Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom mengungkapkan Amerika Serikat berpeluang alami stagflasi usai Donald Trump diproyeksikan memenangkan Pilpres AS 2024. Stagflasi tersebut bisa mengancam perekonomian Indonesia.

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David E Sumual menjelaskan kebijakan ekonomi Trump cenderung mengarah ke inflasioner. Artinya, kebijakan-kebijakan Trump akan cenderung menyebabkan inflasi meningkat.

Dia mencontohkan, Trump berencana mengenakan tarif bea impor sebesar 20% untuk produk nonChina dan 60% untuk produk China.

"Dampaknya, penurunan suku bunga patokan The Fed [bank sentral AS] mungkin tidak akan secepat ekspektasi semula. Di saat yang sama juga ekonomi AS melambat," jelas David kepada Bisnis, Rabu (6/11/2024).

Oleh sebab itu, sambungnya, ekonomi AS berpeluang alami stagflasi. Mengutip situs resmi DJKN Kemenkeu, stagflasi dapat dipahami sebagai situasi ekonomi dengan pertumbuhan yang lambat, tingkat pengangguran yang tinggi, sekaligus inflasi.

Dalam konteks perekonomian, AS sendiri merupakan salah satu negara mitra utama Indonesia. Oleh sebab itu, David mendorong pemerintah maupun Bank Indonesia (BI) untuk mengambil langkah antisipasi yang fundamental—bukan sekadar untuk jangka pendek.

"Perlu kebijakan struktural juga untuk mendorong FDI [Foreign Direct Investment/penanaman modal asing langsung] dan ekspor," ujarnya.

Sebagai informasi, Donald Trump telah mengamankan 270 suara elektoral (electoral votes) pada Pilpres 2024. Artinya, dia diproyeksikan menjadi presiden terpilih ke-47 AS.

Berdasarkan data hitung cepat 270toWin pada Rabu (6/11/2024), Trump mengalahkan pesaingnya Kamala Harris yang hanya mendapat 213. Meski masih ada 55 suara elektoral yang belum ditetapkan, tetapi Trump sudah melampaui ambang batas 270 dari 538 suara untuk mengamankan kursi kepresidenan.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) blak-blakan soal pekerjaan rumah (PR) hilirisasi mineral dari hulu sampai hilir.
Plt Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Siti Sumilah Rita Susilawati menjelaskan berdasarkan kajian pemerintah, terdapat persoalan-persoalan hilirisasi yang harus diselesaikan oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan. Adapun, salah satu persoalan itu seperti hilirisasi yang masih minim akan dampak sosial.
"Jadi memang ada persoalan-persoalan dalam hilirisasi dari hulu ke hilir, mulai dari penambangan. Kalau hilir ke arah penjualan, kemudian ke arah pengambilan teknologi. Tapi ke arah sosial belum ada, belum masuk," ucap Siti dalam acara Bisnis Indonesia Forum di Jakarta, Rabu (6/11/2024).
Lebih terperinci, berdasarkan bahan paparan Siti, PR pemerintah terkait hilirisasi di sisi hulu adalah meningkatkan informasi sumber daya dan cadangan minerba. Adapun, sejumlah langkah yang bisa dilakukan ialah melakukan standardisasi perhitungan sumber daya dan cadangan.
Selain itu, pemerintah dan pemangku kepentingan juga perlu melakukan konversi sumber daya menjadi cadangan melalui optimasi modifying factors. Kemudian, peningkatan aktivitas usaha eksplorasi dan evaluasi kandungan mineral ikutan dalam bijih nikel juga perlu dilakukan.
Di samping itu, peningkatan cadangan melalui optimasi cut off grade dan penyediaan dana jaminan eksplorasi juga harus menjadi perhatian.
PR lain di sisi hulu ada meningkatkan tata kelola pengusahaan pertambangan minerba. Untuk mengatasi hal itu, pemerintah perlu melakukan efisiensi jumlah izin pertambangan, melakukan monitoring volume produksi, dan optimalisasi potensi pajak dan PNBP. Tak hanya itu, pemerintah juga perlu perlu meningkatkan kualitas tata niaga mineral domestik.
Sementara itu, PR terkait hilirisasi di sisi hilir salah satunya adalah mendorong upaya hilirisasi lebih jauh. Terkait hal ini, pemerintah perlu melakukan pemutakhiran dan monitoring data investasi dan operasi smelter.
Pemerintah juga perlu melakukan pembatasan smelter pirometalurgi dan melakukan pengambangan pabrik hidrometalurgi (HPAL atau STAL). Selain itu, para pemangku kepentingan juga harus melakukan penyediaan energi dan dukungan untuk upaya mengurangi emisi.
PR hilirisasi di sisi hilir lainnya ada penerapan kebijakan fiskal yang tepat untuk mendorong hilirisasi. Untuk menyelesaikan PR tersebut, pemerintah harus melakukan pengendalian insentif fiskal seperti tax holiday.
Pemerintah juga perlu menerapkan bea keluar untuk produk pirometalurgi dan menerapkan nilai ekonomi karbon (NEK) pada industri smelter.
Adapun, PR terakhir hilirisasi di sisi hilir adalah mengembangkan kebijakan perdagangan produk hilirisasi untuk mendapat nilai manfaat yang besar bagi Indonesia.
Meski masih memiliki segudang PR, Siti menegaskan bahwa hilirisasi harus tetap digenjot demi menciptakan nilai tambah bagi Indonesia.
"Intinya kita sepakat hilirisasi adalah langkah tepat dengan mempertimbangkan potensi yang kita miliki, tinggal koordinasi antara kementerian/lembaga agar hilirisasi berjalan mantap dan memberi nilai untung sebesar-besarnya kepada Indonesia," ucap Siti.

Bisnis.com, JAKARTA – Roatex Indonesia Toll System (RITS) mengungkap sistem bayar tol tanpa henti nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) bakal mulai beroperasi pada kuartal I/2025. Target tersebut molor dari rencana awal diterapkan bertahap mulai akhir 2024.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Direktur Utama RITS, Atilla Keszeg. Dia memastikan bahwa sistem pengembangan MLFF sudah jauh lebih siap dibandingkan pada saat pertama dilakukan uji coba di jalan tol pada Desember 2023.

“Kami sudah tiga kali lebih siap, siap dengan teknologi yang akan digunakan, kami sudah siap dan teknologi kami sudah siap. Kami menunggu untuk bisa berkolaborasi [dengan pemerintah],” tuturnya dalam Konferensi Pers, Rabu (6/11/2024).

Atas dasar hal itu, Atilla memastikan bahwa sistem MLFF dapat mulai diberlakukan secara komersil pada kuartal I/2025.

Akan tetapi, pada tahap awal pihaknya bersama pemerintah bakal terlebih dahulu melakukan uji coba sepenuhnya terkait penerapan single lane free flow (SLFF).

“Kami sedang memikirkan dan merencanakan untuk mewujudkannya implementasi MLFF di kuartal pertama tahun 2025. Pada akhirnya, kami siap untuk berkolaborasi dengan siapa pun dan siap untuk berkolaborasi untuk melayani masyarakat Indonesia,” tegasnya.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan sistem MLFF akan diterapkan di Jalan Tol Bali Mandara pada akhir 2024.

Hal itu sebelumnya disampaikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Triono Junoasmono yang menjelaskan bahwa implementasi MLFF menjadi SLFF di Bali bakal dilakukan secepatnya.

“[Hasil pertemuannya] Bagus, kita koordinasi dengan mereka. Intinya kedua belah pihak ya baik kita dengan Hungaria sepakat untuk mempercepat pelaksanaan MLFF,” kata Triono saat ditemui di Menara Mandiri 2, Jakarta, Senin (26/8/2024).

Kala itu, Yongki menuturkan implementasi sistem MLFF di Jalan Tol Bali Mandara akan dilakukan secara paralel dan akan dimulai pada akhir tahun.

Bisnis.com, ABU DHABI — Mubadala Energy bersama dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait dengan kajian komersialisasi gas dan pembangunan infrastruktur dari Blok South Andaman, lepas pantai Sumatra Utara.

Nota kesepahaman itu ditandatangani di sela-sela gelaran Abu Dhabi International Petroleum and Conference (ADIPEC) 2024, di Abu Dhabi, Selasa (5/11/2024).

Managing Director & CEO Mubadala Energy Mansoor Mohamed Al Hamed mengatakan, kolaborasi bersama dengan PLN bertujuan untuk mengoptimalkan potensi gas yang berhasil ditemukan di blok tersebut.

Rencanannya, kedua perusahaan bakal melakukan studi bersama ihwal komersialisasi gas Blok South Andaman untuk pembangkit listrik.

Selain itu, studi bersama itu turut mengkaji pembangunan infrastruktur pendukung untuk menopang kegiatan pemrosesan gas, transportasi dan peluang pertumbuhan ekonomi lokal.

“Kami percaya dengan kolaborasi ini, kita bisa mengoptimalkan potensi yang ada di Blok South Andaman, membawa nilai yang signifikan untuk kedua perusahaan dan kawasan secara keseluruhan,” kata Mansoor.

Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan,perseroannya berkomitmen untuk mendorong pemanfaaatn sumber energi yang lebih hijau. Lewat kerja sama dengan Mubadala, Darmawan berharap, bauran energi PLN bisa ditingkatkan.

“Perubahan iklim adalah isu global kita mesti mengatasinya bersama-sama, salah satu caranya adalah lewat kolaborasi,” kata dia.

Sebelumnya, Mubadala Energy Indonesia menargetkan proposal rencana pengembangan (PoD) Blok South Andaman bakal disampaikan ke otoritas hulu migas awal 2025.

Presiden Direktur Mubadala Energy Indonesia Abdulla Bu Ali mengatakan, perusahaannya saat ini masih mematangkan sejumlah skema pengembangan blok, termasuk kajian ihwal pengembangan di onshore atau offshore.

“Awal 2025 itu target yang kita harapkan, sekali lagi itu tergantung dari perkembangan kajian yang sedang dikerjakan,” kata Abdulla.

Rencananya, Mubadala Energy bakal berfokus pada sumur eksplorasi Tangkulo-1 untuk fase pertama pengembangan dalam dokumen PoD yang disusun. Perkiraannya, Blok South Andaman bisa onstream pada 2028 mendatang.

Selanjutnya, percepatan PoD menuju produksi bakal dilakukan dengan skala penuh pada beberapa sumur eksplorasi yang belakangan berhasil ditemukan seperti Layaran-1 dan Layaran-2.

Adapun, Mubadala Energy berhasil mengidentifikasi potensi lebih dari 2 triliun kaki kubik (Tcf) gas in place di Tangkulo-1, bagian dari Blok South Andaman.

Penemuan ini sekaligus menjadi keberhasilan eksplorasi ke-2 setelah Sumur Layaran-1 yang diidentifikasi Mubadala Energy pada pertengahan Desember 2023, dengan potensi gas mencapai 6 Tcf gas in place.

Dengan 80% working interest di Blok South Andaman, Mubadala Energy adalah pemegang net areal terbesar di wilayah lepas pantai bagian utara Pulau Sumatra saat ini.

Penemuan ini membuka potensi lebih lanjut di bagian selatan dari Blok South Andaman dan mengindikasikan tambahan multi-Tcf sumber daya gas prospektif di struktur sekitarnya.

Bersama dengan Sumur Layaran-1, penemuan ini menambah volume cadangan contingent dan memberikan ruang bagi Mubadala Energy untuk melanjutkan pertumbuhan organik (organic growth) di wilayah tersebut melalui aktivitas eksplorasi dan appraisal selanjutnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memberi bocoran mengenai formula pengupahan pada penetapan upah minimum atau UMP 2025, yaitu indeks tertentu yang disimbolkan dalam bentuk alfa.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang Pengupahan, indeks tertentu dalam formulasi penetapan upah minimum atau UMP yakni sebesar 0,10-0,30.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemenaker Indah Anggoro Putri menyampaikan, Kemenaker tidak akan mempertahankan alfa yang tercantum dalam beleid tersebut.

“Tidak usah khawatir kita tidak akan mempertahankan alfa 0,1-0,3, itu pasti,” kata Indah saat melakukan audiensi dengan perwakilan Serikat Pekerja Nasional (SPN) di Kantor Kemnaker, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Meskipun demikian, belum diketahui, apakah besaran kenaikan UMP 2025 nantinya bisa sesuai tuntutan buruh yaitu sekitar 8%-10%.

Sebagai informasi, formula perhitungan upah minimum dalam PP No.51/2023 mencakup tiga variabel, yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu yang disimbolkan dalam bentuk alfa.

Indeks tertentu merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota, yang berada dalam rentang nilai 0,10 sampai dengan 0,30. Dalam hal ini, alfa ditentukan nilainya oleh dewan pengupahan provinsi atau dewan pengupahan kabupaten/kota dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata-rata atau median upah.

Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) sebelumnya telah memberikan rekomendasi ke Kemenaker terkait indeks tertentu. Indah kala itu mengungkap, rekomendasi Depenas terpecah menjadi dua.

Pasalnya, ada perbedaan usulan mengenai nilai alfa, baik dari pihak pengusaha maupun pekerja. Dia mengungkapkan, pengusaha mengusulkan agar nilai alfa maksimal berada di level 0,30, sedangkan pekerja di kisaran 0,3 hingga 1.

“Ini [nilai alfa] belum diputuskan karena baru kali ini Depenas hadir dengan rekomendasi yang terpecah antara pengusaha dan pekerja,” ungkap Indah.

Sementara itu, Kemenaker tengah menggodok aturan pengupahan baru usai Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materiil UU No. 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2/2022 tentang Cipta Kerja, termasuk soal pengupahan.

Sejalan dengan keputusan tersebut, Prabowo memberikan batas waktu hingga Kamis (7/11/2024) atau empat hari kerja kepada Kemenaker untuk bisa merumuskan keputusan selanjutnya.

“Ini yang sedang kami coba rumuskan dan kami punya batas waktu sampai 7 November untuk keluar dengan apakah itu surat edaran ataupun itu peraturan Menteri Tenaga Kerja terkait tentang penetapan upah minimum yang itu nanti akan kami sampaikan kepada para gubernur se-Indonesia,” kata Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di Istana Negara, Senin (4/11/2024).

Kendati begitu, Kemenaker mengaku belum bisa menerbitkan regulasi terbaru mengenai skema pengupahan dalam waktu dekat. Mengingat, konsep skema pengupahan perlu lebih dimatangkan kembali.

“Dalam waktu dekat ini, belum siap kami mengeluarkan suatu aturan yang baku,” kata Indah.

Menurutnya, konsep skema pengupahan perlu dikaji dan dicermati lebih lanjut. Dengan demikian, produk hukum yang nantinya terbit dapat mengakomodir semua pihak dalam hal ini serikat pekerja dan pengusaha.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan pembangunan Bandara Bali Utara yakni untuk mememeratakan pembangunan seantero Pulau Dewata.

"Pembangunan Bandara Bali Utara bertujuan untuk mencapai pemerataan pembangunan di seluruh Bali. Dengan fokus yang selama ini tertuju pada Bali Selatan, kawasan utara pulau sering terabaikan. Bandara baru akan menjadi katalisator yang merangsang perkembangan wilayah utara, membawa keseimbangan antara selatan yang sudah maju dengan utara yang masih berkembang," ujar Prabowo dilansir dari unggahan akun X @gerindra, Rabu (6/11/2024).

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo berjanji akan membangun Bandara Internasional Bali Utara yang disebut North Bali International Airport. Nantinya bandara ini akan menjadi pesaing Singapura dan Hong Kong.

Pembangunan North Bali International Airport telah lama diwacanakan sebagai upaya pemerataan pembangunan yang selama ini berpusat di Bali Selatan.

Janji tersebut diungkapkan Prabowo dalam kunjungan ke Bali bertemu dengan Calon Gubernur, Bupati dan Walikota yang diusung oleh Partai Gerindra. Prabowo memproyeksikan dengan adanya bandara, Bali Utara bisa menyaingi Singapura dan Hongkong.

"Bandara Bali Utara, saya sudah menyampaikan bahwa saya berkomitmen. Saya ingin membangun North Bali International Airport. The New Singapore, The New Hongkong dimana pusat dari kawasan ini," jelas Prabowo dalam sambutannya dikutip, Senin (4/11/2024).

Penolakan Megawati

Wacana pembangunan Bandara Bali Utara sempat ramai pada tahun lalu usai Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menyatakan penolakan. Menurutnya, pembangunan Bandara Bali akan berdampak negatif terhadap masyarakat Buleleng.

“Waktu Pak Koster [Gubernur Bali] cerita mau bangun lagi [bandara] di Buleleng, saya kan bilang keluarga besar saya di sana, ngamuk saya, enak aja hanya nguntungin pariwisata, saya enggak mau,” jelas Megawati dalam sambutannya ketika meninjau KEK Sanur, Selasa (17/1/2023).

Ketua Umum PDIP ini juga bercerita Presiden Jokowi juga sempat melobi dirinya melalui Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) saat itu yakni Wishnutama. Walaupun demikian, Megawati tetap berpendapat jika pembangunan Bandara Bali Utara tidak tepat.

Menurutnya, opsi menambah runway Bandara I Gusti Ngurah Rai lebih baik atau membuat konsep Bandara Segitiga antara Bandara Ngurah Rai, Bandara Banyuwangi dan Bandara Juanda Surabaya sehingga berdampak positif pada sektor pariwisata yang lebih luas.

“Saya bilang ke Pram [Pramono Anung], atas nama warga saya, jangan hanya mikirin diri sendiri, pulau Bali itu kecil, jangan hanya mendatangkan investor, saya juga mau rakyat Bali saya jadi pengusaha, investor, jadi saya tetap nggak,” ujar Megawati.

Megawati memang keturunan Kabupaten Buleleng dari silsilah neneknya atau Ibu Bung Karno yang bernama Ida Ayu Nyoman Rai, yang berasal dari Buleleng.

Sebagai informasi, pembangunan Bandara Bali Utara sebenarnya sudah lama diwacanakan oleh Pemprov Bali dan sempat masuk dalam Peraturan Presiden 109 tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Ada dua lokasi yang diusulkan yakni di Kubutambahan Kabupaten Buleleng dan di Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Tetapi wacana ini menjadi perdebatan di masyarakat karena banyak kendala yang dihadapi ketika penentuan lokasi Bandara.

Pemprov Bali sempat mengusulkan untuk lokasi pembangunan di Kubutambahan dengan menggunakan tanah desa adat. Tetapi tanah tersebut ternyata bermasalah karena sudah disewakan kepada pihak ketiga dalam jangka waktu 70 tahun.

Karena alotnya masalah lokasi pembangunan, pemerintah Jokowi kemudian mencoret Bandara Bali Utara dari Proyek Strategis Nasional (PSN) pada Juli 2022.

Diberitakan sebelumnya, PT Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) Panji Sakti salah satu perusahaan yang saat itu mengajukan diri membangun Bandara Bali Utara saat Megawati menyatakan penolakan.

Dalam master plant BIBU, pembangunan Bandara Bali Utara dilakukan secara offshore, di tepi laut dengan memanfaatkan lahan yang sudah abrasi di Desa Kubutambahan, Kabupaten Buleleng. BIBU mengklaim walaupun secara offshore, pembangunan Bandara Bali Utara tidak banyak melakukan reklamasi.

BIBU sudah mengajukan ke pemerintah pusat titik lokasi pembangunan Bandara Bali Utara, pemerintah akan memilih dan menetapkan lokasi pembangunan bandara sesuai dengan aturan yang ada. BIBU juga mengklaim secara feasibility study (FS) atau kajian akademis, lokasi di pantai Sembiran tersebut sudah cocok untuk pembangunan bandara.

Nilai investasi pembangunan Bandara Bali Utara ini mencapai Rp17 triliun dengan luas bandara 600 hektare.

Direktur Utama PT. BIBU Erwanto Sad Adiatmoko menjelaskan sudah banyak investor yang meminta untuk bergabung dalam proyek tersebut, baik investor domestik maupun dalam negeri.

“Kami targetkan pembangunan bandara mulai tahun ini [2023], karena Bandara Ngurah Rai pada 2026 diprediksi kapasitasnya penuh, sehingga sebelum 2026 kami targetkan bandara rampung minimal satu runway sudah beroperasi dari tiga runway yang kami targetkan,” ujar Erwanto.

Dikeluarkannya Bandara Bali Utara dari Proyek Strategis Nasional (PSN) menurut Erwanto bukan berarti pembangunan Bandara Bali Utara batal. Pencoretan dari PSN tersebut karena Bandara Bali Utara tidak bisa selesai di 2024, sementara PSN yang merupakan program strategis presiden harus selesai di 2024.

Bisnis.com, JAKARTA – Proyek sistem bayar tol nirhenti nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) yang digarap Roatex Indonesia Toll System (RITS) telah menelan biaya investasi mencapai lebih dari Rp2 triliun.

Direktur RITS, Renaldi Utomo menjelaskan nilai tersebut merupakan angka yang telah terserap untuk pengembangan sistem MLFF sejak pemerintah Hungaria resmi bekerja sama dengan pemerintah Indonesia pada Maret 2021.

“Investasinya [MLFF dari US$300 juta atau sekitar Rp4,75 triliun] sudah terpakai berapa, mungkin sampai saat ini sudah terpakai setengah lebih sedikit kali ya [Rp2 triliun lebih] yang sudah terpakai,” kata Renaldi dalam Konferensi Pers di Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Lebih lanjut, dirinya menegaskan bahwa realisasi investasi tersebut utamanya digunakan untuk pengembangan lanjutan sesuai arahan yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia, yakni menambah keamanan sistem dari potensi kerugian dengan mengimplementasikan barrier.

Asal tahu saja, MLFF sendiri telah dikembangkan hingga 3 tahun lamanya sejak pemerintah Hungaria dan Indonesia sepakat untuk bekerja sama mengimplementasikan investasi sistem bayar tol nirsentuh ini.

Kala itu, investasi ini direalisasikan lewat kerja sama bilateral pada pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Meskipun telah mengantongi status sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang disahkan di ujung masa pemerintahan Jokowi, kelanjutan implementasi MLFF tampak tetap alot hingga saat ini.

Menanggapi hal itu, Duta Besar Hungaria untuk Indonesia Lilla Karsay menuturkan bahwa nilai investasi Rp4,75 triliun yang sudah digelontorkan tersebut bukanlah angka yang sedikit. Atas dasar hal itu dirinya mengaku tetap bakal berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintahan baru mendorong implementasi MLFF di Indonesia.

“Investasi yang sudah diguyurkan ini adalah uang pajak yang dibayarkan masyarakat Hungaria, itu yang kita bicarakan. Pemerintah Hungaria masih berkomitmen untuk dapat membawa imbal hasil ini dari investasi ini kembali ke Hungaria. Jadi saya pikir kami tetap berkomitmen besar,” tegasnya.

Lilla juga memberi sinyal, apabila sistem ini benar-benar tak kunjung dapat direalisasikan maka hal itu bakal berdampak pada hubungan bilateral antara Indonesia dan Hungaria.

“Tentu saja hal ini juga berdampak pada hubungan bilateral, hubungan diplomatik, hal ini juga sesuatu yang perlu kita pikirkan. Karena, skenario terburuknya adalah pergi tanpa mengimplementasikan proyek. Dan saya rasa tidak ada yang berniat melakukan hal tersebut,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengaku belum bisa menerbitkan regulasi terbaru mengenai skema pengupahan dalam waktu dekat. Mengingat, konsep skema pengupahan perlu lebih dimatangkan kembali menjelang pengumuman upah minimum atau UMP 2025.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemenaker, Indah Anggoro Putri, mengungkapkan, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli telah menyampaikan hal tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Dalam waktu dekat ini, belum siap kami mengeluarkan suatu aturan yang baku,” kata Indah saat melakukan audiensi dengan perwakilan Serikat Pekerja Nasional (SPN) di Kantor Kemenaker, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Menurutnya, konsep skema pengupahan perlu dikaji dan dicermati lebih lanjut. Dengan demikian, produk hukum yang nantinya terbit dapat mengakomodir semua pihak dalam hal ini serikat pekerja dan pengusaha.

Kemenaker, imbuhnya, tidak ingin peraturan yang dikeluarkan terburu-buru justru menimbulkan polemik baru. Hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang meminta Kemenaker untuk menyerap aspirasi serikat pekerja dan pengusaha.

Sejauh ini, dia mengungkapkan bahwa Menteri Yassierli telah menerima Lembaga Kerja Sama Tripartit (LKS Tripartit) dari Dewan Pengupahan Nasional (Depenas). Namun masih ada perbedaan pendapat antara serikat pekerja dengan pengusaha sehingga pemerintah perlu mengkaji lebih lanjut semua masukan yang ada.

Oleh karena itu, Indah, mengutip pesan Yassierli, meminta semua pihak untuk memberikan waktu bagi Kemenaker dalam merumuskan rancangan pengupahan.

“Jadi pesan Pak Menteri, sedang kami cermati, kaji dulu,” pungkasnya.

Adapun, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan sebagian permohonan uji materiil UU No. 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2/2022 tentang Cipta Kerja, termasuk soal pengupahan.

Permohonan itu diajukan oleh Partai Buruh, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan dua orang perseorangan

Sejalan dengan keputusan tersebut, Prabowo memberikan batas waktu hingga Kamis (7/11/2024) atau empat hari kerja kepada Kemenaker untuk bisa merumuskan keputusan selanjutnya.

“Ini yang sedang kami coba rumuskan dan kami punya batas waktu sampai 7 November untuk keluar dengan apakah itu surat edaran ataupun itu peraturan Menteri Tenaga Kerja terkait tentang penetapan upah minimum yang itu nanti akan kami sampaikan kepada para gubernur se-Indonesia,” ungkapnya.

Dia menuturkan, pembahasan mengenai pengaturan penetapan upah minimum masih terus dilakukan. Sejauh ini, masih ada sekitar 20 pasal yang coba dibahas oleh Kemenaker.

Yassierli menyebut, Kemenaker akan kembali mengkaji setiap putusan dan formula yang tepat untuk memberikan kesejahteraan bagi semua pihak.

“Yang jelas, amar putusan MK tentu kami harus pertimbangkan. Jadi artinya terkait tentang formula dan macam-macam itu nanti kami akan tinjau bersama,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kabar baru terus muncul dari Kementerian Keuangan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, mulai dari penunjukkan menterinya, penambahan wakil menteri, dan terbaru penambahan pejabat eselon 1.

Sri Mulyani Indrawati mulanya disebut-sebut tidak akan bergabung dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, bahkan dalam berbagai kesempatan Sri Mulyani juga memberikan kode pamitan. Namun, Sri Mulyani ternyata turut dipanggil dan kini kembali menjadi menteri keuangan (menkeu).

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengaku siap membantu Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono yang baru saja dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Selasa (5/11/2024).

Usai pelantikan berlangsung, Dody menjelaskan bahwa dirinya sempat melakukan pertemuan dengan Basuki di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Salah satu pembahasannya yakni mengenai permohonan dukungan penambahan SDM.

“Itu [masalah permohonan dukungan SDM] iya sudah diminta, sekitar 1.000 atau 2.000 [SDM siap dialokasikan dari PU ke OIKN],” kata Dody saat ditemui di sela-sela acara Konstruksi Indonesia di ICE BSD, Rabu (6/11/2024).

Lebih lanjut, Dody menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut dirinya bersama Basuki membahas mengenai sinergi dan kerja sama dalam melanjutkan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke depan.

Dia memastikan, Kementerian PU bakal siap melaksanakan arahan yang disampaikan oleh Kepala OIKN terkait dengan rencana pembangunan IKN nantinya.

“IKN kan saya dari dulu ngomong PU itu tukang, [kalau teknis] tanya ke pak Basuki kan Kepala OIKN beliau, kita nurut arahan. Kalau Pak Bas suruh ke kiri ya kita kiri, kalau ke kanan ya kanan,” tegasnya,

Untuk diketahui, usai resmi dilantik menjadi Kepala OIKN, Basuki kedapatan langsung menyambangi Kementerian PU menyampaikan sejumlah program-program pembangunan tahap I yang ditargetkan bakal mulai rampung pada 2027.

Selain itu, Basuki juga diketahui meminta dukungan penguatan OIKN dengan tambahan personel dari Kementerian PU.

Adapun, saat ini salah satu personel PUPR yang telah tampak menjabat posisi strategis OIKN yakni Danis H. Sumadilaga. Danis yang juga merupakan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pembangunan Infrastruktur IKN kini didapuk sebagai Deputi Sarana dan Prasarana OIKN.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten restoran pengelola jaringan KFC Indonesia milik Keluarga Gelael dan Grup Salim, PT Fast Food Indonesia Tbk. (FAST) membukukan rugi bersih Rp557,08 miliar hingga kuartal III/2024.

Kerugian tersebut berimbas terhadap keputusan perusahaan yang pada akhirnya menetapkan untuk menutup sebanyak 47 gerai hingga September 2024.

Berdasarkan laporan keuangan FAST, tercatat bahwa perusahaan saat ini mengoperasikan 715 gerai restoran hingga 30 September 2024, dari sebelumnya 762 gerai pada 31 Desember 2023.

Adapun penutupan gerai tersebut berimbas terhadap efisiensi karyawan sebanyak 2.274 orang, yang tercatat dalam laporan keuangan. Saat ini ada sebanyak 13.715 karyawan hingga 30 September 2024, dari 15.989 karyawan pada 31 Desember 2023.

Kerugian FAST sebesar Rp557,08 miliar hingga kuartal III/2024 membengkak sebesar 266,45% dari kerugian perusahaan Rp152 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Pendapatan FAST sebesar Rp3,58 triliun hingga kuartal III/2024 juga mengalami penurunan 22,34% dibandingkan Rp4,61 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Turunnya pendapatan FAST terdampak paling besar dari penurunan penjualan makanan dan minuman yang hanya mencapai Rp3,57 triliun hingga kuartal III/2024, anjlok 22,39% dari sebelumnya Rp4,6 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Kemudian, untuk aset FAST sebagai pengelola KFC Indonesia ini mencapai Rp3,82 triliun hingga kuartal III/2024, turun dibandingkan Rp3,91 triliun pada Desember 2023.

Adapun, liabilitas FAST mencapai Rp3,56 triliun hingga kuartal III/2024, naik dibandingkan akhir 2023 sebesar Rp3,18 triliun. Lalu, ekuitas FAST turun menjadi Rp262,18 miliar hingga kuartal III/2024, dibandingkan akhir 2023 sebesar Rp723,87 miliar.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta agar bos PT Pupuk Indonesia (Persero) mencopot manajer yang mengatur jalur pupuk di lapangan. Hal ini lantaran masih banyak petani yang belum mendapatkan pupuk.

Padahal, Amran mengaku pemerintah telah menambah 100% kuota pupuk pada Januari silam. Amran menyebut adanya permasalahan distribusi dari para manajer Pupuk Indonesia di sejumlah daerah.

Permintaan Amran itu diungkapkannya di hadapan bos Pupuk Indonesia, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), serta 1.500 kepala desa se-pulau Jawa dan Sumatera.

“Pak Dirut, tolong manajernya [yang mengatur pupuk] copot deh,” pinta Amran Gerakan Nasional Pangan Merah Putih Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Permintaan itu pun dijawab singkat bos Pupuk Indonesia dengan berdiri tegap. “Siap,” jawab Rahmad singkat.

Amran mengatakan banyaknya petani yang tersendat dan belum mendapatkan pupuk ini dinilai akan berdampak pada pencapaian cita-cita swasembada pangan 2028.

“Sudah, copot deh. Ini perintah, copot, cek masing-masing yang tidak sampai, aku minta kabarnya, dicopot. Ini perintah nggak boleh ditawar. Sudah selesai, cukup. Cukup, sudah aku copot,” tekannya berulang kali.

Amran pun meminta agar kepala desa untuk bersabar dengan adanya permasalahan distribusi pupuk dan melakukan pengecekan berulang.

“Aku minta daerah nanti Kepala Desa dicek, Bapak Kepala Desa sabar, yang dicek nanti yang bermasalah Insya Allah manajernya dicopot, enggak, enggak bisa ditawar,” pungkasnya.

Amran pun meminta perwakilan kepala desa menyampaikan keluhan yang terjadi selama ini di lapangan, mulai dari Solo, Sumatra Selatan, Banyuwangi, Cilacap, hingga Aceh.

“Kita buka-bukaan makanya ke depan, ini harus satu komando, tetapi komandonya tujuh. Kami kirim pupuk itu sejak Januari, keputusan Januari, sekarang sudah bulan sebelas,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, salah satu Kepala Desa di daerah Cilacap mengaku belum menerima informasi adanya tambahan kuota 100% pupuk. “Pak Bupati Cilacap, cek langsung manajernya di sana, di mana masalahnya,” pinta Amran.

Kepala Desa dari Kabupaten Purbalingga juga merasakan permasalahan yang serupa. Imbasnya, para petani tidak bisa menanam jagung lantaran belum tersedianya pupuk.

Untuk itu, Mentan Amran pun meminta kepada Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) untuk memberikan perintah dalam satu komando terkait pupuk.