Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - SYDNEY. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese berencana memangkas pinjaman mahasiswa bagi tiga juta warga Australia sebesar 20% dan menghapus sekitar A$ 16 miliar setara dengan Rp 166,4 triliun utang.

Langkah tersebut didasarkan pada anggaran Mei. Di mana pemerintah ingin mengatasi tekanan biaya hidup di Australia dan memberikan keringanan utang bagi mahasiswa, serta lebih banyak investasi untuk membuat obat-obatan lebih murah. Australia juga membuat program bantuan sewa.

"Ini akan membantu semua orang yang memiliki utang mahasiswa saat ini, sementara kami bekerja keras untuk memberikan kesepakatan yang lebih baik bagi setiap mahasiswa di tahun-tahun mendatang," kata Albanese dalam sebuah pernyataan yang mengumumkan pemangkasan pinjaman mahasiswa untuk pendidikan tinggi.

Pemerintah menyebut, perubahan tersebut berarti membuat lulusan rata-rata memiliki pinjaman sebesar A$ 27.600 akan berkurang A$ 5.520. Albanese menambahkan, perubahan tersebut akan berlaku mulai 1 Juni 2025.

Pemerintah juga berencana untuk memangkas jumlah yang harus dibayar warga Australia dengan utang mahasiswa per tahun dan menaikkan ambang batas untuk memulai pembayaran.

"Jika terpilih kembali pada pemilihan umum berikutnya pada tahun 2025, Partai Buruh juga akan membuat undang-undang untuk menjamin 100.000 tempat gratis setiap tahun di lembaga Pendidikan Teknis dan Lanjutan negara tersebut," kata Albanese.

Menurut dia, ini saatnya untuk membangun, membangun pendidikan yang lebih baik untuk semua. Tekanan biaya hidup dipicu inflasi yang sangat tinggi, memiliki resonansi khusus dengan pemilihan federal yang akan datang dan pemerintahan Buruh kiri-tengah sekarang mendukung lawan konservatif mereka.

Jakarta: Seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap perlindungan finansial, tawaran asuransi semakin sering bermunculan.

Dari telepon, pesan singkat, hingga media sosial, berbagai tawaran asuransi datang silih berganti dengan iming-iming perlindungan lengkap, bahkan gratis.

Namun, di balik janji manis itu, tak sedikit kasus penipuan yang berkedok asuransi.

Calon nasabah sering kali tergiur tanpa menyadari adanya risiko besar di balik tawaran gratis atau diskon besar yang sebenarnya menjerat.

Waspada terhadap modus ini menjadi hal yang sangat penting agar tak terjebak dalam skema asuransi palsu yang merugikan.

Umumnya, sang penipu menawarkan asuransi gratis, namun meminta syarat khusus seperti meminta data pribadi perbankan yang kemudian disalahgunakan sehingga menyebabkan kerugian finansial.

Baca juga: Lebih Mudah! Hitung Premi Asuransi Bisa Pakai Kalkulator Simulasi Online

Modus penipuan asuransi

Melansir laman BCA, Modus penipuan tawaran palsu asuransi gratis bisa terjadi lewat beberapa cara, seperti dihubungi melalui telepon, SMS atau aplikasi chat yang mengatasnamakan bank.
Mereka akan menawarkan asuransi gratis dengan berbagai keuntungan menarik, namun syaratnya meminta data pribadi perbankan

Lewat pesan yang dikirim via email yang seolah-olah berasal dari bank. Email ini akan berisi link yang mengarah ke situs palsu yang meminta untuk memasukkan data pribadi.

Tips mencegah penipuan tawaran palsu asuransi gratis

1. Jangan mudah percaya dengan penawaran-penawaran yang tidak masuk akal, biasanya itu adalah trik menipu untuk memancing korban, padahal tujuannya menyebabkan kerugian finansial
2. Selalu cek informasi yang didapatkan, jika ragu konfirmasi ke pihak bank lewat channel resmi untuk memastikan informasi.
3. Jangan pernah bagikan data pribadi ke siapa pun lewat sarana apa pun. Data pribadi sifatnya rahasia, data itu adalah kunci untuk akses rekening sehingga dapat berakibat kerugian finansial jika sampai jatuh ke tangan yang salah.
4. Jangan klik link, download file atau mengunjungi situs tidak resmi.

Jika mencurigakan atau berpotensi membahayakan data pribadi atau keamanan gadget, jangan sampai terjebak.

Dengan mengetahui informasti dan tips mencegah penipuan berkedok asuransi itu diharapkan kamu bisa lebih jeli dan terhindar dari modus penipuan yang bisa merugikan ya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ANN)

Taipei: Seorang relawan kedua asal Taiwan, yang berperang bersama pasukan Ukraina dalam menghalau invasi Rusia, dilaporkan tewas dalam pertempuran. Kementerian Luar Negeri Taiwan mengatakan, pria itu merupakan bagian dari sebuah legiun khusus militer Ukraina yang terdiri dari jajaran relawan asing.

“Kami menyampaikan belasungkawa kepada keluarga,” kata Kemenlu Taiwan, dikutip dari Channel News Asia, Minggu, 3 November 2024.

Pihak kementerian mengatakan bahwa keluarga relawan tidak ingin identitasnya diketahui publik.
Kemenlu Taiwan menerima laporan kematian pria itu pada Sabtu kemarin, dan kantor perwakilan Taiwan di Polandia memverifikasinya dengan Legiun Internasional Ukraina. Tidak ada rincian lain yang dirilis.

Pada awal invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky secara terbuka mengundang warga asing ke negaranya untuk bergabung dengan "legiun internasional" yang akan bertempur berdampingan dengan Ukraina melawan Rusia.

Media Taiwan mengidentifikasi relawan kedua itu sebagai Wu Chung-ta. Laporan media mengatakan, dia kembali ke Ukraina pada Juli setelah pulih dari cedera kaki.

Sebelum pergi untuk kedua kalinya, Wu mengatakan kepada media lokal bahwa pihak keluarga mendukung keputusannya berperang bersama Ukraina.

Anggota parlemen Taiwan, Puma Shen, yang merupakan anggota komite pertahanan parlemen, mengatakan, bahwa saat ini ada lima hingga enam warga Taiwan di Ukraina.

Sebelumnya pada November 2022, relawan pertama asal Taiwan dilaporkan tewas di medan perang Ukraina.

Baca juga: Pria Taiwan Tewas dalam Perang di Ukraina


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Reporter: Rashif Usman | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 0,91% atau 68,76 poin ke 7.505,26 pada akhir perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (1/11).

Dalam sepekan periode 28 Oktober-1 November 2024, IHSG mengakumulasi penurunan sebesar 2,46%.

Head Customer Literation and Education Kiwoom Sekuritas Indonesia, Oktavianus Audi mengatakan IHSG sepanjang pekan ini terkoreksi sebesar 2,46% ke level 7.505 dengan asing melakukan net sell sebesar Rp 3,15 triliun di seluruh perdagangan.

Ada beberapa sentimen yang membuat IHSG melemah, seperti respons atas kinerja emiten di kuartal III 2024 khususnya yang di bawah ekspektasi pasar dan sentimen pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) di tengah kenaikan harga komoditas emas.

Audi memperkirakan IHSG pada Senin (4/11) berpotensi terjadi teknikal rebound jika bertahan di atas area demand dalam rentang 7.450-7.515 yang terbentuk sejak akhir September 2024. Tercatat tekanan volume transaksi yang terus menurun di tengah koreksi yang terjadi. Indikator RSI berada di level terendah sejak Agustus 2024 dan MACD masih menunjukkan pelemahan tren.

Audi memproyeksikan rentang pergerakan IHSG (4/11) dalam level support 7.435 dan resistance 7.555.

"Pasar akan menantikan pemilu Presiden AS dan rilis kinerja emiten kuartal III 2024 masih akan menjadi sentimen penggerak IHSG," kata Audi kepada Kontan, Sabtu (2/11).

Analis Sinarmas Sekuritas Eddy Wijaya mengatakan bahwa pergerakan IHSG Senin (4/11) berpeluang berbalik arah atau teknikal rebound mengingat penurunan IHSG sudah cukup dalam sejak pekan ini.

Dirinya memproyeksikan IHSG besok bergerak di rentang 7.485-7.583.

Sentimen pendukung IHSG besok berasal dari rilis Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang diperkirakan akan bergerak stabil di kisaran 5,00% sampai 5,05%.

"Ini bisa menjadi katalis positif bagi pergerakan IHSG," ucap Eddy kepada Kontan, Jumat (1/11).

Eddy merekomendasikan untuk mencermati saham PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) dengan target harga Rp 3.830-Rp 3.950 per saham, saham PT Mark Dynamics Indonesia Tbk (MARK) pada target harga Rp 1.210-1.340 per saham dan PT Timah Tbk (TINS) di target harga Rp 1.400-Rp 1.465 per saham.

Sementara itu, Audi merekomendasikan sejumlah saham untuk perdagangan Senin (4/11), antara lain:

1. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI)

Rekomendasi: Buy on weakness
Support: Rp 5.100
Resistance: Rp 5.550

2. PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG)

Rekomendasi: Buy on break Rp 2.440
Support: Rp 2.260
Resistance: Rp 2.720

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah sedang merancang insentif ke industri padat karya dalam bentuk kredit investasi. Dalam konteks ini, Himpunan Bank Milik Negara alias Himbara akan turun tangan.

Belakangan, industri padat karya mendapatkan banyak sorotan terutama usai raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) alias Sritex dinyatakan bangkrut. Sebelumnya, bahkan sudah terjadi PHK massal di industri padat karya.

"Pemerintah juga membuat insentif khusus khusus padat karya, terutama untuk revitalisasi permesinan, sedang disiapkan scheme [skema] untuk kredit investasi," jelas Airlangga usai rapat koordinasi terbatas di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Dia mengaku belum bisa memberi penjelasan detail skema kredit investasi yang disebutnya. Airlangga hanya mengungkapkan, ketentuan teknis akan dibahas antara Kementerian Keuangan dan perbankan Himbara.

Mantan ketua umum Partai Golkar ini mengklaim, pemerintah ingin agar industri padat karya dalam negeri bisa lebih kompetitif namun sekaligus terlindungi. Terkait itu, sambungnya, kementerian/lembaga terkait akan membuat aturan teknis.

"Langkah-langkah perlindungan, baik dari Kemenperin, Kemendag, dalam bentuk safeguard. Jadi, beberapa safeguard yang sudah jatuh tempo ini kita akan lanjutkan," kata Airlangga.

Sebagai informasi, Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) No. 34/2011 menjelaskan bahwa safeguard atau tindakan pengamanan perdagangan merupakan tindakan yang diambil pemerintah untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman merugikan serius yang diderita oleh industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan jumlah barang impor.

Beberapa waktu lalu, pemerintah sudah memperpanjang kebijakan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) terhadap impor produk kain, karpet, dan tekstil penutup lainnya selama 3 tahun melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/2024 dan PMK 49/2024.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menjelaskan pertumbuhan subsektor tekstil dan produk tekstil (TPT) belum kembali ke level prapandemi karena permintaan pasar domestik dan ekspor yang menurun. Saat yang sama industri tekstil makin kompetitifnya dengan negara luar.

Oleh sebab itu, Febrio menyatakan serapan tenaga kerja di sektor TPT menurun dari 3,98 juta pada 2023 menjadi 3,87 juta pada 2024. Secara bersamaan, industri TPT Indonesia juga menghadapi tantangan di dalam negeri akibat meningkatnya impor terutama dari China.

"Pemerintah terus memantau situasi ini dan memberikan solusi untuk mendorong pemulihan kinerja fundamental industri TPT dalam jangka panjang," ujar Febrio, Kamis (8/8/2024).

Awan Mendung Industri Padat Karya

Adapun, nasib nahas industri padat karya tampak semakin nyata semakin nyata usai PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) alias Sritex resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang pekan lalu. Padahal, Sritex merupakan perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara.

Tak hanya itu, belakangan juga terjadi gelombang PHK di industri padat karya. BPJS Ketenagakerjaan misalnya, yang mengungkapkan sebanyak 46.001 peserta dari sektor industri pakaian jadi dan tekstil tercatat tidak lagi menjadi peserta akibat adanya PHK massal.

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR pada Selasa (2/7/2024), Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menyampaikan peserta aktif di beberapa sektor seperti industri pakaian jadi dan tekstil dalam tren menurun sejak Januari 2023 hingga Mei 2024.

Dalam paparan yang disampaikan Anggoro, peserta aktif di sektor industri pakaian jadi turun 4,27% sejak Januari 2023 hingga Mei 2024 atau berkurang 24.996 peserta selama periode tersebut.

Dengan adanya pengurangan tersebut, peserta aktif dari sektor ini tercatat sebanyak 559.869 peserta menurut data Mei 2024 dari sebelumnya 584.865 peserta di Januari 2023.

Perbesar

IDXChannel - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memastikan Permendag Nomor 8 tahun 2024 justru melindungi industri tekstil. Pernyataan ini menjawab tudingan sejumlah pihak, termasuk Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), Iwan S Lukminto yang menyebut aturan itu menyengsarakan pelaku usaha tekstil.

"Kita sudah klarifikasi kalau Permendag 8 itu sebenarnya melindungi industri tekstil," kata Budi saat ditemui di Hotel Four Seasons, Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Budi menyebut aturan impor tekstil dan pakaian tekstil (TPT) itu telah dibuat dengan pertimbangan teknis (pertek). Demikian juga kuota impor pakaian jadi, yang diatur oleh peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 7 tahun 2024.

Mendag menyebut impor TPT juga dikenakan bea masuk pengamanan perdagangan.

"Per meter sekian ribu (pengamanan perdagangan). Pakaian jadi juga dikenakan bea masuk pengamanan perdagangan," kata dia.

Sebelumnya Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL), Iwan S Lukminto, mengatakan keterpurukan perusahaan tak terlepas dari Permendag 8 Nomor 2024.

"Jadi begini, Permendag 8 itu masalah klasik yang sudah tahu ya semuanya. Lihat saja pelaku industri tekstil ini banyak yang kena, banyak yang terdisrupsi yang dalam sampai ada yang tutup," kata Iwan di Kantor Kemenperin, Jakarta, Senin (28/10/2024).

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan pemerintah menerapkan kebijakan penghapusan buku dan tagihan untuk kredit bermasalah di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kebijakan ini bertujuan agar petani dan nelayan yang memiliki catatan kredit bermasalah tetap dapat mengakses bantuan dan fasilitas perbankan.

"Jika tidak ada kebijakan hapus buku dan hapus tagih, masyarakat, petani, dan nelayan dengan kredit bermasalah akan tercatat di database Kementerian Keuangan, sehingga mereka tidak bisa lagi mendapatkan fasilitas perbankan," kata Airlangga dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

"Kebijakan ini, dalam tanda petik, semacam moratorium bagi mereka yang pernah mengalami masalah kredit," tambahnya.

Kebijakan ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), dengan dukungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sedang menyusun payung hukum untuk pelaksanaannya.

OJK sendiri menyatakan siap mendukung kebijakan ini, yang diharapkan dapat meningkatkan akses perbankan bagi UMKM.

Airlangga menjelaskan, saat ini pemerintah masih merumuskan aturan hukum yang lebih rinci untuk kebijakan ini.

"Tujuannya murni untuk mendukung UMKM. Jumlah kasusnya cukup besar, sehingga penting bagi mereka mendapatkan penghapusan buku, namun tanpa menghapuskan tagihannya. Prosesnya masih berjalan dan diharapkan segera selesai," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyatakan bahwa OJK telah terlibat dalam serangkaian pembahasan terkait penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang akan mengatur teknis kebijakan ini.

"OJK mendukung kebijakan ini karena akses pembiayaan bagi UMKM sangat penting untuk ketahanan ekonomi. Dengan adanya RPP, semoga rencana penghapusan buku dan tagih kredit ini bisa semakin jelas dan bermanfaat," ungkap Dian.

Kebijakan hapus buku dan hapus tagih diharapkan dapat membantu UMKM, petani, dan nelayan yang membutuhkan akses perbankan tanpa terkendala oleh riwayat kredit bermasalah.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Hingga saat ini pemerintah belum memutuskan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun 2025.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa kenaikan tarif PPN tersebut masih dibahas oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"PPN masih dibahas dengan Kementerian Keuangan. Jadi itu kita masih akan ada pembahasan," ujar Airlangga dalam Konferensi Pers di Jakarta, Minggu (3/11).

Untuk diketahui, sejatinya pemerintah hanya memiliki dua bulan lagi untuk memutuskan kebijakan penyesuaian tarif PPN tersebut.

Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), kenaikan tarif PPN dari yang berlaku saat ini 11% menjadi 12% dilakukan paling lambat pada 1 Januari 2025.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Dwiyanto Soeparno meminta presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menunda kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025.

Hal tersebut bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat yang saat ini tidak baik-baik saja.

"Kami sendiri dari fraksi PAN akan meminta kepada pemerintah untuk mengkaji ulang kalau bisa menundanya. Saya kira kita akan sepakatlah terkait hal ini," ujar Eddy kepada awak media di Kompleks Parlemen, belum lama ini.

JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) Indonesia Anindya Bakrie menilai keinginan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS merupakan salah satu upaya untuk menghindari middle income trap. Keterlibatan dengan BRICS juga merupakan pengejawantahan kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif.

Anindya mengatakan hal tersebut seusai hadir dalam acara Kadin Indonesia Reception Dinner: Strengtening Indonesia's Diplomacy through Global Partnership and Collaboration, di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, pada Jumat (1/11/2024) malam.

Menurut Anindya, ada kesamaan dari negara-negara anggota BRICS yakni saling berupaya untuk menghindari middle income trap, yang mayoritas menjadi tantangan negara-negara berkembang. Anindya menambahkan, ada kesamaan semangat dari negara-negara BRICS, yakni berupaya membangun dari negara berkembang untuk menjadi negara maju. "Jadi paling tidak kita bisa lihat kesamaannya adalah bagaimana bisa avoid middle income trap," kata Anindya.

Anindya menyadari bahwa sikap Indonesia sebelumnya yang sudah mengajukan keanggotaan ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), dipandang sebagai bentuk aliansi terhadap salah satu kubu ekonomi dunia. Namun, tegas dia, Indonesia sejatinya adalah aktif di semua kubu karena kebijakan luar negeri yang bebas aktif.

"Tapi memang banyak yang melihat karena anggota BRICS itu siapa, mereka mengasosiasikan kita beraliansi dengan salah satu kubu. Tapi tidak benar, karena Indonesia itu secara konstitusi kan bebas aktif, dan secara bisnis kita berbisnis dengan siapa saja," terangnya.

Sebelumnya, Anindya juga menjelaskan bahwa meski wacana untuk bergabung dengan BRICS tengah mengemuka, Indonesia tetap aktif dalam keanggotaannya di APEC, G20, IPAF (Indo-Pacific Economic Framework) dan tengah dalam proses aksesi ke OECD.

Menurut Anindya, peran aktif Indonesia tersebut penting untuk mendulang investasi dan membuka pasar perdagangan internasional yang seluas-luasnya. "Saya rasa kita lihat yang paling penting adalah begini ya, Indonesia ini untuk berkembang membutuhkan satu, investasi, dan kedua, pasar yang luas untuk perdagangan," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai ada oknum yang mencoba mengendalikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait fasilitas jet pribadi anak Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, yang dikatakan bukan gratifikasi.

Menurutnya, hukum harus berkeadilan dan tidak bisa tebang pilih meskipun Kaesang merupakan anak Jokowi. Dia menegaskan hal tersebut bakal menjadi catatan bagi rakyat.

Dia melanjutkan bahwa seharusnya pihak-pihak tersebut tidak boleh melakukan tindakan dengan tidak adil hanya karena melihat latar belakang Kaesang sebagai anak dari mantan Kepala Negara, bukan rakyat biasa dalam perkara gratifikasi tersebut.

“Hukum itu harus berkeadilan. Rakyat akan mencatat itu ketika negara yang seharusnya berbasis hukum ternyata menjadi negara kekuasaan,” katanya dalam keterangan resmi, Minggu (3/11/2024).

Hasto mengatakan penegakan hukum tidak boleh melihat latar belakang keluarga meskipun hal tersebut menyangkut anak seorang presiden yang sedang menjabat.

Dia mengaskan persoalan gratifikasi penerimaan fasilitas jet pribadi yang menyangkut anak presiden tersebut merupakan hal serius.

“Ini akan menjadi problem yang serius, yang membuat kita sebagai bangsa akan terpuruk,” imbuhnya.

Hasto lantas meminta pemberi fasilitas jet pribadi membuka penerbangan ke Amerika Serikat (AS) dengan harga Rp 90 juta untuk digunakan rakyat.

Menurutnya, fasilitas tersebut merupakan gratifikasi apabila penyedia tidak bisa memberikan hal yang sama kepada anak muda rakyat Indonesia lainnya.

“Kalau begitu yang bersangkutan harus memberikan kesempatan yang sama untuk rakyat bisa ke AS dengan private jet seharga Rp 90 juta,” katanya.

Hasto mengatakan tindakan Kaesang bisa dianggap gratifikasi apabila pemberi fasilitas tak bisa menyediakan hal tersebut untuk rakyat yang dianggap setara dengan kedudukan Kaesang.

“Sekiranya yang pemilik pesawat itu tidak mampu, ya dia [Kaesang] telah melakukan tindak pidana gratifikasi,” pungkas Hasto.

Reporter: Amalia Nur Fitri | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengamat penerbangan Alvin Lie menyatakan bahwa kerugian yang membengkak dan membelit beberapa maskapai penerbangan dalam negeri disebabkan oleh banyak hal.

Alvin memaparkan bahwa periode kuartal III biasanya juga diketahui sebagai masa low season masa penerbangan atau trafik rendah. Pada periode ini, juga tidak ada libur panjang dan libur sekolah.

"Selain beberapa faktor lain, pada periode kuartal III di Indonesia memang biasanya low season. Tidak ada libur panjang dan libur sekolah. Jumlah traffic selalu rendah," jelas Alvin saat dihubungi oleh Kontan, Minggu (3/11).

Alvin lebih jauh menjabarkan bahwa kerugian yang membelit maskapai penerbangan juga masih disebabkan oleh fixed cost yang tidak dapat diturunkan, sedangkan penghasilan yang diterima tidak menutupi biaya operasional.

Alvin juga memaparkan bahwa ketiadaan revisi Tarif Batas Atas (TBA) dan Tarif Batas Bawah (TBB) sejak 2019 turut menyumbang beban yang bertambah bagi maskapai pesawat penerbangan.

"Hal tersebut yang pada akhirnya berdampak pada kinerja keuangan," ujarnya.

Senada, Indonesia National Air Carriers Association (INACA) juga menyebutkan beberapa penyebab kerugian yang dialami oleh maskapai penerbangan dalam negeri.

"Simpelnya, pendapatan tidak menutupi biaya dan pengeluaran. Kalau mau, pemerintah naikkan tarif batas atas (TBA). Kerugian yang mendera maskapai penerbangan akan berdampak turunnya permintaan (demand) yang mempengaruhi load factor," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) INACA Bayu Sutanto.

Dia melanjutkan, untuk mempertahankan bisnis para maskapai penerbangan memilih untuk terbang di rute-rute yang biayanya dapat ditanggung. Tak hanya itu, maskapai penerbangan juga melakukan ekspansi ke rute-rute luar negeri.

BANDARLAMPUNG, iNews.id - Dua pemuda berinisial LF (18) dan ND (21) di Kota Bandarlampung ditangkap polisi lantaran diduga terlibat kasus pemerkosaan terhadap seorang gadis.

Korban berinisial D (14) tersebut diduga mengalami pemerkosaan sejak sekolah dasar (SD) hingga SMP.

Kapolsek Sukarame Kompol M Rohmawan mengatakan, kedua warga Way Huwi Lampung Selatan itu ditangkap di lokasi berbeda di Bandarlampung pada Selasa (29/10/2024). 

"Pelaku LT ditangkap di Embung Itera. Setelah dilakukan pengembangan, petugas kemudian menangkap ND di Korpri, Bandarlampung," ujar Rohmawan, Sabtu (2/11/2024).

Rohmawan menyebutkan, pelaku melakukan perbuatan asusila sejak korban D berusia 12 tahun atau duduk di bangku kelas 6 SD. 

"Jadi untuk korban itu sejak SD kelas 6 umurnya 12 tahun, dilakukan pelecehan selama 2 tahun atau hingga korban SMP kelas 2 atau 14 tahun," kata dia.

Rohmawan menuturkan, kasus tersebut terbongkar berawal saat bibi korban menemukan surat di dekat pintu depan rumah korban.

"Surat itu dituliskan oleh pelaku. Surat itu kemudian ditanyakan kepada korban, ternyata korban mengaku dan langsung melaporkan kepada pihak kepolisian," ungkapnya. 

Kapolsek menjelaskan, pelaku mengancam korban akan menyebarkan video kepada orang lain jika membocorkan kejadian tersebut.

"Pelaku memvideokan aksi bejatnya. Jadi video ini sebagai alat, jika tidak mengikuti permintaan akan viralkan," ujarnya. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan, lanjut Rohmawan, pelaku mengaku kenal dengan korban saat keduanya bertemu di salah satu warung.

"Korban dan pelaku kenal ditempat warung yang ada wi-fi gratis, kenalnya di situ. Untuk orang tua korban tuna rungu bapak dan ibunya. Peran masing masing pelaku, LT ini yang mempunyai video asusila. Sedangkan ND ini teman SD-nya pelaku Latif," ujar Kapolsek. 

Atas perbuatannya, pelaku LT dijerat dengan Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang No 17 tahun 2016 dengan ancaman 15 tahun. Sedangkan ND dijerat Pasal 81 ayat 2 UU No 17 tahun 2016 ancaman 8 tahun.

Editor: Kastolani Marzuki