JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat paripurna ke-22 DPR mengesahkan revisi Undang-undang Nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi usul inisiatif DPR RI, Kamis (11/7/2024).

Salah satu perubahan dalam revisi UU itu adalah, nomenklatur Wantimpres diganti menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus.

"Tiba saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah Rancangan Undang-undang usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, dapat disetujui menjadi Rancangan Undang-undang usul DPR RI?" tanya Lodewijk kepada peserta rapat paripurna.

"Setuju," jawab seluruh peserta rapat diiringi ketukan palu Lodewijk tanda persetujuan.

Sebelum meminta persetujuan, rapat paripurna mengagendakan penyampaian pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU Wantimpres.

Setiap fraksi diwakili oleh satu juru bicara untuk menyampaikan pendapat terhadap RUU Wantimpres secara tertulis.

Setiap pendapat itu pun diserahkan kepada Ketua DPR Puan Maharani.

Pengesahan RUU Wantimpres menjadi usul inisiatif DPR ini dihadiri 131 anggota DPR, sedangkan 159 legislator lainnya izin.

Adapun sebelumnya, revisi UU Wantimpres sudah mendapatkan persetujuan di Badan Legislasi (Baleg) DPR, Selasa (9/7/2024).

Sembilan fraksi di Baleg menyetujui revisi UU Wantimpres dibawa ke tingkat selanjutnya, yaitu pengesahan menjadi usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna.

Keputusan ini didapat setelah sembilan fraksi Baleg menyampaikan pandangan mininya terkait revisi UU Wantimpres.

Adapun revisi ini, salah satunya mengatur perubahan nomenklatur Wantimpres menjadi DPA.

Baleg memastikan tidak ada perubahan fungsi dari Wantimpres ke DPA meski nomenklatur diganti.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani menyinggung fenomena 'no viral, no justice' dalam pidato penutupan rapat paripurna DPR.

Puan mengatakan, masyarakat kini memviralkan masalah-masalah yang terjadi di media sosial, jika negara tidak hadir atau terlambat dalam mengatasi permasalahan rakyat tersebut.

Puan pun berharap, DPR dapat membantu menjawab pemasalahan yang disuarakan masyarakat tersebut.

"Rakyat selalu menaruh harapan kepada lembaga DPR RI ini sebagai pengemban amanat konstitusi untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Berbagai permasalahan yang dihadapi rakyat semakin butuh kehadiran negara," ujar Puan dalam rapat paripurna Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

"Ketika negara terlambat atau dirasa tidak merespons bagaimana seharusnya, maka rakyat mengambil inisiatif sendiri yang saat ini dilakukan dengan memviralkan di media sosial, no viral no justice. Hal ini jadi tantangan bagi kita," sambungnya.

Puan menjelaskan, rakyat memang telah mempercayakan kekuasaan negara untuk dilakukan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Maka dari itu, Puan mendorong seluruh lembaga kekuasaan negara untuk menjalankan kekuasaan secara efektif dalam menangani urusan rakyat.

"DPR RI memiliki komitmen yang tinggi untuk dapat memenuhi harapan rakyat melalui fungsi-fungsi DPR RI akan terus berupaya dapat mewujudkan kehidupan rakyat yang semakin baik, semakin maju, semakin sejahtera, dan semakin mudah," tutur Puan.

Puan pun mengajak seluruh anggota DPR untuk bekerja dengan komitmen tinggi.

"Marilah kita anggota DPR yang terhormat terus bekerja dengan komitmen tinggi untuk terus membangun kelembagaan DPR yang kuat secara substansi, tertib menjalankan kewenangan, dan berdemokrasi dengan berkeadaban," imbuhnya.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengajukan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2025 sebesar Rp 3 triliun untuk melistriki 1.092 desa di Indonesia.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, dalam mendorong target Rasio Elektrifikasi (RE) dan Rasio Desa Berlistrik (RDB) 100% maka dibutuhkan dukungan pendanaan lewat PMN.

“Investasi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di daerah 3T itu 10 kali lipat lebih mahal dibandingkan di daerah non 3T,” kata Darmawan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI, Rabu (10/7).

Darmawan menjelaskan, investasi untuk penyambungan ketenagalistrikan daerah non 3 T umumnya memakan biaya sekitar Rp 2 juta hingga RP 2,5 juta per pelanggan.

Sementara itu, investasi ketenagalistrikan pada wilayah 3T regional Jawa dan Bali mencapai Rp 18,5 juta per pelanggan. Investasi lebih besar dibutuhkan untuk wilayah 3T regional Sumatra-Kalimantan yakni sebesar Rp 38,7 juta per pelanggan dan Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara mencapai Rp 35,3 juta per pelanggan.

Merujuk paparan PLN, kebutuhan anggaran PMN sebesar Rp 3 triliun akan dialokasikan untuk melistriki 75.017 pelanggan yang tersebar di 1.092 desa di seluruh Indonesia.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PLN sebelumnya telah menyusun peta jalan pengembangan listrik desa dimana target RDB 100% diharapkan dapat tercapai pada 2024 ini. Sayangnya, PLN tidak mendapatkan alokasi PMN untuk kurun tahun 2023-2024.

Usai divonis 5 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Sarolangun, Jambi, pukul 16.47 WIB, Rabu (10/7), Sadit (37 tahun) yang merupakan terpidana kasus pencurian kabur.

Momen Sadit kabur terekam CCTV: Saat digiring ke mobil tahanan bersama 16 tahanan lain—untuk dibawa ke Lapas Kelas IIB Sarolangun, Sadit nampak berhasil keluar dari barisan dan kabur berlari.

Tangan kanan Sadit sebetulnya terborgol dengan tangan kiri seorang tahanan lain, namun diduga borgol itu terlepas.

Sadit, dengan cepat, langsung meloncat pagar dan menuju hutan di belakang Kantor PN Sarolangun. Petugas yang mengiringi Sadit langsung berupaya melakukan pengejaran.

Kasi Intelijen Kejari Sarolangun, Rikson, mengatakan sampai saat ini tim gabungan dari Polisi, TNI, Jaksa, dan Petugas PN, masih melakukan pengejaran terhadap Sadit.

"Sampai saat ini Tim Gabungan masih melakukan upaya pencarian," kata Rikson, Kamis (11/7).

Kapolres Sarolangun, AKBP Budi Prasetya, mengatakan pihaknya terus melakukan pencarian hingga menyisir hutan di belakang gedung pengadilan tersebut.

"Kami terus melakukan penyisiran dan menutup akses jalan yang berpotensi digunakan pelaku untuk keluar dari hutan. Pencarian akan terus dilakukan hingga pelaku tertangkap," ujar Budi.

Kepolisian meminta masyarakat untuk segera melapor bila menemukan atau mengetahui keberadaan Sadit. "Kerja sama dari masyarakat sangat diharapkan dalam upaya penangkapan ini," kata Budi.

Bisnis.com, JAKARTA —Aksi korporasi penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) VII atau rights issue PT Bank Neo Commerce Tbk. (BBYB) memasuki periode distribusi pada Kamis (11/7/2024).

Berdasarkan jadwal, cum HMETD di pasar reguler dan pasar negosiasi jatuh pada Senin (8/7/2024). Kemudian, cum date di pasar tunai telah berlangsung Rabu (10/7/2024).

Bank Neo Commerce mengeksekusi rights issue sebanyak 1,31 miliar dengan nilai nominal saham baru Rp100. Harga pelaksanaan sebesar Rp300 per lembar sehingga seluruhnya berjumlah senilai Rp393,5 miliar yang berasal dari saham portepel perseroan dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

Lebih lanjut, setiap pemegang saham yang memiliki 700 juta lembar saham lama yang namanya tercatat dalam DPS pada 10 Juli 2024 pukul 16:00 WIB mempunyai 76,26 juta HMETD di mana setiap satu HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham baru dengan harga pelaksanaan Rp300 setiap saham dan harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD.

“Pemegang saham pengendali perseroan, PT Akulaku Silvrr Indonesia memberikan komitmen sebagai pembeli siaga yang akan membeli seluruh sisa saham baru yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham lainnya,” tulis Manajemen Bank Neo Commerce dikutip, Kamis (11/7/2024).

Akulaku Silvrr Indonesia akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya dalam PMHMETD VII yaitu dengan jumlah sebanyak 1,31 miliar saham baru.

Akulaku Silvrr Indonesia dalam kedudukannya selaku pemegang HMETD maupun selaku pembeli siaga juga memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya sesuai porsi bagian kepemilikan sahamnya (secara proporsional) serta untuk melaksanakan kewajibannya selaku pembeli siaga.

Berdasarkan catatan Bisnis, Akulaku merupakan bagian dari jejaring Alibaba di Indonesia, lewat Ant Group, sayap finansial perusahaan teknologi yang didirikan Jack Ma tersebut.

Mengacu ke data Crunchbase, Ant Group masuk ke perusahaan financialtechnology (fintech) itu pada 10 Januari 2019, lewat suntikan dana US$89 juta atau lebih dari Rp1 triliun.

Selain Ant Group, investasi di perusahaan tersebut juga pernah dilakukan oleh Sequoia Capital India, Qiming Venture Partners, dan Arbor Ventures.

Berikut Jadwal rights issue atau PMHMETD VII BBYB:

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa: 8 Agustus 2023

Tanggal Efektif: 28 Juni 2024

Tanggal Pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD (Recording Date): 10 Juli 2024

Tanggal Terakhir Perdagangan Saham dengan HMETD di:

Pasar Reguler dan Negosiasi: 8 Juli 2024

Pasar Tunai: 10 Juli 2024

Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD di:

Pasar Reguler dan Negosiasi: 9 Juli 2024

Pasar Tunai: 11 Juli 2024

Tanggal Distribusi HMETD: 11 Juli 2024

Tanggal Pencatatan HMETD di BEI: 12 Juli 2024

Periode Perdagangan HMETD: 12 – 18 Juli 2024

Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD: 16 – 22 Juli 2024

Tanggal Akhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan: 22 Juli 2024

Tanggal Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan: 23 Juli 2024

Tanggal Penyerahan Saham Hasil Pemesanan Saham Tambahan: 24 Juli 2024

Tanggal Pengembalian Kelebihan Uang Pemesanan Saham Tambahan: 24 Juli 2024

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, DENPASAR — Ekspedisi rupiah Bank Indonesia di Nusa Tenggara Barat (NTB) akan menyasar lima pulau kecil yang selama ini jauh dari akses layanan perbankan.

Direktur Departemen Pengelolaan Uang, Agus Susanto Pratomo, menjelaskan ekspedisi Rupiah berdaulat di NTB akan dimulai sejak tanggal 9-15 Juli 2024 merupakan penyelenggaraan kesembilan kalinya pada tahun 2024 ini, dengan mengunjungi lima pulau yakni Pulau Moyo, Pulau Medang di Kabupaten Sumbawa, Pulau Bajo Pulo, Desa Pusu di Kabupaten Bima, dan Pulau Maringkik di Kabupaten Lombok Timur.

"Ekspedisi menggunakan KRI Tongkol membawa fisik uang tunai untuk melayani penukaran uang pada lokasi tujuan sebesar Rp8,08 miliar, sedikit meningkat dari tahun lalu Rp8,04 miliar," jelas Agus dari siaran pers, Selasa (9/7/2024).

Agus menyebut alasan ekspedisi Rupiah berdaulat melibatkan 16 orang yang terdiri dari 8 satuan kerja yaitu Departemen Pengelolaan Uang, KPw BI NTB, KPwBI Jawa Tengah, KPwBI Jawa Timur, KPwBI Yogyakarta, KPwBI Tasikmalaya, KPwBI Sulawesi Tengah dan KPwBI Bengkulu.

Pemilihan pelepasan di Provinsi Nusa Tenggara Barat juga bermakna strategis karena Provinsi ini dengan luas wilayahnya berupa lautan sebesar 92,4% dan gugusan pulau sebanyak 395 buah juga banyak memiliki pulau-pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.

Sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2023, Bank Indonesia dan TNI Angkatan Laut telah melaksanakan 114 kali kegiatan Kas Keliling 3T dengan menyasar 565 pulau 3T terkunjungi. Pada tahun 2024 Ekspedisi Rupiah Berdaulat ke Pulau 3T akan dilaksanakan sebanyak 18 kali di 18 Provinsi dengan target 90 pulau yang dikunjungi.

Dalam menghadapi tantangan dan menjalankan misi tersebut maka BI selalu mengupayakan adanya perluasan jangkauan layanan ke seluruh wilayah NKRI. Selain melalui 45 titik satuan kerja yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, BI juga bersinergi dengan semua elemen bangsa, seperti perbankan termasuk dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL) yang berada di garda terdepan dalam menjaga kedaulatan NKRI melalui operasi patroli pengamanan yang menjangkau seluruh pelosok tanah air dari Sabang sampai Merauke.

Sinergi Bank Indonesia dengan TNI Angkatan Laut diperlukan sebagai salah satu upaya di tengah keterbatasan Bank Indonesia dalam melakukan pengedaran uang Rupiah, sehingga misi Bank Indonesia dalam menyediakan uang Rupiah ke seluruh wilayah NKRI khususnya wilayah kepulauan 3T dapat tercapai.

"Sinergi ini secara substansi mempertemukan dua kepentingan yang sama, di mana TNI AL berkepentingan menjaga kedaulatan seluruh wilayah NKRI dengan pertahanan dan BI berkepentingan menjaga kedaulatan NKRI dengan Rupiah," ujar Agus.

Perubahan iklim global adalah hal yang nyata dan menjadi salah satu tantangan terpenting yang dihadapi seiring dengan kondisi geopolitik yang terjadi saat ini. Transisi energi menuju energi terbarukan juga telah muncul sebagai solusi penting dalam menghadapi tantangan global yang mendesak. Karena itu, untuk mengatasi perubahan iklim, Indonesia perlu fokus pada pengembangan sumber energi terbarukan.

Dari berbagai macam jenis energi terbarukan, panas bumi menjadi salah satu sumber energi terbarukan yang prioritas untuk dikembangkan di Indonesia serta akan menjadi tulang punggung ketenagalistrikan di Indonesia.

Energi panas bumi di miliki oleh Indonesia, namun belum dimanfaatkan secara maksimal. Hingga Juni 2024, pemanfaatan panas bumi di Indonesia baru mencapai 2,4 GW dari total potensi 23,9 GW. Hal ini menjadi seruan untuk secara strategis memanfaatkan sumber daya yang kurang dieksplorasi dan pemanfaatan sehingga harus diiringi dengan kemampuan beradaptasi dan sifat inventif dari inovasi manusia dalam mendukung transisi menuju energi hijau. Namun, upaya untuk mempercepat eksplorasi panas bumi di Indonesia masih menghadapi tantangan yang signifikan hingga saat ini.

Indonesia, sebagai salah satu negara terkemuka dalam industri panas bumi, melalui Asosiasi Panasbumi Indonesia (API) mengumumkan peluncuran acara tahunan yaitu: The 10th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2024 bersamaan dengan Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) ke-24 adalah bentuk komitmen nyata Indonesia dalam mendukung perkembangan dan percepatan panas bumi di Indonesia.

The 10th IIGCE 2024 in merupakan acara tahunan yang didukung oleh Direktorat Jenderal Energi Terbarukan & Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta On Us Asia.

Boyke Bratakusuma, Ketua Panitia Pelaksana The 10th IIGCE 2024 menjelaskan bahwa tahun ini menjadi momentum 1 dekade penyelenggaraan IIGCE. Adapun rangkaian kegiatan dalam menyemarakan The 10th IIGCE 2024, dimulai dengan Golf Tournament (IGGC), Geothermal Fun Walk & Run, Field Trip, Pre-Conference Workshop, Technical Paper, Konvensi dan Eksibisi sebagai penutup program IIGCE 2024.

“The 10th IIGCE 2024 dirancang untuk mendorong dialog dan kolaborasi di antara para pemangku kepentingan panas bumi untuk membahas isu-isu utama untuk membuka peluang-peluang panas bumi dan mempercepat pembangunan panas bumi untuk mendukung transisi energi. Selain itu kegiatan ini menjadi wadah dalam mempromosikan kemajuan terbaru dalam penciptaan teknologi panas bumi, manajemen proyek, serta skema bisnis yang dipimpin oleh para ahli di industri,” kata Boyke, melalui keterangan tertulis, Rabu (10/07/2024).

Kemudian, Ketua Umum Asosiasi Panasbumi Indonesia (API) Julfi Hadi menambahkan bahwa dengan mengangkat tema konvensi ‘Powering Together: Stakeholder Unity in Geothermal Innovation and Acceleration’, dalam konteks potensi panas bumi di Indonesia, hal ini menggambarkan esensi kolaborasi yang diperlukan untuk memaksimalkan manfaat sumber daya alam ini.

Ia menjelaskan, Indonesia memiliki potensi panas bumi yang sangat besar, tersebar di berbagai wilayah, tetapi pengembangannya sering kali dihadapkan pada tantangan yang kompleks.

“Diperlukan kerjasama yang erat antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat setempat untuk mengatasi hambatan-hambatan ini,” tuturnya.

Menurut Julfi, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta adalah kunci dalam menggerakkan industri panas bumi di Indonesia. Langkah-langkah kebijakan yang mendukung, insentif fiskal, dan kerangka regulasi yang jelas dapat membuka pintu bagi investasi yang lebih besar dalam pengembangan proyek-proyek panas bumi.

Namun, untuk berhasil mengoptimalkan potensi ini, juga diperlukan inovasi teknologi yang terus-menerus. Kolaborasi antara industri, lembaga riset, dan perguruan tinggi dapat mempercepat pengembangan teknologi baru yang diperlukan untuk mengekstraksi panas bumi secara efisien dan berkelanjutan.

Selain itu, tema "Powering Together" juga menekankan pentingnya pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang potensi dan manfaat panas bumi. Kolaborasi dalam mengedukasi masyarakat tentang energi bersih ini tidak hanya meningkatkan pemahaman mereka, tetapi juga mendukung penerimaan sosial terhadap proyek-proyek panas bumi di daerah mereka.

Dalam keseluruhan, tema ini mewakili panggilan untuk kesatuan dan kerjasama aktif dari semua pemangku kepentingan. Hanya melalui kolaborasi yang erat, kita dapat mengoptimalkan potensi panas bumi Indonesia untuk memenuhi kebutuhan energi yang berkembang sambil mendukung visi transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan.

Sebagai penutup, Eniya Listiani Dewi, Direktur Jenderal EBTKE ESDM RI berharap dengan acara ini akan menjadi titik temu bagi para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kolaborasi, mengidentifikasi peluang baru, dan merumuskan strategi bersama untuk menghadapi tantangan yang dihadapi oleh industri panas bumi saat ini. Sinergitas yang dibentuk secara bersama-sama ini dapat mewujudkan visi misi untuk memperkuat industri panas bumi dan menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi semua di Indonesia.

IIGCE adalah salah satu bentuk implementasi nyata dari komitmen Asosiasi Panasbumi Indonesia atau Indonesian Geothermal Association sebagai wadah untuk ikut mendukung perkembangan panas bumi di Indonesia. The 10th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2024 dengan tema “Powering Together: Stakeholder Unity in Geothermal Innovation and Acceleration" menjadi relevan mengajak berbagai pihak untuk kembali fokus pada upaya optimalisasi sumber daya panas bumi di Indonesia. Dengan seluruh manfaat yang dihadirkan tidak ada alasan untuk menunda pemanfaatan sumber daya panas bumi di Indonesia tercinta ini.

Untuk informasi lebih lanjut tentang Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition 2024, silakan kunjungi situs web di www.iigce.com.

Bisnis.com, JAKARTA — Urungnya Presiden Joko Widodo untuk segera berkantor di Ibu Kota Negara (IKN), hingga dolar AS yang kian perkasa tidak terpisahkan dari dinamika belanja negara. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN diperkirakan akan melebar, memengaruhi berbagai kebijakan negara.

Jokowi mengakui bahwa masih terdapat keterbatasan infrastruktur di IKN, seperti akses air, listrik, hingga lokasi, yang membuatnya batal untuk berkantor di sana pada bulan ini. Padahal, Jokowi sempat optimistis bisa segera IKN.

Bisnis.com, JAKARTA — Urungnya Presiden Joko Widodo untuk segera berkantor di Ibu Kota Negara (IKN), hingga dolar AS yang kian perkasa tidak terpisahkan dari dinamika belanja negara. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN diperkirakan akan melebar, memengaruhi berbagai kebijakan negara.

Jokowi mengakui bahwa masih terdapat keterbatasan infrastruktur di IKN, seperti akses air, listrik, hingga lokasi, yang membuatnya batal untuk berkantor di sana pada bulan ini. Padahal, Jokowi sempat optimistis bisa segera IKN.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani mengatakan pihaknya telah melakukan serangkaian rapat kerja mengenai masalah yang ramai terjadi. Permasalahan itu yakni maraknya judi online, tabungan perumahan rakyat (Tapera), hingga mafia tanah dan sertifikat tanah elektronik.

Hal ini diungkapkan dalam pidatonya di Rapat Paripurna DPR RI ke 22 Masa Persidangan V Tahun 2023-2024, di Gedung DPR RI, Kamis (11/7/2024).

"DPR RI telah melakukan rapat kerja terkait permasalahan yang menjadi perhatian masyarakat, antara lain permasalahan tabungan perumahan rakyat, dua permasalahan pembatalan pelamar di empat bidang penyidikan yang telah dinyatakan lulus PPPK 2023, tiga permasalahan judi online," kata Puan dalam pindatonya.

Tidak hanya itu, Puan juga menyinggung masalah terkait masuknya jasa internet Starlink yang baru-baru ini sudah bisa diakses di Indonesia.

"Empat masuknya jasa internet Starlink, (lima) masalah pertanahan termasuk mafia tanah, dan sertifikat tanah elektronik, dan peredaran narkoba di Pulau Kalimantan," lanjut dia.

Dia meminta agar pemerintah bisa menyelesaikan sejumlah masalah tersebut agar masyarakat bisa merasakan hadirnya peran pemerintah dalam mengurus rakyatnya.

"Pemerintah perlu segera menindaklanjuti seluruh permasalahan tersebut sehingga rakyat merasakan kehadiran negara dalam mengurus rakyat," pungkasnya.

Honda Motor mengatakan pada Selasa (9/7) akan menghentikan produksi mobil di pabrik yang berada di provinsi Ayutthaya, Thailand pada 2025. Strategi ini untuk mengkonsolidasikan total produksi di pabrik Honda yang berada di provinsi Prachinburi.

Honda hanya punya dua pabrik di Thailand, yaitu di Ayutthaya yang mulai beroperasi sejak 1996 dan Prachinburi mulai 2016.

Nikkei Asia menjelaskan dari narasumber perusahaan bahwa Honda berencana memproduksi suku cadang mobil di pabrik Ayutthaya. Sementara pabrik Prachinburi bakal fokus memproduksi mobil.

Total kuota produksi dua pabrik itu mengalami penurunan dari tahun ke tahun, dari 228 ribu unit pada 2019 hingga selalu di bawah 150 ribu selama empat tahun setelahnya.

Penjualan mobil Honda di Thailand juga selalu di bawah 100 ribu unit selama empat tahun terakhir hingga 2023.

Narasumber itu mengingatkan walau degradasi Honda telah mengekspor mobil dari Thailand, terutama ke pasar Asia Tenggara seperti Indonesia dan Filipina. Honda saat ini dia katakan tak punya rencana melanjutkan investasi baru di Thailand.

Sikap Honda ini mengikuti Suzuki yang sudah menyatakan ingin menutup pabrik mobil mereka di Thailand pada akhir 2025.

Saat ini produsen mobil Jepang sedang menghadapi tantangan besar yakni kehadiran merek China. Di China, misalnya Honda dan Nissan, terpukul keras dari kompetisi dengan produsen China yang menawarkan harga murah, ramai fitur canggih dan model plug-in hybrid.

Kini tekanan bagi perwakilan Jepang mulai sangat terasa di Asia Tenggara. Merek China belakangan gencar mendirikan pabrik mereka di Asia Tenggara termasuk di Thailand dan Indonesia.

Pada pekan lalu raksasa mobil listrik asal China, BYD, baru saja membuka pabrik mobil listrik di Thailand. Fasilitas ini bagian dari investasi lebih dari US$1,44 miliar.

BYD juga berencana mendirikan pabrik di Indonesia yang akan mulai beroperasi pada 2026.

JAKARTA, investor.id - Saham PT Meratus Jasa Prima Tbk (KARW) terus melambung meski masuk papan pemantauan khusus full call auction (FCA). Dahulu emiten ini bernama PT ICTSI Jasa Prima Tbk.

Pada perdagangan 11 Juli 2024 sebelum jeda siang, saham KARW naik 9,43% mentok auto rejection atas (ARA) ke Rp 580.

Saham ini sempat kena suspensi dan dibuka lagi perdagangannya pada 2 Juli 2024 tapi masuk papan pemantauan khusus. Pada perdagangan 2 Juli saham KARW memerah. Tapi setelah itu saham ini ARA terus.

Pada awal tahun di 2 Januari saham KARW masih ada di Rp 51. Tapi kini harganya sudah di Rp 580. Artinya melambung 1.037%.

Saham KARW saat ini masuk papan pemantauan khusus dengan kriteria 5 yag artnya memiliki ekuitas negatif dalam laporan keuangan terakhir.

Grup Meratus

KARW sendiri telah resmi diakuisisi Grup Meratus. Sehingga namanya pun berubah menjadi Meratus Jasa Prima.

KARW bergerak dalam bidang jasa bongkar muat, serta pengembangan, pembangunan dan pengoperasian fasilitas infrastruktur maritim dan layanan terkait. Per 1 Februari 2024, emiten ini mengalami perubahaan pengendalian karena diakuisisi oleh Grup Meratus.

Hal tersebut disebabkan telah dialihkannya 80,19% saham KARW oleh ICTSI Far East Pte Ltd (penjual) kepada PT Saranakelola Investa (pembeli) atau Grup Meratus.

Saranakelola Investa juga melakukan penawaran tender wajib atau tender offer.

Jumlah saham dalam penawaran tender wajib dilakukan atas sebanyak-banyaknya 116.322.200 saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang ditawarkan atau setara dengan sebanyak-banyaknya 19,81%. Harga yang ditawarkan harga penawaran tender adalah Rp 66.

Disebutkan dalam materi paparan publik insidental KARW bahwa masa penawaran tender wajib ini berlangsung dari 3 April 2024 sampai dengan 2 Mei 2024.

Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News