REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Inggris mencapai final Euro 2024 setelah mengalahkan Belanda 2-1 di semifinal. The Three Lions menunjukkan kembali ketangguhan mereka dalam tekanan. Tiga kali pada babak gugur mereka tertinggal, tapi Inggris selalu berhasil membalikkan keadaan.

Stadeo akan membahas fenomena Inggris ini lewat live room yang akan berlangsung pada Jumat (12/7/2024) pukul 14.00 WIB. Sobat Republika jangan sampai ketinggalan obrolan seru bareng Jerry Arvino, Afif Xavi, dan Stefanus Apridita alias tekel bebas.

Tak ketinggalan juga pembahasan tentang Spanyol yang akan menjadi lawan Inggris di final. Akankah Spanyol menghentikan "hoki" Inggris di partai puncak? Ataukah tim asuhan Gareth Southgate menutup perjalanannya dengan mencetak sejarah juara Piala Eropa untuk kali pertama?

Sobat Republika jangan lewatkan keseruannya di live room Stadeo ini. Download aplikasi Stadeo sekarang atau klik link live room-nya di bawah ini.

Jakarta: Kebijakan pembatasan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang baru diumumkan oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan perlu dilihat dari perspektif yang lebih luas untuk mengukur dampaknya secara menyeluruh bagi masyarakat.

baca juga: Pembatasan BBM Subsidi, Legislator: Kriterianya akan Diatur

Mantan Menteri Perdagangan Indonesia dan Braintrust Think Policy Mari Elka Pangestu menyampaikan reformasi subsidi BBM tidak berdiri sendiri dan harus dipahami dalam konteks yang lebih luas.

"Isu ini bukan hanya tentang kesehatan dan polusi, tetapi juga ekonomi. Polusi yang menurunkan hasil kesehatan akan berdampak pada produktivitas dan pertumbuhan ekonomi," tegas dia dalam keterangan tertulis, Jumat, 12 Juli 2024.

Dia mengatakan untuk memiliki subsidi yang produktif, ada dua hal yang perlu diperhatikan, termasuk penargetan yang tepat dan cara penyampaian subsidi.
"Perlu dicermati siapa yang harus dikompensasi dan bagaimana subsidi disampaikan perlu dibahas secara mendalam, termasuk timeline menuju zero subsidy yang harus dilakukan secara bertahap," jelas dia.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Rachmat Kaimuddin menyampaikan latar belakang di balik rencana kebijakan itu.

Dia menuturkan filosofi subsidi seharusnya menambah daya beli bagi yang rentan, namun ada pola di mana subsidi lebih besar dinikmati oleh mereka yang memiliki daya ekonomi tinggi. Salah satunya adalah subsidi BBM di mana pengguna kendaraan roda empat menikmati jauh lebih besar daripada pengguna roda dua per kendaraan.

"Kita harus melihat bagaimana subsidi BBM bisa direformasi tanpa mengganggu ekonomi dan daya beli masyarakat. Caranya adalah dengan realokasi subsidi BBM yang lebih tepat sasaran dan lebih adil. Jika dilakukan, dapat terbuka ruang fiskal yang dapat dialokasikan untuk memperbaiki kualitas udara, mendorong transportasi umum, dan kepentingan umum lainnya. Tentu ini bukan sesuatu yang mudah dan harus kita kerjakan dengan bijak tapi juga segera.” tegas dia.

CEO Think Policy Andhyta Firselly Utami menjelaskan secara teknokratis, kebijakan ini memiliki dasar ekonomi dan lingkungan yang masuk akal. Namun, pemerintah harus mempelajari tantangan, kesempatan, dan dampak implementasinya agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan rakyat.

"Oleh karena itu, kami mengadakan diskusi untuk menyediakan ruang aman bagi para teknokrat di lintas sektor untuk berbagi pandangan ahli mereka. Dengan masukan dari berbagai pihak, kami berharap dapat memastikan kebijakan ini akan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan lingkungan," kata dia.

Diskusi pun menghasilkan beberapa rekomendasi relokasi dana subsidi BBM, yaitu:

1. Program Bantuan Langsung

Sejak hari pertama implementasi, harus sudah ada program bantuan langsung untuk memastikan dampak terhadap kelompok paling rentan dan miskin, termasuk dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT).

2. Transisi Energi

Relokasi dana bisa diarahkan ke transportasi umum dan/atau integrasi sistem transportasi.

3. Sektor Produktif dengan Efek ‘Multiplier’ Pertumbuhan Ekonomi

Selain BLT, realokasi subsidi bisa diarahkan ke sektor produktif termasuk namun tidak terbatas pada manufaktur, pertanian, perikanan, dan sebagainya.

4. Program Pendidikan dan Kesehatan

Kelas menengah yang sebelumnya paling banyak mengkonsumsi subsidi BBM dapat menikmati kompensasi yang lebih membawa ‘eksternalitas positif’ seperti program pendidikan atau kesehatan.

(SAW)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kandungan-kandungan dalam produk skincare terus mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan kulit yang semakin kompleks dari waktu ke waktu.

Salah satu kandungan skincare yang bisa mengatasi permasalahan hiperpigmentasi yaitu Melasyl. Kinerja kandungan ini lebih kuat dibandingkan kandungan lain seperti niacinamide.

Dokter kulit dr. Listya Paramita Sp.DVE, FINSDV mengungkap kandungan Melasyl dibutuhkan oleh orang-orang Indonesia yang hidup di negara tropis dengan paparan sinar matahari yang lebih menyengat.

Kondisi tersebut mudah memicu kemunculan hiperpigmentasi yang bisa mengganggu kualitas hidup seseorang, terutama melalui kepercayaan diri.

Selain bisa meratakan warna kulit, Melasyl juga bisa menormalkan pembentukan melanin agar lebih stabil, sehingga kecil kemungkinan untuk terjadi hiperpigmentasi lagi di kemudian hari.

“Kandungan Melasyl ini memang bisa untuk menghilangkan hiperpigmentasi pada kulit. Lalu dia juga bisa menormalkan kembali proses pembentukan melanin,” kata dr. Listya kepada Kompas.com saat ditemui di Dermlive by La Roche Posay di Chillax Sudirman, beberapa waktu lalu.

Aturan Pemakaian Melasyl

Hindari pemakaian dengan kandungan iritatif

Dr. Listya menyatakan penggunaan Melasyl tidak dianjurkan untuk dikombinasi dengan skincare yang mengandung bahan iritatif. Hal ini bisa menyebabkan reaksi iritasi ketika keduanya digabungkan.

“Yang jangan dikombinasikan dengan Melasyl itu kandungan yang menyebabkan iritatif, seperti Glycolic Acid, AHA, dan BHA itu enggak usah digabung,” tuturnya.

Meski begitu, jika ingin menggunakan bahan-bahan iritatif tersebut, kamu bisa gunakannya di waktu yang berbeda alias tidak bersamaan.

“Kalaupun mau digunakan itu diselang-seling waktu penggunaannya, di hari atau waktu yang berbeda, jangan digabungkan,” jelas dr. Listya.

Ia menyarankan para pengguna Melasyl untuk mengkombinasikan dengan kandungan yang bisa menambah kelembapan kulit, seperti Ceramide, Niacinamide, dan lainnya.

Boleh dipakai pagi dan malam

Menurut dr. Listya, skincare berbahan Melasyl bisa digunakan untuk pagi dan malam hari.

Hanya saja untuk penggunaan di pagi hari, ia mengimbau untuk tidak melapisinya dengan sunscreen dan mengaplikasikannya kembali setiap 2 jam sekali.

“Kandungan Melasyl itu boleh dipakai siang ataupun malam. Tapi kalau siang jangan lupa dilapisi sunscreen,” ujarnya.

Baca juga: Penyebab Hiperpigmentasi Kulit yang Paling Sering Terjadi

Diimbangi dengan penggunaan basic skincare

Lebih jauh, dr. Listya memperingatkan agar pemakaian skincare Melasyl tetap diimbangi dengan penggunaan produk skincare dasar lainnya.

Sebab, apabila kamu hanya menggunakan kandungan Melasyl tanpa konsisten membersihkan wajah dan memproteksinya dengan sunscreen, maka efektivitasnya akan berkurang.

“Mau secanggih apapun kandungan Melasyl tapi kalau basic skincare dihentikan dan kulit kita ini enggak diproteksi kuat dari sunscreen, enggak akan bekerja maksimal. Karena pacuannya kan ada terus nih dari sinar matahari,” pungkas dr. Listya.

View this post on Instagram

A post shared by KOMPAS Lifestyle (@kompas.lifestyle)

IDXChannel - Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM), Teten Masduki menyebutkan koperasi dapat berperan menjadi lembaga keuangan paling penting dalam menjawab tantangan krisis dan ketidakpastian ekonomi saat ini.

Koperasi kini telah menjadi bagian ekosistem usaha rakyat dengan pertumbuhan pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia.

“Koperasi telah menjadi solusi pembiayaan mikro yang paling banyak di akses oleh rumah tangga di Indonesia, setelah Bank Umum selain KUR. Bahkan di sektor pertanian dan perdesaan, koperasi telah menjadi lembaga keuangan utama dalam pemenuhan pembiayan usaha,” kata Teten dalam keterangan persnya, Jumat (12/7/2024).

Teten menjelaskan, perbedaan rasio penggunaan koperasi dibandingkan KUR pun terlihat jelas. Berdasarkan data yang diperoleh pihaknya, persentase penggunaan koperasi oleh rumah tangga di Indonesia mencapai 4,25 persen, tidak jauh selisihnya dengan bank umum atau KUR yang mencapai 4,95 persen.

"Koperasi menjadi sangat strategis dalam mengonsolidasikan para pelaku usaha mikro dan kecil agar usahanya menjadi lebih berskala ekonomi, mengakselerasinya dengan inovasi dan teknologi agar menghasilkan produk-produk berkualitas dan bernilai ekonomi tinggi serta mengeskalasi agar terjalin kemitraan rantai pasok," kata Teten.

Diketahui, dalam pengembangan koperasi, KemenkopUKM telah menghadirkan sejumlah program pembiayaan usaha bagi kalangan masyarakat di tingkatan UMKM. Terdapat dua contoh pengembangan model usaha yang dikembangkan KemenkopUKM

Hal ini dibuktikan dengan pengembangan model korporatisasi dan nelayan berbasis koperasi seperti pembangunan pabrik Minyak Makan Merah per 1.000 hektare sawit milik petani swadaya. Selain itu, penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan kecil dan tradisional melalui skema SOLUSI atau Solar untuk Koperasi Nelayan.

(SLF)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP PDI Perjuangan atau PDIP Djarot Saiful Hidayat optimistis partainya bakal memegang kunci penentu di Pemilihan Gubernur Sumatra Utara (Pilgub Sumut). Djarot tak khawatir terhadap koalisi gemuk yang berpeluang menjadi lawan PDIP di Pilgub Sumut.

Djarot menyebut menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution yang menghimpun banyak parpol guna mendukungnya di Pilgub Sumut 2024 bukan menjadi persoalan. Apalagi menurut Djarot, Bobby tak kunjung punya pasangan resmi di Pilgub Sumut.

"Pilkada itu kalau nggak salah nih, itu yang maju itu kan mesti pasangan, ya. Kan tidak sendiri ya. Ini kan kita juga belum tahu pasangannya dia siapa, Bobby siapa," kata Djarot kepada wartawan pada Kamis (11/7/2024).

Djarot menyatakan partai berlambang banteng itu tengah memperkuat jaringan di tingkat bawah. Djarot mengklaim PDIP dapat menjadi game maker di Pilgub Sumut.

"Ada yang mengatakan itu koalisi gemuk, koalisi gajah, koalisi raksasa, begitu ya, kalau PDI perjuangan itu lebih banyak membangun suara di grassroot. Memang yang menjadi kunci itu sekarang tinggal PDI perjuangan," ucap Djarot.

Djarot menyebut PDIP tak takut menghadapi koalisi gemuk di ajang Pilgub. Pasalnya, Djarot merasa PDIP memegang suara rakyat. "Kita akan membangun kerja sama dengan rakyat di bawah. Kita akan bentuk koalisi sendiri. Biarkan semut melawan gajah," ucap Djarot.

Selain itu, Djarot mengingat ada permainan yang pernah dilakukannya saat masih muda. Dalam permainan tersebut semut sekalipun dapat menumbangkan gajah.

"Saya teringat waktu kecil itu ada permainan apa suit ya, gajah itu kan jempol katanya, semut itu apa? Kelingking. Semut sama gajah, kelingking sama gajah menang mana? Menang semut. Menang kelingking. Kenapa? Karena kita akan membangun kerja sama dengan rakyat kecil. Semut-semut ini loh," ujar Djarot.

Djarot mengibaratkan kekuatan berbagai macam semut dapat digunakan guna menjatuhkan gajah. "Semut merah, semut rangrang, semut hitam. Ini kita nanti akan bersama melawan gajah. Gampang kalau melawan gajah itu paling gampang itu serang telinganya. Katanya. Telinganya diserang, jatuhlah dia," ujar Djarot.

SOLO, KOMPAS.com - Kuras radaitor mobil menjadi tindakan yang bisa dilakukan untuk memastikan sistem pendingin berfungsi optimal, dan mencegah terjadi masalah pada mesin.

Apabila air radiator sudah kotor seperti ada kotoran dan endapan, pemiliknya bisa mengurusnya sendiri di rumah.

Muchlis, Pemilik Bengkel Spesialis Toyota Mitsubishi, Garasi Auto Service mengatakan, jika air radiator sudah keruh maka segera diganti dan dikuras sampai benar-benar bersih.

“Kuras ini bisa dilakukan pada tabung reservoir, radiator dan saluran sistem pendingin termasuk water jaket di blok mesin,” kata Muchlis kepada Kompas.com, Kamis (11/7/2024).

Selain itu, Muchlis juga memberikan informasi mengenai tahapan-tahapan kuras radiator sendiri dengan benar.

“Pertama buka tutup radiator, kemudian buka drain cook (baut tap radiator), dan tunggu sampai air radiator habis,” kata Muchlis.

Keempat, setelah air radiator habis maka tutup drain cook, dan baru masuk ke tahap kelima yaitu isi air radiator.

“Isi air radiator lewat tutup radiator sampai penuh dan juga reservoir sampai batas full,” kata Muchlis.

“Keenam, start mesin biarkan gelembung udara keluar lewat radiator, jika gelembung udara sudah hilang pasang tutup radiator. Terakhir, pastikan tidak ada kebocoran dan temperatur normal,” katanya.

Perlu diperhatikan langkah nomor enam, jika gelembung udara tidak terbuang semua, sistem pendinginan tidak maksimal dan overheat.

“Asal langkah yang dilakukan benar dan tidak ada yang terlewat Insya Allah aman,” kata Muchlis.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perum Perumnas bakal mendapatkan penyertaan modal negara (PMN) tunai Rp 1 triliun di 2025. Suntikan dana itu digunakan untuk melanjutkan dan menyelesaikan beberapa proyek pembangunan perumahan rakyat di berbagai kota.

Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro mengatakan, suntikan PMN diperlukan agar perusahaan bisa terus menjalankan penugasan dari pemerintah untuk membangun dan menyediakan kawasan perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Pengajuan PMN tunai sebesar Rp 1 triliun ini akan kami pergunakan untuk melanjutkan persediaan yang ada, sehingga memang fokus Perumnas ke depannya adalah menyelesaikan proyek existing menjadi kawasan perumahan yang layak huni bagi masyarakat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (12/7/2024).

Ia menjelaskan, secara keseluruhan suntikan dana PMN di 2025 ditujukan untuk menyelesaikan pembangunan hunian sebanyak 3.180 unit.

Hunian itu terdiri dari perumahan terintegrasi transportasi umum, persedian kluster baru/extension, dan persedian kavling di Jabodetabek, Sumatera, Jawa Tengah, Jawa Timur, serta pembangunan rumah susun Milenial Kemayoran.

Budi bilang, proyek pembangunan perumahan rakyat yang dikerjakan Perumnas juga berperan strategis dalam pengurangan jumlah backlog perumahan nasional.

Perumnas juga memiliki misi sosial berupa penyediaan rumah terjangkau, di mana minimal 20 persen dari unit di setiap proyek dialokasikan khusus untuk subsidi.

"Perumnas sebagai korporasi tentunya tidak bergerak sendiri, sehingga dalam memenuhi berbagai program penyediaan hunian masyarakat dan mengurangi angka backlog kebutuhan hunian di Indonesia, perlu keterlibatan pemerintah dan peran seluruh stakeholder untuk mengakselerasi penyelesaian pembangunan hunian tersebut," paparnya.

Menurut Budi, Perumnas akan mengoptimalkan perannya sebagai pengembang hunian masyarakat, dan bertransformasi dengan melakukan penguatan model bisnis sebagaimana arahan Menteri BUMN, yaitu pada kebijakan pengadaan tanah melalui revitalisasi rumah susun eksisting dan kerja sama pengembangan lahan idle milik pemerintah/BUMN/Bank Tanah.

Bersamaan dengan itu pula, dilakukan kebijakan refinancing dan kebijakan produk yang memfokuskan pengembangan hunian, di antaranya adalah yang terintegrasi dengan transportasi.

Maka dari itu, penggunaan PMN yang diberikan negara dialokasikan untuk pembangunan di lahan atau proyek pada area-area terdapat backlog perumahan, dan pembangunan perumahan yang terintegrasi dengan transportasi umum.

Selain itu, digunakan untuk pengembangan ekosistem kawasan (termasuk sarana dan prasarana) yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen dan meningkatkan daya jual Perumnas, menstimulus pertumbuhan perekonomian masyarakat sekitar, serta penyelesaian persediaan.

"Dengan dana PMN tunai sebesar Rp 1 triliun ini kami yakin dapat memberikan hasil yang positif, tidak hanya bagi Perumnas, melainkan secara paralel juga berdampak positif bagi masyarakat melalui penyediaan perumahan dan lapangan pekerjaan," ucap Budi.

Politik tidak selalu bisa hitam putih. Tidak like and dislike. Pilihan ideal tidak selalu tersedia untuk diambil. Justru, politik lebih sering menyediakan pintu-pintu darurat karena tiadanya ketersediaan yang sesuai dengan harapan. Inilah dunia politik. Punya dinamika dan hukumnya sendiri.

Sebagai partai pemenang di DKJ, idealnya PKS punya calon dari kader partai sendiri. Nama Sohibul Iman, mantan presiden PKS kemudian dengan sangat mantap dideklarasikan sebagai bakal calgub DKJ (23/2). Namun, deklarasi ini hanya berumur dua hari.

Desakan, bahkan ancaman datang dari berbagai pihak terhadap PKS agar mengusung Anies Baswedan sebagai bakal cagub. Bukan Sohibul Iman. Jika tidak, para pendukung Anies akan hengkang dari PKS. Dua hari kemudian, PKS anulir deklarasi itu. Sebagai gantinya, PKS deklarasikan Anies-Sohibul Iman. Disingkat "AMAN".

Apakah deklarasi ini mulus? Tidak juga. Setelah deklarasi "AMAN", reaksi muncul dari PKB dan Nasdem. Bahkan juga dari PDIP. Kedua partai ini menganggap PKS blunder. Bisa-bisa akan ditinggalin partai-partai lain yang akan mengusung Anies, kata elite Nasdem dan PKB.

PKB nampaknya keberatan jika PKS ambil wagub. Sebab, sebagai partai pemenang, PKS hampir pasti dapat posisi sebagai ketua DPRD DKJ. Wagub dan ketua DPRD, dua-duanya akan diambil PKS. Ini yang jadi keberatan buat PKB. Mungkin juga buat Nasdem. Meskipun, keputusan Nasdem tetap ada di tangan Surya Paloh. Paloh masih diam. Walaupun santer kabar, Paloh setuju cawagub diserahkan ke PKS sebagai partai pemenang.

Sebelumnya, PKB usulkan Anies berpasangan dengan Kaesang. Reaksi pendukung Anies sangat keras menentang Anies diduetkan dengan Kaesang. Wacana ini sempat meredup. Dianggap ngawur. Tapi, isunya muncul kembali ketika Kaesang berkunjung ke PKS dan bertemu dengan Ahmad Saekhu, presiden PKS.

Bola sekarang ada di PKS. PKB dan juga Nasdem pasti setuju Anies-Kaesang. Kenapa? Pasangan ini akan memuluskan PKB dan Nasdem untuk masuk koalisi istana (Prabowo-Gibran) dengan tetap mengusung Anies sebagai bakal calon yang potensial menang. Pasangkan Anies-Kaesang membuat PKB dan Nasdem akan dapat dua-duanya. Dapat masuk koalisi istana, dan dapat kemenangan di DKJ. Everybody happy.

Bagaimana dengan PKS? Jika PKS tarik Sohibul Iman dan rela memberikan cawagub kepada Kaesang, maka jalan PKS menuju koalisi istana juga akan ikut mulus. PKS juga akan mendapatkan dua-duanya. Anies yes, koalisi juga yes. Lagi-lagi, everybody happy.

Lalu, bagaimana dengan Anies sendiri? Jika PKS, PKB dan Nasdem, ketiganya sepakat untuk pasangkan Anies-Kaesang, Anies bisa apa? Anies gak punya partai. Sementara tiga partai yang akan mengusungnya yaitu PKS, PKB dan Nasdem jika sepakat dan kekeuh untuk pasangakan Anies dengan Kaesang, apa yang bisa dilakukan Anies. Jika Anies menolak, maka Anies akan terlempar. Boleh jadi Kaesang yang maju, cawagubnya dari PKS. Kelar Anies!

Sebaliknya, jika PKS tetap kekeuh pasangkan Anies-Sohibul Iman, atau "AMAN", maka kemungkinan PKS sulit untuk masuk di koalisi istana. Setidanya untuk tahun pertama (2024). Tahun-tahun berikutnya, bergantung suhu politik. Namanya juga suhu politik, setiap saat bisa berubah.

Selain PKS, partai apa yang akan ikut usung AMAN? Nasdem, PKB dan PDIP kemungkinan akan tetap bergabung dengan PKS. Sulit bagi Nasdem, PKB dan PDIP tinggalkan Anies. Sebab, kemenangan ada di depan mata. Tiga partai ini tidak punya calon yang potensial. Bukankah partai punya prinsip "play to win"?

Anies tidak punya partai. Ini satu catatan penting. Maka nasib siapa yang akan dampingi Anies di pilgub DKJ akan sangat bergantung kepada partai. Dalam pilgub DKJ 2024, PKS sebagai pemenang dan punya irisan pendukung dengan Anies, adalah partai yang paling menentukan terhadap nasib Anies.

Dengan siapa Anies akan dipasangkan, PKS punya keputusan paling dominan. Dan Anies sendiri? Tidak ada pilihan kecuali mengikuti apa yang akan menjadi keputusan PKS.

Jakarta -

BYD sudah membuka pabrik pertamanya di Asia Tenggara, tapi di Thailand. Lantas bagaimana kelanjutan pabrik di Indonesia?

"(BYD) bakal produksi, jangan khawatir, kita agak telat saja sedikit. Sekarang apalagi nanti kita lakukan harmonisasi dan kita membuat aturan kita pro bisnis daripada Thailand, kita sangat yakin Indonesia bisa menjadi basis pengembangan otomotif," ujar Plt. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Putu Juli Ardika di Gedung Kementerian Perindustrian, Rabu (10/7/2024).

Pembangunan pabrik BYD di Thailand merupakan bagian dari investasi besar yang digelontorkan pabrikan yang bermarkas di Shenzen tersebut. Di lain sisi, Thailand merupakan pusat perakitan sekaligus ekspor di kawasan regional. Selama ini pusat perakitan dan ekspor mobil regional itu didominasi oleh merek-merek Jepang seperti Toyota, Honda, dan juga Isuzu.

BYD juga rencananya akan memproduksi mobil di Indonesia. BYD telah melakukan penandatanganan kesepakatan antara kedua belah pihak, dengan PT Suryacipta Swadaya, selaku developer Kawasan Industri Subang Smartpolitan.

Fasilitas produksi mobil listrik BYD ini akan dibangun di area Fase 2 Subang Smartpolitan, khususnya di bagian utara kawasan tersebut.

"Sebenarnya dia sudah komit di Indonesia, membeli lahan untuk industri, dan dia juga sudah menaruh jaminan untuk mendatangkan mobilnya ke Indonesia, itu ketetapannya dari BKPM, kita sudah menjalankan," jelas dia.

Total investasi BYD di Indonesia lebih dari 1 miliar USD (Rp 16,2 triliun). Sedangkan pabriknya ditargetkan bisa beroperasi mulai tahun 2026, kemudian kapasitas produksinya 150 ribu per tahun.

Putu menambahkan pembangunan pabrik BYD akan segera dimulai. Saat ini BYD memasarkan mobil secara impor dari China, beberapa model antara lain BYD Seal, BYD Atto 3, dan BYD Dolphin.

"Tahun ini (mulai dibangun), nanti kita lihat perkembangannya," ujar dia.

(riar/dry)

Jakarta: PT Hutama Karya (Persero) berkomitmen mengoptimalkan implementasi Keterbukaan Informasi Publik dalam upaya penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) secara berkelanjutan. Untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang transparan, Hutama Karya menggandeng Komisi Informasi Pusat RI.

EVP Sekretaris Perusahaan dan Atasan PPID Hutama Karya Adjib Al Hakim mengatakan, kinerja dan strategi layanan informasi publik di lingkungan perusahaan, yang berhasil membawa perusahaan mempertahankan predikat “Informatif” dari Komisi Informasi Pusat sejak 2022 hingga 2023.

“Penguatan layanan informasi publik terus menjadi fokus perusahaan yang menitikberatkan pada tiga aspek yakni layanan, kualitas informasi, dan peningkatan sumber daya. Alhamdulillah, hingga semester I-2024, lebih dari 50 persen rencana action telah berjalan semua dan masih sesuai target,” ujar Adjib dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 12 Juli 2024.
Hutama Karya dan Komisi Informasi Pusat Pusat RI menggelar Workshop Keterbukaan Informasi Publik kepada seluruh Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Kegiatan ini mengangkat tema “Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Transparan”.

Baca juga: Daftar 16 Perusahaan BUMN yang Bakal Peroleh PMN Tahun Depan

Sementara Direktur Human Capital & Legal (DHCL) Hutama Karya Muhammad Fauzan menyebutkan, manajemen mendukung penuh implementasi Keterbukaan Informasi Publik. Ia menegaskan, transparansi informasi bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi juga merupakan salah satu pilar penting.

“Karena saat ini Hutama Karya sedang mengemban mandat pemerintah untuk membangun dan mengoperasikan Jalan Tol Trans Sumatera. Melalui hal ini, kita dapat membangun kepercayaan publik dan menciptakan hubungan yang lebih baik dengan seluruh pemangku kepentingan,” jelas Fauzan.

Selanjutnya, kegiatan ini dilanjutkan dengan sosialisasi dan edukasi terkait Standar Layanan Informasi Publik. Terakhir, kegiatan ini ditutup dengan penjelasan dan simulasi klasterisasi terhadap Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) oleh Tim Teknis Keterbukaan Informasi Publik.

(END)

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 Tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Beleid ini diteken oleh Presiden Jokowi pada Kamis, 11 Juli 2024. Melalui Pasal 9 Perpres 75, Jokowi mengobral hak guna usaha alias HGU hingga 190 tahun untuk investor.

"Hak guna usaha untuk jangka waktu paling lama 95 tahun satu siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk satu siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi," demikian bunyi Pasal 9 ayat 2 (a).

Selain HGU, hak guna bangunan atau HGB diberikan untuk jangka waktu paling lama 80 tahun melalui satu siklus pertama. Kemudian, dapat dilakukan pembeerian kembali melalui satu siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi.

Kemudian, pada ayat 2 (c) disebutkan, hak papaki untuk jangka waktu paling lama 80 tahun melalui satu siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali melalui satu siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi.

"Pemberian hak atas tanah melalui satu siklus pertama sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agrarial pertanahan berdasarkan permohonan dari Otorita Ibu Kota Nusantara," bunyi Pasal 9 ayat 3.

Dalam ayat 4 juga disebutkan, Otorita Ibu Kota Nusantara melakukan evaluasi lima tahun setelah pemberian hak siklus pertama terhadap pemenuhan persyaratan: (a) tanahnya masih diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak; (b) pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak; (c) syarat pemberian hak dipenuhi oleh pemegang hak; (d) pemanfaatan tanahnya masih sesuai dengan rencana tata ruang; (e) tanah tidak terindikasi terlantar.

Selain mengatur HGU dan HGB, Perpres 75 juga mengatur pemberian insentif dan fasilitas perizinan berusaha. Fasilitas tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3, dapat diberikan kepada pelaku usaha yang melaksanakan pembangunan penyediaan dan pengelolaan layanan dasar dan/atau sosial serta fasilitas komersial.

"Pemberian insentif dan fasilitas perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara, kementerian/lembaga, dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian bunyi ayat 2.

JAKARTA, KOMPAS.com - Eks Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku kecewa dengan vonis bebas Mantan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin, dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Dia pun kaget saat mengetahui putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, Sumatera Utara.

Sebab, terdapat banyak bukti yang menguatkan TPPO oleh Terbit.

“Ya, saya merasa sangat kaget. Karena tidak menyangka bahwa itu bisa bebas. Dan kecewa sekali karena itu memang kemudian menjadi bebas,” ujar Mahfud MD dalam Program Rosi Kompas TV, Kamis (11/7/2024).

Menurut Mahfud, dirinya telah mendapatkan sejumlah data yang lengkap soal TPPO oleh Terbit ketika masih menjabat Menko Polhukam.

Data-data itu ia peroleh dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas) hingga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

“Komnas HAM datang ke saya. Komnas HAM datang ke saya memberi buktinya. Ini fotonya, ini yang memberi kesaksian. Tidak bisa mengelak, ini perdagangan orang,” kata Mahfud.

“Terus yang ini LPSK (menyatakan) ini sudah kami temukan. Saya yakin ini. Sudah, bawa saja (ke Pengadilan). Saya bilang ini sudah jelas kok salahnya,” sambungnya.

Saat itu, Mahfud MD mengaku sudah mengendus adanya upaya untuk menghambat proses penyelidikan dan penyidikan.

Informasi yang didapatkan Mahfud kala itu, Eks Bupati Langkat memiliki relasi yang kuat dengan para pejabat di institusi-institusi tertentu.

Namun, berbekal bukti-bukti yang ada, Mahfud yakin upaya untuk menjebloskan Eks Bupati Langkat masih bisa dilakukan.

“Oke lah, itu isu-isu. Tapi bawa saja ke pengadilan. Ternyata hari ini betul-betul bebas,” ucap Mahfud.

“Menjadi bukti dari spekulasi beberapa orang waktu itu. Ini sulit, ini orang jaringannya ke atas sana. Dia ini dengan Pak ini, dengan Pak itu dan macam-macam,” pungkasnya.

Sebelumnya, eks Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin-angin, divonis bebas dalam kasus kerangkeng manusia oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Stabat, Sumatera Utara, Senin (8/7/2024).

Majelis hakim menilai, Terbit tidak terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus rehabilitasi narkoba tahun 2010 hingga 2022 yang didakwakan jaksa.

Ketua Majelis Hakim, Andriyansyah menyebutkan, semua tuntutan jaksa yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 10 Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO tidak terbukti.

“Mengadili terdakwa Terbit Rencana Perangin-angin, S.E alias Terbit alias Cana tidak terbukti secara sah seperti yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dan kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam," ujar Andriansyah dalam sidang.