Pemerintah memastikan akan mendongkrak produksi kakao lokal dengan mengembangkan industri yang melibatkan kebun rakyat untuk memenuhi kebutuhan kakao nasional.

Hal ini diperlukan untuk menekan impor bahan baku coklat tersebut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan 55% kakao yang diolah di Indonesia merupakan impor. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) produksi kakao di Indonesia mencapai 641,7 ribu ton sepanjang 2023.

“Oleh karena itu, penting untuk replanting daripada kakao agar luasan kakao meningkat dan produksinya bisa dikembalikan, mungkin double,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (11/7).

Airlangga mengatakan Presiden Joko Widodo memberi arahan terkait tugas tambahan yang diberikan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Badan tersebut bertanggung jawab untuk melakukan replanting dan mengembangkan industri berbasis kakao dan kelapa.

“Yang penting dua-duanya itu adalah karena ini adalah kebun rakyat, disediakan benihnya oleh perguruan tinggi atau balai penelitian yang dibiayai oleh BPDPKS,” ujar Airlangga.

Untuk mendukung replanting tersebut akan ada fasilitas penambahan perluasan ataupun membantu kakao kebun rakyat yang direvitalisasi. Airlangga memastikan pemerintah akan mendorong riset untuk pengembangan kakao.

Sebelumnya, Airlangga mengatakan , sumber dana tambahan BPDPKS dari sektor kakao akan ditarik dari tarif bea keluar maksimal 15%. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar mengatur empat kategori tarif bea keluar atas barang ekspor biji kakao.

Kategori pertama mengatur harga rata-rata internasional biji kakao di level US$ 2.000 per ton dikenakan bebas bea keluar. Sementara kakao yang memiliki harga di rentang lebih dari US$ 2.000 - US$ 2.750 per ton dikenakan tarif pungutan 5%.

Adapun biji kakao dengan harga US$ lebih dari US$ 2.750 - US$ 3.500 per ton dikenakan bea ekspor 10% dan biji kakao harga tertinggi lebih dari US$ 3.500 per ton dibebankan bea keluar 15%.

Airlangga mengatakan, besaran pungutan bea keluar untuk kakao saat ini akan dikonversikan menjadi pajak ekspor yang dikelola oleh BPDPKS. Di sisi lain, pemerintah masih belum akan menarik bea keluar komoditas kelapa karena belum ada instrumen hukum yang mengatur.

Para ilmuwan yang mempelajari penyebaran flu burung di Amerika Serikat (AS) mengatakan mereka khawatir akan kurangnya data dalam melacak virus flu burung tipe A H5N1. Dalam beberapa bulan terakhir, penyakit ini telah menyebar ke 129 kelompok sapi di 12 negara bagian.

Para ahli telah mengidentifikasi penyakit ini pada mamalia lain, dari alpaka hingga kucing rumahan. Para ilmuwan prihatin dengan meningkatnya kasus flu burung pada sapi. Mereka mengatakan bahwa peningkatan tersebut kemungkinan menunjukkan bahwa virus telah berubah (bermutasi). Perubahan semacam itu dapat membuat virus lebih mudah menyebar dari hewan ke manusia.

Tiga orang di AS telah dites positif mengidap flu burung H5N1 sejak akhir Maret lalu. Mereka terinfeksi setelah melakukan kontak dekat dengan sapi.

Scott Hensley, seorang profesor mikrobiologi di Universitas Pennsylvania, mengatakan bahwa ancaman pandemi saat ini masih rendah, namun dapat meningkat dengan cepat.

Para pejabat kesehatan mengatakan bahwa semakin dini mereka mengetahui tentang kasus-kasus infeksi pada manusia, semakin cepat mereka dapat mengambil langkah-langkah untuk mengurangi penyebarannya.

Pemerintah AS melakukan tes terhadap sapi-sapi untuk mengetahui adanya virus ini. Namun, tes-tes tersebut saat ini masih terbatas pada sapi-sapi yang melintasi perbatasan negara bagian.

Pejabat kesehatan pemerintah dan pakar flu pandemi mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa hanya ada sedikit sekali pengujian terhadap orang-orang yang melakukan kontak dengan sapi yang sakit.

Risiko terhadap Kesehatan Manusia Masih Rendah

Lembaga kesehatan manusia dan hewan terkadang berbeda dalam cara mereka menangani flu. Para ahli mengatakan bahwa perbedaan-perbedaan ini dapat mempersulit upaya untuk merespons wabah dengan cepat.

Meski begitu, juru bicara Departemen Pertanian AS mengatakan bahwa badan tersebut bekerja sepanjang waktu dengan Pusat Pengendalian Penyakit AS (CDC). Juru bicara tersebut menambahkan penelitian menunjukkan bahwa pasokan makanan Amerika tetap aman. Sapi yang sakit umumnya sembuh setelah beberapa minggu, dan risiko terhadap kesehatan manusia tetap rendah.

Beberapa pandemi, termasuk COVID-19, datang dengan sedikit peringatan. "Pada pandemi flu terakhir, yang disebabkan oleh H1N1 pada tahun 2009, virus ini pertama kali menyebar di antara hewan selama beberapa tahun," kata Hensley seperti dikutip VoA, Rabu (10/7). Namun, pelacakan lebih lanjut terhadap virus ini akan membantu para petugas kesehatan untuk mempersiapkan diri.

CDC memperkirakan bahwa sekitar 150.000 hingga setengah juta orang meninggal di seluruh dunia selama pandemi 2009.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan bahwa tidak ada bukti penyebaran H5N1 dari manusia ke manusia. Oleh karena itu, WHO mengatakan bahwa risiko terhadap manusia saat ini masih rendah.

Wenqing Zhang adalah Kepala Badan Kesiapsiagaan Influenza Global WHO. Ia mengatakan bahwa organisasi-organisasi kesehatan memiliki cara untuk meluncurkan produksi tes, perawatan, dan vaksin dalam jumlah besar jika diperlukan.

Koalisi untuk Inovasi Kesiapsiagaan Epidemi (CEPI) adalah organisasi nirlaba yang berbasis di Oslo, Norwegia. Organisasi ini bekerja untuk mengembangkan vaksin dan cara lain untuk melawan pandemi.

CEPI bertujuan untuk membuat koleksi vaksin untuk virus yang dapat menyebabkan pandemi. Hal ini akan membantu para pembuat obat untuk memulai produksi dalam jumlah besar dan mengirimkan obat jika diperlukan dalam waktu 100 hari setelah wabah.

Beberapa negara telah mengambil langkah-langkah untuk melindungi masyarakatnya dari H5N1. Amerika Serikat dan Eropa sedang mengumpulkan vaksin flu "pra-pandemi" yang dapat digunakan untuk kelompok-kelompok berisiko tinggi, termasuk para pekerja pertanian atau laboratorium.

Zhang mengatakan bahwa memperluas vaksin ke lebih banyak orang merupakan hal yang kompleks. "Para pembuat vaksin flu pandemi membuat vaksin flu musiman dan tidak dapat memproduksi keduanya sekaligus," ujarnya.

Sebagian besar vaksin flu dibuat dengan menggunakan virus yang ditumbuhkan di dalam telur. Itu berarti dibutuhkan waktu hingga enam bulan untuk memproduksi vaksin pandemi. Namun, vaksin mRNA dapat diproduksi lebih cepat.

Pada tanggal 2 Juli, pemerintah AS memberikan dana sebesar US$176 juta (Rp 2,88 triliun) kepada produsen obat Moderna untuk menyelesaikan pengembangan dan pengujian vaksin mRNA melawan H5N1.

Para ahli juga mengatakan bahwa ada kebutuhan untuk menyeimbangkan antara tindakan cepat dengan reaksi yang terlalu kuat terhadap ancaman virus.

Wendy Barcla, seorang ahli virus di Imperial College London dan penasihat Badan Keamanan Kesehatan Inggris mengenai flu burung, mengatakan bahwa para pejabat kesehatan ingin memberikan peringatan tanpa mengatakan bahwa dunia akan kiamat.

Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati usulan penyertaan modal negara (PMN) kepada 16 perusahaan BUMN dengan total Rp 44,24 triliun. Kesepakatan ini merupakan hasil rapat bersama Menteri BUMN Erick Thohir pada Rabu (10/7).

Sembilan fraksi di Komisi VI DPR menyatakan dukungan atas usulan PMN 2025. Alasannya kinerja Kementerian BUMN dan perusahaan pelat merah dinilai optimal , apalagi suntikan dividen dari BUMN untuk negara.

Wakil Ketua Komisi VI DPR M. Sarmuji mengatakan kesimpulan rapat yakni menerima penjelasan atas usulan PMN Tahun Anggaran 2025. Parlemen dan pemerintah juga sepakat perlu ada pemantauan terhadap injeksi modal tersebut selama periode 2020 sampai 2024.

"Komisi VI DPR RI menyetujui usulan PMN Tahun Anggaran 2025 dari Kementerian BUMN," ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Rabu (10/7).

Erick mengusulkan PMN 2025 senilai Rp 44,24 triliun untuk menjalankan penugasan pemerintah. Komposisinya yakni sebesar 69% untuk penugasan, pengembangan usaha mencapai 27%, sedangkan restrukturisasi hanya mencapai 4%.

Berikut daftar PMN yang diterima:

1. PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp 13,86 triliun dalam rangka melanjutkan pembangunan Tol Trans Sumatera Fase 2 dan 3.
2. PT Asabri (Persero) sebesar Rp 3,61 triliun dalam rangka perbaikan permodalan.
3. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebesar Rp 3 triliun dalam rangka program listrik desa.
4. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sebesar Rp 3 triliun untuk penguatan permodalan dalam rangka penjaminan KUR, dan mendorong untuk melakukan penyesuaian kecukupan IP KUR.
5. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) sebesar Rp 2,5 triliun dalam rangka pengadaan kapal baru.
6. PT BioFarma (Persero) sebesar Rp 2,21 triliun dalam rangka fasilitas capital expenditure baru.
7. PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebesar Rp 2,09 triliun dalam rangka pembangunan tol Yogyakarta-Bawen dan Solo-Yogyakarta.
8. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebesar Rp 2 triliun dalam rangka perbaikan struktur permodalan.
9. PT Len Industri (Persero) sebesar Rp 2 triliun dalam rangka modernisasi dan peningkatan kapasitas produksi.
10. PT Danareksa (Persero) sebesar Rp 2 triliun dalam rangka pengembangan usaha.
11. PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp 1,8 triliun dalam rangka pengadaan train set baru penugasan pemerintah.
12. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sebesar Rp. 1,62 triliun dalam rangka modal kerja program CPP
13. PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk sebesar Rp 1,56 triliun dalam rangka penyelesaian proyek Yogyakarta-Bawen dan Kawasan Industri Terpadu Subang.
14. Perum DAMRI sebesar Rp 1 triliun dalam rangka penyediaan bus listrik.
15. Perum Perumnas sebesar Rp 1 triliun dalam rangka restrukturisasi dan penyelesaian persediaan.
16. PT Industri Kereta Api (Persero) sebesar Rp 976 miliar dalam rangka pembuatan kereta KRL.

Pemerintah sedang mengkaji mekanisme pengawasan penyaluran BBM subsidi untuk taksi daring atau online. Hal ini masuk dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014.

“Itu sedang dicari dan digodok mekanismenya bagaimana,” kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Agus Cahyono Adi saat ditemui di Kementerian ESDM pada Rabu (10/7).

Agus mengatakan pemerintah saat ini masih terus membahas pengelompokan kendaraan yang bisa menggunakan BBM subsidi, baik dari jenis ataupun kapasitas mesin kendaraan.

Agus menyebut pembatasan BBM subsidi ini diutamakan untuk pengguna yang memang layak dilindungi. “Yang paling dasar adalah kendaraan-kendaraan umum. Pengawasan pembatasan BBM subsidi nantinya masih dipegang BPH Migas,” ujarnya.

Dia mengatakan taksi online dengan jenis mewah seperti Alphard, ataupun silverbird ini nantinya tidak bisa mendapatkan BBM subsidi. “Yang diberikan itu maksudnya untuk taksi online kelas biasa, kalau yang kelas luxury tidak dapat,” ucapnya.

Sebelumnya BPH Migas mengatakan perkembangan revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 masih tahap finalisasi. “Baik dari sisi legalitasnya, substansinya secara umum sudah selesai dibahas,” kata Kepala BPH Migas, Erika Retnowati kepada Katadata.co.id pada Rabu (10/7). “Pembatasan BBM subsidi nantinya diatur dalam revisi perpres.”

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemerintah bakal memperketat pembelian subsidi BBM mulai 17 Agustus 2024. Hal ini demi mengurangi penyaluran subsidi BBM yang tidak tepat sasaran.

“Pemberian subsidi yang tidak tepat. Itu sekarang Pertamina sudah menyiapkan. Kami berharap 17 Agustus ini, kami sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kami kurangi,” ujar Luhut melalui akun instagramnya, Selasa (9/7).

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika membahas permasalahan terkait penggunaan bensin yang membuat defisit APBN naik. Namun ia meyakini, dengan pengetatan penerima subsidi, pemerintah dapat menghemat APBN 2024.

Gabungan Industri Otomotif Indonesia atau Gaikindo menyatakan pemerintah telah terlambat untuk meningkatkan standar emisi gas buang. Alhasil, banyak kerugian yang dialami oleh industri otomotif nasional, salah satunya beban produksi mobil yang lebih tinggi dari negara kompetitor di Asia Tenggara.

Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara mencatat standar gas buang di dalam negeri adalah Euro 4. Sementara itu, standar yang kini berlaku di Thailand dan Vietnam adalah Euro 5.

"Akan ada biaya rekayasa tambahan jika model mobil baru di luar negeri masuk ke dalam negeri. Alhasil, produksi tidak efisien dan tidak ada investor kendaraan konvensional baru di dalam negeri," kata Kukuh di Kementerian Perindustrian, Rabu (10/7).

Selain biaya rekayasa tambahan, Kukuh mencatat biaya tambahan datang dari penambahan lini produksi khusus ekspor. Sebab, hanya Indonesia yang belum menerapkan standar Euro 4, sedangkan pasar ekspor utama di Asia Tenggara telah menerapkan Euro 5.

Kukuh mencatat seluruh produsen mobil kini mampu memproduksi mobil dengan standar Euro 5 dan Euro 6 sejak 2022. "Ini menjadi isu karena mengubah rencana besar mayoritas produsen mobil di dalam negeri karena belum siapnya bahan bakar," katanya.

Adapun penjualan mobil sepanjang paruh pertama konsisten lebih rendah secara tahunan. PT Astra International Tbk mendata angka penjualan mobil turun 19% menjadi 408.012 unit.

Di sisi lain, Kukuh menyampaikan mulai ada pergeseran preferensi konsumen dari mobil konvensional ke mobil listrik. Hal tersebut ditunjukkan dari meningkatnya kontribusi penjualan mobil listrik pada Januari-Mei 2024 menjadi 9,3% dari capaian 2023 sebesar 7,1%.

Kukuh menilai penjualan LCEV pada akhir tahun ini dapat melampaui capaian tahun lalu sejumlah 71.358 unit. Namun Kukuh mengakui produk LCEV yang dijual di dalam negeri belum sesuai dengan preferensi konsumen nasional.

Kukuh menjelaskan konsumen lokal cenderung membeli mobil dengan harga di bawah Rp 300 juta yang mampu mengangkut tujuh orang. Selain itu, penjualan kendaraan emisi rendah masih terhambat kecemasan konsumen terkait performa LCEV.

"Kecemasan itu tidak akan hilang dalam waktu satu sampai dua tahun. Konsumen di Eropa saja masih banyak pertimbangan untuk membeli LCEV," ujarnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan bahwa pemerintah tidak menugaskan PT Pertamina (Persero) untuk mengakuisisi perusahaan gula dan etanol asal Brazil.

Arifin mengatakan, pemerintah memprioritaskan pasokan bioetanol dalam negeri untuk memperluas operasi bisnis Pertamina ke kegiatan bisnis masa depan yang berorientasi pada praktik ekonomi berkelanjutan.

“Engga ada tuh (rencana) akuisisi, yang ada kita pakai sumber dalam negeri saja,” kata Arifin di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (10/7).

Arifin menambahkan, pemerintah dapat memenuhi kebutuhan bioetanol untuk bahan bakar nabati lewat produksi dalam negeri secara bertahap.

Selain itu, Arifin juga mengatakan pemerintah juga bisa membeli pasokan bahan baku bioetanol untuk menutupi kekurangan pasokan tanpa harus mengambil alih perusahaan asing. “Kan kalau bioetanol itu bisa beli barangnya,” ujarnya.

Hal serupa juga dikatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia menyebut rencana Pertamina untuk mengakuisisi pabrik gula dan etanol asal Brazil masih dalam tahap kajian. “Itu perlu dikaji lagi,” ujar Airlangga pada kesempatan serupa.

Dia menambahkan, pemerintah telah memberikan instruksi kepada Pertamina untuk memproduksi bensin rendah sulfur. Satu di antaranya lewat pemasaran BBM Pertamax Green 95, hasil campuran Pertamax beroktan 92 dengan kandungan 5% bioetanol.

Pemerintah juga telah berupaya untuk menebalkan cadangan pasokan bioetanol di dalam negeri melalui pengesahan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol Sebagai Bahan Bakar Nabati atau Biofuel pada 16 Juni 2023.

Perpres itu mendorong peningkatan produktivitas tebu sebesar 93 ton per hektare (ha). Target ini dimaksimalkan melalui perbaikan praktik agrikultur berupa pembibitan, penanaman, pemeliharaan tanaman, dan tebang muat angkut.

Instrumen hukum tersebut juga mengamanatkan penambahan areal lahan baru perkebunan tebu seluas 700.000 ha yang bersumber dari lahan perkebunan, lahan tebu ralgrat, dan lahan kawasan hutan.

Adapun peta jalan meliputi rencana jangka panjang pemerintah untuk meningkatkan produksi bioetanol yang berasal dari tanaman tebu paling sedikit sebesar 1,2 juta kiloliter (Kl) paling lambat pada 2030.

Lewat penyediaan lahan seluas 1 juta hektar tersebut, pemerintah mulai bergerak untuk mewujudkan target produksi tebu minimal 100 ton per ha, naik signifikan dari capaian rata-rata produksi tebu nasional saat ini di kisaran 60-70 ton per ha.

Adapun penyediaan lahan 1 juta hektar untuk pengembangan industri gula nasional itu nantinya bakal menggunakan sebagian wilayah food estate di Merauke, Papua. Food estate Merauke rencanaya bakal dijadikan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Perubahan status food estate Merauke menjadi KEK bakal memusatkan produksi pada komoditas pangan padi dan tebu. KEK Merauke bakal berdiri di tanah seluas 2 juta hektare dengan lahan garapan awal seluas 200 ribu hektare (Ha).

Pemerintah bakal menggandeng pihak swasta untuk pengembangan KEK Merauke lewat skema pendanaan public private partnership (PPP). PPP merupakan bentuk perjanjian jangka panjang antara pemerintah, baik pusat ataupun daerah, dengan mitra swasta.

“Sekarang Pertamina harus membuat studi pengadaan untuk etanol. Pemerintah sudah punya peta jalan untuk memproduksi etanol dari pengembangan etanol di Merauke, Papua,” kata Airlangga.

Adapun kabar mengenai rencana Pertamina untuk mengakuisisi pabrik gula dan etanol asal Brazil pertama kali disuarakan oleh Luhut saat memberikan sambutan di HUT Ke-52 HIPMI di Hotel Fairmont Jakarta pada Senin (10/6).

Luhut mengatakan Pertamina kini masih masih melakukan uji tuntas atau due diligence dengan mempelajari data perusahaan tersebut. Pada forum itu, Luhut tak mengatakan secara jelas identitas perusahan gula dan etanol Brazil yang akan diakuisisi oleh Pertamina.

Namun ia menjelaskan lewat akuisisi yang dilakukan oleh Pertamina akan meningkatkan kualitas bensin domestik secara bertahap melalui campuran bioetanol.

Menurut Luhut, apabila wacana itu terwujud, Pertamina mampu menurunkan kadar sulfur dalam bahan bakar menjadi 50-60 ppm dari kondisi saat ini di level 500 ppm dalam jangka waktu 3 tahun.

"Sehingga nanti Pertamina memiliki sumber energi dan sumber gula dari Brazil yang akan membuat ketahanan energi kita bagus," ujar Luhut.

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo menyebut, terdapat empat Agen Penjual Mobil atau APM yang mengincar pasar ekspor Amerika Selatan. Mereka meyakini daya saing mobil besutan Indonesia lebih tinggi dibandingkan Amerika Serikat.

Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara mencatat, tiga dari empat APM yang menyasar pasar Meksiko adalah Hyundai, Honda, dan Toyota. Meksiko merupakan pasar ekspor nomor dua setelah Filipina yang mencapai 56.483 uit pada tahun lalu.

"Pasar Meksiko itu lebih besar daripada Indonesia, mungkin hampir dua juta unit per tahun. Mereka baru tahu mobil buatan Indonesia lebih ekonomis daripada buatan Amerika Serikat. Itu yang membuat potensinya besar," kata Kukuh di Kementerian Perindustrian, Rabu (10/7).

Kukuh menyampaikan, model mobil yang dikirim ke Negeri Sombrero adalah kendaraan multiguna atau MPV. Dengan kata lain, selera pasar Meksiko serupa dengan Indonesia, yakni mobil keluarga dengan model MPV.

Di samping itu, menurut Kukuh, Amerika Selatan berpotensi menjadi pasar tujuan ekspor komponen otomotif lokal. Sebab, beberapa negara di Amerika Selatan kini mengembangkan kendaraan yang dapat menggunakan biofuel berbasis etanol.

"Mereka impor mesin mobil dari Indonesia, itu yang menarik pada pasar Amerika Selatan. Maka dari itu, pasar Amerika Latin tidak bisa diremehkan karena jarak pengiriman yang jauh tidak menjadi masalah bagi mereka," katanya.

Gaikindo mendata volume ekspor mobil utuh turun 12,72% secara tahunan pada Januari-Mei 2024 menjadi 179.764 unit. Sementara itu, volume ekspor mobil rakitan turun hingga 30,06% menjadi 17.191 unit.

Penjualan mobil di dalam negeri sepanjang paruh pertama konsisten lebih rendah secara tahunan. PT Astra International Tbk mendata, angka penjualan mobil secara keseluruhan turun 19% menjadi 408.012 unit.

Plt. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika menyatakan, penurunan penjualan mobil pada paruh pertama tahun ini disebabkan oleh melebarnya daya beli masyarakat dengan harga mobil. Alhasil, tren peningkatan pembelian mobil bekas yang dimulai tahun lalu berlanjut hingga saat ini.

Berdasarkan data Kemenperin, total penjualan mobil bekas hanya 500.000 unit atau 29,27% dari total penjualan mobil 2014. Angka tersebut naik menjadi 1,4 juta unit atau 58,18% dari total penjualan mobil pada tahun lalu.

"Kenapa penjualan mobil belum meningkat selama paruh pertama 2024? Pertama adalah jurang antara daya beli masyarakat dan harga mobil," kata Putu di kantornya, Rabu (10/7).

Putu memaparkan, rata-rata harga mobil pada 2023 telah naik 20,96% selama 10 tahun terakhir menjadi Rp 255 juta. Pada periode yang sama, pendapatan rumah tangga per tahun naik 31,57% menjadi Rp 225 juta. Namun, menurut dia, jurang antara pendapatan rumah tangga dan harga mobil melebar pada 10 tahun terakhir dari Rp 15 juta pada 2013 menjadi Rp 30 juta pada tahun lalu.

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo menilai aturan OJK memiliki andil dalam anjloknya penjualan mobil pada semester pertama tahun ini. Aturan yang dimaksud adalah Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara mengakui aturan OJK tersebut didukung oleh mayoritas orang. Namun beleid tersebut berdampak pada pengetatan penyaluran kredit oleh lembaga keuangan.

"Jelang akhir 2023, OJK mengeluarkan POJK No. 22 Tahun 2023. Intinya kendaraan yang mengalami kesulitan cicilan kredit tidak boleh ditelepon setelah pukul 19.00 dan hari libur. Dampaknya pembelian kendaraan semakin turun pada Januari 2024," kata Kukuh di Kementerian Perindustrian, Rabu (10/7).

Kukuh menjelaskan, penurunan pembelian mobil di pasar lokal terjadi sejak pada September 2023. Penurunan penjualan merupakan dampak Bank Sentral Amerika Serikat menaikkan suku bunga acuannya pada Juli 2023. Hal tersebut berpengaruh lantaran industri otomotif domestik masih bergantung pada bahan baku impor sebesar 20%.

Kenaikan suku bunga The Fed diperburuk oleh data kredit bermasalah pada segmen kendaraan bermotor sepanjang Januari-Agustus 2023 pada Oktober 2023. OJK menemukan nonperforming loan atau NPL Kredit kendaraan bermotor naik dari 1,82% pada Agustus 2022 menjadi 1,99% pada Agustus 2023.

Kukuh menilai, penjualan mobil membaik pada November 2023 sampai pertengahan Desember 2023. Capaian penjualan kembali susut akibat POJK No. 22 Tahun 2023 yang terbit pada 20 Desember 2023.

Ia mencatat penjualan mobil belum membaik pada Februari 2024 akibat Pemilu 2024. "Pemilu membuat konsumen cenderung menahan pembelian atau wait and see," katanya.

Pada Maret 2024, penjualan mobil di dalam negeri turun hampir 50% secara bulanan. Selain hari kerja yang berkurang, konsumen mengubah alokasi pembelian mobil ke kebutuhan lain selama Bulan Suci Ramadan.

Sinyal Ubah Target

Kukuh mengakui penjualan mobil sepanjang paruh pertama konsisten lebih rendah secara tahunan. PT Astra International Tbk mendata, angka penjualan mobil turun 19% menjadi 408.012 unit.

Namun, Kukuh melihat mulai ada perbaikan angka penjualan sepanjang kuartal kedua tahun ini. Total penjualan mobil per Juni 2024 naik hampir 50% dari 48.702 unit pada Mei 2024 menjadi 72.936 unit.

Oleh karena itu, Kukuh berencana untuk melihat kondisi setiap Agen Penjual Mobil dalam waktu dekat untuk menentukan target penjualan tahun ini. Selain itu, Kukuh mengatakan GAIKINDO Indonesia International Auto Show atau GIIAS 2024 akan menjadi faktor penentu apakah target penjualan 1 juta unit mobil tahun ini perlu diubah.

GIIAS 2024 akan berlangsung pada 18-28 Juli 2024. Secara rinci, Kukuh akan melihat jumlah kunjungan dan realisasi transaksi pada GIIAS bulan ini sebelum menentukan target penjualan tahun ini.

"Kalau jumlah transaksi di GIIAS 2024 lebih rendah dari GIIAS 2023 berarti sudah ada tanda-tanda penjualan tahun ini tidak mencapai 1 juta unit," ujarnya.

Kementerian Kesehatan mulai menerapkan teknologi kecerdasan buatan alias AI di tiga rumah sakit. Teknologi ini diterapkan dengan melakukan penandatangan nota kesepahaman alias MoU dengan perusahaan teknologi kesehatan asal Australia, Harrison AI.

Adapun tiga rumah sakit yang menerapkan AI antara lain RS Pusat Otak Nasional atau RSPON Jakarta, Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta, dan RS Dr. M. Djamil Padang. Masing-masing rumah sakit menggunakan AI untuk keperluan berbeda.

Di RS Pusat Otak Nasional AI digunakan untuk CT Scan otak untuk penyakit yang berhubungan dengan saraf, terutama stroke. Untuk RS Kanker Dharmais akan digunakan pemanfaatan AI untuk radiologi kanker dan patologi anatomi.

“Ketiga, yakni RS Dr. M. Djamil Padang akan memanfaatkan AI dalam skrining penyakit tuberkulosis melalui radiologi,” kata Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes, Azhar Jaya, dalam keterangan resmi Kemenkes, Rabu (10/7).

Meski pelayanan kesehatan sudah mulai menggunakan AI, Azhar menegaskan keahlian dokter tetap menjadi faktor utama. Ia menyebut dunia kesehatan membutuhkan expertise dari seorang dokter.

“Kami tidak bisa hanya bersandar pada teknologi.” kata Al Azhar.

Sementara itu, Co-founder dan CEO Harrison Ai, Dimitry Tran menyoroti adanya kesenjangan jumlah ahli radiologi di Indonesia. Bila dibandingkan dengan negaranya ia menyebut situasi di Indonesia masih harus banyak peningkatan. Ia berharap AI bisa berperan sebagai asisten dan alat bantu ahli radiologi Tanah Air.

“Di Indonesia, hanya ada sekitar enam ahli radiologi untuk 1 juta penduduk. Di Australia, kami memiliki 91 ahli radiologi, untuk 1 juta orang. Jadi, para dokter di Indonesia bekerja sangat keras untuk populasi yang sangat besar,” ujarnya.

Adapun hingga saat ini, Kemenkes punya Clinical Research Centre atau CRC yang membawahi Unit Penelitian Klinis alias Clinical Research Unit. Badan ini didirikan di rumah sakit vertikal Kemenkes dalam rangka meningkatkan pelaksanaan penelitian klinis.

Salah satu tugas CRC adalah memfasilitasi kolaborasi antara RS dan stakeholder penelitian. Oleh sebab itu, mitra luar negeri bisa menghubungi CRC untuk melakukan uji klinis.

Terkait penandatanganan MoU dengan Harrison AI, Azhar mengatakan pihaknya masih akan terus memperbanyak uji klinis. Harapannya, masyarakat tidak perlu menunggu lama untuk mendapat hasil periksa CT scan, radiologi, atau patologi anatomi.

“Apabila hasil uji klinis menunjukkan akurasi yang tinggi, kerja sama dengan Harrison AI akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya,” kata Azhar.

Pemerintah tengah mengembangkan lahan pertanian di Kabupaten Merauke, Papua Selatan sebagai upaya untuk mencapai swasembada pangan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, pihaknya sudah membangun 40 ribu lahan pertanian di wilayah tersebut.

"Kita sudah realisasikan seluas 40 ribu hektare dari total 63 ribu hektare, progres sangat bagus,” kata Mentan dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Amran meninjau lokasi optimasi lahan pertanian di Kampung Telaga Sari, Distrik Kurik, Merauke. Peninjauan dilakukan sebagai bentuk keseriusan pemerintah untuk terus mengantisipasi dampak perubahan iklim fenomena El Nino dan krisis pangan.

"Kementan bersama TNI saat ini secara intensif mengembangkan lahan pertanian di Papua Selatan, khususnya Kabupaten Merauke," ujar Mentan.

Dalam peninjauan yang dilakukan, Amran melihat secara langsung kesiapan benih yang akan ditanam, perbaikan saluran irigasi, alat mesin pertanian serta lahan pertanian yang sedang dilakukan pengolahan oleh petani, TNI dan mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Kementerian Pertanian.

Menurut dia, cepatnya proses olah lahan di Merauke ini karena mekanisasi pertanian telah diadopsi dengan baik.

Kementan telah mengalokasikan alat dan mesin pertanian sebanyak 330 unit untuk tujuh distrik di Kabupaten Merauke. Alat pertanian tersebut terdiri dari traktor roda empat (TR4) 200 unit, traktor roda dua (TR2) 30 unit, pompa air 80 unit, dan RT 20 unit.

“Dengan mekanisasi dan teknologi pertanian modern, kami ingin lahan pertanian yang sebelumnya hanya bisa tanam satu kali, dengan upaya yang dikerjakan ini dapat mampu tanam 2-3 kali setahun sehingga produksinya pun akan naik,” kata Mentan.

Mentan menjelaskan, pemerintah pusat melalui Kementan akan segera mendatangkan bantuan alsintan lanjutan untuk percepatan olah tanah dan strategi lanjutan penyiapan benih untuk lahan di Merauke.

“Lumbung pangan di Merauke ini akan terus berkembang hingga target 1 juta hektare. Potensinya sangat memungkinkan, dan kita optimistis akan kembali swasembada pangan,” lanjut Mentan.

Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Pangan TNI Ahmad Rizal memaparkan progres optimalisasi lahan yang saat ini dikerjakan. Menurut dia, TNI saat ini telah membentuk kompi produksi pertanian di Merauke untuk mendukung upaya percepatan lumbung pangan.

"Dengan membentuk beberapa regu yang menggarap benih, irigasi dan hama, alsintan dan berfokus pada panen," kata Rizal.

Kabupaten Merauke memiliki potensi lahan pertanian seluas 1,2 juta hektare, sampai dengan tahun 2023 telah termanfaatkan untuk sektor tanaman pangan dan hortikultura seluas 67.612,49 ha dengan luas baku sawah (LBS, 2023) seluas 42.328,42 ha.

Hadir dalam kunjungan kerja Mentan di Distrik Kurik yakni Anggota Komisi IV DPR RI Sulaiman Hamzah, Wakil KASAD Letjen TNI Tandyo Budi Revita, Direktur Jenderal Planologi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selain itu, hadir pula Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian KKP, Pj Gubernur Papua Selatan, dan Bupati Merauke.

PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP) menyatakan belum berkomunikasi dengan pemerintah dalam pembangunan Menara Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menara BUMN rencananya akan dibangun setinggi 778 meter.

"Isu tower pembangunan menara BUMN sepertinya ada. Tapi belum tau yang mengerjakan, masih menunggu," kata Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo, Rabu (10/7/).

Jojo menyebut PTPP belum berkomunikasi dengan Kementerian BUMN maupun Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) soal pembangunan menara.

Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H. Sumadilaga sebelumnya menyampaikan keputusan konstruksi menara BUMN tersebut ada di tangan Kementerian BUMN.

"Kami belum tahu apakah menara tersebut mau dibangun atau tidak. Seandainya mau dibangun, itu keputusan Kementerian BUMN," kata Danis kepada Katadata.co.id, Kamis (13/6).

Saat ini PTPP tengah fokus untuk persiapan 17 Agustus. Menteri BUMN Erick Thohir telah meminta PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN, Telkom, dan perusahaan pelat merah lainnya untuk mempersiapkan upacara kemerdekaan pertama di Ibu Kota Nusantara.

Secara khusus, Erick meminta adanya interkoneksi jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi di IKN. Tugas khusus ini diberikan kedua perusahaan pelat merah penyedia listrik dan jaringan telekomunikasi tersebut dalam rangka menyiapkan perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-79 yang akan diselenggarakan di IKN.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan mendukung revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 (Perpres 191) untuk membatasi pembelian BBM subsidi agar tersalurkan secara tepat sasaran.

Erick mengatakan, tujuan dari revisi Perpres 191 adalah untuk menghindari penyalahgunaan subsidi yang seharusnya ditujukan kepada masyarakat kelas bawah. “Kami sangat mendukung Perpres 191 untuk segera didorong,” ujarnya di Jakarta, Rabu (10/7).

Tak hanya soal subsidi BBM, sebut Erick, Kementerian BUMN juga mendukung langkah-langkah pemerintah dalam mengatur bantuan-bantuan yang seharusnya didapat oleh masyarakat, termasuk listrik dan gas.

Lebih lanjut, Erick mengatakan, Kementerian BUMN tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kebijakan. Sebagai korporasi negara, BUMN hanya menunggu pengesahan revisi Perpres 191.

“Kami dari BUMN sangat mendorong rencana jangka panjang pemerintah dari seluruh kementerian, apakah Perpres 191, 40, dan lain-lain, supaya kita bisa lebih efisien, tepat sasaran, dan sisa-sisa dana ini bisa digunakan untuk program lain yang bisa membantu juga pengembangan manusia kita,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemerintah menargetkan pengetatan penggunaan subsidi BBM pada 17 Agustus, sehingga dapat mengurangi jumlah penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak.

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika membahas permasalahan penggunaan bensin yang berhubungan dengan defisit APBN 2024. Ia meyakini, dengan pengetatan penerima subsidi, pemerintah dapat menghemat APBN 2024.

Selain memperketat penyaluran BBM bersubsidi, Luhut juga mengungkapkan bahwa pemerintah sedang berencana untuk mendorong alternatif pengganti bensin melalui bioetanol.

Luhut meyakini bahwa penggunaan bioetanol tidak hanya mampu mengurangi kadar polusi udara. Tingkat sulfur yang dimiliki bahan bakar alternatif ini juga tergolong rendah.