Jakarta: Para pengemudi di jalan banyak yang membandel. Bagaimana tidak, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman, menyebutkan sebanyak 10 juta pengemudi kendaraan terjaring tilang elektronik (ETLE) di Jakarta dan sekitarnya dalam satu bulan. "Satu bulan E-TLE kami ada 10 juta pelanggaran yang terekam," kata Latif Usman dikutip dari Antara.

Latif tidak merinci secara detail mengenai jenis kendaraan pelanggar lalu lintas tersebut. Hanya saja, dia menyebut jumlah itu merupakan akumulasi dari ratusan kamera pemantau yang tersebar di jalanan Jakarta. "Di Jakarta raya, kita kan ada 137 ETLE, yang 127 statis, yang 10 mobile," ujarnya.

Lebih jauh, Latif menyebut pelanggaran terbanyak adalah tidak menggunakan helm bagi pengemudi sepeda motor. Kemudian disusul dengan melanggar aturan ganjil genap (gage) dan tidak menggunakan sabuk pengaman oleh pengguna kendaraan roda empat.

"Tidak menggunakan helm, gage, sabuk keselamatan, menggunakan handphone," ucap Latif.

Baca Juga: Ini Lokasi Parkir & Shuttle Bus GIIAS 2024

Latif menambahkan tilang ETLE merupakan sistem penegak hukum dan tata tertib lalu lintas secara digital. Berbeda dengan tilang manual, pelanggar lalu lintas dapat dikenakan tilang tanpa ditangkap langsung oleh petugas.

"Kamera CCTV dan sensor induksi magnetik ETLE mampu mendeteksi pelanggaran lalu lintas secara otomatis dan mengambil gambar sebagai bukti. Selain ETLE statis di lampu merah, ada ETLE Mobile yang dipasang pada kendaraan Patroli Polisi dan berkeliling di sejumlah jalan, " katanya.

Aturan ETLE tertuang dalam Surat Telegram bernomor: ST/1044/V/HUK.6.2/2023 tertanggal 16 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol. Firman Shantyabudi ditujukan kepada para jajaran polisi lalu lintas (Polantas).

(UDA)

Warta Ekonomi, Jakarta -

PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) senantiasa berkomitmen hadirkan perlindungan berkelanjutan untuk generasi saat ini dan yang akan datang. Komitmen ini disampaikan Prudential Indonesia dalam sebuah talk show inspiratif bertajuk “Mencari Solusi di Tengah Biaya Medis yang Terus Naik”, yang diselenggarakan oleh Warta Ekonomi pada Selasa (2/7).

Pada acara tersebut turut dihadiri oleh berbagai stakeholders yang berkaitan dengan industri asuransi, seperti Kementerian Kesehatan RI, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dan perwakilan dari asosiasi. Prudential Indonesia berbagi pandangan solutif tentang langkah-langkah menghadapi tantangan inflasi medis yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, yang juga berdampak pada tingginya angka klaim kesehatan.

dr. Dian Budiani, Chief Operations & Health Officer Prudential Indonesia, mengatakan ada beberapa fakor yang menyebabkan angka klaim kesehatan meningkat antara lain pertama, adanya inflasi medis yang sangat tinggi yaitu 13,6% di tahun 2023, jauh di atas inflasi umum yaitu sekitar 3%. Kedua, angka perawatan kesehatan yang tinggi setelah pandemi COVID-19 beberapa waktu lalu, hal ini yang mungkin membuat banyak masyarakat yang menunda pengobatannya setelah pandemi. Kemudian kemajuan teknologi medis yang membutuhkan investasi besar serta kenaikan biaya perawatan dan obat-obatan.

Berdasarkan data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) pada tahun 2023 klaim asuransi semakin meningkat hingga Rp20,83 triliun. Selain itu tercatat rasio klaim asuransi kesehatan yang harus dibayarkan oleh industri asuransi jiwa dibandingkan pendapatan premi yang diterima dari produk asuransi kesehatan seindustri telah mencapai 138%.

Lebih lanjut, inflasi medis yang tinggi juga mendorong industri asuransi untuk melakukan penyesuaian biaya asuransi/premi asuransi melalui kenaikan biaya asuransi atau premi asuransi kesehatan sebagai langkah antisipatif demi menjaga komitmen layanan proteksinya kepada nasabah. Walaupun ada penyesuaian, tetap penting untuk masyarakat memiliki asuransi kesehatan sejak dini agar keuangan keluarga terus terlindungi, terutama di tengah naiknya harga medis.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI, jumlah biaya yang ditanggung masyarakat sebagai biaya pribadi (out-of-pocket expense) per tahun masih terbilang tinggi yaitu 28,9% dari total belanja kesehatan Indonesia di 2023 atau sekitar Rp175,5 triliun. Ini artinya masih banyak masyarakat yang belum memiliki asuransi kesehatan. Untuk itu agar masyarakat memiliki ketangguhan finansial dalam jangka panjang, maka proteksi asuransi kesehatan menjadi hal yang penting dimiliki oleh seluruh keluarga.

“Oleh karenanya, dari sisi perusahaan asuransi pun harus memastikan perlindungan kepada nasabah tetap optimal di tengah tingginya harga medis ini, maka perusahaan perlu melakukan peninjauan secara berkala terhadap produk asuransi agar mengikuti perkembangan kemajuan medis dan juga kebutuhan masyarakat, kondisi pasar, dan biaya kesehatan,” kata dr. Dian.

Berangkat dari tantangan tingginya harga medis ini, Prudential Indonesia berinovasi menghadirkan produk PRUWell Medical dan PRUWell Health sebagai salah satu solusi proteksi kesehatan dengan menerapkan konsep fair pricing untuk memastikan penerapan prinsip keadilan pembayaran premi yang sesuai dengan profil kesehatan masing-masing nasabah. Melalui fair pricing, nasabah yang terus sehat dan tidak pernah mengajukan klaim selama 12 bulan masa polis berjalan maka dapat memperoleh manfaat tambahan berupa potongan biaya asuransi/premi asuransi yang akan meningkat sesuai usia di tahun berikutnya.

“Konsep fair pricing ini yang kami bawa untuk mendesain inovasi terbaru produk asuransi kesehatan. Hal ini sejalan dengan komitmen kami untuk menjadi mitra dan pelindung terpercaya bagi generasi saat ini dan generasi mendatang, dengan meluncurkan inovasi produk asuransi sebagai solusi keuangan dan kesehatan yang menerapkan prinsip keadilan ini, yaitu PRUWell Medical maupun PRUWell Health,” ungkap dr. Dian.

Melalui PRUWell, nasabah juga dapat merasakan manfaat PRUPriority Hospitals dan layanan tambahan di rumah sakit rekanan PRUPriority Hospitals di Indonesia dan luar negeri. Kemitraan yang baik ini dapat memberi nilai tambah atas manfaat proteksi yang diterima nasabah, yakni berupa transparansi biaya serta kualitas pelayanan medis yang lebih baik dan cepat.

Prudential Indonesia mencatat hingga Juni 2024, sebanyak 333 Rumah Sakit di 107 kota/kabupaten di Indonesia telah melayani klaim tanpa tunai (cashless) asuransi kesehatan, diikuti oleh kemitraan serupa dengan 61 rumah sakit di luar negeri yang masih akan terus bertambah.

Tidak hanya itu, melalui PRUPriority Hospitals nasabah juga bisa mendapat layanan tambahan dari rumah sakit rekanan Prudential Indonesia yang dapat membantu masyarakat untuk mengambil langkah preventif seperti Vaksin Influenza, Vaksin Demam Berdarah, pemeriksaan Obsgyn, Mammography Scan, PapSmear Screening, Vitamin Infusion, Tyroid Screening, pemeriksaan jantung – tumor hingga rontgen thorax, skrining saluran cerna, dll. Program pencegahan juga dilengkapi dengan vitamin dan immune booster. Dengan konsep ini, Prudential Indonesia terus memastikan agar nasabah mendapat akses berupa berbagai diskon untuk tes kesehatan agar bisa dilakukan secara rutin.

Sementara itu, di awal tahun 2024, Prudential Indonesia telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) yang menandai dukungan Perseroan terhadap implementasi Transformasi Layanan Rujukan Rumah Sakit. Kolaborasi tersebut membuka peluang kerja sama dengan total 27 Rumah Sakit Vertikal yang dikelola secara langsung oleh Kementerian Kesehatan RI. Jumlah tersebut masih akan bertambah seiring dengan komunikasi yang masih dibangun dengan rumah sakit vertikal kelolaan pemerintah lainnya.

Lebih lanjut sejalan dengan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan RI untuk menggalakan gaya hidup sehat dan mengedepankan langkah preventif agar masyarakat terus sehat, dr. Dian Budiani menambahkan bahwa Prudential Indonesia juga mengadakan program rutin bernama PRUActive Community. Ini merupakan rangkaian kegiatan olahraga untuk semua kalangan yang digelar sejak Mei hingga 28 Juli mendatang. Sebanyak 100 kelas olahraga yang dihadirkan berhasil menarik lebih dari 3.000 peserta. Adapula sesi edukasi tentang topik kesehatan dan pemeriksaan kesehatan yang diberikan secara gratis.

Sejalan dengan semangat #SehatPangkalBisa yang dibawa perusahaan, kegiatan PRUActive Community diharapkan dapat lebih mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya menyiapkan perlindungan diri di setiap fase kehidupan. Tentunya ini sejalan dengan program Pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan RI untuk mengajak masyarakat hidup aktif dan menjaga kesehatannya.

“Dengan demikian, di tengah kondisi inflasi medis yang terus meningkat, masyarakat Indonesia dapat belajar untuk mengelola risiko kesehatan dengan lebih baik lagi sehingga bisa mendapatkan manfaat optimal hingga ke masa depan, sejalan dengan aspirasi kami mewujudkan perlindungan untuk setiap kehidupan, untuk masa depan,” tutup dr. Dian Budiani.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengajak asosiasi pengusaha membentuk satuan tugas atau satgas untuk mengatasi impor ilegal. Maraknya impor ilegal terlihat dari perbedaan data impor yang diterbitkan Badan Pusat Statistik dan data negara asal impor.

Zulhas menyampaikan perbedaan data tersebut bahkan mencapai hingga dua kali lipat yang dicatatkan BPS. Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini menekankan, perbedaan data impor tersebut tidak hanya berasal dari Cina.

"Ada perbedaan data yang sangat besar antara yang kami danta dan dari negara asal, misalnya data impor dari Jepang. BPS mencatat nilai impor dari Jepang, misalnya, US$ 10 juta, yang dicatat oleh pemerintah Jepang bisa sampai US$ 20 juta," kata Zulhas di kantornya, Selasa (9/7).

Ia menyampaikan, ada tujuh komoditas yang memiliki perbedaan terbesar. Adapun tujuh komoditas tersebut merupakan sama dengan komoditas yang menjadi pengawasan pemerintah untuk mendapatkan bea masuk tambahan. Ketujuh komoditas tersebut adalah tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetika, tekstil sudah jadi lainnya, dan alas kaki.

Seluruh komoditas tersebut kini diteliti oleh dua lembaga, yakni Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia dan Komite Anti Dumping Indonesia. Dengan kata lain, penambahan bea masuk akan berbentuk Bea Masuk Tindakan Pengamanan dan Bea Masuk Anti Dumping.

Zulhas menyampaikan, langkah pertama yang akan dilakukan Satgas Impor Ilegal adalah memeriksa keberadaan produk impor ilegal di pasar. Setelah itu, pemerintah akan menangani pos tarif yang dieksploitasi oleh oknum importir ilegal.

"Sudah lama produk-produk yang diimpor secara ilegal ini disalahgunakan, kami akan cek bersama-sama dengan teman-teman dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia," ujarnya.

Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid mengatakan, pemerintah dan pelaku usaha kini memiliki visi yang sama untuk menangani masalah industri domestik. Selain memeriksa lapangan dan pos tarif, Arsjd berencana untuk mengkaji dampak safeguard yang akan diberikan pemerintah ke pasar domestik.

"Kebijakan safeguard tidak bisa general untuk semua sektor industri. Namun intinya kami punya kesepakatan bersama. Kami menyambut baik sekali apa yang diajukan Menteri terkait pembentukan Satgas Impor Ilegal untuk jadi solusi ke depan," kata Arsjad.

Sekretaris Jenderal Himpunan Peretail dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia Haryanto Pratantara sebelumnya mengatakan, peritel dengan produk impor legal tidak bisa bersaing dengan produk impor ilegal. Sebab, perbedaan harga kedua produk tersebut sangat tinggi, yakni lebih dari empat kali lipat.

Haryanto mencontohkan, harga baju anak dengan impor legal dijual oleh PT Hindo atau H&M Rp 150.000 per potong. Sementara itu, harga baju anak hasil impor ilegal yang ditemukan di Pasar Tanah Abang hanya Rp 35.000 per potong.

Ia menjelaskan, tingginya baju anak impor legal disebabkan oleh biaya kepatuhan beberapa aturan pemerintah, seperti sertifikasi Standar Nasional Indonesia, pemasangan label Bahasa Indonesia, dan membayar pajak. Sementara itu, baju anak impor ilegal melangkahi semua aturan tersebut.

"Barang impor ilegal itu sebaiknya disita, toko yang menjual ditutup, lalu diproses secara hukum. Langkah itu bisa dengan sangat signifikan mengurangi volume impor ilegal," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyetujui dan mengesahkan Panitia Khusus (Pansus) Angket Pengawasan Haji 2024, dalam Rapat Paripurna DPR RI, pada Selasa (9/7/2024).

Komisi VIII DPR sebelumnya mengusulkan untuk menggunakan hak angket dalam mengawasi penyimpangan yang terjadi selama penyelenggaraan haji 2024.

"Kini saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan, apakah pembentukan dan susunan nama-nama keanggotaan Pansus Angket Pengawasan Haji sebagaimana yang diusulkan dapat kita setujui?," kata Cak Imin, di Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (9/7/2024).

Sontak semua anggota di Sidang Paripurna menyatakan "setuju". Cak Imin mengatakan bahwa pembentukan panitia angket penyelenggaraan haji akan diproses dan ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.

"Terima kasih, mana tepuk tangannya. Komisi VIII paling keras tepuk tangannya," ujar Cak Imin.

Adapun Cak Imin mengungkap nama-nama anggota Pansus Angket Pelaksanaan Haji Tahun 2024. Juru bicara sekaligus usulan nama-nama Pansus Angket Pengawasan Haji 2024 di antaranya:

1. Selly Andriany Gantina (Fraksi-PDIP).
2. Ice Siti Dewi (Fraksi-Golkar)
3. Durrotun Nafisah (Fraksi-Gerindra)
4. Kamran (Fraksi-NasDem)
5. Maman Imanul Haq (Fraksi-PKB)
6. Nanang Samudra (Fraksi-Demokrat)
7. Wisnu Wijaya Adiputra (Fraksi-PKS)
8. Dian Istiqomah (Fraksi-PAN)
9. Achmad Baidowi (Fraksi-PPP)

Selain itu, dia juga mengungkap nama-nama Anggota Panitia Angket DPR RI Pengawasan Haji 2024. Berikut daftarnya:

1. Diah Pitaloka (Fraksi-PDIP)
2. My Esti Wijayanti (Fraksi-PDIP)
3. Selly Andriany Gantina (Fraksi-PDIP).
4. Mukhlis Basri (Fraksi-PDIP)
5. Arteria Dahlan (Fraksi-PDIP)
6. Mufti Anam (Fraksi-PDIP)
7. Andreas Eddy Susetyo (Fraksi-PDIP)
8. TB Ace Hasan Syadzily (Fraksi-Golkar)
9. John Kenedy Azis (Fraksi-Golkar)
10. Endang Maria Astuti (Fraksi-Golkar)
11. Nusron Wahid (Fraksi-Golkar)
12. Abdul Wachid (Fraksi-Gerindra)
13. Sodik Mujahid (Fraksi-Gerindra)
14. Mohamad Haikal (Fraksi-Gerindra)
15. Puti Sari (Fraksi-Gerindra)
16. Marwan Dasopang (Fraksi-PKB)
17. Maman Imanul Haq (Fraksi-PKB)
18. Luluk Nur Hamidah (Fraksi-PKB)
19. Marwan Cik Asan (Fraksi-Demokrat)
20. Wastam (Fraksi-Demokrat)
21. Aliyah Mustika Ilham (Fraksi-Demokrat)
22. Iskan Qolba Lubis (Fraksi-PKS)
23. Wisnu Wijaya (Fraksi-PKS)
24. Ledia Hanifa Amaliah (Fraksi-PKS)
25. Syarif Abdullah (Fraksi-NasDem)
26. Sri Wulan (Fraksi-NasDem)
27. Delmeria (Fraksi-NasDem)
28. Saleh Partaonan Daulay (Fraksi-PAN)
29. Ashabul Kahfi (Fraksi-PAN)
30. Achmad Baidowi (Fraksi-PPP)

TEMPO.CO, Jakarta - Terkini Ekbis hingga Selasa siang, 10 Juli 2024 dimulai dariPresidenJokowimempertimbangkan menunda kepindahan keIKNkarena infrastruktur belum siap. Lalu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun anggaran 2023.

Setelah itu, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah akan memutuskan sikap soal izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah pada rapat pleno yang akan digelar Sabtu, 13 Juli 2024.PT Pos Indonesia(Persero) angkat bicara soal isu pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan seiring dengan program robotisasi yang tengah digencarkan perseroan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyebut energinuklirmasuk dalam rencana bauran energi terbarukan di Indonesia. Berikut ringkasan beritanya:

1. Jokowi Tunda Kepindahan, Upacara HUT Kemerdekaan RI Tetap di IKN?

PresidenJokowimempertimbangkan menunda kepindahan keIKNkarena infrastruktur belum siap, Otorita Ibu Kota Nusantara menyatakan upacara Hari Ulang Tahun Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia siap digelar di sana pada 17 Agustus 2024."Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan, semua dilihat progres lapangannya dilihat," ujar Presiden Joko Widodo di Jakarta, Senin, 8 Juli 2024.

Menurut dia, air dan listrik belum sepenuhnya siap, sehingga lebih baik menunda rencana berkantor di sana yang semula akan dilakukan Juli 2024.Sebelumnya, Pelaksana Tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, optimistis pelaksanaan upacara HUT Kemerdekaan pada 17 Agustus 2024 bisa berjalan dengan baik. Lengkapnya baca di sini.

2. Pengamat: Opini WTP BPK Bukan Jaminan Pengelolaan Anggaran yang Bersih

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun anggaran 2023. Menurut pengajar Hukum Keuangan Negara Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Beni Kurnia Ilahi, opini WTP tersebut tidak menjamin kementerian atau lembaga bersih dalam hal pengelolaan keuangan negara.

BPK menggunakan empat indikator dalam memberikan opini WTP terhadap suatu laporan keuangan. Empat indikator tersebut yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian internal.

Dalam praktiknya, menurut Beni, penilaian BPK atas laporan keuangan terkesan sebagai justifikasi pengelolaan keuangan negara. Beni menyebut opini WTP tidak jadi jaminan pengelolaan keuangan negara secara bersih sesuai indikator tersebut. Selengkapnya di sini.

3. PP Muhammadiyah akan Putuskan Sikap soal IUP Ormas Keagamaan Sabtu Pekan Ini

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah akan memutuskan sikap soal izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah pada rapat pleno yang akan digelar Sabtu, 13 Juli 2024. “Dijadwalkan tanggal 13 yang akan datang, jika tidak mundur,” ujar Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), dan Hikmah, Busyro Muqoddas, saat dihubungi Tempo pada Selasa, 9 Juli 2024.

Sampai saat ini, PP Muhammadiyah belum memutuskan sikap terhadap tawaran IUP dari pemerintah. Pengamat Kebijakan Publik Muhammadiyah sekaligus Wakil Ketua Badan Arbitrase Syariah Nasional MUI, Ihsan Tanjung, mengatakan Muhammadiyah belum menentukan menerima atau menolak wilayah izin usaha pertambangan khusus itu.

“Tak ada kami menolak, belum pernah Muhammadiyah menolak. Karena kami belum menyatakan sikap apapun. Jadi kalau ada yang menolak itu personal bukan Muhammadiyah. Yang resmi dari Ketua Umum Muhammadiyah,” katanya usai diskusi di ruang rapat Komisi IX di Senayan, Rabu, 26 Juni 2024. Baca di sini.

4. PT Pos Indonesia Bantah PHK Karyawan karena Robotisasi, Begini Penjelasan Lengkapnya

PT Pos Indonesia(Persero) angkat bicara soal isu pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan seiring dengan program robotisasi yang tengah digencarkan perseroan.

"Pos Indonesia memastikan bahwa tidak ada hubungan antaradigitalisasiyang dilakukan oleh Pos Indonesia dengan isu PHK di lingkup karyawan," ujar Corporate Secretary Pos Indonesia Tata Sugiarta, dalam keterangan tertulis pada Tempo, Senin malam, 8 Juli 2024.

Tata menjelaskan, robotisasi pada bagian logistik menggunakan mesin sortir robotic Radio Frequency Identification (RFID) untuk penyortiran barang diterapkan guna mempercepat transformasi digital perusahaan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Untuk memperkuat bisnis dengan program transformasi digital, Pos Indonesia telah meluncurkan platform digital, antara lain PosAja!, Pospay dan GLID. Ketiganya berfungsi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan pengalaman pelanggan dalam menggunakan layanan Pos Indonesia," tulis Tata. Baca selengkapnya di sini.

5. Pemerintah Bakal Kembangkan Nuklir sebagai Energi Terbarukan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyebut energinuklirmasuk dalam rencana bauran energi terbarukan di Indonesia. Ia juga mengatakan nuklir tidak menjadi opsi terakhir. Sebab, energi ini tersedia dan berpotensi mempercepat capaian target Nationally Determined Contributions (NDC) atau target penurunan emisi gas rumah kaca.

"Tentu saja ada kajian-kajian teknisnya lagi. Harus secara teknis itu reliable, aman, dan kompetitif," ujar Arifin ketika ditemui usai rapat kerja bersama Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Senin, 8 Juli 2024.

Nuklir juga sudah dimasukan dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan atau RUU EBET. Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menyebut nuklir tercantum dalam pasal 9. "Sudah masuk dalam perencanaan," kata dia.

Ihwal pemanfaatan nuklir, saat ini Indonesia juga menjalin kerja sama dengan Amerika Serikat untuk mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir atau PLTN. Indonesia mendapat pembiayaan perjanjian hibah sebesar USS 2,3 juta atau Rp 34 miliar untuk pengembangan program.

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Edi Prio Pambudi mengatakan salah satu teknologi nuklir yang akan dimanfaatkan adalah reactor modular kecil atau Small Modular Reactor (SMR). Pengembangan pembiayaan akan dilaksanakan di Pantai Gasong, Provinsi Kalimantan Barat. "Kita perlu ada tambahan sumber energi yang bisa lebih cepat dan lebih tahan lama,” ujar Edi di Kantor Kemenko Perekonomian, kamis 30 Mei 2024. Baca di sini.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengklaim bahwa pelaksanaan ibadah haji tahun ini lebih baik apabila dibandingkan dengan tahun lalu.

Menurutnya, penerapan skema murur menjadi salah satu strategi yang tepat dalam mendukung pelaksanaan berjalan dengan baik, konsep ini, kata Yaqut, mampu mengurangi kepadatan ekstrem jemaah di Muzdalifah.

Hal ini disampaikannya usai mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menerima kedatangan dari Grand Syekh Al Azhar, Imam Akbar Ahmed Al Tayeb di Istana Merdeka, Selasa (9/7/2024).

“Murur juga bisa berjalan dengan baik dan lancar dan itu mengatasi selama ini kepadatan di Muzdalifah. Tahun-tahun sebelumnya itu paling cepat [selesai ibadah] jam 10 pagi baru bisa dievaluasi dari Muzdalifah untuk diberangkatkan ke Mina, karena pakai skema murur jam 7.32 tepatnya itu bersih semua Muzdalifah,” tuturnya kepada wartawan.

Dia melanjutkan skema murur dianggap tepat mengingat kuota haji dari Indonesia mendapat tambahan sebanyak 20.000 untuk jemaah reguler dan khusus.

Oleh sebab itu, dia memaklumi soal adanya penumpukan jemaah di Mina. Meski begitu, Yaqut menyebut telah berkomunikasi dengan pemerintah Arab Saudi untuk menyediakan area yang lebih luas.

“Kami juga sudah minta pemerintah saudi bagaimana supaya memberikan space yang lebih itu lah. Kami akan berjuang, kami berjuang karena keputusan di sana bukan di sini. Kami ini berjuang,” ucapnya.

Lebih lanjut, Yaqut mengatakan bahwa nantinya hasil evaluasi resmi baru bisa disampaikan oleh Kemenag setelah operasional ibadah haji rampung pada 23 Juli mendatang.

“Ini operasional haji masih berlangsung sampai 23 Juli. Jadi, masih berlangsung haji. Saya blm bisa ngomong soal evaluasinya. Wong operasionalnya haji belum selesai. Jadi kita tunggu sampai selesai 23 Juli baru bisa kami sampaikan ke publik,” pungkas Yaqut.

JAKARTA, KOMPAS.com -Bank DKI menyepakati kerja sama dengan Koperasi Konsumen Karyawan Transjakarta (Kopkartrans) dalam hal pemanfaatan produk dan layanan perbankan, di antaranya pada segmen konsumer yakni produk Kredit/Pembiayaan Multi Guna (KMG/KMG iB) dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Sinergi ini menjadi upaya Bank DKI dalam meningkatkan kinerja kredit dan pembiayaan perseroan, khususnya bagi segmen konsumer.

Pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama Bank DKI Amirul Wicaksono mengatakan, sinergi ini diharapkan mempermudah akses kredit bagi Karyawan Transjakarta melalui produk kredit atau pembiayaan yang kompetitif dan inovatif.

“Dalam peranannya, Bank DKI mendukung penyediaan produk-produk kredit/pembiayaan yang kompetitif dan pemenuhan kebutuhan konsumtif karyawan Transjakarta” ujar Amirul dalam siaran pers, Selasa (9/7/2024).

Ketua Kopkartrans Arkadeus Hamudin mengatakan, pihaknya menyambut baik sinergi yang terjalin bersama Bank DKI dalam hal pemanfaatan produk dan layanan kredit seiring dengan peranan Kopkartrans dalam peningkatan kesejahteraan karyawan Transjakarta.

"Kami berharap, sinergi ini semakin meningkatkan peran Kopkartrans, di antaranya dalam upaya membantu meningkatkan kesejahteraan karyawan Transjakarta," tutur Arkadeus.

Adapun Direktur Keuangan, SDM dan Dukungan Bisnis PT Transportasi Jakarta Mayangsari Dian Irwantari menyampaikan, kolaborasi antar BUMD ini merupakan sebuah peluang dan sinergi yang baik ke depan.

“Dengan adanya kolaborasi ini, Karyawan Transjakarta dapat memiliki peluang dengan mudah untuk mengakses produk dan layanan perbankan seperti kredit/Pembiayaan Multi Guna dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari Bank DKI," ucap Mayangsari.

Sementara itu, Pemimpin Grup Kredit Konsumer Bank DKI, Zulfikryshah yang mengatakan, perseroan terus berupaya memperluas jangkauan produk dan layanan kredit segmen konsumer melalui berbagai kolaborasi dengan pihak ketiga.

“Melalui kolaborasi yang dibangun, Bank DKI mendorong terciptanya inklusivitas dan kemudahan akses produk dan layanan perbankan khususnya produk kredit dan pembiayaan bagi seluruh masyarakat di Jakarta," tutur Zulfikryshah.

Sebagai informasi, Bank DKI memiliki sejumlah produk kredit dan pembiayaan yang turut ditawarkan kepada Karyawan Transjakarta, di antaranya Kredit Multi Guna (KMG) yang dapat digunakan untuk kebutuhan konsumtif seperti pembelian kendaraan (termasuk pembelian kendaraan listrik), biaya pendidikan, wisata religi, hingga liburan.

Selain itu, dalam hal penyediaan produk KPR, Bank DKI turut bekerja sama dengan berbagai developer yang menyediakan rumah tipe subsidi dan komersil yang dapat dimiliki oleh karyawan Transjakarta dengan skema angsuran yang terjangkau.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI Arie Rinaldi menjelaskan, dalam mempermudah pengajuan produk kredit dan pembiayaan bagi nasabah, Bank DKI juga menyediakan layanan berbasis digital.

“Semakin mempermudah, Bank DKI juga saat ini mengembangkan aplikasi KMG online yang tersemat pada aplikasi JakOne Mobile yang dapat mengakomodir pengajuan kredit konsumer dimana saja kapan saja," terang dia.

Tel Aviv: Ribuan demonstran Israel kembali beramai-ramai turun jalanan kota Tel Aviv dan Yerusalem selama dua hari berturut-turut dalam mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk segera menyepakati gencatan senjata dengan kelompok Hamas.

Mereka sudah muak dengan sikap Netanyahu yang dinilai hanya mendahulukan kepentingan politik ketimbang membebaskan para sandera yang masih ditahan di Jalur Gaza.

Mengutip dari Malay Mail, Selasa, 9 Juli 2024, para demonstran -- yang sebagian besar memiliki kerabat di antara para sandera -- mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap penanganan pemerintah terhadap situasi ini, dengan meneriakkan: "kami tidak akan menyerah."
Aksi protes atau "hari gangguan" nasional ini dimulai pada Senin pagi, tepatnya pada pukul 06:29 pagi waktu setempat. Para pengunjuk rasa memblokir jalan-jalan di dua kota terbesar di Israel, dengan puluhan ribu orang menghentikan lalu lintas di beberapa persimpangan utama. Polisi menggunakan meriam air untuk membubarkan massa.

Ada sentimen yang berkembang di antara para pengunjuk rasa bahwa pemerintah Israel telah mengabaikan mereka yang masih disandera Hamas. Israel melaporkan bahwa 116 orang masih disandera Hamas di Jalur Gaza.

"Pemerintah tidak peduli dengan apa yang dipikirkan rakyat, dan mereka tidak melakukan apa pun untuk membawa pulang saudara-saudara kami dari Gaza. Cukup sudah," kata Orly Nativ, seorang pengunjuk rasa berusia 57 tahun di Tel Aviv.

Banyak yang menuduh Netanyahu memprioritaskan kelangsungan hidup politiknya di atas kesepakatan gencatan senjata, dengan dua anggota kabinet sayap kanan mengancam akan mengundurkan diri jika kesepakatan semacam itu dibuat. "Dia tahu jika dia mengakhiri perang, pemerintahannya akan jatuh," kata Nurit Meiri, seorang pekerja sosial dari Yerusalem.

Perang Israel-Hamas

Aksi protes berskala besar telah menjadi hal biasa setiap Sabtu malam selama berbulan-bulan di seluruh Israel, terutama di Tel Aviv. Pada Sabtu malam, penyelenggara memperkirakan sekitar 176.000 orang berkumpul di persimpangan Tel Aviv yang dijuluki "Alun-Alun Demokrasi," menandai salah satu demonstrasi terbesar sejak perang Gaza dimulai.

Perang di Gaza yang dimulai pada 7 Oktober 2023 telah menelan banyak korban jiwa. Menurut penghitungan AFP berdasarkan data Israel, sekitar 1.195 orang terbunuh dalam serangan lintas batas Hamas.

Pasukan Israel telah menyelamatkan tujuh dari 251 sandera yang disandera di hari itu, dan 105 lainnya, termasuk 80 warga Israel, dibebaskan selama gencatan senjata selama satu minggu di bulan November.

Serangan balasan Israel telah menewaskan setidaknya 38.153 orang tewas di Gaza, sebagian besar warga sipil, menurut data kementerian kesehatan di wilayah yang dikuasai Hamas tersebut. (Shofiy Nabilah)

Baca juga: Israel Terus Serang Gaza, Hamas: Negosiasi Bisa Kembali ke Titik Awal

(WIL)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dzikir dan doa adalah bentuk komunikasi seorang hamba dengan Tuhan-nya. Berdzikir dan mengingat Allah adalah perintah Allah sekaligus sebagai bentuk ibadah.

Allah Swt telah menegaskan siapa pun yang berdzikir dan mengingat-Nya, niscaya Allah akan mengingatnya. Karena itu, sebagai sebuah ibadah yang mulia, sudah semestinya seorang hamba senantiasa berdzikir kepada Allah dan tentunya dengan memahami adab dan tata cara dalam berdoa dan berdzikir.

Ustadz Fadli Ramadhan dalam bukunya Dzikir Pagi Petang menyebutkan di dalam Alquran, dzikir disebut sebanyak 267 kali dengan berbagai bentuk kata. Di antaranya bermakna mengingat Allah dalam arti menghadirkan dalam hati.

Perintah dzikir telah disebutkan baik dalam Alquran maupun hadits. Pada beberapa hadits, Rasulullah Saw menyebutkan mengenai keutamaan orang yang melakukan dzikir. Salah satunya adalah dzikir dapat memperbaiki amal dan meninggikan derajat (HR. Tirmidzi).

Dalam hadits qudsi Allah Swt berfirman: "Aku akan menyertai hamba-Ku ketika berdzikir kepada-Ku dan ketika bibirnya menyebut nama-Ku. Pada hadits lain, Rasulullah bersabda: "Barangsiapa yang ingin selalu berjalan-jalan di taman syurga, hendaklah ia memperbanyak dzikir kepada Allah azza wa jalla."

Rasulullah Saw juga pernah menggambarkan perumpamaan orang yang berdzikir kepada Allah seperti orang yang hidup, sementara orang yang tidak berdzikir kepada Allah sebagai orang yang mati. Adapun cara berdzikir, Imam Nawawi menjelaskan dzikir itu bisa dilakukan dengan hati dan lisan, namun yang paling utama adalah dengan hati dan lisan secara bersamaan. Amalan membaca dzikir dianjurkan untuk dilakukan pada pagi dan petang (sore) hari.

Ustadz Khalid Basalamah mengatakan orang yang membaca dzikir di waktu pagi, berarti ia telah mensyukuri nikmat pada hari itu. Kemudian orang yang membacanya di waktu petang, berarti ia telah mensyukuri nikmat di malam tersebut. Dengan syukur itulah, nikmat akan bertahan dan bertambah.

Dzikir pagi dilakukan setelah sholat Subuh hingga terbit matahari atau sampai matahari meninggi saat waktu dhuha, sekitar pukul 07.00 atau 08.00. Adapun dzikir sore dilakukan setelah sholat Ashar sampai terbenamnya matahari atau sampai menjelang waktu Isya.

Selanjutnya...

11. Membaca ini 1 kali:

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ، وَأَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ وَلاَ تَكِلْنِيْ إِلَى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ أَبَدًا

Yaa Hayyu Yaa Qoyyum, bi-rohmatika as-taghiits, wa ash-lih lii sya’nii kullahu wa laa takilnii ilaa nafsii thorfata ‘ainin abadan.

Artinya:

"Wahai Rabb Yang Maha Hidup, wahai Rabb Yang Berdiri Sendiri (tidak butuh segala sesuatu), dengan rahmat-Mu aku minta pertolongan, perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku sekali pun sekejap mata (tanpa mendapat pertolongan dariMu)."

12. Membaca ini 100 kali:

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ

Subhanallah wa bi-hamdih.

Artinya:

"Maha suci Allah, aku memuji-Nya."

13. Membaca ini 10 kali:

لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ

Laa ilaha illallah wahdahu laa syarika lah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ‘ala kulli syai-in qodiir.

Artinya:

"Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan segala pujian. Dia-lah yang berkuasa atas segala sesuatu."

14. Dibaca 3 kali waktu petang

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

A’udzu bikalimaatillahit-taammaati min syarri maa kholaq.

Artinya:

"Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang diciptakan-Nya."

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengatakan bahwa tawaran konsesi tambang bagi organisasi masyarakat (ormas) keagamaan yang dinahkodai olehnya masih dalam proses.

Dia mengatakan kebijakan konsesi tambang batu bara dari pemerintah untuk dikelola PBNU saat ini masih dalam proses di kementerian. “Belum masih proses,” ujarnya kepada wartawan.

Meski begitu, Yahya tak menjabarkan secara detil di kementerian mana saat ini kebijakan konsesi tambang tersebut masih diproses. “Belum tahu kita, pokoknya masih proses,” tandas Yahya.

Menurut catatan Bisnis, terdapat enam konsesi tambang eks perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) yang akan ditawarkan secara prioritas kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan.

Enam konsesi tambang tersebut berasal dari penciutan lahan bekas PKP2B PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Multi Harapan Utama, PT Adaro Energy Tbk, dan PT Kideco Jaya Agung.

Penawaran wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) tersebut akan diprioritaskan kepada enam ormas keagamaan dengan basis massa besar, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), serta ormas dari agama Budha dan Hindu.

Adapun, ketentuan penawaran WIUPK kepada ormas keagamaan tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Berdasarkan beleid tersebut, penawaran WIUPK dilakukan lewat badan usaha yang dimiliki ormas keagamaan. Kepemilikan saham ormas pada badan usaha tambang tersebut mesti mayoritas dan menjadi pengendali.

Selain itu, badan usaha yang dikendalikan ormas untuk pengelolaan WIUPK nantinya tidak boleh bekerjasama dengan pemegang PKP2B sebelumnya atau afiliasi bisnis terkait.

Jakarta -

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mewanti-wanti potensi utang yang jatuh tempo di 2025 bisa memberikan dampak terhadap defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Defisit tahun depan sendiri ditargetkan bisa dikendalikan di kisaran 2,29-2,82% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Wakil Ketua Banggar DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan penetapan defisit anggaran tahun 2025 itu perlu mengantisipasi situasi global yang masih tidak pasti. Terlebih saat pendapatan negara sedang lesu.

"Kebijakan penetapan defisit anggaran tahun 2025 perlu memperhatikan perubahan pendapatan negara, harga dan lifting minyak bumi. Potensi utang yang jatuh tempo pada tahun 2025 akan memberikan dampak terhadap defisit APBN 2025," kata Cucun di Rapat Paripurna dalam Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2025 dan RKP 2025, Selasa (9/7/2024).

Pembiayaan anggaran tahun 2025 diarahkan untuk mengendalikan defisit dan utang dalam batas aman dan manageable; optimalisasi peran BUMN, SMV, BLU dan SWF untuk mendukung akselerasi transformasi ekonomi-sosial dengan mempertimbangkan kinerja keuangan dan operasional, serta kesiapan teknis operasional.

Kemudian memperkuat ketahanan fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian melalui penyediaan fiskal buffer yang handal dan efisien, serta menguatkan kolaborasi kebijakan fiskal, moneter dan sektor keuangan; meningkatkan akses pembiayaan bagi MBR, UMKM dan Umi; dan optimalisasi Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai buffer mengantisipasi ketidakpastian.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dolfie Othniel Frederic Palit mengatakan utang jatuh tempo Indonesia pada 2025 mencapai Rp 800,33 triliun. Rinciannya Rp 705,5 triliun berupa Surat Berharga Negara (SBN) dan Rp 94,83 triliun berupa pinjaman.

"Profil (utang) jatuh tempo kalau kita hitung 2025 jatuh tempo itu Rp 800 triliun," beber Dolfie dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (6/6).

Pembayaran bunga utang pun diarahkan untuk memenuhi secara tepat waktu dan tepat jumlah untuk menjaga kredibilitas pengelolaan utang, mendorong efisiensi bunga utang melalui pemilihan timing dan komposisi utang yang optimal, mendorong pendalaman pasar SBN untuk menciptakan pasar SBN yang dalam, aktif dan likuid.

(aid/das)

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN) Arifin Tasrif mengungkapkan bahwa progress harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang akan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) telah selesai. Hal itu mengemuka dalam Rapat Kerja antara Kementerian ESDM dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Senin (8/7/2024).

"Harmonisasi RPP KEN telah selesai, Menkumham telah berkirim surat ke ESDM dengan nomor PPE.PP.03.03-1186 tanggal 4 Juni 2024. Kementerian ESDM juga telah menyampaikan RPP KEN kepada Komisi VII DPR RI tanggal 5 Juni 2024 melalui surat nomor T-240/HK.01/MEM.S/2024, dan telah melaporkan kepada Presiden melalui surat nomor 31/04/KH-DEN/2024 tanggal 24 Juni 2024," jelasnya.

Arifin mengatakan bahwa sejak tahun 2023 hingga kini, sudah dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dengan Komisi VII DPR RI untuk membahas RPP KEN tersebut. Kini, usulan RPP KEN tersebut hanya tinggal menunggu persetujuan DPR RI untuk ditetapkan oleh pemerintah dan diharapkan akan selesai pada Bulan Juli ini.

"Sesuai dengan amanat UU nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi pasal 11 ayat 2 bahwa KEN merupakan produk hukum yang perlu mendapat persetujuan DPR RI sebelum ditetapkan oleh pemerintah," urainya.

Adapun urgensi pembaruan PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang KEN, sebut Arifin, dilatarbelakangi tidak tercapainya target pertumbuhan ekonomi serta sasaran penyediaan dan pemanfaatan energi. Kemudian dipengaruhi oleh perubahan strategi lingkungan yang signifikan, baik nasional maupun global.

"Asumsi makro pertumbuhan ekonomi nasional 2019-2023 sebesar 7-8%, namun capaiannya rata-rata 2015-2018 sekitar 5%, dan anomali akibat krisis ekonomi global dan pandemi covid-19 tahun 2020 pertumbuhan ekonomi -2%. Sejalan dengan tahap tersebut, capaian sasaran penyediaan dan pemanfaatan energi pada PP KEN 2015-2023 juga mengalami gap 3-4% per tahun," jelasnya.

Selain itu, Arifin juga menjelaskan urgensi untuk merevisi PP KEN adalah dalam COP26 di Glasgow, Skotlandia, tahun 2021 lalu, Presiden RI telah menyampaikan komitmen Indonesia untuk mencapai Net Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih cepat. Selaras dengan itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga Menyusun skenario menuju NZE pada 2060 dengan Low Carbon Scenario Compatible with Paris Agreement Target (LCCP) dan Long Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience (LTS LCCR) 2050.

Dari skenario tersebut, untuk mencapai NZE 2060, sektor energi diperkirakan akan menjadi penghasil emisi gas rumah kaca terbesar, yaitu sebesar 129 juta ton CO2 yang akan mampu diserap oleh sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya.

"Pembaruan KEN untuk memberikan arah dalam upaya mewujudkan kebijakan pengelolaan energi guna terciptanya kemandirian energi nasional, ketahanan energi nasional, dan pemenuhan komitmen Indonesia dalam dekarbonisasi sektor energi untuk mewujudkan ketahanan nasional dan mendukung pembangunan ekonomi hijau," tandasnya.

Dalam RPP KEN, mencakup penambahan dari 6 bab menjadi 7 bab, kemudian penambahan pasal dari 33 pasal menjadi 93 pasal, yang terdiri dari satu pasal tetap, 39 pasal berubah bersifat substantif, 4 pasal berubah tidak bersifat substantif dan 49 pasal penambahan pasal-pasal yang baru.