TEMPO.CO, Sarawak - Maskapai bertarif rendah atau low-cost carrier (LCC), Scoot Airlines membuka rute baru dari Singapura menuju Sibu, Sarawak Malaysia. Penerbangan menuju salah satu kota di Borneo ini menggunakan armada anyar yakni jet E190-E2 Embraer.

Pesawat mendarat perdana di Sibu pada 5 Juni 2024. Dengan dibukanya rute baru, Scoot menjadi satu-satunya maskapai yang menawarkan penerbangan langsung antara Singapura dan Sibu. Penerbangan ini akan beroperasi tiga kali seminggu pada hari Rabu, Jumat, dan Minggu.

Menteri Perhubungan Sarawak, Dato Sri Lee Kim Shin, menyambut positif pembukaan rute baru itu. Kehadiran penerbangan langsung diharapkan dapat meningkatkan akses dan integrasi sekaligus mempromosikan pariwisata dan investasi di wilayah tersebut.

“Konektivitas udara yang ditingkatkan memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mendukung bisnis lokal, dan mempromosikan Sarawak,” ujarnya di Sibu, Rabu 5 Juni 2024.

Scoot merupakan anak perusahaan penerbangan terkemuka, Singapore Airlines (SIA). Saat ini maskapai melakukan ekspansi dengan membeli sembilan jet E190-E2 produksi perusahaan dirgantara Embraer. Pesawat baru tersebut memiliki konfigurasi lorong tunggal dengan dua kursi berdampingan di tiap baris. Manajemen Scoot mengatakan penambahan armada merupakan bagian dari rencana meningkatkan konektivitas regional, khusunya ke kota non-metropolitan seperti Sibu.

Armada E190-E2 milik Scoot saat ini telah terbang ke Miri, Kuantan, dan Sibu di Malaysia, serta Hat Yai, Krabi, dan Koh Samui di Thailand. “Kami akan mengumumkan lebih banyak destinasi yang akan diterbangi,” ujar manajemen.

Pemilihan Sibu sebagai destinasi baru karena melihat potensi permintaan pasar, manajemen mengatakan ada faktor kedekatan jarak Singapura dengan kota tersebut. Diharapkan ke depannya dapat meningkatkan aksesibilitas dari dan menuju Sarawak.

Dalam peningkatan akses tersebut, Scoot juga bekerja sama dengan perusahaan pariwisata setempat, yakni Sarawak Tourism Board (STB) dan Sarawak Trade and Tourism Office Singapore (STATOS). Tempo dan beberapa media asal Singapura, Thailand, Cina dan India diberi kesempatan menjajal pendaratan perdana Scoot sekaligus kunjungan ke beberapa destinasi wisata di Sibu.

Kota Kecil dengan Beragam Pilihan Wisata Budaya

Sibu merupakan kota kecil di Sarawak, Malaysia. Wilayah ini merupakan pusat perdagangan dan transportasi di Divisi Sibu, atau divisi terbesar ketiga di Sarawak. Terdapat tiga etnis yang bermukim di lokasi ini, yakni Tionghoa, Melayu, dan Iban. Kultur yang beragam tersebut memungkinkan pengunjung merasakan pengalaman wisata budaya yang beragam.

Mayoritas penduduk Tionghoa Sibu berasal dari Fuzhou, China Selatan, sehingga warisan budaya etnis tersebut kental di sana. Kota yang terletak di Pulau Kalimantan ini juga terkenal dengan sungai besar dan rumah panjang tradisional khas Dayak Iban.

Chief Executive Officer Sarawak Tourism Board, Sharzede Datu Haji Salleh Askor, mengatakan rute Scoot akan meningkatkan konektivitas sekaligus menunjukan keindahan budaya dan alam bagi turis. “Kami berharap kemitraan dengan Scoot akan lebih mendorong pertumbuhan eksponensial wisatawan untuk merasakan penawaran terbaik dari Sarawak,” ujarnya.

Sementara itu, Chief Executive Officer STATOS, Chew, juga antusias mendukung penerbangan perdana Singapura-Sibu ini. “Kemitraan ini tidak hanya memperkuat hubungan kita tetapi juga membuka peluang baru untuk pariwisata dan perdagangan antarwilayah,” kata dia.

TEMPO.CO, Sarawak - Maskapai bertarif rendah atau low-cost carrier (LCC), Scoot Airlines membuka rute baru dari Singapura menuju Sibu, Sarawak Malaysia. Penerbangan menuju salah satu kota di Borneo ini menggunakan armada anyar yakni jet E190-E2 Embraer.

Pesawat mendarat perdana di Sibu pada 5 Juni 2024. Dengan dibukanya rute baru, Scoot menjadi satu-satunya maskapai yang menawarkan penerbangan langsung antara Singapura dan Sibu. Penerbangan ini akan beroperasi tiga kali seminggu pada hari Rabu, Jumat, dan Minggu.

Menteri Perhubungan Sarawak, Dato Sri Lee Kim Shin, menyambut positif pembukaan rute baru itu. Kehadiran penerbangan langsung diharapkan dapat meningkatkan akses dan integrasi sekaligus mempromosikan pariwisata dan investasi di wilayah tersebut.

“Konektivitas udara yang ditingkatkan memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mendukung bisnis lokal, dan mempromosikan Sarawak,” ujarnya di Sibu, Rabu 5 Juni 2024.

Scoot merupakan anak perusahaan penerbangan terkemuka, Singapore Airlines (SIA). Saat ini maskapai melakukan ekspansi dengan membeli sembilan jet E190-E2 produksi perusahaan dirgantara Embraer. Pesawat baru tersebut memiliki konfigurasi lorong tunggal dengan dua kursi berdampingan di tiap baris. Manajemen Scoot mengatakan penambahan armada merupakan bagian dari rencana meningkatkan konektivitas regional, khusunya ke kota non-metropolitan seperti Sibu.

Armada E190-E2 milik Scoot saat ini telah terbang ke Miri, Kuantan, dan Sibu di Malaysia, serta Hat Yai, Krabi, dan Koh Samui di Thailand. “Kami akan mengumumkan lebih banyak destinasi yang akan diterbangi,” ujar manajemen.

Pemilihan Sibu sebagai destinasi baru karena melihat potensi permintaan pasar, manajemen mengatakan ada faktor kedekatan jarak Singapura dengan kota tersebut. Diharapkan ke depannya dapat meningkatkan aksesibilitas dari dan menuju Sarawak.

Dalam peningkatan akses tersebut, Scoot juga bekerja sama dengan perusahaan pariwisata setempat, yakni Sarawak Tourism Board (STB) dan Sarawak Trade and Tourism Office Singapore (STATOS). Tempo dan beberapa media asal Singapura, Thailand, Cina dan India diberi kesempatan menjajal pendaratan perdana Scoot sekaligus kunjungan ke beberapa destinasi wisata di Sibu.

Kota Kecil dengan Beragam Pilihan Wisata Budaya

Sibu merupakan kota kecil di Sarawak, Malaysia. Wilayah ini merupakan pusat perdagangan dan transportasi di Divisi Sibu, atau divisi terbesar ketiga di Sarawak. Terdapat tiga etnis yang bermukim di lokasi ini, yakni Tionghoa, Melayu, dan Iban. Kultur yang beragam tersebut memungkinkan pengunjung merasakan pengalaman wisata budaya yang beragam.

Mayoritas penduduk Tionghoa Sibu berasal dari Fuzhou, China Selatan, sehingga warisan budaya etnis tersebut kental di sana. Kota yang terletak di Pulau Kalimantan ini juga terkenal dengan sungai besar dan rumah panjang tradisional khas Dayak Iban.

Chief Executive Officer Sarawak Tourism Board, Sharzede Datu Haji Salleh Askor, mengatakan rute Scoot akan meningkatkan konektivitas sekaligus menunjukan keindahan budaya dan alam bagi turis. “Kami berharap kemitraan dengan Scoot akan lebih mendorong pertumbuhan eksponensial wisatawan untuk merasakan penawaran terbaik dari Sarawak,” ujarnya.

Sementara itu, Chief Executive Officer STATOS, Chew, juga antusias mendukung penerbangan perdana Singapura-Sibu ini. “Kemitraan ini tidak hanya memperkuat hubungan kita tetapi juga membuka peluang baru untuk pariwisata dan perdagangan antarwilayah,” kata dia.

MAKASSAR, iNews.id – Video oknum dosen Universitas Negeri Makassar (UNM) mendorong mahasiswa yang memprotes kewajiban beli jas almamater viral di media sosial, Kamis (11/7/2024).

Dalam video yang diunggak akun Instagram @Infokejadianmakassar, menunjukkan tindakan kasar oknum dosen dengan mendorong mahasiswa karena mengkritik kebijakan kampus yakni mewajibkan mahasiswa baru (maba) membeli jas almamater senilai Rp250.000.

Pada video berdurasi 1 menit 3 detik itu, mahasiswa yang sedang diinterogasi tidak membalas perlakuan kasar dari dosen tersebut.

Sebaliknya, mahasiswa tersebut tampak sopan dan berusaha berdiskusi agar tidak terjadi tindakan kasar.

Oknum dosen itu diduga melakukan tindakan tersebut berinisial AS, yang mengajar di Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) UNM.

Di dalam video, bukan hanya AS, juga terlihat dosen lain. Bahkan sempat mengambil foto Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang melakukan protes.

Insiden itu pun mengundang reaksi beragam dari warganet, tidak sedikit yang mengecam tindakan kasar oknum dosen tersebut.

“Cari muka semua itu depan rektor yg berani klw rombongan, giliran mahasiswa dtng rombongan sembunyi semua itu,” kata akun @fahri.exact

“Nda mesti didorong sih. Kk-nya dtng utk membantu maba yg tdk sanggup loh,” ujar akun lain, @alrnsya11.

Akun lain pun memberikan semangat kepada sang mahasiswa yang hanya menerima perlakuan kasar sang dosen.

“Mahasiswa itu ciri khasnya kritis. Dinda saya juga pernah di posisimu, seketika dunia menjadi asing, dimusuhin dan tak ada welas asih setelahnya. Tapi percayalah pengalaman ini sangat berharga di kemudian hari,” timpal akun @itsmecali7.

Rektor UNM, Prof Karta Jayadi mengatakan, peristiwa itu terjadi saat mahasiswa baru (maba) antre untuk membeli jaket almamater.

Namun mahasiswa tersebut tiba-tiba memprovokasi maba agar tidak perlu beli almamater.

Dia juga mengaku heran dengan respons negatif masyarakat di media sosial sementara tidak mengerti persoalan.

"Yang saya tahu maba antre untuk membeli jaket almamater, tiba-tiba ada orang yang memprovokasi untuk tidak perlu beli jaket. Ambil saja jaket yang pernah dipakai oleh senior atau keluarganya," kata Karta.

Dia menilai tindakan mahasiswa senior yang memprovokasi tersebut tidak pantas dilakukan di tengah antrean. Pasalnya setiap mahasiswa baru sudah seharusnya beli almamater baru.

Editor: Kastolani Marzuki

JAKARTA, investor.id – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto memastikan, pemilihan kepala daerah serentak (Pilkada Serentak) 2024 akan berjalan sesuai rencana pada 27 November mendatang. Persiapan pelaksanaan pilkada tersebut terus dimatangkan.

Hadi mengatakan, pemerintah mengumpulkan beberapa kementerian/lembaga untuk mencarikan jalan keluar agar pelaksanaan Pilkada Serentak dapat berjalan sesuai dengan rencana dan tanpa ada hambatan.

Pilkada Serentak 2024 merupakan kontestasi politik untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh wilayah Indonesia.

Disampaikan Hadi, pihaknya menyoroti beberapa hal terkait persiapan Pilkada 2024, terutama pengamanan dan dukungan logistik. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri karena pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak ini merupakan sejarah baru. Sebelumnya tak pernah ada pemilihan pimpinan dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan kota dilakukan bersamaan.

"Kesiapan penyelenggaraan Pilkada serentak ini menjadi momentum yang sangat penting karena baru pertama kali dilaksanakan di Indonesia secara serentak," ucap mantan Panglima TNI itu setelah menerima audiensi dengan jajaran pimpinan B-Universe di gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Guna memastikan Pilkada 2024 berjalan lancar, Hadi memaparkan berbagai upaya yang sudah dilakukan antara lain, melaksanakan rapat koordinasi khusus di Papua, Makassar, hingga Medan.

Kemenko Polhukam juga telah membentuk Desk Koordinasi Pemilu dan Pilkada yang di dalamnya terdapat 19 kementerian/lembaga. Desk ini memiliki fungsi untuk kesiapan penyelenggaraan, keamanan, penanganan pelanggaran, dan sosialisasi terkait tahapan Pilkada. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan sinergitas dan koordinasi dalam mengawal Pilkada 2024.

Selain itu, Hadi juga terus mendorong agar netralitas dan integritas KPU, TNI, Polri, ASN dapat terjaga sehingga Pilkada berjalan aman, damai, dan lancar. Dia juga mengimbau Bawaslu, Kejaksaan, dan Polri untuk bersinergi dalam melakukan pencegahan dan pengawasan guna meminimalisir terjadinya tindak pidana Pilkada.

Sementara itu, Executive Chairman B-Universe Enggartiasto Lukita, mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan Menko Polhukam Hadi dalam upaya menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan menuju Pilkada 2024.

Enggartiasto juga menyampaikan, B-Universe siap turut serta dalam mengawal Pilkada 2024. Dia memaparkan, B-Universe sebagai media bertanggung jawab untuk mensosialisasikan berbagai pesan, harapan, dan catatan dalam Pilkada 2024.

"Sangat kuat luar biasa dan sangat sistematis dan hal lain adalah sangat detail. Jadi beliau melihat beberapa hal beberapa titik yang harus disikapi dan saya melihat detail sekali. Apresiasi saya dan saya kagum karena beliau terjun langsung. Justru dalam kondisi sekarang ini beliau langsung terjun dan mau mendengar kemudian juga memikirkan bagaimana untuk mengatasinya," ungkap Enggartiasto.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dugaan markup impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian negara akibat demurrage (denda) impor beras senilai Rp 294,5 miliar.Laporan dilayangkan oleh Studi Demokrasi Rakyat (SDR) pada Rabu, 3 Juli 2024.

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto selaku pelapor mengatakan, jumlah beras yang diimpor itu 2,2 juta ton dengan selisih harga mencapai Rp 2,7 triliun.

“Harganya jauh di atas harga penawaran. Ini menunjukkan indikasi terjadinya praktik mark up,” kata Hari saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu, 3 Juni 2024.

"Ada dugaan korupsi yang dilakukan oleh Bapanas dan Bulog. Karena menurut kajian kami dan hasil investigasi, ada dugaan mark up yang dilakukan oleh dua lembaga tersebut terkait masalah impor beras. Karena itu, kami coba memasukkan laporan pada hari ini dan ada dua hal indikasi korupsi," kata Hari.

Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Arwakhudin Widiarso menyampaikan hal itu menanggapi isu dugaan mark up yang dilaporkan Studi Demokrasi Rakyat ke KPK, terkait dengan penawaran dari perusahaan Vietnam bernama Tan Long Group.

"Akibat laporan yang berusaha membentuk opini buruk di masyarakat tanpa berbasis fakta maka tentunya hal ini telah membuat Perum Bulog menjadi korban," kata Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Arwakhudin Widiarso dalam keterangan di Jakarta, Ahad, 7 Juli 2024.

Berikut profik Kepala Bapanas dan Dirut Bulog.

Profil Arief Prasetyo Adi

Dilansir dari Tempo, Arief Prasetyo Adi dilahirkan di Palangkaraya, 27 November 1974. Ia menyelesaikan pendidikan SMAN 1 Jakarta pada 1992. Ia lulus Sarjana Teknik Sipil Konstruksi tahun 1998 dan Magister Teknik, Manajemen Konstruksi tahun 2000 dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Arief pernah menjabat Direktur Utama Food Station, sebuah Badan Usaha Milik Daerah pangan milik Provinsi DKI Jakarta. Dia sudah menjadi bos di perusahaan yang berlokasi di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, tersebut selama lima tahun, sejak 29 September 2015.

Sebelum bergabung ke Food Station Tjipinang Jaya, beberapa jabatan lain juga pernah dipegang Arief di antaranya; Deputy CEO, COO di PT Bez Retailindo, Paramount Enterprise International pada 2013 sampai 2015.

Selain itu, ia juga berpengalaman selama lebih dari 20 tahun di beberapa Industri retail modern, seperti PT Lotte Shopping Indonesia, PT Hero Supermarket, Tbk (termasuk 4 tahun di Hero Timika, Freeport Area) dan Esteem Challenge, Sdn, Bhd Malaysia.

Pada November 2020, Arief berpamitan dengan Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pasalnya, Arief ditunjuk oleh Menteri BUMN Erick Thohir untuk menjadi Direktur Utama Rajawali Nusantara Indonesia, sebuah perusahaan pelat merah yang bergerak di bidang pangan.

“Tak lupa saya juga mengucapkan banyak terimakasih sekaligus berpamitan kepada Gubernur Anies Baswedan yang selama ini sangat mendukung Food Station secara luar biasa," kata Arief, Selasa, 17 November 2020.

Selain kepada Anies, Arief juga pamit dengan seluruh pejabat di Pemprov DKI, sesama direksi BUMD DKI, anggota DPRD DKI, dan timnya di Food Station.

"Terus berjaya dan keep improving untuk Food Station sebagai BUMD Pangan Jakarta," kata dia, saat itu.

Arief kemudian ditunjuk oleh Presiden Jokowi sebagai Kepala Badan Pangan Nasional pada Senin, 21 Februari 2022. Kini Presiden Jokowi kembali menunjuknya sebagai Plt Mentan pengganti Syahrul Yasin Limpo.

Profil Bayu Krisnamurthi

Dikutip dari Antara, Bayu Krisnamurthi merupakan tokoh pertanian yang dikenal aktif di pemerintahan dan profesional. Dia pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II pada tahun 2009-2011, dan Wakil Menteri Perdagangan KIB II tahun 2011-2014.

Sementara, di dunia korporasi, Bayu pernah menjabat sebagai Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit tahun 2015-2017.

Bayu juga sempat menjabat sebagai Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau RNI sejak Juli 2021. Pada 1 Desember 2023, Bayu resmi ditunjuk sebagai Dirut Perum Bulog oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Dia menggantikan Budi Waseso yang saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

Penunjukkan Bayu dimuat dalam Surat Keputusan Menteri BUMN nomor SK-341/MBU/12/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perum Bulog.

Dalam surat keputusan tersebut, Erick Thohir juga menambah satu direksi di Perum Bulog, yaitu Direktur Transformasi dan Hubungan Kelembagaan, sehingga susunan direksi Perum Bulog menjadi enam direksi dari sebelumnya lima direksi.

MICHELLE GABRIELA | FAJAR PEBRIANTO | ADE RIDWAN YANDWIPUTRA | DANIEL A FAJRI | KAKAK INDRA PURNAMA | RIANI SANUSI PUTRI

Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Mardiono, memecat seluruh kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Bali.

Plt Ketua DPW PPP Bali, Idy Muzayyad, mengaku belum menerima surat keputusan pemecatan tersebut. Dia justru mengetahui surat pemecatan tersebut melalui media sosial.

Pemecatan itu tertuang dalam Surat Keputusan DPP PPP Nomor: 1053/SK/DPP/W/VII/2024 tertanggal 8 Juli 2024 tentang pergantian kepengurusan DPW Bali.

“PPP ini kan partai Islam tertua. Harusnya ada kaidah-kaidah yang perlu dilakukan, semisal tabayyun terlebih dahulu. Ini kan tidak. Main pecat-pecat saja. Organisasi kelas kampung saja ada aturan mainnya," katanya dalam keterangan rilis, Kamis (11/7).

Beredar isu pemecatan ini berkaitan dengan DPW PPP Bali tidak mendukung Mardiono sebagai Ketua Umum PPP dalam Muktamar mendatang. Idy membantah hal itu.

"Mendukung untuk apa, maju aja belum tentu kok," katanya.

Idy kecewa atas pemecatan sepihak ini. Padahal, menurutnya, DPW telah bekerja maksimal dalam Pemilu 2024 lalu. Hasilnya dibuktikan dengan kenaikan kursi 100 persen di DPRD Kabupaten.

Idy menilai surat keputusan pemecatan tersebut cacat hukum karena tak dilaksanakan melalui mekanisme organisasi atau AD/ART PPP. Idy mengaku telah mengajukan surat keberatan membatalkan surat pemecatan itu kepada PPP di Jakarta, Rabu (10/7).

Idy belum menerima respons terhadap surat keberatan tersebut namun dia berharap seluruh pengurus kembali diaktifkan.

"Kalau enggak dipenuhi ya kami bicara lebih lanjut, nunggu respons," katanya.

Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perkara hukum yang melibatkan pendiri Grup Kresna, Michael Steven belum sampai ke ujung. Gugatan hukum dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih berlangsung dan kini sampai ke Mahkamah Agung (MA).

Pada pekan lalu, OJK telah mengajukan memori kasasi kepada MA atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dikuatkan putusan tingkat banding dalam Perkara Nomor 437/G/2023/PTUN.JKT, yang mengabulkan gugatan Michael Steven terhadap OJK untuk membatalkan sanksi administratif dan Perintah Tertulis yang dikeluarkan OJK.

Michael Steven keberatan atas sanksi denda sebesar Rp 5,7 miliar dan perintah tertulis berupa larangan sebagai pemegang saham, pengurus, dan/atau pegawai di Lembaga Jasa Keuangan bidang Pasar Modal selama lima tahun. Adapun, berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, Michael Steven merupakan pemilik manfaat terakhir (ultimate beneficial owner) PT Kresna Asset Management.

Michael diduga melakukan intervensi atas kontrak pengelolaan dana dari PT Kresna Asset Management untuk melakukan transaksi demi kepentingan Grup Kresna, sehingga merugikan konsumen. Sebagai pengingat, perkara hukum ini berpangkal dari gagal bayar polis Kresna Link Investa dan Protecto Investa Kresna yang dikelola oleh PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life) pada Februari 2020.

Perkara hukum yang kembali mencuat ini memicu kekhawatiran akan munculnya sentimen negatif terhadap saham-saham yang terafiliasi dengan Grup Kresna. Saat ini, setidaknya ada delapan saham yang terafiliasi Grup Kresna.

Mereka adalah PT Quantum Clovera Investama Tbk (KREN), PT M Cash Integrasi Tbk (MCAS), PT NFC Indonesia Tkbk (NFCX), PT Digital Mediatama Maxima Tbk (DMMX), PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk (DIVA), PT Telefast Indonesia Tbk (TFAS), PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk (ASMI) dan PT Danasupra Erapacific Tbk (DEFI).

Dari delapan saham tersebut, tiga saham terkurung di papan pemantauan khusus, yakni KREN, ASMI dan DEFI. Saham DEFI bahkan berada di daftar saham yang berpotensi delisting. Meski di luar papan pemantauan khusus, tapi bukan berarti nasib kelima saham lainnya punya performa apik.

Pergerakan harga saham MCAS, NFCX, DMMX, DIVA dan TFAS, turun signifikan dengan level double digit secara year to date. Pada perdagangan Kamis (11/7), hampir semua saham terafiliasi Grup Kresna merosot. Lima saham turun dan sisanya bergerak stagnan.

Founder WH-Project William Hartanto melihat belum tuntasnya perkara hukum yang menyeret pendiri Grup Kresna akan membawa sentimen negatif terhadap saham-saham terafiliasi. "Itu menjadi kekhawatiran, masih perlu diwaspadai. Bisa semakin menambah keinginan investor untuk exit," kata William kepada Kontan.co.id, Kamis (11/7).

Pengamat Pasar Modal & Direktur Avere Investama, Teguh Hidayat sepakat bahwa investor perlu waspada terhadap risiko yang semakin besar di dalam saham-saham Grup Kresna. Pelaku pasar juga mesti hati-hati, lantaran harga yang sudah terjun tidak lantas membuat sahamnya menjadi menarik dan layak koleksi.

"Terlepas dari perusahaan bergerak di bidang apa pun, mau ada aksi korporasi atau apa pun, kalau owner-nya problematik ya hindari. Meski harga sahamnya sudah turun, enggak rekomendasi," tegas Teguh.

Research Analyst Infovesta Kapital Advisori Arjun Ajwani mengamini agar pelaku pasar waspada terhadap saham-saham Grup Kresna yang pergerakan harganya volatile dan sering tidak wajar. Apalagi ketika terjadi tren penurunan harga, seperti DIVA yang sudah downtrend sejak tahun 2021. "Ekspektasinya akan terus turun," kata Arjun.

Di sisi yang lain, Teguh menyoroti otoritas bursa dalam melakukan pengawasan saham, sekaligus saat menyaring calon-calon emiten yang menggelar Initial Public Offering (IPO). Di samping faktor fundamental, kredibilitas dan reputasi grup bisnis atau pemilik perusahaan mesti menjadi indikator penting untuk menilai kelayakan emiten.

Otoritas pasar modal juga harus cermat dan transparan dalam mengawasi transaksi, serta tegas menindak saat terjadi aksi "goreng saham". Maraknya saham-saham tak layak IPO hingga transaksi yang tak wajar akan membuat pasar saham menjadi tidak kondusif, bahkan kehilangan daya tarik.

"Saham jelek banyak, dia menyerap likuiditas pasar. Sehingga saham-saham yang bagus jadi kekurangan likuiditas dan akan sulit naik. Bukan hanya soal risiko investasi dari investor, tapi kenapa saham-saham jelek itu sejak awal dibiarkan lolos IPO?" tegas Teguh.

Adapun, pihak yang paling rentan dirugikan dalam hal ini adalah investor publik, terutama investor ritel. "Jumlah saham yang problematik terlalu banyak. Kalau sudah begini caranya, bahkan investor yang main benar pun kena juga imbasnya," ujar Teguh.

Sementara itu, William mengingatkan agar pelaku pasar harus cermat membaca volatilitas harga saham. Hal ini penting, supaya tidak gampang tergiur ketika ada lonjakan harga, lalu nyangkut atau terbanting di saham gorengan.

Perlu menilik lebih dalam ada faktor apa di balik perubahan harga saham, baik secara fundamental maupun teknikalnya. "Perhatikan laporan perusahaan dan penjelasan atas volatilitas perdagangan saham. Lihat juga spiking volume di grafik, ini bisa membantu memberi indikasi apabila terjadi aksi goreng secara tidak wajar," tandas William.

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menyebutkan, pemerintah masih membuka peluang untuk melanjutkan restrukturisasi kredit Covid-19. Namun, segmen yang dibidik adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Saat ini, proses kajian masih dilakukan oleh pemerintah.

“Kita akan studi, ada cara lain yang bisa dilakukan kami kaji dalam kebijakan KUR. Tadinya kan kita buat kelas menengah tetapi kelihatannya menengah ke bawah ini perbankan merasa cukup resilien. Tentu kita lihat KUR secara spesifik,” kata dia saat ditemui wartawan di Jakarta Selatan, Kamis (11/7/2024).

Dia menuturkan, usulan pelaksanaan restrukturisasi kredit Covid-19 diperpanjang hingga 2025 ditolak oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“OJK kayaknya tidak setuju,” ujar Airlangga

Usulan tersebut sebelumnya disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Stimulus kredit terdampak Covid-19 ini sudah berakhir per Maret 2024.

OJK sendiri sudah merespons usulan Presiden ihwal perpanjangan restrukturisasi kredit Covid-19 hingga 2025.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, OJK resmi mengakhiri program relaksasi tersebut untuk industri perbankan pada 31 Maret 2024, sedangkan bagi industri pembiayaan berakhir pada 17 April 2024.

“Pada saat OJK menetapkan pengakhiran kebijakan relaksasi terhadap kredit yang berpengaruh oleh pandemi Covid-19, maka juga dihitung seberapa besar luka lebam dari pandemi itu pada kondisi perbankan dan perekonomian secara menyeluruh," katanya.

(YNA)

IDXChannel - Badan Pangan Nasional (Bapanas) terus mendorong rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Susut dan Sisa Pangan (SSP). Langkah ini diambil sebagai aksi penyelamatan pangan.

"Penyusunan rancangan Perpres SSP ini terus bergulir dan hari ini kita melakukan finalisasi rancangan untuk segera berproses sesuai mekanisme yang ada, tentu dengan melibatkan seluruh unsur atau stakeholder pangan," kata Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Bapanas, Nita Yulianis, Kamis (11/7/2024).

Dia berharap rancangan Perpres bisa menghadirkan suatu pengaturan yang representatif untuk mendorong upaya penyelamatan pangan.

"Kita sudah tujuh kali melakukan Focus Group Discussion yang mengundang berbagai stakeholder, para pakar di bidang pangan dan gizi, kementerian dan lembaga, asosiasi hingga organisasi kemasyarakatan kita libatkan, sehingga rancangan Perpres ini tentunya menghadirkan suatu pengaturan yang representatif untuk mendorong upaya penyelamatan pangan," kata dia.

Selaras dengan penyusunan regulasi SSP ini, pemerintah melalui Bappenas juga telah meluncurkan Peta Jalan Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan dalam Mendukung Pencapaian Ketahanan Pangan Menuju Indonesia Emas 2045. Dalam peta jalan tersebut ditargetkan pengurangan SSP hingga 75 persen pada tahun 2045.

Dalam peta jalan tersebut dijelaskan bahwa susut pangan merupakan penurunan kuantitas pangan yang terjadi pada proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.

Sedangkan sisa pangan merupakan pangan layak dan aman untuk dikonsumsi manusia yang berpotensi terbuang menjadi sampah makanan pada tahap distribusi dan konsumsi.

"Yang juga penting untuk dipahami bersama adalah bahwa susut dan sisa pangan itu bukan limbah. Jadi sisa pangan itu adalah makanan yang masih bisa dimakan, namun tidak bisa dikonsumsi karena faktor tertentu. Misalnya, makanan yang tersisa karena tidak habis terjual. Sisa pangan ini masih layak konsumsi dan dalam kondisi aman untuk dimakan," kata Nita.

Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi dalam kesempatan terpisah mengatakan, rancangan Perpres ini akan memberikan progres positif terhadap upaya bersama mengurangi susut dan sisa pangan.

"Tentunya proses ini kita terus dorong untuk menghadirkan satu regulasi terkait pengurangan susut dan sisa pangan," kata dia.

"Dengan Perpres ini kita harapkan seluruh stakeholder terkait dapat berkontribusi lebih baik. Food waste harus kita tekan, karena berdampak pada ketahanan pangan, bahkan lingkungan dan ekonomi kita," katanya.

(NIY)

Ahli Hukum Internasional sekaligus Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani, Hikmahanto Juwana, mengatakan kewenangan TNI Angkatan Udara (AU) dan Angkatan Laut (AL) sebagai penegak hukum perlu diperhatikan dalam Revisi Undang-Undang (RUU) TNI.

Sebab dalam UU TNI saat ini Pasal 9 huruf (b) dan Pasal 10 huruf (b) tidak dirinci peran prajurit TNI sebagai penegak hukum. Apakah membuat TNI AU dan AL menjadi penyelidik atau penyidik?

"Saya bicara tentang TNI sebagai penegak hukum, jadi bukan penegak kedaulatan tapi sebagai penegak hukum. Kalau saya lihat di Pasal 9 huruf (b) dan Pasal 10 huruf (b) (Undang-Undang TNI) disebutkan tugas TNI AL dan AU sebagai penegak hukum," ujar Hikmahanto dalam acara Dengar Pendapat Publik tentang RUU TNI dan RUU Polri secara virtual Kamis (11/7).

Ia juga menjelaskan, pada konteks TNI AU, apabila ada pesawat sipil yang masuk ke wilayah Indonesia tanpa izin dan TNI AU melakukan force down atau turun paksa, apakah hal tersebut bisa disidik langsung oleh TNI AU.

"Pertanyaannya adalah apakah mereka bisa melakukan penyidikan atau tidak? Atau TNI AU harus menyerahkan ke PPNS atau kepolisian?" ucap Hikmahanto.

Menurutnya tak jadi masalah apabila pesawat sipil yang diminta force down tidak ditemukan unsur pidananya, atau tidak ditemukan unsur mata-mata, tapi untuk melakukan force down memerlukan biaya.

"Nah, itu anggaran seperti itu apa tidak seharusnya dibebankan kepada pesawat yang secara tanpa izin masuk ke wilayah udara Indonesia?" tuturnya.

"Ini juga jadi permasalahan, jangan sampai kita menjaga kedaulatan kita, lalu anggaran dari kita sendiri. Padahal sebenarnya untuk kepentingan secara keseluruhan Indonesia, dan kemudian juga berkaitan dengan pesawat-pesawat udara yang memasuki wilayah udara kita," tambahnya.

Kemudian juga pada TNI AL, berdasarkan Pasal 10 huruf (b) merupakan penegak hukum di wilayah zona ekonomi eksklusif, bukan di laut teritorial.

Menurut Hikmahanto, banyak negara tetangga yang menanyakan mengapa ada kapal militer di wilayah zona ekonomi eksklusif. Zona tersebut dinilai sebagai laut lepas bebas.

"Saya selalu mengatakan 'oh iya ada kapal militer karena menurut Undang-Undang kita memang ada dasarnya. Dan kita tahu bahwa kalau kita serahkan kepada instansi-instansi lain untuk bisa sampai 200 mil itu sulitnya minta ampun. Karena perlu punya kapal-kapal yang bertonase besar," ungkap Hikmahanto.

"Hal-hal yang seperti ini bapak ibu sekalian, mungkin bisa menjadi pertimbangan di dalam merevisi atau mengamandemen Undang-Undang TNI," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai GolkarAirlangga Hartarto mengungkapkan, Golkar dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sepakat mengusung Bupati Kendal Dico Ganinduti untuk maju pada Pilkada Kota Semrang 2024.

Airlangga mengatakan, dukungan kepada Dico pada Pilkada Kota Semarang adalah salah satu hasil dari pertemuan antara pengurus Golkar dan PSI yang turut dihadiri Ketua Umum PSI Kaeang Pangarep pada Kamis (11/7/2024).

"Hal yang kita bisa konkretkan hari ini yaitu tadi kami bersepakat untuk di Kota Semarang, itu akan didukung kader yang namanya Dico Ganinduto," kata Airlangga seusai pertemuan di kantor DPP Partai Golkar, Kamis.

"Mas Dico ini sudah didukung oleh Mas Kaesang. Jadi Golkar dan PSI sepakat untuk mendorong Mas Dico maju di Kota Semarang," ujar dia melanjutkan.

Airlangga mengaku partainya terbuka jika ada kader PSI yang ingin dimajukan sebagai calon kepala daerah di sejumlah daerah.

Pasalnya, Golkar dan PSI sama-sama partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM).

"Tentu terkait pilkada, ada beberapa daerah tadi kita bahas secara keseluruhan. Dan pada prinsipnya Golkar juga sesama anggota Koalisi Indonesia Maju tentu memberi prioritas kepada anggota KIM termasuk kepada PSI," kata Airlangga.

Sebelumnya, Dico sempat digadang-gadang akan maju sebagai calon gubernur Jawa Tengah berduet dengan selebritas Raffi Ahmad.

Politikus Partai Golkar itu mengeklaim, baliho bergambar dirinya dan Raffi Ahmad yang tersebar di Jawa Tengah mendapatkan respons positif dari masyarakat.

“Antusiasnya luar biasa. Bahkan surveinya ternyata Dico- Raffi sangat bagus meski saya belum lihat. Katanya surveinya bagus untuk Pilkada Jawa Tengah. Karena setelah itu viral saya suka keliling-keliling Jawa Tengah,” ujar Dico di Jakarta Selatan, Selasa (28/5/2024).

Namun, Golkar belakagan melempar sinyal untuk mengusung Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Luthfi pada Pilkada Jawa Tengah, bukan Dico.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI telah melakukan pemblokiran rekening terhadap 214 rekening yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online/daring hingga periode Juni 2024.

Jika dirinci, berdasarkan data perseroan, jumlah rekening terkait judi online yang diblokir BNI pada Januari hingga Desember 2023 tercatat 106 rekening. Kemudian, pada Januari hingga Juni 2024, tercatat sebanyak 108 rekening yang telah diblokir.

"Jadi total jumlah rekening yang diblokir atas permintaan Kominfo dan aparat penegak hukum sejak Januari 2023 hingga Juni 2024 mencapai 214 rekening," kata Direktur Utama BNI Royke Tumilaar melalui keterangannya di Jakarta, Kamis.

Menurut perseroan, pemblokiran rekening terhadap ratusan rekening terkait judi online itu merupakan wujud nyata BNI dalam mendukung upaya pemerintah menciptakan ekosistem digital yang sehat dan bebas dari praktik perjudian yang meresahkan masyarakat.

Dalam memerangi judi online, Royke menjelaskan bahwa BNI menerapkan sistem deteksi khusus untuk mengidentifikasi rekening yang terindikasi judi online. Sistem ini menggunakan parameter khusus yang dirancang untuk mendeteksi pola-pola transaksi yang mencurigakan.

Dengan menerapkan sistem tersebut, BNI dapat secara proaktif mencegah dan menangani transaksi yang melanggar hukum sekaligus melindungi nasabah yang tidak terlibat.

Di sisi lain, BNI turut mengimbau seluruh nasabah untuk berhati-hati dalam bertransaksi dan tidak menggunakan layanan perbankan untuk kegiatan judi online.

Royke mengatakan langkah-langkah yang diambil BNI ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku tetapi juga menunjukkan komitmen bank dalam menjaga reputasi sebagai lembaga keuangan yang bertanggung jawab.

Komitmen BNI dalam memerangi judi online ini juga sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk memberantas perjudian online yang meresahkan masyarakat.

"Melalui upaya yang konsisten dalam menangani isu-isu sensitif seperti judi online, BNI berupaya untuk menciptakan lingkungan perbankan yang aman dan terpercaya bagi seluruh nasabah," kata Royke.