Bisnis.com, JAKARTA – Kebijakan fiskal domestik ditengarai OJK menjadi biang kerok penurunan rating pasar modal Indonesia.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) OJK Inarno Djajadi menilai penurunan rating pasar modal di Indonesia oleh Morgan Stanley dan HSBC dipengaruhi oleh faktor fiskal domestik.

Morgan Stanley menurunkan peringkat pasar saham Indonesia menjadi underweight, sementara HSBC Holdings plc menurunkan peringkat dari overweight menjadi netral.

“Sebagaimana kita ketahui, penurunan rating saham di Indonesia oleh Morgan Stanley menjadi underweight, antara lain dipengaruhi oleh faktor fiskal domestik,” kata Inarno dikutip dari Antara, Jakarta.

Inarno memperkirakan faktor-faktor fiskal tersebut mempengaruhi kinerja emiten yang listing di bursa di Indonesia, misalnya berkaitan dengan cost of fund, utang dalam mata uang valas, pendapatan dan earning (profitabilitas).

Sehubungan dengan penurunan rating, OJK melakukan close monitoring terhadap potensi penurunan likuiditas di pasar dan menyeimbangkan kembali (rebalancing) portofolio atas saham listing di Indonesia.

Namun demikian berdasarkan data saat ini, Rata-Rata Nilai Transaksi Harian di Bursa menunjukkan peningkatan dibanding posisi bulan Mei 2024.

Inarno menambahkan, OJK terus berkoordinasi baik dengan Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI) serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi.

"Sehingga tetap resilient dan dapat tetap bertumbuh, serta dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama harapannya ada perubahan rating dari Morgan Stanley dan HSBC ke level yang lebih baik," ujarnya.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung soal masyarakat yang kerap ambil jalan sendiri terhadap suatu masalah. Itu sering terjadi karena negara relatif sering tidak responsif.

“Berbagai permasalahan yang dihadapi makin membutuhkan kehadiran negara. Ketika terlambat atau dirasakan tidak merespons sebagaimana seharusnya, maka rakyat mengambil inisiatifnya sendiri, yang saat ini dilakukan dengan memviralkan di media sosial. No viral no justice,” tutur Puan dalam rapat paripurna ke-22 yang digelar di Gedung Nusantara II, pada Kamis (11/7).

Puan mengatakan fenomena tersebut merupakan tantangan bagi pemegang kekuasaan. Dia mengimbau agar lembaga-lembaga dapat menjalankan kekuasaannya secara efektif.

“Rakyat telah mempercayakan kekuasaan negeri dilaksanakan oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Saatnya bagi lembaga kekuasaan tersebut menjalankan secara efektif untuk menangani urusan-urusan rakyat,” imbuh Puan.

Ia juga mengimbau agar anggota DPR dapat memenuhi harapan rakyat. Agar lembaga yang dia pimpin itu dapat kuat secara substansi untuk menyelesaikan masalah.o

“Marilah kita anggota DPR RI yang terhormat bekerja dengan komitmen untuk terus membangun kelembagaan DPR RI yang kuat secara substansi, tertib menjalankan kewenangan, dan berdemokrasi dengan keadaban,” katanya.

Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan. Riset dan Teknologi (Kemendibudristek) telah mengeluarkan panduan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS). Salah satu kegiatan dalam panduan tersebut adalah mengenalkan pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP).

Mengutip laman dapo.kemdikbud.go.id, MPLS perlu dilakukan dengan kegiatan yang bersifat edukatif dan kreatif untuk mewujudkan sekolah sebagai tempat belajar yang aman, ramah anak, dan nyaman bagi peserta didik. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Siswa Baru.

Aktivitas mengenalkan PPKSP dilakukan dengan menonton film pendek. Dalam panduan yang dirilis Kemendibudristek durasi aktivitas ini berlangsung selama 20 menit.
Selain menonton film, terdapat juga pemaparan tentang pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah. Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 ada
6 bentuk kekerasan yang mungkin terjadi di lingkunga satuan pendidikan:

1. Kekerasan Fisik,
2. Kekerasan Psikis,
3. Perundungan,
4. Kekerasan Seksual,
5. Diskriminasi dan Intoleransi,
6. Kebijakan yang mengandung kekerasan.

Baca juga: Cegah Kekerasan pada Siswa Baru, Ini Protokol MPLS Ramah Anak?

Link Film Pendek Pencegahan Kekerasan untuk Kegiatan MPLS

Film pendek pencegahan kekerasan di sekolah ini dapat diunduh di kanal YouTube Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI. Atau bisa diunduh melalui link di bawah ini:

Link Download Film Pendek Pencegahan Kekerasan untuk Kegiatan MPLS

Link Paparan PPKSP MPLS 2024

Untuk paparan PPKSP dapat diunduh melalui link di bawah ini:

Link Paparan PPKSP Jenjang SMP

Link Paparan PPKSP Jenjang SMA/SMK

(RUL)

Bisnis.com, JAKARTA -– Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tidak mengelak terkait adanya pembicaraan dari adik kandung Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, soal mengerek naik rasio utang pemerintah ke level 50% dari produk domestik bruto (PDB).

Airlangga yang juga sebagai Ketua Dewan Pengarah TKN Prabowo-Gibran menegaskan pemerintah selanjutnya akan tetap menjaga defisit APBN di bawah 3% dan rasio utang di kisaran 40% dari PDB.

“[Rencana 50%] iya, itu kan wacana aja yang dibahas,” tuturnya kepada wartawan di Hotel St. Regis, Kamis (11/7/2024).

Airlangga juga menyampaikan bahwa saat ini pemerintah akan tetap fokus menjaga defisit dan rasio utang pemerintah sesuai dengan Undang-Undang (UU) Keuangan Negara.

Dirinya pun menjawab pertanyaan terkait adanya potensi rasio utang yang dikerek ke level 50%, Airlangga tegas menjaga defisit saat ini.

“Sekarang kami tidak bicarakan itu. Jadi kami tetap konsentrasi di bawah 40% dan defisitnya 3%,” lanjutnya.

Sebelumnya melansir dari Reuters, Presiden terpilih Indonesia Prabowo Subianto akan mengizinkan rasio utang terhadap PDB Indonesia naik menjadi 50% asalkan pemerintahannya bisa meningkatkan pendapatan pajak.

Hashim mengatakan kepada Financial Times dalam sebuah wawancara di London bahwa Indonesia masih dapat mempertahankan peringkat layak investasi meskipun rasio utang terhadap PDB meningkat menjadi 50%.

"Idenya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan menaikkan tingkat utang. Kami tidak ingin menaikkan tingkat utang tanpa menaikkan pendapatan [pajak, cukai, royalti, dari pertambangan dan bea masuk],” ujarnya, dikutip Kamis (11/7/2024).

Selama kampanye, Prabowo mengatakan bahwa dia ingin menaikkan tingkat utang publik, sementara juga berjanji untuk meningkatkan rasio pajak terhadap PDB menjadi 16% dari sekitar 10% saat ini.

SOLO, iNews.id - Puluhan mahasiswa se-Soloraya menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Kota Solo, Kamis (11/7/2024). Mereka menolak kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan kebijakan lain yang menyengsarakan masyarakat.

Aksi mahasiswa itu dimulai sekitar pukul 14.15 WIB dengan pengawal ketat polisi. Masing-masing perwakilan mahasiswa dari Universitas Sebelas Maret (UNS), Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta (IIM), Universitas Slamet Riyadi (Unisri) dan universitas lain silih berganti menyampaikan orasinya.

Koordinator aksi, Rozin Afianto dari Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta (IIM) mengatakan, program Tapera sangat merugikan masyarakat. Alasannya sudah banyak pajak yang harus dibayar masyarakat. 

"Maka kami menolak itu semua. Kesepakatan dari kawan-kawan semua bahkan ada elemen dari masyarakat," ujarnya.

Peserta demonstrasi yakni Presiden BEM UNS Agung Lucky Pradipta menambahkan, aksi ini juga dilakukan sebagai upaya agar Jokowi dan keluarganya tidak merusak tatanan demokrasi. Selain itu, aksi demonstrasi ini juga menyoroti sejumlah RUU yang menuai polemik. 

"Harapannya aksi ini bisa terdengar oleh Presiden Jokowi,”ucapnya. 

Dalam aksi demonstrasi tersebut, aliansi mahasiswa Se-Soloraya menyampaikan 6 tuntutan sebagai berikut:

1. Menuntut dan mendesak dpr untuk melakukan peninjauan ulang terhadap RUU Penyiaran serta tidak mengesahkan menjadi UU.

2. Menolak program Tapera dan segala kebijakan yang merugikan masyarakat serta menuntut untuk dicabutnya peraturan tersebut dan negara harus bertanggung jawab penuh atas hak rakyat dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal yang layak.

3. Menuntut pemerintah untuk mengembalikan marwah lembaga yudikatif sebagai peradilan tertinggi negara

4. Menuntut dan mendesak kepada DPR untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset yang sudah tertunda lebih dari 15 tahun

5. Mendesak dan menolak pengesahan RUU TNI dan RUU Polri yang problemati.

6. Menuntut Polri agar segera diadili atas segala bentuk tindakan kriminalisasi kepada masyarakat dan menyelesaikan segala kasus yang ada.

Editor: Kastolani Marzuki

JAKARTA, investor.id - Sektor healthcare mencuat dalam rekomendasi saham jelang akhir pekan, salah satunya dari Technical Analyst and Online Trading Support BCA Sekuritas, Achmad Yaki. Sektor ini termasuk dalam sektor non siklikal atau yang tidak akan terpengaruh musim ataupun siklus ekonomi di suatu negara sehingga cenderung resilien. Terlebih pasca pandemi Covid-19, awareness masyarakat bahkan pemerintah terhadap kesehatan semakin meningkat.

Selain sektor perbankan dan healthcare, Achmad juga merekomendasikan sektor telekomunikasi yang masih cukup menarik dari sisi volume transaksi.

Kemudian sektor infrastruktur yang patut untuk dilirik secara teknikal, walaupun saat ini cenderung mengalami profit taking terlebih dahulu. Pasalnya sektor infrastruktur telah reli cukup banyak belakangan ini.

“Takutnya nanti ada potensi ketika ada rilis laporan keuangan enggak sesuai ekspektasi, jadi saya takutnya ketika rilis kinerja first half kurang bagus kita enggak keburu jualan, saran saya kalau bermain di BUMN kontruksi dan anak usahanya siap-siap profit taking saja,” kata Achmad Yaki di Investor Market Opening IDTV, Kamis (11/7/2024).

Menurut Achmad, pada umumnya emiten BUMN konstruksi di periode semester pertama 2024 hasil kinerjanya belum begitu memuaskan. Namun ketika kuartal III atau di semester kedua, baru emiten-emiten tersebut akan membukukan kinerja keuangan yang bagus.

Lebih lanjut, sektor lainnya dikatakan Achmad adalah energi yang masih cukup layak meskipun dari pergerakan harganya relatif terbatas karena meredanya ketegangan di Timur Tengah dan sejumlah negara yang berkomitmen untuk beralih ke energi baru terbarukan. Namun demikian, hal itu tidak serta-merta menghilangkan kebutuhan suatu negara terhadap batu bara.

IHSG dibuka menguat pada perdagangan sesi I pagi tadi, Kamis (11/7/2024) meski sempat bergejolak. Selama sesi I perdagangan, IHSG terapresiasi 0,29% atau 21,341 poin ke level 7.308 dengan total transaksi mencapai Rp 4,4 triliun. Sedangkan volume transaksi yang diperdagangan sebesar 9,4 miliar lembar saham dan frekuensi sebanyak 625.896 kali transaksi yang dilakukan. Adapun 249 saham menguat, 265 terkoreksi & 265 saham stagnan.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

KOMPAS.com – Anugerah ASN (AASN) akan memasuki tahapan seleksi jenjang nasional jabatan manajerial dan non-manajerial pada Juli 2024. Hal ini dilakukan setelah akhir tahun 2023 dilaksanakan seleksi jenjang instansi daerah dan pusat,

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas, memberikan perhatian dan mengapresiasi terhadap proses pemilihan dan para pemenang yang dihasilkan melalui proses seleksi ketat serta cermat.

"Sehingga pemenang Anugerah ASN, merupakan sosok yang memang patut diperhitungkan dalam karir jabatannya," ujar Menteri Anas dalam siaran persnya, Kamis (11/7/2024).

Untuk diketahui, seleksi nasional Anugerah ASN tahun 2024 berbeda dengan penyelenggaraan AASN tahun sebelumnya.

Jika tahun sebelumnya peserta dari tiap instansi dapat mendaftar lebih dari satu orang di setiap kategori, untuk penyelenggaraan kali ini yang dilakukan secara berjenjang.

Setiap instansi hanya mengirimkan satu peserta yang harus didaftarkan oleh unit pengelola kepegawaian, dan tidak lagi bisa mendaftarkan sendiri, pada setiap kategorinya.

Seleksi Jenjang Instansi Daerah menghasilkan satu kandidat pada setiap kategori dari 38 provinsi yang terdiri dari ASN yang bertugas baik di Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Sementara itu, Seleksi Jenjang Instansi Pusat meloloskan empat kandidat terbaik yang akan diusulkan ke Jenjang Nasional.

Pelaksana tugas (Plt) Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Aba Subagja mengatakan Seleksi Tingkat Nasional dilakukan pada 2024.

“(Seleksi Nasional dilakukan) setelah akhir tahun lalu dilaksanakan seleksi jenjang daerah dan pusat," ujar Aba Subagja.

Adapun pada kategori Jabatan Pimpinan Tertinggi (JPT) Pratama Terbaik, Administrator Terbaik, Pengawas Terbaik, dan Best Employee di Jenjang Instansi Daerah, proses seleksi akan dilakukan oleh tim juri dari pemerintah provinsi, dan Kementeian Dalam Negeri (Kemendagri).

Namun karena ada pemerintah provinsi yang tidak mengirimkan juri, maka untuk kabupaten/kota tersebut dilakukan seleksi oleh Kementerian Koordinator (Kemenko).

Sementara itu, untuk Jenjang Pusat proses sleleksi dilakukan bersama oleh Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investari (Marves), Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kemenko Bidang Perekonomian, serta Kemenko Politik Hukam dan HAM (Polhukam).

Kategori Dosen Terbaik, akan langsung mengikuti seleksi di Jenjang Nasional. Untuk kategori Dokter Terbaik, Bidan Terbaik, dan Perawat Terbaik yang lolos ke tahap seleksi nasional diperoleh dari hasil seleksi tenaga kesehatan (Nakes) dan Kementerian Kesehatan.

Sedangkan seleksi Guru Terbaik dan Guru Inklusi Terbaik mengikuti hasil seleksi yang sebelumnya telah dilaksanakan di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset adn Teknologi (Kemendikbudristek) dan Kementerian Agama.

Aba Subagja mengungkapkan, pemilihan juri nasional sudah dilakukan pada Februari hingga Mei 2024.

“Juri yang terlibat berasal dari lintas instansi hingga pakar dan profesional,” ungkap Aba.

Nantinya peserta akan melaksanakan bootcamp di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Jakarta. Bootcamp tersebut rencananya dilaksanakan pada 29-31 Juli 2024.

Sementara itu, Asisten Deputi Penguatan Budaya Kerja SDM Aparatur Kemenpan-RB, Damayani Tyastianti menjelaskan bahwa dalam rangkaian bootcamp, peserta akan melakukan berbagai kegiatan antara lain mengunjungi salah satu perusahaan multinasional, sharing session, wawancara juri, dan Leaderless Group Discussion.

Ketua DPR Puan Maharani memastikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 mengakomodasi program presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“DPR RI menekankan pentingnya RAPBN tahun 2025 untuk memberikan ruang seluas-luasnya bagi pemerintahan ke depan untuk dapat menjalankan visi dan misi presiden terpilih,” kata Puan dalam rapat paripurna DPR, Kamis (11/7).

Puan menjelaskan, desain kebijakan fiskal RAPBN tahun 2025 diarahkan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Menurutnya, hal itu merupakan landasan transformasi dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Namun, untuk merealisasikan visi tersebut ada sejumlah tantangan, salah satunya terkait pertumbuhan ekonomi.

“Untuk mewujudkan visi tersebut dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pemerataan antardaerah yang semakin baik,” ujar Puan.

Pembahasan mengenai pokok-pokok kebijakan RAPBN 2025, telah dilakukan sebelumnya. Hasilnya, menurut Puan, bakal dijadikan acuan strategis dalam penyusunan rangkaian APBN 2025.

Puan juga menjanjikan, DPR akan terus mencermati nota keuangan dan APBN tahun 2025 selaras dengan amanat konstitusi, yakni bertujuan semata untuk kebaikan masyarakat.

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui sejumlah asumsi fiskal semester II 2024. Salah satunya tentang pembengkakan defisit APBN 2024 sebesar Rp 609,7 triliun atau 2,7 persen dari PDB.

Asumsi defisit tersebut lebih tinggi dari target pemerintah dalam UU APBN 2024 sebesar 2,29 persen dari PDB atau secara nominal Rp 522,8 triliun.

"Apakah laporan realisasi dan prognosis APBN 2024 dapat disetujui dan menjadi kesimpulan Raker Banggar dengan pemerintah dan BI?" kata Wakil Ketua Banggar Cucun Ahmad Syamsurijal sembari mengetok palu, Selasa (9/7).

Sebelum Cucun mengesahkan asumsi fiskal semester II 2024, Menteri Keuangan, Sri Mulyani menjelaskan, pelaksanaan APBN 2024 sangat dipengaruhi dengan ketidakpastian ekonomi global hingga suku bunga acuan tinggi di sejumlah negara maju.

Secara rinci, pendapatan negara masih sesuai dengan target awal sebesar Rp 2.802,5 triliun. Namun belanja negara membengkak 2,6 persen dari target Rp 3.325,1 triliun menjadi Rp 3.412,2 triliun.

Bendahara negara itu mengungkapkan naiknya belanja negara disebabkan adanya beberapa belanja tambahan di semester II 2024. Misalnya, tambahan belanja bantuan sosial atau bansos beras, daging ayam dan telur yang diperpanjang selama tiga bulan ke depan, yakni Agustus, Oktober, dan Desember senilai Rp 11 triliun.

Ada juga tambahan anggaran subsidi pupuk senilai Rp 24 triliun hingga akhir tahun. Kemudian tambahan untuk perpanjangan fasilitas pajak penjualan ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk penjualan rumah tapak dan satuan rumah susun sebesar Rp 500 miliar.

“Ada tambahan hibah yang akan digunakan untuk pelaksanaan Pilkada 2024. Hibah itu berasal dari pemberian Pemerintah Daerah atau Pemda kepada KPU sebesar Rp 32,3 triliun,” ungkapnya.

Sri Mulyani mengatakan kenaikan belanja negara menyebabkan bengkaknya defisit 2024. Dia menyebut pemerintah akan menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp 100 triliun untuk menutup bengkaknya defisit.

Menurutnya, penambahan penggunaan SAL tersebut merupakan langkah strategis pemerintah menjaga penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) tetap rendah. Meski defisit melebar ke level 2,7 persen dari PDB.

"Meskipun defisitnya naik, penerbitan SBN-nya tidak naik, malah justru lebih rendah Rp 214,6 triliun," kata Menkeu.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani mendorong putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) sekaligus Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep untuk melakukan safari politik ke Kantor DPP PDIP.

Puan tidak membantah atau mengonfirmasi ketika ditanya apakah Kaesang akan berkunjung ke markas PDIP. Meski demikian, dia menegaskan Kaesang dengan PDIP harus tetap menjaga hubungan baik.

"Silaturahmi itu penting dan harus dilakukan, harus silaturahmi," jelas Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2024).

Sebagai informasi, belakangan Kaesang memang melakukan safari politik ke sejumlah partai. Pada Kamis (11/7/2024) pegang, Kaesang dijadwalkan akan temui Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Markas Golkar.

Pada Senin (8/7/2024) lalu, Kaesang sudah berkunjung ke markas Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pada kesempatan itu, PKS dan PSI siap menjalin kerja sama koalisi untuk menghadapi kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu menjelaskan, pertemuan tersebut menjadi bukti bahwa pihaknya tidak anti dengan PSI. Dia menegaskan PKS membuka pintu lebar apabila PSI ingin berkoalisi.

"Nanti daerah-daerah mana yang kita [PKS dan PSI] juga ada kursi-kursinya bagus, nah ini kita akan coba pertemukan," ujar Syaikhu usai pertemuan.

Dia mencontohkan, PKS dan PSI sedang mengocok untuk jalin koalisi dalam ajang pemilihan bupati Lebak 2024 dan pemilihan wali kota Bekasi 2024.

Pernyataan senada disampaikan oleh Kaesang. Bahkan, putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu menyatakan PSI dan PKS bisa calonkan kader masing-masing dalam ajang pemilihan walikota Bekasi 2024.

"Kemungkinan Bekasi juga, nanti wali kotanya dari PKS, wakil walikotanya nanti dari PSI. Tapi ya itu yang kita sedang jajaki semua," jelas Kaesang pada kesempatan yang sama.

Dia merasa tidak ada yang salah dengan koalisi dengan PKS-PSI, meski notabenenya PKS merupakan partai politik oposisi pemerintahan. Kaesang berpendapat, yang terpenting tujuan koalisi tersebut untuk kebaikan bersama.

Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara (suspend) perdagangan saham PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk (MKNT). Kepala Divisi Penilaian Perusahaan I BEI Vera Florida menyebut ada indikasi keraguan terhadap kelangsungan usaha (going concern) perusahaan yang bergerak di bidang distribusi produk-produk telekomunikasi ini.

"Sehubungan dengan hal tersebut, Bursa memutuskan untuk melakukan penghentian sementara perdagangan efek perseroan di seluruh pasar mulai sesi I perdagangan hari Kamis, 11 Juli 2024 hingga pengumuman Bursa lebih lanjut," kata Vera dalam pengumuman di BEI, Kamis (11/7).

Saham MKNT saat ini juga berada di Papan Pemantauan Khusus (PPK) BEI. Bursa meminta kepada investor dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan perseroan.

Sebelumnya, Bursa telah meminta penjelasan kepada MKNT terkait mundurnya direksi dan komisaris perseroan. Pada 30 Januari 2024, manajemen MKNT menyatakan telah menerima surat pengunduran diri Redi Sopyadi yang menjabat sebagai Direktur MKNT.

Pada 28 Maret 2024, Direktur Utama MKNT Jefri Junaedi menyatakan bahwa perusahaan telah menerima surat pengunduran diri dari Komisaris Independen Julius Sardi dan Komisaris Ivan Zuchly.

"Latar belakang dari masing-masing pihak yang mengundurkan diri adalah alasan pribadi di mana yang bersangkutan mendapatkan opportunity pekerjaan di tempat lain," ujar Jefri dalam suratnya kepada BEI, 5 April lalu.

Selama belum dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengesahkan pengunduran diri para komisaris dan direksi tersebut, mereka masih menjalankan perannya masing-masing. "Atas pengunduran diri tersebut, tidak terdapat dampak operasional yang berarti di dalam internal perusahaan," kata Jefri.

Setelah direksi dan dua komisarisnya mundur, perusahaan juga menerima surat pengunduran diri dari Sekretaris Perusahaan Assyati Amadjida Tamimi M yang berlaku efektif 3 Juni 2024. Jefri mengatakan perusahaan akan menunjuk pengganti Assyati dalam jangka waktu 60 hari sejak kekosongan posisi sekretaris perusahaan.

Dengan mundurnya pada pengurus perusahaan, saat ini MKNT hanya memiliki satu direksi, yakni Jefri Junaedi sebagai Direktur Utama. Jefri telah memegang jabatan ini sejak 2015.

Hingga saat ini, MKNT belum menyampaikan laporan keuangan tahunan 2023 maupun laporan keuangan kuartal I 2024 kepada BEI. Berdasarkan laporan keuangan per 30 September 2023, perusahaan mencatat penjualan bersih Rp 1,24 triliun, turun 21,52% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Perseroan mencatat rugi komprehensif tahun berjalan sebesar Rp 12,25 miliar, turun dibandingkan kerugian pada kuartal III 2022 sebesar Rp 22,09 miliar. MKNT juga mencatatkan defisiensi ekuitas atau ekuitas negatif sebesar Rp 46,46 miliar per 30 September 2023.

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut tidak ada pembatasan penerima BBM bersubsidi pada 17 Agustus mendatang. Hal ini sekaligus membantah pernyataan Menko Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Airlangga mengatakan pemerintah justru membahas penurunan kadar sulfur yang ada dalam BBM untuk menjaga kualitas udara Indonesia.

“Tidak ada pembatasan, yang dibahas kemarin adalah penurunan kadar sulfur dalam BBM,” kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, Kamis (11/7).

“Kita harus melihat udara Jakarta, air quality-nya ini mengkhawatirkan bagi kesehatan,” imbuhnya.

Airlangga menegaskan pihaknya masih membahas revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

"Jadi terkait PP 191 ini dalam pembahasan. Masih dalam pembahasan, bukan pembatasan," tegasnya.

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan pemerintah tidak berencana untuk menaikkan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat.

Sebelumnya, Luhut mengatakan pemerintah akan memperketat penerima subsidi BBM mulai 17 Agustus 2024. Saat ini PT Pertamina (Persero) tengah menyiapkan skemanya.

Langkah ini diambil agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Dengan begitu, negara bisa menghemat APBN, seperti klaim pembayaran BPJS Kesehatan.

"Kita harap 17 Agustus sudah bisa mulai di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi akan kita kurangi," kata dia di akun Instagram pribadinya, Selasa (9/7).

Pemerintah juga gencar untuk menyediakan bioetanol sebagai pengganti bensin. Harapannya, bisa mengurangi polusi udara karena sulfurnya bisa berkurang dari 500 ke 50.

"Kalau ini terjadi, sulfur dikurangi, bisa mengurangi orang yang sakit karena ISPA. Dan bisa menghemat sampai Rp 38 triliun ekstra pembayaran BPJS Kesehatan," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM menyerahkan berkas perkara YH WNA asal China yang merupakan tersangka penambangan bijih emas ilegal yang terjadi di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Ketapang.

Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Sunindyo Suryo Herdadi mengatakan, pihaknya telah menyelesaikan penyidikan kasus penambangan ilegal di Ketapang.

Adapun, selesainya penyedikan setelah diterimanya berkas penyidikan dan dinyatakan lengkap oleh Jaksa Pidana Umum (JPU) di Jakarta melalui surat P-21 Nomor B-2687/Eku.1/07/2024 tanggal 5 Juli 2024.

“Tahap selanjutnya PPNS Ditjen Minerba menyerahkan penahanan tersangka dan barang bukti pidana pertambangan diserahkan kepada JPU Kejaksaan Negeri Ketapang, didampingi JPU Kejaksaan Agung,” kata Sunindyo dalam keterangannya dikutip, Kamis (11/9/2024).

Di sisi lain, Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang Anthoni Nainggolan menyampaikan pihaknya mendukung langkah yang dilakukan PPNS Ditjen Minerba.

Kejari Ketapang, kata Anthoni berjanji akan segera melimpahkan perkara ini untuk disidangkan di Pengadilan Negeri.

Anthoni menambahkan penegakan hukum di pertambangan akan terus dilakukan bekerja sama dengan insntansi terkait sebagai wujud sinergitas institusi penegak hukum di Indonesia.

"Manajemen kolaboratif sangat penting, dimana Kementerian ESDM bersama Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung menjadi kesatuan yang tidak dipisahkan. Inilah bentuk kolaboratif kami terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin," katanya.

Adapun, Kementerian ESDM bersama Korwas Bareskrim Polri menetapkan satu warga negara asing terkait kasus tambang ilegal di Kalimantan.

Direktur Teknil dan Lingkungan Minerba Kementerian ESDM Sunindyo Suryo Herdadi mengatakan bahwa WNA tersebut berinisial YH yang berasal dari negara China.

Penetapan satu tersangka ini tersebut usai diadakan kegiatan pengawasan, pengamatan, penelitian dan pemeriksaan terhadap kegiatan penambangan tanpa izin bijih emas tambang dalam di wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) yang berlokasi di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Setelah dilakukan pengukuran oleh surveyor yang kompeten, ditemukan kemajuan lubang tambang dengan total panjang 1.648,3 meter dan volume totaltunneladalah 4467,2 m3.

Modus yang digunakan dalam tindak pidana ini adalah memanfaatkan lubang tambang dalam (tunnel) yang masih dalam masa pemeliharaan di WIUP dengan alasan kegiatan pemeliharaan dan perawatan.

Namun, pelaksanaan kegiatan ditunnel,yaitu melaksanakan blasting/pembongkaran menggunakan bahan peledak, kemudian mengolah dan memurnikan bijih emas di lokasi tersebut (di dalamtunnel). Hasil pekerjaan pemurnian di tunnel tersebut dibawa ke luar lubang dalam bentuk dore/bullion emas.

Tersangka sebagai penanggung jawab dari semua kegiatan yang ada ditunnel, bersama-sama beberapa tenaga kerja dan warga lokal untuk mendukung kegiatan non-inti seperti pemompaan,house keeping,dankatering.

Tersangka tidak mempunyai izin usaha jasa pertambangan (IUJP), sebagai syarat untuk bekerja sebagai kontraktor di wilayah IUP menurut peraturan perundangan yang berlaku.

“Saat pemeriksaan ditemukan adanya aktivitas tanpa izin yang terjadi di tempat kejadian perkara yang dilakukan oleh tersangka inisial YH yang bersangkutan merupakan warga negara RRT atau Republik Rakyat Tiongkok,” kata Sunindyo dalam keteranganya persnya, Sabtu (11/5/2024) malam.

YH disangkakan pasal 158 Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan ancaman hukuman sekurang-kurangnya 5 tahun penjara.