ekBis#1

RMK Energy Tbk (RMKE) Catat Penjualan Batubara 1,2 Juta Ton per Juni 2024

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT RMK Energy Tbk (RMKE) mencatatkan kenaikan penjualan batubara sekitar 6,5% menjadi 1,2 juta metrik ton pada Juni 2024. Perseroan telah mencapai target penjualan batubara tahun 2024 sebesar 34,1%.

Direktur Utama RMKE, Vincent Saputra mengatakan, pertumbuhan volume penjualan batubara ini ditopang oleh pertumbuhan produksi tambang in-house, PT Truba Bara Banyu Enim (TBBE) yang memproduksi 92,4 ribu metrik ton pada bulan Juni 2024. Dengan kenaikan bulanan sekitar 31,8% tersebut telah berhasil memenuhi target tahunan yang ditetapkannya sebesar 30,7%.

"Peningkatan volume produksi batubara pada bulan Juni ini didukung oleh kondisi cuaca yang mulai membaik pada kuartal kedua 2024," ujar Vincent dalam keterangan resmi, Rabu (8/7).

Menurutnya pada kuartal kedua tahun ini cuaca semakin ramah. Volume segmen penjualan batubara pada bulan Juni 2024 berlanjut meningkat signifikan. Dengan kinerja operasional yang membaik, kata Vincent ini juga akan berdampak positif bagi kinerja keuangan di kuartal kedua tahun ini.

Bukan hanya TBBE saja, produksi beberapa tambang di area Sumatera Selatan juga membaik sehingga volume muatan kapal tongkang RMKE juga mengalami peningkatan. Vincent Saputra mengatakan pada kuartal kedua tahun ini cuaca semakin ramah, volume segmen penjualan batubara pada bulan Juni 2024 berlanjut meningkat signifikan.

Selain itu, rencananya tahun ini RMKE juga akan mengembangkan usaha logistik batubara di luar area Sumatera Selatan dengan berkolaborasi bersama tambang-tambang baru.

"Dengan peluang ekspansi di luar Sumatra Selatan dan kolaborasi yang lebih banyak, kami semakin optimistis untuk dapat menjaga pertumbuhan kinerja operasional dan keuangan yang berkelanjutan,” pungkasnya.

Ketika Korban Fitnah Berdoa | Republika Online Mobile

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tatkala akan mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk berdakwah, Nabi Muhammad SAW berpesan kepadanya, "Takutlah kamu akan doa seorang yang dizalimi. Sebab, doa tersebut tidak ada penghalang (hijab) di antara dia dan Allah" (HR Bukhari dan Muslim).

Salah satu bentuk kezaliman adalah menebar fitnah. Memfitnah berarti melayangkan tuduhan kepada orang lain dengan keterangan palsu atau dusta secara sengaja. Tujuannya memberikan stigma atau kesan negatif sehingga wibawa dan reputasi orang yang menjadi sasaran fitnah jatuh, di hadapan pihak tertentu maupun mata publik.

Bentuk dan motif fitnah bisa bermacam-macam. Misalnya, playing victim, yaitu mengumumkan diri sendiri sebagai "korban" dengan motif mencari simpati atau dukungan publik. Pada saat yang sama, ia pun melemparkan tuduhan bahwa pihak lawanlah yang melakukan kejahatan.

Biasanya, jenis fitnah itu sering kita temukan, baik di tengah masyarakat lokal maupun global. Kecanggihan teknologi informasi dan jejaring media sosial menjadi salah satu andalan untuk memuluskan tipu muslihat tersebut.

Disadari atau tidak, menebar fitnah hanya akan mengundang malapetaka dan penderitaan yang sangat melelahkan. Entah bagi diri si penebar sendiri, lingkungan keluarganya, ataupun masyarakat yang lebih luas.

Penting untuk diketahui bahwa penderitaan akibat fitnah tidak hanya dirasakan oleh orang yang dituduh. Aktor utama yang menebar fitnah pun akan merasakan dampak yang lebih besar, lebih-lebih bila ia tidak segera meminta maaf dan bertobat.

Sebab, orang yang suka memfitnah orang lain sebenarnya sedang menata penderitaan hidupnya sendiri, cepat ataupun lambat. Seolah-olah, dirinya tidak pernah memikirkan perbuatannya itu sebagai dosa yang mengantarkannya ke dalam jurang kehinaan di dunia, lebih-lebih di akhirat.

Ada satu kisah menarik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tentang konflik antara Sa'id bin Zaid dan Arwa binti 'Aus. Pada masa pemerintahan khalifah Marwan bin Hakam, Sa'id dilaporkan oleh Arwa.

Wanita itu menuduhnya telah mengambil sebagian dari tanahnya. Sa'id pun berkata, "Apakah aku mengambil sebagian dari tanah miliknya, padahal aku pernah mendengar sabda Rasulullah SAW?"

Marwan bertanya, "Apa yang Anda dengar dari Rasulullah SAW?"

Ia menjawab, "Aku mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa mengambil sejengkal tanah secara zalim, maka Allah akan mengalungkan ke lehernya tujuh lapis bumi.'"

Maka, Marwan berkata, "Baik, aku percaya kepadamu."

Kemudian, Sa'id berdoa, "Ya Allah, jika perempuan ini (Arwa) berbohong, maka butakanlah matanya dan matikan dia di tanahnya."

Beberapa waktu berlalu. Akhirnya, terkuak bahwa Arwa mengalami kebutaan pada matanya. Wanita ini meninggal saat sedang berjalan di atas lahannya. Ia terperosok ke dalam lubang dan mati seketika.

Kisah di atas menunjukkan betapa buruk dan bahayanya dosa menuduh atau memfitnah. Ini juga memberi peringatan kepada kita bahwa perangai tukang fitnah termasuk kezaliman yang semestinya ditinggalkan.

Di sisi lain, kisah di atas memberi hikmah dan pesan yang sangat penting untuk kita. Tangisan dan doa orang yang dizalimi hendaklah ditakuti. Sebab, itu akan didengar dan dikabulkan Allah. Jangan main-main dengan munajat orang yang difitnah.

Ada Tower BTS 20 Meter Tak Berizin di Atas Masjid di Jakut, DPRD Minta Dibongkar - kumparan.com

Sebuah tower BTS (Base Transceiver Station) setinggi 20 meter dengan berat 2 ton berdiri menjulang di atas Masjid Al Ihsan, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Warga setempat mengadukan keberadaan tower itu ke DPRD DKI Jakarta karena khawatir roboh dan menimpa rumah di sekitarnya.

Ketua RT setempat Wisnu Broto (70) yang mengadu ke DPRD mengatakan warga awalnya tidak menolak saat tower itu dibangun. Penolakan baru datang setelah tower itu selesai dibangun.

"Setelah itu dibangun karena tinggi sekali 20 meter baru ada penolakan," ujar Wisnu kepada wartawan usai rapat bersama Komisi A DPRD DKI, Selasa (9/7).

Wisnu yang rumahnya berjarak 7 meter dari lokasi tower tersebut mengatakan sebagai ketua RT ia hanya pernah menerima dokumen yang berisi tanda tangan warga yang menyetujui pembangunan tower. Dokumen itu diserahkan oleh pengurus masjid.

"Yang izin pengurus masjid datang ke saya. Dia datang hanya dengan surat blanko, tanda tangan warga itu sudah ada beberapa warga yang tanda tangan. Tapi, ya, kebanyakan pengurus masjid," jelas Wisnu.

Dia mengaku tidak menerima sketsa pembangunan tower itu. Pemilik tower disebutkan membayarkan uang sewa karena menggunakan bangunan masjid.

"Kan itu berbahaya, bisa roboh. Kalau roboh di rumah saya udah fatal sekali itu. Kita minta, sepakat dengan warga, kita tidak menolak ditanam tower, tapi dipendekkan lah, jangan 20 meter, paling tinggi 6 meter kita minta. Atau dipasang braket, kayak di Masjid Kelapa Gading itu dipasang braket. Atau dipindahkan, dia kan punya lahan yang jauh dari pemukiman," tutur Wisnu.

Data yang diterima kumparan tower berdiri dan berfugsi sejak 5 November 2023. Pemilik tower tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) saat membangun tower tersebut.

Komisi A DPR DKI Jakarta menggelar rapat yang dihadiri warga dan PT Bina Mitra Sehati (BMS) sebagai pemilik tower untuk membahas keberadaan tower BTS tersebut.

Usai rapat, Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Gerindra Inggard Joshua mengatakan pembangunan tower itu sudah salah sejak awal karena berada di zona yang dilarang.

"Harus dibongkar memang. Di situ zonanya tidak boleh digunakan untuk pasang menara," ujar Inggard usai menerima aduan warga tersebut.

Menurut Inggard, tidak ada cara lain selain membongkar tower tersebut. Sebab tidak mungkin bisa keluar izin jika lokasinya sudah melanggar.

"Saya bilang, kalau memang sudah tidak bisa zona itu untuk berdiri menara, kenapa dipaksain? Kan katanya mau diurus izinnya, lah udah gak bisa, orang zonanya bukan itu dari awal," ujar Inggard.

"Makanya mereka (pemilik tower) enggak saya kasih bicara. Kenapa? Memang mereka mau mainkan logistik dia untuk kepentingan itu. Artinya, kalau bukan zona, mau dipasang (tower), mau ngurus apa kalau enggak pakai duit?" sambungnya.

Dalam kasus ini dia mengatakan sejumlah pihak salah karena membiarkan tower itu berdiri di lokasi yang tidak seharusnya.

"Ada proses pembiaran dari ASN dari tingkat kelurahan sampai wali kota. Terus PTSP, terus apa yang perizinan satu lagi apa tuh, ya itu lah. Citata (Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan). Itu salah semua, termasuk yang punya masjid juga," ujar Inggard.

Saat ini tower tersebut sudah disegel Satpol PP. DPRD DKI juga memberikan waktu satu minggu untuk pemilik tower membongkar sendiri bangunan tersebut.

Zulhas Sebut Jokowi Setuju Permendag soal Impor Tak Direvisi Lagi

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) mengeklaim bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui agar peraturan soal impor tidak direvisi lagi.

Zulhas mengatakan, persetujuan Presiden Jokowi itu muncul usai dirinya menolak usulan Menteri Perindustrian agar dilakukan revisi lagi terkait dengan kebijakan impor yang tertuang dalam Permendag 8/2024.

"Usulan dari menteri perindustrian agar pertek masuk lagi dan permendag diubah lagi saya bilang saya keberatan, kalau gitu bikin peraturan sendiri, jangan Permendag terus kan saya yang jelek," kata Zulhas saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR-RI, Senin (8/7/2024).

Dia merasa telah bekerja dengan optimal untuk membentuk peraturan impor. Bahkan, Zulhas juga enggan disalahkan atas kejadian penumpukan kontainer di pelabuhan beberapa waktu lalu yang diduga akibat kebijakan impor.

"Orang yang tendang kontainer kok saya yang jelek itu gimana sih? saya enggak ngerti. Kita kerja ya kerja seadanya, maksudnya apa yang diperlukan, enggak ada di balik udang apalagi di balik batu," tuturnya.

Zulhas pun pun mengaku saat itu mengusulkan kepada presiden cara lain untuk mengatasi persoalan industri dalam negeri yang terpuruk dan diduga akibat banjirnya produk impor. Alih-alih menerapkan pertek dan merevisi permendag lagi, Zulhas yang juga merupakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu pun mengusulkan perlindungan industri lewat penyelidikan impor untuk pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP).

Menurutnya, saat itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) setuju agar Permendag No. 8/2024 tidak direvisi lagi.

"Terus rapat lagi, saya bertahan, saya bilang ada cara lain. Belum tentu pertek itu akan menyelesaikan masalah, saya nolak keras dan presiden setuju enggak jadi bikin permendag lagi," ungkapnya.

Dalam rapat kerja dengan Komisi VI itu pun Zulhas kembali menceritakan kronologi kementeriannya berkali-kali melakukan perubahan kebijakan impor dalam waktu yang relatif singkat.

Pada awalnya, Kemendag meluncurkan Permendag No.36/2023 dengan tujuan untuk pengetatan impor dan melindungi industri serta produk lokal di dalam negeri.

Namun, dalam implementasinya, protes mencuat dari masyarakat karena dianggap menjadi biang kerok banyaknya barang bawaan pekerja migran (PMI) dan masyarakat dari luar negeir yang tertahan. Atas keluhan itu, Zulhas akhirnya merombak aturan impor itu dan lahir lah Permendag No.7/2024.

Sayangnya, perubahan aturan itu tidak cukup menyelesaikan masalah. Menurut Zulhas, saat itu dirinya tengah menghadiri rangkaian pertemuan APEC di Peru mendapati kabar dari Indonesia bahwa terdapat ribuan kontrainer tertahan di pelabuhan. Lagi-lagi, Permendag No.7/2024 dianggap jadi biang keroknya.

Beleid itu mencantumkan syarat persetujuan tekni (pertek) untuk berbagai produk yang akan diimpor. Bahkan, Zulhas mengatakan, saat itu Presiden Jokowi mendesak agar Permendag No.7/2024 segera direvisi kembali. Teranyar, lahirlah Permendag No.8/2024.

"Saya lagi di Peru, jam 2 pagi ditelpon oleh Pak Wamen, presiden marah kemudian rapat terbatas di istana. Permendag No.7/2024 harus diubah malam ini karena barang di Priok numpuk enggak bisa keluar," katanya.

Kementerian Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian merespons terkait defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang diperkirakan bakal mencapai Rp 609,7 triliun atau 2,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Nilai ini lebih tinggi dari target awal Rp 522,8 triliun atau 2,29% PDB.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan hal itu masih aman karena angka tersebut masih di bawah 3%. Dia juga menyinggung batas defisit fiskal dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Dalam pembahasan tersebut, batas bawah rasio defisit turun dari 2,45–2,8% menjadi 2,29–2,82%.

"Kan kemarin sudah pembahasan itu sampai 2,8%, jadi 2,7% itu masih dalam range yang baik. Kan 2025 rentangnya di bawah 3%, masih aman, lah," kata Airlangga kepada wartawan di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (9/7).

Penjelasan Sri Mulyani

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan APBN 2024 akan ditutup defisit Rp 609,7 triliun. Proyeksi ini berdasarkan pendapatan negara yang mencapai Rp 2802,5 triliun yang masih di bawah target.

"Kami Proyeksikan APBN 2024 akan ditutup defisit dari keseimbangan primer mencapai Rp 110,8 triliun dan defisit total mencapai Rp 609,7 triliun. Ini artinya terjadi kenaikan defisit dari 2,29% menjadi 2,7% dari PDB," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR di Jakarta, Senin (8/7).

Keseimbangan primer adalah total pendapatan negara dikurangi pengeluaran (belanja) negara, di luar pembayaran bunga utang. Apabila total pendapatan negara lebih besar daripada belanja negara di luar pembayaran bunga utang maka keseimbangan primer akan positif.

Meskipun begitu, penerimaan hibah masih cukup signifikan untuk belanja negara masih mengalami pertumbuhan. Dengan begitu, realisasi belanja negara pada tahun ini bisa mencapai Rp 3.412,2 triliun.

"Ini artinya tumbuh 9,3% dari tahun lalu dan belanja pemerintah pusat naik mencapai Rp 2.558 triliun atau 3,7% di atas pagu 103,7% dan tumbuh 14,2% dari tahun sebelumnya," ucap Sri Mulyani.

Selain itu, pendapatan negara masih tetap sesuai target karena mayoritas tak mencapai target yang ditetapkan dalam APBN 2024. Namun penerimaan pajak hanya 96,6% dari target atau senilai Rp 1.921,9 triliun. Lalu, penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar 92,5% dari target atau senilai Rp 296,5 triliun.

Sementara penerimaan negara bukan pajak (PNBP) masih melampaui target APBN 2024 sebesar Rp 549,1 triliun atau 111,6% dari target penerimaan hibah mencapai 8.110,3% atau menjadi Rp 34,9 triliun.

Meskipun defisit, Sri Mulyani memastikan beban utang pemerintah tidak akan naik. Karena pemerintah akan memanfaatkan saldo anggaran lebih senilai Rp 100 triliun dari 2022 hingga 2023 serta penerbitan SBN akan lebih rendah dari pagu 2024.