Entitas Salim Group, MACH Metals Australia, berencana mengakuisisi perusahaan tambang tembaga dan emas Australia, Rex Minerals Ltd senilai AUD 393 juta atau sekitar Rp 4,29 triliun (asumsi kurs Rp 10.933 per AUD)

Hal itu terungkap dari pengumuman tertulis REX Minerals dikutip, Kamis (11/7). Berdasarkan laporan tersebut, MACH akan mengakuisisi seluruh saham Rex dengan tunai sebesar AUD 0,47 per lembarnya.

Harga tersebut merupakan harga penawaran MACH dengan menyiratkan nilai ekuitas yang terdilusi yang signifikan sebesar 79 persen untuk VWAP2 30 hari dan 98 persen untuk VWAP2 90 hari.

“Harga penawaran MACH mengikuti proses kemitraan global yang kompetitif dan memberikan hasil tertentu kepada pemegang saham Rex dan realisasi nilai yang dipercepat,” tulis manajemen Rex Minerals.

Dalam hal ini, Rex telah menunjuk Macquarie Capital sebagai penasihat keuangan untuk pengambilalihan tersebut dan Baker McKenzie sebagai penasihat hukumnya. Sementara MACH akan menggunakan MA Moelis Australia sebagai penasihat keuangannya dan Corrs Chambers Westgarth sebagai penasihat hukumnya.

CEO Rex, Richard Laufmann mengatakan, dewan perusahaan telah merekomendasikan agar pemegang saham memberikan suara yang mendukung pengambilalihan tersebut.

“Transaksi ini memberikan kepastian nilai sekaligus peluang bagi pemegang saham untuk merealisasikan investasinya pada harga saham historis tertinggi dalam 10 tahun,” ujarnya.

“Hal ini juga mewakili hasil yang lebih pasti bagi pemangku kepentingan Hillside yang lebih luas, termasuk masyarakat lokal, pemerintah Australia Selatan dan karyawan Rex, yang akan mendapatkan keuntungan dari kekuatan finansial MACH dan rekam jejak yang terbukti dalam pengembangan proyek,” tambah Richard.

Hillside merupakan salah satu proyek tembaga terbesar yang belum dikembangkan di Australia dan saat ini memiliki sumber daya mineral sebesar 337 juta ton dengan kandungan tembaga 0,56 persen dan 0,14 gram per ton emas untuk 1,9 Mt tembaga dan 1,5 Moz emas.

Adapun MACH Metals Australia adalah anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh MACH Australia Holdings, operator aset pertambangan berpengalaman di Australia yang saat ini memiliki 121,5 juta saham Rex, setara dengan 15,8 persen ekuitas.

MACH didirikan pada tahun 2015 dan dimiliki sepenuhnya oleh konglomerat Indonesia Salim Group.

Dilaporkan transaksi tersebut masih menunggu persetujuan Badan Peninjau Penanaman Modal Asing Australia dan persetujuan pemegang saham Rex dalam RUPS yang akan digelar pada Oktober 2024 mendatang.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memperkirakan, pengembangan infrastruktur di kawasan 1B dan 1C yang merupakan wilayah khusus investor baru akan mulai masif pada tahun depan. Pemerintah saat ini masih fokus mengembangkan kawasan inti pusat pemerintah 1A.

"Melihat perkembangan konstruksi Kawasan 1A, mungkin pengembangan di Kawasan 1B dan 1C dilakukan tahun depan," kata Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Imam S Ernawi dalam konferensi pers virtual, Kamis (11/7).

Imam mengatakan, sebagian infrastruktur dasar mulai dibangun pada Kawasan 1B dan 1C.Total luas lahan yang dikembangkan di Wilayah Pengembangan I mencapai sekitar 430 hektare sampai saat ini.

Ia menunjukkan hampir separuh dari pengembangan tersebut merupakan jaringan jalan sekitar 220 hektare. Namun pengembangan wilayah investor saat ini baru sampai Kawasan 1B atau sekitar 60 hektare.

Menurut Imam, salah satu investasi di bidang pendidikan yang masuk dalam tahap konstruksi adalah Pusat Pelatihan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Sementara itu, investasi di sektor kesehatan yang sedang dibangun adalah Rumah Sakit Abdi Waluyo, Rumah Sakit Mayapada, Rumah Sakit Hermina, dan Rumah Sakit Kementerian Kesehatan.

Selain jalan, infrastruktur lain yang telah mulai dibangun Kawasan 1B adalah air minum. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman Kementerian PUPR Pandu Gunadi Atmosukarto mengatakan seluruh infrastruktur di IKN akan fungsional sebelum Agustus 2024. Menurutnya, air yang mengalir di IKN akan mengalir di KIPP dan Kawasan 1B yang kini ditempati investor.

Pandu menilai, perluasan kawasan pengairan air minum membuat waktu pemeriksaan perpipaan air ke IKN bertambah. Tantangan lainnya adalah cuaca di kawasan IKN yang tidak mendukung. "Tantangan pengaliran air banyak dari cuaca, alhasil emmang banyak persiapan," kata Pandu.

Bendungan Sepaku Semoi berkapasitas 2.500 liter/ detik, dan Intake Sungai Sepaku yang berkapasitas 3.000 liter/ detik. Kementerian PUPR juga tengah menyelesaikan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sepaku untuk pemenuhan kebutuhan air minum di IKN.

SPAM tersebut mengandalkan intake dari sungai Sepaku dan direncanakan melayani seluruh persil bangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. SPAM tersebut terdiri dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) berkapasitas sebesar 300 liter per detik, Jaringan Perpipaan Transmisi Air Minum serta Jaringan Distribusi Utama (JDU) dan Jaringan Distribusi Pembagi (JDP).

“Pipa sudah tersambung sampai reservoir 16 km. Nanti dari IPA, air akan dipompa ke reservoir dalam bentuk air minum berkapasitas 2 x 6.000 meter kubik," kata Menteri PUPR Basuki Muljono bulan lalu.

Entitas Salim Group, MACH Metals Australia, berencana mengakuisisi perusahaan tambang tembaga dan emas Australia, Rex Minerals Ltd senilai AUD 393 juta atau sekitar Rp 4,29 triliun (asumsi kurs Rp 10.933 per AUD)

Hal itu terungkap dari pengumuman tertulis REX Minerals dikutip, Kamis (11/7). Berdasarkan laporan tersebut, MACH akan mengakuisisi seluruh saham Rex dengan tunai sebesar AUD 0,47 per lembarnya.

Harga tersebut merupakan harga penawaran MACH dengan menyiratkan nilai ekuitas yang terdilusi yang signifikan sebesar 79 persen untuk VWAP2 30 hari dan 98 persen untuk VWAP2 90 hari.

“Harga penawaran MACH mengikuti proses kemitraan global yang kompetitif dan memberikan hasil tertentu kepada pemegang saham Rex dan realisasi nilai yang dipercepat,” tulis manajemen Rex Minerals.

Dalam hal ini, Rex telah menunjuk Macquarie Capital sebagai penasihat keuangan untuk pengambilalihan tersebut dan Baker McKenzie sebagai penasihat hukumnya. Sementara MACH akan menggunakan MA Moelis Australia sebagai penasihat keuangannya dan Corrs Chambers Westgarth sebagai penasihat hukumnya.

CEO Rex, Richard Laufmann mengatakan, dewan perusahaan telah merekomendasikan agar pemegang saham memberikan suara yang mendukung pengambilalihan tersebut.

“Transaksi ini memberikan kepastian nilai sekaligus peluang bagi pemegang saham untuk merealisasikan investasinya pada harga saham historis tertinggi dalam 10 tahun,” ujarnya.

“Hal ini juga mewakili hasil yang lebih pasti bagi pemangku kepentingan Hillside yang lebih luas, termasuk masyarakat lokal, pemerintah Australia Selatan dan karyawan Rex, yang akan mendapatkan keuntungan dari kekuatan finansial MACH dan rekam jejak yang terbukti dalam pengembangan proyek,” tambah Richard.

Hillside merupakan salah satu proyek tembaga terbesar yang belum dikembangkan di Australia dan saat ini memiliki sumber daya mineral sebesar 337 juta ton dengan kandungan tembaga 0,56 persen dan 0,14 gram per ton emas untuk 1,9 Mt tembaga dan 1,5 Moz emas.

Adapun MACH Metals Australia adalah anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh MACH Australia Holdings, operator aset pertambangan berpengalaman di Australia yang saat ini memiliki 121,5 juta saham Rex, setara dengan 15,8 persen ekuitas.

MACH didirikan pada tahun 2015 dan dimiliki sepenuhnya oleh konglomerat Indonesia Salim Group.

Dilaporkan transaksi tersebut masih menunggu persetujuan Badan Peninjau Penanaman Modal Asing Australia dan persetujuan pemegang saham Rex dalam RUPS yang akan digelar pada Oktober 2024 mendatang.

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bicara tentang usulan perpanjangan program restrukturisasi kredit terdampak COVID-19. Adapun usulan ini sebelumnya diusung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Airlangga mengatakan, pemerintah akan membuka opsi agar perpanjangan kredit terdampak COVID-19 ini hanya dilakukan pada segmen Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Kita akan melihat dari sisi KUR karena ada permintaan dari asuransi untuk meningkatkan jumlah cadangannya," kata Airlangga, ditemui di St. Regis Jakarta, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (11/7/2024).

Airlangga menjelaskan, sektor asuransi dijadikan sebagai salah satu indikatornya. Pasalnya, tekanan di industri asuransi yang menjamin kredit perbankan menunjukkan bahwa persoalan risikonya juga meningkat.

"Persoalan risiko meningkat kan tentu kaitannya dengan kredit yang berpotensi bermasalah," sambungnya.

Meski opsi tersebut telah lahir, Airlangga sendiri belum dapat memastikan apakah restrukturisasi kredit COVID-19 di perbankan akan batal atau tetap dilakukan. Saat ini, proses pendalaman masih terus dilakukan.

"Nanti kita akan studi, ada cara lain yang bisa dilakukan. Nah ini sedang kita kaji dalam kebijakan KUR," ujar Airlangga.

"Tadinya kan kita (perpanjangan restrukturisasi) buat kelas menengah, tetapi kelihatannya menengah ke bawah ini perbankan merasa cukup resilien, sehingga tentu kita lihat yang KUR secara spesifik," sambungnya.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan, stimulus restrukturisasi kredit perbankan dampak COVID-19 berakhir 31 Maret 2024. OJK menyatakan, industri perbankan telah siap menghadapi berakhirnya kebijakan tersebut.

Namun pada bulan Juni kemarin, Jokowi meminta agar restrukturisasi kredit pandemi COVID-19 diperpanjang sampai 2025. Hal ini merupakan salah satu bahan pembahasan dalam Sidang Kabinet Paripurna.

Menanggapi usulan tersebut, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, pihaknya akan mengambil langkah pendalaman dan evaluasi atas program restrukturisasi kredit yang telah berjalan kemarin.

"Kam akan dalami, lakukan evaluasinya, baik terkait dengan yang telah diselesaikan di Maret lalu, restrukturisasi kredit pandemi itu, maupun juga terhadap isu yang disampaikan ada potensi kemungkinan keterbatasan pertumbuhan kredit di segmen tertentu," kata Mahendra, ditemui di Komplek Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2024).

Mahendra mengatakan, sebelum pengambilan keputusan pencabutan program restrukturisasi Maret kemarin, telah dilakukan serangkaian penghitungan dari segi kecukupan modal hingga Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Pihaknya juga mengawal dan memperhatikan agar kebijakan ini tidak mengganggu likuiditas dan kapasitas pertumbuhan kredit.

Di sisi lain, OJK melihat bahwa pertumbuhan kredit di 2024 justru lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Tercatat per April 2024 kredit tumbuh double digit di angka 13,09% secara year-on-year (yoy) ke posisi Rp 7.310 triliun. Angka ini naik dari pertumbuhan di periode yang sama pada tahun lalu di 8,08% di posisi Rp 6.464 triliun.

"Jadi kalau dari segi itu sebenarnya yang terjadi maupun dari segi pada saat akhir Maret tempo hari, maupun setelahnya tidak ada yang anomali. Tapi di lain pihak, kami paham (alasan permintaan perpanjangan) dan kemarin mendapat pesan, bahwa ada perhatian khusus terhadap potensi dari pertumbuhan kredit di segmen tertentu," ujarnya.

(shc/rrd)

Bisnis.com, JAKARTA- Pemerintah belum berencana untuk mengubah aturan terkait tata kelola impor yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.8/2024. Belakangan, aturan tersebut dinilai menjadi biang kerok runtuhnya industri nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan pihak nya masih belum memastikan terkait penyesuaian aturan yang merelaksasi impor sejumlah komoditas, termasuk pakaian jadi hingga elektronik.

"Belum ada rencana itu. Kebijakan pemerintah bisa kita evaluasi," kata Airlangga di acara Rakernas Kebijakan Satu Peta, Kamis (11/7/2024).

Kendati demikian, pemerintah disebut masih membuka peluang untuk melakukan perbaikan, tetapi perlu ada evaluasi kebijakan lebih lanjut.

Pernyataan tersebut bertolak belakang dengan apa yang disebutkan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sebelumnya terkait potensi penyesuaian kebijakan.

Agus menyebut, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Kemenperin dan Kementerian Perdagangan untuk membahas kembali beleid itu.

Menurut Agus, industri manufaktur menghadapi berbagai tantangan, baik dampak dari kondisi domestik maupun global. Perubahan regulasi yang berkali-kali, seperti terbitnya Permendag 8/2024 membuat bingung para pelaku industri dalam negeri.

Banyak asosiasi dan pelaku industri yang telah menyampaikan secara resmi kepada Menperin bahwa isi Permendag 8/2024 dianggap dapat mematikan industri dalam negeri.

"Karena melalui pemberlakuan aturan itu, industri dalam negeri akan sangat kesulitan menghadapi gempuran barang-barang impor, yang harganya sangat murah. Ini tentunya membawa dampak banyak perusahaan yang tutup dan melakukan PHK," imbuhnya.

Namun demikian, beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo telah menggelar rapat terbatas untuk mencari solusi di tengah jeritan industri dalam negeri.

“Alhamdulillah, dalam ratas tersebut, upaya yang kami perjuangkan telah disetujui oleh Bapak Presiden. Misalnya, penetapan BMDTP dan BMAD, tentunya untuk melindungi industri dalam negeri," ujarnya.

Agus menambahkan, pada ratas tersebut, dirinya juga telah mengusulkan kepada Presiden agar dapat memberlakukan kembali Permendag 36/2023.

"Bapak Presiden mengatakan untuk segera dikaji. Karena menurut pandangan kami, Permendag 36/2023 itu merupakan yang paling ideal," pungkasnya.

Tangerang: Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang, Nurdin, mengatakan wilayahnya siap jadi pilot project program makan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah. Program itu bakal digelar pada 5-9 Agustus 2024 di sejumlah SD dan SMP.

"Sejauh ini kesiapannya lancar untuk Kota Tangerang, di mana pilot project ini nantinya diharapkan akan menjadi model yang akan diadopsi secara nasional, mulai dari pemilihan sekolah hingga penyusunan mekanisme pengadaan serta distribusinya, hingga standar menunya dan persiapan semuanya sudah siap," kata Nurdin di Tangerang, Kamis, 11 Juli 2024.
Nurdin menuturkan pihaknya akan berupaya memastikan pilot project dari program tersebut dapat berjalan dengan optimal di Kota Tangerang.

"Mengingat pentingnya program percontohan ini, Pemerintah Kota Tangerang juga akan melakukan uji coba di salah satu sekolah satu hari sebelum pelaksanaan program makan bergizi gratis pada Agustus nanti," jelasnya.
Sementara Staf Khusus (Stafsus) Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Taviota Bay, mengapresiasi kesiapan Pemerintah Kota Tangerang dalam mendukung pilot project makan bergizi gratis tersebut.

"Saya apresiasi atas pemaparannya, sangat bagus terutama soal ide desain untuk kemasan makanan dan susu yang tadi ditampilkan, karena bisa menjadi masukan bagi kita semua, dan pastinya akan menarik bagi anak-anak," kata Taviota.

Selain Kota Tangerang, satu daerah lainnya di Provinsi Banten yakni Cilegon pun dipilih langsung oleh Dewan Ketahanan Nasional sebagai pilot project program makan bergizi gratis tersebut.

(DEN)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tidak mengelak terkait adanya pembicaraan dari adik kandung Presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, soal mengerek naik rasio utang pemerintah ke level 50% dari produk domestik bruto (PDB).

Airlangga, yang juga sebagai Ketua Dewan Pengarah TKN Prabowo-Gibran, menegaskan pemerintah selanjutnya akan tetap menjaga defisit APBN di bawah 3% dan rasio utang di kisaran 40% dari PDB.

“[Rencana 50%] Iya itu kan wacana aja yang dibahas,” tuturnya kepawa wartawan di Hotel St. Regis, Kamis (11/7/2024).

Airlangga juga menyampaikan bahwa saat ini pemerintah akan tetap fokus menjaga defisit dan rasio utang pemerintah sesuai dengan Undang-Undang (UU) Keuangan Negara.

Dirinya pun menjawab pertanyaan terkait adanya potensi rasio utang yang dikerek ke level 50%, Airlangga tegas menjaga defisit saat ini.

“Sekarang kami tidak bicarakan itu. Jadi kami tetap konsentrasi di bawah 40% dan defisitnya 3%,” lanjutnya.

Sebelumnya melansir dari Reuters, Presiden terpilih Indonesia Prabowo Subianto akan mengizinkan rasio utang terhadap PDB Indonesia naik menjadi 50% asalkan pemerintahannya bisa meningkatkan pendapatan pajak.

Hashim mengatakan kepada Financial Times, dalam sebuah wawancara di London, bahwa Indonesia masih dapat mempertahankan peringkat layak investasi meskipun rasio utang terhadap PDB meningkat menjadi 50%.

"Idenya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan menaikkan tingkat utang. Kami tidak ingin menaikkan tingkat utang tanpa menaikkan pendapatan [pajak, cukai, royalti, dari pertambangan dan bea masuk],” ujarnya, dikutip Kamis (11/7/2024).

Selama kampanye, Prabowo mengatakan bahwa dia ingin menaikkan tingkat utang publik, sementara juga berjanji untuk meningkatkan rasio pajak terhadap PDB menjadi 16% dari sekitar 10% saat ini.

Sebelumnya diberitakan, Prabowo telah membentuk sebuah tim untuk mengeksplorasi cara-cara untuk menghapus defisit fiskal dan batas atas rasio utang terhadap PDB untuk mendanai janji-janji kampanyenya.

Penasihatnya untuk masalah-masalah fiskal mengatakan kepada Reuters bahwa dia tidak mengetahui adanya diskusi untuk menghapus kesenjangan fiskal dan plafon utang.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pemerintah menetapkan Kabupaten Kotawarigin Timur, Kalimantan Tengah dan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur sebagai pilot project dalam percepatan penataan tata ruang melalui kebijakan satu peta atau One Map Policy.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap kedua wilayah ini dipilih untuk mewakili Pulau Jawa dan daerah di luar Pulau Jawa.

"Dua pilot project itu akan menjadi pembelajaran bagi kota dan kabupaten lain," jelas Airlangga dalam konferensi Pers One Map Policy Summit 2024, di Jakarta, Kamis (11/7).

Airlangga menilai kedua kota ini masih memiliki ketidaksesuaian pemanfaatan tata ruang atau tumpang tindih lahan yang sangat besar.

"Ketidaksesuaian di Kotawaringin Timur mencapai 595.222 Ha atau 38,24%, sedangkan Pasuruan ketidaksesuaiannya adalah 3.678 Ha atau 2,42%," tambah Airlangga.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor mengakui sampai saat ini banyak tumpang tindih lahan daerahnya.

Pada tahun 2019, Kotawaringin Timur hanya menyelesaikan ketidaksesuaian lahan seluas 7.000 Ha. Namun, ada masalah baru yaitu penambahan tumpang tindih poligon menjadi sebesar 54,31 ribu Ha.

Masalah tumpang tindih ini berupa ketidaksesuaian penggunaan lahan hingga perbedaan antara tata ruang kabupaten dengan tata ruang provinsi.

"Untuk itu, beberapa kewenangan yaitu kewenangan di provinsi, pusat dan juga kabupaten," jelas Halikinnor.

Pj Bupati Pasuruan Andriyanto juga mengakui daerah yang dipimpinnya masih banyak ketidaksesuaian pemanfaatan tata ruang.

Menurutnya masalah tumpang tindih ini memang perlu segera dibereskan untuk mencegah timbulnya konflik horizontal antarwarga maupun vertikal dengan pemerintah.

"Tumpang tindih atau ketidaksesuaian pemanfaatan tata ruang kawasan hutan, izin, atau hak atas tanah yang menurut kami cukup sensitif, cukup mengkhawatirkan terjadinya konflik horisontal maupun vertikal, kalau seandainya ini tidak diselesaikan. Karena memang terjadi perbedaan antara Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT (PITTI) dengan pemerintah Kabupaten Pasuruan,” ujar Andriyanto.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah adanya wacana bahwa pemerintahan Prabowo Subianto bakal meningkatkan rasio utang Indonesia hingga 50% dari produk domestik bruto (PDB).

Ia menegaskan bahwa rasio utang pemerintahan pada masa pemerintahan Prabowo tetap di bawah 40% dari PDB dengan batas defisit APBN 2025 yang juga tetap di bawah 3%.

“Sekarang kita tidak bicarakan itu. Jadi kita tetap konsentrasi di bawah 40% [rasio utang] dan current account defisitnya 3%," kata Airlangga usai konferensi pers Rakernas One Map Policy di Jakarta, Kamis (11/7).

Hal itu sebagai tanggapannya atas pernyataan Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran yang juga adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo. Hasyim menyebut adanya rencana untuk meningkatkan rasio utang Indonesia hingga 50% dari PDB.

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan pernyataan tersebut hanya sebatas wacana. Menurutnya, belum ada penyesuaian rasio utang dan defisit APBN di pemerintahan Prabowo ke depan. “Ya itu kan wacana saja yang dibahas," kata dia.

Defisit Dijaga di Level Moderat

Pada kesempatan berbeda, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyarankan defisit APBN 2025 diatur dalam level moderat.

“Atur defisit di level moderat saja. Kalau mau diubah, nanti di pemerintahan selanjutnya, jangan dikunci hari ini,” kata Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listiyanto.

Menurut Eko, perlu adanya politik anggaran yang berkelanjutan untuk meredam risiko utang. Dia sepakat dengan strategi Rancangan APBN 2025 hingga sejauh ini yang lebih mengedepankan disiplin fiskal alih-alih melebarkan defisit ke atas 3%.

“Kalau sisi politiknya memperlebar, itu bisa membuat masalah baru dan warisan utang dari Presiden Joko Widodo justru akan memburuk kalau tidak kita atasi dengan baik saat ini,” ujar Eko.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Indonesia Financial Group (IFG), Holding BUMN Asuransi, Penjaminan, dan Investasi meminta suntikkan modal melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp3 triliun, masing-masing Rp2 triliun untuk PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Rp1 triliun untuk PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) dari APBN 2025.

Hal ini dilakukan untuk memastikan Askrindo dan Jamkrindo terus menjalankan penugasan pemerintah dalam memberikan penjaminan KUR kepada pelaku UMKM.

Direktur Utama IFG Hexana Tri Sasongko menjelaskan, sejak 2007 hingga 2023, pihaknya mencatat telah memberikan penjaminan terhadap penyaluran KUR sebesar Rp1.775 triliun, menjangkau sekitar 60 juta UMKM, dan 94 juta tenaga kerja.

Pada masa COVID-19, penyaluran KUR meningkat sampai dengan 2,6 kali. KUR menjadi instrumen strategis dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional dan membantu UMKM dalam menghadapi goncangan ekonomi akibat pandemi.

Di sisi lain, kenaikan tersebut menyebabkan peningkatan risiko KUR karena adanya peningkatan combined ratio perusahaan penjamin KUR mencapai nilai di atas 100% dan diestimasi mengalami peningkatan tertinggi pada 2024 di atas 200%.

“Untuk menjaga keberlanjutan penjaminan KUR, kami membutuhkan dukungan penambahan PMN kepada Askrindo dan Jamkrindo dengan total Rp3 triliun, masing-masing Rp2 triliun untuk Askrindo dan Rp1 triliiun untuk Jamkrindo dan juga penyesuaian tarif Imbal Jasa Penjaminan (IJP). Peningkatan combined ratio berpotensi menggerus ekuitas penjamin KUR,” ujar Hexana dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi VI DPR RI, pada Rabu (10/7/2024).

Hexana juga menjelaskan, jika tidak ada PMN Rp3 triliun dan perbaikan tarif IJP, maka gearing ratio atau tingkat kesehatan perusahaan penjamin bakal melampaui threshold mencapai 40 kali.

Sementara itu, dengan suntikan PMN Rp3 triliun tanpa penyesuaian tarif IJP, gearing ratio masih melebihi 20 kali. Kondisi tersebut tidak memberikan keuntungan yang baik bagi perusahaan.

“Secara profitability, kondisi ini kurang bagus karena masih akan terdapat kerugian atau penurunan ekuitas sampai dengan tahun 2026,” tegas Hexana.

Hexana menambahkan, Askrindo dan Jamkrindo komit menjalankan penugasan penjaminan, namun harus dengan tingkat kesehatan dan profitability yang baik.

“Jadi secara organik kapasitas Askrindo dan Jamkrindo akan mampu memberikan penjaminan kalau didukung dengan penguatan permodalan melalui PMN maupun penyesuaian tarif IJP,” tutup dia.

IFG sendiri berperan penting di sisi hilir program KUR dengan menjalankan penugasan pemerintah dalam memberikan penjaminan KUR kepada pelaku UMKM melalui Askrindo dan Jamkrindo. Kedua perusahaan tersebut menanggung porsi risiko 70% dengan IJP 1,5% - 2,0% dari penyaluran KUR.

JAKARTA,investor.id - Rencana pemerintah untuk membatasi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi diharapkan tidak menimbulkan keresahan.  Komisi VII DPR RI meminta agar pembatasan BBM bersubsidi ini dilakukan dengan revisi Peraturan Presiden (Perpres) 191 Tahun 2014 khususnya pada pasal kriteria penerima dan hukuman yang tegas bagi mereka yang melanggar. 

“Kriteria mereka yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi harus diperjelas. Sebagai contoh saja misalnya Angkot, UMKM, Ambulans, atau mereka yang terdaftar dalam DTKS. Bagian kedua yang perlu diperjelas adalah tentang sanksi bagi pembeli dan penjual melanggar aturan BBM bersubsidi ini,” ucap Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno di Jakarta pada Kamis (11/7/2024).

Adapun jenis BBM yang termasuk BBM bersubsidi adalah biosolar dan pertalite. Eddy mengatakan  BBM jenis Solar justru lebih banyak digunakan oleh mereka yang bergerak di bidang pertambangan, perkebunan dan industri. 

“Sementara Pertalite lebih banyak digunakan oleh masyarakat yang memiliki kendaraan semi mewah atau mereka yang sebenarnya gajinya di atas rata-rata dan tidak berhak mendapatkan subsidi,” kata Eddy.

Menurut dia, bila pemerintah akan menjalankan pembatasan subsidi maka harus  melakukan sosialisasi yang menyeluruh kepada masyarakat agar kebijakan pembatasan BBM bersubsidi ini tidak menimbulkan keresahan dan gejolak di tengah masyarakat. Dalam hal ini psikologi masyarakat harus tetap dijaga agar tidak timbul keresahan, khususnya di sektor UMKM, pengemudi ojol, ojek online dan lain-lain.

“Jelaskan bahwa mereka tetap berhak atas BBM bersubsidi tersebut sebagai bagian dari dukungan dan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat strata ekonomi bawah,” kata Eddy. 

Eddy meyakini bahwa melalui pembatasan subsidi ini, pemerintah dapat menghemat anggaran yang sangat signifikan yang dapat dialokasikan untuk sektor pembangunan ekonomi atau menambah bantuan sosial bagi mereka yang berhak mendapatkannya.

“Tidak ada kata terlambat, meski pembatasan subsidi BBM ini sudah sepatutnya dilaksanakan di masa lalu, namun kita berpikir ke depan saja, bagaimana pemerintah dapat menata subsidi tepat sasaran dan penghematan ini bisa bermanfaat untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan bansos bagi yang membutuhkan,” terang Eddy.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah akan mengurangi pembatasan bahan bakar minyak bersubsidi mulai 17 Agustus 2024. Langkah tersebut dilakukan untuk menekan penyaluran BBM bersubsidi tidak tepat sasaran pada saat yang sama hal tersebut juga akan mengurangi polusi udara yang terjadi karena penggunaan BBM bersubsidi.

”Untuk pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya , Pertamina sedang menyiapkan pada 17 Agustus 2024 ini  kita sudah bisa mulai dimana orang yang tidak berhak dapat subsidi akan bisa kita kurangi ,“ kata  dia.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - PT MRT Jakarta (Perseroda) merespons kabar adanya kelanjutan proyek MRT hingga ke daerah Tangerang Selatan (Tangsel).

Direktur Utama MRT Jakarta, Tuhiyat, memaparkan pihaknya mendukung adanya rencana kelanjutan pembangunan MRT hingga ke Tangerang Selatan. Dia menuturkan, dengan perpanjangan jalur itu, maka interkoneksi dari Jakarta ke kota satelit pendukungnya pun akan semakin baik.

Meski demikian, dia menuturkan masalah utama dari rencana ini adalah dari sisi pendanaan. Tuhiyat menyebut, tidak semua pemerintah daerah memiliki kemampuan pendanaan seperti DKI Jakarta.

Dia menyebut, pihak MRT Jakarta juga sudah sempat membicarakan rencana ini dengan Wali Kota Tangerang Selatan kala itu, Airin Rachmi Diany dan juga Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). Namun, perpanjangan jalur MRT ini belum terealisasi hingga saat ini karena terhambat di tahap penjajakan rencana pendanaan.

"Dulu sempat ada pembicaraan, tetapi ini bukan berhenti sebetulnya. Tetapi, karena penjajakan financing dulu," jelas Tuhiyat di Jakarta pada Kamis (11/7/2024).

Di sisi lain, Tuhiyat juga menyebut saat ini pihaknya masih terus fokus untuk membangun infrastruktur transportasi di daerah Jakarta terlebih dahulu. Hal tersebut karena MRT Jakarta merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta.

Meski demikian, dia memastikan perusahaan tetap siap jika ada kelanjutan rencana terkait perpanjangan jalur MRT ke daerah Tangerang Selatan. Namun, dia mengingatkan rencana pengembangan ini juga memerlukan koordinasi yang baik antara Pemprov atau Pemkot dengan pemerintah pusat.

"Karena rencana seperti itu sangat tergantung kepada pemda yang bersangkutan serta support dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Jadi sebenarnya plannya itu semuanya ada di Kemenhub, nanti MRT siap kapan saja. Kita kerja sama, kita jadi operator, atau sebagainya," jelas Tuhiyat.

Sebelumnya, Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati mengatakan bahwa rencana proyek MRT Tangsel saat ini masih menunggu kesiapan dari pemerintah daerah setempat dalam hal ini Pemerintah Kota Tangsel atau Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Pasalnya, untuk mengeksekusi proyek transportasi massal tersebut dibutuhkan biaya yang jumbo.

Adita mencotohkan, kesuksesan pembangunan Proyek MRT Jakarta hingga beroperasi saat ini tidak lepas dari sokongan investasi yang didatangkan oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Kalau MRT ini kan juga harus ada kekuatan dari pemerintah daerah, Banten atau Tangsel ada kemampuan ini atau tidak? Jadi itu harus ada, karena ketentuannya memang demikian," ujar Adita.