Hashim Djojohadikusumo menekankan pentingnya pembangunan proyek tanggul laut raksasa di utara Pulau Jawa. Menurut Adik Presiden Prabowo Subianto itu, pembangunan tanggul laut merupakan respons atas terjadinya perubahan iklim.

Saat ini terjadi fenomena naiknya permukaan air laut hingga amblasnya permukaan tanah di pesisir Jakarta. Oleh karena itu Hashim menegaskan perlu dilakukan upaya penyelamatan.

"Pertama di Jakarta, teluk Jakarta. Kan permukaan tanah kita kan lagi ambles, kita sudah mengetahuinya. Permukaan laut meningkat karena perubahan iklim. Nah, kita harus selamatkan pantai utara Pulau Jawa. Karena di situ adalah sumber beras, sumber pangan nasional itu di pantai utara, di Pulau Jawa. Ini di luar Sumatera," ujar Hashim di Kantor Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kamis (31/10/2024).

Jika tanggul laut tidak dibangun ada ancaman sawah-sawah di utara Pulau Jawa akan lenyap. Hashim menyatakan proyek tersebut harus segera dibangun untuk mencegah hal itu terjadi.

"Kalau tidak mulai sekarang, sawah-sawah di pantai utara akan tenggelam, bisa berapa juta hektar kita hilang. Ini semacam emergency, harus segera karena ini memerlukan waktu yang cukup lama," tegasnya.

Perkiraannya, tanggul yang membentang dari Provinsi Banten hingga Jawa Timur itu membutuhkan waktu pengerjaan sekitar 20 tahun. Proyek tersebut juga diperkirakan akan dilaksanakan oleh dua hingga tiga presiden.

"Program Pak Prabowo adalah kita bikin tanggul laut raksasa dari Banten sampai ke Jawa Timur. Program ini mungkin memakan waktu 20 tahun. Mungkin dua atau tiga presiden yang melaksanakan. Tapi harus mulai sekarang," tutup Hashim.

Presiden Prabowo Subianto bakal menggarap proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall. Proyek tersebut dibangun untuk mencegah tenggelamnya pesisir utara Pulau Jawa akibat perubahan iklim.

Menurut adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, proyek tersebut sebenarnya sudah dicanangkan sejak tahun 1994. Namun 30 tahun berjalan, mega proyek tanggul laut raksasa tak kunjung terealisasi.

"Program ini program lama, ini sudah dihitung pada tahun 1994, berarti 30 tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang belum jalan," ujar Hashim di Kantor Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Kini proyek tanggul laut raksasa menjadi salah satu yang bakal dikerjakan pemerintahan Prabowo. Rencananya tanggul laut raksasa bakal membentang dari Provinsi Banten hingga Provinsi Jawa Timur.

"Program Pak Prabowo adalah kita bikin tanggul laut raksasa dari Banten sampai ke Jawa Timur. Program ini mungkin memakan waktu 20 tahun. Mungkin dua atau tiga presiden yang melaksanakan. Tapi harus mulai sekarang," imbuhnya.

Ia menyebut saat ini terjadi perubahan iklim yang membuat permukaan air laut meninggi. Belum lagi kondisi permukaan tanah Jakarta amblas setiap tahun.

"Pertama di Jakarta, teluk Jakarta. Kan permukaan tanah kita kan lagi ambles, kita sudah mengetahuinya. Permukaan laut meningkat karena perubahan iklim. Nah, kita harus selamatkan pantai utara Pulau Jawa," tutupnya.

Adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mendatangi kantor Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Turut hadir dalam pertemuan itu Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanegara.

Dalam pertemuan itu salah satu isu yang dibahas adalah tanggul laut raksasa. Menurutnya program tersebut sudah diwacanakan sejak lama namun tak kunjung berjalan.

"Program ini program lama, ini sudah dihitung pada tahun 1994, berarti 30 tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang belum jalan," katanya di Kantor AHY di Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Hashim menyebut proyek yang membentang dari pesisir Banten sampai ke Jawa Timur ini harus segera dimulai. Pasalnya ada ancaman sawah-sawah di utara Pulau Jawa akan tenggelam.

Adapun proyek tersebut kemungkinan memakan waktu pengerjaan 20 tahun dan dilaksanakan oleh dua sampai tiga presiden.

"Program Pak Prabowo adalah kita bikin tanggul laut raksasa dari Banten sampai ke Jawa Timur. Program ini mungkin memakan waktu 20 tahun. Mungkin dua atau tiga presiden yang melaksanakan. Tapi harus mulai sekarang," imbuhnya.

"Kalau tidak mulai sekarang, sawah-sawah di pantai utara akan tenggelam, bisa berapa juta hektare kita hilang. Ini semacam emergency, harus segera karena ini memerlukan waktu yang cukup lama," tegasnya.

Menurut Hashim saat ini sudah ada konsultan yang menyusun program tanggul laut raksasa untuk merealisasikan program tersebut. Tanggul laut raksasa dibangun untuk menyelamatkan pantai utara Pulau Jawa dari ancaman tenggelam.

"Pertama di Jakarta, teluk Jakarta. Kan permukaan tanah kita kan lagi ambles, kita sudah mengetahuinya. Permukaan laut meningkat karena perubahan iklim. Nah, kita harus selamatkan pantai utara Pulau Jawa. Karena di situ adalah sumber beras, sumber pangan nasional itu di pantai utara, di Pulau Jawa. Ini di luar Sumatera," beber Hashim.

Komisi V DPR menerima sejumlah keluhan masyarakat terkait buruknya pelayanan sejumlah ruas jalan tol yang menerapkan kenaikan tarif. Atas hal ini, DPR mengusulkan pembentukan panitia kerja (panja) untuk persetujuan keputusan kenaikan tarif tersebut.

Menurut Ketua Komisi V DPR Lasarus masyarakat mengeluhkan kenaikan tarif tol yang tak sejalan dengan kualitas pelayanannya. Hal ini menjadi catatan penting pemerintah untuk evaluasi ke depannya.

"Komisi V sebagai tempat masyarakat mengadu sering kali mengeluh 'Pak ketua, Pak anggota Komisi V, bapak/ibu sekalian, ini tarif tol naik tapi pelayanannya buruk'. Ini PR ke depan yang akan kita perbaiki," kata Lasarus, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri PU di Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Adapun keputusan kenaikan tarif tol di Indonesia mempertimbangkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebagai salah satu poin utamanya. Namun menurut Lasarus, untuk penilaian SPM sendiri hingga saat ini masih menuai perdebatan banyak pihak.

"Ke depan, kita ketika pemerintah mengajukan kenaikan tarif jalan tol, Komisi V kemungkinan bisa saja kita bentuk Panja. Di sini apakah ruas tol yang akan dinaikkan tersebut sudah memenuhi SPM atau belum sesuai undang-undang yang berlaku," ujarnya.

Ke depannya, pihaknya berencana akan membahas persoalan SPM dan kenaikan tarif tol ini lebih lanjut. Hal ini termasuk terkait siapa pihak yang boleh mengaudit dan menyatakan pemenuhan SPM ini.

"Siapa yg boleh mengaudit bahwa ini sudah memenuhi SPM atau belum ini nanti kita bicarakan. Ini bagian dari PR penting yang nanti kita lihat," kata dia.

Sebagai tambahan informasi, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 2/2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No 38/2004 tentang Jalan, Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) boleh mengajukan kenaikan tarif tol setiap 2 tahun sekali.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan punya peran dalam persetujuan penyesuaian tarif jalan tol. Hal ini ditetapkan melalui penerbitan Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR, usai hasil identifikasi dan audit dilakukan dalam menilai apakah seluruh syarat dan ketentuan untuk naik tarif telah terpenuhi.

Otorita Ibu Kota Nusantara (Otorita IKN) memperkirakan groundbreaking proyek di Nusantara di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berlangsung tahun ini. Hal itu diungkap Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga.

"Kalau menurut saya sih perkirakan tahun ini ada," katanya di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Namun, ia tak merinci proyek apa yang bisa dimulai tahun ini. Saat ditanya sektornya, ia hanya menyebut campuran.

"Campur," kata Danis.

Lantas, apakah peresmian groundbreaking itu akan dilakukan Prabowo? Terkait hal tersebut, dia mengatakan, pihaknya selalu mempersiapkan proses investasi.

"Kita selalu menyiapkan, ada proses investasi kita siapkan, nanti soal groundbreaking siapanya yang menentukan dari Pak Presiden atau...," ujarnya.

Untuk diketahui, Otorita IKN mencatat sudah ada 51 pemrakarsa atau investor di IKN tahun ini. Proyek tersebut bukan proyek yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR.

"Pada dasarnya sampai dengan 2024 ini sudah terdapat 51 pemrakarsa yang telah melakukan groundbreaking di IKN, dan pekerjaan tersebut bukan merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh eks Kementerian PUPR," kata Sekretaris Otorita IKN Bimo Adi Nursanthyasto di Komisi II.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) buka-bukaan alasan prioritas pembangunan proyek Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci) dipangkas menjadi hanya sampai Tasikmalaya. Opsi ini muncul usai proyek tol terpanjang di Indonesia itu beberapa kali gagal lelang.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, ada dua permasalahan utama yang membuat dilakukannya penyesuaian panjang Tol Getaci yang akan dilelangkan berikutnya. Masalah itu antara lain penyediaan lahan dan pendanaan.

"Satu karena kesiapan lahan, kedua karena pendanaannya," kata Dody, ditemui di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Namun Dody belum dapat merincikan berapa nilai lelang proyek tersebut usai dilakukan penyesuaian panjang. Ia sendiri berharap, pembangunannya bisa rampung di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Kementerian PU, Triono Junoasmono, mengatakan bukan berarti pembangunan Tol Getaci hanya sampai Tasikmalaya. Pembangunan akan tetap dilajutkan hingga Cilacap, hanya saja lelang proyek akan dibagi ke dalam beberapa seksi dan dilakukan secara bertahap.

Adapun sebelumnya, panjang jalan yang terbentang dari Jawa Barat ke Jawa Timur ini memiliki panjang total 206,65 kilometer (km). Prioritas pembangunannya sempat dipangkas usai kegagalan lelang pertama menjadi hanya 108 km dari Gedebage sampai Cilacap.

"Berkurang 30 km (jadi panjangnya tinggal 78 km)," kata Triono, ditemui di lokasi yang sama.

Selaras dengan perubahan ini, Dirjen Bina Marga Rachman Arief menilai, ada kemungkinan badan usaha jalan tol (BUJT) atau pengelola Tol Getaci akan lebih dari satu. Hal ini seperti Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR).

"Iya bisa jadi (banyak pengelola), yang penting jadi," kata Rachman.

Pembangunan Mulai Tahun 2026

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya rencana pemangkasan prioritas pembangunan Tol Getaci ini mulanya diungkapkan oleh Triono. Langkah ini sebagai bagian dari strategi perusahaan usai tol tersebut beberapa kali gagal lelang.

"Itu yang sekarang lagi kita kaji. Tadinya memang sampai Ciamis, ada wacana kita pendekkan sedikit sampai Tasikmalaya. Ini bertahap, jadi kita kerjakan dulu sampai Tasikmalaya, beberapa tahun kemudian baru kita lanjutkan lagi," kata Triono ditemui di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Triono sendiri memastikan, lelang akan dilakukan pada tahun 2025 mendatang untuk Gedebage-Tasikmalaya ini. Baru setelah itu, dalam beberapa tahun ke depan dilanjutkan ke ruas selanjutnya. Karena perlu waktu untuk proses lelang ini, pihaknya menargetkan pembangunan mulai dilakukan tahun 2026.

"Fisiknya kemungkinan baru 2026. Fisiknya lah ya, karena kan itu prosesnya, begitu kita lelangkan, harus penyiapan detail desainnya, lalu pembelasan lahan, baru fisiknya," ujar dia.

Sebelum pembangunannya dipangkas, Tol Getaci sepanjang 206,65 km ini menelan anggaran Rp 56,2 triliun. Kemudian setelah dipangkas menjadi hanya sampai Ciamis atau sepanjang 108 km menjadi Rp 37,64 triliun. Belum diketahui berapa besaran anggaran usai prioritasnya dipangkas menjadi hanya sampai Tasikmalaya.

Presiden Prabowo Subianto dikabarkan menunjuk Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Prabowo disebut-sebut telah mengirim surat ke DPR. Lantas, bagaimana persiapan kantor untuk Basuki?

Sekretaris Otorita IKN, Bimo Adi Nursanthyasto mengatakan, Kantor Otorita IKN di Nusantara sudah siap pada akhir Desember 2024.

"Kalau kantor kita mudah-mudahan kita nanti akhir Desember ini, untuk kantor Otorita IKN itu sudah akan bisa," katanya di Kompleks DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Dalam rapat antara Komisi II dan Jajaran Otorita IKN, Ketua Komisi II Rifqinizamy Karsayuda menyampaikan, pihaknya telah menerima surat presiden terkait penunjukan Basuki Hadimuljono sebagai Kepala OIKN.

"Perlu saya sampaikan di awal, surat presiden terkait dengan penunjukan Pak Basuki Hadimuljono telah sampai ke pimpinan DPR RI. Namun sampai dengan hari ini kita semua masih menunggu disposisi pimpinan, karena itu Otorita IKN belum memiliki kepala yang definitif," katanya.

Oleh karena itu, dia mengatakan, tanya jawab pada rapat tersebut akan ditiadakan. "Sehingga saya kira sesi tanya jawab nanti mungkin kita akan tiadakan dulu, karena begitu nanti definitif kita akan undang kembali," katanya.

Sebagai informasi, peletakan batu pertama atau groundbreaking Kantor Otorita IKN dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 17 Januari 2024. Saat itu, Jokowi mengatakan, proyek tersebut menelan biaya konstruksi hingga Rp 509 miliar.

Jokowi mengatakan, proyek ini akan dibangun di atas lahan 28.000 meter persegi dan dapat menampung 600 orang untuk tahap pertamanya.

"Gedung Kantor Otorita IKN ini dibangun di atas lahan kurang lebih 28.000 meter persegi dengan nilai konstruksi Rp 509 miliar," kata Jokowi dilihat dari YouTube Sekretariat Presiden.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa ada kemungkinan terjadi perlambatan proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini seiring dengan fokus pemerintah yang saat ini lebih mengarah ke swasembada pangan.

Dody mengatakan, hal ini merupakan hasil diskusinya dengan Presiden Prabowo Subianto di beberapa kesempatan. Meski demikian, ia memastikan bahwa mega proyek ibu kota baru itu tetap akan dilanjutkan.

"Dari hasil diskusi dengan Pak Presiden (Prabowo) dalam beberapa kesempatan, untuk IKN tetap akan kita teruskan, tapi mungkin kecepatannya tidak seperti dulu," kata Dody dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (20/10/2024).

Dody mengatakan, muncul kekhawatiran dari Prabowo bahwa perang akan semakin memanas tatkala Indonesia belum swasembada pangan. Apabila kondisi itu terjadi di saat Indonesia masih menggantungkan sejumlah komoditas pangan ke impor, RI akan mengalami kesulitan.

"Dikhawatirkan akan menjadi permasalahan sosial yang akan lebih besar. Makanya ketahanan pangan menjadi fokus utama," ujarnya.

Dody mengatakan, hingga saat ini Kementerian PU telah membangun puluhan bendungan di seluruh Indonesia sebagai salah satu bentuk dukungannya terhadap ketahanan pangan. Dody memastikan dalam beberapa tahun ke depan, akan bertambah puluhan bendungan lainnya.

"Akan ada beberapa puluh bendungan lagi seluruh Indonesia tapi fokus kita untuk eksisting bendungan adalah revitalisasi plus perbaikan jaringan primer, sekunder, tersiernya, sehingga target pimpinan kami dalam 4-5 tahun, event sebelumnya tercapai swasembada pangan," kata dia.

Di samping itu, Dody juga memastikan bahwa fokus pembangunannya ke depan akan diperbanyak dengan proyek-proyek berbasis kemasyarakatan. Hal ini termasuk juga dengan target peningkatan akses air bersih masyarakat.

Sementara itu, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti memastikan bahwa IKN akan tetap dilanjutkan. Namun memang ia membenarkan bahwa pemerintahan saat ini lebih berfokus pada swasambada pangan.

"Kalau untuk IKN, kan Pak Presiden bilang bahwa tetap akan dilanjutkan. Tetapi beliau memang saat ini lebih memperhatikan untuk pangan. Kalau itu tidak dilanjutkan, nanti kan bahaya. Dan kita tetap harus melanjutkan, ini komitmen dari Bapak Presiden," ujar Diana, ditemui usai Raker.

Menyangkut persoalan perlambatan proyek IKN ini, pihaknya akan berkoordinasi bersama Otorita IKN. Melalui Otorita IKN, investasi dari sektor swasta masih akan terus digenjot. Dengan demikian, ia berharap perubahan fokus pemerintah ini tidak akan terlalu signifikan mempengaruhi pembangunan.

"Tidak semuanya dengan APBN. Tidak semuanya dengan APBN. Dari otorita IKN dengan investor-investor tentunya juga akan melaksanakan itu. Dan tidak semuanya di Kementerian PUPR. Nanti akan ada arahan sendiri khusus untuk IKN," kata dia.

"Kita harus membuat supaya investor tetap percaya bahwa IKN ini akan tetap lanjut. Kan kita sudah komitmen untuk nanti pindah ke sana," sambungnya.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melakukan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN). Salah satu yang dibangun adalah rumah tapak untuk para menteri.

Namun, rumah tapak menteri yang dibangun Kementerian PUPR hanya 36. Sementara, jumlah menteri pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ada 48.

"Selanjutnya ada juga fasilitas yaitu rumah tapak jabatan menteri. Kembali, jumlah rumah tapak jabatan menteri ini yang disiapkan adalah sebanyak 36 rumah saat ini. Jadi kembali mengacu kepada yang lain," kata Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga di Komisi II DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Dia menerangkan, Kementerian PUPR juga membangun Kompleks Kepresidenan yang terdiri dari Sekretariat Presiden, Istana Garuda, dan Istana Negara dengan progres rata-rata telah di atas 95%.

Lanjutnya, ada empat Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) yang dibangun. Sementara, pemerintahan Prabowo memiliki 6 Kemenko.

"Ini memang 4 Kemenko mengacu kepada Kemenko yang lama. Tetapi 4 ini tuh 4 klaster bapak, ada 16 building sebetulnya, 4x4 ada 16 building," ujarnya.

Dia melanjutkan, untuk pembangunan rusun ASN I-IV terdiri dari 47 tower. Sebanyak 40 tower diharapkan selesai pada akhir tahun ini.

"Kemudian rumah susun ASN I sampai dengan IV ini terdiri dari 47 tower, diharapkan mungkin sekitar Desember ini sekitar 40 tower itu akan selesai, dan sebagian sudah digunakan. Satu tower itu terdiri dari 12 lantai, dengan mampu satu tower itu menyediakan 60 unit apartemen," terangnya.

Komisi V DPR RI mengusulkan pembentukan panitia kerja (Panja) untuk mengawal keputusan kenaikan tarif jalan tol. Langkah ini menyusul sejumlah keluhan masyarakat tentang kenaikan tarif tol yang tak sejalan dengan pelayanannya.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan pihaknya menerima sejumlah keluhan dari masyarakat tentang banyaknya tarif tol yang naik. Padahal di sisi lain, masyarakat menilai pelayanan jalan tol terkait terbilang masih buruk.

"Komisi V sebagai tempat masyarakat mengadu sering kali mengeluh 'pak ketua, pak anggota Komisi V, bapak/ibu sekalian, ini tarif tol naik tapi pelayanannya buruk'. Ini PR ke depan yang akan kita perbaiki," kata Lasarus, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri PU di Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Lasarus mengatakan, keputusan kenaikan tarif tol di Indonesia mempertimbangkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebagai salah satu poin utamanya. Namun untuk penilaian SPM sendiri hingga saat ini masih menuai perdebatan banyak pihak.

"Ke depan, kita ketika pemerintah mengajukan kenaikan tarif jalan tol, Komisi V kemungkinan bisa saja kita bentuk Panja. Di sini apakah ruas tol yang akan dinaikkan tersebut sudah memenuhi SPM atau belum sesuai undang-undang yang berlaku," ujarnya.

Ke depannya, pihaknya berencana akan membahas persoalan SPM dan kenaikan tarif tol ini lebih lanjut. Hal ini termasuk terkait siapa pihak yang boleh mengaudit dan menyatakan pemenuhan SPM ini.

"Siapa yg boleh mengaudit bahwa ini sudah memenuhi SPM atau belum ini nanti kita bicarakan. Ini bagian dari PR penting yang nanti kita lihat," kata dia.

Sebagai tambahan informasi, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 2/2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No 38/2004 tentang Jalan, Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) boleh mengajukan kenaikan tarif tol setiap 2 tahun sekali.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan punya peran dalam persetujuan penyesuaian tarif jalan tol. Hal ini ditetapkan melalui penerbitan Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR, usai hasil identifikasi dan audit dilakukan dalam menilai apakah seluruh syarat dan ketentuan untuk naik tarif telah terpenuhi.

Ibu Kota Nusantara (IKN) telah menampung 51 investor atau pemrakarsa hingga tahun ini. Investor-investor tersebut telah memulai pembangunan proyek di IKN.

"Pada dasarnya sampai dengan 2024 ini sudah terdapat 51 pemrakarsa yang telah melakukan groundbreaking di IKN, dan pekerjaan tersebut bukan merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh eks Kementerian PUPR," kata Sekretaris Otorita IKN Bimo Adi Nursanthyasto di Komisi II DPR, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Danis Hidayat Sumadilaga mengungkap, dari seluruh pemrakarsa tersebut telah dibangun 16 paket pekerjaan konstruksi dengan progres rata-rata hampir 87%. Ia mengungkap terdapat beberapa ekosistem yang telah terbangun dengan progres 100%.

"Di mana pada saat ini juga terdapat ekosistem terbangun 2024 dengan pogres infrastruktur 100% atau telah selesai ini yang telah dilakukan oleh pihak lagi-lagi adalah investor ataupun non APBN," katanya.

Ekosistem yang telah mencapai progres 100% yakni Hotel Nusantara, Pusat Pelatihan PSSI, Telkom Smart Office, Public Transport EV, dan PLTS IKN 50 MW.

"Kemudian, ada juga progres di atas 90% yaitu Hotel Qubika, Rumah Sakit IKN ini dari Kementerian Kesehatan, Restoran Kampung Kecil, kemudian Rumah Sakit Hermina dan Rumah Mayapada itu adalah rumah sakit swasta," katanya.

Berikutnya, ada juga progres yang di bawah 90% yakni Kompleks Perkantoran Bank Indonesia (BI), Bandara VVIP sisi darat, Rumah Sakit Abdi Waluyo, Kodim IKN, dan SD Sepaku.

Komisi V DPR RI sepakat untuk mengajukan revisi atas Undang-Undang No. 2 tahun 2017 tenang Jasa Konstruksi atau UU Jasa Konstruksi. Aturan ini dipandang perlu mendapat perbaikan lantaran minimnya sisi pengawasan sehingga muncul banyak pekerjaan bermasalah.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan, pihaknya telah mengajukan revisi UU Jasa Konstruksi ini ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Badan Legislatif (Baleg). Salah satu poin revisinya ialah agar Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) tidak lagi di bawah Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

"LPJK akan kami usulkan untuk tidak di bawah Kementerian PUPR. Kalau dulu kan Kementerian PUPR pak, jadi nanti LPJK ini akan kita buat kembali ke luar dari kementerian, karena check and balance itu kami lihat lemah terkait pengadaan barang dan jasa selama ini," kata Lasarus, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri PU di Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Lasarus mengatakan, ke depan pihaknya akan melakukan diskusi lanjutan terkait mekanisme, penyusunan naskah akademik, hingga isu-isu yang kita anggap perlu. Adapun salah satu isu yang disorotinya ialah adanya ketimpangan.

"Dengan UU Jasa Konstruksi yang sudah kami sahkan pada beberapa waktu yang lalu ada terjadi ketimpangan, ada dominasi BUMN terhadap kegiatan-kegiatan APBN. Kemudian organisasi dominasi perusahaan-perusahaan besar," ujarnya.

Menurutnya, kondisi ini menyebabkan perusahaan-perusahaan kecil tidak mendapat kesempatan untuk masuk ke proyek pemerintah. Perusahaan-perusahaan kecil ini juga hanya kebagian tugas menyelesaikan proyek apabila ada permasalahan menimpa perusahaan utama tersebut.

"Hanya kebagian tugas kalau kontraknya tidak selesai, kalau pekerjaannya bermasalah, yang dimintai tolong juga adalah perusahaan-perusahaan di daerah," kata dia.

Selain itu, menurut Lasarus, para perusahaan besar ini juga tidak memobilisasi peralatan dan justru meminjam yang ada di daerah. Katanya, apabila perusahaan terkait merugi, tanggung jawab penyelesaian masalah proyek tersebut malah akan dilimpahkan ke vendor kecil di daerah bahkan vendor tersebut ada yang sampai tidak dibayar.

"Ini PR-PR yang masih tersisa di masa lalu dan kita harus perbaiki terlepas dari success story yang sudah kita capai. Tetapi kita apresiasi dari kerja keras Kementerian PUPR saya sebut dulu, sekarang Kementerian PU," ujar Lasarus.