN dan Pejabat Negara.

“Taspen berkomitmen untuk memastikan para pensiunan, terutama tokoh-tokoh yang telah berjasa bagi bangsa, mendapatkan layanan terbaik yang menunjang kesejahteraan mereka di masa purnabakti,” Henra dalam keterangan resminya, Jumat (8/11).

Sebagai informasi, seluruh peserta program pensiun TASPEN tidak hanya menerima manfaat pensiun bulanan, namun terdapat beberapa manfaat lainnya seperti Pensiun ke-13, Tunjangan Hari Raya (THR), hingga Program Pensiun Terusan, Pensiun untuk Janda dan Yatim Piatu, serta Uang Duka Wafat jika peserta meninggal dunia.

Sebagai pengelola program jaminan sosial untuk ASN dan Pejabat Negara, Henra mengklaim bahwa Taspen senantiasa menerapkan tata kelola perusahaan yang baik

Menteri Pertanian Amran Sulaiman sore kemarin menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Amran mengaku dapat beberapa arahan dari Prabowo sebelum orang nomor satu di Indonesia itu melakukan lawatan ke luar negeri beberapa waktu ke depan.

Salah satunya adalah Prabowo meminta 61 bendungan yang sebelumnya sudah dibangun Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bisa segera dioptimalkan kegunaannya untuk melakukan irigasi.

Pekerjaan rumah pemerintah saat ini, kata Amran, adalah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyambungkan irigasi primer hingga tersier untuk urusan irigasinya.

"Fokus tadi pada irigasi. Bagaimana kita mengoptimalkan bendungan yang 61 agar airnya betul-betul termanfaatkan untuk sawah kita. Ini luar biasa karena ada bendungan kita sudah bangun sebelumnya. Ada 61 unit. Ini tentu kabar baik untuk petani kalau nantinya irigasi primer, sekunder, tersier itu tersambung," tegas Amran usai menemui Prabowo, Kamis (7/11/2024) kemarin.

"Dari bendungan ada namanya irigasi primer, kemudian sekunder, kemudian tersier, ini harus terkoneksi, sehingga airnya termanfaatkan secara optimal," lanjutnya menambahkan.

Selain itu, Prabowo juga menekankan agar proyek optimalisasi lahan rawa yang produktif bisa terus berjalan dengan baik. Kurang lebih, Amran mengatakan, sudah ada 350 ribu hektare lahan yang dioptimalkan.

"Ini bagaimana dioptimalkan dulunya tanam 1 kali, menjadi 2 kali dan 3 kali. Sehingga nanti ada tambahan produksi ke depan. Ini yang kita optimalkan, kita sempurnakan irigasinya, drainasenya, dan seterusnya," sebut Amran.

Dalam catatan detikcom sendiri pemerintahan Presiden Jokowi memang menargetkan pembangunan 61 bendungan selama 10 tahun menjabat.

Namun, hingga Oktober 2024 kemarin, dari total target tersebut, saat ini pembangunan yang sudah terealisasi baru mencapai 53 bendungan, yang mampu mengairi 353 hektare lahan pertanian. Data tersebut pernah dipaparkan Basuki Hadimuljono yang kala itu menjabat sebagai Menteri PUPR.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mempersilakan DPR RI untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test terhadap 10 calon pimpinan KPK yang dikirim Presiden RI Ke-7 Joko Widodo.

Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, langkah itu diambil oleh Prabowo agar tidak ada kekosongan jabatan pimpinan KPK karena masa bakti pimpinan KPK yang sedang menjabat akan segera berakhir.

"Ini merupakan jalan tengah agar Pasal 30 UU KPK dipatuhi dan putusan MK juga dipatuhi. Jalan tengah ini insya Allah dapat mengatasi kemungkinan terjadinya kevakuman Pimpinan KPK yang akan segera berakhir di pengujung Desember yang akan datang" kata Yusril dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2024).

Yusril mengatakan, Presiden Prabowo tidak bermaksud untuk menarik nama-nama hasil seleksi yang telah disampaikan Presiden Jokowi ke DPR.

Ia mengatakan, pemerintah menyadari bahwa butuh waktu sekitar enam bulan untuk apabila ingin memproses pemilihan calon pimpinan KPK dari awal.

Padahal, masa jabatan pimpinan KPK bakal berakhir pada bulan depan.

Di sisi lain, ada pula pertimbangan hukum Putusan MK tahun 2022 terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan Presiden hanya diberi kesempatan satu kali mengajukan nama-nama calon pimpinan KPK ke DPR.

"Untuk mengatasi kondisi di atas, Pimpinan DPR belum lama ini telah melayangkan surat kepada Presiden Prabowo menanyakan apakah Presiden Prabowo akan menarik nama-nama yang telah diajukan Presiden Jokowi, membentuk Pansel baru dan memilih calon-calon baru atau tidak," ujar Yusril.

Yusril mengatakan, Presiden Prabowo telah menjawab surat DPR dan menyatakan setuju dengan nama-nama yang telah diusulkan oleh Jokowi.

"DPR dipersilahkan memproses nama-nama tersebut untuk memilih lima nama untuk ditetapkan oleh Presiden," ucap dia.

Berikut ini 10 nama calon pimpinan KPK yang diserahkan Jokowi untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPR

1. Agus Joko Pramono

2. Ahmad Alamsyah Saragih

3. Djoko Poerwanto

4. Fitroh Rohcahyanto

5. Ibnu Basuki Widodo

6. Ida Budhiati

7. Johanis Tanak

8. Michael Rolandi Cesnanta Brata

9. Poengky indarti

10. Setyo Budiyanto

JAKARTA, KOMPAS.com - Tidak ada kejutan dalam susunan kepengurusan Partai Golkar periode 2024-2029 yang dipimpin oleh Bahlil Lahadalia.

Presiden Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan putra sulungnya, Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka, yang digadang-gadang bakal menjadi kader Golkar, tidak masuk dalam susunan pengurus yang diumumkan Bahlil pada Kamis (7/11/2024) kemarin.

“Sampai dengan hari ini, kami menyampaikan bahwa nama Bapak Presiden ke-7 yaitu Bapak Presiden Jokowi tidak dalam kepengurusan, baik Dewan Kehormatan, Dewan Pembina maupun dalam struktur. Termasuk, Mas Wapres (Gibran),” kata Bahlil, Kamis.

Pasalnya isu Jokowi akan merapat ke Golkar sudah lama beredar. Kala itu, Jokowi diisukan akan menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar.

Isu ini santer muncul di awal 2024 dan kembali menguat di tengah-tengah pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) XI Golkar, pertengahan Agustus lalu.

Akan tetapi, dalam struktur dewan Partai Golkar, Bahlil membacakan bahwa posisi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar diisi Agus Gumiwang Kartasasmita. Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar diisi Aburizal Bakrie.

Bahlil mengaku mendengar rumor Jokowi dan Gibran akan bergabung Golkar tersebut justru dari awak media yang menanyakan kepadanya.

Di sisi lain, ia mengaku senang jika ke depannya Presiden ke-7 RI dan putra sulungnya itu mau bergabung ke Partai Golkar.

“Tapi, kalau doa teman-teman terus, ya wallahu a’lam,” ujarnya.

Banyak aspirasi

Lebih lanjut, Bahlil mengeklaim banyak kadernya yang memberi aspirasi agar Presiden Joko Widodo bergabung menjadi kader partai berlambang pohon beringin itu.

Menteri ESDM itu mengatakan bahwa Jokowi merupakan tokoh bangsa. Akan tetapi, menurutnya, tidak semua aspirasi bisa diterima, termasuk menjadikan Jokowi kader Partai Golkar.

"Pak Presiden ini kan Bapak Presiden yang ketujuh ini kan pasti punya pertimbangan-pertimbangan. Tidak semua aspirasi kan bisa diterima," ucap Bahlil.

Dia menekankan bahwa Golkar adalah partai terbuka yang menerima siapa pun yang ingin menjadi bergabung masuk partainya.

Partai Golkar, kata Bahlil, sangat terbuka dan tidak mengenal perbedaan suku, agama, dan ras. Oleh karenanya, siapa pun bisa bergabung asalkan sudah memenuhi syarat.

"Jadi siapa saja karena Golkar ini kan inklusif. Tidak mengenal suku. Tidak mengenal agama. Tidak mengenal asal dari mana. Selama dia warga negara Indonesia yang sudah berusaha dengan senang hati kalau mau jadi kader Partai Golkar," ujar Bahlil.

Bahlil juga mencontohkan dirinya yang merupakan keturunan suku Papua, tetapi kini bisa memimpin Partai Golkar.

Menurut dia, dirinya sendiri adalah bukti inklusivitas dan nasionalisme Partai Golkar. Dia juga mengajak banyak orang bergabung partainya.

“Coba bayangkan partai mana di republik ini yang ketumnya dari Papua, baru Golkar kan. Itu menunjukkan bahwa partai kami adalah partai yang nasionalis. Sudah ada ketum kami dari Aceh, Jawa, Sulawesi dan sekarang Papua,” kata Bahlil.

“Jadi, silahkan saja masuk Golkar, semakin banyak semakin bagus,” ujar Bahlil melanjutkan.

Sinyal Jokowi nyaman di Golkar

Sebelumnya, Jokowi sudah kerap kali melempar kode bahwa ia punya hubungan yang baik dengan Partai Golkar.

Sinyal kemeseraan Jokowi dengan Partai Golkar juga semakin terpampang ketika Jokowi mengenakan kemeja kuning, warna kebesaran Golkar, saat menghadiri penutupan Munas XI Golkar di Jakarta Convention Center, Jakarta, pada 21 Agustus 2024.

Bahkan, dalam pidatonya di Munas XI Jokowi mengaku merasa nyaman berada di dekat pohon beringin.

"Kalau di bawah pohon beringin betul-betul bawaannya adem dan sejuk. Berada di dekat pohon beringin, dekat pohon beringin membuat kita lebih teduh," ujar Jokowi ketika itu.

Mantan gubernur DKI Jakarta menyebut dirinya senang karena Golkar merupakan partai yang terbuka untuk siapa saja.

Jokowi lantas berseloroh, jika diibaratkan perusahaan bisnis, maka Golkar bisa disebut perusahaan Tbk atau terbuka.

Keterbukaan itu juga tampak dari para ketua umum Partai Golkar yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

"Artinya Partai Golkar ini Indonesia banget, dan jangan lupa malam hari ini saya pakai kuning. Pluralisme Golkar betul-betul sangat terjaga, sangat harmonis itu yang menurut saya membuat Golkar lebih teduh dari yang lain," ujar Jokowi.

Namun, meksi sinyal-sinyal sudah sering diberikan, Jokowi rupanya belum juga resmi bergabung ke Partai Golkar.

Teka-teki mengenai partai politik mana yang akan menjadi kendaraan politik Jokowi setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden pun belum terjawab.

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) (TASPEN) serahkan manfaat Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) kepada Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi) di Kota Surakarta, Rabu (6/11).

Kegiatan penyerahan hak ini diberikan langsung oleh Direktur Operasional TASPEN, Ariyandi, bersama Direktur Keuangan TASPEN, Rena Latsmi Puri, serta Direktur Compliance & Control Bank Mandiri Taspen Resi Lora sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian beliau kepada negara.

Besaran manfaat Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) tersebut di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 dan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1978. TASPEN membayarkan manfaat Program Pensiun Presiden RI ke-7 mulai 1 November 2024, yang akan disalurkan setiap bulan pada tanggal yang sama melalui rekening Bank Mandiri TASPEN.

“Saya menyampaikan apresiasi atas pelayanan jemput bola yang diberikan oleh TASPEN. Layanannya cepat, terima kasih TASPEN atas komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik,” kata Jokowi.

Pada kesempatan tersebut, TASPEN juga secara simbolis menyerahkan kartu peserta TASPEN kepada Jokowi sebagai tanda kepesertaannya dalam program TASPEN.

Jokowi memasuki masa purnatugas sebagai Presiden periode 2019–2024, setelah menjalankan amanah sebagai Kepala Negara selama lima tahun, terhitung sejak 1 November 2019 hingga 31 Oktober 2024.

Penyerahan kartu ini menegaskan bahwa Jokowi kini resmi menjadi bagian dari penerima manfaat dari program pensiun TASPEN, yang dirancang untuk mendukung kesejahteraan para pensiunan ASN dan Pejabat Negara.

Corporate Secretary TASPEN Henra menyatakan, pemberian manfaat pensiun kepada Jokowi merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi dan kepemimpinan selama menjabat sebagai Kepala Negara.

“Kami berharap dana pensiun ini dapat memberikan manfaat nyata bagi Bapak Joko Widodo dalam menjalani masa pensiun dengan nyaman dan tenang. TASPEN berkomitmen untuk memastikan para pensiunan, terutama tokoh-tokoh yang telah berjasa bagi bangsa, mendapatkan layanan terbaik yang menunjang kesejahteraan mereka di masa purnabakti,” ujar Henra melalui siaran persnya, Kamis (7/11).

Sebagai informasi, seluruh peserta program pensiun TASPEN tidak hanya menerima manfaat pensiun bulanan, namun terdapat beberapa manfaat lainnya seperti Pensiun ke-13, Tunjangan Hari Raya (THR), hingga Program Pensiun Terusan, Pensiun untuk Janda dan Yatim Piatu, serta Uang Duka Wafat jika peserta meninggal dunia.

Sebagai pengelola program jaminan sosial untuk ASN dan Pejabat Negara, TASPEN berupaya menjaga kepercayaan dengan menyediakan layanan yang andal dan proaktif.

PT TASPEN senantiasa menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) berdasarkan prinsip-prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian, dan Kewajaran, sesuai arahan Menteri BUMN untuk mewujudkan pengelolaan BUMN yang bersih, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

TASPEN berkomitmen untuk amanah dalam mengelola dana peserta ASN dan pensiunan ASN dengan meningkatkan produktivitas dan efisiensi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada peserta dan seluruh pemangku kepentingan.

Komitmen ini sejalan dengan arahan Menteri BUMN Erick Thohir, yang menekankan pentingnya perusahaan BUMN untuk mendorong produktivitas bisnis yang lebih efisien, terus berinovasi, dan berorientasi pada layanan.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan dirinya berhasil menggenjot pertumbuhan ekonomi saat menjadi Wali Kota Solo, Jawa Tengah. Hal ini disampaikan Gibran di depan para pejabat daerah yang hadir di Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2024.

Gibran memaparkan sewaktu dirinya menjadi Wali Kota Solo pertumbuhan ekonomi melonjak dari awalnya minus 1,74% naik menjadi 6,25%.

"Bapak ibu perlu kerja keras semua. Dulu waktu saya dilantik menjadi wali kota, pada waktu COVID-19 pertumbuhan ekonomi Solo minus 1,74%. Kita kerja keras, kerja sama dengan TPID, dari minus 1,74% lalu naik 4%, lalu naik lagi ke 6,25%. Jadi sekali lagi ini butuh kerja keras kita semua," ungkap Gibran dalam acara yang dihelat di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Dia melanjutkan beberapa kepala daerah juga sudah berhasil menggenjot pertumbuhan ekonominya. Misalnya saja, Provinsi Papua Barat, ekonominya melonjak karena pertumbuhan ekspor LNG.

Kemudian, ada juga Sulawesi Tengah yang berhasil mendongkrak ekonominya karena hilirisasi nikel. Ada juga Provinsi Maluku yang berhasil naik ekonominya karena menggenjot sektor pertanian sekaligus perdagangan.

Anak Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu meminta agar semua pejabat daerah bekerja keras untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi daerahnya masing-masing. Dia menekankan Prabowo sudah meminta agar pertumbuhan ekonomi hingga 8% bisa dicapai secara nasional.

"Sekali lagi ini target dari Presiden Prabowo sudah jelas 8%" tegas Gibran.

Sumber: Warta Kota | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perdana Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) naik pesawat komersil setelah tidak lagi menjadi Presiden RI.

Jokowi naik pesawat komersil Garuda untuk ke Jakarta pada Kamis (7/11/2024).

Momen Jokowi naik pesawat komersil itu kemudian dibagikan oleh Presiden ke-7 RI tersebut.

Terlihat Jokowi berangkat ke Jakarta ditemani oleh istrinya Iriana Jokowi.

Jokowi berangkat dari Bandara Adi Sumarmo Solo dan duduk di ruang tunggu seperti warga sipil pada umumnya.

Jokowi mengaku berangkat ke Jakarta setelah dua pekan di Solo untuk menengok cucu.

View this post on Instagram

A post shared by Joko Widodo (@jokowi)

“Setelah lebih dua minggu tinggal di Solo, kami berangkat ke Jakarta untuk menengok cucu, Bismillah,” tulis Jokowi.

Diketahui sejumlah cucu Jokowi saat ini berada di Jakarta. Misalnya saja yang baru lahir yakni anak Kaesang Pangarep Bebingah Sang Tansahayu.

Sebelumnya saat pulang ke Solo, Jawa Tengah pada 20 Oktober 2024, Jokowi pulang menggunakan Pesawat TNI Angkatan Udara.

Fasilitas itu diberikan Presiden Prabowo Subianto yang baru dilantik di hari yang sama.

Anak perusahaan BRI Group, BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS) menjuarai Kompetisi Pembukaan Rekening Efek Terbanyak sebagai bagian dari acara Investor Protection Month (IPM). Tercatat BRIDS berhasil melakukan pembentukan lebih dari 20 ribu Single Investor Identification (SID), selama periode kompetisi pada 5 Agustus hingga 22 September 2024.

Direktur Utama BRIDS Laksono Widodo mengungkapkan capaian ini menjadi wujud dukungan terhadap roadmap Pasar Modal OJK 2023-2027, yang menargetkan lebih dari 20 juta investor pasar modal di Indonesia pada tahun 2027.

"Dengan semakin bertumbuhnya jumlah investor di Indonesia, kami berharap dapat terus memainkan peran kunci dalam menciptakan ekosistem investasi yang aman, terpercaya, dan inklusif bagi semua kalangan masyarakat," tegas Laksono dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11/2024).

Diketahui, kompetisi yang diselenggarakan PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI/Indonesia SIPF) ini merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan IPM 2024 yang diadakan untuk memperingati Hari Ulang Tahun ke-11 Indonesia SIPF dan diikuti oleh seluruh Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP) anggota Dana Perlindungan Pemodal (DPP) di pasar modal Indonesia.

Dengan tema 'Dream Bigger, Grow Together', acara ini bertujuan untuk memberikan perlindungan, rasa aman, dan meningkatkan kepercayaan investor dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia. Selain kompetisi, IPM 2024 juga meliputi berbagai kegiatan edukasi dan literasi pasar modal, kelas internasional, serta seremoni peringatan.

Laksono menilai prestasi yang diraih tidak hanya membuktikan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan, tetapi juga mencerminkan dedikasi BRIDS dalam memberikan layanan prima bagi para nasabah.

"Prestasi ini tentunya juga semakin memperkuat posisi BRI Danareksa Sekuritas sebagai sekuritas pilihan utama bagi para investor pasar modal di Indonesia. Dengan berhasil membuka jumah rekening efek terbanyak selama periode kompetisi, hal ini juga menunjukkan komitmen kami untuk terus berinovasi dan berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan industri pasar modal yang inklusif dan berkelanjutan," jelas Laksono.

Untuk diketahui, Indonesia SIPF sebagai penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (DPP) terus berupaya untuk meningkatkan perlindungan dan kepercayaan investor di pasar modal melalui berbagai inisiatif, termasuk penyelenggaraan IPM 2024 ini. Melalui Kompetisi Pembukaan Rekening Efek Terbanyak, diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam berinvestasi dan mengamankan hak-hak investor di pasar modal.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan perusahaan anak BRI yang tergabung dalam BRI Group digunakan untuk tiga fungsi utama. Pertama adalah untuk diversifikasi income, yang kedua adalah untuk spreading risk, dan yang ketiga adalah memperkuat customer base BRI.

Di sisi lain, penguatan sinergi bisnis dan non bisnis antara BRI induk dan perusahaan anak maupun antar sesama Perusahaan Anak akan terus didorong untuk meningkatkan cross-selling produk BRI Group, sharing resources, dan eksplorasi new investment opportunities.

"BRI berharap seluruh Perusahaan Anak dapat memberikan kontribusi yang positif dan menjadi enabler pertumbuhan BRI di masa yang akan datang," pungkas Sunarso.

Cita Rasa Tongseng Kambing yang Dimasak di Tungku Arang

Cita Rasa Tongseng Kambing yang Dimasak di Tungku Arang

Reporter: Tim KONTAN | Editor: Ridwal Prima Gozal

KONTAN.CO.ID -PT Bukit Asam Tbk (PTBA), anggota Grup MIND ID, berhasil meraih 2 (dua) penghargaan dalam ajang Penghargaan Subroto 2024, yaitu Penghargaan Subroto Bidang 2024 Bidang Kontribusi Kepada Masyarakat dan Penghargaan Subroto 2024 Bidang Kepatuhan Kewajiban terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Kedua penghargaan diserahkan dalam Malam Penganugerahan Penghargaan Subroto 2024 yang merupakan puncak acara peringatan Hari Pertambangan dan Energi Ke-79.

Malam Penganugerahan Penghargaan Subroto 2024 dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju, serta Menteri dan Wakil Menteri ESDM terdahulu.

"Saya mengucapkan selamat hari jadi ke-79 pertambangan dan energi, utamanya bagi keluarga besar Kementerian ESDM dan sektor ESDM. Sektor ESDM merupakan sektor yang sangat strategis dan memiliki potensi yang sangat besar, sektor yang memberikan multiplier effect yang besar bagi perekonomian nasional," kata Presiden Jokowi.

Pada kesempatan yang sama, Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa Kementerian ESDM adalah kementerian yang mendapat amanah dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 untuk mengelola kekayaan alam demi kesejahteraan rakyat. "Jadi untuk mewujudkannya harus fokus dalam bekerja secara maksimal guna memberikan kontribusi terbaik kepada kesejahteraan rakyat, bangsa, negara," ujarnya.

Arsal Ismail, Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk (PTBA), menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan yang dianugerahkan. Apresiasi ini merupakan buah dari kontribusi optimal PTBA untuk masyarakat dan negara.

"Penghargaan ini tentunya menjadi kebanggaan dan penyemangat bagi kami untuk senantiasa menghadirkan energi tanpa henti, yang sekaligus turut berkontribusi mewujudkan Indonesia maju dan berkelanjutan," kata Arsal.

Penghargaan Subroto merupakan penghargaan tertinggi dari Kementerian ESDM kepada para pemangku kepentingan yang telah berperan dalam memajukan sektor energi dan sumber daya mineral dalam kurun satu tahun terakhir.

Tahun 2024 merupakan tahun ketujuh penyelenggaraan Penghargaan Subroto. Nama Penghargaan Subroto diambil dari Prof. Subroto selaku Menteri Pertambangan dan Energi periode 1978-1988. Pemberian penghargaan ini merupakan puncak dari rangkaian acara memperingati Hari Pertambangan dan Energi yang dirayakan setiap tanggal 28 September.

Hari Pertambangan dan Energi ke-79 pada tahun ini mengangkat tema "Energi dan Mineral Wujudkan Indonesia Maju dan Berkelanjutan". Tema tersebut mencerminkan bahwa pemanfaatan sumber daya energi dan mineral untuk mendukung pembangunan Indonesia yang maju, serta memastikan pemanfaatannya dilakukan secara berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyatakan, pihaknya akan mengikuti proses seleksi calon pimpinan (capim) dan dewan pengawas (dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan arahan pemerintah.

"Nah itulah, lihat nanti pemerintah bagaimana. Kita kan di Komisi III mengikuti proses dari pemerintah, masalah dia lanjut atau tidak itu nanti pemerintah," ujar Sahroni di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

DPR RI akan menjadi pihak akhir yang menyeleksi susunan capim dan dewas KPK.

Sebelumnya, Istana telah mengirimkan surat presiden (surpres) yang berisi nama-nama Capim dan Dewas KPK, setelah surat tersebut dikembalikan kepada Istana untuk ditanyakan kepada Prabowo Subianto.

Sahroni menambahkan bahwa jika pemerintah ingin efisien, sebaiknya Prabowo meneruskan daftar Capim dan Calon Dewas KPK yang telah diajukan oleh Presiden ke-7, Joko Widodo, kepada DPR RI.

"Ya kalau mau efisien ya diterusin. Tapi kalau namanya presiden baru, pemerintah baru, ya tinggal tergantung pemerintahan baru saja. Sifatnya DPR ngikut aja," tuturnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Yasonna Laoly, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat presiden baru terkait calon pimpinan dan calon dewan pengawas KPK.

Dari surat tersebut, Prabowo disebut menyetujui daftar nama calon pimpinan dan calon dewan pengawas KPK usulan Jokowi.

”Saya dengar informasinya, (surat presiden) sudah kembali dan dikembalikan lagi menyetujui (daftar nama calon pimpinan dan calon dewan pengawas KPK usulan Jokowi),” ujar Yasonna saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Namun demikian, Yasonna enggan berspekulasi lebih jauh mengenai hal tersebut, menegaskan bahwa semua keputusan terkait isi surpres merupakan kewenangan Presiden Prabowo.

Terpisah, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa Presiden Prabowo tidak akan mengubah nama-nama Capim dan calon Dewas yang telah diajukan oleh Presiden Joko Widodo sebelum purnatugas.

"Saya rasa tidak (mengkaji ulang nama-namanya), ya. Proses itu kan sudah berjalan, sesuai dengan prosedur," kata Prasetyo di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Prasetyo menuturkan bahwa pemerintah memiliki cara berpikir untuk tidak membuang-buang energi.

Menurutnya, nama-nama capim dan calon dewas yang sebelumnya dipilih merupakan yang terbaik dan sudah ditinjau.

"Tentu yang dihasilkan pada masa itu juga orang yang terbaik yang diajukan, secara prinsip Presiden Prabowo mengikuti apa yang menjadi usulan presiden sebelumnya," ucap Prasetyo.