Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan bahwa mega proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap dilanjutkan. Namun disamping proyek ini, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto punya prioritas lain yaitu swasembada pangan.

Menurut Dody, keberlanjutan IKN telah diputuskan oleh pemerintah. Dengan demikian, apa yang sudah diputuskan pasti akan diimplementasikan.

"IKN tetap (lanjut), cuman mungkin ya kan prioritasnya kan sekarang kan swasembada pangan. Tetap IKN, tetap itu kan sudah diputuskan," kata Dody, ditemui usai Rapat Kerja (Raker) perdana bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Dody mengatakan, arahan utama dari Prabowo terhadap para jajarannya ialah untuk mewujudkan swasembada pangan. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan beras merupakan yang utama bagi masyarakat RI.

"Arahannya itu swasembada pangan. Kita ini kekurangan beras loh, takutnya nanti Ukraina meledak, Iran meledak Itu kan nanti kita jadi nggak bisa makan, beras kan semua orang kan kalau nggak makan beras kan seolah-olah nggak makan, jangan lah," ujarnya.

Adapun dukungan yang dimaksud ialah dalam pemenuhan infrastruktur air dan irigasi. Menurutnya, dukungan dalam akses penyediaan air baku merupakan salah satu tugas utama Kementerian PU.

"Beras itu utama, kewajiban PU support Pak Presiden soal swasembada. Berarti support Kementan itu dulu yang utama, termasuk swasembada air lah," kata dia.

Sementara saat ditanya terkait dengan target Prabowo untuk menyelesaikan IKN dalam 4 tahun, menurutnya hal tersebut tidaklah mustahil.

"insyaallah, insyaallah (selesai dalam 4 tahun)," ujar Dody.

Sebagai tambahan informasi, permintaan Prabowo untuk melanjutkan IKN juga pernah disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Katanya, kebijakan itu disampaikan Prabowo dalam pengarahan yang dilakukan pada acara pembekalan atau Retreat Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (26/10/2024).

Eks Wamen ATR/Wakil Kepala BPN itu bilang Prabowo sudah punya rencana untuk merampungkan pembangunan IKN dalam 4 tahun. Bagi Prabowo, kata Raja Juli, IKN adalah ibukota politik, maka dari itu targetnya lembaga legislatif dan yudikatif akan didirikan dalam waktu dekat di IKN.

"Oleh karena itu, selain gedung-gedung eksekutif yang sekarang hampir selesai, dalam 4 tahun ke depan OIKN harus merampungkan 2 cabang trias politika lainnya yaitu gedung-gedung Legislatif dan Yudikatif," papar Raja Juli, dalam unggahannya di Instagram, @rajaantoni, dikutip Minggu (27/10/2024).

Menurutnya, Prabowo berharap di bulan Agustus 2028 Sidang Paripurna DPR/MPR sudah bisa diselenggarakan di IKN. Kemudian, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2029 juga sudah diselenggarakan di IKN.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) mencatatkan kinerja yang positif sepanjang triwulan dua dan tiga tahun 2024. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil Pemaparan Kinerja bankjatim.

Dilaksanakan via Zoom, pemaparan tersebut dihadiri oleh Direktur Utama bankjatim Busrul Iman; Direktur Mikro, Ritel, dan Menengah bankjatim R. Arief Wicaksono; Direktur Keuangan, Treasury & Global Services bankjatim Edi Masrianto; Direktur Manajemen Risiko bankjatim Eko Susetyono; Direktur IT & Digital bankjatim Zulhelfi Abidin; Direktur Operasi bankjatim Arif Suhirman; dan Direktur Kepatuhan Umi Rodiyah.

Dirut bankjatim Busrul Iman menjelaskan di tengah prospek perekonomian global yang relatif stagnan dan penuh ketidakpastian, ekonomi Indonesia pada triwulan dua tahun 2024 tumbuh 5,05% (YoY) ditopang oleh masih kuatnya permintaan domestik dan meningkatnya kinerja ekspor. Kemudian untuk kinerja ekonomi Jawa Timur sendiri tercatat tumbuh 4,98% (YoY), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang hanya naik sebesar 4,81% (yoy).

Membaiknya kinerja ekonomi Jawa Timur didorong oleh kenaikan permintaan eksternal. Selain itu, dari sisi kinerja ekspor juga mengalami peningkatan seiring dengan aktivitas manufaktur negara mitra dagang utama Jawa Timur yang mulai menunjukkan perbaikan. Seperti Tiongkok, Jepang, dan Malaysia.

Begitupun dengan kinerja BJTM yang juga tercatat tumbuh positif. Pada triwulan dua tahun 2024, nilai aset bankjatim sebesar Rp 101,24 triliun. Lalu di triwulan ketiga tahun 2024, nilai asetnya mencapai Rp 106,63 triliun.

Selanjutnya, kredit yang berhasil disalurkan bankjatim pada triwulan dua tahun 2024 sebesar Rp 58,07 triliun atau meningkat 18,01% (YoY). Lalu di triwulan selanjutnya, penyaluran kredit sukses berada di angka Rp 62,19 triliun atau meningkat 20,13% (YoY).

Adapun portofolio kredit konsumtif sebesar Rp 31,74 triliun atau meningkat 8,82% Yoy pada Triwulan 2 Tahun 2024 dan Rp 33,79 Triliun atau meningkat 13,20% Yoy pada Triwulan 3 Tahun 2024. Kemudian portofolio Kredit produktif sebesar Rp 26,32 Triliun atau meningkat 31,37% Yoy pada Triwulan 2 Tahun 2024 dan Rp 28,40 Triliun atau meningkat 29,57% YoY pada triwulan 3 tahun 2024.

Strategi yang dilakukan oleh BJTM demi memaksimalkan penyaluran kredit yaitu dengan melakukan repositioning formasi Account Officer disemua segmen serta aktif monitoring secara berkala berimplikasi maksimal pada penyaluran kredit pada sektor produktif.

"Di dalam pengelolaan dan pelaksanaan bisnis di semester kedua tahun ini, terdapat beberapa strategi yang berpotensi memberikan efek bagi kegiatan bisnis kami. Contohnya, kami memberikan atensi kepada beberapa program dari pemerintahan baru seperti program makan gratis untuk anak sekolah, Peningkatan gaji ASN, dan program pembangunan perumahan," papar Busrul, dalam keterangan tertulis, Selasa (29/10/2024).

"Di mana ketiga program unggulan tersebut diyakini mampu memberikan multiplier effect atas pertumbuhan ekonomi karena melibatkan pelaku di sektor riil. Nah, bankjatim sendiri berada dalam ekosistem tersebut sehingga dapat mengambil posisi dan kesempatan yang strategis nantinya," sambungnya.

Selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada beberapa waktu lalu telah meluncurkan Roadmap untuk Bank Pembangunan Daerah (BPD) tahun 2024-2027 guna mentransformasi BPD seluruh Indonesia agar menjadi institusi bank yang berdaya saing tinggi dan kuat serta berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Menurut Busrul, secara umum, BPD menghadapi beberapa tantangan, baik tantangan struktural maupun yang berasal dari eksternal.

"BPD perlu bertransformasi untuk membenahi kelemahan struktural tersebut dan memperkuat pondasi organisasi agar mampu tumbuh dan bersaing sehingga lebih berperan dalam perekonomian daerah kedepan. Adapun kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi daerah dapat diimplementasikan melalui sinergi dengan program pemerintah melalui platform digital dan juga peningkatan komposisi penyaluran kredit kepada sektor produktif," ungkap Busrul.

Sejak 2 tahun lalu, bankjatim telah memulai langkah perubahan melalui implementasi Transformasi 5 Pilar Strategis yang selaras dengan Roadmap BPD dari OJK. Manajemen senantiasa berusaha untuk mewujudkan kedua strategi tersebut agar bisa terus bertumbuh dalam skala regional dan yang lebih luas lagi. Dengan menggunakan privilege dan penguasaan market terhadap ekosistem Pemerintah, BJTM telah mengembangkan cakupan bisnis secara lebih luas.

"Kami telah mengimplementasikan layanan berbasis digital ke Pemerintah Daerah dan ekosistem serta derivative business dibawahnya dengan pendekatan B2B yang menguntungkan semua pihak. Sampai bulan Juni 2024, tercatat bankjatim telah berhasil mendukung implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah secara digital ke 18 Pemda di Jawa Timur," terang Busrul.

Perluasan captive market bankjatim dalam kesatuan ekosistem yang resilient juga telah diimplementasikan bankjatim di tahun 2024. Seperti pembangunan infrastruktur yang merupakan domain dari Pemerintah Daerah, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Badan Hukum Milik Negara (Universitas).

Seluruh inisiasi bisnis tersebut dilakukan oleh bankjatim untuk memperkuat posisi perseroan dan sekaligus mampu memperluas business coverage sampai dengan pelosok daerah.

Selain itu, bankjatim juga memiliki kesiapan yang cukup untuk bersinergi mewadahi BPR milik Pemerintah Daerah (Pemda) karena dari sisi perhitungan bisnis memang mendukung. Sebelumnya, bankjatim telah memiliki business model untuk kerjasama dengan BPR di wilayah Jawa Timur yang bernama APEX BPR Bank Jatim. Dalam hal ini, BJTM berfungsi sebagai pengayom atas BPR yang ada di wilayah Jatim.

Secara total, jumlah anggota APEX BPR Bank Jatim berjumlah 98 BPR (milik pemda dan/atau non Pemda) dengan outstanding pinjaman khusus untuk BPR milik Pemda berjumlah Rp 22,7 miliar.

"APEX BPR menjadi modal awal bagi bankjatim untuk merespon road map BPD guna bersinergi dengan Lembaga Jasa Keuangan yang ada di wilayah regional," tambah Busrul.

Untuk terus memperkuat pondasi perbankan di Indonesia, khususnya bagi BPD, bankjatim juga telah melakukan proses Kelompok Usaha Bank (KUB). Sampai dengan Bulan September 2024, terdapat 10 BPD yang menyatakan diri untuk bergabung menjadi anggota KUB.

Dari 10 BPD tersebut, 3 BPD di antaranya telah bergabung dengan bankjatim yaitu Bank NTB Syariah, Bank Lampung, dan Bank Banten. Kemudian 2 BPD lagi saat ini juga sedang berproses dengan BJTM.

Partisipasi aktif bankjatim dalam pelaksanaan KUB ini memberikan positioning bahwa perseroan memiliki kekuatan bisnis, keuangan, dan human capital yang baik sehingga mampu bersinergi bersama BPD yang lain untuk berkolaborasi dan tumbuh bersama.

Di sisi lain, seluruh utilitas penggunaan layanan JConnect juga meningkat cukup masif. Hingga triwulan III 2024, JConnect Mobile telah memiliki 756.587 user. Angka tersebut naik 27,35 persen (YoY). Sementara untuk nominal transaksinya tercatat sebesar Rp 5,63 triliun atau naik 53,23% (YoY).

"Kemudian, JConnect QRIS kami juga sudah mencapai 174.185 user atau naik 72,73 persen (YoY) dengan nominal transaksi sebesar Rp 130,52 miliar atau meningkat 204,87 persen (YoY)," tutur Busrul.

Selain itu, guna memaksimalkan layanan perbankan untuk daerah yang memiliki potensi bisnis besar, BJTM juga memaksimalkan layanan melalui AGEN JATIM. Selain utilitas transaksi perbankan, AGEN JATIM juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan penyaluran kredit utamanya melalui metode referral. Saat ini AGEN JATIM telah berada di angka 14.032 atau tumbuh 147,52% (YoY).

Selain kinerja yang positif, sampai triwulan tiga 2024 bankjatim telah sukses meraih banyak penghargaan dari berbagai ajang. Yaitu Indonesia Public Relation Awards (IPRA) 2024, Hari Pers Nasional 2024, Top BUMD Award 2024, Indonesia Corporate Secretary & Communication Awards (ICCA) ke IX, 13th Infobank - Isentia Digital Brand Recognition 2024, Digital Technology & Innovation Awards 2024, Indonesia Human Capital Awards 2024 & Indonesia Financial Top Leader Awards 2024, Indonesia Top Bank Awards 2024, dan masih banyak lagi.

Kinerja perekonomian pascapandemi COVID-19 menunjukkan perkembangan positif yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang membanggakan. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tumbuh 5,11% pada triwulan I -2024 dan diperkirakan ekonomi akan tumbuh di atas 5% pada tahun ini.

Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan pencapaian yang bagus mengingat berbagai kondisi internal dan eksternal seperti ketidakpastian akibat konflik geopolitik dan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi nasional tidak bisa lepas dari ketahanan sektor perbankan nasional yang terus terjaga.

Industri perbankan masih menjadi jantung yang menggerakkan denyut perekonomian di berbagai sektor. Dana Masyarakat yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp 8.722 triliun per Juni 2024 dengan trend positif. Sedangkan kredit yang disalurkan mencapai Rp 7.478 triliun pada waktu yang sama atau tumbuh secara tahunan sebesar 11,4%.

Yang sangat menarik adalah pertumbuhan kredit investasi mencapai 13,8%. Kredit modal kerja naik hampir 12% sementara kredit konsumsi meningkat sampai 10,98%. Sementara kualitas kredit cukup terjaga dengan rasio kredit bermasalah (NPL) perbankan sebesar 2,26%. Kalau dilihat NPL bersih, nilainya hanya sebesar 0,78%.

Perkembangan positif kinerja perbankan ini tidak lepas dari kebijakan proaktif dan konsisten Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjaga stabilitas dan mendorong kontribusi industri perbankan. OJK secara konsisten berhasil menjaga daya tahan sektor perbankan yang tercermin dari rasio kecukupan modal (CAR) yang mencapai 26%.

Profitabilitas perbankan secara umum positif dengan ROA 2,69% serta margin bunga bersih (NIM) sebesar 4,59%. Perbankan Syariah juga menunjukan kinerja positif di mana nilai asetnya sudah mencapai Rp 895 triliun dengan pembiayaan mencapai Rp 614 triliun lebih.

Total dana masyarakat yang berhasil dihimpun oleh Bank Syariah mencapai Rp 702 triliun. Profil risiko perbankan syariah juga sangat terjaga tercermin dari NPF 2,14%.

Optimalisasi Perbankan

Kinerja sektor perbankan yang baik secara riil memberikan kontribusi bagi pertumbuhan perekonomian nasional. Peran ini tidak lepas dari dukungan OJK melalui berbagai kebijakan yang progresif. Sebagai otoritas bidang perbankan, OJK telah mengeluarkan berbagai peraturan yang memberikan pondasi bagi peran sektor perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Stabilitas sektor perbankan tidak lepas dari sikap tegas OJK memaksa perbankan dalam menerapkan tata kelola (GCG) bagi bank umum melalui POJK/ 17 /2023 tentang penerapan tata kelola bagi bank umum. Stabilitas sektor keuangan dan kinerja perbankan yang kian solid harus menjadi modal mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Stabilitas sistem keuangan berarti mengurangi risiko krisis dan ini harus menjadi pondasi dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Berbagai peraturan dan imbauan (moral suasion) agar perbankan tidak mengambil risiko yang berlebihan berhasil membuat perbankan resilien sekaligus dinamis.

Capaian ini adalah kontribusi signifikan OJK untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sebelumnya, melalui POJK Nomor 51/2017 OJK mendorong agar lembaga jasa keuangan termasuk perbankan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Dalam POJK itu disebutkan bahwa produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan adalah produk dan/atau jasa keuangan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup, serta tata kelola dalam fitur-fiturnya.

Ketentuan bagi lembaga jasa keuangan dan perbankan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan kembali ditekankan pada POJK 17/2023 yang mewajibkan perbankan menerapan keuangan berkelanjutan, termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

OJK mendorong agar industri perbankan menjadi perbankan hijau (green banking) untuk memenuhi trend global tuntutan akan green banking. Aturan taksonomi hijau yang dikeluarkan OJK menyediakan peta arah mengembangkan keuangan berkelanjutan. OJK juga mendorong layanan keuangan berbasis teknologi termasuk mendukung pendirian bank digital.

Meningkatkan pertumbuhan investasi pro-lingkungan merupakan syarat sekaligus juga tujuan dari kebijakan ekonomi makro modern saat ini khususnya di Indonesia. Menyadari investasi harus naik signifikan untuk memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif maka mendorong investasi hijau sangat diperlukan.

Apalagi kita menghadapi tantangan terkait dengan perubahan iklim dan pencapaian tujuan pembangunan ekonomi jangka panjang khususnya mencapai Indonesia Emas.

Peran industri perbankan yang selama ini sudah menjadi jantung perekonomian nasional harus terus dioptimalkan sesuai dengan kondisi perekonomian dan kebutuhan pembangunan nasional. OJK sebagai otoritas di sektor jasa keuangan terus berupaya dan mendorong perbankan untuk senantiasa menggerakkan perekonomian nasional yang mengedepankan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Abdul Mongid
Gurubesar FEB UNESA
Senior Economist Segara Research Institute

Ketegasan OJK Perkuat Industri Asuransi dan Melindungi Konsumen

Ketegasan OJK Perkuat Industri Asuransi dan Melindungi Konsumen

Kabinet Merah Putih era Presiden Prabowo Subianto berisikan 48 kementerian. Jumlah ini terbilang sangat banyak dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya yang hanya 34 kementerian.

Lalu, apakah 'penggemukan' kabinet ini akan membuat lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun depan makin besar?

Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara (PAN-RB) Rini Widiyantini mengatakan, pihaknya belum membicarakan lebih lanjut tentang pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2025.

"Kita belum membicarakan itu ya dengan Bapak Presiden (Prabowo). Jadi tentunya kan kita sekarang sudah menyesuaikan dengan CPNS yang sudah berjalan, nanti kita akan disesuaikan lagi untuk formasi-formasi," kata Rini, ditemui usai Rapat Kerja Perdana dengan Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Pemerintah saat ini tengah dalam prioritas untuk penataan struktur kabinet pemerintahan dan pelaksanaan seleksi CPNS serta PPPK yang sudah berjalan.

Dari formasi ini, Rini menjelaskan, akan disesuaikan Kembali dengan kementerian baru. Hal ini mengingat formasi pada CPNS dan PPPK 2024 masih menyesuaikan dengan pemerintahan Presiden 2024-2024 Joko Widodo (Jokowi).

"Kan ada formasinya juga disesuaikan dengan unit-unit itu, nanti kita akan sesuaikan. Tetapi apakah ada penambahan untuk CPNS? Kita belum membicarakan ke sana dengan Bapak Presiden," ujarnya.

Di sisi lain, Rini juga belum dapat memastikan apakah pihaknya akan membuka seleksi CPNS untuk tahun depan. Hal ini belum dibicarakan dengan Prabowo.

Ia memastikan, pemenuhan kebutuhan untuk kementerian-kementerian baru akan memanfaatkan terlebih dulu para pegawai ASN yang terdampak perombakan kementerian. Secara keseluruhan, total ada sebanyak 229.901 pegawai ASN yang terdampak perubahan struktur Kabinet Merah Putih.

Rinciannya terdiri atas Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sebanyak 2.072 pegawai ASN, Kementerian Hukum dan HAM 64.879 ASN, Kemenko Marves 453, KemenKop UKM 710, Kementerian LHK 19.545, KemenParekraf 2.256, Kementerian PUPR 22.202, Kemendikbud Ristek sebanyak 117.784 pegawai ASN.

"Kan kita sudah dibagi fungsi-fungsinya tadi. Jadi, misal Kementerian Imigrasi, ya sudah Dirjen Imigrasinya, pindah, pindah semua dengan sumber dayanya. Jadi, kita sudah punya data untuk itu. Kita sudah dihitung, BKN juga melihat misalnya dari imigrasi ada berapa orang, ini berapa orang. Jadi, kita tinggal dipindahkan," terang Rini.

PT Bank KB Bukopin Tbk atau KB Bank (IDX: BBKP) telah menyelesaikan penentuan harga (pricing) Surat Utang Senior Unsecured Notes (Obligasi Global) perdananya senilai US$ 300 juta. Penyelesaian harga dilakukan pada 23 Oktober 2024 di Singapura.

Penerbitan obligasi global ini merupakan strategi KB Bank dalam melakukan diversifikasi sumber pendanaan jangka panjang. Hal ini akan secara bertahap mengurangi ketergantungan atas pinjaman luar negeri jangka pendek (refinancing).

"Obligasi global KB Bank yang diterbitkan dalam denominasi dolar Amerika ini bertujuan untuk memperkuat struktur pendanaan KB Bank khususnya pendanaan yang berbasis US$. Dengan nominal penerbitan sebesar US$ 300 juta dan angka kupon obligasi yang kompetitif sebesar 5,658%, kami berhasil mendapatkan respons yang positif dari para investor terlihat dari kelebihan permintaan (oversubscribed) hingga 4,5 kali," ujar Wakil Direktur Utama KB Bank, Robby Mondong, dikutip dari siaran pers, Senin (28/10/2024).

Obligasi global KB Bank tercatat di Singapore Stock Exchange (SGX-ST) dan mengikuti ketentuan Regulation S ("Reg S") berdasarkan the US Securities Act of 1993, serta memiliki tenor selama 3 tahun, dan masa jatuh tempo pada 30 Oktober 2027.

Adapun settlement penerbitan obligasi global KB Bank akan dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2024 dengan melibatkan sejumlah institusi keuangan sebagai Joint Lead Arranger pada transaksi ini, yaitu Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, The Hong Kong and Shanghai Banking (HSBC) Co., Ltd, KB Securities Hong Kong Limited, dan Morgan Stanley & Co. International Plc.

KB Bank menjadi entitas anak usaha internasional pertama dari perbankan asal Korea Selatan yang menerbitkan obligasi global dengan mendapatkan peringkat kredit global.

KB Bank juga secara independen telah mendapatkan peringkat obligasi global tertinggi untuk emiten asal Indonesia yaitu 'BBB' dari lembaga rating Fitch Rating atau setara dengan peringkat Sovereign Credit Indonesia. Dengan kesuksesan penerbitan obligasi global KB Bank ini menjadi langkah awal bagi KB Bank untuk memasuki kancah pasar modal internasional.

Sebelumnya, KB Bank telah melaksanakan non-deal roadshow dalam rangka penerbitan obligasi global pada tanggal 16 hingga 18 Oktober 2024 lalu. Kegiatan non-deal roadshow menjadi platform bagi KB Bank untuk menyampaikan kepada para investor mengenai sejumlah capaian pertumbuhan KB Bank.

Investor global tampak memberikan feedback yang positif terhadap proses restrukturisasi kinerja dan perjalanan transformasi di KB Bank pasca resmi menjadi bagian dari bank komersial terbesar asal Korea Selatan; KB Kookmin Bank.

Badan Kepegawaian Nasaional (BKN) wanti-wanti peserta yang mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 agar tidak menyebarluaskan soal Seleksi Kompetensi Dasar CPNS.

Kabarnya, isu penyebarluasan soal SKD ini terus diperbincangkan di media sosial. Melansir akun Instagram resmi BKN @bkngoidofficial pada (28/10/2024), pihaknya baru saja mengunggah peringatan ancaman bagi oknum yang menyebarluaskan soal tes SKD CPNS 2024.

BKN mengancam bagi peserta atau oknum yang menyebarluaskan soal tes SKD itu akan mendapatkan sanksi berupa diskualifikasi apabila terdapat pelaku yang menyebarluaskannya via sosial media apapun.

"Dilarang menyebarkan soal SKD CPNS! Karena terdapat sanksi diskualifikasi bagi pelaku penyebaran," tulis akun Instagram @bkngoidofficial.

Pasalnya, hal itu mutlak sesuai peraturan Badan Kepegawaian Negara No Tahun 2024 tentang prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode computer assisted test BKN.

Menyebarluaskan soal SKD CPNS 2024 tertuang dalam tata tertib pelarangan no 6 dalam peraturan tersebut. "Peserta yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf j angka 6) dan angka 7) dikenakan sanksi diskualifikasi," tulis Sanksi peraturan tersebut.

Pihak BKN juga memperingati sekaligus mengajak untuk menjadi peserta SKD CPNS yang jujur dan tidak ikut melakukan penyebaran soal.

"Jangan sampai kehilangan kesempatan karena terdapat sanksi diskualifikasi pada seleksi mendatang. Jadi pelamar #SeleksiCPNS2024 yang keren tanpa ikut-ikutan tren yang bikin nama tercoreng," tulis BKN dalam unggahannya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan penyebab adanya perbedaan tarif bea masuk anti-dumping untuk komoditas udang ke Amerika Serikat (AS). Perbedaan tarif ini bermula usai Indonesia terkena tuduhan anti-dumping oleh AS.

Direktur Pemasaran Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Erin Dwiyana mengatakan tarif bea masuk anti dumping ada perbedaan karena berdasarkan perhitungan keuntungan di perusahaan eksportir udang.

"Mereka kan menghitung seperti marginnya, keuntungan perusahaan di Indonesia ini seperti apa. Jadi dumping itu kan karena tuduhan perusahaan atau ekspor kita itu menjual lebih murah dalam negeri. Mereka jadikan menghitung dari margin dumping-nya," kata Erwin saat ditemui di Gedung Mina Bahari IV, KKP, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

Berdasarkan, final determination atau keputusan final dari United States Department of Commerce (USDOC) atau Kementerian Perdagangan AS per 22 Oktober 2024, tarif anti-dumping untuk PT Bahari Makmur Sejati (BMS) ditetapkan sebesar 0% atau bebas kenakan bea masuk anti-dumping. Sedangkan untuk PT First Marine Seafood (FMS) dan pelaku usaha eksportir udang beku lainnya masih dikenakan tarif bea masuk anti-dumping sebesar 3,9%. Meskipun angka tersebut terjadi penurunan, di mana sebelumnya PT FMS dan eksportir lainnya sempat dikenakan tarif anti-dumping sebesar 6,3%.

Pihaknya pun terus berupaya agar terbebas dari bea masuk anti-dumping ini. Salah satu upayanya dengan menggandeng Kementerian Perdagangan dan juga KBRI Washington DC

"Makanya kita aktif juga bersama dengan teman Satgas dan teman-teman Kementerian Perdagangan dan juga KBRI Washington DC untuk berjuang menurunkan tarif ataupun mungkin hingga kalau yang damping kan drop ya target kita," imbuh dia.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono memaparkan komitmen Indonesia dalam memperkuat pondasi pertumbuhan jangka panjang dan memanfaatkan peluang ekonomi di tengah dinamika geopolitik global.

Hal itu disampaikan dalam sesi diskusi Eurasia Group Roundtable yang dihadiri berbagai pemangku kepentingan global di Washington D.C, Amerika Serikat (AS) pada Kamis (24/10). Dalam diskusi itu juga menyoroti langkah-langkah strategis pemerintah untuk menjaga kesinambungan dan mengakselerasi mesin pertumbuhan baru.

Thomas menekankan pentingnya keamanan energi, digitalisasi, dan hilirisasi sebagai pondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

"Ketiga tema ini menjadi landasan untuk pertumbuhan jangka panjang yang nyata, dan saat itulah kita perlu melihat mesin-mesin pertumbuhan," kata Thomas dalam keterangan tertulis, Senin (28/10/2024).

Keponakan Presiden Prabowo Subianto itu menyebut Kementerian Keuangan sedang mendalami berbagai sektor yang berpotensi sebagai sumber pertumbuhan baru, yang tidak hanya terbatas pada infrastruktur dan hilirisasi, tetapi juga pada sektor pariwisata dan digitalisasi.

Selain itu, Thomas menyampaikan terkait kesinambungan kebijakan dari pemerintahan sebelumnya. Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Prabowo akan memperluas fokus ekonomi ke sektor-sektor lain.

"Presiden Prabowo akan memperluas itu (pertumbuhan ekonomi baru), fokusnya sekarang adalah melihat sektor-sektor lain," jelasnya yang menekankan bahwa kesinambungan ini memungkinkan Indonesia akan tetap menarik bagi investor global.

Mengenai target fiskal, Thomas menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga defisit anggaran di bawah batas 3% sesuai undang-undang yang berlaku. Tahun depan ditargetkan defisit 2,53%.

Dalam diskusi juga mencakup strategi untuk mendukung kelas menengah yang berkembang dan tantangan setelah pandemi. Thomas menjelaskan bahwa pemerintah saat ini terus berupaya menciptakan lapangan kerja bagi populasi muda di Indonesia dan menjaga stabilitas ekonomi melalui pengembangan mesin pertumbuhan baru.

"Kita harus menemukan cara dan sarana untuk mencapainya (dukungan terhadap kelas menengah). Saya yakin semua ini terkait dengan menemukan mesin-mesin pertumbuhan baru," ucapnya.

Omzet penjualan para pedagang baju-atribut kampanye di Pasar Senen, Jakarta Pusat terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Kondisi ini tidak mengalami perbaikan meski tengah berlangsung masa kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

Rizal selaku pedagang baju-atribut partai di kawan itu mengaku penurunan omzet ini terjadi lantaran sepinya pesanan selama masa kampanye Pilkada yang hingga saat ini masih berlangsung, hingga Pilpres dan Pileg awal tahun 2024 ini.

"Kalau secara keseluruhan (jumlah pesanan selama Pilpres, Pileg, hingga Pilkada) turun 45% lah dibandingkan tahun sebelumnya, 2019 kemarin ya," kata Rizal saat ditemui detikcom di kawasan Pasar Senen, Senin (28/10/2024).

"Kalau sekarang pesana yang nyangkut paling cuma satu dua, itu juga tiap orderan nggak sebanyak dulu. Kalau dulu (jumlah baju yang dipesan) bisa 1.000, 2.000, bahkan bisa 5.000 buat satu orderan. Sekarang 1.000 saja susah, paling kaya ini pesanan buat Pilkada Sorong cuma 500," ucapnya lagi.

Belum lagi untuk pesanan bendera partai misalnya, ia mengaku pada periode pemilu 2019 lalu tokonya masih bisa mendapatkan pesanan 2.000 hingga 5.000 bendera, namun tahun ini ia tidak mendapatkan pesanan sama sekali.

"(Pesanan) baju masih mending, kalau bendera itu yang sekarang nggak ada sama sekali. Dulu satu partai bisa pesan 2.000-5.000 bendera, sekarang nol. Bendera Merah Putih juga sama, tahun ini sepi pesanan," terang Rizal.

Tidak hanya penurunan jumlah pesanan, Rizal mengatakan penurunan omzet juga terjadi lantaran tokonya harus menjual baju-atribut dengan harga yang sangat murah lantaran persaingan yang sangat berat. Otomatis untung bersih yang bisa ia dapat juga semakin tipis.

"Kan kita nge-press (sablon) butuh Rp 3.000 per kaos. Paling kita keuntungan (jual baju kampanye) dapat Rp 500 satu kaos. Ya, gitu doang, kadang-kadang (dapat untung) ya Rp 1.000 (per kaos). Kalau zaman dulu per kaos itu bisa Rp 10.000, Rp 15.000. Karena sekarang jual kemahalan juga nggak akan laku," ungkap Rizal.

Meski Rizal tidak menyebutkan secara langsung jumlah omzet yang didapatnya dulu dengan saat ini, namun sebagian perbandingan pada periode pemilu tahun-tahun sebelumnya ia mengaku bisa membeli mobil hingga sawah dari hasil penjualan baju-atribut kampanye. Namun tahun ini keuntungan yang didapat hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya operasional toko.

"Kalau dulu saya akuin untungnya besar banget, bahkan bisa beli mobil, bisa beli sawah, apalagi pas 2014, 2009, itu untung bersih besar banget. Kalau sekarang, ya paling alhamdulillah bisa untuk beli makan sama bayar sewa toko saja," terangnya.

Hal serupa juga dialami oleh pedagang baju-atribut kampanye Pasar Senen lain bernama Irawan. Ia mengaku saat ini jumlah pesanan yang diterima tokonya turun hingga 25% dibandingkan periode pemilu 2019 lalu. Kondisi ini jauh lebih parah jika dibandingkan dengan periode-periode pemilu sebelumnya lagi.

"Kalau Pilkada ini nggak meriah (banyak pesanan), dan mereka juga orang-orang daerah cari (konveksi atau sablon baju kampanye) lebih dekat. Makin ke sini makin agak surut dibanding 2009, 2014, masih lumayan," ucap Irawan.

"25%-an ada turunya ke sekarang ya, dari 2019 ke tahun ini. Mereka lebih cenderung ini, (bagi-bagi) minyak (sembako) untuk turun-turun buat bawah ya (kampanye), kaos-kaos mereka cuma tambahan," terangnya lagi.

Sama seperti Rizal, Irawan mengaku saat ini tokonya juga tidak bisa mematok harga jual tinggi untuk produk baju-atribut kampanye yang dijualnya imbas persaingan yang lebih ketat.

"Dulu jual baju atau atribut lain tuh bisa dapat untung 100%. Jadi misalnya harga jual tumbler misalnya, modalnya Rp 40.000 bisa jual Rp 80.000. Atau jual baju modal Rp 15.000 bisa jual Rp 30.000 per piece ya," terangnya.

"Kalau sekarang dapat untung besar sudah susah. Misalnya sekarang modal semua Rp 40.000.000, dulu bisa dapat Rp 80.000.000, sekarang cari untung Rp 10.000.000 jadi Rp 50.000.000 sudah susah. Karena kalau kita ambil untung tertalu banyak kan jadi mahal, malah yang ada nggak laku," jelas Irawan lagi.

Amerika Serikat (AS) akan melangsungkan pilpres November mendatang. Para petinggi ekonomi global khawatir Donald Trump kembali menjadi orang nomer satu AS karena banyak kebijakan yang memicu perang dagang.

Melansir Reuters, Senin (28/10/2024), Trump sebelumnya bersumpah untuk memberlakukan tarif 10% untuk impor dari semua negara, serta bea impor dari Cina akan dikenakan sebesar 60%. Trump juga berusaha menarik perhatian para pemilih AS dengan menawarkan berbagai keringanan pajak.

Dalam rangkaian Pertemuan Tahunan International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (WB) di Washington D.C pada 22-26 Oktober 2024, Pilpres AS menjadi pembicaraan petinggi keuangan dunia dan gubernur bank sentral tiap negara.

Gubernur Bank of Japan, Kazuo Ueda, mengatakan kekhawatiran yang muncul adalah potensi Trump untuk menjungkirbalikkan sistem keuangan global dengan menaikkan tarif besar-besaran, menarik utang lebih banyak, dan menggenjot produksi energi berbahan bakar fosil.

"Semua orang tampaknya khawatir akan ketidakpastian yang tinggi mengenai siapa yang akan menjadi presiden berikutnya, dan kebijakan-kebijakan apa yang akan diambil di bawah presiden yang baru," Ujar Ueda dikutip Reuters, Senin (28/10/2024).

Kini pasar dan investor mulai wait and see. Mereka menunggu hasil Pilpres AS. Di satu sisi, IMF menilai usaha global untuk melawan inflasi sebagian besar telah berhasil karena kekuatan ekonomi AS mengimbangi pelemahan di China dan Eropa.

Di sisi lain, Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva mendesak para pembuat kebijakan untuk mulai mengurangi utang yang disebabkan oleh COVID-19. Ketika ditanya dampak Trump jika terpilih di Pilpres AS, Georgieva menekankan pertemuan IMF dan World bank difokuskan untuk penyelesaian masalah ekonomi yang dihadapi.

"Sentimen keanggotaan adalah pemilu untuk AS, tapi yang perlu kita identifikasi adalah apa saja tantangan-tantangan yang ada dan bagaimana IMF dapat mengatasi tantangan-tantangan ini secara konstruktif," Kata Georgieva.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyampaikan perbedaan tarif akibat tuduhan anti-dumping oleh Amerika Serikat (AS) berpotensi memicu persaingan tidak sehat. Sebab, ada satu perusahaan yang terbebas dari bea masuk anti-dumping.

Direktur Pemasaran Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Erin Dwiyana mengatakan para eksportir udang merasa keberatan atas penetapan tarif tersebut. Berdasarkan, final determination atau keputusan final dari United States Department of Commerce (USDOC) atau Kementerian Perdagangan AS per 22 Oktober 2024, tarif anti-dumping untuk PT Bahari Makmur Sejati (BMS) ditetapkan sebesar 0% atau bebas kenakan bea masuk anti-dumping.

Sedangkan untuk PT First Marine Seafood (FMS) dan pelaku usaha eksportir udang beku lainnya masih dikenakan tarif bea masuk anti-dumping sebesar 3,9%.M Meskipun angka tersebut penurunan, di mana sebelumnya PT FMS dan eksportir lainnya sempat dikenakan tarif anti-dumping sebesar 6,3%.

"Berpotensi ke situ. Keberatannya kan karena ada perusahaan yang nol, yang BMS. Jadi keberatannya itu adalah pertama, bahwa 3,9 ini akan ditarik ke industri mereka juga. Karena 3,9 ibaratnya harus membayar tarif biaya masuknya ke AS itu bayar 3,9 persen. Sementara yang satu perusahaan itu nol persen," kata Erwin saat ditemui di Gedung Mina Bahari IV, KKP, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas sekaligus Penasehat Tim Satgas Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I), Harry Lukmito mengatakan perbedaan tarif tersebut memicu persaingan usaha tidak sehat terhadap pelaku usaha eksportir udang beku nasional.

"Dengan adanya perbedaan rate antara responden pertama (PT BMS) sebesar 0% dengan anggota AP5I lainnya sebesar 3,9%, pelaku usaha AP5I yang terdampak rate 3,9% merasakan adanya persaingan usaha yang tidak sehat dalam perhitungan harga bahan baku dan harga penjualan produk udang ke Amerika Serikat," kata Lukmito dalam acara Konferensi Pers, di Gedung KKP, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

Untuk penyemarataan tarif, Lukmito menyebut pihaknya masih harus terus berupaya dalam membantah tuduhan itu. Salah satunya dengan ikut hearing bersama USITC secara hybrid, baik daring maupun luring pada tanggal 22 Oktober yang lalu. Sesi tersebut dihadiri baik dari perwakilan pihak Petitioner dan dari perwakilan tertuduh.

Saat hearing itu, dia menjelaskan perwakilan dari Pemerintah Indonesia telah menyampaikan hal-hal yang menjadi concern. Dia menambahkan dengan adanya testimoni dari buyer retailer besar di Amerika Serikat, yaitu Costco, yang telah diminta kesediaannya untuk ikut mendukung tim satgas AP5I.

"Testimoni-testimoni tersebut, diperkuat dengan analisa dari Jim Dougan selaku Ekonomi di Amerika Serikat yang ditunjuk oleh Tim Satgas AP5I," terangnya.

Dia pun berharap keputusan final oleh US International Trade Commission (USITC) nanti pada Desember mendatang menetapkan tarif pengenaan bea masuk dibebaskan.