Bisnis.com, JAKARTA - Perjalanan menuju ke barat Pulau Sumatra selalu menjadi pengalaman yang melelahkan sebelum adanya bentangan Jalan Tol Trans Sumatra.

Masyarakat Sumatra Barat yang merantau ke Ibu Kota tidak ada pilihan lain jika hendak kembali ke kampung halaman. Lantunan lagu 'Kampuang Nan Jauh di Mato' terasa relevan dengan kondisi para perantau itu.

Pasalnya, kembali ke kampung halaman menggunakan moda transportasi udara menjadi barang mewah. Harga tiket pesawat terbang terpaut sangat jauh jika dibandingkan dengan transporatasi darat.

Belum lagi masih harus merogoh kocek untuk membeli tiket travel bagi para pemudik yang hendak kembali ke Bukittinggi.

Untuk itu, transportasi darat masih menjadi primadona bagi sejumlah pemudik. Selain harganya yang murah, para pemudik cenderung menyukai sensasi selama perjalanannya.

Namun, ada waktu selama 3 hari yang harus dikorbankan jika memilih bepergian dengan transportasi darat.

Hal itu juga yang diamini oleh Robby, seorang pengemudi bus yang telah malang melintang di jalur Trans Sumatra selama 1 dekade terakhir. Dia paham betul bagaimana kondisi perjalanan di Sumatra sebelum dan sesudah adanya jalan tol.

Menurutnya, kehadiran jalan tol di Pulau Andalas sangat berdampak terhadap waktu tempuh perjalan darat. Sebelumnya, jika perjalan dari Jakarta dimulai sejak pagi hari maka dibutuhkan waktu 3 hari 2 malam untuk mencapai Sumatra Barat.

Dia menuturkan, kendati jalan tol yang terbangun baru dari Bakauheni sampai dengan Palembang, dengan waktu berangkat yang sama maka hanya membutuhkan waktu sekitar 20 jam hingga 24 jam saja.

"Dampaknya [setelah ada jalan tol] ya makin banyak bus berangkat. Ongkos penumpang pun lebih murah dari pesawat," ujarnya kepada Bisnis, Rabu (18/9/2024).

Kehadiran Jalan Tol Trans Sumatra, kata Robby, telah memberikan dampak berganda yang tidak hanya memangkas waktu perjalan. Dari situ, telah memberikan dampak ekonomi lanjutan lainnya.

Saat ini, para pengusaha tengah berlomba-lomba untuk membuat perusahaan bus untuk mengambil potensi dari tingginya minat penumpang ke Pulau Sumatra. Dari situ, penumpang menjadi memiliki banyak pilihan merek bus dan harga yang semakin kompetitif.

"Terbantu lah buat kalangan menengah ke bawah," ungkapnya.

Berkah dari bentangan jalan tol tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di Pulau Sumatra. Pembangunan infrastruktur yang genjar dilakukan pemerintah turut membawa dampak positif bagi masyarakat di Pulau Jawa.

Ahmad misalnya, bisnisnya sangat terbantu dengan kehadiran Jalan Tol Trans Jawa yang sudah terbangun hampir di seluruh Pulau Jawa.

Sebagai pengusaha logistik, kehadiran Jalan Tol Trans Jawa telah terbukti dapat memangkas biaya operasional dan juga waktu tempuh perjalanan secara signifikan.

Pasalnya, sebelum dioperasikannya Jalan Tol Trans Jawa, Jalur Pantura menjadi nadi bagi operasional bisnis logistik. Banyaknya titik-titik kemacetan di jalur pantura membuat ongkos operasional membengkak.

Belum lagi dengan estimasi waktu sampai dari armada-armada yang membawa paket kiriman para pelanggan yang tidak dapat diprediksi.

"Jalan Tol Trans Jawa yang dibangun Jokowi sangat berdampak positif, terutama terhadap aktivitas logisitik. Waktu tempuh dan biaya operasional sangat jauh berkurang," jelasnya.

Tidak hanya itu, kehadiran Tol Trans Jawa membuat bisnis pengiriman menjadi lebih menjanjikan. Pasalnya, kebutuhan untuk mengirimkan barang di Pulau Jawa menjadi lebih meningkat seiring dengan kemudahan yang telah hadir.

"Tol Trans Jawa sangat membawa pengaruh positif," ungkapnya.

Pembangunan Agresif Jalan Tol

Sejak dilantik pada 20 Oktober 2014, Presiden Joko Widodo (Jokowi), mimpi besar memangkas jarak mulai direalisasikan.

Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada 2013, Indonesia hanya memiliki jalan tol sepanjang 784.06 kilometer (KM).

Pertumbuhan jalan tol tidak terlalu signifikan pada era pemerintahan sebelumnya.

Jokowi pun akhirnya menugaskan PT Hutama Karya (Persero) untuk membangun 1.064 km Jalan Tol Trans Sumatra hingga 2024. Nantinya, Jalan Tol Trans Sumatra akan menyambungkan ujung Aceh hingga Lampung.

Pada 2015, Jokowi menandai langsung pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra pertamanya dengan peletakan batu pertama pada proyek Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar.

"Pada 2014 kita dorong betul [pembangunan] jalan tol agar semuanya tersambungkan baik Trans Jawa, Trans Sumatera, dan beberapa di Kalimantan dan Sulawesi," ujar Jokowi.

Rencana itu benar-benar direalisasikan. Jor-joran anggaran infrastruktur yang digelontorkan Presiden Jokowi telah membuahkan bentangan jalan tol sepanjang 2.816,7 km per akhir 2013.

Kementerian PUPR mencatat infrastruktur jalan tol yang terbangun telah mencakup 73 ruas jalan tol beroperasi yang tersebar di Pulau Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali.

Secara rinci, untuk di Pulau Sumatra telah beroperasi jalan tol sepanjang 707,58 km dalam 10 tahun terakhir.

Sementara itu, jalan tol di Pulau Jawa terbagi dengan ruas Jabodetabek sepanjang 425,4 km dan Tol Trans Jawa sepanjang 980,89 km.

Pembangunan jalan tol tidak hanya terpusat di Pulau Jawa dan Sumatra. Konektivitas jalan tol juga terbangun di Pulau Kalimantan dengan jumlah panjang yang beroperasi yakni 97,27 km.

Begitu juga dengan di Pulau Sulawesi dengan jumlah panjang jalan tol yang beroperasi telah mencapai 61,46 km, sedangkan di Pulau Bali telah terbangun sepanjang 10 km.

Di sisi lain, Kementerian PUPR juga mencatat masih ada sebanyak 27 ruas jalan tol yang masih dalam tahap konstruksi dengan total panjang 1.742,55 km.

Pembangunan tersebut tersebar di Trans Sumatra sepanjang 925,55 km, Trans Jawa 185,65 km, Jabodetabek 202,18 km.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) senantiasa berkomitmen mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan.

Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama periode 2014-2024, Kementerian PUPR berhasil menyelesaikan sejumlah infrastruktur guna meningkatkan daya saing dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan terdapat dua peran utama infrastruktur, pertama infrastruktur sebagai sarana produksi dan penunjang pertumbuhan ekonomi, seperti jalan, jalan tol, energi, dan bendungan.

Kedua, infrastruktur sebagai pemenuhan layanan dasar, seperti penyediaan air minum, jalan dan jembatan, perumahan, sanitasi, dan irigasi.

"Infrastruktur dasar sendiri merupakan modal penting untuk mendukung infrastruktur perekonomian," kata Menteri Basuki.

Di bidang konektivitas, Kementerian PUPR bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) telah menyelesaikan 2.432 km pembangunan jalan tol.

“Kehadiran jalan tol yang terhubung dengan kawasan-kawasan produktif seperti kawasan industri, pariwisata, bandara, dan pelabuhan akan dapat mengurangi biaya logistik dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri,” imbuh Menteri Basuki.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyambut positif kinerja neraca perdagangan Indonesia yang mencetak surplus hingga 53 bulan berturut-turut.

Hal itu disampaikan 'tangan kanan' Menkeu Sri Mulyani Indrawati itu usai dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan untuk kembali menerima penugasan sebagai wamenkeu, Selasa (15/10/2024).

Suahasil menyatakan pemerintah berharap tren surplus bisa berlanjut karena dampaknya baik terhadap neraca pembayaran atau balance of payment Indonesia.

"Jadi harus kita pertahankan, ekspor dan kita lihat impor yang kita perlukan untuk kegiatan produksi itu warranted. Tapi untuk surplus kita harapkan makin lama," ujarnya, Selasa (15/10/2024).

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Indonesia masih mempertahankan tren surplus hingga 53 bulan berturut-turut. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa surplus neraca dagang September 2024 senilai US$3,26 miliar.

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa dengan realisasi itu, neraca dagang Indonesia terus mempertahankan tren surplus sejak Mei 2020. Ekspor per September 2024 tercatat senilai US$22,08 miliar, dengan nilai impor yang lebih kecil sehingga surplus terjaga.

"Total nilai impor mencapai US$18,82 miliar atau turun 8,91% dari bulan Agustus 2024," ujar Amalia dalam konferensi pers pada Selasa (15/10/2024).

Surplus neraca dagang Indonesia per September 2024 itu tercatat naik US$0,48 miliar secara bulanan. Surplus itu lebih tinggi dari Agustus 2024 senilai US$2,89 miliar, tetapi lebih kecil dari posisi September 2023 senilai US$3,41 miliar.

"Pada September 2024 neraca perdagangan barang mencatatkan surplus sebesar US$3,26 miliar atau naik sebesar US$0,48 miliar secara bulanan," ujar Amalia.

Komoditas yang memberikan sumbangsih surplus utama adalah bahan bakar mineral (HS 27), lemak dan minyak hewan nabati (HS 15), serta besi dan baja (HS 72).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengungkapkan bahwa investor asing lebih memilih menanamkan modalnya di Malaysia daripada Indonesia karena kurangnya industri hijau di Tanah Air.

Rosan menjelaskan, industri-industri di Indonesia masih ditenagai oleh energi kotor. Padahal, menurutnya, banyak investor asing hanya ingin menanamkan modal ke industri-industri hijau.

"Banyak investasi yang mau ke Indonesia, contohnya data center. Tapi mereka setelah melihat, mereka beralih ke negara lain misalnya Malaysia karena mereka ingin penyediaan dari tenaganya adalah energi hijau," ujar Rosan di Kantor Kementerian Investasi, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2024).

Oleh sebab itu, Rosan yang pernah memiliki posisi tinggi di sejumlah perusahaan batu bara seperti PT Berau Coal Energy dan PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) itu, mengaku akan terus mendorong agar pemerintah fokus membangun industri-industri hijau. Jika tidak maka ke depan investor asing akan semakin sulit berinvestasi ke Indonesia.

Apalagi, menurut mantan bos Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia itu, target investasi pada tahun depan tidak sedikit yaitu dalam rentang Rp1.868,2 triliun sampai dengan Rp1.905,6 triliun.

"Kita harus lebih mengakselerasi penyediaan energi hijau. Itu kalau kita ingin terus maju dan berkembang, dan juga menarik investasi, itu menjadi hal yang perlu dilakukan," jelas Rosan.

Ketika berbicara dengan calon investor asing, Rosan mengaku bahwa mereka meminta pemerintah menciptakan ekosistem usaha yang nyaman di Indonesia seperti penyediaan energi bersih untuk tenagai pabrik-pabrik atau manufaktur.

"Beberapa perusahaan juga yang ingin berinvestasi di EV Car contohnya, electric manufacturing di mobil. Ya mereka ingin membuat electric car dari clean energy, dari renewable energy [energi bersih, energi terbarukan]," ungkapnya.

Lebih lanjut, Rosan mengingatkan bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto sudah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Menurutnya, target tersebut bisa tercapai apabila kontribusi investasi kepada pertumbuhan ekonomi bisa ditingkatkan.

Selama ini, lanjutnya, konsumsi rumah tangga masih menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi 53%—54%. Sementara itu, investasi masih berkontribusi sekitar 25%—26%.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menanggapi soal kemungkinan kursi menteri perumahan bakal diduduki oleh politikus. Di mana, saat ini Fahri Hamzah dikabarkan menjadi kandidat kuat yang bakal memimpin Kementerian Perumahan era Prabowo Subianto.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan, Iwan Suprijanto menuturkan pada dasarnya pemecahan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Perumahan Rakyat (Pera) dilakukan dalam rangka menyukseskan program 3 juta rumah.

Dengan demikian, tambah Iwan, sosok menterinya disebut perlu mampu menerjemahkan arahan program tersebut dengan baik.

“Yang pertama [bila Menteri perumahan datang dari sosok politikus] adalah Menteri ini perlu memiliki kemampuan untuk menerjemahkan harapan serta janji Presiden terpilih, itu paling penting,” kata Iwan saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Selasa (15/10/2024).

Atas dasar hal itu, Iwan berharap politikus yang bakal dipilih pemerintahan ke depan untuk menahkodai Kementerian Perumahan merupakan sosok profesional dan ahli di bidangnya.

Hal itu perlu menjadi perhatian pemerintah, pasalnya program 3 juta rumah bukan perkara mudah untuk dicapai.

“Kita berharap politikus yang dipilih itu memang profesional dan ahli di bidangnya. Karena kalau tidak ahli ya misal supir tidak lihai mengemudi kan masalah bagi penumpangnya. Kedua, kalau supir tidak hafal jalan ya bisa membuat kita semua tersesat. Karena penumpangnya siapa? Bukan kami ASN [Kementerian PUPR] kita kan cuma kenek saja, ya rakyat Indonesia yang dirugikan,” tegasnya.

Sebelumnya, nama Fahri Hamzah masuk bursa Menteri Perumahan usai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Terpilih, Hashim S. Djojohadikusumo memberikan kode bahwa Fahri Hamzah akan memikul beban berat untuk mewujudkan program 3 juta rumah ke depan.

“Saya mau luruskan, bukan 3 juta [rumah]. Kita mau bikin 3 juta setiap tahun, jadi 15 juta [15 juta rumah selama lima tahun]. Tugasnya Pak Fahri dan rekannya nanti berat,” katanya.

Sementara itu, pada hari ini, Selasa (15/10/2024), sosok Fahri Hamzah juga kedapatan turut menyambangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di daerah Kertanegara, Jakarta Selatan.

Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu menghadap Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan pada sore hari ini, Selasa (15/10/2024).

Usai bertemu Prabowo, dirinya kompak keluar dari Kertanegara bersama dengan dua wakil Menteri keuangan Sri Mulyani, yakni Suahasil Nazara dan Thomas Djiwandono.

Anggito menyampaikan bahwa dirinya bersama dua petahana wamenkeu akan membantu tugas dari Bendahara Negara tersebut.

“Jadi kami 3in1, bertugas membantu kelancaran tugas Menkeu, salah satunya optimalisasi penerimaan negara,” ujarnya kepada media massa.

Dirinya menekankan Prabowo menugaskan ketiganya untuk mengerek penerimaan negara dalam waktu segera.

Prabowo juga menyinggung bahwa tax to gdp ratio Indonesia harus mengejar negara Asean lainnya, seperti Kamboja yang berada di level 18%.

“Kita diminta untuk melakukan segala upaya strategi dan tata cara maupun kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut,” jelasnya.

Ekonom lulusan Universitas Gajah Mada (UGM) tersebut juga menyebutkan tidak ada pembahasan terkait tarif pajak yang sebelumnya direncanakan naik menjadi 12% pada tahun depan.

Sebelumnya, nama Anggito telah masuk dalam bursa calon Kepala Badan Penerimaan Negara atau Menteri Badan Penerimaan Negara bersama tiga nama lainnya, antara lain mantan Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Permana Agung, Anggota DPR RI Muhamad Misbakhun, serta mantan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.

Berdasarkan informasi yang Bisnis himpun di internal pemerintahan, nama-nama yang mengikuti uji kelayakan Menteri Penerimaan Negara pimpinan lembaga baru tersebut.

Bahkan, dia secara spesifik menyebut presentasi dilakukan langsung di hadapan Dewan Penasihat Presiden Terpilih Prabowo Burhanudin Abdullah, dan Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo.

“[Mereka] Presentasi di hadapan Pak Hashim dan Pak Burhanudin Abdullah,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali memanggil sejumlah tokoh kandidat menteri dan wakil menteri ke Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2024). Salah satunya adalah Immanuel Ebenezer atau kerap disapa Noel Ebenezer.

Usai menemui Prabowo, Ketua Umum Kelompok Relawan Prabowo itu mengungkap bahwa dirinya mendapat tugas sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) di Kabinet Prabowo-Gibran.

“Yang jelas, ada penugasan-penugasan khusus terkait ketenagakerjaan. Berarti lu sudah tahu, tuh clue-nya, kan," ujar Noel di kediaman Prabowo, Selasa (15/10/2024).

Lantas siapa itu Noel Ebenezer? Noel merupakan politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Jauh sebelum menjadi Ketua Umum Kelompok Relawan Prabowo, Noel diketahui menjadi tim pendukung Jokowi dan Ma’ruf Amin pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Kala itu, dia menjabat sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Mania (Joman), organisasi yang dia bentuk untuk mendukung Jokowi.

Pada Juni 2021, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melantik Noel sebagai komisaris utama PT Mega Eltra, anak usaha PT Pupuk Indonesia (Persero). Baru setahun lebih menjabat, Erick Thohir kemudian mencopot Noel dari posisinya pada Maret 2022.

Ada dugaan pencopotan jabatannya berkaitan dengan dirinya yang menjadi saksi dalam persidangan eks Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman.

Dalam sidang tersebut, Noel menyebut bahwa Munarman bukan teroris. Pernyataannya pun sontak mendapat tanggapan dari berbagai pihak yang menganggapnya kontroversial.

Pada Pilpres 2024, pria kelahiran 22 Juli 1975 itu diketahui menyatakan dukungannya kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk maju dalam Pilpres 2024 dengan mendirikan kelompok relawan Ganjar Pranowo Mania.

Tak berselang lama, Noel kemudian membubarkan Ganjar Pranowo Mania dan berganti haluan. Tepatnya pada Februari 2023, dia menyatakan dukungannya terhadap Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, yang juga merupakan Ketua Umum Partai Gerindra untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengusaha Todotua Pasaribu masuk dalam daftar kandidat wakil menteri atau kepala badan di kabinet baru pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Todotua menjadi salah satu tokoh yang hadir menyambangi kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara IV, Jakarta pada Selasa (15/10/2024). Prabowo diketahui mengundang para calon wakil menteri dan kepala lembaga yang akan menjabat di pemerintahannya pada hari ini.

Todotua mengaku diminta Prabowo untuk membantu menciptakan iklim investasi yang baik, terutama dalam pengembangan investasi dan hilirisasi.

Sosok Todotua masuk dalam lingkaran dekat Prabowo. Dalam Pemilihan Presiden (Pilpre) 2024, ia menjabat sebagai wakil sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

Todotua adalah seorang pengusaha. Dia banyak malang melintang di industri pertambangan hingga ketenagalistrikan. Berdasarkan LinkedIn-nya, Todotua merupakan CEO Bomba Group, perusahaan holding investasi yang bergerak di sektor perkebunan, pertambangan, properti, energi serta kontraktor dan logistik.

Dia juga menjabat sebagai direktur di PT Thopas Artha Nauli, perusahaan yang melayani pemeliharaan dan pembangunan pabrik baru pada industri seperti pembangkit listrik, pabrik semen, pabrik pupuk, pabrik petrokimia, minyak dan gas, sektor pertambangan, dan lain-lain.

Dalam perjalanan karirnya, lulusan Sarjana Teknik Universitas Trisakti itu pernah menjabat sebagai direktur di PT Chatura Indonesia pada Agustus 2012-September 2023. Sebelumnya, ia sempat bekerja di PT Jagad Energy sebagai operations manager pada Agustus 2005-Agustus 2009.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Diana Kusumastuti turut hadir di kediaman Presiden terpilih, Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2024).

Dalam keterangannya usai melakukan pertemuan dengan Prabowo, Diana mengaku diminta untuk turut serta membantu pemerintahan ke depan untuk menjabat sebagai pembantu presiden di bidang infrastruktur.

Untuk diketahui, Diana sendiri telah menjabat sebagai Dirjen Cipta Karya di Kementerian PUPR terhitung sejak Desember 2020.

Profil Diana Kusumastuti

Diana lahir di Surakarta pada 1967. Selain menjabat sebagai Dirjen Cipta Karya, Diana juga menduduki jabatan sebagai Komisaris PT Brantas Abipraya (Persero).

Dirinya resmi menjabat sebagai komisaris Brantas Abipraya pada 31 Januari 2023 berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-19/MBU/01/2023.

Dari sisi latar belakang Pendidikan, Diana memang telah linear kerap mengenyam program Teknik. Di mana, dirinya merupakan Sarjana Arsitektur dari Universitas Diponegoro Semarang pada 1991.

Kemudian, Dian mendapat gelar Magister Teknik Studi Pembangunan dari Institut Teknologi Bandung di tahun 2004.

Diana yang merupakan Dirjen Cipta Karya di Kementerian PUPR memang aktif mengembangkan sejumlah Kawasan pembangunan. Salah satunya megaproyek pembangunan Kawasan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Sepanjang 2023 saja, Ditjen Cipta Karya menggelontorkan anggaran Rp10,38 triliun untuk IKN. Mulai dari untuk pengadaan pada bidang air minum IPA, hingga jaringan perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sepaku, serta Sanitasi berupa IPAL dan TPST.

Kemudian, pada kegiatan pengembangan kawasan permukiman, Kementerian PUPR akan melakukan pembangunan IKN Nusantara, khususnya di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan dan penataan Sumbu Kebangsaan.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkapkan, sejauh ini belum ada pelaku usaha yang mengajukan eksportir terdaftar (ET) sebagai salah satu syarat untuk mengekspor pasir hasil sedimentasi laut.

ET merupakan salah satu jenis perizinan berusaha di bidang ekspor yang dikeluarkan oleh Kemendag.

“Sekarang belum, yang ngajuin juga belum ada,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Isy Karim, saat ditemui di Kantor Pusat Kemendag, Selasa (15/10/2024).

Untuk melakukan kegiatan ekspor pasir laut, Isy menuturkan bahwa ada sejumlah prosedur yang harus dilalui para eksportir. Pertama, eksportir harus mengajukan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) untuk mendapat izin usaha pertambangan atau IUP.

Setelah mendapat IUP, eksportir harus memenuhi kebutuhan pasir laut dalam negeri. Usai melaksanakan kewajibannya, pelaku usaha dapat ET dan akan mendapat persetujuan ekspor (PE) jika disetujui.

Selanjutnya, pasir yang telah ditambang akan diambil sampelnya guna memastikan bahwa mineral ikutannya tidak melampaui ambang batas yang ditetapkan pemerintah.

“Setelah itu dilihat lagi pasir yang diambil itu diambil sampel dikirim ke lab, memastikan bahwa mineral ikutannya tidak melampaui ambang batas yang ditetapkan,” tuturnya.

Merujuk Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.47/2024 tentang Spesifikasi Pasir Hasil Sedimentasi di Laut untuk Ekspor, pemerintah menetapkan kriteria dan satuan perolehan batasan kriteria pasir hasil sedimentasi laut untuk ekspor.

Kriterianya yakni ukuran butiran D50 sebesar 0,25-2,0 mm, persentase kerang (shells)/CaCO3 maksimal 15%. Kemudian, Au (emas), Ag (perak), platina, palladium, rhodium, rutenium, iridium, osmium maksimal 0,05 ppm.

Selanjutnya, silika (SiO2) maksimal 95%, timah (Sn) maksimal 50 ppm, Nikel (Ni) maksimal 35 ppm, dan logam tanah jarang total maksimal 100 ppm.

Sebelumnya, Kemendag telah merevisi dua kebijakan di bidang ekspor sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) No.26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Revisi tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 20/2024 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No.22/2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor dan Permendag No.21/2024 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No.23/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

Aturan ini telah diundangkan pada 29 Agustus 2024 dan berlaku 30 hari kerja sejak tanggal diundangkan. Sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi untuk dapat mengekspor pasir laut, sebagaimana tercantum dalam Permendag No.21/2024 yakni ditetapkan sebagai Eksportir Terdaftar (ET), memiliki Persetujuan Ekspor (PE) dan terdapat Laporan Surveyor (LS).

Isy mengharapkan, pelaku usaha dan eksportir dapat melakukan kegiatan ekspor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan begitu, kegiatan ekspor dapat berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi manufaktur mencapai Rp178,7 triliun pada triwulan III/2024 atau berkontribusi 41,4% dari total realisasi investasi periode ini. Realisasi ini naik 9,16% dibandingkan capaian triwulan III/2023 sebesar Rp163,7 triliun.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan, manufaktur berada di posisi kedua realisasi investasi terbesar berdasarkan sektor, lebih tinggi dari invesatsi sektor primer.

"Untuk totalnya itu adalah Rp431,5 triliun yang mana kue paling besar ada di infrastruktur dan jasa 42% atau Rp181 triliun, baru manufaktur 41,4% atau Rp178,7 triliun baru primer 16,6% atau Rp71,8 triliun," kata Rosan, Selasa (15/10/2024).

Jika merujuk pada data BKPM, realisasi investasi manufaktur secara kumulatif periode Januari-Juni 2024 mencapai Rp337 triliun atau 40,6% dari total realiasi investasi periode tersebut.

Adapun, sepanjang tahun ini manufaktur memberikan kontribusi yang paling besar dari penanaman modal asing (PMA), sementara itu investasi dalam negeri atau PMDN berkontribusi paling besar pada infrastruktur dan jasa.

"Ini cukup tumbuh secara gradual dan yang paling penting trennya meningkat jadi dengan tren meningkat ini membangun kepercayaan investor dalam maupun luar negeri untuk terus berinvetsasi karena iklim invesatsi kita yang makin baik, makin kita perbaiki ke depannya dan ini salah satu buktinya," jelasnya.

Secara terperinci, investasi manufaktur terbesar pada periode triwulan III/2024 berasal dari sektor industri logam dasar, barang logam, bukan mesin, dan peralatannya sebesar Rp55,87 triliun atau 12,95%.

Disusul industri pertambangan dengan porsi 10,34% senilai Rp44,64 triliun, kemudian industri kimia dan farmasi sebesar Rp31,6 triliun atau berkontribusi 7,33% dan industri makanan Rp31,30 triliun atau berkontribusi 7,26%.

Pertumbuhan investasi manufaktur dinilai positif di tengah kondisi Purchasing Manager Index (PMI) manufaktur Indonesia yang mengalami kontraksi dalam 3 bulan terakhir. Pada September 2024, PMI manufaktur RI tercatat di level 49,2.

"Pertumbuhan dari sektor manufaktur selama 10 tahun terakhir itu kurang lebih 15,5% dari sektor manufaktur, kemudian kalau kita lihat juga ini mungkin breakdown-nya lebih terperinci dari manufaktur totalnya ini paling besar relatif sama dengan jasa," tuturnya.

Berdasarkan data BKPM, pada 2014, investasi manufaktur tercatat senilai Rp199,1 triliun atau memberikan kontribusi 42,9% dari total realisasi. Sementara itu, pada 2023 investasi manufaktur mencapai Rp596,3 triliun dengan porsi 42,1%.

Bisnis.com, JAKARTA — Dua wakil menteri keuangan atau wamenkeu petahana, yakni Suahasil Nazara dan Thomas Djiwandono, beserta Anggito Abimanyu terpantau hadir ke kediaman pribadi presiden terpilih Prabowo Subianto pada Selasa (15/10/2024) sore.

Mereka menyusul sang Bendahara Negara Sri Mulyani Indrawati yang telah hadir ke Kertanegara dan ‘diwawancara’ Prabowo pada malam sebelumnya, Senin (14/10/2024).

Suahasildan Thomas terpantau hadir secara bersamaan ke Kertanegara sekitar pukul 16.22 WIB, kompak mengenakan batik dan celana hitam.

Sambil melambaikan tangannya ke wartawan, Suahasil dan Thomas menuju pintu masuk rumah dari presiden terpilih tersebut.

Di dekat mereka berdua turut terdapat Anggito, yang sebelumnya disebut-sebut sebagai kandidat Kepala Badan Penerimaan Negara (BPN)—badan baru yang berencana dibentuk oleh Prabowo.

Usai pertemuan itu, Thomas menjelaskan bahwa Prabowo—yang merupakan pamannya—memberikan tugas besar kepada ketiganya untuk membantu Sri Mulyani selaku menkeu. Bahkan Thomas menyebut ketiganya sebagai Trio Wamen.

“Kami bertiga, kami adalah trio wamen, three in one. Tugas itu akan kami kerjakan sebaik mungkin,” ujar Thomas pada Selasa (15/10/2024).

Suahasil menjelaskan bahwa Prabowo berpesan agar mereka di Kemenkeu dapat mendorong pembangunan hingga menciptakan investasi untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat ke depannya.

Sementara itu, Anggito menegaskan bahwa mereka bertiga bertugas untuk membantu kelancaran kerja menteri keuangan. Anggito pun menyinggung soal penerimaan negara usai pertemuan dengan Prabowo itu.

“Salah satunya optimalisasi penerimaan negara. Jadi, yang penting adalah dalam waktu segera, kita harus punya program strategis dalam meningkatkan penerimaan negara,” ujar Anggito.

Sebelumnya, Prabowo Subianto sedari Senin siang memanggil satu per satu pejabat, politisi, maupun akademisi ke kediamannya.

Bila kemarin tokoh-tokoh yang dipanggil merupakan calon menteri Prabowo, hari ini diketahui Prabowo memanggil para calon wakil menteri yang akan mengisi kabinetnya.

Sejauh pemanggilan hari ini, wajah-wajah yang muncul merupakan pejabat petahana di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), salah satunya Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie.

Bila benar adanya Suahasil dan Thomas kembali menduduki kursi wakil menteri keuangan, dan Sri Mulyani tetap menjadi Bendahara Negara, artinya para pejabat di Kementerian Keuangan tidak akan berubah dari posisi saat ini.

'Wawancara' yang Prabowo lakukan sejak kemarin diketahui dalam rangka memastikan para calon menteri maupun wakil menteri bersedia membantu di kabinetnya atau tidak.

"Alhamdullillah, mereka mengatakan sanggup," kata Prabowo, Senin (14/10/2024)

Pada awal Oktober lalu, Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo, Drajad Wibowo blak-blakan soal harapannya agar Thomas Djiwandono menjadi Menteri Keuangan pada kabinet pemerintahan mendatang.

Drajad yang merupakan ekonom senior bercerita bahwa sejak awal dia merekomendasikan Thomas untuk menjadi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu). Rekomendasi kubu Prabowo itu dikabulkan oleh Presiden Joko Widodo dan Thomas resmi menjadi Wamenkeu II sejak Kamis (18/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Selama satu dekade terakhir, sukuk negara telah memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Indonesia. Instrumen pembiayaan berbasis syariah ini menjadi salah satu solusi efektif dalam mendukung pembangunan nasional, sambil tetap memenuhi prinsip-prinsip keuangan Islam.

Melalui penerbitan sukuk negara, pemerintah Indonesia tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas infrastruktur, tetapi juga memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan melalui investasi yang etis dan bertanggung jawab.

Peran Sukuk Negara dalam Pembangunan Infrastruktur

Sejak penerbitan pertama sukuk negara pada 2008, Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam memanfaatkan instrumen ini untuk pembangunan. Dalam 10 tahun terakhir (2014-2024), sukuk negara telah berhasil membiayai berbagai proyek infrastruktur senilai 241,94 triliun rupiah.

Menurut data Kementerian Keuangan, hingga tahun 2024, penerbitan sukuk negara telah digunakan untuk mendanai proyek-proyek strategis seperti pembangunan jalan tol, jalur kereta api, bandara, pelabuhan, hingga fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Sukuk negara telah membuktikan kemampuannya sebagai instrumen pembiayaan APBN yang stabil bagi pemerintah, di tengah fluktuasi kondisi ekonomi global dan tantangan likuiditas. Pendekatan berbasis syariah ini juga menarik minat investor yang mengedepankan prinsip-prinsip keuangan yang etis, baik dari kalangan domestik maupun internasional. Hal ini terlihat dari tingginya minat masyarakat dan investor asing terhadap sukuk yang diterbitkan oleh Indonesia, yang kemudian berkontribusi terhadap stabilitas fiskal nasional.

Tony Prianto, Direktur Pembiayaan Syariah Kementerian Keuangan, ketika dihubungi menyampaikan bahwa “Selama satu dekade terakhir, Sukuk Negara telah membuktikan perannya sebagai instrumen strategis dalam pembiayaan pembangunan Indonesia. Melalui penerbitan sukuk, Pemerintah mampu membiayai berbagai proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, bandara, hingga fasilitas pendidikan dan kesehatan”.

Capaian Signifikan dalam Pembangunan Infrastruktur

Salah satu capaian terbesar dari penerbitan sukuk negara adalah pembangunan infrastruktur yang merata di berbagai wilayah Indonesia. Menurut laporan Kementerian Keuangan per 31 Agustus 2024, sebanyak 6.104 proyek infrastruktur telah didanai melalui sukuk negara, termasuk di wilayah-wilayah terpencil yang selama ini sulit terjangkau oleh pembangunan. Misalnya, pembangunan jalur kereta api di Sulawesi, serta pembangunan jalan dan jembatan di kawasan Indonesia Timur, yang selama ini tertinggal dari segi aksesibilitas.

Salah satu contoh proyek yang dibiayai oleh Sukuk Negara adalah Pembangunan Jembatan Sei Alalak yang berada di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Jembatan Sei Alalak memiliki fungsi yang sangat penting sebagai sebagai jalur utama akses Kota Banjarmasin dengan berbagai wilayah di Kalimantan Selatan dan di Kalimantan Tengah.

Jembatan Sei Alalak sangat bermanfaat bagi masyarakat karena menghembat waktu dan biaya transportasi, serta memperlancar arus transportasi, logistik dan perdagangan antara Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Tengah. Selain itu, diharapkan juga dengan adanya Jembatan Sei Alalak mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah sekitarnya, serta menciptakan sentra-sentra ekonomi baru.

Perbesar

Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr.

Proyek infrastruktur ini tidak hanya memberikan dampak langsung dalam hal peningkatan konektivitas antarwilayah, tetapi juga meningkatkan produktivitas ekonomi lokal.

Dengan adanya akses yang lebih baik, mobilitas barang dan jasa menjadi lebih efisien, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah tersebut. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang didanai oleh sukuk negara juga memberikan dampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dukungan terhadap Pembangunan Berkelanjutan

Salah satu ciri khas dari sukuk negara adalah komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan. Pada 2018, Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerbitkan sukuk hijau (green sukuk), sebuah instrumen pembiayaan yang dirancang khusus untuk mendukung proyek-proyek yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan. Sejak saat itu, pemerintah telah memanfaatkan sukuk hijau untuk mendanai berbagai proyek ramah lingkungan, seperti pembangunan pembangkit listrik tenaga air, pengelolaan limbah, dan konservasi hutan.

Salah satu proyek yang dibiayai dengan hasil penerbitan Green Sukuk adalah pembangunan Pusat Persemaian Permanen Likupang di Taman Wisata Alam Batu Putih, Bitung, Sulawesi Utara. Pusat Persemaian ini berhasil memproduksi 2,5 juta bibit pohon, yang mencakup jenis-jenis pohon kehutanan dan tanaman serbaguna bernilai ekologis dan ekonomis, seperti meranti, ulin, mahoni, dan kopi, untuk mendukung rehabilitasi lahan oleh pemerintah dan masyarakat.

Pusat ini juga berperan dalam mendukung peningkatan kualitas lingkungan di Kawasan Ekonomi Khusus Likupang, yang telah ditetapkan sebagai destinasi wisata prioritas super oleh pemerintah pusat untuk pengembangan ekowisata dan wisata budaya.

Perbesar

Source: Green Sukuk Allocation and Impact Report 2023

Keberhasilan penerbitan sukuk hijau menunjukkan komitmen Indonesia dalam mendukung agenda global terkait perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan dana dari sukuk hijau, Indonesia berhasil mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Hal ini sejalan dengan target pemerintah untuk mencapai net-zero emissions pada tahun 2060.

Tony Prianto menyampaikan bahwa, “Green Sukuk telah membuktikan sebagai instrumen keuangan yang strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Green Sukuk tidak hanya berperan dalam pembiayaan infrastruktur ramah lingkungan, tetapi juga membantu pemerintah mencapai target mitigasi perubahan iklim dan pengurangan emisi karbon”. Dengan mendukung pembiayaan proyek-proyek hijau, Pemerintah menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, tambahnya.

Partisipasi Masyarakat dalam Pembiayaan Pembangunan

Salah satu aspek menarik dari sukuk negara adalah kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Melalui sukuk ritel dan sukuk tabungan, masyarakat luas, termasuk investor kecil, dapat membeli instrumen ini dengan nominal yang terjangkau.

Hal ini menciptakan partisipasi inklusif dalam pembiayaan pembangunan, di mana semua lapisan masyarakat dapat turut andil dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek strategis lainnya. Selain tentunya, masyarakat mendapat imbal hasil yang kompetitif atas penempatan investasi di sukuk negara.

Memfasilitasi Masyarakat untuk Berwakaf

Cash Waqf Linked Sukuk Ritel (CWLS Ritel) atau Sukuk Wakaf Ritel adalah investasi wakaf uang pada sukuk negara yang imbalannya disalurkan oleh Nazhir (pengelola dana dan kegiatan wakaf) untuk membiayai program sosial dan pemberdayaan ekonomi umat.

Melalui CWLS Ritel, Pemerintah memberi fasilitas dan kemudahan bagi masyarakat individu dan Institusi untuk berwakaf uang dengan aman dan produktif serta berpartisipasi langsung dalam mendukung akselerasi penguatan ekonomi kerakyatan. Penempatan minimal adalah 1 juta rupiah dan dana akan kembali 100% untuk pewakaf (Wakif) pada saat jatuh tempo SBSN. Imbalan yang dibayarkan setiap bulan dipergunakan sebagai dana wakaf untuk pembiayaan program/kegiatan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Sukuk wakaf telah menjadi salah satu instrumen inovatif dalam mendukung pembangunan Indonesia, terutama di sektor sosial kemasyarakatan. Sejak diluncurkan, sukuk wakaf telah mendanai berbagai proyek yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, seperti pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial.

CWLS juga diakui di dunia internasional melalui penghargaan dari IsDB Prize Award pada tahun 2023 sebagai Inovasi solusi yang berdampak positif dan signifikan bagi kehidupan masyarakat. Sementara di dalam negeri, Kemenpan RB memberikan penghargaan sebagai top inovasi berkelanjutan pada Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik (PKRI) 2024.

Salah satu contoh program sosial utama pada SWR004 tahun 2023 lalu yaitu berupa wakaf produktif dalam bentuk program ketahanan pangan melalui pemberdayaan peternak dan petani yang dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.

Pada program pemberdayaan peternak, imbal hasil SWR004 akan diwujudkan untuk pengadaan bakalan dan penggemukan hewan ternak termasuk juga pengadaan sarana/prasarana yang mendukung kegiatan peternakan. Beberapa skema program pemberdayaan peternak telah disiapkan untuk penyaluran imbal hasil SWR004.

Salah satu program penyaluran imbal hasil SWR004 adalah melalui pengelolaan hewan ternak dengan pola bagi hasil melalui peternak yang tergabung dalam alumni Sekolah Peternakan Rakyat (SPR) yang dibina oleh Institut Pertanian Bogor (IPB).

Imbal hasil SWR004 akan dibelikan bakalan hewan ternak untuk kemudian digemukkan dan dijual kepada masyarakat. Hasil penjualan hewan ternak akan digunakan untuk membeli bakalan hewan ternak kembali, sedangkan hasil keuntungan akan didistribusikan dengan pola bagi hasil kepada peternak.

Hasil keuntungan penjualan hewan ternak sebesar 65% akan diberikan kepada peternak dan 35% akan disalurkan dalam bentuk beasiswa pendidikan yang akan disalurkan oleh IPB. Sedangkan untuk program pemberdayaan petani, imbal hasil wakaf SWR004 akan dijajaki untuk disalurkan dalam bentuk pembibitan tanaman jahe bersama mitra nazhir Rumah Wakaf Indonesia.

Dengan pola pengelolaan bagi hasil dengan peternak, penerima manfaat tidak saja bagi peternak, namun dapat disalurkan dalam bentuk beasiswa Pendidikan. Pengadaan hewan ternak juga dapat berlanjut karena hasil penjualan akan digunakan untuk membeli hewan ternak yang baru, sehingga program terus berkelanjutan.

Penyaluran imbal hasil SWR004 selain untuk ketahanan pangan, juga disalurkan untuk program pendidikan melalui kegiatan yang menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi, baik dalam bentuk pemberian beasiswa maupun bantuan penelitian atau pemberdayaan Masyarakat.

Penyaluran imbal hasil SWR004 di bidang pendidikan ini merupakan kerja sama khusus dengan institusi pendidikan antara lain IPB University, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dan Telkom University.

Perbesar

Prospek Ke Depan

Ke depan, peran sukuk negara diperkirakan akan semakin penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan keberlanjutan ekonomi. Pemerintah telah menyatakan komitmennya untuk terus mengembangkan pasar sukuk, baik melalui penerbitan sukuk hijau maupun sukuk ritel yang lebih inklusif.

Selain itu, sukuk negara juga akan berperan penting dalam pembiayaan program-program strategis pemerintah, seperti pemulihan ekonomi pasca-pandemi, pembangunan ibu kota negara baru, dan peningkatan konektivitas digital.

Dalam 10 tahun terakhir, sukuk negara telah membuktikan peran strategisnya dalam mendukung pembangunan Indonesia. Melalui pembiayaan yang berkelanjutan dan inklusif, sukuk negara telah memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta pelestarian lingkungan. Keberhasilan penerbitan sukuk hijau juga menegaskan komitmen Indonesia terhadap pembangunan berkelanjutan, sekaligus menunjukkan potensi besar sukuk dalam mendanai proyek-proyek ramah lingkungan.

Dengan prospek yang cerah ke depan, sukuk negara diharapkan akan terus menjadi instrumen andalan dalam pembiayaan pembangunan nasional, serta memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Bagi masyarakat, sukuk negara juga menawarkan peluang investasi yang etis dan bertanggung jawab, sekaligus memberikan kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan yang berkelanjutan.