Jakarta -

Sebanyak puluhan gedung sekolah di Jakarta bakal direhabilitasi oleh PT Hutama Karya (Persero). BUMN tersebut terpilih menjadi pelaksana proyek setelah meneken kerja sama pada Jumat (28/6).

EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Adjib Al Hakim mengatakan bahwa proyek itu mempunyai nilai Rp 262 miliar. Pengerjaan perbaikan secara menyeluruh dilakukan pada bangunan sekolah dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik, aman, dan nyaman guna mendukung kegiatan belajar mengajar di dalam maupun di luar kelas bagi para siswa.

"Hutama Karya akan merehabilitasi sekolah pada enam lokasi di wilayah Jakarta Pusat yang terdiri dari SDN Kampung Bali 01; SDN Pasar Baru 01/03/05 dan TK Negeri Sawah Besar 01; SDN Duri Pulo 01/02/03/04/05/10; SDN Karang Anyar 01/02/05/06/08; SDN Cikini 01,02 dan USB SMA; serta KBN Cempaka Baru dan PKBM 29 Cempaka Baru," ujar Adjib dalam keterangan tertulis, Rabu (10/6/2024).

Adjib menjelaskan, bahwa proyek rehab total gedung sekolah mencakup pembangunan kembali dari tahap awal yaitu dari pemancangan pondasi, hingga penyelesaian akhir dengan standar yang lebih baik. Hal tersebut dilakukan karena kondisi bangunan sekolah eksisting sudah berusia puluhan tahun. Di sisi lain, kapasitas daya tampung sekolah tidak lagi memadai untuk memenuhi kebutuhan jumlah peserta didik yang terus meningkat sehingga kegiatan belajar mengajar kurang optimal.

"Jika dibandingkan dengan bangunan gedung sekolah sebelumnya, rancangan gedung baru ini nantinya memiliki jumlah lantai dan luas bangunan yang lebih besar, serta dilengkapi dengan fasilitas penunjang lainnya," jelas Adjib.

Proyek tersebut digarap lewat skema kerja sama operasi (KSO) antara Hutama Karya dengan PT Bumi Karsa (KSO HK-Bumi Karsa). Hutama Karya memegang porsi 70% sementara Bumi Karsa 30%. Proyek bakal dikerjakan selama 194 hari kalender serta ditargetkan selesai pada Januari 2025.

utama Karya juga berbagai aspek penting seperti pekerjaan struktur, arsitektur, Mechanical, Electrical and Plumbing (MEP). Selain itu, juga melakukan pembangunan lanskap yang meliputi penataan area hijau dan fasilitas luar ruangan lainnya untuk menciptakan lingkungan yang fungsional.

Dalam menyelesaikan proyek sesuai target, sejumlah strategi penyelesaian disiapkan oleh KSO HK-Bumi Karya di antaranya memastikan ketersediaan material, melakukan pembagian shift kerja secara proporsional, melaksanakan kontrol kualitas pekerjaan sesuai dengan Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) yang telah dibuat, serta melakukan koordinasi kepada masyarakat setempat terhadap aktivitas proyek di sekitar pemukiman mereka.

"Dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang berkualitas dan memadai, kami juga memastikan bahwa pada proses pembangunannya senantiasa memperhatikan aspek keamanan bagi semua pihak yang terlibat serta lingkungan sekitar proyek," pungkas Adjib.

(ara/ara)

Bangkok -

EV Primus Co., Ltd, sebagai distributor tunggal kendaraan listrik Wuling di Thailand resmi meluncurkan mobil listrik Wuling BinguoEV. Harga mobil listrik Wuling itu di Thailand jauh lebih murah dibanding di Indonesia.

Wuling Thailand membuka pemesanan BinguoEV dengan harga khusus perkenalan. Mobil listrik itu dijual mulai dari 419.000 baht atau setara Rp 186,9 jutaan (kurs 1 baht=Rp 446,25).

"Dalam persaingan harga yang ketat saat ini, meski krisis, namun juga merupakan peluang tersendiri. Saat ini, mobil listrik dengan kisaran harga 500.000 baht (Rp 200 jutaan) banyak diminati konsumen. Namun saya menghormati persaingan harga ini, namun saya pasti tidak akan ikut perang harga karena konsumenlah yang akan menentukan nilai dan kepuasan desain Wuling. Namun satu hal yang bisa saya katakan adalah harga yang kami tawarkan hari ini adalah harga terbaik yang kami tawarkan kepada konsumen sejak hari pertama," kata Chief Executive Officer EV Primus Co., Ltd. Pitiya Thanadumrongsak dikutip dari siaran persnya.

Wuling Bingo EV dirancang untuk memenuhi gaya hidup generasi baru. Dengan desain eksterior yang unik, gaya retro-klasik, dan interior yang luas, mobil listrik ini disebut menyediakan tempat duduk yang nyaman untuk keluarga dengan lebih dari 15 kompartemen penyimpanan serbaguna dan kompartemen bagasi belakang yang besar bergaya Deep Sunk.

Wuling BinguoEV hadir dengan tenaga motor listrik maksimum 50 kW atau 68 tenaga kuda, torsi maksimum 150 Nm, dan kecepatan tertinggi 120 km/jam. Mobil ini menggunakan baterai lithium-ion 31,9 kWh yang mampu berlari sejauh 333 km dalam sekali pengisian penuh. Mendukung pengisian daya AC 6,6 kW dan pengisian DC kW (pada model DC), serta kompartemen bagasi belakang yang besar hingga 790 liter saat kursi dilipat, memberikan kenyamanan bagi pengguna segala usia.

Wuling Bingo EV hadir dengan desain eksterior cantik berdasarkan konsep Timeless Retro Design yang memadukan modernitas dan klasisisme secara sempurna. Tampil menonjol dengan dekorasi lampu depan dan lampu belakang LED X-Shaped serta desain velg terbaru. Ada 3 warna klasik yang bisa dipilih: Milk Tea, Galaxy Blue, dan Mousse Green.

Di Thailand, Wuling BinguoEV ditawarkan dengan dua model, yaitu BinguoEV AC seharga 419.000 baht (Rp 186,9 jutaan) dan BinguoEV DC seharga 449.000 baht atau setara Rp 200 jutaan. Harga itu merupakan harga pengenalan di Thailand. Harganya jauh lebih murah dibanding Wuling BinguoEV di Indonesia yang dijual Rp 317-372 juta setelah dapat insentif pajak.

Pitiya mengatakan, harga peluncuran Wuling Bingo EV kali ini hanya untuk 1.000 pelanggan pertama yang memesan. Perusahaan menargetkan penjualan Wuling Bingo EV sebanyak 2.000 unit pada tahun ini.

(rgr/dry)

Jakarta: Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan pemerintah fokus memberikan dukungan kepada petani lokal sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas demi tercipta kemandirian pangan dalam negeri yang berkelanjutan.

"Keberpihakan pada petani dan peningkatan produktivitas pangan dalam negeri merupakan dua aspek yang menjadi perhatian Pemerintah dalam kerangka membangun kemandirian pangan," kata Arief dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024.

Arief menyampaikan hal itu di sela menghadiri penandatanganan nota kesepahaman antara Perum Bulog dan PT Pupuk Indonesia sebagai upaya mewujudkan ekosistem budi daya pertanian ideal.
Penandatanganan nota kesepahaman antara Direktur Utama (Dirut) Bulog Bayu Krisnamurthi dan Dirut Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi terkait dengan optimalisasi produktivitas pertanian dan pembelian hasil panen melalui program Makmur (Mari Kita Majukan Usaha Rakyat).

Ia mengapresiasi kolaborasi yang terbangun antara Bulog dan Pupuk Indonesia. Kolaborasi yang baik itu akan menghadirkan ekosistem pangan yang terintegrasi dengan bertumpu pada produksi pangan dalam negeri.

Menurut Arief, Bulog mencari pemasok beras dari dalam negeri, sementara Pupuk Indonesia melalui program Makmur ini menjadi standby buyer. "Jadi, kami dorong sepenuhnya karena ini bentuk komitmen kami untuk membangun kemandirian pangan," ujarnya.

Pemerintah berkomitmen untuk mengintensifkan dukungannya terhadap sektor pertanian lokal guna mencapai swasembada pangan yang berkelanjutan. Dengan mengutamakan keberpihakan pada petani dan peningkatan produktivitas, dia berharap Indonesia dapat menciptakan sistem pangan yang lebih stabil dan mandiri dalam jangka panjang.

Serap 100% produktivitas pertanian

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan pihaknya akan menyerap atau menjadi offtaker (pembeli) 100 persen dari program Makmur.

Bayu mengemukakan pendapatan petani menjadi aspek penting yang harus mendapat perhatian dalam mata rantai produksi pangan sehingga dengan kesiapan Bulog menyerap, pendapatan petani tetap terjaga.

"Dengan kesepahaman ini, Bulog siap menjadi offtaker untuk 100 persen produk dari program Makmur. Kami sangat nyaman bekerja sama dengan Pupuk Indonesia sebagai saudara sesama BUMN sehingga kerja sama ini merupakan suatu hal yang sangat baik," ujar Bayu.

Upaya tersebut, menurut dia, sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menekankan peran BUMN pangan sebagai offtaker hasil pertanian.

Dengan demikian, di satu sisi tetap menjaga semangat petani untuk berproduksi, di sisi lain mengoptimalkan peran BUMN pangan dalam stabilisasi pasokan dan harga pangan di tingkat konsumen.

Baca juga: Pupuk Indonesia Gandeng Bulog Serap Hasil Panen Petani Makmur

Genjot kesejahteraan petani

Program Makmur merupakan program yang diinisiasi Kementerian BUMN sejak 2021 berupa pendampingan intensif kepada petani dan budi daya pertanian berkelanjutan serta melibatkan rantai pasok dan didukung teknologi dengan target peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi berharap sinergi antar-BUMN dapat mendorong produktivitas petani serta meningkatkan kesejahteraan mereka melalui dukungan sarana pertanian dan skema penjualan yang lebih menguntungkan.

Dalam nota kesepahaman itu, kata Rahmad, mengatur peran Pupuk Indonesia, yakni dalam penyediaan sarana input pertanian komersial seperti pupuk, pestisida, dan pendampingan teknologi serta digitalisasi pertanian kepada petani binaan program Makmur.

"Lewat upaya ini, Pupuk Indonesia bersama-sama dengan Bulog bisa bekerja sama untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Kami memiliki masa depan yang cerah, tidak hanya untuk Pupuk Indonesia dan Bulog, tetapi untuk pertanian dan bangsa, negara Republik Indonesia," kata Rahmad.

(HUS)

BOGOR, KOMPAS.com - Seorang warga Bogor, Lulu Ramdhan (28), mengaku sempat lupa dengan adanya trotoar di Jalan Abdullah Bin Nuh, Kota Bogor. Sebab, di lokasi tersebut banyak pedagang kaki lima (PKL) yang mendirikan bangunan semipermanen.

"Saking sudah lamanya itu pedagang jualan di sana, saya enggak ingat kalau itu trotoar," ucap Lulu saat diwawancarai Kompas.com, Rabu (10/7/2024).

Bangunan PKL yang sudah berdiri sejak lama di trotoar, kini mengubah pandangan Lulu.

Padahal menurut Lulu, sudah seharusnya trotoar dapat digunakan sesuai dengan fungsinya, yaitu sebagai jalur aman bagi pejalan kaki.

Namun, keberadaan PKL yang semakin menjamur di area tersebut menyebabkan trotoar beralih fungsi menjadi lokasi usaha.

Jika terus dibiarkan, PKL merasa memiliki hak untuk terus berjualan di area yang seharusnya menjadi jalur aman bagi pejalan kaki.

Maka dari itu, perlu ada tindakan tegas dari pihak berwenang untuk menertibkan PKL yang menggunakan trotoar sebagai tempat berjualan.

“Harus ada penindakan, karena kalau didiamkan saja ya PKL ngerasa dia benar kalau trotoar itu jadi lapak dia berjualan,” ujarnya.

Menurut dia, keberadaan PKL di trotoar memang menjadi dilema tersendiri.

Di satu sisi, pedagang berjualan untuk mencari nafkah, namun di sisi lain, penggunaan trotoar yang tidak sesuai fungsinya merugikan pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya.

Lulu berharap Pemkot Bogor dapat memberikan solusi yang tepat atas permasalahan ini. Misalnya, dengan menyediakan lokasi alternatif yang layak bagi PKL untuk berjualan tanpa mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan pejalan kaki.

Penataan dan penindakan yang tegas dianggap Lulu bisa jadi langkah awal untuk mengatasi permasalahan ini.

“Sebaiknya segera direlokasi. Jangan sampai nanti ribut antara petugas sama PKL karena si pedagang merasa sudah lama berjualan di sana,” ujarnya.

Pengamatan Kompas.com di lokasi, Rabu (10/7/2024), di sepanjang trotoar dari arah Jalan Abdullah bin Nuh ke arah Jalan Sholeh Iskandar hampir dipenuhi PKL.

Bangunan bermaterial kayu digunakan para pedagang untuk membuka usaha, mulai dari warung kopi, rumah makan, penjual duplikat kunci, hingga menjual buah-buahan.

Bahkan, ada beberapa PKL yang sengaja membuat kursi dan meja dari bambu untuk digunakan pembeli saat makan di tempat.

Jika dilihat, tidak ada ruang untuk para pejalan kaki melintasi trotoar tersebut sehingga mau tak mau warga yang melintas terpaksa harus berjalan di bahu jalan.

Namun, bahu jalan pun digunakan para pemilik motor dan mobil untuk memarkirkan kendaraan mereka.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) enggan menanggapi putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasi eks Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate terkait korupsi pembangunan BTS 4G Komimfo.

Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejaksaan Agung (Kejagung) Harli Siregar mengungkap bahwa pihaknya belum bisa menanggapi putusan tersebut karena belum menerima pemberitahuan dari pengadilan.

"Nah, nanti ada pemberitahuan dari pengadilan ke kita, resminya. Baru itu bisa ditanggapi. Jadi, kita terima dulu dari pengadilan, bagaimana putusannya baru kita sampaikan ya," ujarnya saat dihubungi, Rabu (10/7/2024).

Kasus Johnny Plate sendiri sejak awal penuh dengan kontroversi. Ada pendapat yang menyebut bahwa kasus itu sarat dengan unsur politik. Tetapi pihak Kejaksaan Agung berkukuh bahwa penanganan kasus Johnny Plate adalah murni penegakan hukum.

Lantas, bagaimana perjalanan Johnny Plate hingga akhirnya dipidana atas kasus BTS 4G?

Berdasarkan catatan Dataindonesia.id, Johnny lahir dari pasangan Paulus Plate dan Theresia Pora di Ruteng, Nusa Tenggara Timur pada 10 September 1956. Ayahnya merupakan seorang perawat. Sementara, ibunya adalah guru Sekolah Dasar.

Johnny menyelesaikan sekolahnya di SDN Reo 1, Nusa Tenggara Timur pada 1969. Kemudian, dia melanjutkan pendidikannya ke SMP ST Piu XII Kisol pada 1972 dan SMAN 1 Ruteng Manggarai pada 1974.

Usai lulus SMA, Johnny menempuh pendidikan Taruna Akademi Ilmu Pelayaran Republik Indonesia hingga tahun 1981, lalu mengambil gelar sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta sejak 1981-1986.

Selanjutnya, Johnny berkarier sebagai pebisnis di sektor perkebunan dengan bekerja di PT Anugerah Group hingga 1996-1998. Dia juga ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Gajendra Adhi Sakti hingga tahun 1998-2000.

Tak hanya itu, Johnny juga sempat diberikan amanah menjadi Komisaris di sejumlah perusahaan yaitu PT PJB Power Service (2005-2011); Komisaris PT Mandosawu Putratama Sakti (2006-2019); Komisaris PT Aryan Indonesia (2007-2019); Direktur Utama Bina Palma Group (2006-2013).

Di samping itu, Plate juga melebarkan sayapnya dengan terjun ke dunia politik saat bergabung ke Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI). Dia sempat menjabat sebagai Ketua Mahkamah PKDI pada 2013.

Setahun setelahnya, Plate berpindah ke Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan menjabat sebagai Sekretaris Jenderal. Dia juga berhasil menduduki kursi DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Nusa Tenggara Timur wilayah 1 selama periode 2014-2019.

Pada periode kedua masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Plate dilantik sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) untuk masa jabatan 2019-2024.

Selama memimpin Kominfo, Plate meluncurkan program Makin Cakap Digital hingga memulai kebijakan terkait peralihan siaran televisi (TV) analog ke digital.

Namun di tengah perjalanannya sebagai Menkominfo, Plate telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus pembangunan BTS 4G serta infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kemkominfo periode 2020-2022 pada 17 Mei 2023.

Kasus tersebut telah merugikan keuangan negara mencapai yang mencapai Rp8,032 triliun. Dalam kasus ini, Plate selaku menteri dan pengguna anggaran telah menyalahgunakan kekuasaannya dalam proyek ini.

Adapun, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa eks Sekjen Nasdem ini melakukan tindakan memperkaya diri sendiri di proyek BTS 4G Kominfo sebesar Rp17,8 miliar.

Divonis 15 Tahun

Hakim Ketua Fahzal Hendri menyampaikan Plate terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan melanggar Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Johnny Gerard Plate dengan pidana penjara selama 15 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan," kata Fahzal di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (8/11/2023).

Adapun, jika tidak mampu membayar denda maka bisa diganti dengan hukuman penjara enam bulan. Berbeda dengan tuntutan JPU, uang pengganti yang dibebankan majelis hakim ke Plate turun menjadi Rp15,5 miliar.

Sebelumnya, JPU juga menyampaikan tuntutannya terhadap Johnny dengan 15 tahun hukuman pidana. Selain menuntut hukuman pidana, JPU juga meminta kepada majelis hakim agar Johnny Plate didenda sebesar Rp1 miliar.

"Menjatuhkan pidana pokok terhadap terdakwa Johnny Gerard Plate dengan pidana penjara selama 15 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan," ujar JPU di PN Jakarta Pusat, Rabu (25/10/2023).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menanggapi pernyataan Boeing yang mengaku bersalah atas kecelakaan pesawat Lion Air pada 2018 dan Ethiopian Airlines pada 2019.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan, Kemenhub menaruh perhatian serius atas pengakuan Boeing tersebut. Sebagai salah satu bentuknya, Kemenhub berkomitmen akan meningkatkan pengawasan kelayakan pesawat yang beroperasi di Indonesia.

"Kami akan terus meningkatkan pengawasan kelaikan pesawat udara, setelah adanya pengakuan bersalah dari Boeing, sebagai bagian dari keamanan penerbangan bagi masyarakat," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Selasa (9/7/2024) malam.

Selain itu, Kemenhub juga meminta produsen pesawat asal Amerika Serikat (AS) itu untuk segera mengembalikan kepercayaan publik yang telah menurun akibat sejumlah insiden yang dialami pesawat yang diproduksi Boeing.

"Kami mendorong Boeing untuk dapat secepatnya mengembalikan kepercayaan publik. Hal ini mengingat Boeing telah menghadapi krisis kepercayaan terkait catatan keselamatan, sejak dua kecelakaan yang melibatkan pesawat 737 Max pada 2018 insiden Lion Air Indonesia dan 2019 insiden Ethiopian Airlines," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Boeing mengaku bersalah dalam kecelakaan Lion Air 2018 dan Ethiopian Airlines pada 2019.

Dalam sebuah pernyataan, Boeing pada Senin (8/7/2024) mengeklaim telah mencapai kesepakatan dengan Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DoJ). Mereka mengaku bersalah dalam persekongkolan menipu AS dalam proses sertifikasi pesawat 737 MAX.

"Kami telah mencapai kesepakatan pada prinsipnya tentang persyaratan resolusi dengan Departemen Kehakiman, tunduk pada memorialisasi, dan persetujuan persyaratan tertentu," kata Boeing dalam sebuah pernyataan kepada AFP.

Kesepakatan ini terjadi setelah jaksa menyimpulkan raksasa penerbangan ini telah melanggar kesepakatan sebelumnya dalam menangani musibah yang menewaskan 346 orang di Ethiopia dan Indonesia.

Sumber-sumber mengatakan kepada AFP pekan lalu bahwa Boeing berada dalam tenggat waktu untuk menerima atau menolak proposal DoJ yang mengharuskannya mengaku bersalah atas penipuan selama sertifikasi pesawat MAX.

Masalah hukum terbaru Boeing dipicu oleh keputusan DoJ pada pertengahan Mei bahwa perusahaan tersebut mengabaikan perjanjian penuntutan yang ditangguhkan (DPA) tahun 2021 dengan tidak memenuhi persyaratan untuk meningkatkan program kepatuhan dan etika setelah kecelakaan MAX.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menanggapi pernyataan Boeing yang mengaku bersalah atas kecelakaan pesawat Lion Air pada 2018 dan Ethiopian Airlines pada 2019.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan, Kemenhub menaruh perhatian serius atas pengakuan Boeing tersebut. Sebagai sala satu bentuknya, Kemenhub berkomitmen akan meningkatkan pengawasan kelayakan pesawat yang beroperasi di Indonesia.

"Kami akan terus meningkatkan pengawasan kelaikan pesawat udara, setelah adanya pengakuan bersalah dari Boeing, sebagai bagian dari keamanan penerbangan bagi masyarakat," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Selasa (9/7/2024) malam.

Selain itu, Kemenhub juga meminta produsen pesawat asal Amerika Serikat (AS) itu untuk segera mengembalikan kepercayaan publik yang telah menurun akibat sejumlah insiden yang dialami pesawat yang diproduksi Boeing.

"Kami mendorong Boeing untuk dapat secepatnya mengembalikan kepercayaan publik. Hal ini mengingat Boeing telah menghadapi krisis kepercayaan terkait catatan keselamatan, sejak dua kecelakaan yang melibatkan pesawat 737 Max pada 2018 insiden Lion Air Indonesia dan 2019 insiden Ethiopian Airlines," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Boeing mengaku bersalah dalam kecelakaan Lion Air 2018 dan Ethiopian Airlines pada 2019.

Dalam sebuah pernyataan, Boeing pada Senin (8/7/2024) mengeklaim telah mencapai kesepakatan dengan Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DoJ). Mereka mengaku bersalah dalam persekongkolan menipu AS dalam proses sertifikasi pesawat 737 MAX.

"Kami telah mencapai kesepakatan pada prinsipnya tentang persyaratan resolusi dengan Departemen Kehakiman, tunduk pada memorialisasi, dan persetujuan persyaratan tertentu," kata Boeing dalam sebuah pernyataan kepada AFP.

Kesepakatan ini terjadi setelah jaksa menyimpulkan raksasa penerbangan ini telah melanggar kesepakatan sebelumnya dalam menangani musibah yang menewaskan 346 orang di Ethiopia dan Indonesia.

Sumber-sumber mengatakan kepada AFP pekan lalu bahwa Boeing berada dalam tenggat waktu untuk menerima atau menolak proposal DoJ yang mengharuskannya mengaku bersalah atas penipuan selama sertifikasi pesawat MAX.

Masalah hukum terbaru Boeing dipicu oleh keputusan DoJ pada pertengahan Mei bahwa perusahaan tersebut mengabaikan perjanjian penuntutan yang ditangguhkan (DPA) tahun 2021 dengan tidak memenuhi persyaratan untuk meningkatkan program kepatuhan dan etika setelah kecelakaan MAX.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) buka suara usai mencuat kabar PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo bakal melakukan divestasi atau melepas sebagian kepemilikan saham Jalan Tol Cibitung-Cilincing.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, Miftachul Munir menjelaskan hingga saat ini pihaknya belum melakukan koordinasi lanjutan dengan Pelindo mengenai hal itu.

"Kelihatannya belum ada isu sih, nanti saya coba konfirmasi sama BUJT nya," jelas Munir saat ditemui di Tol Cimanggis-Cibitung, Rabu (10/7/2024).

Munir menjelaskan, rencana Pelindo untuk melakukan divestasi Tol Cibitung-Cilincing menjadi sepenuhnya kewenangan BUJT. Dengan demikian, dalam tahap ini Kementerian PUPR belum mendapat informasi lanjutan mengenai hal tersebut.

Apabila rencana divedtasi tersebut telah mendapat kesepakatan internal, barulah BUJT bakal melaporkan hal itu ke Kementerian PUPR.

"Jadi mungkin mereka akan evaluasi ulang kajiannya seperti apa nanti di internal BUJT, nanti kita konfirmasi. Biasanya kan seperti itu gak perlu [minta izin PUPR], kalau tol sudah operasi, tak perlu meminta izin ke kementerian mereka hanya perlu melaporkan," jelasnya.

Namun demikian, Munir optimis bila divestasi Tol Cibitung-Cilincing itu benar bakal dilakukan, akan terdapat banyak pihak yang berminat.

"Banyak yang minat tol kita sih," pungkasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, Pelindo berencana melepas kepemilikan saham sebesar 65% di ruas tol Cibitung-Cilincing untuk mengurangi utang perseroan sebesar Rp8 triliun.

Direktur Utama Pelindo, Arif Suhartono menjelaskan, divestasi ini ditargetkan rampung pada tahun ini. Meski demikian, dirinya tidak menyebutkan siapa pihak yang akan membeli kepemilikan atas jalan tol tersebut.

"Divestasi jalan tol kami harapkan selesai 2024, sehingga nanti akan mengurangi utang sekitar Rp8 triliun," kata Arif dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR Di Kompleks Parlemen, Rabu (3/7/2024).

Adapun, ruas Jalan Tol Cibitung-Cilincing (JTCC) dibangun dan dioperasikan oleh PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways (PT CTP), yang dimiliki oleh PT Akses Pelabuhan Indonesia dan PT Menara Maritim Indonesia.

Kedua perusahaan tersebut berada di bawah anak usaha Pelindo, yakni PT Pelindo Solusi Logistik (SPSL).

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penanganan kasus Kresna Life Insurance masih berliku. Bos Kresna Life, Michael Stevan, terus melakukan perlawanan terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kini OJK tengah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan tingkat banidng yang dikeluarkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Sebelumnya, PTUN mengambulkan gugatan Michael Steven terhadap OJK untuk membatalkan sanksi pencabutan Kresna Life dan perintah tertulis yang dikeluarkan OJK terhadap bos perusahaan tersebut.

Cara main Michael Steven melakukan modusnya di Kresna Life semakin lama mulai terkuak ke permukaan. Pengamat Hukum Denny Indrayana mengatakan, Michael sengaja menempatkan dirinya sebagai pemilik manfaat terakhir atau ultimate beneficial owner PT Kresna Asset Management sebagai modus agar kejahatannya terlindungi.

Menurut Denny, ultimate beneficial owner merupakan modus lama bagi pelaku kejahatan agar namanya tidak terdeteksi dan sulit tertangkap.

“Tidak ada namanya di anggaran dasar pemegang saham merupakan modus lama. Memang beneficial owner mereka, tapi tidak mau muncul namanya supaya kalau melakukan kejahatan tidak terdeteksi atau tidak bisa ditangkap. Jadi yang ditangkap nanti namanya disitu supir, orang gak jelas atau office boy," tutur Denny dalam keterangannya, Rabu (10/7).

Berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, Michael Steven memang terbukti sebagai ultimate beneficial owner yang meskipun tidak tercantum dalam anggaran dasar. Ia telah melakukan serangkaian intervensi atas kontrak pengelolaan dana dari PT Kresna Asset Management untuk melakukan transaksi demi kepentingan grup Kresna sehingga merugikan konsumen.

Denny mengatakan, para ultimate beneficial owner tersebut bisa diseret. Sebab, ada Perpres atau aturan-aturan hukum yang menyatakan bahwa pemilik manfaat harus bertanggung jawab meski namanya tak tercantum di anggaran dasar perusahaan.

Sayangnya, PTUN dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) mengatakan bahwa nama Michael Steven tidak ada di anggaran dasar sehingga dia tidak bertanggung jawab.

Menurut Denny, majelis hakim tersebut keliru karena salah satu modus menghilangkan jejak dan tanggung jawab justru dengan tidak mencantumkan nama. Apalagi terbuti jelas dohas hasil penyeldikan OJK bahwa Michael Steven yang mengatur, mengintervensi investasi saham di mana, modal ditanam ke anak-anak perusahaan afiliasi.

Lebih jauh, Denny melihat kasus Michael Steven terbilang aneh, karena meski sudah jadi tersangka dan buronan Bareskrim Polri tetapi bisa memenangkan gugatan dan banding terhadap OJK.

"Aneh bin ajaib buron bisa menang dan diberikan hak untuk mengajukan gugatan mengajukan banding. Dalam konsep yang normal, buron itu dikurangi hak-hak hukumnya. Dia sepertinya tidak berani menghadapi hukum pidana, makanya dia gugat perdata padahal yang dirugikan banyak kepentingan. OJK sudah melindungi kepentingan masyarakat malah dikalahkan oleh buron," tuturnya.

Denny menambahkan, dalam UU pencucian uang sebetulnya sudah ada soal pembatasan hak hukum bagi buronan dan Mahkamah Agung juga melarang buronan mengajukan praperadilan. Bahkan dalam konsep-konsep di negara maju dan negara umumnya bahwa seseorang yang mau mengambil langkah hukum mereka harus taat hukum.

Denny menambahkan, langkah OJK menjatuhi sanksi denda sebesar Rp 5,7 miliar dan larangan sebagai pemegang saham, pengurus, dan/atau pegawai di Lembaga Jasa Keuangan bidang Pasar Modal kepad Michael Steven selama lima tahun sudah tepat. "Itu sudah tepat dan seharusnya sudah bisa mengarah pidana dan memang sudah menjadi tersangka kan yang bersangkutan.” pungkasnya.

Wali Kota Solo sekaligus Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka terlihat hadir di Rakernas APAKSI yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC). Gibran yang memakai kemeja putih dan jas berwarna putih disambut oleh peserta yang berebutan memintanya foto bersama.

Kedatangan Gibran tidak lama setelah Presiden Jokowi meninggalkan lokasi untuk kembali ke Istana Kepresidenan Jakarta.

Gibran mengaku kedatangannya karena diundang Ketua APKASI, Sutan Riska Tuanku Kerajaan.

"Diundang oleh Ketua APKASI," kata Gibran singkat, Rabu (10/7).

Gibran juga tidak menjawab sudah mampir ke stand kabupaten mana saja. Gibran memang terlihat sempat berkeliling mengunjungi sejumlah stand yang memamerkan produk-produk daerah.

Putra sulung Presiden Jokowi itu juga sempat ditanya sejumlah isu seperti persiapan HUT RI 17 Agustus mendatang di IKN dan Pilkada 2024. Namun, Gibran enggan memberikan jawaban.

"Makasih, ya," pungkas Gibran.

JAKARTA, investor.id – Memulai dari konten kreator, Fahmi Adimara mengembangkan bisnis kopi, menggerakkan komunitas lokal, serta mempromosikan destinasi wisata alam dan adventure di Jawa Timur.

“Saya memulai karier dengan membuat konten ulasan tempat wisata dan kuliner di Sidoarjo,” cerita Fahmi yang dikenal sebagai influencer travel dan content creator di panggung utama Indonesia Outdoor Festival (Indofest) 2024, pada Sabtu (6/7/2024).

Keahliannya menghasilkan konten yang menarik tidak hanya mendapatkan pengikut setia di kalangan pecinta traveling, adventure, dan kuliner, tetapi juga memikat perhatian Google. “Tahun 2017 saya diundang ke Google Local Guides Summit di San Francisco,” ungkap Fahmi.

Dari konten kreator tempat wisata dan kuliner, Fahmi kemudian menggabungkan kecintaannya pada kopi dengan kewirausahaan, sehingga menciptakan INDISCHE 1931 Coffee & Roastery. “Kedai kopi ini tidak hanya menjadi tempat favorit bagi para penggemar kopi di Jawa Timur, tetapi juga menjadi pusat kolaborasi bagi komunitas lokal sekitar Surabaya dan Sidoarjo,” ujar Fahmi bangga.

Keberhasilannya tersebut membawa Fahmi meraih peringkat ketiga dalam kompetisi Djarum Superadventure Superpreneur 2021. Selain mengelola kedai kopi, Fahmi aktif di berbagai komunitas lokal di Jawa Timur dan Indonesia. Dia sering mengadakan festival, pelatihan, dan workshop tentang kopi dan kewirausahaan untuk menginspirasi generasi muda dan mengembangkan potensi mereka.

Beberapa event ekonomi kreatif yang diinisiasi oleh Fahmi dengan tim seperti Creative Meeting Indonesia, INDISCHE Coffee Festival, BODRIE Coffee Festival, East Java Coffee Festival, Cozmeed Coffee Camp, East Java Coffee Camp, dan media berbagi informasi Indonesia Coffee Guides.

Prestasi terbaru Fahmi adalah ketika terpilih sebagai salah satu dari tujuh realme Fans dari 15 juta penggemar realme di seluruh dunia pada Juli 2024.  Ini membawanya ke acara realme Global Launch di Milan, Italia.

“Di Milan, saya berkesempatan berbagi cerita kepada para creator realme global tentang perpaduan budaya lokal ‘cangkrukan’ Surabaya dengan teknologi terkini realme kepada audiens internasional. Ini tidak hanya memperluas pengetahuan tentang warisan budaya Indonesia, tetapi juga membuka peluang kolaborasi di panggung internasional,” papar Fahmi.

Di panggung Indofest 2024, cerita inspiratif Fahmi Adimara memberikan dorongan semangat bagi semua yang hadir untuk tidak pernah berhenti bermimpi dan berusaha mewujudkan impian mereka. Selain itu, ia juga membanggakan potensi lokal Indonesia di mata dunia, mengingatkan bahwa dengan kerja keras dan tekad yang kuat, siapa pun dapat mencapai kesuksesan dan memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitarnya.

Editor: Mardiana Makmun (mardiana.makmun@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Pinjaman online (pinjol) ilegal kian marak. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerima aduan sebanyak 8.213 terkait pinjol ilegal selama periode 1 Januari-30 Juni 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan berdasarkan data yang dimiliki Oleh Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI), pengaduan terkait pinjol ilegal periode 1 Januari hingga 30 Juni 2024 didominasi oleh rentang usia 26-35 tahun. Perempuan yang akrab disapa Kiki ini menyebut sebagian besar pelaku pinjol ilegal menggunakan server luar negeri.

"Pengaduan terkait pinjol ilegal periode 1 Januari-30 Juni 2024 didominasi oleh rentang usia 26-35 tahun. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, sebagian besar pelaku pinjol ilegal menggunakan server di luar negeri," kata Kiki dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (10/7/2024).

Lebih lanjut, Kiki menjelaskan hal tersebut dapat diketahui lantaran adanya kemiripan nama pinjol ilegal yang telah diblokir. Dalam waktu singkat, pinjol ilegal yang telah diblokir tersebut muncul kembali dengan identitas yang hanya sedikit mengalami perubahan, seperti penambahan huruf, tanda baca, maupun angka.

Dengan begitu, Kiki menilai indikasi tersebut menunjukkan kecenderungan pelaku melakukan kegiatan di luar wilayah Indonesia. Selain itu, pelaku juga lebih menggunakan rekening di luar negeri sehingga menghindari jangkauan otoritas di wilayah Indonesia.

"Indikasi tersebut menunjukkan kecenderungan bahwa pelaku melakukan kegiatan di luar wilayah Indonesia dan cenderung menggunakan rekening di luar negeri sehingga menghindari jangkauan otoritas di wilayah Indonesia," jelasnya.

Melansir dari Antara, sebagai langkah untuk menindak entitas keuangan ilegal, OJK telah mengambil sejumlah tindakan, seperti OJK mengeluarkan 156 surat peringatan tertulis kepada 125 Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), 3 Surat Perintah kepada 3 PUJK, dan 25 Sanksi Denda kepada 25 PUJK. Langkah itu diambil pada periode 1 Januari hingga 27 Juni 2024.

Selain itu, sebanyak 137 PUJK telah melakukan penggantian kerugian konsumen atas 659 pengaduan dengan total kerugian mencapai Rp 100 miliar. Dia menyebut pihaknya akan memperketat pengawasan perilaku terhadap PUJK atau market conduct.

(kil/kil)