JAKARTA, investor.id - Raden Mas (RM) Margono Djojohadikusumo termasuk nama yang diusulkan untuk mendapat gelar pahlawan nasional. Kakek dari Presiden Prabowo Subianto, yang juga pendiri Bank Negara Indonesia (BNI), dinilai punya peran dalam perkembangan lembaga keuangan di Indonesia.

Menteri Sosial Syaifullah Yusuf atau biasa disapa Gus Ipul, merespons positif usulan tersebut. Menurutnya, Margono merupakan sosok yang layak mendapat gelar pahlawan nasional.

Kendati demikian, Mensos mengatakan, pemberian gelar pahlawan nasional tetap melalui proses yang sebagaimana mestinya, termasuk untuk kakek presiden sekalipun.

"Kalau tadi ada yang nanya apakah kakeknya Pak Prabowo (mendapat gelar pahlawan nasional), Iya sangat layak beliau, dan diproses sebagaimana mestinya," kata Gus Ipul seusai upacara ziarah nasional dalam rangka peringatan Hari Pahlawan Nasional 2024, digelar di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (10/11/2024).

Sementara itu, Kementerian Sosial akan kembali mengusulkan 16 nama untuk diberi gelar pahlawan nasional untuk memperingati Hari Pahlawan Nasional yang jatuh pada 10 November 2024.

"Jadi seperti tahun-tahun sebelumnya, Kemensos mengusulkan 16, kepada Presiden melalui Dewan Gelar. Nanti Dewan Gelar tentu akan melaporkan kepada Presiden, dipilih 6 dari 16 itu," kata dia. 

Kendati demikian, tahun ini, Kemensos masih menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto yang tengah kunjungan kerja ke luar negeri.

"Ya tentu harus menunggu Presiden. Nanti melalui pertimbangan Dewan Gelar," kata Gus Ipul.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Kementerian Sosial (Kemensos) kembali mengusulkan 16 nama untuk diberi gelar pahlawan nasional saat memperingati Hari Pahlawan Nasional yang jatuh pada 10 November 2024. Menteri Sosial Syaifullah Yusuf atau biasa disapa Gus Ipul mengatakan, seperti tahun-tahun sebelumnya, Kemensos mengusulkan 16 nama kepada Presiden melalui Dewan Gelar.

“Nanti Dewan Gelar tentu akan melaporkan kepada Presiden, dipilih 6 dari 16 itu," kata Gus Ipul usai mengikuti Upacara ziarah nasional dalam rangka peringatan Hari Pahlawan Nasional 2024, digelar di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (10/11/2024). 

Kendati demikian, tahun ini, Kemensos masih menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto yang tengah kunjungan kerja ke luar negeri.

"Ya tentu harus menunggu Presiden. Nanti melalui pertimbangan Dewan Gelar," kata Gus Ipul.

Sebelumnya, Gus Ipul mengungkapkan sejumlah pesan presiden dalam memaknai Hari Pahlawan Nasional tahun ini.

Ia mengungkapkan, tema peringatan Hari Pahlawan Nasional tahun ini adalah "Teladani pahlawanmu, cintai negerimu". Melalui tema tersebut, Prabowo mengingatkan bangsa Indonesia untuk meneladani para pahlawan.

"Ya, pesannya tentu yang diharapkan nilai-nilai kepahlawanan itu. Maka temanya itu kan salah satu kita terjemahkan dari arahan Pak Presiden. 'Teladani pahlawanmu dan juga cintai negerimu', banyak nilai-nilai yang bisa diteladani dari para pahlawan kita, pendiri bangsa ini, mulai dari kesabarannya, sabar menuntut ilmu, kesabaran konsolidasi," kata Ipul. 

Selain itu, Prabowo juga mengingatkan nilai kerelaan para pahlawan untuk mengutamakan kepentingan bersama, dan memikirkan generasi yang akan datang.

"Kedua, kerelaannya untuk mengutamakan kepentingan bersama, menekan kepentingan pribadi dan golongan. Yang ketiga para pahlawan berpikir masa depan, berpikir tentang masa depan, berpikir tentang generasi yang akan datang. Dengan keimanannya, mereka berjuang di dunia dan juga untuk kepentingan akhirat. Itulah terjemahan kita dari arah Pak Presiden," jelas Ipul.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyatakan, kebutuhan dasar warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur telah terpenuhi.

Saifullah mengatakan, bantuan kebutuhan dasar yang dikirimkan oleh Kementerian Sosial telah diterima oleh para korban bencana alam tersebut.

"Bantuan sudah tiba. Bantuan ini difokuskan untuk memenuhi kebutuhan dasar pengungsi dan korban bencana," kata Saifullah Yusuf dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Bantuan tersebut berupa 400 lembar kasur, 300 paket sandang anak, 1.000 paket makanan anak, 1.500 paket makanan siap saji dan 300 paket sandang dewasa.

Kemudian, 500 lembar selimut, 10 unit tenda serba guna, dua unit toilet portable, 40 unit velbed, 300 paket family kit dan 300 paket kidsware.

Saifullah mengatakan, bantuan logistik tersebut telah sampai ke pengungsian yang terpusat di tiga titik utama, yaitu Desa Konga (1.219 orang), Desa Bokang (606 orang), dan Desa Hokeng (647 orang), serta daerah lainnya yang masih dalam pendataan.

Mensos menambahkan, pemberian bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pengungsi juga diberikan seperti tempat tidur, pakaian, makanan, serta kebutuhan sanitasi dan kesehatan.

Selain bantuan logistik, Kemensos juga mengirimkan obat-obatan dan masker untuk mendukung layanan kesehatan di pengungsian.

Kemensos bersama pemerintah daerah juga telah mendirikan dapur umum di beberapa titik pengungsian untuk memastikan para pengungsi mendapatkan asupan makanan yang layak dan bergizi.

“Tim tanggap darurat saat ini juga terus memantau perkembangan situasi dan berupaya secepatnya memperbaiki kondisi di lokasi pengungsian,” kata Gus Ipul.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) kompak rapat bareng terkait kesejahteraan sosial hingga bantuan sosial (bansos).

Adapun Cak Imin yang merupakan Ketua Umum PKB dan Gus Ipul selaku Sekjen PBNU sempat berseteru terkait perebutan PKB hingga pansus haji.

"Saya hari ini bersama Mensos Pak Saifullah Yusuf, didampingi Pak Wamensos Pak Jabo, dan seluruh eselon I di Kemensos, eselon II, juga Pak Seskemenko PM bersama-sama melakukan rapat koordinasi yang pertama, untuk menyiapkan program-program kerja terdekat dan program jangka menengah, serta panjang," ujar Cak Imin dalam jumpa pers di Kemenko PM, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Cak Imin menjelaskan, ada dua produk yang berhasil mereka tuntaskan pada hari ini.

Yang pertama, berkaitan dengan bukti bahwa negara hadir untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat.

"Mulai dari perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, tiga tahap itu yang akan kita siapkan lebih detail lagi. Dan tentu saja sekaligus dengan penganggaran untuk kita review. Dan kita pastikan anggaran dengan Menteri Keuangan yang akan datang hasil diskusi saya dengan Menkeu dan tim beberapa hari yang lalu," jelasnya.

Kemudian, kata Cak Imin, mereka juga berhasil menyusun upaya konkret untuk data tunggal.

Cak Imin berharap, orang-orang miskin bisa naik kelas secara perlahan dengan bansos yang diberikan.

"Data utama yang akan melibatkan stakeholders penting, data tunggal tentang kemiskinan terutama, data tunggal tentang perkembangan dari kualitas hidup masyarakat, sehingga kita berharap dari data itu, yang mendapatkan bantuan sosial lambat laun naik kelas, bukan terus menjadi istilahnya penerima yang paling bawah," kata Cak Imin.

"Karena itu, akan yang namanya juga pemberdayaan kita dorong semua aspek bansos itu menuju pemberdayaan dan kemandirian. Saya kira itu hasil diskusi ini. Saya persilakan Pak Saifullah Yusuf Mensos untuk tambahkan," imbuhnya.

Sementara itu, Gus Ipul mengatakan dirinya memohon arahan kepada Cak Imin untuk menyesuaikan program prioritas di tahun 2025.

Gus Ipul lantas menyinggung Program Keluarga Harapan (PKH) yang menjadi "anchor" dari Kemensos selama ini.

"Dan juga bansos, baik bantuan tunai maupun untuk pangan. Selanjutnya kami juga melaporkan dan sekaligus diskusi panjang menyangkut data, yang mana kami ingin Pak Menko nanti bisa menjadi koordinator tercapainya data tunggal kesejahteraan sosial," jelas Gus Ipul.

"Nah ini sedang didiskusikan. Mudah-mudahan tidak terlalu lama Pak Menko bisa lapor ke Presiden kemudian nanti ditetapkan data tunggal tersebut sebagai acuan semua kementerian dan lembaga dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial," imbuhnya.

Sebelumnya, hubungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sempat memanas.

Hal tersebut terjadi setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membentuk Panitia Khusus (Pansus) Angket Pengawasan Haji untuk mengusut penyelenggaraan Ibadah Haji 2024 oleh Kementerian Agama (Kemenag) yang dinilai bermasalah.

Pansus Haji dinilai Ketua Umum (Ketum) PBNU Yahya Cholil Staquf merupakan bentuk "serangan" dari Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin kepada dirinya.

Terkait pembentukan Pansus Haji, Yahya merasa keputusan ini diambil karena ada masalah antara dirinya dengan Cak Imin.

Ia menilai, target Pansus Haji yang sebenarnya adalah dirinya, namun “serangan” ini dilakukan melalui Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang merupakan adik Yahya.

Yaqut memang sempat menjadi bahan kritikan anggota Pansus Haji karena pelaksanaan Ibadah Haji 2024 yang dinilai sangat buruk.

“Soal pansus ya, Pansus Haji ya. Nah itu ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kita Pansus Haji kemudian nyerang NU, jangan-jangan ini masalah pribadi ini jangan-jangan gitu loh,” ujar Yahya dikutip dari Kompas.com, Minggu (28/7/2024).

“Jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya. Misalnya gitu. Itu kan masalah. Jangan-jangan karena dia sebetulnya yang diincar PBNU, Ketua Umum-nya, kebetulan saya, menterinya adik saya. Lalu diincar karena masalah-masalah alasan pribadi begini,” tambahnya.

Klaim yang diutarakan Yahya bahwa Pansus Haji dibentuk untuk menyerang dirinya kemudian dibantah oleh Cak Imin.

Ia mengatakan, Pansus Haji tidak ada urusannya dengan PBNU. Cak Imin menegaskan, Pansus Haji dibentuk untuk menyelidiki dugaan penyelewengan visa haji.

Menurutnya, pansus dibentuk setelah Komisi VIII yang membidangi haji mengalami kemacetan ketika rapat dengan Kemenag.

Sebabnya, Komisi VIII tidak mendapat data dan keterangan yang memadai dari Kemenag.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko menemui Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Budiman mengatakan, ia datang untuk memperoleh data kemiskinan dari Kemensos yang akan digunakan untuk meyusun rencana induk pengentasan kemiskinan.

“Saya selaku kepala Badan Percepatan Pengatasan Kemiskinan mendapatkan penugasan dari Bapak Presiden untuk mensinkronkan, mensinergikan dan menyusun rencana induk pengentasan kemiskinan serta mengkoordinasikan pelaksanaan kerja pengentasan kemiskinan,” kata Budiman, Rabu (30/10/2024).

Budiman mengatakan, Kemensos merupakan lembaga negara pertama yang dikunjungi oleh BP Taskin.

Setelah itu, pihaknya juga akan mengunjungi lembaga negara lain yang mempunyai data Kemiskinan.

“Saya akan silaturahmi dan sowan kepada kementerian-kementerian yang dalam pandangan kami erat kaitan dengan program pengentasan kemiskinan,” kata Budiman.

Eks politikus PDI Perjuangan itu bilang, dirinya ingin melihat langsung data kemiskinan yang selalu diperbarui oleh Kemensos.

Menurut dia, hal itu penting karena ia ditugaskan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia.

“Saya ingin mendapatkan gambaran bagaimana selama ini data kemiskinan itu bekerja dan bergerak. Ada yang kekuatan pada pemutakhiran seperti Kemensos 24 jam, ada yang kekuatan pada detailing tapi pemutakhirannya tidak secepat Kemensos,” ujar Budiman.

"Transisi energi ini memerlukan DNA baru bagi pegawai PLN. Kini, insan PLN harus bergerak ke green energy. Untuk itu, kami tingkatkan kapasitas insan PLN agar mampu menyukseskan transisi energi," kata Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam keterangan tertulis, Sabtu (26/10/2024).

Direktur Legal dan Manajemen Human Capital PLN, Yusuf Didi Setiarto menyampaikan PLN telah melakukan berbagai langkah nyata untuk meningkatkan kapasitas SDM. Beberapa di antaranya melalui pemberian program pendidikan, pelatihan, kursus hingga magang kepada insan PLN baik di dalam maupun di luar negeri.

Per hari ini (26/10), Didi mengatakan ada sekitar 500 pegawai PLN yang sedang mempelajari bidang EBT di seluruh universitas terbaik di dunia. Selain itu, dalam tiga tahun terakhir, lebih dari 1.700 pegawai melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 dan S3.

"Kami kirim pegawai PLN untuk mengambil atau mengakuisisi ilmu dan teknologi terkait dengan energi baru terbarukan dari universitas terbaik di seluruh belahan dunia. PLN melakukan investasi SDM secara serius," kata Didi.

Melalui program tersebut, para pegawai PLN diharapkan dapat membawa pulang wawasan baru dan menjadi motor penggerak dalam implementasi teknologi energi bersih di Indonesia. Hal ini untuk mendukung upaya agresif PLN dalam mendukung program transisi energi Pemerintah.

Didi pun optimistis pengembangan kapasitas SDM dapat mendukung terwujudnya Net Zero Emissions (NZE) pada 2060.

"PLN melakukan investasi SDM secara serius, baik pada master degree maupun doctoral degree. Diharapkan sekembalinya mereka ke tanah air, bukan lagi mimpi bagi kita untuk menghijaukan Indonesia," pungkasnya.

Inisiatif PLN Menuju Energi Bersih: Dekarbonisasi, Penguatan EBT, dan Smart Grid

Inisiatif PLN Menuju Energi Bersih: Dekarbonisasi, Penguatan EBT, dan Smart Grid

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto membuat gebrakan baru dengan melantik Kepala Badan Penyelenggara HajiMoch. Irfan Yusuf. Peran Kementerian Agama kelak tidak menjadi penyelenggara pemberangkatan ibadah haji.

Hal itu diungkap oleh Irfan Yusuf kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2024). Menurutnya, mulai 2026 Kementerian Agama tidak akan menjadi penyelenggara pemberangkatan jamaah haji.

Dia menyamaikan pada tahun depan atau 2025, Kemenag dengan Badan Peyelenggara Haji masih tetap berkolaborasi dalam pemberangkatan jamaah haji melalui Direktorat Haji dan Umrah.

“Kami 2025 belum masih kolaborasi dengan Direktorat Haji. 2026 InsyaAllah kami sudah mandiri,” ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Lebih lanjut, Irfan menekankan bahwa harapan Presiden Prabowo Subianto agar instansinya bisa segera mandiri dalam mengurus pelaksanaan ibadah haji dan umrah secara aman dan nyaman.

Irfan melanjutkan, di bawah instansinya diharapkan Indonesia mempunyai Perkampungan Haji RI di Tanah Suci. Semua kegiatan jamaah haji maupun jamaah umrah Indonesia bisa jadi satu tempat di sana.

“Menurut Bapak Presiden harus lebih ditingkatkan lagi untuk bisa lebih nyaman buat para jamaah Haji dan juga aman buat para zaman haji. Saya kira itu saja,” pungkas Irfan.

Profil Irfan Yusuf

Moch. Irfan Yusuf atau Gus Irfan merupakan seorang politikus Indonesia. Dia tergabung dalam Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Pada pemilihan umum legislatif Indonesia 2024, dia maju pada daerah pemilihan Jawa Timur VIII, meraih 77.433 suara dan diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2024–2029.

Pria kelahiran Jombang 62 tahun ini merupakan cucu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Asy'ari.

Adapun, saat ini Gus Irfan yang merupakan lulusan Universitas Brawijaya memiliki peran penting di Lembaga Perekonomian NU (LPNU) sebagai Wakil Ketua.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto membuat gebrakan baru dengan melantik Kepala Badan Penyelengara Haji Moch. Irfan Yusuf. Peran Kementerian Agama kelak tidak menjadi penyelenggara pemberangkatan ibadah haji.

Hal itu diungkap oleh Irfan Yusuf kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2024). Menurutnya, mulai 2026 Kementerian Agama tidak akan menjadi penyelenggara pemberangkatan jamaah haji.

Dia menyamaikan pada tahun depan atau 2025, Kemenang dengan Badan Peyelenggara Haji masih tetap berkolaborasi dalam pemberangkatan jamaah haji melalui Direktorat Haji dan Umrah.

“Kami 2025 belum masih kolaborasi dengan Direktorat Haji. 2026 InsyaAllah kami sudah mandiri,” ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Lebih lanjut, Irfan menekankan bahwa harapan Presiden Prabowo Subianto agar instansinya bisa segera mandiri dalam mengurus pelaksanaan ibadah haji dan umrah secara aman dan nyaman.

Irfan melanjutkan, di bawah instansinya diharapkan Indonesia mempunyai Perkampungan Haji RI di Tanah Suci. Semua kegiatan jamaah haji maupun jamaah umrah Indonesia bisa jadi satu tempat di sana.

“Menurut Bapak Presiden harus lebih ditingkatkan lagi untuk bisa lebih nyaman buat para jamaah Haji dan juga aman buat para zaman haji. Saya kira itu saja,” pungkas Irfan.

Polemik Penyelenggara Jamaah Haji

Peyelanggaraan jamaah haji kerap mengalami polemik belakangan ini. Mulai dari pemberangkatan, pemondokan hingga masalah makanan jamaah haji. Baru-bari ini DPR RI membuat Panitia Khusus (Pansus) Haji 2024 untuk investigasi dugaan penyelewengan penyelenggaraan haji 2024.

Pansus sempat bersitegang dengan Kemenag terkait dengan investigasi tersebut. Menteri Agama periode 2020-2024 Yaqut Cholil Qoumas sempat mangkir beberapa kali saat dipanggil Pansus.

Dalam rapat internal pada 24 September 2024, Ketua Pansus Haji 2024 Nusron Wahid menyanggah adanya intervensi dalam internal pansus haji saat keputusan akhir investigasi dibuat.

“Intervensi siapa? Tidak ada intervensi apa. Tidak ada intervensi,” ujarnya ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/5/2024).

Menurut Nusron, perbedaan pandangan saat rapat berlangsung merupakan hal wajar yang terjadi karena setiap anggota memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya.

“Kalau beda pandangan kan antar manusia biasa. Masing-masing anggota punya haknya [menyampaikan pandangan] masing-masing. Tapi kalau intervensi tidak ada intervensi,” tegas politikus Golkar tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Saifullah Yusuf alias Gus Ipul dipercaya Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto menjadi Menteri Sosial (Mensos).

Sebelumnya, Gus Ipul ditunjuk Jokowi menggantikan kader PDIP Tri Rismaharini yang maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur (Jatim). Pelantikannya dilakukan pada Rabu 11 September 2024. Dengan begitu, Gus Ipul tetap menempati posisi jabatannya tersebut sejak kabinet sebelumnya.

Gus Ipul lahir di Pasuruan, Jawa Timur tanggal 28 Agustus 1964 (56 tahun). Dia merupakan keponakan dari Presiden Republik Indonesia ke-4, KH. Abdurrahman Wahid. Gus Ipul menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) di Universitas Nasional Jakarta pada 1985.

Sosok yang berkiprah panjang di politik itu juga malang melintang di berbagai organisasi Nahdlatul Ulama (NU), antara lain seperti menjadi Ketua Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar NU pada 1990-1995, Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor selama dua periode yaitu pada 2000-2005 dan 2005-2010. Saat ini, Gus Ipul menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Pengurus Besar NU (Sekjen PBNU).

Menariknya, Gus Ipul mengawali kariernya dalam dunia politik sebagai kader PDIP, partai politik yang sekarang tidak masuk dalam Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran. Pada 1999, Gus Ipul mengikuti Pemilihan Umum (Pemilu) untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PDIP.

Selanjutnya pada 2001 Gus Ipul memutuskan keluar dari PDIP dan bergabung ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Setahun berselang, dia didapuk menjadi Sekjen PKB.

Sebelumnya Gus Ipul juga pernah menjadi menteri, yakni dipercaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menjadi Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Kabinet Indonesia Bersatu 2004-2009. Belum rampung satu periode, dirinya digantikan oleh Mohammad Lukman Edy pada 9 Mei 2007.

Sementara untuk karier politiknya di tanah kelahiran, Jawa Timur, Gus Ipul pernah menjadi Wakil Gubernur Jawa Timur pada 2008-2013 dan Wali Kota Pasuruan pada 2021-2024. Pada 2018, Gus Ipul maju dalam Pilkada Jatim sebagai calon Gubernur berpasangan dengan Putri Guntur Soekarno, namun kalah dari pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak.

Ia kemudian menjabat sebagai Wali Kota Pasuruan sejak 26 Februari 2021. Jabatan ini dia lepas setelah dilantik jadi Menteri Sosial era Presiden Joko Widodo.

Wakil Menteri Tenaga Kerja Afriansyah Noor bakal menempati jabatan baru di kabinet era Prabowo-Gibran. Tugas baru tersebut berkaitan dengan haji dan umroh.

Sebelumnya, Afriansyah mendatangi kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara Nomor 4 pada Selasa (15/10). Pada kesempatan itu, sejumlah tokoh politik hingga profesional turut hadir untuk menempati posisi di kabinet era Prabowo-Gibran.

Saat ditanya mengenai pertemuannya dengan Prabowo, Afriansyah menjelaskan Prabowo memintanya untuk mengurus badan terkait haji dan umroh.

"Arahan Pak Prabowo kepada saya kepada kami bertiga untuk mengurus urusan badan urusan haji dan umroh," kata Afriansyah saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (18/10/2024).

Dia menjelaskan badan tersebut dibentuk langsung oleh Prabowo dan akan setara dengan kementerian. Rencananya, badan tersebut ditugaskan untuk memperbaiki dan mempercepat sistem haji dan umroh.

"Badan setingkat kementerian yang dibuat oleh beliau (Prabowo) untuk percepatan, perbaikan. Karena kita kan bangsa yang besar dengan jumlah umat islam yang besar. Jadi, perbaikan sistem haji segera dilakukan. Saya disuruh ke sana," jelasnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan jabatannya di badan tersebut sebagai wakil kepala badan bersama dengan Dahnil Anzar Simanjuntak. Kemudian yang menempati posisi Kepala Badan, yakni Irfan Yusuf, salah seorang cucu pendiri NU KH Hasyim Asy'ari.

"Pertama, tunjuk ketua badannya itu Gus Irfan yusuf, kemudian Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Kepala Badan saya pun sebagai Wakil Kepala Badan," tambahnya.

Sebagai informasi, selama ini pelayanan ibadah haji dan umrah berada di bawah tanggung jawab Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama (Kemenag) RI. Di masa peralihan kepemimpinan saat ini, muncul isu pembentukan kementerian yang khusus menangani urusan haji dan umrah.

Isu ini mencuat belakangan ini karena adanya usulan dari Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Muhammad Mufti Mubarok. Ia mengusulkan adanya kementerian yang khusus mengurusi pelayanan haji, umrah, dan wakaf.

Terkait usulan tersebut, Direktur Jenderal PHU Kemenag Hilman Latief mengatakan belum dapat menyampaikan tanggapan karena belum ada kabar yang jelas mengenai hal itu.

"Saya kira kita masih menunggu bentuknya akan seperti apa, dan apakah masih di dalam organisasi Kementerian Agama langsung seperti saat ini atau tidak," kata Hilman Latief dalam acara Media Gathering di Pos Bloc, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2024), dikutip dari detikHikmah.

Prabowo Subianto akan memiliki kabinet tambun saat resmi menjabat Presiden mulai 20 Oktober nanti. Jumlah kementerian di kabinet Prabowo bakal lebih besar daripada jumlah kabinet saat ini.

Sebagai perbandingan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya punya 34 kementerian saat ii, sementara Prabowo diprediksi memiliki 49 Kementerian/lembaga.

Lalu bagaimana dengan penganggaran kementerian di era Prabowo, apakah anggaran akan membengkak? Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara soal hal ini, dia mengaku masih mempelajari hal ini.

"Nanti kita pelajari dulu ya," ungkap Sri Mulyani ketika ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024).

Jumlah kementerian tambun Prabowo sendiri terungkap ketika sang presiden terpilih itu memanggil tokoh-tokoh yang bakal jadi menterinya. Para calon Menteri itu datang ke kediaman Prabowo di Kawasan Kertanegara, Jakarta Selatan.

49 orang dipanggil Prabowo pada Senin 14 Oktober 2024 yang lalu. Prabowo mengatakan semua tokoh yang diundang ke kediamannya telah menyatakan kesediaannya menjadi menteri. Pemanggilan para calon menteri itu disebut Prabowo untuk konfirmasi.

"Mereka sudah menyatakan bersedia membantu saya. Jadi sebetulnya hari ini hanya mengkonfirmasi, saya konfirmasi, saya yakinkan mereka bersedia atau tidak bantu saya di bidang yang saya tawarkan kepada mereka. Alhamdulillah semuanya menyatakan sanggup," ujar Prabowo

Selain calon Menteri, sehari kemudian yaitu 15 Oktober, Prabowo memanggil para calon Wakil Menteri.

Berikut ini 49 nama yang dipanggil Prabowo:

1. Prasetyo Hadi
2. Natalius Pigai
3. Widiyanti Putri Wardhana
4. Yandri Susanto
5. Fadli Zon
6. Nusron Wahid
7. Saifullah Yusuf atau Gus Ipul
8. Maruarar Sirait
9. Teuku Riefky Harsya
10. Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY
11. Satryo Soemantri Brodjonegoro
12. Arifatul Choiri Fauzi
13. Yassierli
14. Zulkifli Hasan atau Zulhas
15. Tito Karnavian
16. Bahlil Lahadalia
17. Yusril Ihza Mahendra
18. Abdul Mu'ti
19. Iftitah Sulaiman
20. Sugiono
21. Muhaimin Iskandar
22. Wihaji
23. ⁠Abdul Kadir Karding
24. Agus Andrianto
25. Raja Juli Antoni
26. Agus Gumiwang Kartasasmita
27. Pratikno
28. Maman Abdurrahman
29. Ribka Haluk
30. Dudy Purwagandhi
31. Sakti Wahyu Trenggono
32. Budi Santoso
33. Rachmat Pambudy
34. Dodi Hanggodo
35. Hanif Faisol Nurofiq
36. Nasaruddin Umar
37. Amran Sulaiman
38. Sultan B Najamudin
39. Erick Thohir
40. Dito Ariotedjo
41. Budi Gunadi Sadikin
42. Airlangga Hartarto
43. Sri Mulyani
44. Veronica Tan
45. Supratman Andi Agtas
46. Rosan Roeslani
47. M Herindra
48. Donny Ermawan
49. Meutya Hafid

Simak Video: DPR Setujui APBN Prabowo-Gibran, Belanja Negara Rp 3.621 T

[Gambas:Video 20detik]

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah tokoh politik mendatangi kediaman presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, pada Senin (14/10/2024).

Kedatangan mereka ini berlangsung mulai pukul 15.00 WIB untuk bertemu Prabowo.

Kehadiran mereka menarik perhatian publik terkait kemungkinan penempatan mereka dalam kabinet mendatang.

Beberapa tokoh yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Nusron Wahid, Saifullah Yusuf, Yandri Susanto, Fadli Zon, Prasetyo Hadi, Natalius Pigai, dan Maruar Sirait.

Menurut pantauan Kompas.com, pertemuan tersebut berlangsung singkat, dan hingga berita ini ditulis, Nusron, Saifullah Yusuf, Yandri, serta Fadli Zon telah meninggalkan lokasi.

Nusron Wahid mengungkapkan, ia diajak berdiskusi oleh Prabowo mengenai kemungkinan kontribusinya dalam pemerintahan mendatang.

"Ya diajak diskusi sama beliau (Prabowo), ditanya sehat (atau tidak). Ditanya, meminta, 'Apakah bersedia membantu kami?'" ujar Nusron kepada awak media.

Sementara itu, Saifullah Yusuf menyatakan bahwa Prabowo ingin mengintegrasikan data Kementerian Sosial (Kemensos) menjadi satu kesatuan.

Ia mengaku telah menerima tawaran untuk bergabung dalam kabinet Prabowo-Gibran, namun enggan menjelaskan lebih perinci mengenai posisinya.

"Kita ini kan sebelumnya diminta, saya ya, jauh-jauh memang diminta untuk bersiap enggak? Siap di mana saja pokoknya," tuturnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sejumlah Tokoh Temui Prabowo di Kertanegara, Sinyal Masuk Kabinet?", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/14/15262121/sejumlah-tokoh-temui-prabowo-di-kertanegara-sinyal-masuk-kabinet.