Jakarta: PT Kereta Api Indonesia (Persero) mendukung Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam uji coba penerapan B40 untuk kereta api.

Uji coba ini dilakukan di Stasiun Lempuyangan, Yogyakarta pada Senin, 22 Juli 2024 dengan menggunakan KA Bogowonto relasi Lempuyangan-Pasar Senen.

B40 merupakan campuran solar 60 persen dan bahan bakar nabati dari kelapa sawit 40 persen.

VP Public Relations KAI Anne Purba mengatakan, penggunaan bahan bakar itu diharapkan menjadi solusi strategis untuk mengurangi konsumsi solar dan emisi gas buang.
"KAI sangat mendukung kebijakan pemerintah melalui penggunaan bahan bakar B40 pada angkutan kereta api. Hal ini sejalan tujuan KAI dalam memberikan layanan transportasi yang lebih ramah lingkungan," kata Anne dalam keterangan tertulis, Selasa, 23 Juli 2024.

Anne menjelaskan, KAI kini menggunakan 300 juta liter bahan bakar B35. Selama penggunaannya, performa mesin kereta api tetap berjalan tanpa masalah.

KAI yakin peralihan dari B35 ke B40 akan berlangsung mulus, mengingat spesifikasi kedua jenis bahan bakar tersebut hampir sama.

Baca juga: Siap-siap, BBM Jenis Baru yang Ramah Lingkungan Rilis 17 Agustus

Uji ketahanan genset KA Bogowonto 1.200 jam

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, uji kinerja terbatas ini bertujuan untuk menguji ketahanan genset KA Bogowonto selama 1.200 jam.

Dengan waktu perkiraan satu kali pulang-pergi (PP) KA Bogowonto dari Lempuyangan ke Pasar Senen 22 jam, diperkirakan akan membutuhkan 50 kali PP, atau sekitar dua bulanan, untuk mencapai hasil tersebut.

"Kami berharap semua uji penggunaan bisa selesai Desember ini sehingga penggunaan B40 secara penuh bisa dilakukan pada 2025," ujar Eniya.

Kepala Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) Mustafid Gunawan menyampaikan, uji penggunaan pada KA dilakukan untuk bahan bakar mesin lokomotif dan mesin genset KA.

Uji penggunaan mesin lokomotif dilakukan pada satu kereta barang rute Jakarta-Surabaya. Sedangkan uji genset dilakukan pada KA Bogowonto rute Lempuyangan-Pasar Senen.

Untuk melakukan uji penggunaan, KAI membangun fasilitas blending (pencampuran bahan bakar) dan pengisian bahan bakar di lima lokasi yaitu Cipinang, Jakarta; Arjawinangun, Cirebon: Cepu, Blora; Lempuyangan, Yogyakarta; dan Pasar Turi, Surabaya.

(ANN)

Jakarta: Maskapai Garuda Indonesia berkolaborasi dengan Bank Mandiri memberikan diskon tiket hingga 80 persen untuk menuju beberapa destinasi domestik dan internasional.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan pihaknya kembali menggelar program diskon tiket yang dilaksanakan melalui gelaran Garuda Indonesia Sales Office Travel Fair (SOTF) bekerja sama dengan Bank Mandiri.

"Melalui SOTF ini, bekerja sama dengan Bank Mandiri sebagai bank partner, Garuda Indonesia menghadirkan penawaran diskon tiket perjalanan hingga mencapai 80 persen menuju berbagai destinasi penerbangan domestik maupun internasional serta tambahan cashback dari Bank Mandiri," kata Irfan dilansir Antara, Selasa, 23 Juli 2024.
Irfan menjelaskan, diskon tersebut berlaku selama pembelian tiket di periode 22-31 Juli 2024. Sementara di luar dari tanggal tersebut, maka diskon tidak akan berlaku. Kemudian untuk penerbangan seusai pembelian tiket berlaku hingga 31 Juli 2025.

Dia menyampaikan, untuk mendapatkan berbagai penawaran menarik dari gelaran SOTF itu, pengguna jasa dapat mengakses penawaran di seluruh kantor maskapai itu di kota-kota seluruh Indonesia maupun kantor perwakilan di luar negeri.

Pelaksanaan SOTF merupakan salah satu bentuk upaya dan komitmen Garuda Indonesia sebagai national flag carrier untuk menghadirkan aksesibilitas dan kemudahan dalam mendapatkan layanan penerbangan yang aman dan nyaman untuk menuju berbagai destinasi favorit bagi masyarakat.

Baca juga: Penerbangan Haji Sering Delay, Pengamat: Penuh Kompleksitas

Menurut dia, penyelenggaraan berbagai program promosi yang dilaksanakan Garuda Indonesia untuk memberikan lebih banyak pilihan penerbangan yang dapat diakses oleh para pengguna jasa dengan harga yang lebih berkompetitif.

"Melalui pelaksanaan travel fair yang kami laksanakan secara berkelanjutan ini, masyarakat juga akan dapat mengakses lebih banyak nilai tambah dalam setiap pembelian tiket penerbangannya untuk melengkapi pengalaman perjalanannya,” ungkap Irfan.

Pada gelaran SOTF, Garuda Indonesia bersama Bank Mandiri juga memberikan nilai tambah kepada para pengguna jasa berupa cashback hingga mencapai Rp2 juta dan cicilan nol persen bagi para pengguna Mandiri Kartu Kredit.

Para pengguna jasa juga berkesempatan untuk mendapatkan berbagai potongan harga tiket untuk penerbangan yang dilayani oleh mitra airlines Garuda Indonesia seperti KLM, Air France, Air Europe, All Nippon Airways, Japan Airlines, Qantas, Virgin Australia, Jet Star, Malaysia Airlines, dan Bangkok Airways.

"Kedepannya, kami akan terus menjajaki berbagai program promosional lainnya dalam memberikan berbagai nilai tambah untuk para pengguna jasa setia Garuda Indonesia," kata Irfan.

Berikut beberapa rute domestik dan internasional dengan harga menarik:

Jakarta-Denpasar mulai dari Rp1,8 jutaan pergi pulang (pp).
Jakarta-Labuan Bajo pp mulai dari Rp2,2 jutaan.
Jakarta-Ambon pp mulai Rp3,2 jutaan.
Jakarta-Makassar pp mulai Rp2,2 jutaan.
Jakarta-Sorong pp mulai Rp3,5 jutaan.
Jakarta-Padang pp mulai Rp1,8 jutaan.
Jakarta-Amsterdam pp mulai dari Rp11,8 jutaan.
Jakarta-Seoul pp mulai dari Rp5,6 jutaan.
Jakarta-Sydney pp mulai dari Rp7,7 jutaan.
Jakarta-Tokyo pp mulai dari Rp8 jutaan.
Jakarta-Hong Kong pp mulai dari Rp4,2 jutaan.
Jakarta-Singapura pp mulai dari Rp2,7 jutaan.

(ANN)

Jakarta: Light Rail Transit (LRT) merupakan salah satu transportasi umum yang menawarkan berbagai keunggulan, seperti nyaman, cepat, serta tarif yang cukup terjangkau.

LRT tersedia di berbagai wilayah seperti Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi (Jabodebek). Lebih lanjut, transportasi umum ini mulai beroperasi pada tahun lalu, tepatnya 28 Agustus 2023.

Teruntuk kamu yang ingin menggunakan transportasi LRT, kamu perlu memperhatikan beberapa hal, termasuk cara membeli tiket.

Apa tiket LRT bisa dibeli online?

Kamu bisa membeli tiket LRT secara online melalui salah satu platform yang tersedia, salah satunya ialah aplikasi Access by KAI. Cara ini bisa menjadi opsi untuk kamu yang belum memiliki Kartu Uang Elektronik (KUE) atau biasa disebut e-money.
Untuk mengetahui caranya, berikut adalah langkah-langkah membeli tiket LRT secara online.

Cara beli tiket LRT online

1. Unduh dan buka aplikasi Access by KAI di smartphone.
2. Lakukan masuk akun atau daftar akun jika belum memiliki.
3. Pilih menu "LRT" pada halaman utama apliksi tersebut.
4. Klik opsi "Pesan Tiket" untuk beli tiket LRT Jabodebek.
5. Pilih lokasi stasiun keberangkatan dan stasiun tujuan.
6. Klik opsi "Bayar Tiket" dan lakukan pembayaran tiket.
7. Jika pembayaran terkonfirmasi akan muncul kode QR.
8. Scan kode QR untuk tap-in dan tap-out di gate stasiun.

Baca juga: Banyak Keliru, Yuk Ketahui Perbedaan LRT Jakarta dan LRT Jabodebek

Bayar LRT bisa pakai aplikasi/kartu apa saja?

Kamu bisa menggunakan berbagai jenis kartu elektronik atau dompet digital seperti, e-money (Bank Mandiri), Flazz (BCA), Tap-Cash (BNI), Brizzi (BRI), Jakcard (Bank DKI), dan Jak Lingko (Bank DKI/BNI).

Berikut adalah cara menggunakan kartu uang digital untuk naik LRT Jabodebek, antara lain:

1. Siapkan kartu uang elektronik (e-money) atau dompet digital.
2. Kunjungi lokasi stasiun LRT Jabodebek sesuai keberangkatan.
3. Tap-in kartu e-money atau dompet digital di gate stasiun keberangkatan.
4. Tunggu kereta tiba pada peron sesuai rute atau stasiun tujuan.
5. Tap-out kartu e-money atau dompet digital di gate stasiun tujuan.

Demikian beberapa informasi terkait cara naik LRT yang bisa kamu perhatikan langkah-langkahnya. Semoga bermanfaat ya. (Syarief Muhammad Syafiq)

(AHL)

Jakarta: Pemerintah mengapresiasi upaya konsisten perusahaan swasta yang menggunakan pendekatan kolaboratif multi-helix untuk membantu Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) naik kelas hingga bisa ekspor.

baca juga: Pelaku Usaha di Aceh Diberi Edukasi Keuangan oleh PNM dan OJK

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan UMKM menjadi penopang ekonomi nasional. Kontribusi UMKM terhadap PDB nasional berkisar 60,51 persen dan menyerap hampir 97 persen dari tenaga kerja.

Dia menuturkan sumbangsih UMKM bagi perekonomian nasional itu, lanjutnya, juga berkat dukungan Sampoerna lewat Sampoerna Retail Community (SRC) yang hadir sejak 2008 dan Sampoerna Entrepreneurship Training Center (SETC) yang berdiri pada 2007.

"Tadi dikatakan SRC berkontribusi sekitar 11,4 persen dari total PDB retail nasional 2022. Langkah kerjasama Kadin dan Sampoerna ini sangat baik," ujar dia dalam keterangan tertulis, Selasa, 23 Juli 2024.
Seraya mengapresiasi SRC dan SETC, Menko berharap agar lebih banyak UMKM yang menerima pembinaan. Pasalnya, Indonesia membutuhkan ribuan wirausaha. Untuk itu, Airlangga mendorong SETC untuk terus berkolaborasi para pemangku kepentingan dengan menitikberatkan pada pengembangan kompetensi, produktivitas dan kewirausahaan.

Airlangga melanjutkan untuk mendorong ekspor UMKM, pemerintah telah membentuk Satgas Ekspor yang juga melibatkan Kadin sehingga ada kebijakan yang bersifat afirmatif. Untuk bisa ekspor, katanya, UMKM butuh pendampingan seperti yang dilakukan Sampoerna melalui SETC.

"Kemudian kualitas produk, praktik bisnis di mana bisa dikirim tepat waktu dan berkualitas. Ini bisa dibantu oleh perusahaan-perusahaan besar terutama untuk jaga kualitas," tambah dia.

Mendorong ekspor UMKM

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengapresiasi inisiatif Kadin, Sampoerna dan Jetro yang terus mendorong ekspor UMKM.

"UMKM itu produknya kecil, perlu agregasi, kemitraan dengan perusahaan besar. [Untuk ekspor] ada faktor produksi, logistik dan standar yang harus dipenuhi," katanya.

Selain pendampingan, Teten menuturkan tidak semua UMKM bisa langsung ekspor. UMKM bisa menjadi bagian dari supply-chain global atau menjadi bagian dari produk ekspor dari perusahaan nasional.

"Sebut saja kopi yang kita ekspor, 90 persen itu dari kebun rakyat. Saya ingin melihat kerja sama kemitraan UMKM dan perusahaan jauh lebih besar lagi. Kerja sama [dengan perusahaan ini] penting karena Indonesia masih kecil jika dibandingkan dengan Vietnam," kata dia.

Sebagai konteks, Kementerian Koperasi dan UKM mencatat kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional baru 15,7 persen pada 2023. Sampoerna telah mendampingi sebanyak 320 ribu UMKM yang terdiri dari 250 ribu toko kelontong SRC dan 72 ribu UMKM.

Mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional

Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, mengatakan kolaborasi atau gotong-royong antara pemerintah dan swasta untuk memajukan UMKM, khususnya untuk ekspor, sangat penting. UMKM juga berperan penting untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional.

"Bertumbuhnya UMKM yang berorientasi ekspor turut memperkuat fundamental perekonomian nasional. Kolaborasi yang dilakukan bersama Sampoerna di Pesta Rakyat UMKM untuk Indonesia hari ini merupakan salah satu wujud nyata dari kolaborasi dan sinergi yang harus semakin ditingkatkan untuk mengembangkan kapasitas UMKM nasional yang berdaya saing global dan berorientasi ekspor,” kata dia.

Presiden Direktur Sampoerna, Ivan Cahyadi, menambahkan dalam membina UMKM, Sampoerna mengedepankan kolaborasi model multi-helix dengan melakukan kemitraan inklusif dengan pemerintah, organisasi dunia usaha, akademisi dan universitas, sektor swasta, serta tentunya media dan pemangku kepentingan lainnya.

"Pemberdayaan UMKM dalam bentuk pembinaan juga merupakan upaya kami mengembangkan SDM unggul agar dapat berdampak positif dalam pengembangan kompetensi setiap pelaku UMKM, berkontribusi terhadap masyarakat luas, hingga bermanfaat bagi negara," imbuh dia.

(SAW)

Jakarta: Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung menyampaikan, BI berkomitmen untuk mendukung perkembangan industri keuangan digital melalui berbagai kebijakan yang proaktif dan ramah (friendly) terhadap inovasi.

baca juga: Kinerja Industri Pengolahan Tetap Kuat di Triwulan II 2024

"Bank Indonesia tentu berkomitmen untuk mendukung perkembangan industri keuangan digital melalui berbagai kebijakan yang proaktif dan friendly terhadap inovasi dengan tetap diseimbangkan dengan upaya kita menjaga stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran,” kata Juda, dilansir Antara, Selasa, 23 Juli 2024.

Juda mengatakan regulasi yang adaptif menjadi salah satu tantangan yang kompleks dalam konteks digitalisasi yang dihadapi industri keuangan. Dunia digital bergerak sangat cepat sehingga regulasi harus mampu mengikuti perkembangan tanpa menghambat inovasi.

Juda juga mengungkapkan sejumlah tantangan lainnya yang dihadapi industri keuangan mulai dari keamanan siber, risiko fraud, hingga inklusi keuangan.

Pembangunan infrastruktur digital

Terkait penguatan infrastruktur digital, ia menyampaikan bahwa BI akan terus mendorong pembangunan infrastruktur digital yang mampu mendukung layanan perbankan digital yang aman, efisien, dan dapat diandalkan.
Kemudian, terkait penguatan regulasi dan pengawasan, BI juga akan mengembangkan regulasi dan pengawasan yang adaptif terhadap perbankan perubahan teknologi dan kebutuhan pasar namun dengan tetap menjaga prinsip-prinsip prudensial.

Komitmen terhadap penguatan keamanan siber dan perlindungan konsumen, BI terus bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memperkuat keamanan siber termasuk dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan bahwa penggunaan layanan digital aman dan terlindungi.

Dalam hal ini, jelas Juda, BI telah menerbitkan Peraturan BI (PBI) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber bagi Penyelenggara Sistem Pembayaran, Pelaku Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, serta Pihak Lain yang Diatur dan Diawasi Bank Indonesia.

"BI juga telah menerbitkan PBI terkait keamanan sistem informasi dan ketahanan siber pada bulan April yang lalu, yang kami harapkan untuk perbankan segera menyikapi mempersiapkan sebaik-baiknya," kata Juda.

(SAW)

Mataram: Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengantisipasi permintaan pasokan dan harga sembako yang berpotensi mengalami lonjakan saat kampanye pemilihan kepala daerah serentak pada 2024.

Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono mengatakan pilkada serentak berimplikasi terhadap sembako seperti yang pernah terjadi saat pileg dan pilpres beberapa waktu lalu.

"Sebagian calon kepala daerah menggunakan sembako (untuk kampanye), tentu itu tidak bisa dihindari. Pemerintah perlu menjaga itu (pasokan dan harga sembako)," ujar Maino di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa, 23 Juli 2024.

Maino mengatakan Presiden Joko Widodo telah menugaskan Badan Pangan Nasional melalui Bulog untuk menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat pada Agustus, Oktober, dan November 2024.

Bantuan pangan itu tidak semata-mata karena pilkada, tetapi sebagai bentuk upaya pemerintah mengantisipasi kekurangan pasokan sembako di tingkat akar rumput.

"(Bantuan pangan) bisa juga antisipasi manakala nanti saat pilkada terjadi peningkatan kebutuhan sembako khususnya bagi para calon kepala daerah," tutur Maino.

Baca juga: Begini Upaya Bapanas Jaga Bahan Pangan Biar Gak Langka saat Kemarau

Pilkada serentak di akhir November

Pada 27 November 2024, Indonesia akan mengadakan pilkada secara serentak di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan kabupaten/kota administratif di bawah Provinsi DKI Jakarta tidak termasuk dalam jumlah 37 provinsi tersebut karena memiliki status daerah otonomi khusus.

Bulog memastikan stok cadangan beras pemerintah cukup untuk memenuhi permintaan masyarakat, termasuk pada momentum pilkada serentak.

Sejauh ini pemerintah pusat belum mengeluarkan keputusan terbaru untuk menambah impor untuk memenuhi permintaan selama pesta rakyat tersebut. Kuota impor beras Bulog masih sebanyak 3,6 juta ton pada 2024.

(HUS)

Jakarta: Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menerima Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan PT PLN (Persero) Tahun Buku 2023.

Dalam RUPS tersebut, pemerintah mengapresiasi upaya PLN selama tahun 2023 yang kembali mencetak kinerja terbaik sehingga mampu berkontribusi dengan dividen bagi negara sebesar Rp3,09 triliun atau mencapai satu setengah kali dari target yang ditetapkan.

Selain itu, PLN juga berkontribusi melalui Pendapatan Pajak (pajak penghasilan, PPN, bea materai, bea masuk, pajak daerah & retribusi daerah) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mencapai Rp52,57 triliun.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, pada RUPS tahun ini PLN melaporkan Kinerja Keuangan Tahun Buku 2023. Laba PLN meningkat 53,12 persen Year on Year (YoY) dari Rp14,41 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp22,07 triliun pada tahun 2023.

Kinerja keuangan apik PLN ditopang pertumbuhan penjualan listrik tahun 2023 yang mencapai 288,44 Terawatt hour (TWh) atau meningkat sebesar 5,36 persen YoY dari 273,76 TWh pada 2022 lalu.

Baca juga: 20 BUMN Berikan Dividen untuk Negara Sebesar Rp85,52 Triliun

Hal ini berdampak pada total pendapatan Perseroan yang mencapai Rp487,38 triliun pada 2023 atau tumbuh signifikan dibandingkan raihan tahun 2022 yang sebesar Rp46,25 triliun.

“Capaian ini diperoleh atas perjuangan seluruh insan PLN yang menjalankan transformasi berbasis digital secara end to end. Mulai dari sistem pembangkit, transmisi, distribusi, pengadaan, sistem keuangan, sistem planning hingga restrukturisasi organisasi dan pelayanan pelanggan, sehingga kini PLN menjadi makin lincah, unified, kokoh dan trengginas,” jelas Darmawan dalam keterangan tertulis, Selasa, 23 Juli 2024.

Darmawan juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah, khususnya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Keuangan dan stakeholder lainnya atas dukungan terhadap upaya transformasi yang terus dijalankan perseroan.

“Buah dari transformasi ini mustahil PLN raih tanpa dukungan dari Pemerintah. Pemerintah secara konsisten menjaga daya beli masyarakat dan menghadirkan ekosistem investasi yang menarik bagi para pelaku bisnis dan industri sehingga konsumsi listrik terus tumbuh,” jelas Darmawan.

Darmawan menegaskan sebagai BUMN, PLN akan terus melaksanakan amanah negara untuk memastikan seluruh penjuru Indonesia bisa menikmati layanan kelistrikan yang andal dan terjangkau.

“Listrik ini merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat. Dengan arahan serta bimbingan Bapak Erick Thohir selaku Menteri BUMN yang proaktif mengawal PLN dari level strategis hingga teknis di lapangan, kami optimistis mampu memberikan listrik andal sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia,” jelas Darmawan.

(ANN)

Jakarta: Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan intervensi pengendalian pangan di wilayah ujung timur Indonesia menjadi prioritas untuk menekan kemiskinan ekstrem.

"Badan Pangan Nasional berkomitmen dalam mendukung penurunan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Sebagai bagian dari upaya ini, NFA memprioritaskan intervensi pengendalian pangan di wilayah ujung timur Indonesia," kata Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan Bapanas Sri Nuryanti dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, 23 Juli 2024.

Nuryanti menyampaikan pihaknya menyadari wilayah timur Indonesia memiliki tantangan tersendiri terkait aksesibilitas pangan yang memadai dan berkualitas.

"Oleh karena itu, Bapanas memprioritaskan intervensi pengendalian kerawanan pangan di wilayah, terlebih lagi bahwa tingkat kemiskinan ekstrem di Provinsi Papua cukup tinggi," ujar Nuryanti.

Dijelaskan, bantuan intervensi pengendalian kerawanan pangan merupakan salah satu bentuk bantuan yang disalurkan pemerintah melalui Badan Pangan Nasional.

Pemerintah, lanjut Nurhayati, melalui penugasan Badan Pangan Nasional kepada Bulog sudah menggelontorkan bantuan pangan (Banpang) beras sebanyak 10 kg per KPM. Meski begitu, dia tidak menyebutkan secara rinci jumlah bantuan yang telah disalurkan.

"Intervensi pengendalian kerawanan pangan ini berupa paket bantuan pangan pendamping. Kan beras sudah dapat 10 kg, selanjutnya kami berikan paket intervensi pengendalian kerawanan pangan berupa kornet sapi, ikan sarden, bihun jagung, kacang hijau, minyak goreng dan garam beryodium," terang Nuryanti.

Baca juga: Wapres Harap Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Diteruskan

Dorong percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem

Dikatakannya, intervensi pengendalian kerawanan pangan itu menjadi salah satu upaya mendorong percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem menuju nol persen pada 2024 sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Melalui Inpres Presiden itu, baik gubernur dan bupati/wali kota ditugaskan untuk mengoordinasikan dan memimpin secara langsung upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayahnya masing-masing.

Nuryanti menyebutkan, berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) tercatat kemiskinan ekstrem di Indonesia per Maret 2023 berada di angka 1,12 persen. Angka itu turun sebesar 0,92 persen poin apabila dibandingkan data Maret 2022.

"Papua menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan ekstrem paling tinggi di Indonesia, yaitu sebesar 7,67 persen," tuturnya.

Nuryanti menegaskan sebagai daerah dengan kekayaan sumber daya pangan beragam, membangun ketahanan pangan di Papua harus berbasis pangan lokal.

"Sepanjang kanan dan kiri jalan dipenuhi hutan sagu, setiap rumah dipagari kelor. Ini potensi yang bagus untuk dimanfaatkan secara maksimal. Karena itu seperti yang selalu disampaikan oleh Kepala Badan Pangan Nasional Pak Arief Prasetyo Adi, kita harus bersinergi bersama untuk terus mendorong edukasi dan pendampingan pola pangan berbasis sumber pangan lokal," sebut dia.

Dia berharap pemerintah daerah menggandeng perguruan tinggi untuk mengedukasi masyarakat rentan rawan pangan dan mendampingi dengan program kuliah kerja nyata sebagai bentuk pengabdian masyarakat.

"Tak lupa ajak sarjana asal Papua untuk membangun bumi Cenderawasih berbekal ilmu yang ditimbanya," kata Nuryanti.

(HUS)

Mataram: Badan Pangan Nasional atau Bapanas memetakan potensi ketersediaan produksi, stok, dan importasi pangan untuk menghadapi dampak kemarau yang membuat siklus produksi tanaman pangan pada semester II-2024 lebih sedikit dibandingkan semester I-2024.

"Tujuan pemetaan untuk menjaga ketersediaan termasuk pendistribusian ke semua wilayah sampai akhir tahun ini," kata Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa, 23 Juli 2024.

Maino menuturkan pihaknya terus memperkuat cadangan pangan pemerintah melalui BUMN Pangan, yakni Perum Bulog dan ID Food. Bulog wajib memenuhi cadangan pangan untuk komoditas padi, jagung, dan kedelai. Sedangkan, sisanya dipenuhi oleh ID Food.

"Bulog Nusa Tenggara Barat punya cadangan jagung sekitar 56 ribu ton, artinya Bulog mulai bergerak untuk menyediakan cadangan pangan pemerintah terutama jagung," kata Maino.

Lebih lanjut, dia menyampaikan penurunan produksi jagung seringkali terjadi pada Agustus sampai Desember, karena pada periode itu Indonesia mengalami musim penghujan yang membuat petani lebih banyak menanam padi ketimbang jagung.

Cadangan jagung pemerintah yang disimpan oleh Bulog dapat mengantisipasi kenaikan harga jagung. Pemerintah bisa menggelontorkan jagung saat terjadi kenaikan harga jagung di atas harga acuan.

"Cara simultan untuk produk lain juga demikian, termasuk untuk komoditas ayam dan telur dalam rangka pengendalian harga," tutur Maino.

Baca juga: Bapanas Catat Sejumlah Kenaikan Harga Komoditas, Ini Daftarnya!

Total ketersediaan beras capai 39,8 juta ton

Badan Pangan Nasional memproyeksikan total ketersediaan beras di Indonesia hingga Desember 2024 mencapai sekitar 39,8 juta ton.

Jumlah itu bisa tercapai apabila realisasi impor bisa tercapai sekitar 4,3 juta ton yang diakumulasikan dengan beras awal 4,1 juta ton dan produksi dalam negeri yang diperkirakan sebanyak 31,5 juta ton.

Angka kebutuhan konsumsi beras bagi masyarakat Indonesia dalam satu tahun tercatat sekitar 31,2 juta ton, sedangkan kebutuhan per bulan sekitar 2,6 juta ton.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan puncak musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia terjadi pada Juli dan Agustus 2024.

Angin dominan dari arah timur hingga tenggara membawa massa udara kering dan dingin dari daratan Australia ke Indonesia, sehingga kurang mendukung proses pertumbuhan awan di Indonesia.

(HUS)

Jakarta: Pemerintah Australia melirik inovasi yang dilakukan oleh PLN Indonesia Power (PLN IP) dalam meningkatkan penggunaan energi bersih. Salah satunya pada sektor transportasi, dengan menyediakan stasiun pengisian kendaraan hidrogen atau Hydrogen Refuelling Station (HRS).

Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra mengatakan pihaknya mendukung transisi energi dengan menyediakan energi alternatif yang minim emisi melalui HRS untuk kendaraan berbahan bakar hidrogen yang dinilai efektif menekan emisi karbon.

Seperti diketahui, sektor transportasi berkontribusi 44 persen dari total emisi karbon di Indonesia.

"Hidrogen ini merupakan energi yang minim emisi, jadi dengan adanya HRS kita mendukung transisi energi yang menjadi penunjang Indonesia mencapai target Net Zero Emission pada 2060," kata Edwin dalam keterangan tertulis, Selasa, 23 Juli 2024.

HRS pertama di Indonesia milik PLN Indonesia Power ini pun menjadi objek studi delegasi dari Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water (DCCEEW) Kedutaan Besar Australia.

Selain mengunjungi Hydrogen Refuelling Station, delegasi DCCEEW juga berkesempatan mendapatkan wawasan tentang Hydrogen Generator dan Hydrogen Center yang menjadi pusat pelatihan terkait hidrogen.

Baca juga: Stasiun Pengisian Hidrogen Bukti Keseriusan Negara Hadirkan Energi Hijau

Edwin yang hadir saat kunjungan delegasi Kedubes Australia menjelaskan, HRS di Senayan Jakarta telah dibangun dengan teknologi yang mutakhir. Teknologi HRS menjamin proses pengisian aman dan efisien bagi kendaraan hidrogen.

"Sistem ini dilengkapi dengan sensor canggih yang dapat mendeteksi kebocoran dan memutus aliran gas secara otomatis jika terdeteksi ada masalah," tutur dia.

Secretary Department of Climate Change, Energy,The Environment, and Water (DCCEEW) David Fredericks menunjukkan kekagumannya atas keberhasilan PLN Indonesia Power dalam membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Hidrogen pertama di Indonesia.

Menurutnya, pemanfaatan hidrogen untuk kendaraan menjadi pencapaian luar biasa PLN IP jadi masa depan EBT di Indonesia.

"Ini pencapaian yang sangat luar biasa, kami pikir PLN IP seharusnya sangat bangga dengan seberapa cepatnya berhasil membangun fasilitas ini dan sungguh berkomitmen untuk menjadikan hidrogen sebagai bagian dari masa depan energi terbarukan Indonesia," kata Fredericks.

Hidrogen untuk HRS Senayan ini dipasok dari 22 GHP milik PLN. Selain 21 GHP eksisting, saat ini PLN telah menambah 1 GHP di PLTP Kamojang. Total GHP tersebut mampu memproduksi 203 ton per tahun green hydrogen. Sebanyak 75 ton hidrogen ini digunakan untuk kebutuhan operasional pembangkit. Sementara, 128 ton digunakan untuk mendukung kendaraan hidrogen.

Total kapasitas produksi green hydrogen tersebut bisa digunakan untuk 438 mobil dalam setahun, dengan asumsi setiap mobil menempuh jarak 100 km per hari.

Penggunaan hidrogen sebagai bahan bakar bersih juga dapat menghemat impor BBM hingga 1,59 juta liter per tahun dan mampu mereduksi emisi hingga 4,15 juta ton CO2 per tahun.

(ANN)

Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat nilai transaksi perdagangan karbon di subsektor Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) pada 2023 mencapai Rp84,17 miliar, dengan volume perdagangan sebesar 7,1 juta ton ekuivalen karbon dioksida.

"Berdasarkan dari hasil transaksi perdagangan karbon di 2023, terdapat total transaksi sebesar 7,1 juta ton CO2 equivalent atau senilai Rp84,17 miliar," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana dalam webinar bertajuk, 'Perdagangan dan Bursa Karbon Indonesia 2024', dilansir Antara, Selasa, 23 Juli 2024.

Dadan menjelaskan, perdagangan karbon di subsektor pembangkit listrik akan diselenggarakan dalam tiga fase. Fase pertama berlangsung pada 2023-2024, fase kedua pada 2025-2027, serta fase ketiga pada 2028-2030.

Pada 2023, jumlah peserta perdagangan karbon adalah 99 unit Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara. Seluruh unit tersebut terhubung kepada jaringan PLN dengan kapasitas yang lebih besar atau sama dengan 100 MW.

Baca juga: Menkeu Ajak Negara Lain Bantu Finansial Pensiun Dini PLTU

Saat ini, kata Dadan, perdagangan karbon sedang memasuki tahun kedua atau periode terakhir dari fase pertama.

Pada 2024, jumlah peserta perdagangan karbon menjadi sebanyak 146 unit, dengan adanya tambahan kapasitas unit pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU batu bara dengan kapasitas lebih besar atau sama dengan 25 MW.

"Jadi kami terus meningkatkan dari sisi peserta yang ikut di dalam perdagangan karbon secara khusus untuk pembangkit tenaga listrik," ucapnya.

Menurut Dadan, Kementerian ESDM bekerja sama dengan Bursa Karbon atau IDX Carbon untuk mendukung pelaksanaan perdagangan karbon.

Perdagangan karbon atau carbon trading di subsektor pembangkit listrik dapat menurunkan emisi gas rumah kaca lebih dari 100 juta ton ekuivalen pada 2030.

“Kami menyadari pelaksanaan perdagangan karbon ini merupakan hal yang baru, sehingga kami terus melaksanakan kegiatan dan aksi yang mencakup sosialisasi, peningkatan kapasitas SDM, evaluasi, dan fasilitasi kepada pemangku kepentingan yang terlibat,” ucap dia.

(ANN)

Jakarta: Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) terus mendorong penguatan ekosistem haji dan umrah serta efek bergandanya kepada masyarakat sebagai potensi ekonomi dan devisa bagi negara.

Menurut Asbisindo, langkah ini selaras dengan rencana pemerintah yang ingin mengejar potensi devisa senilai Rp200 triliun yang bisa dibawa masuk ke Indonesia dari kegiatan haji dan umrah.

Ketua Asbisindo Hery Gunardi mengingatkan masyarakat muslim Indonesia mengeluarkan sekitar lebih dari Rp65 triliun setiap tahunnya untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah di Tanah Suci. Potensi ini, tegas Hery, harus dicermati secara ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.

"Asbisindo berupaya mendukung pemerintah dari sisi penguatan ekonomi syariah, di mana salah satu prinsip pengelolaan syariah adalah memberikan kemaslahatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat," kata Hery dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, 23 Juli 2024.

Sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memperkirakan potensi devisa yang bisa dibawa masuk ke Indonesia dari kegiatan haji dan umrah mencapai setidaknya Rp200 triliun per tahun.

Pada 2024, Indonesia tercatat menjadi negara pengirim delegasi haji terbesar di dunia dengan kuota 241 ribu jemaah yang terdiri atas 221 ribu kuota haji normal dan 20 ribu kuota tambahan.

Hery menyampaikan, ekonomi Indonesia pada 2023 mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,05 persen dan tahun ini diperkirakan pertumbuhan ekonomi berkisar antara 4,7 persen sampai 5,5 persen.

Rasio CAR bank syariah capai lebih dari 25%

Seiring dengan kondisi ekonomi tersebut, kinerja keuangan perbankan syariah menunjukkan ketahanan yang baik. Rasio CAR (capital adequacy ratio) bank umum syariah per Februari 2024 sudah mencapai angka lebih dari 25 persen, tepatnya 25,35 persen.

Hery menyebutkan, aset perbankan syariah saat ini sudah mencapai hampir 8 persen, dari sebelumnya sekitar 7,33 persen dan diikuti dengan peningkatan market share pembiayaan yang sudah mencapai 8,11 persen.

"Jadi ada kehidupan kelihatannya perbankan syariah sudah terus mendorong pertumbuhan market share," ujar Hery.

Dia menambahkan, daya tahan ekonomi Indonesia yang baik juga diikuti secara global. State Global Islamic Economy (SGIE) pada laporan terbarunya menempatkan Indonesia pada peringkat ketiga dengan skor 80,1 setelah Malaysia dan Arab Saudi.

Pencapaian tersebut, menurut Hery, merupakan hasil kerja sama seluruh pemangku kepentingan, di mana peran regulator sangat penting dalam memberikan arahan dan sasaran yang akan dicapai baik dari sisi ekonomi syariah maupun keuangan syariah.

Baca juga: Indonesia Butuh Badan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Tunjuk 30 BPS BPIH

Pada Senin (22/7), Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menandatangani perjanjian kerja sama dengan 30 Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH).

Hery berharap, kerja sama BPKH dengan perbankan syariah dalam pengelolaan dana haji mampu meningkatkan kepercayaan pemerintah dan seluruh masyarakat terhadap sistem dan penyelenggara keuangan syariah di Indonesia.

"BPKH serta semua mitra bank syariah berkomitmen untuk menjadikan Indonesia sebagai kontributor utama pembangunan berkelanjutan di dunia," tutur dia.

"Semoga dengan adanya kerja sama ini, dapat memberikan manfaat yang luas bagi seluruh mitra BPKH, khususnya BPS BPIH," kata Hery menambahkan.

(HUS)