Proyek pembangunan Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta yang menelan biaya Rp 14 triliun ditolak Menteri BUMN Erick Thohir. Dia mengatakan, setelah dilakukan kajian, pembangunan terminal ini dinilai tidak perlu.

Munculnya rencana pembangunan terminal tersebut pada 2020 yang merupakan arahan langsung dari Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Pembangunan terminal tersebut dilakukan untuk mendukung kapasitas penumpang bandara.

"Tadi saya tanyakan lagi (AP II) karena sudah pernah saya perintahkan setahun yang lalu, untuk membangun segera lagi terminal yang ke-4," kata Jokowi di Bandara Soetta, Tangerang, Kamis (23/1/2020) lalu.

Kala itu PT Angkasa Pura II (Persero) yang masih dipimpin Muhammad Awaluddin mengatakan proyek tersebut akan mulai dibangun pada 2021. Awaluddin mengklaim Terminal 4 Bandara Soetta yang akan menelan biaya Rp 12-14 triliun dan menjadi terminal terbesar di Indonesia.

Terminal ini disebut akan berdiri di atas lahan seluas 120 hektare (ha) dengan kapasitas mencapai 45 juta penumpang per tahun. Pembangunan konstruksi diperkirakan bisa selesai akhir 2023 dan bisa langsung dioperasikan atau dioperasikan bertahap.

Proyek tersebut pun molor pembangunannya. Sampai akhir jajaran direksi AP II juga dirombak oleh Erick Thohir, belum juga ada titik terang akan proyek tersebut. Kini Direktur Utama Angkasa Pura II diduduki oleh Wendo Asrul Rose.

Kini, Erick Thohir memastikan pembangunan Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) batal. Hal ini diungkapkan oleh Erick dalam rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, hari ini.

"Kan memang kita harus pastikan seluruh proyek itu efisien, tolak ukurnya jelas, bukan pemborosan. Makanya Terminal 4 kita putuskan dibatalkan ya," kata Erick di DPR Jakarta, Senin (4/11/2024).

Hal itu bukan berarti penambahan kapasitas untuk penumpang tidak dilakukan. Dia mengatakan, dengan anggaran Rp 1 triliun untuk pengembangan Terminal 1, 2 dan 3, penambahan kapasitas bisa dilakukan.

"Tetapi bukan berarti penambahan kapasitas penumpang kita tidak lakukan. Ternyata dengan biaya hanya Rp 1 triliun, bukan Rp 14 triliun, Terminal 1, 2, 3 ini kita bisa maksimalkan dengan memperbaiki daripada jalur, juga space-space atau ruang-ruangan yang tadinya mungkin bisa dimaksimalkan, itu kita coba lakukan," papar Erick.

Menteri BUMN Erick Thohir memastikan pembangunan Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) batal. Proyek ini menelan anggaran Rp 14 triliun.

"Kan memang kita harus pastikan seluruh proyek itu efisien, tolak ukurnya jelas, bukan pemborosan. Makanya Terminal 4 kita putuskan dibatalkan ya," kata Erick di DPR Jakarta, Senin (4/11/2024).

Namun demikian, hal itu bukan berarti penambahan kapasitas untuk penumpang tidak dilakukan. Dia mengatakan, dengan anggaran Rp 1 triliun untuk pengembangan Terminal 1, 2 dan 3, penambahan kapasitas bisa dilakukan.

"Tetapi bukan berarti penambahan kapasitas penumpang kita tidak lakukan. Ternyata dengan biaya hanya Rp 1 triliun, bukan Rp 14 triliun, Terminal 1, 2, 3 ini kita bisa maksimalkan dengan memperbaiki daripada jalur, juga space-space atau ruang-ruangan yang tadinya mungkin bisa dimaksimalkan, itu kita coba lakukan," papar Erick.

Kondisi ini seperti yang dilakukan pada Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Dengan pengembangan serupa, kapasitas Bandara Bali bisa meningkat.

"Itu sama juga yang di Bali, kemarin kan kita coba ada renovasi kemarin nih Pak Dony (Wamen BUMN) waktu itu masih di InJourney. Alhamdulillah sudah jadi sekarang, itu kapasitasnya bisa naik menjadi 32 juta yang tadinya mungkin di 23-25 sudah maksimal," terangnya.

Erick Thohir mengatakan, pihaknya terus berupaya mendorong efisiensi. Pihaknya juga tak ingin hanya sekadar memikirkan proyek di mana nantinya muncul kasus-kasus korupsi.

"Jadi kita upayakan untuk efisiensi sehingga semua proyek-proyek yang ada di BUMN benar-benar terukur. Jangan BUMN hanya mikirin proyek-proyek, tapi akhirnya nanti ada kasus-kasus korupsi, itu yang kita coba tangani selama 5 tahun terakhir ini," katanya.

Menteri BUMN, Erick Thohir, memuji kinerja Nicke Widyawati saat menjadi Direktur Utama PT Pertamina (Persero). Erick juga mengatakan, Nicke yang mengisi kursi Direktur Utama Pertamina selama 6 tahun jarang terjadi.

"Bu Nicke saya rasa sudah kerja maksimal. Beliau sampai berapa? 6 tahun saya rasa. Jarang loh Dirut Pertamina selama itu. Jadi saya mengapresiasi kinerjanya," katanya di DPR Jakarta, Senin (4/11/2024).

Erick Thohir sendiri baru saja merombak susunan petinggi Pertamina. Salah satunya posisi Direktur Utama di mana Nicke Widyawati digantikan Simon Aloysius Mantiri. Simon sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina.

Soal Simon Aloysius, Erick menyebut sebagai pimpinan muda. Erick pun mendorong, adanya terobosan-terobosan lebih luas lagi.

"Tentu sekarang ada Pak Simon yang saya rasa ini pimpinan muda. Jadi mungkin juga kita bisa dorong terobosan-terobosan lebih luas lagi, lebih efektif lagi," ungkapnya.

Erick menitipkan sejumlah poin kepada Simon meski belum memaparkan secara rinci. Dia yakin, Simon akan bekerja lebih maksimal.

"Dan saya sudah bertemu Pak Simon waktu menjadi Komut. Ada beberapa poin yang saya titipkan. Dan insyaallah saya yakin beliau bisa bekerja lebih maksimal. Apalagi dengan terobosan-terobosan yang sudah didiskusikan langsung," katanya.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) akan meluncurkan SuperApp BYOND by BSI pada 9 November mendatang. BYOND by BSI dirancang sebagai aplikasi dengan fitur lengkap yang menghadirkan layanan finansial, sosial dan spiritual dalam satu platform yang user friendly.

Corporate Secretary BSI Wisnu Sunandar mengatakan kehadiran SuperApp BYOND by BSI dikemas dalam program campaign bertema 'Transformation Journey BSI: BYOND Boundaries'.

"Hal ini menegaskan bahwa komitmen berkelanjutan BSI untuk terus memperkuat transformasi digital guna meningkatkan layanan perbankan syariah. Selain itu, untuk mendukung upaya pemerintah dalam memacu peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah di Tanah Air," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024).

Menurut Wisnu, transformasi digital ini seiring dengan program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang menekankan visi digitalisasi sebagai pilar utama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan memperkuat ketahanan nasional.

Pemerintah berupaya mengakselerasi digitalisasi termasuk di industri syariah dengan tujuan mendorong ekonomi digital, serta menciptakan ekosistem yang inklusif dan kompetitif di tingkat nasional dan global.

Wisnu menjelaskan sejak berdiri pada 1 Februari 2021 lalu, BSI memperkuat penetrasi inklusi keuangan syariah melalui digitalisasi layanan perbankan yang efektif, efisien, dan dapat diadopsi oleh seluruh kalangan.

Dalam kesempatan yang sama, Senior Executive Vice President (SEVP) Digital Banking BSI Saut Parulian Saragih merinci kinerja BSI terus tumbuh berkelanjutan tak terlepas dari strategi transformasi, khususnya digitalisasi layanan perbankan syariah yang terus diperkuat.

BSI mencatat transaksi melalui e-channel mencapai 97,94 persen dari total transaksi, dengan jumlah mencapai 607 juta transaksi yang membukukan volume Rp709 triliun per September 2024.

Di sisi lain, aplikasi layanan perbankan BSI sebelumnya, yaitu BSI Mobile yang penggunanya sudah mencapai 7,57 juta tumbuh 28,34% pada kuartal III 2024. Aplikasi ini dilengkapi dengan layanan QRIS, fitur Islami seperti jadwal salat, ZISWAF, pembiayaan online, gadai dan cicil emas online, pembayaran e-commerce, hingga top up e-wallet.

"Oleh karenanya BSI merespon pertumbuhan transaksi digital yang signifikan tersebut dan menjawab kebutuhan nasabah BSI yang menginginkan kemudahan, kecepatan, keamanan dan kenyamanan layanan digital perbankan, dengan terus berinovasi menghadirkan SuperApp BYOND by BSI," katanya.

BYOND by BSI, Tampilan Keren dan Lebih User Friendly

Saut menjelaskan aplikasi SuperApp milik bank syariah dengan kode saham BRIS itu sejatinya telah dirilis ke publik pada 26 Oktober lalu. Jumlah downloader-nya hampir mencapai 100 ribu.

Aplikasi terbaru ini pun sudah mulai banyak digunakan oleh nasabah karena dirancang sebagai mobile banking komprehensif bertampilan modern, tingkat keamanan yang sangat baik, serta kecepatan transaksi yang lebih tinggi.

Menurutnya, SuperApp besutan bank syariah terbesar di Indonesia ini mengusung konsep yang sangat filosofis. Tak hanya sekadar bisnis, namun juga menjadi sahabat sosial dan spiritual nasabah.

"Kami selalu yakin bahwa bisnis itu harus dilakukan tidak hanya untuk meraih profit, tapi juga perlu dilandasi oleh keinginan luhur untuk berkontribusi kepada masyarakat sebagai bagian dari ibadah. Oleh karena itu, BYOND by BSI kami lahirkan dengan konsep Beyond Banking sesuai dengan value proposition BSI menjadi sahabat Finansial, Sosial, dan Spiritual yang terintegrasi bagi nasabah. Kami ingin buktikan bahwa ketiga aspek tersebut bisa kita maksimalkan sekaligus tanpa ada yang tertinggal," tuturnya.

Di sisi lain, Senior Vice President (SVP) Digital Banking Retail BSI Riko Wardhana mengatakan BYOND by BSI tetap mengusung salah satu fitur andalan yang ada di pendahulunya, yaitu 'Berbagi'. Dalam fitur berbagi ini terdapat kemudahan bagi nasabah untuk melakukan transaksi sosial dan donasi seperti Ziswaf, sumbangan duka, donasi kemanusiaan, dan kegiatan sosial lainnya.

Fitur ini tentunya esensial bagi masyarakat Indonesia yang terkenal sebagai sebagai bangsa yang paling dermawan di dunia. Selain itu, ke depan aplikasi BYOND by BSI, menurut Riko, dirancang untuk bisa menjadi pintu akses nasabah ke berbagai layanan halal lifestyle.

Nasabah nantinya dapat langsung melakukan transaksi terkait halal ecosystem seperti mendaftar paket haji dan umrah secara langsung serta memilih paket travel dan transaksi lainnya.

"Kami berharapBYOND byBSI bisa menjadi solusi bagi kebutuhan perbankan digital di tanah air. Tidak hanya bagi umatmuslim yang wajib patuh terhadap ketentuan syariah, tapi juga bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kami yakin bahwa konsep syariah adalah konsep yang bisa memberikan manfaat secara universal sehingga terbuka bagi seluruh kalangan. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh masyarakat untuk mencoba dan merasakan sendiri manfaatnya melaluiBYOND byBSI," tambahnya.

Grand Launching Hadirkan Artis Ternama & Promosi

Dalam kesempatan yang sama, SVP Marketing Communication BSI Kemas Erwan Husainy menjelaskan, Grand Launching BYOND by BSI di Parkir Timur Senayan pada 9 November 2024, bakal dimeriahkan dengan konser musik yang menampilkan sejumlah artis di antaranya Tulus, Rizky Febian, Ndx A.K.A. dan banyak pengisi acara lainnya.

Kemas juga menyampaikan bahwa tiket acara Grand Launching BYOND by BSI telah terjual habis dalam waktu kurang dari 24 jam setelah dibuka. Untuk mendapatkan tiket seharga Rp 1, para calon penonton diwajibkan mengunduh aplikasi BYOND by BSI terlebih dahulu dan melakukan registrasi.

Dalam peluncuran BYOND by BSI, akan hadir pula pop-up market dan kuliner Nusantara dari 56 UMKM binaan BSI yang dapat dinikmati pengunjung di sela menonton konser. Terdapat promo khusus saat acara Grand Launching BYOND by BSI yaitu flash sale USS tenant mulai dari Rp 50 ribu dan cashback 50% untuk jajanan di 56 UMKM BYOND by BSI.

"Kami ingin acara ini menjadi ajang yang memorable bagi nasabah dan masyarakat, dengan hiburan dari artis-artis ternama. Selain itu, akan ada pop-up market, dan kuliner Nusantara dari 56 UMKM binaan BSI," jelasnya.

BSI juga akan mengajak pengunjung berdonasi secara langsung dengan program Peduli Pendidikan Dhuafa kepada mereka yang membutuhkan melalui fitur dalam aplikasi BYOND by BSI. BSI juga menyediakan berbagai program promosi menarik antara lain cashback up to Rp 125 ribu untuk pembukaan rekening baru atau aktivasi di BYOND by BSI dan 1 kali transaksi financial.

Program lainnya yaitu cashback 50% untuk transaksi menggunakan QRIS BYOND by BSI di berbagai merchant antara lain Chatime,J.CO, Kopi Kenangan, HokBen, Mako, Sour Sally dan masih banyak merchant menarik lainnya.

Rangkaian acara lainnya untuk memeriahkan rilisnya BYOND by BSI yaitu Mini Booth Activation yang akan tersedia di berbagai mall di seluruh Jabodetabek dari 9 November 2024 hingga Desember 2024, Car Free Day pada 17 November 2024, dan Creative Creator Award kolaborasi BSI dengan Pinasthika Creativestival XX di Yogyakarta pada 20-21 November 2024.

"Sebagai bentuk penetrasi ke industri kreatif, sekaligus memperkenalkan BYOND by BSI ke para pelaku kreatif dan mahasiswa di Indonesia, BSI berkolaborasi dengan Pinasthika Creativestival XX. Dimana tahun ini, BSI bersama Pinasthika membuat penghargaan baru, khusus untuk para 'Creative Creator' yang memiliki jumlah followers min. 1000 di platform TikTok," ujar Kemas.

Selanjutnya, BSI akan menggelar Short Movie Gala Premiere pada 28 November 2024 dan Roadshow BYOND by BSI ke berbagai kota di Indonesia pada awal tahun depan.

"Dengan rangkaian acara di berbagai kota, kami berharap BYOND by BSI dapat menjadi aplikasi yang tidak hanya relevan secara fungsi, tetapi juga membangun kedekatan emosional dengan nasabah," ujarnya.

Tunggu apa lagi, segera download dan coba pengalaman unik berbank secara syariah yang tidak kalah dengan bank konvensional. Buka Apple App Store atau Google Play Store di HP dan ketikkan BYOND by BSI di kolom pencarian untuk download aplikasi ini.

Laba Tumbuh 33%, BSI Berhasil Cetak Kinerja Impresif

Laba Tumbuh 33%, BSI Berhasil Cetak Kinerja Impresif

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Lahadalia buka suara soal pergantian Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero). Sebagai informasi, Menteri BUMN Erick Thohir mengganti Nicke Widyawati dengan Simon Aloysius Mantiri sebagai Dirut.

Selain itu Mochamad Iriawan alias Iwan Bule diangkat menjadi Komisaris Utama baru.

Bahlil mengatakan Pertamina merupakan BUMN yang sudah sangat mapan, pergantian kepemimpinan itu cuma hal biasa. Pasti Presiden Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir sudah ada alasan tersendiri untuk melakukan rotasi kepemimpinan.

"Gini Pertamina itu kan BUMN yang sangat mapan, sistemnya sudah sangat jalan, pergantian kepemimpinan kan sudah biasa, dan lagi tergantung pak pimpinan, tergantung Pak Menteri BUMN dan Pak Presiden," ungkap Bahlil di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

"Biasanya itu kan ada di Menteri BUMN, pasti Menteri BUMN mempunyai penilaian-penilaian khusus untuk melakukan rotasi kepada siapa aja yang diganti termasuk Pertamina," sebutnya.

Pihaknya akan segera mengundang pimpinan baru Pertamina ke Kementerian ESDM untuk melakukan koordinasi awal.

"Habis ini undang mereka untuk rapat koordinasi. Oh minggu ini lah, orang baru dilantik dia pasti akan berkoordinasi," kata Bahlil.

Seperti diketahui, PT Pertamina (Persero) melakukan perubahan pucuk kepemimpinan. Nicke Widyawati digantikan Simon Aloysius Mantiri pada posisi Direktur Utama.

Hal ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Tepatnya tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperpanjang pajak korporasi atau tax holiday hingga 31 Desember 2025. Perpanjangan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PMK No. 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan perpanjangan tax holiday tersebut baru saja disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dia menilai tax holiday mempunyai peranan penting karena dapat mengerek investasi yang masuk.

"Karena memang tax holiday itu mempunyai peran yang sangat penting. Proporsinya sangat-sangat besar terhadap investasi yang masuk, itu kurang lebih di atas 25%. Yang kedua, memang menyangkut dengan adanya GMT ini, Global Minimum Tax, yang rate-nya itu adalah 15%, yang banyak sudah diberlakukan di banyak negara," kata Rosan usai rapat koordinasi Kemenko Perekonomian, Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Rosan menyebut lebih dari 100 negara yang menerapkan pajak minimum global sebesar 15%. Apabila Indonesia tidak memungut pajak minimum global 15% kepada perusahaan asing, dia menerangkan negara asal perusahaan tersebut yang akan memungutnya.

Dia pun telah mensosialisasikan terhadap calon investor asing terkait pajak minimum global tersebut. Meski begitu, dia bilang pemerintah juga menawarkan sejumlah insentif lain kepada perusahaan asing yang akan berinvestasi di Indonesia.

"Tapi tidak usah khawatir, karena kita bisa memberikan insentif dalam bentuk lain. Insentif dalam bentuk lain, yang kita sudah melakukan adjustment, sehingga kita berikan dalam bentuk lain, sehingga Tax Holiday 15% itu bisa dikompensasi dalam bentuk lain," terangnya.

Dia menekankan pajak minimum global hanya berlaku untuk perusahaan asing. Namun, perusahaan domestik bisa tetap mengajukan permohonan insentif tax holiday yang diperpanjang hingga tahun depan.

"Tetapi kepada yang perusahaan domestik, terima Tax Holiday, itu tidak usah khawatir. Karena yang menarik itu kan 15% adalah negara yang bersangkutan. Tapi kalau negara asalnya Indonesia, tentu kami bisa tetap memberlakukan Tax Holiday yang ada," terangnya.

Pemerintah tengah menggodok skema baru untuk penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM), listrik dan LPG. Hal tersebut dilakukan karena terindikasi penyaluran subsidi tidak tepat sasaran selama ini.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap angka kebocoran subsidi mencapai Rp 100 triliun. Artinya, sebesar nilai itulah subsidi yang tidak tepat kepada penerimanya.

"Tapi jujur saya katakan ya, kurang lebih sekitar 20-30% subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran, dan itu gede angkanya, kurang lebih Rp 100 triliun-lah," kata dia dalam konferensi pers usai rapat koordinasi terbatas dengan Kemenko Perekonomian di Hotel Four Seasons Jakarta, Minggu (3/11/2024) kemarin.

Skema baru yang tengah digodok ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Mantan Menteri Investasi dan Kepala BKPM itu juga telah ditunjuk sebagai ketua tim khusus pembahas subsidi.

Kabocoran penyaluran subsidi itu diketahui berdasarkan laporan dari PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), dan BPH Migas, baik itu subsidi BBM dan listrik. Tahun ini, Bahlil mengatakan anggaran subsidi dan kompensasi mencapai Rp 435 triliun. Tujuan subsidi sendiri untuk diberikan kepada warga negara yang berhak menerima

"Dari Rp 435 triliun itu untuk LPG Rp 83 triliun. Nah kami menengarai, dari berbagai laporan yang masuk, baik PLN maupun Pertamina, maupun BPH Migas, dari subsidi BBM dan listrik, itu melihat ada potensi yang tidak tepat sasaran," ungkapnya.

Bahlil menjelaskan ada sejumlah opsi untuk skema baru subsidi BBM hingga listrik. Salah satu opsi yang tengah digodok adalah penyaluran subsidi melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT).

"Besok kami sudah mulai rapat perdana, sebenarnya sudah rapat terus, untuk kita mencari formulasinya. Formulasinya mungkin ada beberapa, salah satu di antaranya adalah, apakah kemudian subsidi itu biar tepat sasaran, kemungkinan kita akan memberikan BLT kepada masyarakat, atau ada opsi lain, atau di-blending," ucapnya.

Pihaknya akan mengejar pembahasan skema subsidi baru itu karena telah mendapatkan deadline selama dua minggu dari Prabowo untuk melaporkan hasil pembahasannya.

"Ada bagian yang memang kita langsung ke rakyat, dan ada bagian yang masih subsidi seperti sekarang. Jadi kita lagi tunggu saja, 2 minggu dikasih waktu oleh Bapak Presiden, jadi 2 minggu ini akan kami selesaikan," ujar dia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan melanjutkan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) DTP untuk Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KLBB) serta perumahan pada 2025.

"Untuk dilanjutkan ke tahun depan dan ini akan segera dibahas juga dengan Kementerian Keuangan," kata dia dalam konferensi pers, di Hotel Four Seasons, Minggu (3/11/2024).

Tak hanya itu, pemerintah juga akan melanjutkan kebijakan terkait dengan regulasi kredit usaha rakyat (KUR) dan kredit alat mesin pertanian (alsintan) untuk petani. Insentif untuk kredit investasi juga akan dibahas untuk membantu industri padat karya.

"Dan juga sedang akan diusulkan, usulan baru untuk kredit investasi atau revitalisasi daripada industri berbasis padat karya," lanjutnya.

Alasan sejumlah insetif masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dilanjutkan pada era Presiden Prabowo Subianto, Airlangga mengatakan untuk mendukung daya beli masyarakat yang diakui telah mengalami penurunan.

"Pertama, pertimbangannya kita lihat, daya beli masyarakat yang masih relatif rendah, sehingga kita perlu memacu untuk pertumbuhan," jelas dia.

Menurut Airlangga insentif PPN DTP itu, adalah komponen yang sangat diperlukan oleh kelas menengah. Keperluan yang penting untuk kelas menengah menurutnya untuk pembelian rumah dan mobilitas.

"Oleh karena itu, kedua hal tersebut, kami akan usulkan untuk diperpanjang. Diperpanjangnya berapa lama? Itu masih akan diadakan pembahasan dengan Menteri Keuangan," jelas dia.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie mengapresiasi rencana Presiden Prabowo Subianto menyelamatkan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Menurutnya penyelamatan Sritex bisa menjadi pintu masuk untuk mengurai benang kusut industri manufaktur nasional, termasuk industri tekstil dan produk tekstil (TPT), agar persoalan serupa tidak terulang.

"Ini momentum untuk memperbaiki tata kelola industri dan perdagangan nasional. Tujuan besamya untuk melindungi dan menjaga stabilitas perekonomian nasional agar pertumbuhan ekonomi benar-benar untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia," kata Anindya Bakrie dalam keterangan resmi, dikutip, Minggu (3/11/2024).

Anindya percaya pemerintah akan mengambil langkah bijak berdasarkan undang-undang yang berlaku dan bukan intervensi langsung. Anindya sendiri telah melakukan kajian dan komunikasi secara intens dengan berbagai pihak terkait, termasuk Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API).

"Intervensi langsung bisa menimbulkan kegaduhan di dunia usaha dan menjadi moral hazard yang memicu reaksi negatif bagi pelaku industri yang lain," ujarnya.

Agar penyelamatan Sritex mendatangkan kemaslahatan bagi rakyat banyak, menurut Anindya, ada tiga prinsip yang mesti dipegang. Pertama, harus mengedepankan kepentingan rakyat dengan mengindahkan hukum yang berlaku.

Kedua, diperlukan pembenahan regulasi-regulasi yang menghambat industri TPT seiring dengan dinamika global sehingga sektor TPT tetap dapat memberikan dampak positif dalam perekonomian nasional.

Ketiga, stakeholders (pemangku kepentingan) di industri dan perdagangan TPT, baik Pemerintah, Pengusaha dan Pekerja, memiliki semangat kebersamaan dalam menggiatkan kembali industri tekstil dan garmen nasional ini.

"Tiga middle ground (jalan tengah) ini barus menjadi landasan semua pihak untuk mengambil solusi yang terbaik." tutur dia.

Anindya menjelaskan, Kadin Indonesia mendukung upaya pemerintah mencegah kolapsnya perusahaan-perusahaan besar. Sebab hal itu akan memicu hilangnya lapangan pekerjaan rakyat banyak.

"Kepentingan ekonomi nasional dan kesejahtaraan rakyat harus dilindungi. Kami juga menghimbau dunia usaha mengedepankan hal ini di atas urusan keuntungan bisnis," tegas dia.

Di sisi lain, kata Anindya, banjir produk asing baik ilegal maupun legal yang mematikan industri dalam negeri, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), harus dicegah.

"Perspektif nasionalisme adalah semangat yang terus digalakkan Presiden Prabowo," ujar dia.

Anindya menegaskan, peraturan yang tumpang tindih dan tidak adanya kepastian hukum harus segera diselesaikan, termasuk persoalan bea masuk (BM), pajak pertambahan nilai (PPN), perizinan impor bahan baku, perizinan berusaha dan lingkungan serta regulasi lainnya yang menghambat.

"Jika ini diselesaikan, produk nasional akan memiliki posisi yang baik, bahkan mampu bersaing di level global," ujar día.

Anindya mengungkapkan, Kadin Indonesia akan memberikan masukan kepada pemerintah dua langkah prioritas untuk menyelamatkan industri TPT nasional. Pertama, Kadin akan mengkonsolidasi masukan dari semua pemangku kepentingan TPT dan mengadvokasi masukan dan solusi tersebut kepada pemerintah untuk mengawal pemulihan dan pertumbuhan industri TPT nasional

"Kedua, Kadin mengawal industri TPT untuk menjaga tetap tersedianya lapangan pekerjaan sehingga stabilitas perekonomian nasional tetap terjaga," jelas dia.

Lebih lanjut Anindya juga akan turun tangan untuk melakukan empat hal. Pertama, melakukan pendampingan, baik di bidang regulasi, bidang perdagangan, bidang keuangan, maupun bidang lainnya yang diperlukan untuk para pelaku industri tekstil agar memiliki daya saing di level global dan terus bertumbuh.

Kedua, Kadin akan mendorong konektivitas dan likuiditas industri TPT dengan perbankan. Ini penting agar para pelaku industri, baik kecil maupun besar, dapat mengakses permodalan, baik dalam restrukturisasi, refinancing, dan penambahan permodalan baik investasi maupun modal kerja.

Ketiga, Kadin akan mengawal advokasi komunikasi dengan pemerintah dan otoritas terkait agar industri TPT nasional kembali bangkit dan menjadi pemain global.

Keempat, Kadin mendukung industri TPT untuk naik kelas dengan meningkatkan inovasi dan teknologi guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk tekstil dalam negeri," tutur Anindya.

Anindya menambahkan, selain industri TPT, Kadin memastikan akan mengawal penyelamatan industri dalam negeri yang rentan untuk industri lain. "Terakhir, Kadin Indonesia akan melakukan kajian strategis dan advokasi untuk memastikan langkah yang diambil tepat dan terukur," ujar dia.

Mengurai Benang Kusut

Anindya mengemukakan, banyak pihak terkait yang perlu disinergikan dalam penyelamatan industri tekstil nasional. Masing-masing pihak memiliki peran dan fungsi masing-masing yang spesifik dan strategis,

Dia menjelaskan, Kemenko Perekonomian berperan dalam fungsi koordinatif lintas kementerian ekonomi, Kementerian Perdagangan dalam hal regulasi perdagangan produk impor maupun percepatan perjanjian dagang internasional. Kementerian Perindustrian dalam hal regulasi perindustrian, izin industri asing di dalam negeri dan peraturan teknis.

Sedangkan Kementerian Keuangan (terutama Ditjen Bea dan Cukai) berperan dalam penerapan BM dan PPN untuk perlindungan produk dalam negeri di pasar lokal. Selanjutnya Kementerian Tenaga Kerja berperan dalam hubungan industrial antara pekerja dan pelaku usaha.

"Ada pula Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Standardisasi Nasional (BSN), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dan lembaga lainnya yang berperan dalam sertifikasi produk. Lalu ada asosiasi sektor industri yang berperan dalam menjembatani pemerintah dan pelaku industri," ucap Anindya.

Anindya mengatakan, Kadin Indonesia bisa berperan menjalin komunikasi dan duduk bersama untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada. Sejumlah isu turunan yang harus diantisipasi terkait. penataan karut-marut industri manufaktur dalam negeri di antaranya isu perpajakan, termasuk BM. PPN. pajak ekspor (PE), ketenagakerjaan dan lainnya.

Lainnya adalah isu keberpihakan kepada UMKM lokal, termasuk soal permodalan dan regulasi, isu digitalisasi, termasuk e-commerce dan gempuran produk asing yang merusak rantai pasok. "Selanjutnya isu over produksi dan barang impor China yang dilematis dengan positioning hubungan luar negeri Indonesia- China," tutur Anindya.

Di sisi lain, kata Anindya, ada isu hukum terkait aktivitas dagang dan industri yang mungkin menimbulkan kerugian negara, isu lingkungan yang mungkin timbul akibat aktivitas industri, isu sosial kemasyarakatan, termasuk gaya hidup yang mengedepankan brand luar negeri, budaya jastip (jasa titipan), dan lainnya.

"Posisi Kadin adalah menjadi mitra pemerintah untuk menghadapi tantangan yang ada, sekaligus mitra dunia usaha untuk mendapatkan kepastian investasi dan bisnis yang lebih sehat. Tujuan tertingginya adalah ikut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional, memastikan rakyat Indonesia lebih makmur dan sejahtera," tegas Anindya Bakrie.

Pedagang pasar menolak keras aturan rokok kemasan tanpa merek atau polos yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek. Aturan itu sebagai pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK).

Sekretaris Jenderal APPSI, Mujiburrohman, mengatakan rencana aturan tersebut dapat menyuburkan peredaran rokok murah ilegal di tengah masyarakat. Hal ini dikhawatirkan dapat menurunkan jumlah penjualan rokok legal para pedagang pasar.

"Secara umum, rokok itu ada peralihan ke rokok murah yang kita tahu sendiri tidak ada cukainya dan lain sebagainya (rokok ilegal). Nah itu kita khawatir juga akan ancaman itu dan lain sebagainya," kata Mujiburrohman kepada detikcom, ditulis kembali (3/11/2024).

Selama ini menurutnya para pedagang sudah mengalami penurunan omzet yang diperkirakan salah satunya terjadi karena ada peralihan pembelian rokok konvensional ke rokok ilegal.

"Jadi pendapatan mereka (pedagang pasar) memang merosot, nah apakah karena orang yang mengkonsumsi atau ada peralihan (ke rokok ilegal) itu," tambahnya.

Namun Mujiburrohman sendiri tidak tahu persis berapa penurunan omzet yang dialami para pedagang karena sangat bervariasi dan pihaknya tidak memiliki kemampuan untuk mensurvei itu.

"Jadi memang pedagang punya kekhawatiran akan mempengaruhi (omzet penjualan). Cuman kan ini belum terjadi gitu loh, jadi ya mereka sebatas masih 'waduh-waduh gimana' aja. Kalau apakah itu berpengaruh nggak ya nanti, karena pedagang itu tidak punya analisa dari sisi itu kan. Kalau misalnya peneliti atau pengamat itu kan kemudian dia survei pasar dan lain sebagainya ada parameter kalau pedagang kan nggak punya kemampuan itu," terangnya.

Karena kekhawatiran penurunan omzet inilah para pedagang pasar, khususnya mereka yang turut berjualan rokok, menolak keberadaan aturan terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek tadi.

"Ya keberatan (akan aturan tersebut). Karena khawatir itu, tapi sekali lagi bahwa itu juga pedagang yang jual rokok. Karena kalau di pasar itu kan sekian persen kan jual rokok," katanya.

Tol Serpong-Cinere macet pada Sabtu (2/11) sore karena longsor yang menyebabkan tembok penyangga sisi tol hampir ambruk. Longsoran terjadi akibat hujan deras.

Berdasarkan keterangan yang diterima detikcom dari Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Rachman Arief, terjadi longsoran di DPT KM 35+200 Jalur A Tol Serpong-Cinere sekitar pukul 14.15.

"Pukul 13.00 WIB hujan turun cukup deras di sekitar Tangerang Selatan pada Jalan Tol Serpong-Cinere," bunyi keterangan tersebut.

Kemudian pada pukul 14.15 WIB, terjadi longsor pada dinding penahan tanah (DPT) Soldier Pile Jalan Tol Serpong-Cinere sepanjang 25 meter. Puing longsoran menutup lajur bahu dalam, Lajur 1 dan Lajur 2.

Atas kondisi ini, sekitar pukul 14.30 dilakukan penanganan. Pertama, dilakukan pengamanan lajur oleh PT Jasamarga Tollroad Operator (JMTO) dengan menutup Bahu Luar dan Lajur 1 dan Lajur 2. Dilanjutkan dengan pembersihan puing longsoran di lokasi.

Selanjutnya, dilakukan penutupan bahu luar dan L1 sementara untuk pengalihan aliran air agar tidak memasuki bidang longsor. Kemudian pada pukul 15.00 WIB dilakukan penutupan secara visual dengan terpal. Pembersihan puing juga masih dilakukan di pukul 16.30 WIB.

Dalam keterangan tersebut juga dijelaskan, dugaan penyebab kejadian ini ialah intensitas hujan yang tinggi menyebabkan rembesan air pada saluran samping di belakang Dinding Penahan Tanah (DPT). Kondisi ini akhirnya menyebabkan tanah jenuh air sehingga mendorong ke arah DPT yang menyebabkan longsor.

Untuk upaya penanganan sementara, telah dilakukan rekayasa lalu lintas pada Tol Serpong Cinere dari KM 35+000 sepanjang 200 meter dengan rubbercone dan pagar seng proyek. Lalu, dilakukan penutupan area longsoran dengan terpal untuk mencegah air meresap ke tanah.

Selanjutnya, dilakukan pembersihan area lajur 2 yang terdampak dengan menggunakan truk tangki air agar dapat dilalui. Operator juga melakukan persiapan penanganan sementara dengan cerucuk bambu paralel persiapan penanganan permanen. Sedangkan untuk rencana penanganan permanen ialah akan dilakukan perkuatan dan/atau pembangunan DPT dengan menggunakan beton.

Sebagai informasi, Tol Serpong-Cinere merupakan bagian dari Jaringan Jakarta Outer Ring Road (JORR). Tol ini dikelola oleh PT Cinere Serpong Jaya (CSJ), anak usaha PT Jasa Marga (Persero) Tbk, yang mengoperasikan Tol Serpong-Cinere, dan PT Trans Lingkar Kita Jaya (TLKJ) yang mengoperasikan Jalan Tol Cinere-Jagorawi.

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyampaikan sejumlah dampak buruk imbas beberapa Pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) terhadap perekonomian negara jika benar diterapkan.

Sejumlah pasal 'bermasalah' yang dimaksud ini mencakup aturan kemasan rokok polos tanpa merek, jarak larangan penjualan, dan pembatasan iklan.

Kepala Center of Industry, Trade and Investment INDEF, Andry Satrio Nugroho, mengatakan sejumlah dampak yang dimaksud mulai dari hilangnya potensi ekonomi Rp 308 triliun dan penerimaan pajak Rp 160,6 triliun.

Di luar itu, sejumlah pasal bermasalah ini juga diproyeksikan dapat menggerus pasar tenaga kerja RI atau berpotensi terjadinya PHK massal. Secara keseluruhan 2.293.957 orang atau 1,6% dari total penduduk bekerja diperkirakan akan terdampak PP dan RPMK tersebut.

Secara khusus, untuk aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dapat berimbas terhadap 1.221.424 pekerja. Sebab dengan berlakunya aturan kemasan rokok tanpa merek ini dapat meningkatkan peredaran rokok ilegal dalam negeri yang secara langsung membatasi pertumbuhan produsen rokok legal.

"Kemasan polos mendorong downtrading hingga switching ke rokok illegal lebih cepat, berdampak pada permintaan produk legal sebesar 42,09%," terangnya kepada detikcom, seperti ditulisSabtu (2/11/2024).

Kemudian untuk aturan terkait larangan berjualan 200 m dari satuan pendidikan formal berdampak pada 33,08% dari total ritel. Sehingga aturan ini akan berdampak terhadap 734.799 pekerja.

Sedangkan untuk aturan Pembatasan iklan rokok dapat menurunkan permintaan jasa periklanan hingga 15%. Sehingga kehadiran aturan ini dapat mempengaruhi 337.735 pekerja.

"Jika tiga skenario (kemasan rokok polos, pembatasan penjualan, dan larangan iklan) dijalankan maka akan ada potensi 2,3 juta orang yang pekerjaannya terdampak atau 1,6% dari total penduduk bekerja," ungkapnya.