Menteri PPN/ Kepala Bappenas Rachmat Pambudy buka suara terkait pesan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan agar tidak ada menteri di Kabinet Merah Putih yang membuat proyek mercusuar pada pemerintahannya.

Prabowo dalam sidang kabinet paripurna perdana itu juga meminta Rachmat untuk memastikan semua program dan kegiatan di semua kementerian dan lembaga punya kontribusi yang signifikan bagi rakyat.

"Nanti saja. Karena arahannya sangat internal dan terbatas," kata Rachmat singkat di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (23/10).

Prabowo sebelumnya meminta agar para menterinya tidak membuat proyek mercusuar pada pemerintahannya.

"Pelajari lagi semua proyek, jangan ada proyek yang mercusuar. Semua ditujukan kepada yang saya sampaikan di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat, pada hari pelantikan saya," kata Prabowo dalam Sidang Kabinet perdana di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10).

Dalam sidang itu, Prabowo menekankan Indonesia perlu swasembada pangan sebagai prioritas di tengah kondisi global yang tak menentu.

Ia juga menekankan Indonesia perlu melakukan swasembada energi. Kendati, ia bersyukur Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat besar sehingga tak boleh ragu untuk memanfaatkannya.

Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang menyatakan perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) (Sritex) pailit.

Hal itu berdasarkan putusan perkara dengan nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Smg oleh Hakim Ketua Moch Ansor padai Senin (21/10) lalu.

Berdasarkan sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Semarang, pemohon menyebut termohon telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada pemohon berdasarkan Putusan Homologasi tertanggal 25 Januari 2022.

Kemudian, pemohon meminta Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor No. 12/ Pdt.Sus-PKPU/2021.PN.Niaga.Smg tanggal 25 Januari 2022 mengenai Pengesahan Rencana Perdamaian (Homologasi) dibatalkan. Pemohon meminta para termohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Atas putusan tersebut, Sritex belum memberikan pernyataan.

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) membukukan laba bersih Rp41,1 triliun pada kuartal III 2024. Capaian ini melesat 12,8 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja mengatakan laba ini ditopang ekspansi pembiayaan berkualitas serta peningkatan volume transaksi dan pendanaan.

"Peningkatan kredit hingga September 2024 merefleksikan komitmen BCA dalam mendukung pertumbuhan perekonomian nasional," tutur Jahja dalam paparan kinerja kuartal I 2024 BCA secara virtual, Rabu (23/10).

Perusahaan dan entitas anak usahanya melaporkan kenaikan total kredit sebesar 14,5 persen secara tahunan menjadi Rp877 triliun per September 2024.

Catatan kredit bank swasta terbesar di Indonesia per September 2024, antara lain kredit korporasi tumbuh 15,9 persen (yoy) dengan total Rp395,9 triliun.

Sedangkan kredit komersial naik 11,8 persen secara tahunan menjadi Rp135,3 triliun dan kredit usaha kecil dan menengah (UKM) tumbuh 14,2 persen secara tahunan hingga Rp120,1 triliun.

Kualitas kredit pun terjaga dengan rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) sebesar 2,1 persen per September 2024. Kredit dalam risiko atau loan at risk (LAR) mencapai 6,1 persen per September 2024, membaik dari setahun sebelumnya 7,9 persen.

Di sisi pendanaan, BCA melaporkan total dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 3,4 persen secara tahunan menyentuh Rp1.125 triliun. Kemudian, dana giro dan tabungan (current account saving account/ CASA) naik sekitar 5,2 persen ke level Rp915 triliun.

Di samping itu, frekuensi transaksi mobile banking dan internet banking mencapai Rp23 miliar atau tumbuh 24 persen secara tahunan. Tercatat, jumlah nasabah yang menggunakan BCA Mobile mencapai lebih dari 31 juta dan pengguna myBCA tumbuh menjadi lebih dari 6 juta.

Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menaikkan tunjangan kinerja bagi PNS di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan dua hari sebelum ia lengser pada 20 Oktober 2024.

Kenaikan tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang ditandatangani Jokowi pada 18 Oktober 2024.

Dalam beleid ini Jokowi menetapkan menteri ketenagakerjaan yang bukan PNS mendapatkan tukin sebesar 150 persen dari besaran tukin tertinggi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

Tukin tertinggi diberikan kepada PNS kelas jabatan 17 atau pejabat eselon 1 dan setara sebesar Rp33,24 juta per bulan. Artinya, tukin untuk menteri sebesar Rp49,86 juta per bulan.

"Menteri Ketenagakerjaan yang mengepalai dan memimpin Kementerian Ketenagakerjaan diberikan tunjangan kinerja sebesar 150 persen dari tunjangan kinerja tertinggi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan," tulis Pasal 5 aturan ini.

Adapun besaran tukin yang diterima setiap PNS di Kementerian/Lembaga di luar dari gaji pokok, dan tunjangan melekat lainnya seperti tunjangan anak, makan dan jabatan.

Berikut rincian tukin di Kemenaker yang berlaku sejak 18 Oktober 2024:

Kelas jabatan 17 = Rp33,24 jutaKelas jabatan 16 = Rp27,57 jutaKelas jabatan 15 = Rp19,28 jutaKelas jabatan 14 = Rp17,06 jutaKelas jabatan 13 = Rp10,93 jutaKelas jabatan 12 = Rp9,89 jutaKelas jabatan 11 = Rp8,75 jutaKelas jabatan 10 = Rp5,97 jutaKelas jabatan 9 = Rp5,07 jutaKelas jabatan 8 = Rp4,59 jutaKelas jabatan 7 = Rp3,91 jutaKelas jabatan 6 = Rp3,51 jutaKelas jabatan 5 = Rp3,13 jutaKelas jabatan 4 = Rp2,98 jutaKelas jabatan 3 = Rp2,89 jutaKelas jabatan 2 = Rp2,70 jutaKelas jabatan 1 = Rp2,53 juta.

Presiden Prabowo Subianto akan memutihkan utang 6 juta petani dan nelayan Indonesia.

Ini diungkapkan Hashim Djojohadikusumo yang merupakan adik Prabowo. Ia mengklaim sang Kepala Negara bakal segera menerbitkan peraturan presiden (perpres) pemutihan utang tersebut pada pekan depan.

"Ini mungkin minggu depan Pak Prabowo akan teken suatu perpres pemutihan. Sedang disiapkan Pak Supratman (Supratman Andi Agtas) menteri hukum, semua sesuai undang-undang," ucapnya dalam Dialog di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10).

"Saya berharap minggu depan ya beliau (Prabowo) akan tanda tangan perpres pemutihan. (Ada) 5 juta-6 juta manusia dengan keluarganya akan dapat hidup baru, dan mereka dapat hak untuk pinjam lagi ke perbankan. Tidak akan ditutup SLIK-nya di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," imbuh Hashim.

Hashim menyebut itu semua adalah utang masa lalu petani dan nelayan. Ada yang merupakan utang di era krisis moneter 1998, krisis ekonomi 2008, dan lain-lain.

Besaran utangnya juga diklaim tak besar. Hashim menyebut utang petani dan nelayan ke perbankan itu hanya di kisaran Rp10 juta hingga Rp20 juta.

"Ternyata semua utang ini sudah dihapusbukukan sudah lama dan sudah diganti oleh asuransi perbankan, tapi hak tagih dari bank belum dihapus. Sehingga 6 juta (petani dan nelayan) ini tidak bisa dapat kredit," ungkap Hashim.

"Mereka (pinjam) ke mana? Ke rentenir dan pinjol. Saya baru tahu pinjol apa 6 bulan lalu. Saya memang konglomerat, gak perlu pinjol. Tapi ternyata kita konglomerat yang (punya) hati nurani. Kita (waktu) dengar kaget. Saya sampaikan ke Prabowo, ini harus diubah. Ini tahun lalu (2023 diketahui) dan Prabowo setuju (dihapus)," sambungnya.

Penghapusan utang ini juga sudah berdasarkan konsultasi Prabowo dengan tim ekonominya. Hashim menegaskan pemutihan tidak akan merusak ekosistem perbankan di Indonesia.

Adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mengatakan mantan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono akan diangkat menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

Menurut Hashim, pengangkatan ini menjadi bukti Prabowo serius dalam melanjutkan pembangunan IKN usai ditinggal lensger Jokowi.

"Komitmen (melanjutkan pembangunan IKN) tetap, komitmen tetap. Kalau tidak salah Pak Basuki Hadimuljono, mantan Menteri PUPR ditunjuk sebagai Kepala Otorita. Ya so lanjut jadi Kepala Otorita yang juga setara dengan Menteri. So dia rank-nya setara dengan Menteri," katanya di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10).

Rencana Basuki menjadi kepala OIKN mengemuka setelah menteri PUPR era Jokowi itu awal pekan kemarin mengatakan diminta untuk menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

"Ini saya bukan mau mendahului, tapi menurut Setneg dan Pak Jokowi saya di OIKN," katanya di kantor Kementerian PUPR, Senin (21/10).

"Sekarang sedang diurus bapak-bapak Setneg," imbuhnya.

Mantan Plt. Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Raja Juli Antoni mengakui sejumlah pihak minta agar mantan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjadi Kepala Otorita IKN yang baru.

Pria yang akrab disapa Toni itu mengatakan harapan tersebut sudah disampaikan ke Presiden Jokowi sebelum transisi pemerintahan. Namun, keputusan akhir ada di Presiden Prabowo Subianto.

"Ada masukan dan harapan, disampaikan juga kepada mantan Presiden Joko Widodo, agar Pak Basuki dapat meneruskan sebagai Kepala Otorita OIKN definitif. Tapi sekali lagi tentu semuanya adalah otoritas hak prerogatif Pak Presiden (Prabowo)," kata Toni di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (23/10).

Mantan Plt. Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Raja Juli Antoni mengakui ada harapan dari sejumlah pihak agar mantan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjadi Kepala Otorita IKN yang baru.

Pria yang akrab disapa Toni itu mengatakan harapan tersebut sudah disampaikan ke Presiden Jokowi sebelum transisi pemerintahan. Namun, keputusan akhir ada di Presiden Prabowo Subianto.

"Ada masukan dan harapan, disampaikan juga kepada mantan Presiden Joko Widodo, agar Pak Basuki dapat meneruskan sebagai Kepala Otorita OIKN definitif. Tapi sekali lagi tentu semuanya adalah otoritas hak prerogatif Pak Presiden (Prabowo)," kata Toni di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (23/10).

Menteri Kehutanan Kabinet Merah Putih itu mengatakan pemilihan Kepala Otorita IKN perlu waktu. Dia mengatakan UU IKN menyebut kepala Otorita IKN pertama memang bisa langsung ditunjuk oleh presiden.

Meski begitu, untuk berikutnya, presiden tak bisa langsung menunjuk kepala Otorita IKN. Presiden perlu berkonsultasi dengan DPR.

"Itu perlu persetujuan dari DPR. Nanti saya kira Pak Bas, artinya dari Setneg atau Seskab harus mengonfirmasi pencalonan kepala OIKN itu yang baru ini. Di undang-undangnya demikian," ujarnya.

Sebelumnya, posisi kepala dan wakil kepala Otorita IKN kosong setelah Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe mengundurkan diri. Presiden Jokowi menunjuk Basuki Hadimuljono dan Raja Juli Antoni menjadi pelaksana tugas (plt.).

Posisi itu kembali kosong saat transisi pemerintahan. Saat ini, kursi kepala dan wakil kepala Otorita IKN masih kosong.

Basuki awal pekan kemarin  mengatakan diminta untuk menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

"Ini saya bukan mau mendahului, tapi menurut Setneg dan Pak Jokowi saya di OIKN," katanya di kantor Kementerian PUPR, Senin (21/10).

"Sekarang sedang diurus bapak-bapak Setneg," imbuhnya.

Ia juga menambahkan bahwa jabatanmya sebagai PLT Kepala OIKN telah berakhir.

Adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengklaim Indonesia bakal segera mendapatkan uang hampir Rp500 triliun.

Pria yang juga ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) itu menegaskan ada dua sumber dana sekitar Rp490 triliun. Pertama, dari pengusaha sawit nakal sebanyak Rp300 triliun.

"Ada kabar baik, ada sumber dana yang luar biasa. Kemarin saya dengar sendiri, jaksa agung sudah siap bertindak. Ini pengusaha-pengusaha nakal dan mudah-mudahan tidak ada di Kadin, 300 lebih pengusaha nakal. (Ada) 25 pengusaha tidak punya NPWP (dan) 15 tidak punya rekening bank di Indonesia," jelasnya dalam Dialog di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10).

Hashim menyebut Prabowo sudah mengantongi laporan soal potensi dana segar tersebut. Ia mengatakan pengusaha nakal itu akan membayar sekitar Rp189 triliun-Rp190 triliun, sedangkan sisanya berpotensi disetor ke negara pada 2025.

Ia menyebut Rp300 triliun itu akan segera masuk ke APBN Kita. Hashim menegaskan sumbernya berasal dari pengusaha nakal alias pemilik kebun sawit ilegal.

Sedangkan sumber penerimaan baru kedua datang dari carbon credit. Hashim mengklaim Indonesia bisa mendapatkan uang sekitar Rp190 triliun dari skema ini.

Hashim mengetahui potensi tambahan duit sebanyak itu usai ditunjuk menjadi utusan khusus presiden untuk COP29 di Baku, Azerbaijan. Ia menyebut kajian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencatat ada 577 juta ton karbon yang bisa diserap Indonesia dan ditawarkan ke dunia internasional.

Lalu, ada tambahan potensi carbon credit berdasarkan hitungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Jeff Bezos Academy. Sehingga total Hashim menghitung ada 600 juta ton karbon yang bisa membuat Indonesia cuan.

"Dengan biaya nilai minimal US$10 dolar per ton. Saya nanti di Baku akan umumkan, kita akan lelang. Kalau Saudi, Qatar, Abu Dhabi minat, semua negara penghasil emisi minat kita jual minimal US$10. Saya sudah cek dengan Tommy Djiwandono, wakil menteri keuangan, keponakan saya. Dia sudah konfirmasi di APBN itu belum dihitung (potensi penerimaan dari carbon credit)," jelasnya.

"(Ada) 600 juta ton (carbon credit) bisa kita tawarkan dalam beberapa bulan lagi. So, mungkin Q2-Q3 (2025) kita bisa dapat US$6 miliar. Berarti kita bisa dapat Rp190 triliun tambahan dana untuk masuk di APBN. Berarti kita dari pengusaha nakal Rp300 triliun, dengan karbon bisa dapat Rp190 triliun. Itu sudah Rp400 triliun (Rp490 triliun) dana baru," imbuh Hashim.

Bahkan, Hashim membocorkan bahwa Prabowo menugaskan Wakil Menteri Keuangan III Anggito Abimanyu mengumpulkan Rp300 triliun sampai Rp600 triliun per tahun ke kas negara.

"Sebentar lagi akan dilakukan oleh Kementerian Keuangan, dari Pak Anggito Abimanyu, wakil menteri keuangan. Akan dilakukan peningkatan dan langkah-langkah penerimaan negara. Kita akan ada program-program yang luar biasa," ungkap Hashim.

"Yang pakai internet, pemantauan internet, kita akan dapat dari kegiatan-kegiatan ya legal, semi-ilegal, dan ilegal. Kita akan dapat ratusan triliun lagi. Kita sudah hitung bisa sampai Rp300 triliun-Rp600 triliun setiap tahun," tandasnya.

Presiden Prabowo Subianto perintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menghapuskan anggaran yang tak penting dari pagu Kementerian/Lembaga seperti pelaksanaan seremonial.

Perintah tersebut disampaikan Prabowo saat melaksanakan Sidang Kabinet (Sidkab) perdana di Istana Negara bersama seluruh jajaran menteri Kabinet Merah Putih.

Prabowo menilai selama ini terlalu banyak anggaran yang digunakan untuk kegiatan yang tidak memberikan nilai tambah bagi perekonomian, termasuk perjalanan dinas. Sehingga ia berharap bisa dikurangi agar anggaran tidak jebol.

"Saya minta menteri keuangan, saya minta semua menko (menteri koordinator), saya minta semua menteri telusuri lagi alokasi APBN. Pelajari lagi DIPA, Pelajari lagi. Saya minta detial kegiatan-kegiatan yang terlalu seremonial, terlalu banyak seminar, terlalu banyak sarasehan, terlalu banyak konferensi, terlalu banyak perjalanan luar negeri, mohon dikurangi," jelas Prabowo.

Menurut Prabowo, era pemerintahannya harus pro rakyat, sehingga kegiatan yang tak memberikan dampak pada masyarakat luas harus ditiadakan.

Apalagi, perjalanan dinas terkait studi banding yang dirasa sangat tidak penting.

"Kita harus memberi contoh. Fokus kita adalah pembangunan ekonomi, kesejahteraan rakyat ke dalam. Jangan mengada-ada. Studi banding, belajar pramuka ke negara lain. Saya minta efisien," imbuhnya.

PT Gunbuster Nickel Industry (PT GNI) menerima penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan atas upaya perusahaan memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 1.000 pekerja rentan di wilayah Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah.

Penerimaan penghargaan ini sekaligus menandai komitmen PT GNI dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, khususnya pekerja sektor nonformal, yakni individu yang tidak memiliki pekerjaan formal atau terikat pada kontrak formal dengan sebuah organisasi atau perusahaan. Mereka bisa bekerja sebagai pekerja lepas, buruh harian, pedagang kaki lima, pekerja rumah tangga, atau dalam sektor informal lain seperti petani dan nelayan.

Head of Corporate Communication PT GNI, Mellysa Tanoyo, menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diterima PT GNI.

"Kami percaya bahwa setiap individu, berhak mendapatkan perlindungan jaminan sosial yang memadai. Disini kami hadir untuk berkontribusi pada masyarakat pekerja rentan di sektor non formal untuk dapat memperoleh perlindungan jaminan sosial. Kami berterima kasih kepada BPJS atas penghargaan ini," kata Mellysa.

Menurut Mellysa, penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan merupakan langkah konkret perusahaan untuk serta dalam penciptaan stabilitas sosial yang lebih baik. Selain itu, penghargaan ini juga merupakan bukti nyata perusahaan yang secara rutin menyalurkan bantuan kontribusi jaminan sosial serupa sejak tahun 2022 lalu.

"Kami berharap langkah ini bisa menginspirasi perusahaan-perusahaan lain untuk memperhatikan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan di wilayah sekitar, terutama yang berada di sektor non-formal. Kami percaya bahwa kolaborasi dalam perlindungan sosial ini akan menghasilkan manfaat yang besar bagi masyarakat secara keseluruhan," papar Mellysa.

Melalui upaya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan ini, PT GNI tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosial, tetapi juga memperkuat komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat. Ke depannya, PT GNI akan melanjutkan upaya meningkatkan berbagai program jaminan sosial agar bermanfaat bagi pekerja, juga menciptakan dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Morowali Utara.

Presiden Prabowo Subianto menugaskan Wakil Menteri Keuangan III Anggito Abimanyu mengumpulkan Rp300 triliun sampai Rp600 triliun per tahun ke kas negara.

Ini dibocorkan oleh adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo. Ia mengaku semakin optimistis semua program Prabowo via jajaran Kabinet Merah Putih bisa didanai sumber dana segar baru.

"Sebentar lagi akan dilakukan oleh Kementerian Keuangan, dari Pak Anggito Abimanyu, wakil menteri keuangan. Akan dilakukan peningkatan dan langkah-langkah penerimaan negara. Kita akan ada program-program yang luar biasa," katanya dalam Dialog di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10).

"Yang pakai internet, pemantauan internet, kita akan dapat dari kegiatan-kegiatan ya legal, semi-ilegal, dan ilegal. Kita akan dapat ratusan triliun lagi. Kita sudah hitung bisa sampai Rp300 triliun-Rp600 triliun setiap tahun," klaim Hashim.

Hashim menegaskan uang sebanyak itu belum masuk ke APBN. Oleh karena itu, pemerintahan Prabowo bakal mengejarnya.

Adik Prabowo menekankan hal-hal tersebut akan dilakukan dan ditindaklanjuti langsung oleh Kementerian Keuangan.

"Saya sangat-sangat optimistis kita ada dana yang belum dihitung dan sudah real kita bisa dapat untuk APBN Kita. So, saya yakin program makan bergizi itu akan dilaksanakan," tegasnya.

Hashim tak menjelaskan lebih rinci apakah uang hampir Rp600 triliun per tahun itu murni hanya dari langkah yang akan dilakukan Wamenkeu Anggito. Pasalnya, ia juga menyinggung sumber dana segar lainnya.

Ia mengatakan ada sekitar Rp300 triliun yang bisa dikantongi negara dari pengusaha sawit nakal. Di lain sisi, Indonesia berpotensi mendapatkan Rp190 triliun dari penjualan karbon alias carbon credit kepada negara-negara lain.

Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasan membentuk banyak badan di era pemerintahannya. Di antaranya Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus hingga Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin sidang kabinet (sidkab) perdana di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Rabu (23/10).

Menurut Prabowo, badan-badan tersebut dibentuk untuk mengawasi program dan proyek yang telah ia susun berjalan dengan optimal.

"Saya ada tambahan lagi Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Tugas mereka adalah memonitor semua program semua proyek yang kita akan lancarkan," ujarnya di Istana Negara.

Untuk Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan dibentuk untuk memastikan tingkat kemiskinan di dalam negeri turun, bahkan kalau bisa tak ada lagi masyarakat miskin di Indonesia. Hal ini sejalan dengan mimpi Prabowo kemiskinan ekstrim hilang dari Tanah Air.

"Saya juga membentuk satu badan baru. Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Badan ini akan mempelajari, akan mengikuti semua program-program perlindungan sosial, semua program-program bantuan ke bagian golongan rakyat yang masih perlu bantuan," jelasnya.

Prabowo memang bercita-cita anggaran di era pemerintahannya bisa seefisien mungkin tapi realisasinya maksimal. Karenanya, ia perintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani menekan anggaran yang tak penting.

"Saya minta menteri keuangan, saya minta semua menko (menteri koordinator), saya minta semua menteri telusuri lagi alokasi APBN. Pelajari lagi DIPA, Pelajari lagi. Saya minta detail kegiatan-kegiatan yang terlalu seremonial, terlalu banyak seminar, terlalu banyak sarasehan, terlalu banyak konferensi, terlalu banyak perjalanan luar negeri, mohon dikurangi," tegas Prabowo.