Jakarta: Peran penting AgenBRILink dalam menyediakan akses keuangan hingga ke seluruh pelosok Tanah Air terbukti mampu memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Salah satunya dibuktikan oleh Komariah, Agen BRILink di Tanjung Priuk, Jakarta.

Bergabung menjadi AgenBRILink sejak tahun 2018, Komariah memiliki semangat untuk menyebarkan literasi mengenai pelayanan perbankan dan keuangan kepada masyarakat sekitar.

“Saya memiliki motivasi yang tinggi dalam menjalankan peran sebagai Agen BRILink untuk berbaur dan mendekatkan diri kepada masyarakat sekitar,” ujarnya. Hal itu dilakukan untuk mengetahui apa saja kebutuhan masyarakat dan bagaimana cara memenuhi kebutuhan tersebut.

Baca juga: Hingga Mei 2024, BRI Salurkan KUR Senilai Rp76,4 triliun Kepada 1,5 Juta Pelaku UMKM

Kegigihan Komariah sebagai wanita hebat Agen BRILink pun membuahkan hasil yang mengesankan, yakni sudah bisa memberangkatkan keluarga pergi ibadah umroh, dan memenangkan program Super Agen BRILink yang dijalankan oleh BRI. Seperti diketahui, program tersebut merupakan apresiasi dari BRI terhadap kinerja Agen BRILink. Alhasil, program ini juga yang membuat semangat dan motivasi Komariah semakin kuat untuk mencapai target.

Ia mengaku memperpanjang jam kerja, yang awalnya 12 jam menjadi 15 jam per hari. Ia juga terus menyebarkan literasi mengenai pelayanan perbankan. Tingginya usaha yang dilakukan Komariah mencerminkan bahwa menjadi wanita hebat Agen BRILink merupakan kisah inspiratif bagi wanita-wanita di luar sana.

Pada kesempatan terpisah, SEVP Ultra Mikro BRI M. Chandra Utama mengatakan bahwa perseroan mengapresiasi para wanita hebat Agen BRILink yang supportif terhadap keluarga dan memberikan nilai lebih terhadap perusahaan.

Baca juga: Cerita Narti Jadi AgenBRILink, Bawa Inovasi dan Perubahan untuk Masyarakat

“Maka dari itu kami akan terus mengedepankan pemberdayaan BRI sehingga lebih banyak lagi wanita hebat yang sukses membawa kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat sekitar,” ujarnya.

Selain itu, untuk meningkatkan kesejahteraan Agen BRILink khususnya Agen BRILink wanita, BRI akan senantiasa memberikan program-program hadiah menarik sebagai apresiasi kami khususnya terhadap mereka.

Sebagai informasi, hingga akhir Mei 2024, BRI telah memiliki lebih dari 860 ribu Agen BRILink yang tercatat membukukan 474 juta transaksi finansial. Peningkatan tersebut diiringi dengan volume transaksi yang mencapai Rp632 triliun.

(ROS)

Jakarta: KAI Logistik melalui KALOG Express meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan dengan fokus pada layanan logistik berskala kecil. Salah satunya melalui penambahan jadwal operasional pengiriman barang menggunakan moda kereta api (KA) yang beroperasi pada hari minggu.

Plt Direktur Utama KAI Logistik Fredi Firmansyah mengatakan, KALOG Express siap melayani pengiriman barang setiap hari mulai 14 Juli 2024. Perubahan pola operasi ini merupakan salah satu langkah strategis kami dalam pengembangan bisnis retail khususnya melalui segmen KALOG Express.

“Melalui strategi ini, diharapkan dapat mempercepat proses layanan pengiriman barang dan meningkatkan kepuasan pelanggan setia KALOG Express,” kata Fredi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 14 Juli 2024.
Ia menjelaskan, lonjakan permintaan pengiriman barang yang terjadi pada hari Sabtu dan Minggu merupakan momentum yang perlu dimanfaatkan dengan baik. Untuk itu, KAI Logistik ingin memberikan kenyamanan lebih bagi pelanggan dalam menggunakan layanan KALOG Express.

Baca juga: KAI Logistik Angkut Lebih dari 12 Juta Ton Barang Sepanjang Semester I-2024

Bersinergi dengan PT KAI (Persero), KAI Logistik penuhi permintaan pelanggan untuk dapat melakukan proses pelayanan pengiriman barang pada hari Minggu. Langkah ini dilakukan melalui penambahaan jadwal operasional dengan moda KA yang beroperasi dengan mengaktifkan berbagai relasi KA.

“KAI Logistik memenuhi permintaan dan kebutuhan pelanggan. Selain itu, dengan pengoptimalan waktu operasional layanan KALOG Express diharapkan dapat menyumbang peningkatan pendapatan harian khususnya pada hari Minggu sebesar 40 persen dibandingkan saat sebelum beroperasi,” jelas Fredi.

Dengan pola operasi ini, service point KALOG Express kini telah dapat melayani pengiriman paket pada hari Minggu. Sebelumnya layanan ini hanya melayani pengambilan maupun penerimaan paket yang akan dikirimkan pada hari kerja berikutnya, karena belum tersedianya operasional KA pada hari minggu.

“KAI Logistik akan terus meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan. Dalam waktu dekat, perseroan akan memperluas jaringan distribusi dengan optimalisasi moda lain untuk melengkapi rute/tujuan lain yang saat ini belum terlayani melalui moda KA yang tersedia,” tutup Fredi.

(END)

Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan masih mengkaji kebijakan relaksasi pemblokiran anggaran atau automatic adjustment (AA) kementerian/lembaga (K/L).

"Nanti kita lihat," kata Sri Mulyani saat ditemui usai kegiatan Kampanye Simpatik Perpajakan Spectaxcular 2024 di Plaza Tenggara Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, 14 Juli 2024.

Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menjelaskan pihaknya akan melihat perkembangan arahan kebijakan ke depan. Dia juga menyebut Kementerian Keuangan akan tetap selektif dalam menentukan relaksasi pemblokiran anggaran.

"Ini sudah semester dua, nanti kita lihat satu per satu arahan pimpinan. Kita akan tetap selektif," ujar dia.

Buka blokiran anggaran Rp50,14 triliun

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mempertimbangkan opsi untuk membuka pemblokiran anggaran atau automatic adjustment (AA) kementerian/lembaga (K/L) yang sebelumnya sebesar Rp50,14 triliun untuk 2024.

Namun, ia memberikan catatan relaksasi tersebut akan diterapkan dengan selektif mempertimbangkan kondisi keuangan negara.

"Ada catatan automatic adjustment akan direlaksasi,tetap dilakukan secara selektif dan tentu melihat kondisi keuangan negara. Saya rasa ini sangat sesuai dengan apa yang menjadi pegangan kami Bendahara Negara dalam mengelola keuangan negara," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran (Banggar), beberapa waktu lalu.

Sri Mulyani menegaskan relaksasi AA harus dilaksanakan dengan kehati-hatian yang tinggi. Kendati demikian, ia tidak menyebut berapa besar anggaran K/L yang akan dilepas, hanya menekankan bahwa relaksasi akan dilakukan jika terdapat kegiatan yang mendesak.

"Nanti kalau biasanya sesuai dengan praktik sebelumnya, kalau ada hal yang mendesak, penting, bisa saja automatic adjustment itu dibuka di dalam rangka untuk membiayai kegiatan yang prioritas nasional dan betul-betul penting dan mendesak. Tapi tadi disebutkan harus selektif dan sesuai kondisi keuangan negara berarti nanti kita lihat, tidak akan mempengaruhi keseluruhan outlook dari defisit," ujarnya.

Baca juga: Tambah Utang saat Penurunan Pendapatan Berisiko, Negara Bisa Bangkrut!

Tambah daya tahan APBN

Pemerintah membekukan anggaran K/L sebesar Rp50,14 triliun untuk tahun 2024 melalui kebijakan automatic adjustment yang diterapkan sejak awal tahun

Dijelaskan automatic adjustment dilakukan sebesar lima persen dengan tujuan untuk mengelola APBN secara fleksibel serta menambah daya tahan APBN, di tengah kondisi ketidakpastian perekonomian global saat ini.

Sri Mulyani menyebutkan automatic adjustment merupakan langkah yang diambil guna mengantisipasi kondisi di luar dugaan yang harus menjadi prioritas negara.

(HUS)

Washington: Bitcoin naik di atas USD60 ribu setelah insiden penembakan Calon Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Mengutip The Strait Times, Minggu, 14 Juli 2024, aksi tersebut memicu spekulasi peluang Trump untuk memenangkan kontestasi pemilihan presiden di negara tersebut.

Trump, yang juga merupakan mantan Presiden AS, memposisikan dirinya sebagai pendukung mata uang kripto. Ia tertembak di telinga kanannya setelah terjadi baku tembak dalam kampanye politiknya di Pennsylvania pada Sabtu, 13 Juli 2024, waktu setempat.

Setelah kejadian tersebut, tim kampanye memastikan Trump baik-baik saja, dan berharap dapat menghadiri Konvensi Nasional Partai Republik yang akan dimulai pada 15 Juli di Milwaukee. Presiden Joe Biden, lawannya, mengaku senang Trump aman dan mengutuk kekerasan tersebut.

Pasar kemungkinan akan merespons dengan volatilitas yang lebih tinggi, dan dapat mengulangi perdagangan yang dilakukan saat debat pada Juni menguntungkan Trump. Dalam hal itu, dolar AS menguat dan imbal hasil Treasury naik.

Adapun bitcoin naik sebanyak 2,1 persen menjadi USD59.849,84, sebelum memangkas kenaikan tersebut hingga diperdagangkan pada harga sekitar USD59.426 pada pukul 22.25 waktu New York.

Token kripto yang paling banyak diperdagangkan tersebut telah stabil dalam beberapa hari terakhir karena optimisme dana yang diperdagangkan di bursa dari perusahaan-perusahaan besar seperti BlackRock Inc dan Fidelity Investments menawarkan jenis permintaan dasar yang dapat meredam perubahan harga.

Baca juga: Begini Jurus El Salvador Reformasi Sistem Keuangan Lewat Investasi Bitcoin

Elektabilitas Trump makin melonjak

Terkait dampak penembakan tersebut terhadap pencalonan Trump, kepala analis pasar ATFX Global Nick Twidale mengatakan hal tersebut kemungkinan besar akan meningkatkan peluang untuk kemenangan Trump.

"Kita mungkin akan melihat beberapa aliran dana ke tempat berlindung di pagi hari," sebut Nick Twidale.

Sementara manajer portofolio Eastspring Investments di Singapura Rong Ren Goh mengatakan, penembakan tersebut kemungkinan akan meningkatkan dukungan bagi Trump.

Hal tersebut semakin semakin memperkuat momentum positif yang telah dinikmati Trump setelah debat presiden pada dua minggu yang lalu.

"Fungsi reaksi pasar terhadap kepresidenan Trump ditandai dengan menguatnya dolar AS dan menanjaknya kurva obligasi pemerintah AS, jadi kita mungkin akan mengamati sebagian dari hal itu minggu depan jika peluang pemilihannya dinilai semakin membaik setelah insiden ini," tutur Rong Ren Goh.

(HUS)

Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan proses pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) telah mencapai 99 persen.

"Pemadanan NIK dan NPWP sudah 99 persen, tinggal 400 ribu yang belum kami padankan," kata Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dalam kegiatan Kampanye Simpatik Perpajakan Spectaxcular 2024 di Plaza Tenggara Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, 14 Juli 2024.

Suryo menambahkan sejumlah layanan administrasi perpajakan telah bisa diakses menggunakan NIK dan NPWP 16 digit. DJP menargetkan NPWP 16 digit bisa digunakan untuk mengakses seluruh layanan perpajakan pada bulan depan.

"Mulai Agustus, seluruh layanan bisa menggunakan NPWP baru, yaitu 16 digit atau menggunakan NIK," ujar dia.

7 layanan administrasi

Sebelumnya, DJP mengumumkan terdapat tujuh layanan administrasi yang dapat diakses menggunakan NIK, NPWP 16 digit, dan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) terhitung sejak 1 Juli 2024.

Ketujuh layanan itu di antaranya pendaftaran Wajib Pajak (e-Registration), akun profil Wajib Pajak pada DJP Online, informasi konfirmasi status Wajib Pajak (info KSWP), penerbitan bukti potong dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21/26 (e-Bupot 21/26), penerbitan bukti potong dan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi (e-Bupot Unifikasi).

Selanjutnya penerbitan bukti potong dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21/26 instansi pemerintah dan SPT Masa PPh Unifikasi instansi pemerintah (e-Bupot Instansi Pemerintah), serta pengajuan keberatan (e-Objection).

Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2024 tentang Penggunaan Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak dengan Format 16 Digit, dan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha dalam Layanan Administrasi Perpajakan (PER-6).

Baca juga: Ini Layanan yang Nggak Bisa Dipakai Jika Tak Padankan NIK-NPWP Hari Ini

Masih bisa diakses pakai NPWP 15 digit

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan, ketujuh layanan tersebut masih dapat diakses dengan NPWP 15 digit.

Adapun untuk layanan tertentu selain tujuh layanan di atas maupun layanan yang tidak masuk dalam daftar pengumuman yang akan dikeluarkan DJP, maka wajib pajak tetap dapat mengaksesnya dengan menggunakan NPWP 15 digit.

Bagi pihak lain yang terdampak NIK sebagai NPWP maupun NPWP 16 digit, DJP memberikan waktu penyesuaian sistem sampai dengan 31 Desember 2024.

Pihak lain yang dimaksud adalah badan atau instansi pemerintah yang menyelenggarakan layanan perpajakan yang mencantumkan NPWP dalam pemberian layanannya.

(HUS)

Jakarta: Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan rencana Stadion Utama (SU) Gelora Bung Karno (GBK) yang akan dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau entitas lainnya.

Adapun, SU GBK direncanakan masuk daftar usulan Proyek Strategis Nasional (PSN) penyelenggaraan olahraga hingga hiburan musik berskala internasional.

"Nanti, dengan terintegrasi di bawah sebuah PSN, juga nanti dibangun beberapa fasilitas pendukung untuk olahraga, untuk hiburan. Serta terpenting juga untuk menjaga kenyamanan dan ketertiban, serta keamanan di 200 lebih hektare kawasan GBK ini," ujar Sandiaga Uno dalam acara Road to: Run For Independence Day 2024 di kawasan GBK, Jakarta, Minggu, 14 Juli 2024.

Ia menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan pihaknya untuk melakukan kajian, terkait dengan apa saja yang dapat dibangun dan insentif seperti apa yang dapat diberikan untuk SU GBK.

Seiring rencana tersebut, Sandi menginginkan kawasan SU GBK juga steril (bebas) dari kendaraan nonlistrik, seperti yang saat ini berlaku di Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

"Didorongnya seperti TMII. TMII dulu juga dikelola terpisah, sekarang sudah dibawa pengelolaan terintegrasi oleh BUMN. Dan terasa sekali manfaatnya, misalnya di TMII sudah tidak ada lagi kendaraan yang nonlistrik. Nah ini di sini tadi masih ada beberapa kendaraan," ujar Sandiaga.

Baca juga: TMII Diyakini Bakal Jadi Destinasi Utama Pariwisata DKI Jakarta

GBK bakal dukung industri kreatif

Sebelumnya, Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan PP GBK Sri Lestari Puji Astuti mengatakan pihak Pusat Pengelola (PP) GBK mendukung industri kreatif supaya lebih mendukung pariwisata di Indonesia.

Meski masuk ke dalam PSN, menurutnya, SU GBK akan tetap kembali ke marwahnya sebagai gelanggang olahraga yang digunakan untuk tim nasional sepak bola.

"Sebenarnya, marwahnya SU GBK ini sebagai sarana olahraga dan aset milik pemerintah. Dalam proses pengelolaannya kami utamakan timnas. Dalam hal ini berlatih dan melakukan kegiatan," ujar Sri Lestari.

Dari okupansi pemakaian SU GBK, ia memaparkan penggunaannya masih didominasi oleh penggunaan fasilitas olahraga. Berdasarkan data PP GBK pada 31 Desember 2021, kawasan Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta ditaksir mempunyai nilai aset sebesar Rp348,11 triliun

Aset tersebut berupa luas lahan sebesar 279,08 hektare dengan kawasan olahraga seluas 150,18 hektare atau 52,83 persen dari nilai aset. Lalu kawasan komersial sebesar 68,37 hektare dengan persentase 23,67 persen dari nilai aset. Lalu kawasan pemerintah dengan luas 60,53 hektare dengan persentase 23,50 persen dari nilai aset.

(HUS)

Jembrana: Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mendukung pihak imigrasi menindak tegas wisatawan yang nakal.

"Kita harus tegas. Kita sudah memberikan pariwisata yang berkualitas, sehingga wisatawan juga harus menghargai kearifan budaya serta pelestarian adat dan seni di Bali," kata Sandiaga saat mengunjungi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan di Kabupaten Jembrana, dikutip Minggu, 14 Juli 2024.

Dia mengatakan, kepada wisatawan harus disampaikan pesan yang lugas, mereka boleh berwisata tapi harus mematuhi peraturan perundang-undangan, yang jika dilanggar maka akan menjalani proses hukum.

Dalam hal penindakan, dia mengapresiasi pihak imigrasi yang bergerak cepat menindak wisatawan asing yang melanggar peraturan. "Wisatawan yang datang harus menyesuaikan dengan tujuan mereka datang ke Indonesia. Kalau menyimpang dari tujuan, misalnya bekerja disini itu harus ditindak," kata dia.

Selain wisatawan yang melanggar peraturan perundang-undangan, dia juga mengingatkan dampak negatif dari over tourism. Dia mencontohkan di Barcelona, dimana warga setempat menggunakan pistol air ke arah wisatawan karena merasa tidak nyaman.

"Hal seperti itu jangan sampai terjadi di Bali. Karena masyarakat merasa kurang nyaman dengan kehadiran wisatawan kemudian muncul ekses yang kurang baik. Padahal pariwisata merupakan salah satu penggerak perekonomian," katanya.

Baca juga: Pentingnya Asuransi Perjalanan bagi Wisatawan, OJK: Bikin Hati Tenang!

Destinasi wisata jangan terkonsentrasi di satu wilayah

Untuk menjaga agar pariwisata berjalan baik, menurut dia, diperlukan keseimbangan antara wisatawan dan kenyamanan masyarakat lokal termasuk penyebaran destinasi wisata sehingga wisatawan tidak hanya terkonsentrasi pada satu wilayah.

Untuk penyebaran destinasi wisata, dia mengungkapkan tujuan pembangunan jalan tol Probowangi di Provinsi Jawa Timur dan tol Mengwi-Gilimanuk salah satunya untuk penyebaran atau pemerataan destinasi wisata.

"Sehingga wisatawan tidak hanya terkonsentrasi di Bali selatan, tapi juga ke Bali Barat yang bisa dikoneksikan dengan Banyuwangi," jelas Sandiaga.

Dengan jarak tempuh Mengwi-Gilimanuk 1,5 jam sampai dua jam, dia optimis wisatawan mancanegara juga akan tertarik untuk berkunjung ke wilayah Bali Barat.

(HUS)

Bandung: Badan Kebijakan Transportasi (Baketrans) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menginisiasi pembahasan tentang standar perlengkapan jalan dengan jalur kereta api dalam rangka meningkatkan keselamatan pada perlintasan sebidang, dengan menggelar menggelar Focus Group Discussion (FGD).

Hal ini dilakukan mengingat kecelakaan lalu lintas jalan kerap kali terjadi pada ruas jalan yang melintas secara sebidang dengan jalur kereta api (perlintasan sebidang) yang dikategorikan sebagai daerah rawan kecelakaan.

Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi Avirianto Suratno mengatakan FGD ini diselenggarakan dalam rangka menindaklanjuti Nota Kesepahaman tentang Sinergi Tugas dan Fungsi dalam Peningkatan Keamanan dan Keselamatan Perlintasan sebidang antara Jalur Kereta Api dengan jalan, yang melibatkan tujuh Kementerian/Lembaga (Kemendagri, Kemenhub, Kementerian PUPR, Kemendikbudristek, Kementerian PPN/Bappenas, Kejaksaan Agung dan KNKT).

"Sejalan dengan komitmen dalam meningkatkan keselamatan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau lebih dikenal dengan istilah RUNK LLAJ dengan pendekatan Lima Pilar Keselamatan yaitu sistem yang berkeselamatan, jalan yang berkeselamatan, kendaraan yang berkeselamatan, pengguna jalan yang berkeselamatan, dan penanganan korban kecelakaan," ujar Avirianto dikutip dari keterangan tertulis, Minggu, 14 Juli 2024.

Pada 2024 ini, Badan Kebijakan Transportasi membuat Rancangan Peraturan tentang Standar Perlengkapan Jalan Antara Ruas Jalan dengan Jalur Kereta Api. "Peraturan ini akan menyempurnakan aturan terkait standar perlengkapan jalan dengan memperhatikan frekuensi lalu lintas kendaraan dan frekuensi lalu lintas kereta api," jelas dia.

Lebih lanjut, Avirianto menjelaskan ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini akan mencakup standar dan kriteria perlengkapan jalan pada perlintasan sebidang, penyelenggaraan perlengkapan jalan pada perlintasan sebidang, tata cara berlalu lintas pada perlintasan sebidang, dan sanksi pelanggaran perlintasan sebidang.

Baca juga: PT KAI Sebut Mobil Damkar Indramayu Tertabrak karena Terobos Pintu Perlintasan

83% kecelakaan terjadi di perlintasan yang tidak dijaga

Kepala Bagian Hukum, Kerjasama, dan Hubungan Masyarakat Baketrans, Israfulhayat memaparkan standar dan kriteria perlengkapan meliputi jenis, bentuk, dan ukuran perlengkapan jalan pada perlintasan sebidang dan kriteria pemasangan perlengkapan jalan pada perlintasan sebidang antara ruas jalan dengan jalur kereta api.

Penyelenggara perlengkapan jalan pada perlintasan sebidang antara ruas jalan dengan jalur kereta api ini dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga Badan Hukum terkait. Adapun untuk tata cara berlalu lintas pada perlintasan sebidang akan diatur tata cara berlalu lintas bagi kendaraan dan tata cara berlalu lintas bagi pejalan kaki.

Sementara itu, Vice President Of Security and Administration PT KAI Duhuri Kurniawan menyebutkan data dari PT KAI, dimana dalam kurun waktu 2020 sampai dengan Juni 2024 jumlah kecelakaan lalu lintas pada perlintasan sebidang terdapat 1.353 kejadian. Diketahui 83 persen kecelakaan kereta api terjadi pada lokasi perlintasan yang tidak dijaga.

Hal ini menunjukkan kecelakaan pada perlintasan sebidang memang membutuhkan perhatian khusus, dalam hal ini PT KAI sebagai operator mendukung adanya RPM ini.

"PT KAI juga kerap melakukan upaya meminimalisir kecelakaan di perlintasan sebidang melalui sosialisasi keselamatan yang bekerjasama dengan Dishub, railfans, dan masyarakat, penutupan perlintasan sebidang liar dan rawan, pemasangan spanduk peringatan di perlintasan rawan di seluruh wilayah Daop dan Divre, dan penertiban bangunan liar di lingkungan ROW untuk mendukung keselamatan perjalanan KA," ungkap Duhuri.

(HUS)

Jakarta: PT KA Properti Manajemen (KAI Properti) melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama pemanfaatan sertifikat elektronik dan sistem elektronik dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kerja sama ini untuk memaksimalkan efisiensi proses administrasi dan operasional di bidang manajemen dokumen.

Pemanfaatan Sertifikat Elektronik, yang meliputi tanda tangan elektronik dan identitas hukum, dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan kecepatan dan keamanan transaksi dokumen elektronik, sejalan dengan komitmen perusahaan untuk mewujudkan operasional yang lebih efisien dan terpercaya.

"Kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam program transformasi digital yang diinisiasi oleh Divisi Technology Information (IT) KAI Properti," kata Direktur Keuangan KAI Properti Riki Jayaprawira Suwarna dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 14 Juli 2024.
Adapun kerja sama ini meliputi pemanfaatan sertifikat elektronik mencakup tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum di lingkungan KAI Properti. Sertifikat ini menjamin bahwa dokumen yang ditandatangani secara elektronik sah dan aman, memberikan perlindungan tambahan terhadap potensi pemalsuan dan akses yang tidak sah.

Baca juga: KAI Logistik Angkut Lebih dari 12 Juta Ton Barang Sepanjang Semester I-2024

Kedua, penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi: KAI Properti dan BSSN akan bekerja sama dalam menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung penggunaan sertifikat elektronik. Hal ini termasuk pengadaan perangkat keras dan lunak yang diperlukan.

"Penerbitan Sertifikat Elektronik: BSSN akan bertanggung jawab dalam menerbitkan sertifikat elektronik untuk KAI Properti, memastikan bahwa setiap sertifikat memenuhi standar keamanan yang ketat," ungkapnya.

Keempat, peningkatan Kompetensi SDM. KAI Properti dan BSSN akan mengadakan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kompetensi SDM dalam memanfaatkan teknologi ini, memastikan bahwa seluruh karyawan mampu menggunakan sistem dengan efisien.

Ia menyebut, pemanfaatan sertifikat elektronik dan sistem elektronik ini juga merupakan bagian dari inisiatif paperless. Langkah ini tidak hanya mempermudah dan mempercepat proses administrasi, tetapi juga mendukung upaya perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan.

"Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat manajemen operasional dokumen dan membawa dampak positif jangka panjang, menciptakan sistem digital yang lebih efisien, aman, dan terpercaya. Dengan sistem yang terintegrasi ini, KAI Properti akan mampu meningkatkan produktivitas dan kecepatan proses bisnis yang dimiliki perusahaan," ujar dia.

(END)

Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menuturkan nilai penyaluran perusahaan pembiayaan (PP) beli sekarang bayar nanti atau buy now pay later (BNPL/paylater) meningkat 33,64 persen yoy menjadi sebesar Rp6,81 triliun per Mei 2024.

"Total penyaluran piutang pembiayaan PP BNPL per Mei 2024 meningkat 33,64 persen yoy menjadi sebesar Rp6,81 triliun," ucap Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, dikutip Minggu, 14 Juli 2024.

Ia pun menilai pembiayaan paylater di Indonesia memiliki potensi pasar yang cukup besar sejalan dengan perkembangan perekonomian berbasis digital. Hal tersebut terlihat dari rasio Non-Performing Financing (NPF) gross dan NPF netto PP BNPL yang masing-masing tercatat sebesar 3,22 persen dan 0,84 persen.

Agusman mengatakan tengah mengkaji aturan terkait paylater. Beberapa hal yang masih dalam pembahasan antara lain persyaratan perusahaan pembiayaan yang menyelenggarakan kegiatan paylater, kepemilikan sistem informasi, serta perlindungan data pribadi.

Ia menyatakan hal-hal lain yang juga masih dalam proses pengkajian yakni rekam jejak audit, sistem pengamanan, akses dan penggunaan data pribadi, kerja sama dengan pihak lain, dan manajemen risiko.

Baca juga: OJK: 99,7% Polis Jiwasraya yang Setuju Restrukturisasi Dialihkan

Pembiayaan syariah naik 27,49%

Tidak hanya pembiayaan paylater, OJK juga mencatat perkembangan pembiayaan syariah pada Mei 2024 cukup baik. "Per Mei 2024, nilai outstanding pembiayaan syariah meningkat 27,49 persen yoy menjadi sebesar Rp26,5 triliun," jelas Agusman.

Nilai pembiayaan syariah bermasalah pun masih terkendali dengan rasio NPF gross sebesar 1,9 persen dan NPF netto sebesar 0,62 persen. OJK pun berkomitmen untuk terus meningkatkan literasi keuangan syariah serta mendorong perusahaan pembiayaan syariah untuk melakukan perluasan produk pembiayaan syariah melalui inovasi dan diversifikasi produk untuk mengembangkan sektor pembiayaan tersebut.

Sementara itu, terkait piutang pembiayaan kendaraan bermotor, Agusman menyatakan pembiayaan sektor tersebut meningkat 12,62 persen yoy menjadi sebesar Rp400,57 triliun per Mei 2024.

Ia menilai hal tersebut menunjukkan penyaluran pembiayaan masih tetap tumbuh positif di tengah penurunan penjualan kendaraan bermotor.

"Dengan melihat tren penyaluran pembiayaan kendaraan bermotor tersebut, diproyeksikan pembiayaan kendaraan masih memiliki peluang tumbuh dengan nilai sebesar 9-11 persen sampai dengan akhir 2024," imbuh Agusman.

(HUS)

Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan telah dilakukan penurunan nilai manfaat jumlah outstanding klaim AJB Bumiputera (AJBB) berdasarkan revisi Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) AJBB dan rencananya klaim akan diselesaikan secara bertahap hingga 2027.

"Setiap pemegang polis yang memiliki klaim agar segera menghubungi AJBB untuk penyelesaian klaim jatuh tempo yang rencananya akan diselesaikan secara bertahap hingga 2027," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono dalam keterangan tertulis di Jakarta, dikutip Minggu, 14 Juli 2024.

Menurut Ogi, pihaknya pun telah memberikan pernyataan tidak keberatan atas revisi RPK tersebut pada 1 Juli lalu, yang menyatakan AJBB masih memilih penyehatan dalam bentuk usaha bersama (mutual).

"Dalam RPK revisi yang telah mendapatkan pernyataan tidak keberatan OJK, dalam bentuk mutual penyehatan (AJBB) dilakukan melalui konversi aset tetap menjadi lebih likuid serta melakukan beberapa efisiensi pengelolaan," ujarnya.

Selain kedua upaya tersebut, dokumen revisi tersebut juga memuat dua program utama lainnya, yakni penyelesaian outstanding klaim kepada pemegang polis dan perolehan premi asuransi.

"Skema penyehatan tersebut akan dimonitor oleh OJK dan apabila pada batas waktu yang ditentukan dinilai tidak mampu menjalankannya maka AJBB yang telah diberikan waktu panjang untuk menyehatkan dalam bentuk mutual harus menentukan opsi lain yang diatur dalam peraturan perundangan termasuk anggaran dasarnya," kata Ogi.

Baca juga: OJK: 99,7% Polis Jiwasraya yang Setuju Restrukturisasi Dialihkan

Upaya demutualisasi

Ia menyampaikan opsi lain tersebut adalah rencana perubahan badan hukum dari usaha bersama atau demutualisasi setelah berupaya seoptimal mungkin terlebih dahulu menyehatkan perusahaan dalam bentuk usaha bersama menurut ketentuan perundangan.

Salah satu keunggulan dari demutualisasi, lanjutnya, adalah upaya penyehatan yang tidak hanya didasarkan kepada kemampuan pemegang polis yang telah ada selaku pemilik perusahaan, atau setara dengan pemegang saham, tapi juga memungkinkan adanya tambahan modal dari investor lain.

Terkait saham AJBB, Ogi menyampaikan jumlah penempatan investasi perseroan pada saham yang tercatat di bursa masih sesuai ketentuan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.05/2018 Tentang Kesehatan Keuangan Bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama (POJK 1/2018).

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan per 31 Mei lalu, total penempatan investasi pada saham yang tercatat di bursa efek sebesar Rp92,58 miliar, atau 1,38 persen dari total investasi sebesar Rp6,69 triliun.

"Dalam Pasal 11 POJK tersebut diatur pembatasan Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa saham yang tercatat di bursa efek, untuk setiap emiten paling tinggi 10 persen dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 40 persen dari jumlah investasi," kata Ogi.

(HUS)

Jakarta: Skandal mark up impor beras Badan Pangan Nasional (Bapanas)-Perum Bulog dipastikan mencoreng prestasi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya taksiran nilai korupsi dari skandal mark up impor beras Bapanas-Bulog Gate 2024 mencapai lebih dari Rp2,7 triliun.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto saat membeberkan fakta terbaru dari permainan skandal mark up impor beras. SDR telah melaporkan skandal mark up impor beras Bapanas-Bulog Gate 2024 ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Bahwa berdasarkan data yang kami temukan diperoleh informasi rata-rata harga yang dikenakan (Bulog)untuk beras seharga USD660 per ton cost, insurance, and freight (CIF)," kata Hari Purwanto dikutip dari keterangan tertulis, Minggu, 14 Juli 2024.

Hari Purwanto melanjutkan, Bulog juga mengimpor beras dengan harga rata-rata USD655 per MT CIF Indonesia. Hal ini, kata Hari Purwanto, merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2024.

"Jika merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat pada Maret 2024, RI sudah mengimpor beras sebanyak 567,22 ribu ton atau senilai USD371,60 juta. Berarti Bulog mengimpor beras dengan harga rata-rata USD655 per MT CIF Indonesia," papar dia.

Harga realisasi pemenang tender lebih tinggi

Hari Purwanto menambahkan, kebohongan Bulog semakin terkuak lantaran realisasi harga dari pemenang tender lainnya jauh lebih tinggi daripada penawaran perusahaan asal Vietnam Tan Long Group yang hanya USD538 per ton.

Tan Long Group menyebut salah satu anggotanya yakni LOC TROI berhasil memenangkan tender Bulog 100 ribu ton beras lantaran mengajukan harga lebih rendah USD15 per ton dari yang mereka tawarkan. Harga ini jauh lebih rendah dari yang ditawarkan Tan Long group sebesar USD538 per ton.

Namun dalam data yang dimiliki Bulog atau joint stock realisasi harga dari pemenang tender yakni LOC TROI sebesar USD604 per ton. Padahal berkaca klaim dari Tan Long Group maka LOC TROI seharusnya hanya mengajukan harga penawaran hanya sebesar USD523 per ton Free on Board (FOB).

Dengan demikian, jika dihitung dari Cost, Insurance, and Freight (CIF) LOC TROI yang ada di dalam data Bulog yakni USD604 per ton terdapat selisih harga USD46 per ton. Terlebih jika harga CIF milik Loc Troi dikurangi USD15 per ton dari harga penawaran Tan Long USD573 per ton yaitu USD558 per ton.

"Ini selisih dari Loc Troi yang dapat order 100 ribu per ton dikali USD46 per ton sama dengan USD4,6 juta. Ini mark up harga Bulog dari satu perusahaan, Loc Troi. Belum markup dari perusahaan lain yang jumlahnya 2,2 juta ton. Untungnya lebih dari Rp2,7 triliun. Ini skandal Bapanas-Bulog Gate 2024," beber Hari Purwanto.

Dengan demikian, Hari Purwanto meminta, KPK dapat segera memeriksa Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi terkait dugaan skandal mark up impor beras. Ia juga mendesak KPK juga dapat memeriksa Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dalam skandal ini.

"KPK diminta dapat segera memeriksa Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi terkait dugaan skandal mark up impor beras," tandasnya.

Baca juga: Nah Lho! Perusahaan Vietnam Bantah Pasok Beras ke Bulog

Total kerugian negara capai Rp8,5 triliun

Sebelumnya, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan turut mengungkap
dugaan mark up atau penggelembungan harga impor beras yang dilakukan Perum Bulog.

Menurut Anthony, melihat laporan Badan Pusat Statistik (BPS), tutur dia, realisasi impor beras pada Maret 2024 mencapai 567,22 ribu ton dengan nilai USD371,6 juta. Artinya, realisasi harga impor beras pada Maret 2024 mencapai USD655 per ton.

"Realisasi harga impor beras ini jauh lebih tinggi dari harga penawaran beras dari perusahaan Vietnam, Tan Long Group, yang hanya menawarkan 538 dolar AS per ton, atau lebih murah USD117 per ton dari realisasi harga beli Bulog," kata dia.

Menurut perhitungannya, dugaan total kerugian negara dari praktik kotor ini mencapai Rp8,5 triliun. Angka ini melebihi jumlah kerugian Rp2,7 triliun dari dugaan mark up, plus Rp294,5 miliar akibat demurrage, yang diadukan ke KPK baru-baru ini.

(HUS)