Jakarta: Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI yang juga Ketua Kaukus Air DPR RI, Putu Supadma Rudana mengunjungi kapal OceanX, Ocean Explorer, atas undangan dari organisasi OceanX di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kunjungan tersebut bertujuan untuk mendukung kajian dan studi kelautan di Indonesia.

Dalam kunjungan tersebut, Putu Rudana bersama delegasi menerima penjelasan dari Kapten Peter dan krunya yang berjumlah 30 hingga 70 orang. Kapal Ocean Explorer adalah sebuah vessel yang dilengkapi fasilitas canggih untuk melakukan penelitian kelautan, termasuk dua kapal selam yang mampu menyelam hingga kedalaman tertentu untuk mempelajari keanekaragaman hayati laut Indonesia.

"Kapal ini bisa kita lihat, mereka bisa sampai turun. Mereka punya dua kapal selam. Itu bisa turun sampai cukup dalam dan melihat Bio Diversity, Marine Bio Diversity yang ada di lautan Indonesia," kata Putu melalui keterangannya pada Jumat, 12 Juli 2024.
Kata dia, saat ini Pemerintah Indonesia sedang gencar melakukan studi dan kajian terhadap potensi kelautan yang dimiliki. Makanya, Putu menilai langkah ini sangat positif karena Indonesia merupakan negara maritim dengan dua pertiga wilayahnya berupa laut. Oleh karena itu, sangat penting melakukan perlindungan dan pengelolaan terhadap laut.

"Kita harus menjaga dan melindungi laut kita. Kapal ini sangat bermanfaat karena bisa digunakan untuk kajian, studi, dan melihat berbagai potensi kelautan, khususnya di Indonesia," jelas Legislator asal Bali ini.

Menurut dia, kapal ini tidak hanya berfungsi untuk melakukan penelitian ilmiah saja, tetapi juga untuk media. Salah satu tujuan dari kerja sama ini adalah mendokumentasikan keanekaragaman hayati laut Indonesia melalui berbagai media, termasuk video dan film. OceanX juga bekerja sama dengan sutradara terkenal Hollywood, James Cameron, untuk menggabungkan seni dan sains dalam menceritakan keindahan dan pentingnya laut.

"Ini merupakan mempertemukan antara art dan sains. Sains-nya bagaimana kajian atau mapping nya begitu penting. Tapi di sisi lain juga menyampaikan kepada publik, baik dalam bentuk video, youtube ataupun nanti kedepan harapannya ada satu film, yang menceritakan tentang laut, itu menjadi hal keniscayaan," jelas Putu.

Anggota Inter-Parliamentary Union (IPU) untuk Pembangunan Berkelanjutan ini juga menyoroti pentingnya teknologi canggih yang ada di kapal OceanX, karena mampu memantau dan memetakan kondisi laut, termasuk mendeteksi potensi bencana seperti pertemuan lempeng yang bisa memicu tsunami.

“Dulu, untuk melihat ikan di berbagai perairan, kita harus langsung melihat ikannya. Tapi sekarang, dengan teknologi DNA air, kita bisa mengetahui kondisi laut dan jenis ikan yang ada di sana tanpa harus melihat langsung. Dengan memetakan permukaan lautan dan mendeteksi lempeng di laut, kita bisa melakukan mitigasi bencana lebih efektif. Teknologi ini sangat penting untuk perencanaan dan mitigasi bencana di masa depan,” ungkapnya.

Di samping itu, Putu mengatakan teknologi yang digunakan kapal OceanX juga sangat penting untuk menjaga ketahanan pangan Indonesia. Sebagai negara maritim, kata dia, sumber protein Indonesia banyak berasal dari laut. Sehingga, ia mengatakan dengan teknologi pemetaan yang canggih dapat memastikan keberlanjutan sumber daya laut dan menghindari eksploitasi berlebihan yang dapat merusak ekosistem.

“Kita ingin memastikan bahwa kerja sama dengan OceanX Explorer ini dapat mendukung keberlanjutan dan keamanan pangan kita, khususnya hasil laut. Kita menyebut kekayaan ini sebagai Marine Mega Biodiversity. Dan kerja sama antara Indonesia dan organisasi internasional ini baik untuk kepentingan pariwisata, diving, maupun keberlanjutan lingkungan laut,” jelas dia.

Maka dari itu, ia menyebut kunjungan kapal ini memungkinkan para ilmuwan untuk melakukan kajian dan pemetaan laut dengan lebih efisien. Makanya, ia mendorong kunjungan ini banyak kolaborasi antara ilmuwan, seniman, dan pemerintah dalam upaya melestarikan dan memanfaatkan sumber daya laut Indonesia secara berkelanjutan.

“Bayangkan, betapa kayanya lautan Indonesia dan semua berkolaborasi antara ilmuwan, seniman, dan pemerintah dalam upaya melestarikan dan memanfaatkan sumber daya laut Indonesia dari Aceh hingga Papua, termasuk kawasan indah seperti Kepulauan Komodo, Raja Ampat, dan Selat Banda,” jelas dia.

Selanjutnya, Putu juga menyoroti pentingnya Blue Carbon dan mitigasi bencana di perairan Indonesia. Menurutnya, Blue Carbon adalah konsep untuk mengelola karbon yang tersimpan di ekosistem laut seperti rumput laut (Sea Grass Meadows) dan pohon bakau (mangrove).

“Laut memberikan kontribusi besar dalam perubahan iklim dengan mengcapture karbon atau emisi gas rumah kaca. Sea Grass Meadows dan mangrove mampu mengcapture karbon 35 kali lebih banyak dibanding hutan biasa,” kata Putu.

Selanjutnya, Putu menegaskan pentingnya keberlanjutan laut untuk generasi mendatang. Dengan adanya sinergi ini, Putu ingin memastikan laut di Indonesia tetap lestari dan terlindungi dari eksploitasi berlebihan, seperti fishing yang ekstrem atau penggunaan bahan peledak. “Makanya, regulasi harus diperkuat untuk menjaga keberlanjutan laut kita,” tegas Putu.

Tak hanya itu, Putu juga menekankan pentingnya peran Indonesia dalam menjadi superpower kelautan dan karbon. Dalam kunjungan tersebut, Putu menyoroti potensi besar laut Indonesia dalam kontribusinya terhadap carbon capture dan mitigasi bencana. Menurut dia, bahwa laut Indonesia memiliki potensi besar dalam carbon capture melalui Seagrass Meadows dan mangrove.

“Seagrass Meadows dan mangrove kita mampu mengcapture karbon 35 kali lebih efektif daripada hutan di darat. Ini adalah kekuatan besar yang harus kita manfaatkan dalam upaya carbon trading,” kata Anggota Komisi VI DPR RI ini.

Untuk itu, Putu mengatakan kerja sama dengan OceanX dalam mengatasi tantangan kelautan, termasuk overfishing dan pencemaran sampah di laut sangat penting guna memitigasi kerusakan laut. Dengan begitu, kata dia, perlu ada strategi jangka panjang dan komitmen dari pemerintah untuk menjaga kelestarian laut Indonesia.

“Kita perlu memastikan bahwa laut kita bersih dan tidak dieksploitasi secara berlebihan. Kita perlu roadmap yang jelas dan komprehensif untuk mengawal laut kita. Parlemen akan terus mendukung upaya ini dan memastikan bahwa Indonesia menjadi superpower dalam bidang kelautan,” kata dia.

Oleh karenanya, Putu berharap agar Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengambil peran strategis dalam penelitian dan pengembangan teknologi kelautan. “BRIN harus terlibat aktif dalam penelitian ini. Kita perlu belajar dari teknologi yang dimiliki oleh OceanX dan memastikan kita bisa melakukan hal yang sama di masa depan,” pungkasnya.

(ALB)

Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menargetkan 600 ribu guru mengikuti PPG Dalam Jabatan 2024. Kementerian telah menyiapkan sistem baru untuk menampung banyak peserta.

"Masih 600 ribu guru akan ikut PPG Dalam Jabatan," kata Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nunuk Suryani dalam siaran Instagramnya @nunuksuryani dikutip Jumat, 12 Juli 2024.

Nunuk mengatakan sebelum digelar masif, pihaknya akan meluncurkan piloting program atau program pertama untuk memulai sistem baru tersebut. "Untuk program PPG Dalam Jabatan pertama ini, akan ada sampel guru yang dipilih," kata dia.
Dia menjelaskan pada piloting program ini pihaknya akan memilih 60 ribu guru sebagai sampel. Guru-guru terpilih diharapkan dapat memenuhi persyaratan peserta PPG Dalam Jabatan.

"60 ribu sampel itu terdiri dari guru berbagai wilayah di Indonesia di 38 provinsi untuk mencoba sistem baru PPG dalam jabatan dengan kondisi internet yang bervariasi," tutur dia.

Apabila piloting program ini berhasil dengan baik dan tanpa kendala berarti, PPG Dalam Jabatan akan digelar masif.

"Karena sistem baru, sama sekali baru dengan apa dalam PPG Dalam Jabatan sebelumnya kita lakukan piloting agar tak ada masalah, kalau ada masalah dalam proses kita akan bisa mengetahui bapak ibu bisa mendapatkan solusinya," ujar Nunuk.

Baca juga: Jumlah Guru Bersertifikat Pendidik Menurun, Kemendikbudristek Tempuh Jalan Ini

(REN)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi memberi izin hak guna usaha (HGU) bagi para investor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan jangka waktu paling lama mencapai 190 tahun.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara yang diteken Jokowi pada Kamis (11/7).

Pasal 9 beleid tersebut menyebutkan pemberian HGU diberikan dalam dua siklus. Pertama, jangka waktu paling lama 95 tahun.

Setelah siklus pertama selesai dan investor mau bertambah lagi, hak itu bisa diperpanjang untuk siklus kedua dengan masa yang sama. Sehingga totalnya menjadi 190 tahun.

"Hak guna usaha untuk jangka waktu paling lama 95 tahun melalui satu siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk satu siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi," bunyi Pasal 9 ayat 2a beleid itu.

Selain itu, aturan tersebut juga mengatur pemberian hak guna bangunan (HGB) untuk jangka waktu paling lama 80 tahun untuk siklus pertama dan dapat diberikan kembali untuk siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun, sehingga totalnya menjadi 160 tahun.

Adapun, untuk hak pakai bangunan disebutkan jangka waktu paling lama adalah 80 tahun melalui satu siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali melalui satu siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi.

"Pemberian hak atas tanah melalui satu siklus pertama dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agrarial pertanahan berdasarkan permohonan dari Otorita Ibu Kota Nusantara," bunyi ayat 3 pasal yang sama.

Sementara Pasal 9 ayat 4 mengatur Otorita IKN bakal melakukan evaluasi dalam lima tahun setelah pemberian hak siklus pertama dengan beberapa persyaratan. Pertama, tanahnya masih diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik sesuai keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak.

Kedua, pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak. Ketiga, syarat pemberian hak dipenuhi oleh pemegang hak. Keempat, pemanfaatan tanahnya masih sesuai dengan rencana tata ruang. Kelima, tanahnya tidak terindikasi terlantar.

Pemberian HGU hingga 190 tahun juga tertuang dalam Pasal 16A Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

JAKARTA, Investor.id – Saham raja-raja properti di Bursa Efek Indonesia (BEI) bangkit dari tidur pada perdagangan hari ini, ditopang mulai kondusifnya kondisi makro ekonomi dan lonjakan kinerja keuangan. Analis menilai, valuasi saham raja properti saat ini masih murah.

Berdasarkan data RTI, saham PT Ciputra Development Tbk (CTRA) naik 3,25% menjadi Rp 1.270, lalu PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) 4,04% ke level Rp 1.630, PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) 5% ke level Rp 420, dan PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) 1,71% ke level Rp 595, hari ini.

Verdhana menilai, saham sektor properti seakan terlupakan dalam beberapa tahun terakhir. Padahal, saham sektor ini sempat menjadi primadona.

Broker ini mencatat, valuasi saham empat raksasa properti, CTRA, BSDE, SMRA, dan PWON, dinilai masih murah, lantaran diperdagangkan dengan PER 9,3 kali, -1 kali standar deviasi (SD). Padahal, kinerja keuangan mereka sangat solid, bahkan bisa mencetak rekor tertinggi, baik dari pendapatan, laba bersih, hingga marketing sales.

Sementara itu, forward PBV empat saham itu hanya 0,7 kali, -1,5 SD, dengan ROE 8%. Valuasi mayoritas empat saham itu menunjukkan level terendah sejak 2013.

Hal itu terungkap dalam catatan Verdhana setelah bertandang ke empat pengembang kakap tersebut. Memang, Verdhana menilai, pertumbuhan kinerja empat raksasa itu mungkin kurang menarik dibandingkan emiten berkapitalisasi pasar kecil.

Rekomendasi Saham

”Tetapi, derating valuasi di tengah lonjakan kinerja keuangan, berkurangnya pembobotan, dan dukungan makro ekonomi diharapkan bisa mendorong investor untuk melirik lagi saham properti,” tulis Verdhana, dikutip Jumat (12/7/2024).

Di sisi lain, berdasarkan riset BRI Danareksa Sekuritas, marketing sales CTRA mencapai Rp 6 triliun semester I-2023, naik 68% dibandingkan periode sama tahun lalu. Ini sejalan dengan proyeksi perseroan dan BRI Danareksa Sekuritas lantaran sudah mencapai 55% dan 53% dari total sepanjang tahun masing-masing Rp 11 triliun dan Rp 11,5 triliun.

Broker ini mempertahankan rekomendasi buy CTRA dengan target harga Rp 1.700, merefleksikan diskon 52% terhadap RNAV. CTRA adalah saham pilihan broker ini di sektor properti BEI.

”Kami percaya CTRA memiliki keunggulan kompetitif, seperti cadangan lahan besar, portofolio yang didominasi residensial. Ini ditopang oleh perbaikan kondisi makro ekonomi yang diprediksi berlanjut pada paruh kedua 2024,” tulis broker itu.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, Investor.id – Saham raja-raja properti di Bursa Efek Indonesia (BEI) bangkit dari tidur pada perdagangan hari ini, ditopang mulai kondusifnya kondisi makro ekonomi dan lonjakan kinerja keuangan. Analis menilai, valuasi saham raja properti saat ini masih murah.

Berdasarkan data RTI, saham PT Ciputra Development Tbk (CTRA) naik 3,25% menjadi Rp 1.270, lalu PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) 4,04% ke level Rp 1.630, PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) 5% ke level Rp 420, dan PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) 1,71% ke level Rp 595, hari ini.

Verdhana menilai, saham sektor properti seakan terlupakan dalam beberapa tahun terakhir. Padahal, saham sektor ini sempat menjadi primadona.

Broker ini mencatat, valuasi saham empat raksasa properti, CTRA, BSDE, SMRA, dan PWON, dinilai masih murah, lantaran diperdagangkan dengan PER 9,3 kali, -1 kali standar deviasi (SD). Padahal, kinerja keuangan mereka sangat solid, bahkan bisa mencetak rekor tertinggi, baik dari pendapatan, laba bersih, hingga marketing sales.

Sementara itu, forward PBV empat saham itu hanya 0,7 kali, -1,5 SD, dengan ROE 8%. Valuasi mayoritas empat saham itu menunjukkan level terendah sejak 2013.  

Hal itu terungkap dalam catatan Verdhana setelah bertandang ke empat pengembang kakap tersebut. Memang, Verdhana menilai, pertumbuhan kinerja empat raksasa itu mungkin kurang menarik dibandingkan emiten berkapitalisasi pasar kecil.

”Tetapi, derating valuasi di tengah lonjakan kinerja keuangan, berkurangnya pembobotan, dan dukungan makro ekonomi diharapkan bisa mendorong investor untuk melirik lagi saham properti,” tulis Verdhana, dikutip Jumat (12/7/2024).  

Di sisi lain, berdasarkan riset BRI Danareksa Sekuritas, marketing sales CTRA mencapai Rp 6 triliun semester I-2023, naik 68% dibandingkan periode sama tahun lalu. Ini sejalan dengan proyeksi perseroan dan BRI Danareksa Sekuritas lantaran sudah mencapai 55% dan 53% dari total sepanjang tahun masing-masing Rp 11 triliun dan Rp 11,5 triliun.

Broker ini mempertahankan rekomendasi buy CTRA dengan target harga Rp 1.700, merefleksikan diskon 52% terhadap RNAV. CTRA adalah saham pilihan broker ini di sektor properti BEI.

”Kami percaya CTRA memiliki keunggulan kompetitif, seperti cadangan lahan besar, portofolio yang didominasi residensial. Ini ditopang oleh perbaikan kondisi makro ekonomi yang diprediksi berlanjut pada paruh kedua 2024,” tulis broker itu.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pengamat BUMN dari Datanesia Institute, Herry Gunawan mengatakan pembentukan holding BUMN Karya perlu kejelasan terutama dari sisi lini bisnis yang bakal dijalankan. Dia membeberkan sejumlah terkait rencana pemerintah ini.

Pertama, model konsolidasi yang dilakukan bersifat jangka pendek yaitu menempelkan BUMN yang sakit seperti PT Waskita Karya dengan PT Hutama Karya, dan PT Wijaya Karya dengan PT Pembangunan Perumahan (PTPP). Berbeda kasus antara PT Adhi Karya dan PT Brantas Abipraya.

“Ini kan sama saja ingin berbagi penderitaan, seperti dialami oleh Waskita Karya dan Wijaya Karya kepada Hutama Karya dan PTPP,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Jumat (12/7).

Herry mengungkapkan, berdasarkan laporan keuangan, Waskita telah lima tahun berturut-turut mengalami rugi, sementara Wijaya Karya selama dua tahun juga mengalami rugi.

Kedua, BUMN yang relatif sehat kinerja keuangannya berpotensi terseret bahkan menjadi sakit, karena akan menggendong BUMN yang sakit.

“Sebagai contoh kalau dikonsolidasikan, proyek yang menguntungkan, sangat mungkin diserahkan ke BUMN yang sakit untuk menopang kinerja keuangannya. Akibatnya, BUMN yang sehat, yakni yang menggendong seperti Hutama Karya dan PTPP, harus mengalah,” terangnya.

Ketiga, pada akhirnya yang terkena beban adalah APBN, yang harus menambal dengan PMN. Sekarang saja sudah terus-terusan modalnya ditambal oleh pemerintah. Keempat, reputasi BUMN karya yang kinerjanya biru, harus menghadapi risiko reputasi lantaran digabung dengan BUMN sakit.

“Bayangkan, kalau Hutama Karya dan PTPP menerbitkan obligasi misalnya. Karena kedua perusahaan itu menggendong BUMN yang sedang sakit dari sisi keuangan, risiko obligasinya akan tinggi, sehingga terkompensasi pada suku bunga yang mahal,” imbuhnya.

Kelima, ada potensi moral hazard, pemerintah terlalu cepat ambil keputusan konsolidasi, tanpa pernah menyampaikan hasil audit terhadap kinerja manajemen baik Komisaris dan Direksi dari BUMN yang bermasalah. Menurutnya, ini nihil pertanggungjawaban.

“Pentingnya audit tersebut agar tidak nyebur ke kubangan yang sama di kemudian hari,” tandasnya.

Lebih lanjut, Herry menambahkan, sebagai solusi, pembentukan holding ini harus jelas di sisi lini bisnis yang bakal dijalankan. Misalnya, organisasi holding nanti dibagi berdasarkan segmen usaha.

Contohnya seperti Pertamina atau berdasarkan wilayah kerja seperti Pupuk Indonesia dan Semen Indonesia.

“Skenario ini dulu yang sejatinya harus dibuat, baru kemudian dibuat penugasan pada BUMN karya yang ada, yakni yang akan masuk dalam holding,” tuturnya.

Dia bilang, tanpa adanya kejelasan seperti itu, bisnis bisnis yang dijalankan akan tetap tumpang-tindih, di mana menunjukkan bisnis yang tidak sehat.

“Dua BUMN akan bertarung di lini bisnis yang sama, misalnya properti. Dan semua akan minta jatah dari proyek APBN yang dilaksanakan oleh Kementerian seperti PUPR. Tapi lini bisnisnya sama. Ini pun lucu. Menurut saya, skenario konsolidasi BUMN karya seperti yang sudah terungkap di banyak media, sulit menyelesaikan persoalan yang dihadapi saat ini,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Uni Eropa merilis teks final dari undang-undangkecerdasan buatan (AI). Regulasi tersebut mengatur beberapa hal termasuk risiko dan sanksi bagi pengembang seperti OpenAI, Google, Microsoft dan lain sebagainya.

Techcrunch melaporkan terhitung 1 Agustus, undang-undang baru tersebut akan mulai berlaku dan dalam waktu 24 bulan – atau pada pertengahan 2026 – ketentuan-ketentuannya secara umum akan berlaku sepenuhnya pada pengembang AI. Uni Eropa menerapkan pendekatan bertahap terkait UU AI.

Para anggota parlemen Uni Eropa mencapai kesepakatan politik mengenai buku peraturan komprehensif pertama mengenai AI pada Desember 2023.

Kerangka kerja ini memberikan kewajiban yang berbeda-beda kepada pengembang AI, bergantung pada kasus penggunaan dan risiko yang dirasakan. Sebagian besar penggunaan AI tidak akan diatur karena dianggap berisiko rendah namun sejumlah kecil potensi kasus penggunaan AI dilarang berdasarkan undang-undang.

UU AI juga membagi kasus pemanfaatan berdasarkan risiko. Untuk kasus penggunaan AI berisiko tinggi – seperti penggunaan biometrik AI, atau AI yang digunakan dalam penegakan hukum, pekerjaan, pendidikan, dan infrastruktur penting – diperbolehkan berdasarkan undang-undang.

Pengembang dengan risiko tinggi wajib menjaga kualitas data dan tidak boleh bias karena membahayakan pengguna. Sementara itu, untuk tingkat risiko ringan seperti chatbot AI, pengembang harus transparan dalam mengambil data.

Bagi pembuat model AI tujuan umum (GPAI), seperti GPT OpenAI, teknologi yang mendasari ChatGPT, terdapat juga beberapa persyaratan transparansi. GPAI yang paling kuat, yang umumnya ditetapkan berdasarkan ambang batas komputasi, juga dapat diminta untuk melakukan penilaian risiko sistemik.

Implementasi Bertahap

Uni Eropa akan memberlakukan daftar penggunaan AI yang dilarang 6 bulan setelah undang-undang tersebut berlaku – yaitu pada awal tahun 2025.

Kasus penggunaan AI yang dilarang atau yang disebut sebagai “risiko yang tidak dapat diterima”, akan segera menjadi ilegal mencakup penilaian kredit sosial gaya China; pengumpulan database pengenalan wajah dengan menggores Internet atau CCTV tanpa sasaran; penggunaan biometrik jarak jauh secara real-time oleh penegak hukum di tempat umum kecuali jika ada beberapa pengecualian yang berlaku, seperti saat pencarian orang hilang atau diculik.

Kemudian, 9 bulan setelah diberlakukan – yaitu sekitar bulan April 2025 – kode praktik akan berlaku bagi pengembang aplikasi AI dalam cakupannya.

Kantor AI UE, sebuah badan pembangunan ekosistem dan pengawasan yang dibentuk berdasarkan undang-undang, bertanggung jawab untuk menyediakan kode-kode ini.

Menurut laporan Euractiv awal bulan ini, UE sedang mencari perusahaan konsultan untuk merancang peraturan tersebut, sehingga memicu kekhawatiran dari masyarakat sipil bahwa pelaku industri AI akan dapat mempengaruhi bentuk peraturan yang akan diterapkan pada mereka.

Baru-baru ini, MLex melaporkan bahwa Kantor AI akan meluncurkan seruan untuk menyatakan minat kepada pemangku kepentingan terpilih untuk merancang kode praktik model AI tujuan umum menyusul tekanan dari Parlemen Eropa untuk menjadikan prosesnya inklusif.

Batas waktu penting lainnya jatuh pada 12 bulan setelah berlakunya – atau 1 Agustus 2025 – ketika peraturan undang-undang tentang GPAI yang harus mematuhi persyaratan transparansi akan mulai berlaku.

Sejumlah sistem AI berisiko tinggi telah diberikan batas waktu kepatuhan yang paling lama, dengan waktu 36 bulan setelah diberlakukan – hingga tahun 2027 – memungkinkan sistem tersebut memenuhi kewajibannya. Sistem berisiko tinggi lainnya harus mematuhinya lebih cepat, setelah 24 bulan.

Jakarta -

Belakangan ini jual beli rekening judi online sedang marak. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut masyarakat terlibat dalam transaksi tersebut bisa terjerat hukum.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan masyarakat yang menjadi pemilik rekening berpotensi menjadi pihak yang turut mendukung praktik ilegal tersebut.

"Terutama risiko hukum bagi pemilik rekening, yaitu ketika dilakukan proses penegakan hukum. Pemilik rekening tersebut berpotensi menjadi pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dan dianggap turut serta dalam mendukung kegiatan judi online," kata perempuan yang akrab disapa Kiki dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (12/7/2024).

Lebih lanjut, Kiki menyebut pemilik rekening itu belum dapat dipastikan mempunyai tingkat literasi yang memadai untuk memahami risiko terkait rekening yang diperjualbelikan. Untuk itu, OJK akan terus mendorong edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait hal ini.

Di sisi lain, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan intens kepada pihak perbankan. Dia mendorong perbankan untuk melakukan profiling nasabah-nasabah dengan lebih baik.

"OJK terus berkoordinasi dengan intens kepada pihak bank dan pihak terkait. Hal ini dilakukan untuk memastikan customer due diligence (CDD) dan enhanced due diligence (EDD) berjalan dengan baik," jelasnya.

Selain itu, dia juga meminta perbankan untuk terus menyempurnakan sistem informasi dan teknologi (IT). Hal ini dilakukan agar dapat mendeteksi transaksi kecurangan (fraud) dan pencucian uang yang berkaitan dengan judi online.

Diberitakan sebelumnya, modus transaksi judi online semakin beragam. Paling anyar, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan adanya praktik jual beli rekening untuk aktivitas judi online.

Ketua PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan oknum pelaku judi online ini datang ke kampung-kampung menyasar warga untuk membuka rekening dan diberi imbalan uang tunai Rp 100 ribu. Hal ini disampaikan Ivan dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2024). Ivan mengatakan ada rekening yang dibuat sendiri oleh pengepul menyasar warga.

"Kasus judi online ini adalah rekening yang di-create oleh para pengepul. Jadi mereka datang ke kampung-kampung meminta kepada ibu-ibu, bapak-bapak, para petani untuk buka rekening, pakai online dan segala macam. Mereka buka dan satu orang itu bisa mengumpulkan ribuan," kata Ivan dalam rapat, dikutip dari detikNews.

(kil/kil)

TEMPO.CO, Jakarta - Mata uang rupiah kembali menguat dalam penutupan perdagangan hari ini Jumat, 12 Juli 2024. Nilai tukar rupiah menguat 58 poin menjadi Rp 16.136 per dolar AS. Pada penutupan perdagangan Kamis kemarin, kurs rupiah terhadap dolar AS tercatat di level Rp 16.194

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan greenback terpukul oleh data Indeks Harga Konsumen (CPI) yang lebih lemah dari perkiraan. "Ini menunjukkan inflasi sedikit lebih tenang dari perkiraan bulan Juni. Angka tersebut meningkatkan spekulasi bahwa Federal Reserve akan lebih percaya diri untuk mulai memangkas suku bunga," kata Ibrahim dalam analisis rutinnya pada Jumat.

Dia menjelaskan, para pedagang lebih bergairah dalam memperkirakan kemungkinan penurunan suku bunga The Fed pada bulan September. Peluangnya meningkat menjadi 83,4 persen dibandingkan dengan peluang pekan lalu yakni 64,7 persen, menurut CME Fedwatch.

Dari dalam negeri, pemerintah telah memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih akan tetap tumbuh 5,2 persen hingga akhir tahun. Hal ini sesuai dengan asumsi pertumbuhan ekonomi di anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), sebesar 5,2 persen. Meskipun, ekonomi global saat ini masih stagnan dan berbagai lembaga internasional memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2024 di bawah target.

Dana Moneter Internasional atau IMF bahkan memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 hanya sebesar 5 persen. Demikian juga Bank Dunia atau World Bank yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini hanya 5 persen. Bank Indonesia juga menganggap pertumbuhan ekonomi 2024 hanya sebesar 5,1 persen.

"Potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 5,2 persen sampai akhir tahun itu akan ditopang oleh geliat ekspor dan investasi di Indonesia," kata Ibrahim.

Kinerja ekspor bulan Juni yang akan dirilis pada 15 Juli mendatang, diprediksi akan cukup bagus, sehingga akan menunjukkan lagi pemulihan ekspor. Sedangkan untuk investasi, terlihat dengan berjalannya proyek-proyek infrastruktur pemerintah, termasuk Proyek Strategis Nasional atau PSN.

Di sisi lain, konsumsi masyarakat juga berpotensi kembali menggeliat pada paruh kedua tahun ini. Hal ini ditopang oleh dukungan belanja pemerintah yang akan naik 2,6 persen sampai akhir tahun dari pagu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan belanja negara akan membengkak menjadi sebesar Rp 3.412,2 triliun tahun ini atau 102,6 persen dari target dalam APBN 2024 yang sebesar Rp 3.325,1 triliun. Per semester I 2024, realisasi belanja negara sudah Rp 1.398 triliun.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyatakan program mandatori biodiesel B40 atau bauran solar dengan 40% bahan bakar nabati (BNN) berbasis minyak sawit akan launching pada awal tahun depan.

"Iya mudah-mudahan awal tahun. Ini kita sudah siap. Uji coba sudah siap, teknis siap, pasokan juga siap, pendanaan siap, tinggal lauching saja," kata Arifin saat ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (12/7).

Sebelumnya Kontan mencatat, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eniya Listiani Dewi menargetkan progam B40 ini akan diterapkan pada 2025. Saat ini program B40 masih di tahap uji coba ke mesin non otomotif setelah sebelumnya dilakukan uji coba ke mesin otomotif.

Eniya menerangkan bahwa Kementerian ESDM memproyeksikan stok minimal minyak kelapa sawit mentah untuk menopang program Biodiesel B40 sekitar 17,57 juta kilo liter nantinya berasal dari asumsi kebutuhan solar tahun 2024 sebesar 38,04 juta kilo liter.

Sementara dengan asumsi pertumbuhan rata-rata produk domestik bruto (PDB) sebesar 5%, maka penyaluran B40 diperlukan stok CPO domestik sekitar 17,57 juta kilo liter atau sekitar 15,29 juta ton CPO.

"Stok kita bisa sampai 18 juta kilo liter. Kalau B40 perkiraan mencapai 15 juta kilo liter. Dari resource aman. Sementara untuk solarnya nanti perlu diperbaiki kualitasnya. B0-nya perlu penyesuaian untuk ke Euro4 agar B40 pun bisa maksimal," ungkapnya kepada KONTAN, Kamis (27/6).

Jakarta: Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan membina dan meluruskan kembali pemahaman Iyus Sugirman atau yang lebih dikenal dengan sebutan Mama Ghufron, seiring dengan kontroversi-kontroversi yang ditimbulkannya.

"InsyaaAllah terus akan kita tangani dengan cara dibina dan diluruskan pemahamannya. Kita akan gali sejauh mana ajaran-ajarannya. Kita selesaikan dengan cara dakwah maupun dengan menempuh jalur hukum," kata Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Cholil Nafis, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024.
Nama Mama Ghufron belakangan menjadi perbincangan di media sosial. Pasalnya potongan-potongan videonya memunculkan kontroversi. Dalam potongan-potongan video yang beredar, Ghufron mengaku-ngaku bisa berbicara dengan semut, panggilan video dengan malaikat, dan kontroversi lainnya.

Cholil Nafis mengatakan MUI tengah melakukan pengkajian lebih lanjut terkait ajaran yang dibawa oleh Ghufron. Ia mengaku terheran-heran saat melihat video Ghufron bisa melakukan panggilan video dengan malaikat.
"Ada statemen yang menyatakan video call dengan malaikat maut. Gimana caranya? Di sini sudah tidak berdasar sama sekali apa yang diucapkan," jelasnya.

Sementara Ketua Bidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan MUI Utang Ranuwijaya menyampaikan telah berkomunikasi dengan MUI Kabupaten Malang merespons kasus tersebut. Pasalnya, telah banyak pertanyaan dari masyarakat terkait Mama Ghufron.

"Hadirnya seorang yang sangat kontroversial yang sangat meresahkan masyarakat. MUI Malang juga telah berupaya untuk bertemu dengan Mama Ghufron, tapi yang bersangkutan tidak menghadiri undangan tersebut," kata Utang.

Mangkirnya dari undangan MUI Malang tersebut, Utang menyampaikan bahwa hal ini menjadi framing bahwa yang bersangkutan seperti tidak ada masalah dengan MUI.

Namun demikian, pihaknya dan tim masih terus berkoordinasi dengan MUI daerah untuk mencari penyelesaiannya. Upaya tersebut dilakukan sebagai langkah agar media sosial tidak memberikan dampak negatif terhadap pemahaman keagamaan yang salah.

(DEN)

Warta Ekonomi, Jakarta -

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) setia tangguh di zona hijau hingga penutupan perdagangan Jumat, 12 Juli 2024. Berdasarkan data RTI Business, indeks Indonesia itu naik 27,17 poin atau 0,37% sehingga posisinya berada di level 7.327,58.

Pergerakan saham pada akhir perdagangan hari ini juga tampak didominasi oleh tren positif. Merujuk dari sumber yang sama, ada 329 saham menguat, 230 saham melemah, dan 239 saham stagnan.

Perlu diketahui bahwa IHSG sudah pernah menempati titik tertinggi dan terendahnya sepanjang perdagangan hari ini berlangsung. Titik tertinggi berada di level 7.354,16 sementara titik terendahnya pada level 7.300,74.

Sampai akhir perdagangan, IHSG tercatat telah memperdagangkan 15,62 miliar lembar saham dengan frekuensi sebanyak 1.016.262 kali. Adapun nilai transaksi yang berhasil dibukukan mencapai Rp12,04 triliun.

Sebagai info tambahan, tiga bursa Asia mencetak rapor hijau sore ini. Hang Seng meroket (2,59%), Shanghai meningkat tipis (0,03%), dan Straits Times menanjak (0,65%). Sementara itu, hanya Nikkei yang terpantau merosot (-2,45%).