IDXChannel - PT Waskita Toll Road (WTR) telah mengoperasikan sepanjang 252,53 Kilometer (Km) jalan tol sepanjang periode 2019-2024, atau bertepatan sejak dimulainya periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Operasional jalan tol anak usaha PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) ini dilakukan melalui sejumlah Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) di bawah komando Menteri BUMN Erick Thohir.

VP Corporate Secretary Waskita Toll Road Ahmad Hamdi menyampaikan, seluruh jalan yang dioperasikan WTR dari 2019 hingga 2024 telah melampaui rencana operasi yang ditargetkan.

“Diharapkan dengan semakin cepat jalan tol beroperasi, dapat mempercepat peningkatan ekonomi di suatu daerah,” kata Hamdi dalam siaran pers, Jakarta, Senin (30/9/2024).

Sejumlah jalan tol yang berhasil dioperasikan pada periode 2019 sampai dengan 2024 meliputi Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo sepanjang 39,87 Km, Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Seksi 1A Koneksi Jalan Tol Wiyoto Wiyono sisi Timur, On Ramp Casablanca, On Ramp Prumpung dan Seksi 2A & 2A Ujung Jakasampurna-Marga Jaya) sepanjang 8,38 Km.

Kemudian jalan tol Ciawi-Sukabumi (Seksi Cigombong-Cibadak) sepanjang 11.90 Km, Jalan Tol Kayuagung-Palembang sepanjang 42,50 Km, Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder sepanjang 29 Km, Jalan Tol Depok-Antasari (Seksi Brigif-Sawangan) sepanjang 6,30 Km, Jalan Tol Cimanggis-Cibitung sepanjang 26.18 Km. Selanjutnya jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan sepanjang 60,10 Km, serta Jalan Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat sepanjang 28,30 Km.

Beroperasinya sejumlah jalan tol milik WTR, terang Hamdi, merupakan salah satu bagian dari fokus pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur serta membangun pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Hamdi menyebut, hadirnya sejumlah jalan tol dapat memberi manfaat kepada masyarakat, salah satunya terjadinya peningkatan mobilitas. Sebab, jalan tol dapat memfasilitasi arus lalu lintas yang lebih lancar dan mempersingkat waktu perjalanan.

“Dengan adanya jalan tol, WTR turut berkontribusi dalam penguatan ekonomi daerah dan diharapkan dapat mendorong peluang bisnis baru di wilayah yang terhubung jalan tol, perekonomian daerah juga dapat terbantu dengan adanya akses yang lebih mudah menuju sejumlah wilayah pariwisata lokal,” kata dia.

(Dhera Arizona)

IDXChannel – PT Intra Golflink Resorts Tbk (GOLF) mulai melakukan konstruksi proyek ‘The Links Golf Villa’ pada Jumat (27/9/2024) setelah perseroan berhasil menjual seluruh unit rumah di klaster I. Perseroan pun menargetkan total marketing sales perseroan bisa mencapai Rp257 miliar pada akhir 2024.

Komisaris Utama GOLF Darma Mangkuluhur Hutomo mengatakan, tingginya minat beli terhadap rumah mewah GOLF ini membuat perseroan bisa membukukan pra-penjualan (marketing sales) mencapai Rp177,3 miliar sepanjang Januari-September 2024.

"Dengan asumsi target penjualan klaster II hingga Desember 2024 tercapai, maka total marketing sales perseroan bisa mencapai Rp257 miliar pada pengujung tahun ini," ujarnya usai seremoni groundbreaking.

Selain itu, Darma pun menyambut gembira tingginya animo masyarakat untuk membeli rumah mewah yang berada di dalam area lapangan golf ini.

“Hanya di ‘The Links Golf Villa’, beli villa dapat lapangan golf,” kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama GOLF Dwi Febri Astuti berharap, perseroan bisa menjual sedikitnya 10 unit hingga Desember 2024. Harga per unit untuk klaster I dan II masing-masing sekitar Rp7 miliar dan Rp8 miliar.

“Harga jual (rumah mewah) kami lebih kompetitif dibanding kompetitor, ini yang membuat minat calon pembeli sangat tinggi. Profil pembeli kami beragam, ada penduduk lokal dan asing, tapi sebagian besar masih WNI (Warga Negara Indonesia) yang tinggal di Jabodetabek,” katanya.

Sebagai informasi, perseroan menunjuk PT Kizuna Jepang Indonesia dan PT Genta Multi Jayya sebagai kontraktor pelaksana proyek rumah mewah yang berlokasi di Pecatu Indah Resort, Jimbaran, Bali tersebut. Proses konstruksi diperkirakan akan memakan waktu 13 bulan atau selesai pada kuartal III-2025 mendatang.

Setiap unit rumah mewah di ‘The Links Golf Villa’ berada tepat di lapangan golf New Kuta Golf Bali yang dikelola anak usaha perseroan, yakni PT New Kuta Golf And Ocean View (NKG). Pada klaster I, seluruh 24 unit rumah mewah dengan total luas lahan 1,1 Hektare (Ha) berada di sisi kanan Hole 3 lapangan golf milik NKG.

Sedangkan, untuk seluruh rumah di klaster II nanti akan memiliki halaman belakang yang berbatasan langsung dengan Hole 2 New Kuta Golf. Aapun, penjualan untuk klaster II telah dimulai bersamaan dengan dilaksanakannya groundbreaking klaster I.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Bank Dunia menyebut harga beras di Indonesia merupakan yang termahal di antara negara-negara anggota ASEAN. Mahalnya harga itu dipicu oleh sejumlah faktor yang terkait dengan komponen produksinya.

Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Sutarto Alimoeso mengatakan, biaya produksi yang tinggi menjadi penyebab utama harga beras yang mahal. Komponen biaya produksi itu sangat luas mulai dari ongkos sewa lahan hingga alat mesin pertanian.

"Harga tinggi karena biaya produksi di dalam negeri tinggi, yaitu sewa lahan sangat mahal, upah tenaga kerja mahal, pupuk pestisida mahal, sewa alat olah tanah dan alat panen mahal," kata Sutarto saat dihubungi IDX Channel, Senin (30/9/2024).

Biaya produksi yang mahal ini, kata Sutarto, diperparah dengan maraknya calo atau tengkulak di Tanah Air serta lahan garapan yang semakin kritis. Berbagai faktor tersebut membuat budidaya padi di Indonesia sangat tidak efisien.

"Banyak pihak ketiga atau middle-man, sehingga budidaya padi tidak efisien. Ditambah lagi lahan yang diusahakan petani sempit," katanya.

Jika ingin menekan harga beras, maka pemerintah perlu mengatasi berbagai persoalan tersebut tanpa harus merugikan petani dan pengusaha penggilingan padi. Sinergi dengan pemain utama dalam industri beras juga penting untuk memotong mata rantai yang menyebabkan harga mahal.

Pernyataan bahwa beras Indonesia termahal di Asia Tenggara disampaikan oleh Country Director untuk Indonesia dan Timor-Leste, East Asia dan Pacific World Bank, Carolyn Turk. Dia menyebut, selisih harga beras di Indonesia dengan negara-negara ASEAN bisa sampai 20 persen.

Carolyn menilai tingginya harga beras di Indonesia disebabkan oleh pemerintah yang membatasi impor beras dan keputusan pemerintah menaikkan harga jual beras yang melemahkan daya saing pertanian. Dan yang mirisnya lagi, tingginya harga beras tersebut tidak diikuti dengan kesejahteraan petani di mana pendapatan petani di bawah USD1 per hari.

Selain itu, dia juga mendorong pemerintah Indonesia untuk berinvestasi besar-besaran untuk mendorong produktivitas pertanian untuk mengurangi risiko kerugian pasca panen hingga berinvestasi pada pabrik dan teknologi modern. Pasalnya, isu ketahanan pangan menjadi semakin penting dan relevan di tengah perubahan iklim.

(Rahmat Fiansyah)

IDXChannel - Tarif listrik kuartal IV-2024 atau periode Oktober-Desember 2024 diputuskan tetap atau tidak mengalami perubahan. Tarif listrik ini berlaku untuk 13 golongan pelanggan non subsidi PLN.

"Demi menjaga daya beli masyarakat dan daya saing industri saat ini, pemerintah memutuskan tarif tenaga listrik tidak mengalami perubahan atau tetap," kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman P. Hutajulu dalam keterangan resminya, Senin (30/9).

Meski demikian, Jisman mengaku, jika dilihat dari empat parameter yang memengaruhi tarif listrik, seharusnya tarif listrik pada kuartal IV ini mengalami kenaikan.

Empat parameter tersebut adalah kurs, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, serta Harga Batu Bara Acuan (HBA) dengan menggunakan realisasi Mei hingga Juli 2024, di mana secara akumulasi pengaruh perubahan ekonomi makro tersebut, seharusnya menyebabkan kenaikan tarif listrik.

"Berdasarkan empat parameter tersebut, seharusnya penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan non subsidi mengalami kenaikan dibandingkan dengan tarif pada kuartal III-2024," kata Jisman.

Jisman menuturkan, tarif listrik untuk 24 golongan pelanggan subsidi juga tidak mengalami perubahan yang mencakup pelanggan sosial, rumah tangga miskin, bisnis kecil, industri kecil, dan pelanggan yang peruntukan listriknya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Kementerian ESDM berharap PLN dapat terus mengoptimalkan efisiensi operasional dan terus meningkatkan volume penjualan tenaga listrik. Dengan demikian, Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik per kWh dapat terjaga," kata Jisman.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel – Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 dan aturan kemasan rokok polos tanpa merek yang tertera pada Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes) dinilai memiliki dampak negatif terhadap ekonomi dan penerimaan negara.

Sebab, berdasarkan hasil studi Institute For Development of Economics and Finance (Indef), kedua produk regulasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) ini berpotensi menghilangkan dampak ekonomi sebesar Rp308 triliun.

“Pemerintah perlu melihat dampak ekonominya (secara komprehensif). Ini bukan hanya (memberikan dampak bagi) industri rokok, tapi juga industri kemasan untuk kertas, tembakau, cengkeh, termasuk ritel, periklanan dan lainnya yang terdampak,” ujar Ekonom Senior Indef Tauhid Ahmad dalam diskusi publik Indef bertajuk 'Industri Tembakau Suram, Penerimaan Negara Muram' di Jakarta, Senin (30/9/2024).

Berdasarkan hasil perhitungan dampak yang dilakukan oleh Indef dengan penerapan tiga skenario kebijakan terkait industri rokok, yaitu kemasan rokok polos tanpa merek, larangan penjualan dalam radius 200 meter, serta pembatasan iklan, kebijakan tersebut berpotensi memberikan dampak ekonomi yang signifikan.

Jika ketiga skenario ini diterapkan secara bersamaan, kata dia, dampak ekonomi yang hilang diperkirakan mencapai Rp308 triliun atau setara dengan 1,5 persen dari PDB.

Selain itu, penerimaan perpajakan diperkirakan menurun hingga Rp160,6 triliun yang setara dengan 7 persen dari total penerimaan perpajakan nasional. Kebijakan ini juga berpotensi memengaruhi sekitar 2,3 juta tenaga kerja di sektor industri tembakau dan produk turunannya.

Senada, Pembina Industri Ahli Madya Direktorat Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Nugraha Prasetya Yogie mengatakan, sebagai kementerian yang menaungi industri tembakau, pihaknya selama ini belum pernah diikutsertakan dalam public hearing yang diinisiasi Kemenkes serta belum pernah mendapat dokumen resmi dari kementerian terkait.

Padahal selama ini, Kemenperin telah mengawasi takaran dan produksi produk tembakau sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku.

“Secara umum, industri tembakau belum siap menyesuaikan dengan peraturan baru, yaitu PP 28/2024, setelah beberapa kali berdiskusi dengan pelaku industri hasil tembakau. Dengan banyaknya pengaturan yang belum jelas, maka kesimpulan kami PP 28/2024 sulit untuk diimplementasikan, apalagi Rancangan Permenkes kelak,” kata dia.

Yogie menilai Rancangan Permenkes ini cenderung memperketat atau mencirikan pengamanan zat adiktif dalam tembakau. Pengaturan ini akan berdampak besar bagi industri tembakau mulai dari penjualan, produksi, efisiensi tenaga kerja, hingga penerimaan negara.

“Pengaturan ini perlu melibatkan pelaku industri, konsumen, dan stakeholder lainnya, termasuk pemangku kebijakan yang lebih luas. Ekosistem tembakau negara ini berbeda dengan negara lainnya dan perlu diperhatikan lebih mendalam oleh pembuat peraturan,” ujar dia.

Dari sisi pelaku usaha, Ketua Umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) Henry Najoan menjelaskan, para anggotanya juga merasa terancam dengan adanya aturan ini. Gappri menilai aturan turunan ini memiliki banyak kejanggalan dan pihaknya tidak pernah diberikan kesempatan untuk memperdebatkan isi dari aturan tersebut.

“Rancangan Permenkes ini sangat jauh dari UU Kesehatan dan Kemenkes tidak membuka diskusi terbuka dengan kami,” katanya.

Ketua Umum Gabungan Perusahaan Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) Benny Wachjudi juga menyayangkan sikap Kemenkes yang tidak pernah menerima masukan dari industri. Amanat untuk menyusun standardisasi kemasan rokok polos tanpa merek juga tidak ada dalam UU Kesehatan dan PP 28/2024 yang sebelumnya dicanangkan, terlebih dipaksakan untuk diloloskan saat injury time yang pastinya akan memicu kegaduhan.

Dengan potensi kerugian ekonomi sebesar Rp308 triliun, kebijakan PP 28/2024 dan Rancangan Permenkes menjadi ancaman serius bagi perekonomian nasional, yang juga dapat menjadi beban tambahan pemerintah Prabowo-Gibran.

Kebijakan ini, kata dia, dinilai dapat menggagalkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dan rasio pajak yang ditarget tinggi ke 23 persen.

"Kedua regulasi ini diharapkan dapat segera dievaluasi dengan melibatkan semua pemangku kepentingan demi menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia," ujarnya.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Kementerian Pertanian (Kementan) telah menyelesaikan optimasi lahan rawa untuk proyek food estate di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Proyek yang diproyeksikan untuk penanaman padi itu akan memakan lahan hingga 40 ribu hektare (ha).

Sekretaris Direkrtorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Hermanto menyebut, optimasi lahan rawan 40 ribu ha tersebar di enam wilayah, yakni Distrik Tanah Miring (10.540 ha), Distrik Kurik (10.674 ha), Distrik Semangga (6.000 ha), Distrik Malindo (6.629 ha), Distrik Merauke (1.609 ha), dan Distrik Jagebob (4.549 ha).

"Alhamdulillah proses optimasi lahan rawa di Merauke hari ini sudah selesai. Dari yang ditargetkan 40 ribu ha kontrak konstruksi, terealisasi 40 ribu ha juga," katanya dikutip Senin (30/9/2024).

Dia menambahkan, pengerjaan konstruksi untuk optimasi lahan di Kabupaten Merauke itu meliputi pengerjaan jaringan irigasi, jembatan usaha tani dan pompa air. Untuk jaringan irigasi terealisasi 732.716 meter (100 persen), jembatan usaha tani terealisasi 178 unit (100 persen) dan pompa air 49 unit (100 persen).

"Dengan selesainya proses konstruksi optimasi lahan rawa ini, petani bisa langsung masuk untuk mengolah lahan dan mulai menanam," ujarnya.

Hermanto menambahkan, tidak hanya saat proses konstruksi saja menggunakan peralatan modern, pada saat pengolahan lahan dan tanam juga akan menggunakan mekanisasi pertanian dengan menerjunkan alat mesin pertanian (alsintan) modern. Dengan teknologi modern ini, petani akan mampu mengelola hingga 5 ha lahan per individu.

"Program optimasi lahan rawa di Merauke ini memberikan harapan baru untuk menjadikan wilayah paling timur Indonesia ini sebagai lumbung pangan. Pemerintah juga akan mendampingi mulai dari pengembangan budidaya padi, pemanfaatan alsintan, dan sebagainya," kata Hermanto.

(Rahmat Fiansyah)

IDXChannel - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan tarif listrik kuartal IV-2024 atau periode Oktober-Desember 2024 untuk 13 golongan pelanggan non subsidi PT PLN (Persero) tetap atau tidak mengalami perubahan.

Dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PLN, bahwa penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan non subsidi dilakukan setiap tiga bulan mengacu pada perubahan terhadap realisasi parameter ekonomi makro, yakni kurs, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, serta Harga Batu Bara Acuan (HBA).

Parameter ekonomi makro kuartal IV-2024 menggunakan realisasi pada Mei hingga Juli ini, di mana secara akumulasi pengaruh perubahan ekonomi makro tersebut seharusnya menyebabkan kenaikan tarif listrik.

"Berdasarkan empat parameter tersebut, seharusnya penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan non subsidi mengalami kenaikan dibandingkan dengan tarif pada kuartal III-2024. Akan tetapi, demi menjaga daya beli masyarakat dan daya saing industri saat ini, pemerintah memutuskan tarif tenaga listrik tidak mengalami perubahan atau tetap," kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman P. Hutajulu dalam keterangan resminya, Senin (30/9).

Jisman menuturkan, tarif listrik untuk 24 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan, yang mencakup pelanggan sosial, rumah tangga miskin, bisnis kecil, industri kecil, dan pelanggan yang peruntukkan listriknya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Kementerian ESDM berharap PLN dapat terus mengoptimalkan efisiensi operasional dan terus meningkatkan volume penjualan tenaga listrik. Dengan demikian, Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik per kWh dapat terjaga" kata Jisman.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengungkapkan kehadiran kereta cepat Jakarta-Bandung menjadi buah bibir internasional. Selain teknologinya yang canggih, salah satu yang menjadi daya tariknya terletak pada penamaan kereta yakni Whoosh.

Menhub mengenang bagaimana proses pemberian nama Whoosh pada kereta cepat Jakarta-Bandung. Secara bahasa, Whoosh merupakan kepanjangan dari kata Waktu Hemat, Operasi Optimal, Sistem Handal. Namun filosofi Whoosh sebetulnya berasal dari suara melesatnya kereta yang diucapkan orang awam.

Dia menyebut penamaan Whoosh merupakan hasil dari sayembara terbatas untuk membuat desain identitas oleh tim penilai yang berlangsung sejak Juli 2023. Tim penilai diketuai oleh Mantan Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Triawan Munaf. Sedangkan yang menjadi tim pengarah sayembara ini yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menhub Budi Karya Sumadi.

Menhub mengatakan, Presiden Jokowi memberikan arahan kepada menterinya untuk memberikan identitas yang mencerminkan nilai-nilai dari kereta cepat yang menjadi prestasi dan kebanggaan Indonesia.

"Kira-kira tiga pekan sebelum diluncurkan, kita cari nama Whoosh yang artinya cepat seperti kilat. Di luar negeri seperti Singapura dan Malaysia, mereka kagum sekali dan mereka tahu nama Whoosh itu artinya apa," katanya lewat keterangan resmi, Senin (30/9/2024).

Mantan direktur utama PT Angkasa Pura II (Persero) itu terus mendorong pengembangan inovasi teknologi dalam sektor perkeretaapian. Kereta Jakarta-Bandung menjadi salah satu bukti pengembangan inovasi di samping MRT Jakarta dan LRT Jakarta.

"Terus berinovasi dalam pelayanan dan teknologi, serta meningkatkan kinerja guna memenuhi harapan masyarakat, karena inovasi yang ditingkatkan dapat membawa citra yang baik bagi pengembangan transportasi," katanya.

Selama satu dekade terakhir, Kemenhub telah menyelesaikan sejumlah infrastruktur kereta api dengan panjang jalur rel yang dibangun mencapai 1.734 kilometer (km). Selain itu, rehabilitasi jalur kereta juga dilakukan sepanjang 1.900 km dan elektrifikasi sepanjang 522 km.

Dalam sepuluh tahun terakhir, dana yang digelontorkan dari APBN mencapai Rp223,9 triliun untuk sektor perkeretaapian. Selain itu, pemerintah juga memberikan subsidi lewat Public Service Obligation (PSO) hingga Rp26 triliun sebagai bentuk pelayanan publik kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.

(Rahmat Fiansyah)

IDXChannel - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan optimistis target pertumbuhan ekonomi Presiden Terpilih Prabowo Subianto sebesar 8 persen bisa dicapai. Salah satu upayanya dengan memberantas impor ilegal.

Pria yang akrab disapa Zulhas itu menilai saat ini produk impor ilegal sudah membanjiri pasar yang berpotensi menimbulkan kerugian negara karena lolos dari pengenaan pajak. Di sisi lain, produk impor ilegal juga cenderung merusak pasar dan merugikan industri dalam negeri.

"Berdasarkan data dari Pak Teten, (Menkop UKM), barang-barang ilegal ini presentasenya di pasaran sudah hampir 35 persen, jadi besar sekali," kata Zulhas saat konferensi pers di Kantor Badan POM Jakarta, Senin (30/9/2024).

Menurutnya, rusaknya pasar akibat peredaran barang impor ilegal ini disebabkan karena produk atau industri lokal cenderung kalah bersaing dengan produk impor ilegal. Itu lantaran produk ilegal tidak dibebani pajak, yang juga masuk sebagai cost produksi.

"Oleh karena itu program pak Prabowo, kita ingin tumbuh 8 persen, kemudian ingin menaikkan tax ratio, kalau 35 persen (pangsa pasar produk ilegal) ini bisa kita selesaikan, maka tax ratio bertambah 1 persen dari sini saja bisa," tuturnya.

Dari sisi industri, Zulhas menilai pemberantasan barang impor ilegal akan menimbulkan dampak positif. Karena pangsa pasar industri dalam negeri bisa lebih luas dan tidak harus bersaing dengan barang impor ilegal yang punya harga lebih murah.

"Kemudian tentu industri kita akan berkembang, sehingga pertumbuhan, salah satu pendukung untuk tumbuh 8 persen itu, kalau ini (impor ilegal) bisa kita selesaikan, karena industri akan berkembang," kata Zulhas.

"Sukses atau tidaknya program pemberantasan impor ilegal, salah satu faktor kita bisa meningkatkan tax ratio dan pertumbuhan ekonomi kita," ujarnya menambahkan.

(Febrina Ratna)

IDXChannel - Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan data inflasi atau Indeks Harga Konsumen (IHK) September 2024 pada Selasa besok (1/10).

Menurut riset Panin Sekuritas, investor tengah menanti rilis data inflasi Indonesia periode September.

"Data inflasi diprediksi akan kembali deflasi didorong oleh masih berlanjutnya penurunan daya beli dan PMI manufaktur yang terkontraksi pada Agustus-September ini," tulis riset tersebut, Senin (30/9).

Pun dengan proyeksi Analis Pasar Keuangan, Gunawan Benjamin. Dia mengatakan, investor cenderung menunggu sejumlah data ekonomi penting yang akan dirilis pekan ini.

"Di antaranya data inflasi yang diproyeksi kembali mengalami deflasi pada September 2024," kata Gunawan.

Seperti diketahui, BPS mencatat pada Agustus 2024 terjadi deflasi sebesar 0,03 persen secara bulanan atau terjadi penurunan indeks harga konsumen (IHK) dari 106,09 pada JUli 2024 menjadi 106,06 pada Agustus 2024.

"Deflasi Agustus 2024 lebih rendah dibandingkan Juli 2024, dan merupakan deflasi keempat pada 2024," kata Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini dalam konferensi pers hari ini, Senin (2/9).

Namun, secara year on year (yoy) terjadi inflasi sebesar 2,12 persen.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - Survei manajer pembelian (PMI) manufaktur China tercatat sebesar 49,3 pada September 2024 di bawah angka netral 50.

Angka di bawah 50 mencerminkan penyusutan, sementara skor di atasnya menunjukkan ekspansi.

"Paket stimulus yang diumumkan pekan lalu akan membantu mendorong perekonomian selama beberapa bulan mendatang," kata Gabriel Ng dari Capital Economics dalam laporannya, dilansir dari AP pada Senin (30/9/2024).

Namun, ia mencatat bahwa ketidakseimbangan antara kelebihan pasokan versus penurunan permintaan masih terjadi. Sejumlah langkah perdagangan terhadap produk China, seperti tarif yang lebih tinggi terhadap kendaraan listrik dan barang-barang lainnya, juga membebani sektor manufaktur.

Data PMI manufaktur versi pemerintah dirilis Biro Statistik Nasional menunjukkan kontraksi lima bulan berturut-turut, berada di angka 49,8 pada September, naik dari level terendah enam bulan sebesar 49,1 pada Agustus.

Pasar saham China melonjak padaa Senin, mencerminkan antusiasme atas serangkaian stimulus yang diumumkan pekan lalu, termasuk suku bunga yang lebih rendah dan persyaratan uang muka pembelian rumah yang lebih kecil.

Indeks Shanghai Composite melonjak 5,7 persen, sementara saham terkait China di bursa Hong Kong juga meroket. (Wahyu Dwi Anggoro)

IDXChannel – Komisaris Utama PT Bukit Asam Tbk (PTBA), Irwandy Arif, buka-bukaan terkait kabar terbaru proyek Gasifikasi Batu Bara. Dia mengatakan hingga kini pihaknya belum mendapatkan mitra baru usai perusahaan asal Amerika, Air Products and Chemical Inc hengkang dari proyek tersebut.

Air Product sebelumnya sempat bergabung dengan konsorsium PTBA dan Pertamina untuk mengerjakan proyek tersebut. Selain itu, ada PT Kaltim Prima Coal (KPC) yang juga terlibat mengerjakan proyek gasifikasi batu bara.

Lebih lanjut, Irwandy mengatakan belum adanya mitra baru karena proyek tersebut masih dalam tahap penjajakan awal dengan berbagai perusahaan potensial.

"Belum. Belum ada tanda-tanda (pengganti Air Products)," tutur Irwandy ketika ditemui di Plaza Mandiri, Jakarta, Senin (30/9/2024).

Irwandy juga menyebut belum ada kesepakatan apapun dengan China yang sebelumnya digadang-gadang tertarik untuk berinvestasi di proyek hilirisasi batu bara di Indonesia ini.

"Enggak ada. Kalau DME belum ada. baru penjajakan yang sangat awal. Masih karena proses baru awal sekali," ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PTBA Arsal Ismail mengatakan pihaknya masih melakukan proses dengan beberapa investor untuk proyek hilirisasi batu bara yang sempat digaungkan oleh pemerintah.

"Untuk melakukan investasi itu kita juga harus melihat dari sisi keekonomiannya. Jangan sampai sisi keekonomiannya mengganggu keuangan dari PTBA," ujar Arsal dalam acara Press Conference Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PTBA Tahun Buku 2023 di Jakarta, Rabu (8/5/2024) lalu.

Lebih lanjut, pihaknya tengah melakukan kajian khusus berkaitan dengan teknologi untuk memproses batu bara menjadi DME tersebut.

"Kita harus melalukan kajian hati-hati tapi program pemerintah untuk hilirasinya kita tetap mendukung dari sisi sumber daya batu baranya kita punya banyak cuma teknologi untuk memproses batu bara menjadi hilirisasi ya untuk apa nanti kita sedang kita lalukan kajian," kata Arsal.

Adapun, Presiden Joko Widodo (Jojowi) telah melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek hilirisasi baru bara menjadi dimetil eter (DME) pada 24 Januari 2022 di Kawasan Industri Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

Jokowi menyebut proyek tersebut dapat mengurangi memperbaiki neraca transaksi berjalan karena Indonesia bisa mengurangi impor LPG.

Sementara itu, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kala itu, Bahlil Lahaladia, dalam laporannya menyampaikan, rata-rata impor LPG Indonesia dalam setahun menjadi 6-7 juta metrik ton. Dengan adanya gasifikasi, dapat menghemat sekitar Rp6-7 triliun untuk setiap tonnya.

“Hasiloutputdaripada gasifikasi ini untuk mengurangi impor kita. Di dalam perhitungan kami setiap 1 juta ton hilirisasi kita bisa melakukan efisiensi kurang lebih sekitar Rp6-7 triliun, itu efisiensi dari subsidi. Jadi tidak ada alasan lagi untuk kita tidak mendukung program hilirisasi untuk melahirkan substitusi impor,” ujar Bahlil dilansir dari laman resmi Sekretariat Kabinet, Rabu (24/9/2024).

Proyek tersebut merupakan kerja sama antara PT Bukit Asam Tbk (PTBA), Pertamina, dan investor asal Amerika Serikat (AS), Air Products and Chemical Inc. Namun, perusahaan asing tersebut memutuskan mundur dari proyek gasifikasi batu bara.

Bahlil menyampaikan, proyek dengan nilai investasi sebesar Rp33 triliun tersebut akan dikerjakan dalam waktu 30 bulan.

“Investasi inifulldari Amerika (Serikat), bukan dari Korea (Selatan), bukan dari Jepang, bukan juga dari China. Jadi sekaligus penyampaian bahwa tidak benar kalau ada pemahaman negara ini hanya fokus investasi (dari) satu negara,” kata dia waktu itu.

(Febrina Ratna)