Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan akan menolak berkas perkara Pegi Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon yang dilimpahkan penyidik Polisi ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar menyatakan pihaknya akan mematuhi putusan Pengadilan Negeri Bandung soal Pegi. Oleh sebab itu, pihak Kejaksaan akan menolak berkas perkara yang akan dilimpahkan dari penyidik Polisi.

Dia juga menjelaskan, saat ini posisi berkas perkara Pegi berada di penyidik. Sebab, pihak Kejaksaan telah memberikan petunjuk B18 dan B19 untuk kembali dilengkapi.

"Jadi sekiranya penyidik menyerahkan kembali berkas perkara itu maka kami akan mengembalikannya kepada penyidik dengan dasar ada fakta hukum yaitu putusan pengadilan atau putusan terhadap praperadilan pada Pegi Setiawan untuk dilaksanakan," ujarnya kepada wartawan, Selasa (9/7/2024).

Dia juga menyebutkan pertimbangan hakim dalam mengabulkan praperadilan Pegi lantaran terdapat prosedur penanganan perkara oleh penyidik yang tidak terpenuhi.

Di sisi lain, Harli menambahkan bahwa terkait polemik Pegi merupakan korban salah tangkap atau tidaknya perlu dilakukan pengkajian ulang. Namun demikian, dia memastikan pihaknya akan menghormati putusan PN Bandung

"Saya kira itu perlu pengkajian lagi. Tapi, kita harus menghormati terhadap putusan yang terkait dengan proseduralnya dulu," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, PN Bandung menyatakan bahwa surat ketetapan tersangka terhadap Pegi dengan nomor SK/90/V/RES124/2024/DITRESKRIMUM per tanggal 21 Mei 2024 dinyatakan tidak sah.

Dalam pertimbangannya, Hakim Tunggal Eman mengatakan bahwa pihaknya tidak menemukan bukti soal penyidik Polda Jabar pernah melakukan pemeriksaan terhadap Pegi sebagai calon tersangka.

Pasalnya, menurut Eman, penetapan tersangka harus dilakukan terlebih dahulu dengan pemeriksaan calon tersangka.

SITARO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sitaro akan melakukan perubahan nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sitaro, Denny D Kondoj, mengatakan bahwa transformasi tersebut penting dilakukan, di mana langkah itu untuk mendukung kemajuan dan pengembangan daerah.

Menurut Denny, perubahan Bapelitbangda menjadi Bapperida bertujuan untuk meningkatkan fokus pada riset dan inovasi yang dapat mendorong pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sitaro.

"Perubahan nomenklatur ini bukan sekadar pergantian nama, tetapi mencerminkan komitmen kami untuk menjadikan riset dan inovasi sebagai pilar utama dalam perencanaan dan pengembangan daerah," kata Denny.

Denny menjelaskan bahwa perubahan ini didorong oleh beberapa alasan mendasar. Pertama, terkait peningkatan kapasitas riset dan inovasi.

"Dengan menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah, kami berharap dapat memperkuat kapasitas riset yang ada dan menghasilkan inovasi-inovasi yang relevan untuk kebutuhan masyarakat Sitaro. Ini akan mencakup berbagai bidang, mulai dari teknologi, ekonomi, hingga sosial budaya," ujar Denny.

Kedua, Denny menuturkan, bahwa hal itu berkaitan dengan upaya untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan kebijakan nasional yang menekankan pentingnya riset dan inovasi dalam pembangunan.

"Pemerintah pusat telah mendorong pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah di setiap daerah untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam bidang riset dan inovasi," katanya menjelaskan.

Ketiga, Denny mengatakan, sebagai bentuk respons terhadap tantangan global saat ini yang tidak sederhana. Di era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, kemampuan untuk berinovasi menjadi kunci utama untuk meningkatkan daya saing daerah.

Dan keempat, Denny menyebutkan mengenai optimalisasi Sumber Daya Lokal. Pemerintah Daerah juga harus melihat potensi besar dalam sumber daya lokal yang ada di Sitaro, maka perubahan nomenklatur tersebut harus dilakukan.

"Melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah, kami dapat lebih efektif menggali dan mengembangkan potensi tersebut, baik dalam sektor pertanian, perikanan, pariwisata, maupun industri kreatif," ucapnya.

Adapun persiapan untuk perubahan ini telah dimulai, melalui usulan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

franky salindeho

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bergeming usai Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri ikut menanggapi soal penanganan kasus Harun Masiku.

Belakangan, anak buah Megawati yang tidak lain yakni Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tengah masuk 'radar' lembaga antirasuah. Hampir sekitar satu bulan yang lalu, Senin (10/6/2024), Hasto diperiksa KPK sebagai saksi masih dalam kasus suap penetapan anggota DPR pergantian antarwaktu (PAW) 2019-2024 yang menyeret Harun.

Barang-barang pribadi Hasto dan stafnya, Kusnadi, ikut disita KPK termasuk ponsel hingga buku catatan PDIP. Upaya paksa penyidik KPK terhadap Hasto dan Kusnadi, salah satunya yaitu AKBP Rossa Purbo Bekti, lalu berbuntut panjang.

Kubu Hasto melaporkan tindakan penyidik KPK ke Dewan Pengawas (Dewas) maupun Komnas HAM, hingga menggugat secara perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Riuhnya penanganan kasus Harun Masiku, yang berstatus buron sejak 2020, sampai ke telinga Megawati. Pihak PDIP bahkan langsung menggelar rapat usai barang-barang Hasto disita penegak hukum.

Khususnya, buku PDIP yang disebut-sebut salah satunya berisi strategi pemenangan Pilkada serentak 2024. Megawati lalu menilai kadernya seperti ditarget oleh penegak hukum. Hal itu disampaikan olehnya pada acara pengambilan pengucapan sumpah janji jabatan pengurus DPP PDIP masa bakti hingga 2025 di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2024).

"Pak Loly [Menteri Hukum dan HAM] ketawa, saya suka ngamuk ke dia, 'loh jadi menteri ngapain? loh lah anak buah kita maunya ditarget melulu'," ujar Megawati kepada seluruh kadernya yang hadir saat itu.

Presiden ke-5 RI ini pun menyinggung peristiwa pemanggilan Hasto dalam kasus Harun Masiku. Dia bingung salah satunya karena AKBP Rossa ikut menggeledah asisten Hasto yaitu Kusnadi. Padahal, yang dipanggil merupakan Hasto bukan Kusnadi.

"Enak aja yang korupsi didiemin, terus orang ini gile, Kusnadi tuh sopo [siapa]? Pangkate opo [jabatannya apa?]. Saya berani kalau seumpamanya suruh datang ini Rossa, suruh datang ngadepi aku. Lah iya orang KPK yang bikin KPK itu saya," kata Megawati.

Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango tidak banyak berkomentar menanggapi pernyataan Megawati. Dia mengatakan terus meminta penyidiknya bekerja.

"Saya cuma minta penyidik saya terus bekerja saja. Bekerja saja teruslah," ujar Nawawi ketika ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa lembaganya dalam melakukan pemeriksaan terhadap pihak saksi atau tersangka tidak pernah menyinggung afiliasi politik tertentu.

"Sudah berulang kali kami sampaikan bahwa KPK dalam melakukan penanganan perkara korupsi tidak pernah, dari sisi kebijakan pimpinan tidak pernah menyinggung afiliasi politik para pihak yang kemudian menjadi tersangka atau sedang diperiksa," ucapnya.

Alex, sapaannya, juga menyebut penegakan hukum yang dilakukan KPK tidak mengaitkan penanganan perkara dengan afiliasi politik tertentu. "Bisa dipastikan dari kebijakan pimpinan kita tidak melihat atau mengaitkan pemanganan perkara di KPK dengan afiliasi politik tertentu," lanjut pimpinan KPK dua periode itu.

PERLAWANAN HASTO

KPK sebelumnya telah mempersilakan kubu Hasto untuk menggunakan seluruh saluran resmi untuk menyatakan keberatan atas upaya paksa penyidik.

Meski demikian, pelaporan maupun gugatan yang dilayangkan ke KPK dinilai bakal menghambat penyidikan kasus Harun Masiku.

"Tindakan-tindakan tersebut tentunya cukup memengaruhi penyidikan karena pasti penyidik akan dipanggil, akan dimintai keterangan, tetapi KPK tetap berkomitmen transparansi dan profesionalitas dijunjung tinggi," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (2/7/2024).

Tessa menyebut pihaknya bakal mendalami apabila sederet upaya pelaporan maupun gugatan terhadap penyidik KPK itu berupa perintangan penyidikan.

Untuk diketahui, tim penasihat hukum Hasto sebelumnya telah melaporkan penyidik KPK AKBP Rossa Purbo Bekti ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Mereka juga telah melaporkan upaya paksa penyidik lembaga antirasuah itu ke Komnas HAM hingga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Teranyar, penyitaan itu digugat ke pengadilan.

Penyitaan barang-barang Hasto yang sebelumnya diperiksa di kasus Harun Masiku berbuntut panjang. Setelah dilaporkan ke Dewas hingga Komnas HAM dan LPSK, tim hukum Hasto dan stafnya, Kusnadi juga menggugat KPK dengan tuduhan perbuatan melawan hukum (PMH) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Tim hukum Hasto dan Kusnadi, Ronny Talapessy mengatakan pihaknya menggugat KPK sekaligus AKBP Rossa serta kawan-kawannya melawan hukum karena merampas buku catatan PDIP. Berdasarkan petitum gugatan yang didaftarkan ke PN Jakarta Selatan, penyitaan buku PDIP dinilai tidak ada kaitannya dengan kasus Harun Masiku.

"Sekali lagi perlu saya garisbawahi di sini bahwa buku partai, apapun handphone yang dirampas itu tidak ada kaitannya dengan Harun Masiku," kata Ronny di PN Jakarta Selatan, Senin (1/7/2024).

Untuk diketahui, KPK masih melanjutkan proses penyidikan kasus suap penetapan anggota DPR 2019-2024 pergantian antarwaktu (PAW) dengan tersangka Harun Masiku. Mantan caleg PDIP 2019-2024 itu masih berstatus buron.

Bisnis.com, JAKARTA – Proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung menjadi salah satu penyebab membengkaknya kerugian PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) pada 2023.

Sepanjang tahun lalu, WIKA tercatat membukukan rugi bersih tahun berjalan sebesar Rp7,12 triliun. Jumlah tersebut meningkat dari posisi 2022 yang mencapai Rp59,59 miliar.

Direktur Utama Wijaya Karya Agung Budi Waskito mengatakan ada dua faktor yang mempengaruhi kerugian pada 2023, yakni tingginya beban bunga dan beban lain-lain. Salah satunya disebabkan oleh kerugian PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).

“Di dalam laporan tadi ada dua komponen yang pertama adalah beban bunga yang cukup tinggi, kedua adalah beban lain-lain di antaranya mulai tahun 2022 kami sudah mencatat adanya kerugian dari PSBI atau kereta cepat yang tiap tahun juga cukup besar,” ujarnya saat Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI, dikutip Selasa (9/7/2024).

PSBI merupakan anak usaha dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI yang memegang 60% saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Secara komposisi, WIKA merupakan salah satu pemegang saham PSBI dengan kepemilikan 38% saham.

Agung mengaku perseroan menggelontorkan dana cukup besar untuk proyek tersebut. WIKA sedikitnya telah mengucurkan Rp6,1 triliun untuk setoran modal di PSBI atau konsorsium Indonesia, selaku pelaksana proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung.

“Memang paling besar karena dalam penyelesaian proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung, yang memang dari penyertaannya saja sudah Rp6,1 triliun, kemudian yang masih dispute atau belum dibayar sekitar Rp5,5 triliun sehingga hampir Rp12 triliun,” tuturnya.

Dalam memenuhi dana tersebut, Agung menyatakan perseroan harus menggalang modal melalui penerbitan obligasi yang akhirnya membuat beban keuangan membengkak.

“Untuk memenuhi uang ini, mau tidak mau WIKA harus melakukan pinjaman melalui obligasi, apalagi dengan adanya bisnis properti yang kami memberikan SHL [Surat Hibah Lahan] cukup besar pada kurun waktu 2019 – 2022,” kata Agung.

Beban keuangan yang ditanggung WIKA tercatat mencapai Rp3,2 triliun sepanjang 2023 atau meningkat 133,7% secara tahunan (year-on-year/YoY). Beban keuangan tersebut terdiri atas beban bunga atas utang bank ataupun nonbank, beban provisi, serta beban administrasi bank terkait dengan perolehan pinjaman yang diraih perseroan.

Saat ditemui Bisnis beberapa waktu lalu, Sekretaris Perusahaan WIKA Mahendra Vijaya mengakui beban terberat perusahaan terletak pada beban bunga yang masuk ke pos beban keuangan. Itu yang menjadi alasan WIKA menempuh langkah restrukturisasi.

“Kalau dibaca [laporan keuangan] sudah Rp3 triliun lebih beban bunganya. Memang itu kenapa kami melakukan restrukturisasi keuangan karena pada dasarnya beban bunga itu yang paling membebani WIKA,” ujarnya di Jakarta pada

Di sisi lain, faktor yang mempengaruhi kinerja perseroan sepanjang tahun lalu adalah banyaknya piutang bermasalah. Hal ini bermula saat pemilik vendor atau mitra yang tidak mampu melakukan pembayaran saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia.

WIKA, kata Mahendra, telah berupaya menyelesaikan persoalan tersebut melalui proses mediasi di pihak-pihak independen. Namun, dinamika yang terjadi membuat perseroan mau tidak mau melakukan pencadangan kerugian atas piutang bermasalah.

“Atas dasar itu, ada piutang yang tidak bisa ditagihkan dan prosesnya cukup panjang melalui arbitrase, pengadilan, dan sebagainya. Ada yang sudah diputus, ada juga yang masih berproses. Namun, karena prosesnya cukup panjang, kami melakukan pencadangan duluan,” tuturnya.

Faktor itu yang kemudian membuat bottom line WIKA mengalami penurunan, sehingga rugi bersih sepanjang tahun lalu mengalami lonjakan dibandingkan dengan 2022.

“Jadi kinerja 2023 ini bisa dikatakan sebagai kondisi terendah WIKA. Mudah-mudahan di 2024 kami bisa membukukan kinerja yang lebih baik dibandingkan 2023 melalui PMN [Penyertaan Modal Negara] dan lainnya, tetapi proses penyehatan memang perlu waktu,” pungkasnya.

---------------------------------

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sepakat membentuk satuan tugas (Satgas) untuk menyelidiki perbedaan data impor yang sangat besar antara data versi Badan Pusat Statistik (BPS) dengan data ekspor dari negara asal.

Keputusan itu diambil setelah kedua pihak mengadakan pertemuan tertutup di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Selasa, 8 Juli 2024.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan, kedua pihak menemukan perbedaan data yang besar dalam pertemuan itu. Dia mencontohkan, BPS mencatat impor sebesar US$ 100 juta. Tapi data dari luar negeri bisa mencapai US$ 300 juta. “Bedanya jauh, jomplang. Ini yang kami ingin cari di mana salahnya,” kata dia, ditemui usai pertemuan.

Zulhas mengatakan, perbedaan data impor itu terutama berasal dari tujuh komoditas impor dari berbagai negara yang rencananya akan dipagari dengan bea masuk yang tinggi. Tujuh komoditas itu yakni tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, barang tekstil jadi, dan alas kaki.

Untuk menyelidiki perbedaan data itu, Zulhas mengatakan akan membentuk Satgas dengan melibatkan instansi-instansi lain. Dia mengaku masih akan mempelajari instansi mana saja yang akan dilibatkan. Satgas itu bertugas menyelidiki letak-letak perbedaan data impor dari sumber dalam dan luar negeri itu.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menuturkan, Satgas itu pertama-tama akan memeriksa kondisi lapangan. Pengecakan itu bertujuan memastikan apakah benar banyak terjadi impor ilegal. Selain itu, Satgas akan memeriksa kode Harmonised System (HS) yang diduga sering disalahgunakan.

“Nanti yang membentuk Satgas adalah Kemendag bersama teman-teman dari Kadin dan lain-lain,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Kadin Arsjad Rasjid mengatakan Satgas akan memeriksa kondisi lapangan, melihat kembali data kode HS, dan penerapan safeguard mendatang. Menurut dia, penerapan safeguard tidak bisa dipukul rata untuk semua sektor. “Ini tantangan kita bersama,” kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, MADINAH -- Ajaran agama Islam membolehkan penganutnya untuk menjadi orang yang kaya. Karena dengan kekayaan itu seorang Muslim bisa berbuat banyak untuk bekal ibadah dirinya serta untuk kemaslahatan umat.

Namun yang diingatkan adalah jangan sampai kesenangan terhadap harta kekayaan membuat diri terlena hingga melupakan Allah SWT. Jangan sampai menjadi manusia yang sibuk menumpuk-numpuk dunia hanya untuk kesenangan dan foya-foya, sementara melupakan untuk beribadah.

Orang yang terlalu sibuk dengan perkara dunianya akan membuat dirinya lupa akan kematian. Sebagaimana dijelaskan Rasulullah dalam wasiatnya kepada Ali bin Abi Thalib yang dapat ditemukan di dalam kitab Wasiyatul Mustofa yang disusun Syekh Abdul Wahab bin Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Musa Asy Syarani Al Anshari Asy Syafi'i Asy Syadzili Al Mishri atau dikenal sebagai Imam Asy Syarani.

يَا عَلِيُّ، إِيَّاكَ وَعُلَيَّةَ الْمَوْتِ لَا يَذْكُرُوْنَ إِلَّا دُنْيَاهُمْ فَقَالَ عَلِيُّ وَمَا هُمْ يَا نَبِيَّ اللهِ قَالَ الْأَغْنِيَاءُ وَأَصْحَابُ الدُّنْيَا الَّذِيْنَ تَرَاهُمْ مُقْبِلِيْنَ عَلَى جَمْعِهَا كَإِقْبَالِ الْوَالِدَةِ عَلَى وَلَدِهَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ غَدًا

Artinya: Wahai Ali, jangan sampai engkau menjadi orang-orang yang lupa pada kematian, tidak mengingat kecuali dunianya. Ali bertanya: Siapa orang-orang yang lupa kematian itu ya Rasulullah? Rasul menjawab: Yaitu orang-orang kaya dan punya harta dunia seperti yang engkau lihat. Mereka begitu fokus mengumpulkan dunia seperti seorang ibu yang sedang merawat anaknya. Orang yang seperti itu adalah orang yang merugi di hari esok (akhirat).

Ulama sufi Syekh Abu Bakar Ad-Daqqaq menyampaikan pemaparan tentang tiga faedah saat seseorang mengingat kematian. Dia juga menyampaikan ihwal apa yang akan diterima seseorang ketika lupa akan kematian.

"Siapa yang sering ingat kematian, akan dimuliakan dengan tiga hal, yaitu cepat bertobat, hati yang qana'ah dan semangat dalam beribadah. Dan siapa yang lupa akan kematian, akan diberi sanksi tiga hal, yaitu lambat bertaubat, tidak puas dengan pemberian Allah dan malas beribadah. Karena itu berpikirlah wahai orang yang tertipu akan kematian dan saat-saat yang krusial ketika kamu sedang sekarat," demikian perkataan Ad-Daqqaq, seperti dikutip dari buku tafsir Kementerian Agama.

Kematian itu suci, sehingga dengan demikian, manusia dilarang menjumpai kematian dengan cara yang terkutuk. Misalnya dengan bunuh diri, atau membunuh orang lain. Bunuh diri dan membunuh orang lain adalah perbuatan terkutuk dan dosa besar. Termasuk menginginkan mati, adalah sesuatu yang tidak terpuji.

Kematian adalah urusan Allah, dan manusia tidak dibenarkan berputus asa. Kematian dan kehidupan diciptakan untuk menguji manusia. Kematian pasti datang pada saat yang telah ditentukan. Dan ketika kematian menjemputnya, tidak ada makhluk yang dapat menghalanginya.

"Katakanlah (Muhammad), 'Aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan manfaat kepada diriku, kecuali apa yang Allah kehendaki.' Bagi setiap umat mempunyai ajal (batas waktu). Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun." (QS Yunus ayat 49)

Allah SWT juga berfirman, "Dan Allah telah menciptakan kamu, kemudian mewafatkanmu, di antara kamu ada yang dikembalikan kepada usia yang tua renta (pikun), sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahakuasa." (QS An-Nahl ayat 70)

Rasulullah SAW juga telah berpesan tentang faedah mengingat kematian. Beliau SAW bersabda, "Perbanyaklah mengingat sesuatu yang dapat melenyapkan kenikmatan kenikmatan, yakni kematian." (HR At-Tirmidzi dari Abu Hurairah)

Kematian tidak dilandaskan pada faktor umur, waktu, atau penyakit. Ayat Alquran dan hadits sebagaimana telah disebutkan, menunjukkan bahwa kematian adalah supaya manusia senantiasa siap menghadapinya, kapan pun dan di mana pun.

Persiapan yang dimaksud tentu dengan banyak melakukan amal ibadah di mana pun dan kapan pun. Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan untuk selalu memberi manfaat kepada orang lain selama menjalani kehidupan. Beliau SAW bersabda, "Manusia yang terbaik adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain."

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini menyoroti praktik influencer yang kerap memasarkan aset kripto, di tengah bergulirnya kasus influencer saham Ahmad Rafif Raya yang gagal mengelola dana investor sebesar Rp71 miliar yang masih belum usai.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi mengatakan mengacu POJK Nomor 22 Tahun 2023, perusahaan perdagangan aset kripto dilarang untuk menawarkan produk aset kripto kepada masyarakat melalui iklan selain pada media resmi perusahaan.

Dia mengatakan, ketentuan ini akan berlaku secara efektif setelah peralihan tugas pengaturan pengawasan aset kripto dari Badan Pengawas Berjangka Perdagangan Komoditi Indonesia (Bappebti) beralih ke OJK pada Januari 2025.

Artinya, berdasarkan ketentuan POJK tersebut, penawaran produk aset kripto kepada masyarakat dilakukan hanya boleh melalui media resmi perusahaan perdagangan aset kripto, termasuk pada situs aplikasi dan juga media sosial yang dikelola secara resmi oleh perusahaan perdagangan aset kripto dimaksud.

“Sehingga tentu tidak dimungkinkan adanya pemanfaatan influencer aset kripto yang katakanlah bekerja atas nama pribadi untuk melakukan pemasaran untuk aset kripto, karena seluruh kegiatan marketing ini harus dilakukan melalui platform resmi dari pedagang aset kripto," ujar Hasan dalam RDK Bulanan dikutip Selasa (9/7/2024).

Hasan pun dengan tegas mengingatkan agar para influencer aset kripto dapat bertanggung jawab atas semua tindakannya yang dapat mempengaruhi para pengikut (followers) di media sosial.

“Seorang influencer, apalagi yang memiliki jumlah pengikut yang besar, sudah seharusnya memiliki tanggung jawab dan kesadaran penuh bahwa segala tindakannya dapat kemudian mempengaruhi bahkan diikuti oleh para followers-nya, katanya.

Oleh sebab itu, dia berharap para influencer aset keuangan termasuk kripto dapat bekerja sama dengan OJK untuk memberikan edukasi informasi dan awareness atau penyadaran yang baik terkait dengan praktik-praktik investasi yang baik bagi para pengikutnya.

Pasalnya, jika influencer kripto bertindak tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh OJK, apalagi sampai menimbulkan kerugian bagi para korbannya, maka dapat berisiko terkena jerat hukum.

"Di sisi lain jika influencer itu memberikan konten yang tidak sesuai, maka tentu akan menimbulkan kerugian bagi para followersnya dan juga di sisi lain influencer ini juga tentu akan menghadapi risiko ancaman pelanggaran hukum sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku,” pungkas Hasan.

Di sisi lain, perkembangan serta dinamika dalam industri aset kripto terus menunjukkan berbagai peningkatan positif terutama dari jumlah pelanggan dan nilai transaksi yang terus bertumbuh hingga Mei 2024. Nilai transaksi kripto per Mei 2024 tercatat Rp260,9 triliun, naik dari bulan sebelumnya Rp211 triliun.

Berdasarkan data dari Bappebti, per Mei 2024, terdapat penambahan jumlah investor kripto sebanyak 363.101 dengan total investor mencapai 19,75 juta. Nilai keseluruhan transaksi dari Januari sampai Mei 2024 menyentuh Rp260,9 triliun.

Kasus Ahmad Rafif Raya

Sebelumnya, OJK mengungkap praktik pengelolaan investasi ilegal yang dilakukan oleh influencer Ahmad Rafif Raya yang menyebabkan para korban mengalami kerugian sebesar Rp71 miliar. Dana tersebut dipakai untuk membayar gaji karyawan hingga perjalanan dinas luar kota.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari membeberkan, Ahmad Rafif telah melakukan pengelolaan dana masyarakat sejak 2022 hingga 2024.

Modusnya, penghimpunan dana masyarakat dari hasil penawaran investasi tersebut menggunakan nama-nama pegawai dari perusahaannya yang disebut dengan PT Waktunya Beli Saham untuk membuka rekening efek di beberapa perusahaan sekuritas.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, Ahmad Rafif menggunakan dana investasi yang dititipkan oleh investor untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan PT Waktunya Beli Saham.

"Jadi dana yang dititipkan untuk diinvestasikan ternyata untuk membiayai operasional, dari membayar gaji karyawan, kemudian pertemuan-pertemuan di hotel, perjalanan luar kota dan lain-lain," ujarnya dalam RDK Bulanan Senin (8/7/2024).

Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) OJK sejauh ini masih mengonfirmasi keterangan Ahmad Rafif terkait perkiraan dana investasi yang dikelola sebesar Rp96 miliar dan solusi pengembalian kerugian akan dilakukan dalam jangka waktu 3 tahun.

OJK juga menerbitkan perintah tindakan tertentu kepada Ahmad Rafif Raya berupa pembekuan sementara izin Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) atas nama Ahmad Rafif Raya sampai dengan proses penegakan hukum selesai.

REPUBLIKA.CO.ID, Sebuah laporan yang dipublikasi oleh jurnal medis, The Lancet, menganalisis data kematian dan memunculkan jumlah kematian yang disebabkan oleh aksi genosida Israel di Gaza bisa mencapai 186 jiwa. Angka itu empat kali dari angka resmi yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan Gaza pada angka 38.200 orang.

"Jumlah korban tewas yang dilaporkan kemungkinan lebih rendah (dari jumlah sebenarnya). Lembaga Airwars melakukan penilaian rinci terhadap insiden-insiden di Jalur Gaza dan mendapati tidak semua nama korban yang teridentifikasi ada dalam daftar (korban tewas) otoritas setempat," demikian menurut kajian The Lancet.

Dalam laporannya, The Lancet menggunakan perkiraan empat kematian 'tidak langsung' terjadi dari setiap warga Gaza yang terbunuh oleh bom, peluru, dan serpihan tajam. Angka kematian lebih dari 100 ribu orang pernah disebut oleh sumber lokal selama beberapa pekan terakhir dan dianggap dipercaya menimbang skala kehancuran di Gaza saat ini.

"Terlebih, PBB memperkirakan bahwa hingga 29 Februari 2024, 35 persen bangunan di Jalur Gaza telah hancur, sehingga kemungkinan jumlah jenazah yang masih tertimbun di reruntuhan bangunan yang hancur cukup besar dan diperkirakan melampaui angka 10.000," demikian tertulis dalam kajian itu.

Selain itu, 14 ribu bom dengan berat masing-masing 907 kg yang dipasok Amerika Serikat untuk Israel juga menyebabkan jumlah korban tewas sangat tinggi. Bom tersebut, selain membunuh secara langsung, juga menghancurkan infrastruktur di Jalur Gaza, sehingga memperburuk situasi krisis yang menyebabkan korban tewas terus bertambah.

Hancurnya fasilitas kesehatan, jaringan distribusi makanan, dan sistem sanitasi membuat warga Gaza yang masih bertahan terpaksa hidup dalam kondisi yang amat memprihatinkan.

"Jumlah korban tewas diperkirakan besar karena intensitas konflik, hancurnya sistem kesehatan, kelangkaan makanan, air bersih, dan tempat tinggal, ketidakmampuan warga untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman dan hilangnya pendanaan ke UNRWA," demikian bunyi kajian yang dirilis The Lancet.

The Lancet mengklaim studi saintifik mereka didasarkan pada sebuah sumber yang mana tidak mungkin bisa dibantah oleh propaganda Israel tercanggih sekalipun. Israel dan sekutunya seperti pemerintah Amerika Serikat dan Inggris, selama ini menggunakan taktik kerap menganggap statistik korban yang dirilis Hamas sebagai 'sampah', meski data-data itu terbukti akurat.

Dan karena data jumlah korban luka biasanya dua kali dari angka kematian, maka bisa diperkirakan lebih dari 370 ribu warga Gaza terluka, dan banyak dari mereka mengalami cacat fisik permanen. Angka-angka yang dirilis The Lancet mencerminkan skala penderitaan dua juta warga Gaza, di mana separuh dari populasi adalah anak-anak.

Israel tak kunjung menghentikan penyerbuan ke Jalur Gaza meski Mahkamah Internasional (ICJ) memerintahkan Israel, melalui putusannya yang bersifat mengikat, untuk menghentikan serangan di Rafah yang diduga melanggar Konvensi Genosida. Serangan Israel ke Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menewaskan setidaknya 38.089 warga Palestina dan melukai lebih dari 87.705 lainnya.

Selain itu, setidaknya 10 ribu orang masih belum diketahui nasibnya dan diduga masih tertimbun reruntuhan bangunan yang hancur akibat bom Israel. Organisasi internasional dan Palestina turut menyebut bahwa sebagian besar korban yang tewas dan cedera adalah wanita dan anak-anak.

Agresi Israel juga menyebabkan hampir dua juta warga Palestina terusir dari tempat tinggalnya, sehingga menyebabkan eksodus pengungsi Palestina terbesar sejak tragedi Nakba pada 1948. Sebagian besar dari mereka terpaksa mengungsi di kota Rafah yang berbatasan dengan Mesir.

Dilaporkan media Mesir, Al Qahera News, Ahad (7/7/2024), Direktur Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat (CIA), William Burns, akan mengunjungi ibu kota Mesir, Kairo, selama sepekan ke depan. Kunjungan itu dilakukan guna berpartisipasi dalam pembicaraan tentang gencatan senjata di Jalur Gaza dan kesepakatan pertukaran sandera.

Laporan tersebut juga menyatakan, delegasi Israel diharapkan tiba di ibu kota Mesir pada Senin ini untuk melanjutkan pembicaraan menyoal gencatan senjata. Sehari sebelumnya, Sabtu (6/7/2024), media itu melaporkan bahwa Mesir akan menerima delegasi dari Israel dan Amerika Serikat untuk membahas poin-poin yang belum terselesaikan dari perjanjian gencatan senjata di Jalur Gaza. Pada hari yang sama, portal berita Axios juga melaporkan bahwa Burns akan mengunjungi ibu kota Qatar, Doha, pekan depan untuk berpartisipasi dalam pembicaraan mengenai kesepakatan sandera dan gencatan senjata di Gaza.

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mengungkapkan, perseroan telah mengintegrasikan tiga langkah utama dalam mengidentifikasi rekening-rekening yang terindikasi digunakan untuk judi online (judol).

Langkah pertama yang dilakukan bank plat merah tersebut yaitu aktif melakukan pencarian situs judi online yang menggunakan rekening Bank Mandiri atau web crawling.

“Dengan langkah ini, Bank Mandiri dapat mendeteksi situs yang terindikasi menyalahgunakan rekening Bank Mandiri sebagai penampungan dana hasil judi online,” kata Corporate Secretary Bank Mandiri Teuku Ali Usman melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa.

Langkah selanjutnya, Bank Mandiri melakukan analisis anomali transaksi untuk mengetahui lonjakan transaksi yang tidak wajar pada rekening tertentu.

Dengan metode itu, Bank Mandiri dapat segera mengidentifikasi aktivitas transaksi yang mencurigakan, termasuk transaksi terkait judi online, sehingga tindakan penanganan dapat segera diambil.

Langkah terakhir, Bank Mandiri memanfaatkan teknologi analisa algoritma tingkat lanjut atau external cyber threat intelligence pada data keamanan siber dari berbagai sumber untuk mengidentifikasi website judi online yang secara ilegal menyalahgunakan identitas Bank Mandiri.

Selain upaya internal, Bank Mandiri juga aktif bekerja sama dengan lembaga berwenang seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kolaborasi ini bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait rekening yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online.

Melalui kolaborasi antar-kementerian dan lembaga, Ali mengatakan bahwa tindakan lebih lanjut dapat dilakukan secara efektif untuk memblokir rekening-rekening yang terbukti digunakan untuk kegiatan ilegal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Tak hanya itu, Bank Mandiri juga melakukan enhanced due diligence (EDD) terhadap pemilik rekening yang diblokir tersebut, untuk proses verifikasi dan pengkinian data nasabah. Selain itu, data pemilik rekening tersebut juga dimasukkan ke dalam daftar hitam agar tidak bisa membuka rekening baru di Bank Mandiri di masa datang.

“Untuk memperkuat upaya pemberantasan judi online, Bank Mandiri juga menerapkan prinsip know your customer (KYC) secara ketat saat pembukaan rekening baru,” ujar Ali.

Melalui penerapan prinsip ini, Bank Mandiri memastikan bahwa setiap calon nasabah telah diperiksa dengan cermat untuk mencegah dan meminimalisir penyalahgunaan rekening oleh pelaku judi online.

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Bank Mandiri dalam menjaga integritas layanan perbankan dan melindungi nasabah dari potensi risiko akibat aktivitas ilegal.

Ali menyampaikan, Bank Mandiri berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan dan pemantauan terhadap aktivitas transaksi yang mencurigakan. Bank Mandiri, imbuh Ali, memastikan layanan perbankannya tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Kami juga mengimbau masyarakat untuk turut berperan aktif dengan melaporkan aktivitas mencurigakan terkait judi online kepada pihak berwenang atau langsung ke Bank Mandiri," kata Ali.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menyampaikan bahwa perbankan telah melakukan pemblokiran terhadap 6.056 rekening yang terindikasi dengan aktivitas judi online. Jumlah tersebut didasarkan dari data Kemenkominfo.

“OJK juga meminta perbankan untuk menutup rekening yang berada dalam Customer Identification File (CIF) yang sama,” ujar Dian dalam konferensi pers Hasil RDK Bulanan Juni 2024, Jakarta, Senin (8/7).

Hingga Juni 2024, Dian mengatakan bahwa OJK telah meminta bank untuk melakukan pemblokiran lebih dari 7 ribu rekening yang terindikasi terkait dengan perjudian online.

OJK juga meminta kepada bank untuk melakukan profiling yang hasilnya dikirimkan ke sistem administrasi bernama SIGAP. Nantinya, antar-bank juga akan saling bertukar data terkait rekening yang digunakan transaksi judi online.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

IDXChannel - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) membukukan utang secara konsolidasi sebesar Rp56 triliun hingga akhir 2023. Kewajiban ini tengah direstrukturisasi.

Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito mengaku, fundamental keuangan perusahaan bergejolak lantaran beban bunga akibat nilai utang bernilai fantastik. Kondisi ini diperparah oleh beban pencadangan piutang, baik yang sedang ditagih dan yang bermasalah.

“Kami sampaikan di sini bahwa dengan adanya beban bunga yang tinggi akibat utang yang cukup besar di tahun 2023 mencapai Rp56 triliun secara konsolidasi, baik di induk maupun di anak usaha,” kata Agung dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, dikutip Selasa (9/7/2024).

Perkara tersebut membuat emiten konstruksi pelat merah ini menanggung kerugian sepanjang tahun lalu. Tercatat, WIKA membukukan rugi Rp7,12 triliun atau naik 11.860 persen dari rugi di 2022 yakni, Rp59,59 miliar.

“Beban bunga cukup tinggi, ditambah beban pencadangan piutang yang baik sedang kita tagih maupun sedang bermasalah, sehingga 2023 mengalami kerugian yang cukup besar,” katanya.

Puncak penurunan kinerja BUMN karya itu terjadi sepanjang 2023, dari performa perseroan 5 tahun terakhir. Selain merugi dan memikul pinjaman bernilai jumbo, beberapa proyek WIKA yang sudah beroperasi belum memberikan keuntungan.

“Puncaknya di tahun 2023 kami mengalami guncangan finansial yang cukup dalam, seperti, nanti akan kami perlihatkan performa di 5 tahun terakhir. Sehingga di 2023 berbarengan dengan kesulitan finansial kami melakukan penyehatan maupun restrukturisasi,” katanya dia.

Saat ini WIKA mengerjakan 136 proyek berjalan, 42 di antaranya merupakan Proyek Strategi Nasional (PSN), termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Kalau secara nilai kurang lebih portofolio kami 61 persen dari semua proyek yang ada di WIKA, jadi memang sekarang kami tidak beroperasi di luar negeri, tapi hanya di dalam negeri. Kami sampaikan di sini beberapa baik bendungan, jalan, maupun proyek infrastruktur lainnya,” kata Agung.

(SLF)

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berharap agar ke depannya, penyelenggaraan pemilu tidak diganggu putusan pengadilan yang terbit ketika tahapan pemilu sudah dimulai.

Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja di dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Wilayah Sumatera yang diselenggarakan Kemenko Polhukam di Medan, Sumatera Utara, Selasa (9/7/2024).

"Rekomendasi kami, nanti (Bawaslu) akan mengusulkan ke Pak Menko (Polhukam), Pak Mendagri, nanti juga ke DPR, agar ada aturan bahwa ke depan sewajar dan sebijaknya tidak ada putusan pengadilan yang dikeluarkan di tengah-tengah tahapan," ungkap Bagja dikutip siaran langsung YouTube Kemenko Polhukam.

"Karena ini akan mengganggu proses penyelenggaraan pemilu dan pilkada ke depan," lanjutnya.

Ia, misalnya, menyinggung Putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengubah syarat usia minimal calon kepala daerah yang terbit bulan lalu.

Padahal, penyerahan dukungan warga bakal calon kepala daerah jalur nonpartai sudah diproses sejak Mei lalu. Lalu, pendaftaran calon secara resmi akan dibuka KPU Agustus nanti.

Masalah semakin pelik karena MA mengatur bahwa dasar penghitungan syarat usia minimal calon kepala dihitung berdasarkan tanggal pelantikan.

Sementara itu, hingga saat ini, tidak ada jadwal pelantikan serentak kepala daerah terpilih. Pelantikan masih bervariasi waktunya menyesuaikan ada atau tidaknya sengketa hasil Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal ini membuat KPU kerepotan. Sebab, lembaga penyelenggara pemilu itu harus sudah menetapkan calon mana yang memenuhi syarat untuk bertanding, termasuk syarat usia, pada 22 September mendatang.

"Ada masalah? Ada masalah. Tadi sudah diungkapkan oleh Pak Afif (Mochammad Afifuddin, Plt Ketua KPU RI) mengenai apa, mengenai putusan Mahkamah Agung tentang syarat usia, sehingga kita menarik bagaimana kemudian (hitungan jadwal agar ketentuan) usia tersebut bisa terpenuhi," jelas Bagja.

"Sekarang lagi dicari formulanya oleh teman-teman KPU, dan juga oleh kami disampaikan rekomendasi Bawaslu terhadap permasalahan tersebut. Ada masalah karena putusan MA itu di tengah tahapan," ucapnya.

JAKARTA, iNews.id - Lapangan pekerjaan menjadi salah satu kebutuhan mayoritas masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Sulteng Ahmad Ali siap memprioritaskan solusi untuk isu serius ini.

Berdasarkan hasil rilis survei Indikator Politik pada 13-20 Juni 2024 lalu terungkap, pengendalian harga-harga kebutuhan pokok menjadi masalah yang paling mendesak segera diselesaikan oleh 20,1 persen responden. Selain itu, penyediaan lapangan kerja (14,6 persen) dan mengurangi kemiskinan (13,6 persen) juga dinilai harus segera diselesaikan oleh pemimpin nasional lima tahun ke depan.

Publik membutuhkan terobosan serius terkait masalah ini, termasuk mayoritas masyarakat Sulteng. Pasalnya, lapangan pekerjaan minim menjadi kombinasi yang berefek pada minimnya peluang lain.

"Pekerjaan tampaknya memang kurang serius diperbaiki ketersediaannya. Padahal Sulteng ini sudah menjadi target investor di beberapa tahun belakangan," kata Ahmad Ali, Senin (8/7/2024).

Di Sulteng, harga-harga kebutuhan pokok mahal juga dinilai menjadi masalah mendesak untuk segera diselesaikan (22,5 persen), disusul kondisi jalan yang rusak 19,4 persen, harga pupuk mahal 14,5 persen, dan lapangan pekerjaan 14,3 persen.

Ahmad Ali menanggapi serius masalah lapangan pekerjaan dan menawarkan posisi produktif tenaga kerja muda harus digarap secepat mungkin. Jika anak muda mandiri dan punya pendapatan yang cukup, niscaya masalah tersebut bisa diurai lebih cepat. 

"Masalahnya jika anak muda Sulteng harus merantau mencari kerja, itu sama saja peruntungan hidup dan ekonomi kreatif akan turun. Sekarang ekonomi kreatif diganderungi anak muda, sedangkan di sini masih minim. Jangan sampai provinsi ini kehilangan SDM terbaiknya akibat salah urus lapangan pekerjaan," kata Ahmad Ali.

Editor: Maria Christina