Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya air bagi kehidupan masyarakat di Indonesia. Dia meminta pengelolaan air menjadi fokus pemerintah pusat maupun provinsi.

Hal ini disampaikan Jokowi saat meresmikan Bendungan Margatiga di Provinsi Lampung. Ini merupakan bendungan ke 44 yang dibangun dan diresmikan langsung olehnya selama menjabat sebagai presiden hampir satu dekade ini.

"Air ke depan menjadi hal yang sangat penting bagi kehidupan kita, sangat penting sekali, maka manajemen pengelolaan air di manapun di semua provinsi akan menjadi fokus pemerintah," tegas Jokowi dalam sambutannya yang disiarkan virtual, Senin (26/8/2024).

Setidaknya ada tiga fungsi air yang ditekankan Jokowi dalam sambutannya. Pertama penyediaan air untuk kebutuhan pokok air baku bagi masyarakat, kedua untuk irigasi bagi pertanian rakyat, ketiga pengelolaan banjir.

"Yang pertama untuk air baku kehidupan kita, kedua untuk irigasi bagi sawah yang kita miliki, ketiga mereduksi banjir kalau di daerah itu ada banjir," beber Jokowi.

Bendungan Margatiga sendiri, kata Jokowi, sudah memiliki tiga fungsi pengelolaan air yang dipaparkan olehnya. Utamanya dia berharap, bendungan ini mampu memberikan fasilitas irigasi yang mumpuni bagi petani sehingga produktivitasnya bisa meningkat.

Infrastruktur ini sendiri menghabiskan anggaran Rp 846 miliar dalam pembangunannya yang dilakukan sejak 2017. Bendungan Margatiga memiliki luas genangan 2.313 hektare, yang memiliki daya tampung air hingga 42 juta meter kubik.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membangun banyak infrastruktur selama menjabat selama 10 tahun ke belakang. Bendungan menjadi salah satu infrastruktur yang cukup banyak dibangun Jokowi.

Hari ini Jokowi meresmikan bendungan nomor 44 yang dibangun selama dia menjadi presiden. Bendungan itu adalah Bendungan Margatiga yang ada di Provinsi Lampung.

"Bendungan (Margatiga) merupakan ke 44 yang saya resmikan dalam 10 tahun terakhir," ungkap Jokowi dalam sambutannya yang disiarkan virtual, Senin (26/8/2024).

Bendungan Margatiga, kata Jokowi, menghabiskan anggaran Rp 846 miliar dalam pembangunannya yang dilakukan sejak 2017. Bendungan ini memiliki luas genangan 2.313 hektare, yang memiliki daya tampung air hingga 42 juta meter kubik.

"Sejak 2017, Bendungan Margatiga ini sudah dimulai dikerjakan, artinya sudah 7 tahun lalu bendungan dikerjakan, dan alhamdullilah hari ini selesai dan difungsikan Bendungan Margatiga ini," sebut Jokowi.

Jokowi bilang Bendungan Margatiga akan memiliki beberapa fungsi. Mulai dari saluran irigasi, penyediaan air baku, mereduksi banjir, hingga menjadi potensi pembangkit listrik. Dia menekankan bendungan ini sangat diharapkan dapat meningkatkan produktivitas petani di Lampung.

"Kita harapkan produktivitas petani terkait bendungan bisa naik signifikan," pungkas Jokowi.

Simak Video: Jokowi Resmikan Bendungan Margatiga Lampung, Telan Anggaran Rp 846 M

[Gambas:Video 20detik]

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Bendungan Margatiga di Lampung Timur. Bendungan ini dibangun selama 7 tahun sejak 2017 dengan mengeluarkan biaya senilai Rp 846 miliar.

"Sejak 2017, Bendungan Margatiga ini sudah dimulai dikerjakan, artinya sudah 7 tahun lalu bendungan dikerjakan, dan alhamdullilah hari ini selesai dan difungsikan Bendungan Margatiga ini," sebut Jokowi saat melakukan peresmian yang disiarkan virtual, Senin (26/8/2024).

Orang nomor satu di Indonesia itu menyampaikan Bendungan Margatiga dibangun dengan luas genangan 2.313 hektare dan memiliki daya tampung hingga 42 juta meter kubik.

"Bendungan ini menghabiskan anggaran Rp 846 miliar, memiliki luas genangan 2.313 hektare, yang miliki daya tampung 42 juta meter kubik air, sangat besar sekali," ujar Jokowi.

Bendungan ini, kata Jokowi akan memiliki beberapa fungsi. Mulai dari saluran irigasi, penyediaan air baku, mereduksi banjir, hingga menjadi potensi pembangkit listrik.

"Kita harapkan bendungan yang merupakan ke 44 yang saya resmikan dalam 10 tahun terakhir bisa berfungsi baik untuk air baku, irigasi, untuk listrik, dan mereduksi banjir di sekitar bendungan. Kita harapkan produktivitas petani terkait bendungan bisa naik signifikan," pungkas Jokowi.

Bakal calon Gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil (RK) menyampaikan solusi penanganan banjir jika terpilih pada ajang Pilgub mendatang. Salah satu yang disinggungnya adalah proyek Giant Sea Wall (GSW) di pesisir utara Jakarta.

Menurut RK, tanggul raksasa itu diharapkan bisa mengatasi banjir rob di utara Jakarta. Wacana pembangunan GSW di ibu kota sebenarnya sudah muncul sejak era Gubernur Fauzi Bowo.

Lantas, seberapa penting proyek ini dikerjakan?

Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Yoga memberi catatan terhadap mega proyek tersebut. Ia berpendapat proyek tersebut sebaiknya tidak dilanjutkan karena butuh biaya pembangunan dan perawatan yang besar.

"Proyek GSW sebaiknya dikaji ulang untuk tidak dilanjutkan. Pembangunan GSW membutuhkan biaya sangat besar baik dari pembangunan dan perawatannya, seiring dengan kenaikan muka air laut dan penurunan tanah maka GSW cenderung untuk terus terus ditinggikan tembok/dindingnya serta perlu pemeliharaan ketat jika terjadi keretakan/kebocoran," jelasnya saat dihubungi detikcom, Minggu (25/8/2024).

Senada, Pengamat Tata Kota Yayat Supriatna juga menyoroti mahalnya biaya pembangunan GSW. Menurutnya ada opsi lain yang juga efektif menghindarkan risiko Jakarta tenggelam, yakni mengembangkan tanggul pantai yang saat ini sudah ada di Pantai Muara Baru, Pantai Kalibaru.

Adapun dalam 5 tahun ke depan, Yayat belum melihat urgensi untuk membangun GSW. Selain biayanya mahal, perlu ada dukungan investor mengingat pembiayaan proyek ini cukup besar.

"5 tahun ke depan saya kira tanggul pesisir yang diperkuat itu lebih penting dibandingkan Giant Sea Wall. GWS kan jangka panjang dan itu harus didukung dengan kondisi keuangan yang mencukupi, dan ada investor yang tertarik ke depannya. Tapi 5 tahun ke depan ini, dengan cara memperkuat tanggul yang ada untuk diperbaiki saya kira itu menjadi salah satu cara yang paling efisien," terang dia.

Ia menilai biaya proyek harus dihitung secara detail, mempertimbangkan kemampuan uang APBN dan APBD. Meski APBD DKI Jakarta tergolong besar, harus dilihat juga berapa dana yang dibutuhkan dan kekurangan dana untuk membangun GSW.

"Kita juga perlu mencatat bahwa kita perlu perhatikan kapasitas fiskal yang dimiliki Pemprov DKI. Kalau mengacu kepada anggaran APBD memang punya kemampuan Rp 80 triliun. Kalau nanti ada pembangunan untuk GSW berapa triliun dibutuhkan? Berapa anggaran yang dibutuhkan dan berapa kekurangannya?" ujar Yayat.

Oleh karena itu perlu ada penjajakan pembiayaan lewat investor swasta. Meskipun yang menjadi pertanyaan, seberapa menarik proyek tersebut memberi timbal balik kepada para investor.

Yayat menambahkan, ancaman Jakarta tenggelam sebenarnya tidak bisa hanya mengandalkan proyek GSW. Ia lebih merekomendasikan penguatan tanggul-tanggul yang sudah dibangun saat ini dengan alasan efisiensi.

"Sebetulnya kan, apakah GSW saja yang perlu kita bangun. Kalau tanggul pesisir pantainya diperkuat masih mampu nggak menahannya. Kalau tanggul pesisirnya mungkin akan lebih dikembangkan lagi. Nah pertanyaannya, GSW yang dibangunnya atau tanggul pesisir yang diperkuat untuk jangka pendek dan jangka panjang," terang Yayat.

Sementara itu, Nirwono menilai pembangunan GSW tidak menyelesaikan masalah mendasar seperti banjir rob atau ancaman Jakarta tenggelam. Ia menyarankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebaiknya fokus pada program yang lainnya.

"Pemprov DKI Jakarta seharusnya fokus pada penataan ulang/restorasi kawasan pesisir, memindahkan pemukiman warga/kampung-kampung kumuh yang menempel tepi pantai terdampak banjir rob setiap saat ke rusun-rusun yang aman," sebutnya.

"Menghentikan/larangan pemompaan air tanah di wilayah Jakarta Utara dan percepatan jaringan perpipaan penyediaan air bersih/minum seluruh wilayah Jakarta, khususnya Jakarta Utara, Jakarta Barat bagian utara, dan Jakarta Timur bagian utara," tutup dia.

Pemerintah mulai melakukan uji coba landasan pacu (runway) Bandara Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini dilakukan untuk mengejar target pembangunan bandara yang bisa selesai pada bulan September mendatang.

Uji coba lepas landas dinyatakan berhasil dilakukan oleh Kementerian Perhubungan hari ini. Prosesi uji coba lepas landas dan pendaratan yang dilakukan menggunakan pesawat kalibrasi jenis King Air tipe 200 PK CAO.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyaksikan langsung proses uji coba tersebut.

"Ini semacam proving flight karena yang dibuat tidak hanya runway, tetapi jalur-jalur udaranya. Semua sudah didesain supaya tidak konflik dengan bandara di Balikpapan dan Samarinda. Jadi nanti pada saat digunakan dengan frekuensi padat, di ruang udara sudah tidak terjadi konflik," ujar Budi Karya dalam siaran pers, Minggu (25/8/2024).

Proving flight merupakan proses uji operasional yang dilakukan untuk memastikan kesiapan terbang di rute penerbangan baru. Setelah uji coba ini, akan dilanjutkan sejumlah assessment lainnya terkait keselamatan dan keamanan penerbangan.

Basuki mengatakan saat ini pembangunan runway Bandara IKN telah mencapai panjang 1.025 x 30 meter.

"Hari ini walaupun dengan kondisi gerimis, kita bisa capai 1.025 meter yang targetnya nanti awal September menjadi 2.200 meter sehingga bisa didarati pesawat jet B737," kata Basuki.

Bakal calon Gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil (RK) membeberkan rencananya mengatasi banjir rob di Jakarta Utara. Salah satu program yang disinggungnya adalah proyek giant sea wall (GSW) atau tanggul raksasa.

"Akan ada giant sea wall, supaya banjir dari utara, kan banjir terbagi dua ya, air dari selatan, Bogor ke sini, dan air dari utara naik. Nah, giant sea wall itu gimana menyelesaikan masalahnya kan, kira-kira begitu. Nah, jadi saya akan membagi visi misi itu dua intinya. Menyelesaikan keberfungsian masalah rutin, tapi melakukan lompatan terobosan hal-hal baru untuk Jakarta," ungkap RK seperti dikutip dari detikNews, Minggu (25/8/2024).

Wacana pembangunan GSW di pesisir Jakarta sudah muncul sejak lama. Tercatat pada era Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo di 2007 ide untuk mengatasi banjir rob itu sudah muncul ke publik.

Berdasarkan catatan detikcom, wacana proyek GSW berangkat dari peristiwa banjir rob besar di Jakarta pada 2007 silam. Masterplan dari proyek ini rampung pada 2008 bekerja sama dengan konsorsium asal Belanda.

Realisasinya awalnya dijalankan melalui program Pengembangan Kawasan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara atau NCICD di sekitar 2014-an. Program ini dilangsungkan pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Proyek ini hadir bersamaan dengan rencana reklamasi sejumlah pulau dan masuk ke Rencana Tata Ruang Wilayah DKI untuk 2010-2030. Namun demikian, rencana tersebut mendapat penolakan dari sejumlah ahli lingkungan. Bahkan Anies Baswedan saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta juga meminta agar proyek sepanjang 60 km ini dipertimbangkan ulang.

Dikutip dari detikNews, pada kala itu Anies menilai, yang dibutuhkan Jakarta adalah pembangunan tanggul pantai, tapi kalau GSW merujuk kondisi di negara lain justru membuat air menjadi tidak bersih. Akan menjadi semacam kobokan.

Selain pesisir Jakarta, Sekjen Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah pernah menyebut bahwa GSW merupakan rencana besar jangka panjang dalam menyelesaikan abrasi hingga banjir rob di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa. Gagasan ini telah ada sejak 2016 silam.

Zainal mengatakan, dulunya proyek ini bernama National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Proyek ini awalnya difokuskan di pesisir DKI Jakarta.

Di sisi lain, menurutnya proyek ini belum menjadi prioritas. Kementerian PUPR bersama sejumlah pihak juga telah menyiapkan sejumlah langkah mulai dari pelarangan penggunaan air tanah, hingga pembangunan sarana infrastruktur tanggul pantai dan pompa air.

"Mudah-mudahan dengan sistem ini sudah cukup, kita tidak perlu lagi Giant Sea Wall. Tapi kalo sistem ini tidak berfungsi, kita juga harus, jadi stepping, bertahap," ujarnya.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperingkatkan Indonesia rawan diterpa gempa berskala raksasa alias megathrust. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, mengatakan pihaknya sudah menyiapkan antisipasi buat hal tersebut.

Basuki mengatakan bahwa saat ini PUPR terus memperbaiki teknologi rumah tahan gempa, termasuk penggunaan Standar Nasional Indonesia dalam konsruksi bangunan.

"Megathrust pasti hubungannya dengan gempa, ya kan? Jadi makanya, pak Dirjen (Dirjen Perumahan PUPR Iwan Suprijanto), bilang Proptech ini untuk memastikan semua bangunan rumah menggunakan teknologi tahan gempa," kata Basuki di Kantor Kementerian PUPR, Jakarat Selatan, Jumat (23/8/2024).

Dengan teknologi SNI yang baru, Basuki mengatakan bahwa berbagai bangunan di Indonesia bisa tahan gempa sampai 1.000 tahun. Hal ini membuat rumah lebih resisten terhadap guncangan yang dihasilkan gempa.

"Teknologi tahan gempa dengan SNI yang baru itu 1000 tahun year period dari gempa, lebih tinggi tahan gempanya," kata Basuki.

Adapun dalam sambutannya di agenda Proptech Convention & Expo di hari yang sama, Basuki turut mengakui bahwa sejumlah wilayah di Indonesia rawan mengalami bencana tektonik.

Satu-satunya daerah yang aman adalah di Pulau Kalimantan, tempat Ibu Kota Nusantara (IKN) berada. Adapun untuk Pulau Sulawesi, Sumatera, dan Jawa, disebutnya sebagai daerah rawan gempa.

Adapun berdasarkan pemberitaan sebelumnya, BMKG memperingkatkan gempa megathrust 'tinggal tunggu waktu' untuk terjadi di Indonesia. Gempa itu dapat memicu tsunami. Dalam keterangan resminya, BMKG menyebut ada kekhawatiran dari ilmuan Indonesia terhadap Megathrust Selat Sunda M 8.7 dan Megathrust Mentawai-Suberut 8.9. Pasalnya, kedua megathrust itu sudah lama tidak melepaskan energi besarnya.

Sebagai catatan, gempa bumi megathrust adalah gempa bumi yang berasal dari zona megathrust. Megathrust adalah bagian dangkah sebuah lajur pada zona subduksi yang memiliki sudut tukik yang landai.

Simak Video: BMKG Peringatkan Potensi Gempa 2 Megathrust di Indonesia

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali berkunjung ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia mengecek berbagai proyek seperti jalan tol dan jalan akses bandara sampai malam-malam.

Basuki tiba di IKN pada Jumat (23/8), berdasarkan catatan detikcom ia berangkat langsung dari Jakarta setelah menghadiri agenda Proptech Convention & Expo di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, pada sore harinya.

[Gambas:Instagram]

Di proyek tersebut, Basuki pun memastikan bahwa pembangunan jalan tol bakal berlanjut sesuai target yang ditentukan. Dia juga memberi semangat bagi para Insan PUPR.

"Meski peninjauan dilakukan jelan tengah malam, Menteri Basuki turut menyapa dan memberi semangat bagi tim PUPR dan para pekerja konstruksi," tulis Kementerian PUPR di akun Instagram resminya, Sabtu (24/8/2024).

Dalam enam foto yang diunggah oleh Kementerian PUPR, Basuki pun terlihat berfoto bersama para pekerja konstruksi. Dia tampak tersenyum dalam foto tersebut.

Simak Video: Jokowi Cek Proyek Jalan Tol IKN, Target Rampung Akhir 2024

[Gambas:Video 20detik]

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana mulai pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada pekan pertama September 2024. Kabar tersebut diungkap oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Basuki mengatakan bahwa kepindahan Jokowi bakal menyesuaikan kesiapan pembangunan Bandara VVIP di IKN. "Kalau yang saya tahu, programnya pak presiden, kalau nanti bandaranya ini beroperasi minggu pertama September, beliau pindahan," ungkap Basuki di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (23/8/2024) kemarin.

Di sisi lain, ia menuturkan bahwa berbagai sarana infrastruktur juga siap menyambut Jokowi di IKN, di antaranya Kantor Presiden, Istana Garuda, lalu Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) yang jumlahnya kini 14 unit. Proyek lainnya adalah sejumlah Rusun ASN-Hankam.

Menurut Basuki, berbagai infrastruktur tersebut adalah tanda IKN siap menampung kepindahan Aparatur Sipil Negara (ASN). "Jadi (pembangunannya bertahap terus). Makanya pak Menpan RB (Abdullah Azwar Anas), kan (mengatakan) September ini ada 1.700 sesuai ketersediaan. 1.700 ASN yang mulai pindah," tuturnya.

Basuki menegaskan bahwa dirinya juga bakal pindah ke IKN pada September mendatang. Ia punya kantor sementara di Galeri UMKM, kantor tersebut diisi oleh Kementerian PUPR dan OIKN.

Sedangkan untuk berbagai kementerian lain, disebutnya bakal berkantor dengan skema berbagi kantor di Kantor Kementerian Koordinator di IKN yang sudah rampung.

"Itu, di kantor Kemenko-Kemenko itu ketersediaannya. Sharing office itu tapi sendiri-sendiri, per lantai," jelas dia.

Skema kerja sama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) menjadi salah satu opsi yang bisa digunakan untuk meringankan kontribusi negara lewat APBN untuk membangun bendungan. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, menjelaskan cara bendungan di Indonesia bisa menarik di mata investor swasta.

Menurut Basuki, bendungan di Indonesia harus bisa menghasilkan revenue alias pendapatan. Mayoritas investor pun disebutnya mau memperoleh cuan lewat daya listrik yang dihasilkan bendungan.

"Bendungan itu, kalau mau KPBU pasti harus ada revenue. Revenue-nya itu biasanya dari listrik, minimal yang mereka mau 75 Megawatt/hour baru ada economic value sehingga KPBU bisa masuk, karena kalau dari irigasi pasti free," kata Basuki di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (23/8/2024).

Menurut Basuki, hitungan 75 Megawatt/hour tersebut adalah aturan umum yang diketahuinya agar KPBU berminat masuk dalam proyek pembangunan bendungan. Ia mencontohkan salah satu bendungan yang kini bisa mendapatkan KPBU adalah Bendungan Merangin di Jambi.

Mengutip dari situs Kementerian Keuangan, nilai Capital Expenditure (Capex) alias pengeluaran modal untuk pembangunan bendungan tersebut mencapai angka 4,7 triliun. Sementara nilai pengeluaran operasionalnya (OPEX) mencapai angka Rp 25 miliar.

Meskipun demikian, Basuki mengatakan bahwa pihaknya belum melihat secara detil bendungan mana saja yang juga bisa menempuh skema KPBU. Namun, berbagai bendungan di Indonesia dinilainya potensial untuk mendapatkan pendanaan lewat skema tersebut.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI melakukan uji coba penggunaan Crowd Detection System di seluruh stasiun dan trainset LRT Jabodebek. Hal itu dalam upaya untuk terus meningkatkan pelayanan dan keselamatan pengguna.

Manager Public Relations LRT Jabodebek Mahendro Trang Bawono mengatakan uji coba Crowd Detection System adalah bagian dari upaya berkelanjutan KAI untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para pengguna. Dengan adanya sistem ini, KAI dapat memantau dan mengelola kerumunan secara lebih efektif yang pada akhirnya akan meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna.

"Teknologi ini dirancang untuk memberikan kenyamanan lebih bagi pengguna dengan memungkinkan pengguna melihat secara real-time kepadatan di setiap trainset, sehingga dapat memilih trainset maupun car yang kurang padat dan menikmati perjalanan yang lebih nyaman," kata Mahendro dalam keterangan tertulis, Jumat (23/8/2024).

Crowd Detection System adalah teknologi canggih yang menggunakan kamera CCTV dan pemrosesan gambar untuk menghitung jumlah orang di area tertentu secara real-time. Teknologi ini memungkinkan identifikasi dan pengendalian kerumunan, serta memastikan aliran pengguna yang lancar dan aman di setiap stasiun dan trainset.

Mahendro menyebut sistem ini memberikan informasi real-time kepada pengguna, membantu pengguna menghindari titik-titik kerumunan dan memilih trainset yang lebih nyaman. Uji coba sistem akan berlangsung hingga 28 Agustus 2024, bertepatan dengan peringatan satu tahun operasional LRT Jabodebek.

Setelah uji coba selesai, sistem ini akan mulai digunakan secara resmi untuk mendukung operasional harian. Adanya Crowd Detection System untuk memantau dan mengendalikan kerumunan di stasiun dan trainset sehingga kepadatan pengguna dapat berjalan dengan efisien dan aman.

"Dengan sistem People Counting, kami berharap dapat meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi seluruh pengguna LRT Jabodebek. Kami berharap para pengguna LRT Jabodebek dapat merasakan manfaat langsung dari teknologi ini," tutup Mahendro.

Progres konstruksi Masjid Negara di Ibu Kota Nusantara (IKN) ternyata baru 19% meski sudah mulai dibangun sejak Januari 2024. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) buka-bukaan soal penyebabnya.

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis H Sumadilaga, awalnya mengungkap bahwa progres pembangunan Masjid Negara di IKN baru 19%. "Terakhir kita cek baru progresnya baru sekitar 19% tahap 1," kata Danis di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (23/8/2024).

Dia kemudian mengatakan ada beberapa penyebab progres pembangunan Masjid Negara masih 19%. Salah satunya adalah proses konstruksinya sempat terlambat karena revisi desain. Kapasitas awal sebanyak 20 ribu jemaah ditambah menjadi 60 ribu jemaah.

Oleh sebab itu, Danis mengatakan bahwa target penyelesaian Masjid Negara direvisi dari yang semula selesai dibangun tahun ini menjadi rampung pada 2025. "Nanti kita evaluasi waktu yang diperlukan dengan progresnya itu. Agar sesuai dengan perhitungan kita sedari awal, perlu waktunya berapa lama, mungkin nanti extend. (Bisa sampai 2025?) Iya," imbuhnya.

Berdasarkan catatan detikcom, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan groundbreaking Masjid Negara Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan anggaran senilai Rp 940 miliar pada Rabu (17/1). Jokowi mengatakan selain masjid, rumah ibadah agama lain nantinya juga akan dibangun di IKN.

"Di kawasan ini bukan hanya masjid yang dibangun, tetapi juga gereja katedral, vihara, pura, klenteng yang ini akan menunjukkan betapa kita ini sangat beragam. Tetapi kerukunan tetap terus kita jaga untuk membangun persatuan di negara kita," kata Jokowi ketika melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung dan Kawasan Masjid Negara IKN.

Jokowi mengatakan Masjid Negara IKN nantinya akan terlihat indah dari luar maupun dari dalam. Dia mengungkap masjid ini nantinya akan dilengkapi dengan embung buatan. Dia menyebut waktu pengerjaan masjid tersebut adalah 400 hari kalender.