Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat terjadi lonjakan imporTekstil dan Produk Tekstil (TPT) sebesar 43 persen setelah aturan impor yang tertuang dalam Permendag 8/2024 berlaku sejak 17 Mei 2024.

Berdasarkan data Kemenperin, impor melonjak 43 persen dari sebelumnya hanya 136,36 ribu ton pada April 2024 menjadi 194,87 ribu ton per Mei 2024.

Padahal, sebelumnya, impor TPT mulai turun sejak awal tahun ini. Pada Januari 206,30 ribu ton menjadi 166,76 ribu ton pada Februari, lalu pada Maret turun lagi menjadi 143,49 ribu ton.

"Terbitnya Permendag 8 ini menyebabkan impornya kembali naik, yang tadinya sudah mulai menurun," ujar Plt Dirjen Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Reny Yanita dalam diskusi media di Gedung Kemenperin, Senin (8/7).

Oleh karenanya, ia berharap pemerintah bisa sepakat untuk mengembalikan pengaturan dan pengendalian impor kembali pada Permendag 36/2023.

Pasalnya, dalam Permendag 36/2023 izin untuk melaksanakan impor lebih ketat karena harus ada Pertimbangan Teknis (pertek) untuk semua kelompok komoditas. Sedangkan, dalam Permendag 8/2024, Pertek hanya diperlukan untuk beberapa komoditas saja.

"Permendag 36 yang ditetapkan pada Desember 2023 dan berlaku 10 Maret ini mensyaratkan verifikasi kemampuan industri dan ada Pertek dalam upaya pengamanan industri dalam negeri," jelasnya.

Selain itu, Reny menyebutkan lonjakan impor karena Permendag 8/2024 berdampak pada pengurangan tenaga kerja (PHK) besar-besaran di sektor tekstil. Jumlahnya mencapai puluhan ribu orang.

"Nah, jadi bisa dibayangkan ketika terjadi PHK besar-besaran, kita kehilangan SDM-SDM terampil di sektor industri TPT yang mungkin tidak bisa kita gantikan," pungkasnya.

KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berkomitmen memperkuat fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam upaya pemberantasan praktik tindak pidana korupsi di pemerintah daerah (pemda).

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Penguatan Fungsi APIP bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyatakan bahwa APIP memiliki peran sentral dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Ia menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong kepala daerah untuk memanfaatkan fungsi APIP guna mencegah fraud dan tindak pidana korupsi.

"Kalau kepala daerah tidak memanfaatkan APIP-nya, dia tidak punya proteksi lagi jika terjadi masalah (seperti korupsi)," kata Tito dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penguatan Komitmen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Pemberantasan Korupsi di Aula Gedung Juang KPK, Jakarta, Senin (8/7/2024).

APIP memainkan peran penting dalam menangani persoalan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran melalui mekanisme internal.

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat fungsi APIP, termasuk memberikan anggaran dan insentif yang memadai kepada anggotanya.

"Anggaran untuk APIP rata-rata kecil, yang membuatnya sulit untuk beroperasi," ujar Tito.

Ia berharap bahwa rakornas tersebut akan menjadi landasan bagi Kemendagri, KPK, dan BPKP untuk bergerak maju dalam memperkuat peran APIP.

Terutama, meningkatkan peran APIP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik, khususnya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Dengan rapat koordinasi ini, kami memperkuat komitmen bersama, dan surat edaran ini menjadi landasan bagi tiga instansi untuk bergerak lebih maju. Kami berharap dapat memulai dari hulu dalam rapat untuk melakukan review anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di setiap provinsi, kabupaten, dan kota," ujar Tito.

Sebagai informasi, dalam rakornas tersebut juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pengelolaan Monitoring Center for Prevention (MCP) oleh Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri, Deputi BPKP, dan Deputi KPK.

Selain itu, dilakukan juga penandatanganan Rencana Aksi Bersama oleh Irjen Kemendagri, Deputi BPKP, dan Deputi KPK.

Kemudian, ada juga penandatanganan Komitmen Bersama untuk Pencegahan Korupsi Daerah dan Penguatan APIP oleh Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).

JAKARTA,investor.id - Badan Anggaran DPR meminta pemerintah untuk melakukan pengelolaan defisit secara hati-hati. Lantaran defisit APBN 2024 diperkirakan akan melebar dari target awal Rp 522,8 triliun menjadi Rp 609,7 triliun. Jangan sampai kenaikan belanja ini memberatkan kinerja APBN untuk mengakomodasi program-program pemerintah.

“Mencermati laporan realisasi APBN semester 1 tahun 2024, Pimpinan Banggar DPR meminta pemerintah berhati hati, sebab prognosis defisit APBN lebih besar dari target APBN 2024. Undang Undang APBN 2024 merencanakan defisit sebesar 2,29% dari  PDB (Produk Domestik Bruto) atau Rp. 522,8 triliun, namun prognosis defisit hingga akhir tahun berpotensi mencapai 2,7% dari  PDB setara Rp. 609,7 triliun,” ucap Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah dalam rapat kerja di Gedung DPR pada Senin (7/8/2024).

Kenaikan defisit terjadi karena diperkirakan pendapatan negara hanya meningkat  Rp 200 miliar sedangkan belanja negara naik Rp 87,1 triliun pada akhir tahun 2024 nanti. Ada potensi pembengkakan belanja negara dari rencana Rp. 3.325,1 menjadi Rp. 3.412,2 triliun.

Said berpesan  di tengah transisi peralihan pemerintahan, sebaiknya proyek proyek kejar tayang yang tidak terlalu signifikan untuk menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi, dan pembukaan lapangan kerja, hendaknya pelaksanaannya dipertimbangkan ulang.  Pemerintah harus melakukan kajian ulang terhadap proyek-proyek yang tidak memberikan daya gedor maksimal terhadap perekonomian nasional.

“Langkah ini semata-mata agar ruang fiskal tetap sehat di tengah sentimen eksternal yang kurang menguntungkan, serta tidak mewariskan beban keuangan bagi pemerintahan berikutnya, “tutur Said.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan selama semester I-2024 defisit APBN 2024 mencapai Rp 77,3 triliun atau 0,34% dari PDB. Realisasi pendapatan negara mencapai  Rp 1.320,7 triliun pada semester I-2024 atau 47,1% dari target tahun 2024 yang sebesar Rp 2.802,3 triliun. Jika dibandingkan dengan periode semester I-2023 terjadi kontraksi 6,2%.  Realisasi pendapatan negara terbagi dalam penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.028 triliun dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 288,4 triliun.

Realisasi belanja semester I-2024 mencapai Rp 1.398,9 triliun atau 42% dari total anggaran belanja negara Rp 3.325,1 triliun, Jika dibandingkan secara tahunan  terjadi pertumbuhan  hingga 11,3%. Pada saat semester I-2023 realisasi belanja negara  sebesar Rp 1.255,7 triliun. Komponen belanja  terbagi dalam belanja pemerintah pusat sebesar Rp 997,9 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 400,1 triliun.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Lampung Geh, Lampung Selatan - Seorang warga asal Palembang dikabarkan meninggal dunia diduga akibat tersengat aliran listrik di Pantai Setigi Heni, Lampung Selatan.

Saat dikonfirmasi, Kapolsek Kalianda, AKP Sulyadi membenarkan kejadian tersebut. Ia mengatakan peristiwa itu terjadi pada Sabtu (6/7) sekitar pukul 17.50 WIB.

"Benar peristiwa terjadi di Pantai Setigi Heni, Desa Canggung, Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan," katanya saat dihubungi Lampung Geh.

Sulyadi menjelaskan korban bernama A Jalil Islahudin (28) warga Pantasari LR Terusan Abadi, Kota Palembang.

Disinggung terkait kronologi pasti terkait peristiwa tersebut, Kapolsek belum dapat menjelaskan secara rinci.

Namun, Kapolsek menyimpulkan penyebab kematian korban karena tersetrum.

"Diduga tersetrum di tangga tetapi akibat dari kematian belum dipastikan karena keluarga tolak untuk autopsi," pungkasnya. (Yul/Put)

Kelenteng Kong Miau di di Kawasan Jakabaring Sport City (JSC) Palembang, Sumsel dibobol maling. Aksi pencurian tersebut terjadi saat klenteng tersebut kosong tidak ada orang Pengurus klenteng, Amat Sopian mengaku baru mengetahui kejadian pencurian pada pagi hari saat pintu depan klenteng sudah di rusak. "Saya melihat pintu depan kelenteng sudah rusak dan alat dupa di dalam kong miau sudah Hilang," kata dia Senin 8 Juli 2024. Amat pun melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polrestabes Palembang. Sebelum melapor, dirinya sempat mencari barang-barang yang hilang di dalam dan sekitar klenteng namun hasilnya nihil. "Usai hilang saya sudah cari pak alat tersebut, namun masih saja tidak ketemu juga," jelas dia. Amat mencatat ada sekitar enam dupa yang hilang dicuri di TKP. Lalu alat semprot rumput serta beberapa barang penting di dalam vihara itu. Pihaknya mencatat total kerugian pihaknya mencapai Rp50 juta. Sementara itu, Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Harryo Sugihhartono telah memerintahkan Unit Pidum dan Tekab 134 Satreskrim Polrestabes Palembang untuk menyelidiki dugaan aksi pencurian tersebut. "Doakan dalam waktu dekat ini para pelakunya bisa segera kita tangkap," ungkap Haryyo. Haryyo menyebut barang yang hilang merupakan barang penting yng digunakan umat Konghucu untuk beribadah. Dirinya mengatakan dari informasi pengurus kelenteng jumlah kerugian akibat kehilangan barang tersebut mencapai Rp50 juta. "Laporan yang kita terima ada 5 - 6 tempat dupa yang hilang, Alat semprot racun rumput, serta barang penting lainnya di dalam vihara," tutup dia.

Jakarta: Euro 2024 telah memasuki babak semifinal. Spanyol akan menghadapi Prancis dan Belanda akan berjibaku dengan Inggris.

Menariknya, setiap peserta memiliki koleksi trofi Euro yang berbeda. Spanyol adalah semifinalis dengan trofi terbanyak yaitu tiga.

Prancis mengoleksi dua trofi dan Belanda memiliki satu trofi. Sementara itu, Inggris menjadi satu-satunya peserta empat besar yang belum pernah juara Euro.
Spanyol memenangkan Euro pertamanya pada 1964, lalu kembali menjadi juara pada 2008 dan 2012. Sedangkan Prancis memenangkan Euro pada 1984 dan 2000, sementara Belanda menjadi juara pada 1988.

Menarik dinanti apakah Inggris mampu menyudahi puasa gelar mereka? Atau negara lain mampu menambah gelar? Semuanya akan terjawab pada Rabu, 10 Juli dan Kamis, 11 Juli.

Jadwal semifinal Euro 2024:
Rabu, 10 Juli
02.00 WIB Spanyol vs Prancis

Kamis, 11 Juli
02.00 WIB Belanda vs Inggris

(KAH)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bertindak cepat dan tegas pada oknum-oknum yang terlibat judi online di tubuh DPR RI.

Ia mengatakan, jika perlu MKD menggandeng aparat penegak hukum untuk memberikan sanksi jera pada para oknum yang terlibat.

Baginya, pemberantasan harus dilakukan tanpa mengedepankan privilese. Sebab, jika sudah terlibat tetap saja statusnya adalah sebagai pelaku.

“Tidak ada toleransi dan alasan apapun kelembagaan DPR terpapar judi online, harus clear dan clean,” ujar Didik dalam keterangannya pada Kompas.com, Senin (8/7/2024).

Ia menyampaikan, gerak cepat MKD diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik. Dia berharap jangan sampai masyarakat merasa DPR yang menjadi wakil mereka ternyata ikut terjerat judi online.

“Jaga, junjung tinggi dan hormati trust publik selama ini. Jika rakyat tidak lagi menaruh kepercayaan terhadap DPR, maka bukan hanya legitimasi yang menjadi problem,” sebutnya.

“Tapi juga bisa berpotensi menjadi persoalan besar dalam sistem ketatanegaraan kita,” sambung dia.

Terakhir, Didik berharap para oknum segera ditindak tegas agar tak mempengaruhi berbagai kebijakan yang digodok di DPR RI.

“Jaga kebijakan dan produk politik DPR dari serangan judi online melalui oknum-oknumnya,” imbuh dia.

Diketahui berdasarkan surat dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) sekaligus Ketua Satgas Pemberantasan Judi Online, Hadi Tjahjanto disebutkan ada 60 orang di DPR RI yang terlibat judi online.

Dari jumlah itu, 2 diantaranya adalah anggota dewan, sementara 58 sisanya bekerja di lingkungan DPR RI.

Ketua MKD Adang Daradjatun menyebutkan bakal melakukan klarifikasi pada sejumlah pihak yang terlibat.

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak agar anggota DPR yang terlibat judi online dibuka saja identitasnya pada publik.

Warta Ekonomi, Jakarta -

ZTE Corporation, penyedia solusi teknologi informasi dan komunikasi global, meraih tiga penghargaan di ajang The 21st Annual Selular Award 2024 yang diadakan di Jakarta. ZTE memenangkan penghargaan katagori Best Practice for 5G Network, Best Fiber Access Solution Provider, dan Most Innovative in Cloud and Data Center Technology.

Selular Award merupakan bentuk apresiasi Selular Media Network (SMN) terhadap pelaku industri TIK khususnya operator telekomunikasi, vendor jaringan, vendor handset, dan perusahaan teknologi lainnya. Hal ini dipersembahkan kepada mereka yang telah memberikan kontribusi signifikan kepada masyarakat melalui pemberian layanan yang patut dicontoh.

Para pemenang penghargaan pada acara tahunan ini diakui atas kemampuan mereka dalam mengatasi tantangan dan mencapai hasil yang luar biasa dibandingkan para pesaingnya.

“ZTE merasa bangga dan terhormat menerima penghargaan di ajang The 21st Annual Selular Award 2024. Penghargaan ini menegaskan komitmen ZTE dalam menghadirkan solusi inovatif di industri teknologi informasi dan komunikasi (TIK), yang tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini tetapi juga menjawab berbagai tantangan di masa depan. ZTE akan terus berpartisipasi dalam transformasi digital Indonesia, dan berkolaborasi dengan para mitra untuk membuka berbagai peluang di industri, menuju masa depan Indonesia yang gemilang,” ujar Richard Liang, Presiden Direktur ZTE Indonesia.

Uday Rayana, CEO dan Editor in Chief Selular Media Network, mengatakan sumbangsih ZTE untuk memberikan inovasi bagi perkembangan telekomunikasi dan solusi jaringan di Indonesia membuat ZTE sangat layak untuk mendapatkan penghargaan di The 21st Annual Selular Award 2024. “Kami melihat ZTE sangat mendorong Indonesia untuk terus meningkatkan jaringan 5G, meningkatkan kualitas yang membantu akses fiber jaringan, dan konsisten berinovasi dalam teknologi cloud dan pusat data, misalnya saja inovasi ZTE untuk membuat teknologi pendingin pusat data termutakhir.”

Best Practice for 5G Network

ZTE menerima penghargaan "Best Practice for 5G Network" untuk solusi 5G Fixed Wireless Access (FWA) & Mobile Broadband (MBB). Dengan pengiriman lebih dari 4 juta unit dan kemitraan dengan lebih dari 120 operator yang menguasai 80% pasar global, produk ZTE FWA & MBB terbukti telah meningkatkan pengalaman pengguna. Produk unggulan 5G FWA terbaru yang diluncurkan, ZTE G5 Ultra, dapat meningkatkan pemanfaatan bandwidth sebesar 20% dan mengurangi kemacetan jaringan sebesar 30%.

Perusahaan juga telah meluncurkan ZTE G5F, FWA outdoor yang mendukung 5G Advanced. Produk ini mendukung mmW Carrier Aggregation dan Dual Connectivity dengan kecepatan data puncak hingga 10Gbps.

Best Fiber Access Solution ProviderZ

TE mendapat penghargaan “Best Fiber Access Solution Provider” atas perannya sebagai penyedia Customer Premises Equipment (CPE) terdepan. Pada tahun 2023, ZTE memperoleh 34,3% pangsa pasar untuk Passive Optical Network (PON) CPE, mempertahankan posisi teratasnya selama tiga tahun berturut-turut. Perusahaan telah mengirimkan produk CPE ke lebih dari 100 negara, dan berkolaborasi dengan lebih dari 200 operator.

Most Innovative in Cloud and Data Center Technology

Komitmen ZTE dalam menghadirkan solusi infrastruktur komputasi end-to-end inovatif.

Solusi infrastruktur komputasi end-to-end ini mencakup berbagai aspek teknologi dan layanan seperti, penyimpanan, jaringan, dan IDC, memfasilitasi penerapan software dan hardware full-stack yang terintegrasi dan mempercepat penerapan layanan di cloud. Salah satu inovasi ZTE adalah kabinet dengan teknologi pendingin berdensitas tinggi IceCube, yang dirancang untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat akan pusat data ramah lingkungan dan efisien.

Jakarta -

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan Gelora Bung Karno (GBK) akan masuk daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) 2025.

Ia menyebut masuknya GBK dalam daftar usulan PSN 2025 ini dilakukan berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas di Istana Presiden, Jakarta, sore tadi.

"PSN juga mendapat arahan (dari Jokowi) bahwa PSN GBK ini akan diusulkan sebagai sebuah kawasan terpadu yang ditujukan untuk olah raga dan hiburan, dan nanti akan diusulkan investasi-investasi baru di PSN tersebut," terang Sandiaga usai rapat bersama Presiden Joko Widodo di Istana Presiden, Senin (8/7/2024).

Sandiaga menjelaskan kawasan GBK seluas 279 hektare ini memiliki kapasitas yang cukup untuk dijadikan kawasan terintegrasi event olah raga hingga konser musik berskala internasional. Pengembangan ini tentu dimaksudkan untuk menarik acara berskala internasional masuk Indonesia.

Meski begitu, rencana ini masih harus dikaji lebih lanjut oleh Badan Layanan Umum (BLU) pengelola GBK. Termasuk untuk wilayah mana saja yang diusulkan menjadi PSN hingga nilai investasinya nanti.

"Ini nanti akan dikaji oleh BLU yang mengelola GBK dan apa yang akan dibangun wilayahnya di mana, akan diusulkan untuk menjadi PSN atas nilai investasi yang besar dengan dampak nilai ekonomi dan multiplier effect," ujarnya.

Ditargetkan pengusulan PSN GBK ini akan rampung pada 2025 nanti. Diajukan bersama dengan penganggaran proyek pengelolaan dana abadi sektor pariwisata Indonesia Quality Tourism Fund (IQTF).

"Ini akan tuntaskan di 2025 pengusulannya, sama seperti penganggaran Indonesia Quality Tourism Fund yang regulasinya akan selesai di bulan Agustus nanti untuk dimasukkan di RAPBN 2025," ucap Sandiaga.

(hns/hns)

Reporter: Rashif Usman | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indawati mengungkapkan penerimaan pajak mencapai Rp 893,8 triliun per Juni 2024 atau setara 44,9% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

Penerimaan ini terkoreksi 7,9% dibandingkan periode tahun lalu yang tercatat Rp 970,2 triliun.

Untuk itu, Sri Mulyani berharap kinerja penerimaan pajak mampu tumbuh sebesar 14,5% pada semester II-2024. Ia pun mengungkapkan sejumlah strategi untuk mengerek kinerja pajak hingga akhir tahun ini.

"Kita akan melakukan beberapa measure terutama kita akan memeriksa beberapa restitusi supaya benar bisa dikendalikan," kata Sri Mulyani setelah rapat bersama Banggar DPR, Senin (8/7).

Sri Mulyani menjelaskan untuk mencapai target penerimaan tahun ini, pemerintah bakal mengoptimalkan restitusi atau proses pengembalian pembayaran pajak.

Ia juga menerangkan bahwa turunnya penerimaan pajak dikarenakan oleh kenaikan restitusi pada semester I-2024. Adapun restitusi terjadi pada jenis pajak PPh dan PPN yang naik 70,3%.

Kenaikan restitusi pajak secara signifikan dikarenakan turunnya profitabilitas dunia usaha dan peningkatan kebutuhan likuiditas akibat moderasi harga komoditas.

Untuk itu, pemerintah akan mengoptimalkan pajak dengan menjaga harga komoditas tetap stabil. Adapun harga komoditas seperti minyak sawit (CPO) akan kembali naik.

Selain itu, strategi lainnya yakni mengoptimalkan pajak dengan kebijakan dinamisasi PPh Pasal 25.

"Kita juga melihat beberapa kinerja, biasanya semester kedua di kuartal ketiga kita bisa meningkatkan penerimaan cukup besar pada saat kita melakukan rekalibrasi terhadap kinerja dari perusahaan-perusahaan dan kegiatan ekonomi," ujarnya.

Sebagai informasi tambahan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan bahwa penerimaan pajak tahun ini mencapai Rp 1,921,9 triliun.

Angka ini setara 96,6% dari target APBN 2024. Dengan begitu, ada shortfall penerimaan pajak berkisar Rp 66,9 triliun.

Jakarta: Kejaksaan Agung (Kejagung) merespons putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang mengabulkan gugatan praperadilan Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita dan Muhammad Rizky alias Eky. Putusan itu disebut fakta hukum baru yang wajib dilaksanakan penyidik Polri.

"Kita harus memahami putusan pengadilan terkait dengan praperadilan yang dibacakan oleh hakim tunggal tadi pagi. Ini merupakan fakta hukum baru dan akan kami gunakan jaksa peneliti terkait dengan berkas tersebut," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar kepada wartawan Senin, 8 Juli 2024.

Harli mengatakan secara prosedural hakim praperadilan mengabulkan seluruhnya terhadap gugatan praperadilan yang diajukan Pegi Setiawan. Jadi, bila penyidik menyerahkan kembali berkas perkara Pegi, kata Harli, pihaknya akan mengembalikannya kepada penyidik dengan dasar ada fakta hukum baru yang harus dilaksanakan yaitu putusan praperadilan Pegi Setiawan.
"Karena penetapan tersangkanya tidak sah dan penyidikannya tentu dinyatakan tidak sah," ujar Harli.

Dia meminta penyidik membebaskan Pegi Setiawan. Pembebasan ini kewenangan penyidik yang harus dijalankan untuk melaksanakan perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung.

"Karena ditahan, dan putusannya kan dikeluarkan dari penahanan. Ya tentu kuasa hukum (Pegi) harus berkoordinasi untuk melaksanakan itu," ucapnya.

Sebelumnya, Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung mengabulkan permohonan gugatan praperadilan tim kuasa hukum Pegi Setiawan. Hakim pun memutuskan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Jawa Barat segera menghentikan penyidikan terhadap Pegi.

"Mengadili, mengabulkan praperadilan atas pemohon atas nama Pegi Setiawan dan dinyatakan tidak sah dan dibatalkan demi hukum," kata Hakim tunggal Eman Sulaeman saat membacakan putusan di PN Bandung, Senin, 8 Juli 2024.

Eman mengatakan penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka pembunuhan berencana seperti yang disangkakan oleh penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Barat tidak sah dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karenanya, Eman memerintahkan kepada termohon, yaitu Kabid Hukum Polda Jawa Barat agar segera membebaskan Pegi Setiawan dari Rumah Tahanan (Rutan) Polda Jawa Barat.

"Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan kepada pemohon memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan termohon dan memulihkan harkat martabatnya seperti semula," ucap Eman.

(LDS)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengkaji opsi untuk membuka lagi pendaftaran pasangan calon kepala daerah jalur non partai/independen/perorangan jelang Pilkada 2024.

Hal ini imbas Putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengubah dasar penghitungan syarat usia minimal calon. Sebelumnya, pendaftaran calon nonpartai sudah ditutup pada Mei lalu dan proses verifikasi masih berlangsung saat ini.

"Dahulu waktu kami membuka penyerahan, menetapkan jadwal, waktu penyerahan dukungan calon perseorangan pada tanggal 8-12 Mei 2024 putusan MA ini belum terbit," ujar Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI Idham Holik dalam focus group discussion bersama jajaran KPU daerah dan organisasi nonsipil, Senin (8/7/2024).

Sebelum diubah MA, syarat usia minimal calon dihitung saat penetapan pasangan calon pad 22 September 2024.

Setelah diubah MA, syarat usia minimal calon dihitung saat pelantikan kepala daerah terpilih yang hampir pasti jatuh setelah 1 Januari 2025.

Dengan ini, maka para peminat jalur nonpartai yang awalnya tak jadi maju karena tak memenuhi syarat usia minimal, bisa saja kini mendaftarkan diri.

Sampai sekarang, KPU masih menunggu jadwal pelantikan serentak kepala daerah terpilih yang bakal diatur lewat peraturan presiden (perpres).

Simulasi

Dalam simulasi yang disusun KPU, calon nonpartai yang pendaftarannya telah diverifikasi sejak Mei akan terus diproses, sembari KPU membuka pendaftaran kembali untuk calon lain yang barangkali berminat maju jalur nonpartai.

Bedanya, tahapan yang dikaji akan kembali dibuka ini bakal berlangsung lebih singkat, yakni hanya 87 hari, karena mepetnya waktu.

Sementara itu, calon nonpartai yang pendaftarannya diproses sejak Mei menjalani tahapan selama 126 hari.

Sebagai perbandingan, calon nonpartai yang mendaftar pada Mei lalu memiliki waktu 5 hari untuk menyerahkan syarat dukungan warga ke KPU. Pada pendaftaran kali ini, calon nonpartai hanya punya 4 hari.

Pada Mei lalu, KPU pun mempunyai kesempatan 21 hari untuk melakukan verifikasi administrasi atas syarat dukungan yang diserahkan calon nonpartai.

Namun, kali ini, KPU cuma beroleh waktu 15 hari untuk melakukan verifikasi administrasi yang sama.

Idham menegaskan, simulasi ini masih akan dikonsultasikan dengan Komisi II DPR RI dan pemerintah dalam rapat dengar pendapat, sebelum dapat ditetapkan menjadi kebijakan dan jadwal resmi.