IDXChannel- Pengurangan jumlah perusahaan pelat merah bakal terus dilakukan Kementerian BUMN. Bahkan, pemegang saham akan memangkas satu klaster hingga mengerucut menjadi 11 klaster saja.

Saat ini ada 12 klaster BUMN yang dibentuk pada 2020 silam. Menteri BUMN Erick Thohir menyebut, pengurangan jumlah klaster dan perseroan bakal dilakukan pada tahun-tahun mendatang. Artinya, perampingan belum direalisasikan di 2024.

“Bagaimana jumlah BUMN nanti ke depan jumlahnya lebih sedikit, tetapi klaster yang tadinya 12 menjadi 11,” ujar Erick saat ditemui wartawan di gedung DPR/MPR, Rabu (10/7/2024).

Lantaran masih dalam tahap rencana, Erick belum bisa memberikan penjelasan klaster BUMN mana yang bakal dihilangkan.

Adapun, 12 klaster yang ada kini diantaranya, Sektor Jasa Pariwisata dan Pendukung, Sektor Telekomunikasi dan Media, Sektor Energi, Minyak, dan Gas, Sektor Kesehatan, sektor Manufaktur

Sektor Pangan dan Pupuk, Sektor Perkebunan dan Kehutanan, Sektor Mineral dan Batubara, Sektor Asuransi dan Dana Pensiun, Sektor Keuangan, Sektor Infrastruktur, dan Sektor Logistik

Senada dengan pengurangan tersebut, lanjut Erick, pihaknya bakal menjadikan PT Danareksa (Persero) sebagai holding yang menaungi beberapa BUMN lainnya. Proses penggodokan tengah dilakukan antara Kementerian BUMN dan kementerian terkait.

Saat ini, Danareksa membawahi lima sub klaster yaitu, Jasa Keuangan, Kawasan Industri, Jasa & Konsultansi Konstruksi, Media & Teknologi serta Pengelola Sumber Daya Air (SDA).

“Tetapi Danareksa pun menjadi holding dari beberapa BUMN yang hari ini pun surat persetujuan pembentukan Holding Danareksa sebagai holding sudah saya kirimkan ke Ibu Sri Mulyani,” tuturnya.



(SAN)

IDXChannel- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat kinerja positif di industri alat angkut Indonesia. Industri tersebut menjadi tulang punggung PDB industri pada 2023 dengan pertumbuhan sebesar 7,63 persen.

Hal ini diungkap oleh Plt. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Putu Juli Ardika. Menurutnya, industri alat angkut mampu memberikan kontribusi yang signfikan bagi perekonomian nasional.

“Industri alat angkut menjadi motor utama pertumbuhan PDB industri pada tahun 2023 dengan pertumbuhan sebesar 7,63 persen atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan sektor industri secara keseluruhan," kata Putu pada Rabu (10/7/2024).

"Pertumbuhan industri alat angkut tersebut tidak terlepas dari kontribusi sektor otomotif,” tuturnya.

Kemenperin mencatat, selama 2023, penjualan untuk kendaraan roda dua di pasar domestik sebesar 6,2 juta unit dan ekspornya mencapai 570 ribu unit. Sementara itu, ekspor kendaraan mobil sebesar 506 ribu unit untuk jenis CBU dan 65 ribu unit untuk CKD.

Namun demikian, dalam 10 tahun terakhir, penjualan untuk kendaraan mobil di pasar domestik masih cenderung bertahan pada angka 1 juta unit. Sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk dapat meningkatkan penjualan tersebut.

Tren kenaikan ekspor untuk kendaraan mobil, tercermin dari 2016 sebesar 194 ribu unit dan pada 2023 mencapai 506 ribu unit. Saat ini, sejumlah produsen otomotif skala global sedang membidik Indonesia sebagai basis produksi, termasuk menjadikan hub ekspor.

“Meskipun penjualan di domestik stagnan, produksinya terus meningkat karena untuk memenuhi kebutuhan pasar ekspor. Artinya, industri otomotif kita masih punya daya saing,” tutur Putu.

“Bahkan, dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini terdapat penambahan industri otomotif baru antara lain Hyundai, Chery, Neta, Citroen dan MG,” ujarnya.

(SAN)

IDXChannel- Indonesia diproyeksikan masuk dalam 15 negara dengan ekonomi terbesar dunia pada 2029. Bahkan, lima besar dunia di 2045.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir pun meminta perusahaan swasta dan investor asing tidak setengah-tengah berinvestasi di Tanah Air. Namun, membangun kerja sama yang saling menguntungkan.

Dia tak ingin Indonesia hanya dipandang sebagai pasar (market) bagi investor negara lain. Namun, mitra strategis negara lain.

"Saya mengetuk private sector atau foreign investment yang percaya market Indonesia. Jangan setengah-setengah berinvestasi di Indonesia,” ujar Erick saat ditemui di kawasan Kota Tua Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Menjadi satu kesalahan besar jika orang membandingkan pertumbuhan ekonomi RI dengan negara lain di Asia Tenggara (ASEAN). Misalnya, Thailand, Malaysia, dan Singapura. Pasalnya, ekonomi di dalam negeri kian membesar.

Lelaki yang menjabat sebagai Ketua Umum PSSI itu juga meminta agar investor tetap memasifkan investasinya di Tanah Air. Jangan hanya Indonesia dijadikan market saja, lalu keuntungannya dibawa ke luar negeri.

"Kita ini sudah jadi ekonomi terbesar dan saya meminta swasta atau investasi asing, kalau misalnya berinvestasi di Thailand satu, ya di Indonesia mesti tiga,” tutur dia.

“Jangan hanya Indonesia dijadikan market saja, lalu investasi dibawa ke luar negeri, lalu diinvestasikan di negara lain, lebih baik jangan," ujar Erick.

Tak hanya itu, Erick memastikan BUMN tetap membuka peluang kerja sama dengan pihak manapun, termasuk UMKM, swasta dan asing.

"Kita tidak anti investasi, tapi kita mau komitmen investasi yang sehat untuk Indonesia sehingga kita bisa memastikan pembukaan lapangan pekerjaan bisa terjamin, dan tumbuhnya pengusaha UMKM yang baru," kata dia.

(SAN)

IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) akan ikut mengelola komoditas kakao dan kelapa di samping kelapa sawit atau crude palm oil (CPO).

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengungkapkan, sempat ada usulan dalam rapat terbatas bersama Presiden untuk membentuk lembaga baru serupa dengan BPDPKS untuk menarik iuran dari ekspor kakao dan kelapa. Namun, dia menolaknya.

"(Sempat) diusulkan untuk membuat badan (baru), tetapi tadi akhirnya diputuskan badannya digabung dengan BPDPKS," kata Zulkifli dikutip Kamis (11/7/2024).

Dalam rapat tersebut, dia mengusulkan agar pelaku usaha kakao dan kelapa tidak ditarik iuran. Pasalnya, produksi kakao tengah menghadapi penurunan sementara pelaku usaha kakao dan juga kelapa sebagian besar petani rakyat.

"Kalau hanya kelapa saja, cokelat saja kan itu petani rakyat, dan sekarang lagi sunset turun produksinya, kakaonya turun," ujarnya

Dengan bergabungnya kakao dan kelapa ke BPDPKS, kata Zulkifli, nantinya kedua komoditas ini akan memperoleh bantuan subsidi, terutama untuk pembibitan, riset, dan lain-lain. "Jadi kalau badan sendiri, dipungutin lagi, kan nggak mungkin. Berat kan? Kalau di BPDPKS kan dananya Rp50 triliun lebih tuh," katanya.

Pria yang kerap disapa Zulhas itu mengatakan, Presiden Jokowi juga sepakat dengannya sehingga hasil keputusan rapat tinggal menunggu aturan. "Sudah (disetujui Presiden), sudah diputuskan tadi," ucapnya.

(RFI)

IDXChannel - Partai sayap kiri Prancis, New Popular Front (NPF) secara mengejutkan memenangi pemilu. Salah satu agenda yang diperjuangkan yakni penerapan pajak tinggi bagi orang-orang kaya.

Dikutip dari Sky News, Kamis (11/7/2024), NPF menguasai kursi terbanyak di parlemen dalam pemilu Prancis diikuti partai tengah Rennaissance yang dipimpin oleh Presiden Emmanuel Macron dan partai sayap kanan National Rally (RN) pimpinan Marine Le Pen di posisi ketiga.

Meski memenangi 180 kursi, NPF perlu berkoalisi untuk menguasai mayoritas National Assembly. Butuh setidaknya 289 dari total 577 kursi untuk menjadi mayoritas, sehingga koalisi perlu dilakukan dengan partai lain, yakni Macron (160-an kursi) atau Le Pen (140-an kursi).

Politisi NPF, Manuel Bompard menyerukan Presiden Prancis untuk memilih kadernya untuk perdana menteri (PM). Saat ini posisi PM diisi Gabriel Attay dari partai yang sama dengan Macron.

"Presiden harus memilih PM dari New Popular Front untuk menerapkan seluruh program NFP," katanya.

Saat kampanye pemilu lalu, NPF menebar janji politik yang radikal kepada konstituennya. Salah satunya menerapkan pajak penghasilan 90 persen bagi warga Prancis yang berpenghasilan di atas 400 ribu euro setahun.

Selain pajak tinggi, NPF juga berjanji untuk menaikkan upah minimum, mengontrol harga pangan, listrik, gas, dan bensin, menurunkan batas usia pensiun ke 60, dan berinvestasi besar-besaran di sektor transportasi umum dan transisi energi.

(RFI)

IDXChannel - Indonesia dan Iran kini memiliki perjanjian perdagangan bebas berupa preferential trade agreement (II-PTA). Perjanjian tersebut sudah diratifikasi oleh Komisi VI DPR RI.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengapresiasi kerja sama dan kontribusi para pimpinan dan anggota Komisi VI DPR yang menyepakati II-PTA lewat mekanisme Peraturan Presiden (Perpres).

"Kami optimistis ratifikasi II-PTA akan membawa dampak positif bagi perdagangan dan perekonomian kedua negara," katanya lewat keterangan resmi, Kamis (11/7/2024).

Menurut Mendag, Iran memiliki posisi strategis sehingga berpotensi menjadi hub perdagangan bagi Indonesia ke kawasan Timur Tengah, Asia Tengah, Asia Selatan, dan Eropa. Selain itu, Iran yang memiliki jumlah penduduk 88 juta jiwa menjadi pasar potensial bagi Indonesia.

"Preferensi tarif II-PTA untuk sejumlah produk ekspor utama akan meningkatkan ekspor Indonesia ke Iran dan kawasan sekitarnya. Ini berpeluang meningkatkan surplus neraca perdagangan Indonesia," ujarnya.

Sebelumnya persetujuan II-PTA ditandatangani pada 23 Mei 2023 di Istana Bogor oleh Menteri Perdagangan RI negara dengan disaksikan Presiden RI dan Presiden Iran. Ini merupakan persetujuan dagang kedua Indonesia dengan negara di kawasan Timur Tengah dan persetujuan dagang pertama bagi Indonesia dengan pengaturan imbal dagang (counter trade) sebagai alternatif transaksi perdagangan.

Lewat persetujuan ini, kata Mendag, Indonesia mendapat penghapusan dan penurunan tarif atas 239 pos tarif (PT) yang meliputi produk mineral, industri, pertanian, dan perikanan. Setelah diberlakukan, ekspor Indonesia ke Iran diproyeksikan menembus USD494 juta pada 2030 dengan potensi surplus USD468 juta.

"II-PTA juga akan mendukung pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 dan meningkatkan kinerja makro ekonomi Indonesia. Diharapkan II-PTA dapat diimplementasikan pada awal 2025," kata Mendag.

Dalam lima tahun terakhir (2019-2023), neraca perdagangan Indonesia dengan Iran selalu surplus. Pada 2023, total perdagangan kedua negara mencapai USD206,9 juta. Ekspor RI ke Iran tercatat USD195,1 juta sedangkan impornya USD11,7 juta sehingga Indonesia menikmati surplus USD183,4 juta.

Produk ekspor utama Indonesia ke Iran di antaranya produk kacang, sepeda motor dan aksesorinya, asam lemak monokarbosiklat industri, dan papan kayu fiber. Sedangkan produk impor utama Indonesia dari Iran di antaranya kurma, buah ara, anggur segar atau kering, dan botol.

(RFI)

IDXChannel - PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) menyelesaikan Green Refinery Cilacap yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan target kapasitas produk biofuel hingga 6.000 barrel.

Proyek ini merupakan salah satu program unggulan dalam energi transisi, guna mewujudkan target pemerintah untuk bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) 23 persen pada 2025.

Corporate Secretary KPI, Hermansyah Y Nasroen, mengatakan Green Refinery Cilacap dapat menjawab tantangan produk yang lebih ramah lingkungan, karena kilang ini dapat memproduksi Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) atau bahan bakar dengan komponen nabati.

Selain itu, juga memproduksi produk bionafta dan bioavtur/Sustainable Aviation Fuel (SAF) yang berbahan baku minyak inti kelapa sawit (yang telah melalui proses Refined, Bleached, and Deodorized) yang diolah bersamaan dengan avtur fosil melalui metode co-processing.

"Dengan kemampuan untuk mengolah sumber energi nabati, proyek Kilang Cilacap ini dapat memberikan nilai tambah bagi bangsa. Hal ini semakin diperkuat oleh pengalaman dan keahlian KPI di bisnis kilang, sejalan dengan perannya sebagai induk usaha kilang dan petrokimia Pertamina," kata Hermansyah dalam keterangan resminya, Rabu (110/7/2024).

Kilang Cilacap merupakan contoh kilang terintegrasi yang sejalan dengan transisi energi. Proyek ini ditargetkan dapat menambah kapasitas produksi dari 3.000 barrel per hari menjadi 6.000 barrel produk HVO, SAF, dan Bionafta yang berasal dari Used Cooking Oil (UCO) atau minyak jelantah.

Unit baru dari Green Refinery Cilacap ini juga akan dilengkapi dengan infrastruktur termasuk Palm Oil Treater, Faractionator, dan fasilitas Offsite.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso, mengatakan Green Refinery Cilacap memiliki peran besar dalam energi transisi di Indonesia sejalan dengan produk ramah lingkungan yang akan diproduksinya.

"Proyek green refinery ini akan berdampak positif mendukung program bauran energi Pemerintah, serta tercapainya pengurangan emisi menuju Net Zero Emission," kata Fadjar.

(NIA)

IDXChannel - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno buka suara menanggapi temuan pungli oleh KPK di kawasan wisata Raja Ampat dengan nilai mencapai Rp18,25 miliar per tahun.

Dia pun menginstruksikan agar aksi pungli tersebut ditindak tegas.

"Itu harus ditindak tegas karena parekraf itu adalah urusan integritas. Jadi kami harapkan segera ditindaklanjuti, kalau ada tindak pidana korupsi, kekerasan, atau hal hal melanggar hukum itu harus segera dibawa ke ranah hukum," kata dia usai agenda penandatanganan MoU antara Kemenparekraf dengan PT Samuel Sekuritas, Rabu (10/7/2024).

Menparekraf mengimbau masyarakat setempat untuk memastikan reputasi destinasi wisata lokal agar perekonomian terus berjalan. Dia mencontohkan wisata Bali yang terus eksis sampai saat ini karena narasi positif yang dijaga.

"Bali itu sampai sekarang masih jadi top of mind karena kita bekerja keras seluruh pihak. Baik dari masyarakat untuk menjaga narasi yang positif sehingga Bali ini adalah destinasi berbasis budaya, berkearifan lokal, yang menjadi destinasi unggulan," kata dia.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima adanya laporan dari pelaku usaha tentang beberapa permasalahan di lapangan saat bertandang ke Raja Ampat. Permasalahan tersebut meliputi pungutan liar oleh oknum masyarakat kepada wisatawan hotel.

Disebutkan, setiap kali kapal wisatawan menuju lokasi diving, terdapat oknum masyarakat yang memungut biaya yang mencapai Rp100 ribu - Rp1 juta per kapal.

"Di wilayah Wayag sendiri, minimal ada 50 kapal datang, sehingga potensi pendapatan dari pungutan liar ini mencapai Rp50 juta per hari dan Rp18,25 miliar per tahun," kata Kepala Satgas Direktorat Koordinasi Supervisi (Korsup) KPK, Dian Patria.

Tak hanya itu, KPK juga mendapat laporan adanya pungutan liar berupa pembayaran tanah yang ditagih oknum masyarakat kepada hotel yang berdiri di pulau-pulau, serta ketidakjelasan regulasi terkait pengelolaan sampah hotel.

(NIA)

IDXChannel - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno buka suara terkait maraknya kasus judi online di Indonesia. Dia mengatakan, lebih baik nonton film daripada bermain judi online.

Menurutnya, menonton film dapat menumbuhkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Tanah Air. Dia mencontohkan film KKN di Desa Penari yang tidak hanya mampu meraup banyak cuan, tetapi juga sukses meningkatkan kunjungan wisata di Banyuwangi.

"Saya melihat ekonomi kreatif ini kontribusinya sangat besar terhadap PDB kita. Sama seperti film KKN, kunjungan ke Banyuwangi meningkat karena diduga kan desa penari ada di sana," kata Sandiaga dalam agenda penandatanganan MoU antara Kemenparekraf dengan PT Samuel Sekuritas, Rabu (10/7/2024).

Begitu juga film Laskar Pelangi yang mampu mempopulerkan destinasi wisata di Belitung.

"Setelah Laskar Pelangi, kunjungan ke sana meningkat dan sekarang sudah ada kawasan ekonomi khusus," ungkapnya.

Sandiaga berkomitmen menumbuhkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Salah satunya dengan melakukan penandatanganan MoU dengan PT Samuel Sekuritas Indonesia.

Adapun penandatanganan MoU dilakukan untuk menjadi acuan peningkatan investasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

(NIA)

IDXChannel - Event International Battery Summit (IBS) 2024 kembali terselenggara untuk kedua kalinya, tepatnya pada 29-30 Juli 2024 di Hotel Mulia Senayan, Jakarta Pusat.

National Battery Research Institute (NBRI) selaku penyelenggara berharap event IBS 2024 mampu menjawab isu-isu strategis terkait rantai pasok industri baterai, baik lokal maupun internasional.

Melalui tema The Future Battery Technology from Upstream to Downstream for Accelerating Clean Energy Transition, IBS 2024 diharapkan menjadi event strategis menuju Indonesia International Sustainable Forum (ISSF) 2024.

"Di dalam penyelenggaraan ini, tentu saja ada yang kita targetkan, yakni bagaimana kita menggaet, exclusive global networking on battery industry," ujar Founder of National Battery Research Institute (NBRI), Evvy Kartini, saat jumpa pers, Rabu, (10/7/2024).

Evvy mengatakan, IBS 2024 juga akan membahas daur ulang menuju ekonomi sirkular, infrastruktur pendukung ekosistem kendaraan listrik, peluang bisnis dan investasi, kebijakan dan diplomasi, pengetesan dan standarisasi baterai, serta pengembangan sumber daya manusia.

"IBS 2024 sendiri akan menghadirkan lebih dari 50 pembicara terkemuka dan lebih dari 300 peserta dari 20 negara," kata dia.

Summit ini juga akan membahas mengenai kondisi terkini terkait industri baterai dan kendaraan listrik global yang akan disampaikan para ahli, melibatkan pembuat kebijakan, badan regulasi kementerian, hingga lembaga standarisasi.

"Harapannya, International Battery Summit 2024 akan menjadi event penting untuk menghadirkan aliansi strategis guna menghadirkan peluang bisnis dan kolaborasi untuk mendukung Indonesia sebagai pemain penting dalam industri baterai global," kata dia.

(NIA)

IDXChannel - Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta, meminta pemerintah untuk tidak berpolemik atas kebijakan relaksasi impor, yakni Permendag Nomor 8 Tahun 2024.

Sebagai bagian dari pengusaha tekstil dan produk tekstil (TPT), Redma meminta pemerintah untuk sebaiknya fokus pada penyelesaian biang keladi PHK massal dan penutupan pabrik tekstil, yakni banjirnya barang impor ilegal.

"Semakin lama kita berdebat soal aturan, kondisi industri tekstil kita semakin memburuk, karena permasalahan utamanya kan impor ilegal yang saat ini masih terus berlangsung," kata Redma dalam keterangannya, Rabu (10/7/2024).

Redma mengatakan, pihaknya masih konsisten untuk meminta pemerintah membereskan permasalahan impor di Ditjen Bea Cukai.

Menurutnya, bebas masuknya barang impor ilegal justru berakar di Ditjen Bea Cukai yang membiarkan modus impor borongan, pelarian HS code, hingga under invoicing terjadi.

Kendati demikian, APSyFI mengapresiasi atas kinerja Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian dalam mengendalikan importasi tekstil dan pakaian jadi. Kedua Kementerian tersebut telah menyelamatkan industri tekstil melalui Permendag Nomor 36 Tahun 2023 dan Permenperin Nomor 5 Tahun 2024.

"Kami sangat paham bahwa sejak dikeluarkannya kedua aturan ini, para importir dan oknum rekanannya di Bea Cukai tidak senang dan membuat berbagai dinamika hingga akhirnya pemerintah terpaksa mengeluarkan aturan relaksasi impor melalui Permendag 8 2024 karena tersudut," kata Redma.

(NIA)

IDXChannel - Holding BUMN Pertahanan atau Defense Industry Indonesia (Defend ID) membutuhkan dana investasi senilai Rp7,41 triliun hingga 2029. Anggaran ini akan digunakan untuk membangun 17 fasilitas pertahanan strategis di Tanah Air.

"Sampai dengan tahun 2029 itu kami menghitung investasi sekitar Rp7,41 triliun," ujar Direktur Utama Defend ID, Bobby Rasyidin, saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (10/7/2024).

Bobby mengatakan, perusahaan telah memetakan sumber pendanaan dari target investasi tersebut. Di mana, 46,8 persen akan berasal dari Penyertaan Modal Negara (PMN).

Lalu, 45,3 persen berasal dari kas perusahaan. Sisanya, 7,9 persen diperoleh dari kemitraan strategis alias strategic partnership.

Adapun rincian investasi strategis yang ditargetkan Defend ID hingga 2029 yaitu fasilitas industri radar, fasilitas produksi unmanned system, fasilitas produksi N219, fasilitas pendukung produksi, dan peningkatan kapasitas bisnis MRO.

Lalu, pembangunan infrastruktur Kapal Selam, peningkatan kapasitas bisnis aerostructure, akuisisi galangan kapal, Pabrik AN Pulau Jawa, power as service BTS, green hydrogen, fasilitas produksi munisi kaliber kecil, modernisasi lini produksi senjata, dan revitalisasi lini pendukung produk pertahanan.

Bobby mengatakan bahwa anggaran pertahanan di Tanah Air tertinggal dengan banyak negara di dunia. Saat ini anggaran pertahanan RI masih di kisaran 0,78 persen. Sedangkan, rata-rata negara di dunia ada di posisi 2 persen.

"Jadi kita masih jauh, anggaran pertahanan Indonesia masih jauh di bawah rata-rata dunia,” kata dia.

Defend ID sendiri sudah mengajukan PMN tahun anggaran 2025 sebesar Rp2 triliun. Dana segar ini dinilai bisa mendukung target perusahaan pada tahun depan.

(NIA)