JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) dibuka menguat ke level 7.717 pada Jumat (25/10). Semenit berjalan, IHSG masih tumbuh 0,34 persen ke 7.742.

Total 227 saham menguat, 133 melemah, dan 581 lainnya stagnan. Nilai transaksi awal menyentuh Rp573 miliar, dari volume 1,8 miliar saham. Sejumlah indeks pendukung terlihat kompak di zona hijau meliputi LQ45, IDX30, JII, hingga MNC36.

Sebagian besar sektor indeks menanjak rata-rata di bawah 1 persen. Sementara yang turun hanya industri, dan konsumer siklikal. Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Sona Topas Tourism Industry Tbk (SONA) naik 22,15 persen ke Rp5.900, PT Bank Oke Indonesia Tbk (DNAR) menguat 16,30 persen ke Rp157, dan PT Bank Permata Tbk (BNLI) naik 13,59 persen ke Rp1.170.

Sedangkan yang turun adalah PT Multi Garam Utama Tbk (FOLK) turun 5,97 persen ke Rp63, PT Ulima Nitra Tbk (UNIQ) anjlok 4,23 persen ke Rp498, dan PT Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI) merosot 3,64 persen ke Rp6.625.

JAKARTA - Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) meminta PT Sri Rejeki Isman ( Sritex ) tidak buru-buru melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) setelah diputuskan pailit oleh Pengadilan Niaga Kota Semarang. Putusan tersebut mengancam PHK 20.000 karyawan.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker, Indah Anggoro Putri menjelaskan Kemnaker tengah berkomunikasi dengan manajemen Sritex guna memastikan nasib karyawan. Pasalnya, putusan Pailit tersebut belum dinyatakan inkrah hingga di tingkat kasasi Mahkamah Agung.

"Kemnaker meminta kepada Sritex dan anak-anak perusahaannya yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga agar tidak terburu-buru melakukan PHK kepada pekerja nya, sampai dengan adanya putusan yg inkrah atau dari MA," ujar Indah dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (25/10/2024).

Indah melanjutkan, meski saat ini Sritex tengah mencatat total asset yang tersedia, Kemnaker tetap mengimbau agar gaji dan upah karyawan yang masih bekerja untuk tetap dibayarkan tepat waktu. Kemnaker mengimbau kepada Serikat Pekerja yang tergabung di PT Sritex, untuk tetap menjaga situasi kondusifitas. Hal ini diungkapkan Indah lantaran menurutnya, manajemen PT Sritex tengah berupaya mengambil solusi yang berkeadilan dari kedua belah pihak.

"Kemnaker meminta agar semua pihak yaitu manajemen dan SP di perusahaan untuk tetap tenang dan menjaga kondusifitas perusahaan, serta segera menentukan langkah-langkah strategis dan solutif untuk kedua belah pihak. Utamakan dialog yang konstruktif, produktif dan solutif," jelas Indah.

JAKARTA - PT Pertamina Marine Solutions ( PMSol ), anak usaha PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) sekaligus bagian Sub Holding Integrated Marine Logistic (SHIML) Pertamina Group, mengambil peran penting di forum maritim internasional SAFETY4SEA 2024 di Singapura.

Di ajang maritim internasional tersebut, Direktur PMSol Dian Prama Irfani menjadi satu-satunya pembicara dari Indonesia. Dalam pidatonya yang bertemakan "Navigating Maritime Safety, Sustainability, & Innovation," Irfani mengangkat isu-isu terkini dan tantangan yang dihadapi industri maritim, serta memanfaatkan kerangka BANI (Brittle, Anxious, Nonlinear, Incomprehensible) untuk mengeksplorasi dampak tantangan tersebut dan peluang yang tersedia bagi para pemimpin di sektor ini.

Irfani menegaskan bahwa tantangan industri maritim, mulai dari tekanan regulasi, kesiapan seafarer, ketahanan rantai pasokan, hingga transformasi digital sangat berkaitan erat dengan visi maritim dan ketahanan energi Indonesia.

"Industri maritim memegang peranan penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Lini bisnis Pertamina Grup yang terintegrasi memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung konektivitas antar pulau dan distribusi energi nasional," kata Dian Prama Irfani melalui keterangan pers, Jumat (25/10/2024).

Dalam kesempatan itu, Irfani menegaskan setidaknya para pemimpin di industri ini dapat menjalankan kerangka kerja strategis, khususnya lebih berani berinvestasi, baik dalam meningkatkan kapabilitas para seafarer melalui program pelatihan serta teknologi terbaru seperti SIRE 2.0 dan acuan perubahan kebijakan International Maritime Organization (IMO).

Acara ini dihadiri oleh berbagai pemimpin industri, regulator, dan pemangku kepentingan dari seluruh dunia, yang berkumpul untuk bertukar pikiran dan wawasan mengenai masa depan industri maritim yang berkelanjutan.

Melalui partisipasinya, Pertamina Marine Solutions menunjukkan komitmen perusahaan untuk memimpin inisiatif positif dalam industri maritim. PMSol juga membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak di sektor maritim untuk menciptakan solusi yang lebih inovatif dan berkelanjutan, mendukung transformasi industri menuju masa depan yang lebih baik.

JAKARTA - Anak usaha PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) sekaligus bagian Sub Holding Integrated Marine Logistic (SHIML) Pertamina Group, PT Pertamina Marine Solutions ( PMSol ), berpartisipasi dalam forum internasional SAFETY4SEA 2024. Di forum yang diselenggarakan 23 Oktober 2024 di Singapura tersebut, para pemimpin industri maritim , agensi dan pemilik kapal berkumpul membahas langkah-langkah keselamatan yang penting di sektor maritim.

Dalam forum internasional tersebut, Pertamina Marine Solutions menghadirkan dua pembicara, yaitu Direktur Pertamina Marine Solutions Dian Prama Irfani, dan Manager Crewing Capt. Sofyani Faisol. Pertamina Marine Solutions pada kesempatan tersebut menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan standar keselamatan di sektor maritim.

Direktur PMSoL Dian Prama Irfani sebagai keynote speech membuka diskusi panel yang akan menyoroti tentang pentingnya ketahanan energi nasional dan bagaimana hal tersebut selaras dengan operasional bisnis Pertamina Marine Solutions. Dirinya menjelaskan bagaimana ketahanan energi dan keselamatan saling terkait.

"Pendekatan ini secara langsung terkait dengan tema utama 4th SAFETY4SEA Singapore Forum 2024, yang berfokus pada ketahanan, keberlanjutan, dan masa depan keselamatan maritim," ungkapnya dalam keterangan pers, Jumat (25/10/2024).

Pada sesi panel kelima, Capt. Sofyani Faisol memberikan wawasan terkait beberapa topik penting dalam industri maritim. Dirinya membahas pentingnya pelatihan dan pengembangan bagi kru kapal, memberikan tinjauan umum pasar bisnis pelayaran saat ini, serta menyoroti tantangan utama dalam crew manning. Capt. Faisol juga menguraikan strategi pelatihan yang efektif untuk meningkatkan keterampilan dan kesiapan kru dalam menghadapi berbagai situasi di laut.

Partisipasi PT Pertamina Marine Solutions dalam Forum The 4Th SAFETY4SEA 2024 menegaskan komitmen perusahaan dalam mempromosikan keselamatan, keberlanjutan, dan ketahanan energi di sektor maritim. Melalui kolaborasi dengan para pelaku industri serta berbagi pengetahuan, forum ini menjadi wadah pertukaran gagasan, serta upaya menuju terciptanya lautan yang lebih aman bagi semua.

JAKARTA - Kota mandiri di barat Jakarta Paramount Petals melakukan serah terima perdana sebanyak 34 unit ruko Calico Square kepada konsumen. Unit-unit ruko tersebut telah terjual habis beberapa waktu lalu, dan saat ini sudah mulai melakukan serah terima secara bertahap kepada konsumen.

"Sesuai dengan komitmen kami sejak awal kepada konsumen yaitu serah terima unit ruko sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan dan menghadirkan kualitas terbaik. Hingga saat ini hunian di Paramount Petals telah terbangun lebih dari 1.000 unit dan telah dihuni lebih dari 400 KK. Jumlah ini akan terus bertambah seiring pembangunan yang dijalankan," kata Direktur Paramount Land Norman Daulay dalam keterangannya, Kamis (24/10/2024).

Sejak diluncurkan pada tahun 2021 hingga Oktober 2024, sejumlah komitmen dan konsistensi Paramount Petals telah diwujudkan sesuai perencanaan. Diantaranya, peluncuran 4 klaster yakni Aster, Canna, Gardenia dan Lily, Marketing Gallery, Convenience Store, Bethsaida Clinic, dan beberapa tenant baru yang sudah meramaikan Paramount Petals seperti KFC, Kong Djie Coffee dan dalam waktu dekat akan beroperasi AW, Tekko dan Kampung Kecil.

Terbaru pada Juli 2024 lalu, Paramount Petals telah memulai pembangunan akses tol langsung ke Jakarta-Merak KM 25 yang akan memudahkan para penghuni Paramount Petals dan masyarakat ke berbagai destinasi lainnya. Kehadiran akses tol langsung ini tentunya diharapkan dapat menggeliatkan ekonomi Kabupaten Tangerang dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Direktur Estate Management Paramount Land Oktavianus Ekowibowo menjelaskan, ruko Calico Square yang diluncurkan Februari 2023 merupakan bagian dari kawasan komersial terintegrasi yang dikembangkan di Paramount Petals. Saat serah terima, kata dia, konsumen dapat langsung melihat unit ruko didampingi oleh tim Delivery Services.

"Paramount Petals telah siap memberikan pelayanan yang maksimal kepada seluruh konsumen/pembeli dan mengelola hunian dan lingkungan," tegasnya.

Direktur Eksekutif Marketing & Sales Paramount Land Chrissandy Dave pada kesempatan tersebut menjelaskan, serah terima yang dilaksanakan tepat waktu merupakan wujud komitmen dalam membangun kawasan dan menciptakan nilai tambah tinggi bagi konsumen, investor dan masyarakat sekitar.

Mengutip pengamat properti Panangian Simanungkalit, saat ini wilayah prospektif untuk berinvestasi properti komersial berupa ruko adalah di Tangerang dan sekitarnya. Hal ini karena perkembangan penduduk di kawasan Tangerang paling tinggi di Jabodetabek seiring dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi. Secara bisnis, ruko komersial di Paramount Petals diyakini memiliki prospek potensial karena mempunyai target konsumen yang besar dan menjanjikan sebagai aset investasi.

JAKARTA - Ketua Dewan Penasihat Kadin, Hashim Djojohadikusumo menyebutkan, 10 orang terkaya di Indonesia lebih kaya dari 114 juta penduduk. Diakui olehnya bahwa ketimpangan di Indonesia masih terbentang luas, antara jumlah penduduk kaya dengan yang miskin.

Bahkan menurutnya 2 dari 10 orang terkaya itu, termasuk Hashim dan Presiden Prabowo Subianto . "Pak Prabowo katakan, gambaran 10 keluarga terkaya di Indonesia, lebih kaya dari 114 juta penduduk Indonesia, itu mungkin termasuk keluarga saya dan Pak Prabowo, kita akui," kata Hashim di Menara Kadin, Rabu (24/10/2024).

Menurutnya, saat ini di Indonesia sendiri ada sekitar 44 juta keluarga yang masuk dalam kategori miskin. Sehingga jika dikalikan satu keluarga berjumlah 3-4 orang, maka sekitar 160 juta penduduk Indonesia masih mengalami kemiskinan.

Oleh sebab itu, Hashim mengatakan, salah satu misi besar Pemerintahan Prabowo - Gibran ke depan adalah mengurangi ketimpangan sosial. Caranya dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program kebijakan yang akan dikeluarkan.

Pada kesempatan tersebut, Hashim mengakui Presiden Prabowo memang mengidolakan salah satu tokoh pemimpin Partai Komunis China, Deng Xiaoping. Sosok ini yang menginspirasi Prabowo mengeluarkan kebijakan populis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Semakin kita sejahterakan orang miskin, kita dunia usaha beruntung, karena kalau mereka berdaya, mereka lebih kaya, dan income besar, kita yang untung. Mereka tidak akan bawa uang lari ke Hongkong atau ke Shanghai," kata Hashim yang menjabat Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus adik kandung Prabowo.

"So this point is, kebijakan kita sangat pro rakyat, tapi tidak benturan dan tidak anti pengusaha. Itu yang penting. Pak Prabowo bilang, orang kaya tetap kaya tidak masalah, tapi yang miskin harus kita angkat dari comberan, jurang, mereka harus hidup bermartabat," tutupnya.

JAKARTA - Kinerja Pertamina sepanjang Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dinilai sudah on the right track. Terkait itu pula, ekonom senior Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad optimistis, performa BUMN energi tersebut bisa terus ditingkatkan pada Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto , termasuk dalam upaya mewujudkan kemandirian energi .

?Betul, on the right track, dari segi corporate dan tanggung jawab tak perlu diragukan. Dari hulu ke hilir, Pertamina nggak masalah. Untuk itu, Saya yakin, mampu meningkatkan kinerja dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Tentu saja, harus ada dorongan berupa regulasi dan insentif dari Pemerintahan baru,? kata Tauhid kepada media belum lama ini.

Tauhid menambahkan, upaya Pertamina dalam menjalankan tugas sebagai BUMN energi memang baik. Antara lain, berkontribusi 69% dari produksi minyak dan 34% dari produksi gas nasional. Begitu pula dari sisi kinerja keuangan, ketika pada 2023 mampu meraup laba 17% lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.

Begitu pula ke depan, Tauhid meyakini, melalui dukungan yang semakin kuat dari Pemerintahan Prabowo, akan membuat performa BUMN termasuk Pertamina semakin meningkat. ?Karena Pertamina kan dalam kapasitas menjalankan tugas,? jelasnya.

Menurut Tauhid, dukungan tersebut bisa berupa regulasi maupun berbagai insentif, termasuk tarif. Misal, mengurangi dividen sehingga dana yang ada bisa dialokasikan untuk sektor hulu. Melalui realokasi tersebut, diharapkan Pertamina bisa semakin meningkatkan kegiatan seperti eksplorasi dan eksploitasi.

Dengan demikian imbuhnya, diharapkan ke depan akan semakin mengurangi ketergantungan terhadap impor. Termasuk untuk mempersiapkan program substisusi untuk mengurangi impor BBM non diesel, seperti Pertalite dan Pertamax. Jika hal itu terwujud, Tauhid yakin bahwa impor juga akan terus menurun dan mendukung berbagai upaya yang sudah terlebih dahulu dilakukan Pertamina.

?Apalagi untuk menekan impor, Pertamina sebelumnya sudah melakukan melalui program Biodiesel B50,? imbuh Tauhid.

Selain mengurangi ketergantungan impor, program transisi energi seperti Biodiesel, juga berperan dalam mengurangi emisi, termasuk memenuhi target Net Zero Emission (NZE) paling lambat 2060. Untuk itu, Tauhid juga berharap, Pemerintah terus mendorong Pertamina dan BUMN lain untuk semakin mengembangkan energi bersih. Apalagi, lanjutnya, saat ini penggunaan energi bersih baru mencapai 12-13%.

JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mengatakan, total 20 ribu karyawan PT Sri Rejeki Isman atau Sritex yang mendukung upaya manajemen perusahaan untuk mengajukan kasasi atas keputusan pailit dari Pengadilan Niaga Kota Semarang. Keputusan tersebut diputus berdasarkan putusan perkara dengan nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Smg oleh Hakim Ketua Moch Ansor.

Dalam keputusan perkaranya, Pengadilan Niaga Kota Semarang menilai Sritex telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada pemohon berdasarkan Putusan Homologasi tanggal 25 Januari 2022. Presiden KSPN, Ristadi menjelaskan, 20 ribu karyawan yang tersisa tersebut saat ini tengah mendukung kasasi pihak manajemen perusahaan, agar dapat membatalkan putusan pailit oleh pengadilan.

?Saat ini kawan-kawan pekerja PT Sritex tengah mendukung upaya kasasi oleh pihak manajemen agar membatalkan putusan pailit tersebut. Ini dilakukan agar 20 ribu karyawan masih dapat bekerja disana,? jelas Ristadi kepada MPI saat dihubungi, Kamis (24/10/2024).

Ristadi mengatakan, pembatalan putusan pailit diharapkan juga dapat menyelesaikan hutang piutang yang dialami PT Sritex saat ini. Terlebih kondisi saat ini, lanjut Ristadi, PT Sritex juga masih menjalankan proses pencatatan aset karena kurator aset belum diumumkan hingga saat ini.

?Pengumuman pailit baru kemarin, jadi masih dalam proses penetapan aset PT Sritex. Jadi belum jelas skema penyelesaian dengan teman-teman pekerja di Sritex ini,? tutur Ristadi.

Lebih lanjut Ristadi mengatakan, KSPN berharap upaya kasasi pailit tersebut dapat dibatalkan agar dapat menuntaskan kesepakatan perdamaian atas pembayaran utang PT Sritex. Selain itu, dirinya memandang jika memang putusan pailit tidak dibatalkan, maka hasil dari lelang aset bisa mengembalikan hak-hak para pekerja disana.

?Saat ini pembagian hak atau pesangon kepada karyawan belum terjadi karena manajemen masih mejalani proses pendataan aset. Jika terjadi lelang aset dan pailit tidak dibatalkan, hak-hak pekerja PT Sritex dapat dipenuhi sesuai aturan yang berlaku,? tegas Ristadi.

Sebelumnya Pengadilan Niaga Kota Semarang memutuskan, untuk mempailitkan PT Sri Rejeki Isman (Sritex), salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia, setelah menerima permohonan dari salah satu krediturnya, PT Indo Bharat Rayon.

Keputusan ini sekaligus membatalkan kesepakatan perdamaian yang telah dicapai sebelumnya dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Juru Bicara Pengadilan Niaga Kota Semarang, Haruno Patriadi, mengonfirmasi putusan yang diambil oleh majelis hakim, dengan Ketua Hakim Muhammad Anshar Majid.

"Permohonan dari PT Indo Bharat Rayon dikabulkan, dan kesepakatan perdamaian yang disepakati dalam PKPU pada Januari 2022 dinyatakan batal," ungkap Haruno, pada Rabu 23 Oktober 2024.

Dalam putusan tersebut, pengadilan menunjuk kurator dan hakim pengawas untuk mengawasi proses kepailitan ini. "Kurator akan mengatur pertemuan dengan para debitur untuk melanjutkan proses lebih lanjut," tambah Haruno.

JAKARTA - Program biodiesel yang dicanangkan pemerintah menjadi salah satu solusi strategis dalam mencapai ketahanan energi. Sekaligus menurunkan ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Agar visi ini benar-benar terwujud, keterlibatan petani sawit swadaya perlu diprioritaskan. Sebagai pemain penting dalam rantai pasok kelapa sawit, para petani ini memegang peran yang tak bisa diabaikan.

Pemerintah harus segera mengatur pola kemitraan yang menguntungkan semua pihak, baik perusahaan maupun petani. Jika pola kemitraan ini dirancang dengan baik, program biodiesel dapat berjalan optimal. Mengapa penting melibatkan petani swadaya?


Terdapat beberapa alasan utama. Misalnya perkebunan sawit swadaya menguasai sekitar 40% dari total luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia. ?Ini adalah angka yang signifikan, yang menunjukkan bahwa ketahanan rantai pasok tidak mungkin tercapai tanpa peran serta mereka,? kata Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit ( SPKS ) Sabarudin dalam Diskusi Keberlanjutan Biodiesel, dengan tema Mewujudkan Kemitraan Petani Dan Industry Biodiesel Dalam Pengembangan Biodiesel Sawit Untuk Kesejahteraan Petani Sawit di Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Jika petani swadaya tidak dilibatkan, pemerintah kehilangan potensi besar dalam pemanfaatan lahan. Memasukkan petani swadaya dalam rantai pasok biodiesel adalah langkah konkret dalam membantu perekonomian rakyat kecil.

Mayoritas petani sawit swadaya adalah petani kecil yang menggantungkan hidupnya pada hasil perkebunan. Melalui program biodiesel, harapannya mereka bisa mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih besar, sehingga kesejahteraan mereka meningkat.

Sayangnya program biodiesel yang diluncurkan pada 2015 oleh Presiden Joko Widodo belum sepenuhnya memberikan dampak positif bagi petani kelapa sawit. Meskipun tujuan awal program ini adalah untuk kesejahteraan petani melalui kemitraan dengan perusahaan pemilik biodiesel, hingga saat ini kemitraan tersebut belum terealisasi secara merata.

"Kami melakukan riset kecil di Riau, yang merupakan daerah dengan industri biodiesel di lima kabupaten, namun kenyataannya petani di sana belum menikmati hasil dari kemitraan tersebut. Petani masih menjual sawit mereka melalui tengkulak, bukan langsung ke perusahaan biodiesel," ujarnya.

Sabarudin mengatakan, SPKS terus mendorong agar pengembangan biodiesel memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal peningkatan produktivitas. Saat ini, produktivitas petani sawit masih rendah, hanya sekitar 12 ton Tandan Buah Segar (TBS) per hectare per tahun. Jauh di bawah produktivitas perusahaan yang mencapai 25 ton TBS per hectare per tahun.

Ketua Umum Perisai Prabowo Ahmad Kailani menegaskan, komitmennya untuk mengawasi dan memastikan kebijakan biodiesel, khususnya campuran biodiesel 50% (B50), berjalan sesuai dengan kepentingan petani. Ia menekankan pentingnya keterlibatan aktif dalam pengawasan kebijakan pemerintah terkait biodiesel, terutama yang berdampak langsung pada petani sawit.

"Saya adalah penyidik di KPPU dan bersentuhan langsung dengan kondisi di lapangan, terutama dengan petani kecil. Saya melihat bagaimana buah sawit yang sudah matang harus segera dibeli, jika tidak akan membusuk. Kedepannya, pengusaha besar akan menjadi mitra pemerintah di bawah pemerintahan Presiden Prabowo, dan kami di Perisai serta SPKS akan mengawasi setiap kebijakan agar adil bagi petani," katanya.

Direktur Bioenergi di Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Edi Wibowo mengutarakan pentingnya pengembangan biodiesel yang berkelanjutan. Termasuk rencana menuju implementasi B100 di masa depan.

Program biodiesel 100 persen (B100) yang berbahan baku minyak sawit mentah (CPO) masih dalam tahap penelitian. Karakteristik bahan bakar ini diharapkan lebih baik dibandingkan alternatif yang ada saat ini.

"Kita sedang mempersiapkan B100, namun masih dalam tahap penelitian untuk memastikan kestabilan dan efisiensinya. Karakter biodiesel dari sawit bisa lebih unggul, namun ada beberapa tantangan teknis yang perlu diatasi sebelum bisa mencapai komersialisasi penuh," ujarnya.

Edi menjelaskan pengembangan biodiesel tidak hanya melibatkan Kementerian ESDM, tetapi juga kolaborasi dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perekonomian, dan pemangku kepentingan lainnya. Termasuk perusahaan sawit dan petani.

Pemerintah bersama pihak-pihak terkait sedang menyusun kebijakan keuangan dan insentif untuk mendukung komersialisasi biodiesel. Khususnya terkait kemitraan antara petani plasma, petani swadaya, dan perusahaan produsen biodiesel.

JAKARTA - Penyelesaian masalah Over Dimension Over Load ( ODOL ) harus dilihat dari dua mata sisi yaitu sisi keselamatan dan sisi ekonomi. Artinya, tidak boleh ada trade-off atau mengutamakan yang satu dan mengorbankan yang lain.

?Kalau selama ini, penyelesaian ODOL ini kan ada trade off-nya. Di mana, yang lebih diutamakan itu adalah sisi keselamatannya, sementara sisi ekonominya tidak dipedulikan sama sekali,? ujar Pakar Transportasi yang juga Kepala Lembaga Pengembangan Transportasi dan Logistik Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti, Ade Surya baru-baru ini.

Menurutnya, hal itulah yang menyebabkan permasalahan ODOL ini belum bisa dipecahkan hingga saat ini. Karenanya, harus ada titik tengah yang harus diambil dalam menyelesaikannya.

Dia mengatakan, kalau dilihat dari struktur kelembagaannya, masalah ODOL ini terkait dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Menurutnya, koordinatornya saja sudah berbeda. Kalau Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian lebih melihat sisi ekonominya, sedang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi lebih mementingkan bagaimana memanage dan mengatur agar tidak terjadinya kecelakaan dan kerusakan jalan yang disebabkan truk-truk ODOL.

?Jadi, yang bisa mempersatukan dua sisi yang berbeda koordinatornya di kementerian ini adalah Presiden atau lembaga formal yang ditunjuk untuk logistik,? katanya.

Dia mengutarakan, penyelesaian masalah ODOL ini sangat penting untuk menunjang logistik. Sebab, lanjutnya, kalau logistiknya baik, cost logistik atau harga di tingkat konsumen juga rendah.

?Jadi pemberlakuan Zero ODOL itu nantinya juga harus memikirkan agar tidak menyebabkan beban bagi masyarakat konsumen dengan terjadinya kenaikan harga barang-barang akibat biaya logostik yang naik,? tukasnya.

Karena, lanjutnya, dengan diberlakukannya Zero ODOL, mau tidak mau pasti akan ada penambahan biaya bagi pemilik barang karena jumlah truk yang digunakan juga pasti bertambah. Itu berarti akan ada penambahan biaya ongkos logistik yang pasti dibebankannya kepada konsumen. ?Sebab, bagi pemilik truk dan pemilik barang sebetulnya tidak masalah jika harus menggunakan truk ODOL atau Zero ODOL. Yang berdampak itu konsumen yang harus menanggung kenaikan biaya logistiknya,? tukasnya.

Karenanya untuk menghindari adanya kenaikan logistik akibat penerapan Zero ODOL itu, dia menyarankan agar pemerintah memberikan beberapa insentif. ?Itu perlu dipikirkan pemerintah bagaimana mendorong cost logistik tetap rendah agar tidak ada keributan-keributan yang terjadi saat memberlakukan Zero ODOL ini,? ucapnya.

Dia juga mendorong pemerintah agar lebih mengoptimalkan moda transportasi kereta api dan tol laut. Menurutnya, trucking itu tidak cocok untuk jarak jauh, dan sewajarnya hanya sampai jarak 100 kilometer saja. Kalau lebih dari itu, barang-barang di truk itu harus pindah ke moda lain yang lebih efisien.

?Karenanya, pemerintah perlu memikirkan infrastruktur jalannya dan moda transportasinya bagaimana handlingnya agar itu bisa dilakukan dan terintegrasi dengan baik tanpa menambah biaya logistik,? tuturnya.

Jadi menurutnya, yang dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah ODOL ini adalah perencanaannya dan bukan hanya penindakan seperti yang dilakukan selama ini. ?Padahal sebelum menindak itu seharusnya terlebih dulu dilakukan perencanaan yang dituangkan dalam sebuah blueprint,? katanya.

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, pembangunan Ibu Kota Nusantara ( IKN ) akan tetap dilanjutkan di bawah Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Akan tetapi menurutnya, alokasi anggaran untuk pembangunan IKN ke depannya perlu dilakukan penyesuaian. Terutama alokasi anggaran untuk dukungan pembangunan infrastruktur dasar dan kelengkapan fasilitas kota itu sendiri.

"Jadi saya mengatakan bahwa ini akan dilanjutkan tetapi tentu akan disesuaikan terutama budgetingnya, harus diketahui berapa budget yang dialokasikan untuk melanjutkan proyek-proyek di IKN, selebihnya kita kawal," kata AHY di Kantor Kementerian PUPR, Rabu (24/10/2024).

AHY menjelaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo alokasi anggaran harus bisa lebih efisien dan tidak boros. Caranya mengoptimalkan, kas pemerintah hanya untuk pembangunan infrastruktur dasar, sedang sisanya mencari pembiayaan alternatif.

"Karena sekali lagi penekanan dari bapak presiden jangan sampai pembangunan tidak efisien apalagi kalau ada kebocoran," tambahnya.

Dalam rangka menjaga efisiensi kinerja APBN untuk Proyek IKN, maka AHY menyatakan diperlukan evaluasi setiap 5 tahun sekali terkait peta prioritas pembangunan. Termasuk dalam hal ini mega proyek Ibukota baru, yang diperkirakan butuh Rp466 triliun.

"IKN kembali saya mengatakan bahwa tentu setiap lima tahun perlu ada adjustment dan melihat peta prioritas pembangunan, ini berlaku untuk infrastruktur termasuk pembangunan sumber daya manusia," kata AHY.

Sebab menurutnya, ke depan akan banyak pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kualitas SDM, menciptakan swasembada pangan, dan swasembada energi. Sehingga tidak hanya IKN saja yang menjadi atensi pemerintah dalam bidang pembangunan infrastruktur.

"Presiden Prabowo juga tentu ingin bisa melanjutkan pembangunan IKN ini, tentu dengan timeline yang harus terus disesuaikan karena kita tahu bukan hanya IKN yang perlu mendapatkan atensi tapi juga proyek-proyek strategis nasional lain di berbagai wilayah," tutup AHY.

JAKARTA - Ketua Dewan Penasihat Kadin, Hashim Djojohadikusumo mengatakan, ada 300 pengusaha nakal di Indonesia. Disebutkan oleh Hashim bahwa, nama-nama tersebut sudah dilaporkan Kejaksaan Agung kepada Presiden Prabowo Subianto untuk selanjutkan diambil tindakan, terutama untuk menarik pajak sebagai sumber pendapatan baru negara.

"Jaksa agung sudah siap bertindak, ini pengusaha nakal, dan mudah-mudahan tidak ada di Kadin. Ada 300 lebih pengusaha nakal, beberapa tidak punya NPWP , rekening bank di Indonesia, ini sudah dikasih laporan ke pak Prabowo," kata Hashim di Menara Kadin, Rabu (24/10/2024).

Lebih lanjut Hashim yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus adik kandung Prabowo memberikan clue alias petunjuk, bahwa pengusaha nakal tersebut sebetulnya pengusaha yang berada di sektor perkebunan di Indonesia. Akan tetapi uangnya disimpan di luar negeri, dan tidak membayar pajak ke negara.

Menurutnya, potensi pajak yang bisa dikumpulkan dari 300 pengusaha nakal tersebut bisa mencapai Rp300 triliun. Pengumpulan itu rencananya akan terbagi dalam 2 tahap. Tahap pertama tahun ini, dengan estimasi yang bisa dikumpulkan sebesar Rp189 triliun. Sedangkan sisanya akan dibayarkan tahun depan.

"(Pengusaha nakal) segera bisa bayar Rp189 triliun dalam waktu singkat, tahun ini atau tahun depan, akan tambah Rp120 triliun lagi, sehingga sekitar Rp300 triliun itu masuk ke kas negara," kata Hashim.

Menurutnya tambahan kas negara itu bisa menjadi sumber pembiayaan untuk mendukung program-program Prabowo dalam rangka peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia), ketahanan pangan, hingga ketahanan energi kedepannya.

"Jadi saya yakin, program makanan bergizi itu akan dilaksanakan, ya, dan program perumahan yang kemarin saya sebut, tadi pagi saya ikut rapat dengan Maruarar Sirait dan Fahri Hamzah. Mereka targetnya 3 juta unit rumah setahun," tutup Hashim.