Bisnis.com, JAKARTA – Konsumen properti yang membeli hunian hingga periode Desember 2024 akan mendapat insentif bebas pajak lewat penerapan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

Kebijakan tersebut mengatur pembebasan pajak untuk pembelian rumah tapak maupun hunian vertikal sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 120/2023 dan dilanjutkan oleh PMK No.61/2024 tentang Insentif Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah TA 2024.

Dalam beleid tersebut, ditetapkan bahwa konsumen yang membeli rumah pada periode 1 September 2024 hingga 31 Desember 2024 bakal dibebaskan dari kewajiban pembayaran PPN. Lantas, bagaimana cara untuk mendapatkan PPN DTP?

Berikut perincian syarat hingga manfaat insentif PPN DTP:

1. Manfaat PPN DTP

Insentif PPN DTP diberikan untuk meningkatkan daya beli masyarakat untuk memiliki hunian yang layak. Seperti namanya, konsumen yang membeli rumah pada periode yang telah ditetapkan akan terbebas 100% dari kewajiban membayar PPN.

Adapun, insentif PPN DTP diberikan untuk pembelian rumah maksimal senilai Rp5 miliar. Di mana, konsumen akan diberikan 100% dari PPN terutang dari bagian dasar pengenaan pajak maksimal Rp2 miliar.

Singkatnya, pembeli rumah Rp5 miliar bakal mendapat potongan PPN hingga Rp220 juta. Dengan demikian, pembeli rumah Rp5 miliar hanya dikenakan biaya pembayaran PPN Rp330 juta.

Sementara itu, untuk pembeli rumah dengan harga maksimal Rp2 miliar akan benar-benar 100% dibebaskan dari kewajiban pembayaran pajak pertambahan nilai sebesar Rp220 juta.

Selain dirasakan manfaatnya oleh konsumen, insentif PPN DTP ini juga diharapkan dapat memantik pertumbuhan ekonomi nasional. Pasalnya, sektor properti sendiri memiliki multiplier effect yang luas pada sejumlah sektor industri lain.

2. Syarat PPN DTP

Dalam PMK No.61/2024 tentang Insentif Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah TA 2024, terdapat sejumlah persyaratan dan ketentuan yang diatur.

Ketentuan pertama, PPN DTP hanya akan diberikan untuk warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki nomor pokok wajib pajak atau nomor identitas kependudukan.

Di samping itu, PPN DTP juga dapat dirasakan oleh warga negara asing (WNA) yang memiliki nomor pokok wajib pajak sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepemilikan rumah tapak atau rusun.

PPN DTP bakal diberikan kepada pembeli hunian yang telah melakukan penandatanganan akta jual beli serta perjanjian pengikatan jual beli lunas di hadapan notaris pada periode 1 September 2024 hingga 31 Desember 2024.

Apabila syarat tersebut telah terpenuhi, maka developer bersama dengan konsumen diminta untuk membuat berita acara yang memuat nama dan nomor pokok wajib pajak pengusaha kena pajak penjual; nama dan nomor pokok wajib pajak atau nomor induk kependudukan pembeli; tanggal serah terima; kode identitas rumah yang diserahterimakan; pernyataan bermaterai telah dilakukan serah terima bangunan; dan nomor berita acara serah terima.

Berita acara serah terima tersebut kemudian cara serah terima harus didaftarkan oleh Pengusaha Kena Pajak penjual dalam aplikasi di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dan/atau Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah bulan dilakukannya serah terima.

Kemudian, secara lebih lanjut pelaksanaan dan pertanggungjawaban subsidi pajak ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024 terhadap PPN ditanggung Pemerintah atas penyerahan rumah tapak atau satuan rumah susun dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan ini akan menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan atau Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) yang menyampaikan data rumah tapak serta satuan rumah susun termasuk data berupa berita acara serah terima sebagaimana dijelaskan di atas.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) melalui Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno (PPKGBK) resmi mengelola secara mandiri Balai Sidang JCC di Jalan Gatot Subroto, Kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, pada 21 Oktober 2024.

Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan PPPKGBK, Sri Lestari Puji Astuti mengatakan pengelolaan secara mandiri dilakukan seiring berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sama dengan mitra.

Berakhirnya masa perjanjian kerja sama tersebut ditindaklanjuti dengan penyerahan aset berupa Barang Milik Negara Blok 14 di dalam kawasan GBK dan akan dikelola secara mandiri oleh PPKGBK sebagai suatu Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan mandat yang telah diterima.

"Langkah strategis ini merupakan transformasi besar dalam upaya optimalisasi pemanfaatan aset negara dan mengembangkan potensi sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas layanan publik, sejalan dengan prinsip pengelolaan BLU, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat seluas-luasnya," kata Sri dalam keterangan tertulis dikutip Rabu (2/10/2024).

PPKGBK, imbuhnya, siap membuka lembaran baru dalam pengelolaan Blok 14 kawasan GBK, yang saat ini dipergunakan sebagai venue pertemuan, sidang, hingga konferensi.

"Melalui pengelolaan mandiri, PPKGBK berkomitmen untuk menjadikan kawasan ini sebagai pusat kegiatan Meetings, Incentives, Conferences, Exhibition (MICE), terintegrasi dengan fasilitas GBK, inklusif, berkelas dunia, serta memiliki manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan negara," ujarnya.

Sebelumnya Balai Sidang Jakarta Convention Center atau yang lebih dikenal dengan JCC, dikelola oleh PT Graha Sidang Pratama dibawah manajemen Singgasana Hotels & Resorts.

Luas seluruh area yakni 120.000 meter, dilengkapi dengan sebuah Round Theater-style Hall, dua buah Exhibition Hall, sebuah Banqueting Hall, sebuah Lobby yang luas, Lower Lobby, VIP Room and Lounge, dan 10 Meeting Room.

Bisnis.com, JAKARTA - Hasil survei Lembaga Indikator menyebutkan sejumlah moda transportasi berbasis rel, seperti Kereta Api, Commuter Line, LRT, dan MRT masih kekurangan seperti armada, kenyamanan serta keamanan.

Data Indikator terkait survei Evaluasi Publik atas Kinerja Sektor Transportasi Umum dan Perhubungan Pemerintahan Jokowi menunjukkan Indeks Kepuasan Pengguna Transportasi Umum adalah 3.962, atau berada di kategori Tinggi.

Indeks tertinggi di aspek keterandalan yaitu transportasi umum membantu menyelesaikan urusan warga dengan skor indeks 4.193, sedangkan yang terendah adalah aspek Jumlah Armada dengan skor 3.704.

Berikut hasil survei untuk moda transportasi berbasis rel:

1. Kereta Api

Pengguna kereta api menunjukkan tingkat kepuasan yang sangat tinggi, dengan 90,9% menyatakan sangat atau cukup puas. Fasilitas pendukung yang baik menjadi faktor utama dengan tingkat kepuasan mencapai 96,3%, diikuti dengan kemudahan dalam menyelesaikan urusan (96,2%) dan rute yang sesuai dengan kebutuhan (95,9%). Meski demikian, peningkatan jumlah armada tetap diperlukan guna menghadapi lonjakan jumlah penumpang di masa depan.

2. Kereta Commuter Line

Kereta Commuter Line juga memperoleh kepuasan tinggi dari penggunanya, dengan 94,7% menyatakan puas. Faktor keterjangkauan harga menjadi sorotan dengan kepuasan mencapai 99,4%, sedangkan fasilitas pendukung juga diapresiasi (98,1%). Meskipun demikian, jumlah armada dan kenyamanan masih menjadi aspek yang dapat diperbaiki, terutama pada jam-jam sibuk di mana kepadatan penumpang sangat tinggi.

3. Lintas Raya Terpadu (LRT)

LRT mencatat kepuasan tertinggi di antara moda lainnya, dengan 97,4% pengguna merasa sangat atau cukup puas. Pengguna menyoroti kemampuannya dalam membantu menyelesaikan urusan sehari-hari (100%) dan fasilitas pendukung yang baik (100%). Namun, jumlah armada yang masih terbatas serta aspek keselamatan dan keamanan menjadi tantangan bagi pengelola LRT untuk lebih meningkatkan kualitas layanan.

4. Mass Rapid Transportation (MRT)

MRT juga mendapatkan respon positif dari para penggunanya, dengan 94,9% menyatakan puas. Ketepatan waktu menjadi keunggulan utama MRT dengan kepuasan mencapai 97,1%, disusul oleh kemampuannya dalam membantu warga menyelesaikan urusan (96,9%). Namun, tantangan terbesar MRT adalah kekurangan jumlah armada yang hanya mendapatkan tingkat kepuasan 61,7%. Selain itu, fasilitas pendukung juga masih perlu ditingkatkan, dengan tingkat kepuasan 84,3%.

Di sisi lain, berdasarkan data Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sejak 2014 hingga 2024 pada sektor perkeretaapian, pihaknya telah melakukan perbaikan dan pembangunan 80 jalur kereta api.Perinciannya yaitu 55 pembangunan jalur kereta api dan 25 peningkatan dan rehabilitasi jalur kereta api.

Untuk pembangunan LRT Jabodebek, Kemenhub mencatatkan pembangunan 49,21 kilometer jalur ganda KA dengan total 18 stasiun. Pembangunan tersebut memakan biaya hingga Rp29,9 triliun.

Kemudian MRT North South Phase I telah dibangun 15,7 kilometer jalur dengan 13 stasiun yaitu 7 stasiun layang dan 6 stasiun bawah tanah.

Terakhir pembangunan kereta cepat dengan 4 stasiun memiliki jalur double track sepanjang 142,3 kilometer dan kecepatan mencapai 350 kilometer per jam.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Utama PT krakatau steel (KRAS) Purwono Widodo meninggal dunia pada Rabu (2/10/2024) malam pukul 20.37 WIB.

Kabar duka tersebut dikonfirmasi Corporate Secretary KRAS, M. Tantra Maulana. Dia membenarkan bahwa Dirut Krakatau Steel Purwono Widodo meninggal dunia pada Rabu (2/10/2024) malam di RS Medistra, Jakarta.

"PT Krakatau Steel (Persero) Tbk melalui Holding Statement ini menyampaikan bahwa benar adanya berita duka atas meninggalnya Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Bapak Ir. Purwono Widodo, M.M. pada 2 Oktober 2024 pukul 20.37 WIB di RS Medistra," ujar Tantra dalam keterangan resmi, Rabu (2/10/2024).

Manajemen Krakatau Steel memastikan bahwa operasional perusahaan tetap berjalan secara normal. Selain itu, Tantra mengatakan bahwa Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan Krakatau Steel menyatakan duka cita yang mendalam.

"Mewakili Keluarga Besar Almarhum kami mohon doanya, semoga amal ibadah Almarhum diterima oleh Allah SWT, diampuni segala dosanya, diberikan tempat terbaik di sisiNya, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan," ujarnya.

Profil Purwono Widodo

Untuk diketahui, Puwrono Widodo resmi menjadi Direktur Utama Krakatau Steel (KRAS) menggantikan Silmy Karim melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 18 Januari 2023.

Purwono mengambil pendidikan Sarjana di jurusan Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung (1986). Dia melanjutkan pendidikan magister di Universitas Indonesia dan mendapat gelar magister Manajemen Internasional Universitas Indonesia (1997).

Dalam perjalanan kariernya dia sempat menjabat sebagai General Manager Pemasaran PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (2004-2006), General Manager Penjualan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (2006-2008), Direktur Komersial PT KHI Pipe Industries (2008-2013), dan Direktur Utama PT KHI Pipe Industries (2013-2017).

Pada 2017 dia kemudian masuk ke jajaran direksi KRAS. Awalnya, pada RUPST tahun buku 2016 yang dilaksanakan pada Maret 2017 Purwono diangkat sebagai Direktur Pemasaran KRAS. Pada RUPSLB 2018 terjadi perubahan nomenklatur jabatan Direktur Pemasaran menjadi Direktur Komersial.

Kemudian, Purnomo dialihtugaskan menjadi Direktur Pengembangan Usaha pada RUPSLB tahun 2020 yang dilaksanakan tanggal 24 November 2020.

Dalam catatan di profil perusahaan Purwono merangkap jabatan sebagai Presiden Komisaris di PT Kerismas Witikco Makmur. Beliau tidak memiliki hubungan aliansi, baik dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun Pemegang Saham Perseroan.

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KRAS) resmi mengangkat Purwono Widodo sebagai Direktur Utama menggantikan Silmy Karim melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Rabu (18/1/2023).

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Utama (Dirut) PT Krakatau Steel Purwono Widodo meninggal dunia di RS Medistra, Jakarta pada hari ini, Rabu (2/10/2024).

Kabar duka tersebut dikonfirmasi Corporate Secretary PT Krakatau Steel, M. Tantra Maulana. Dia membenarkan bahwa Dirut Krakatau Steel Purwono Widodo meninggal dunia pada Rabu (2/10/2024) pukul 20.37 WIB.

"PT Krakatau Steel (Persero) Tbk melalui Holding Statement ini menyampaikan bahwa benar adanya berita duka atas meninggalnya Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Bapak Ir. Purwono Widodo, M.M. pada 2 Oktober 2024 pukul 20.37 WIB di RS Medistra," ujar Tantra dalam keterangan resmi, Rabu (2/10/2024).

Manajemen Krakatau Steel memastikan bahwa operasional perusahaan tetap berjalan secara normal.

Tantra mengatakan bahwa Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan Krakatau Steel menyatakan duka cita yang mendalam.

"Mewakili Keluarga Besar Almarhum kami mohon doanya, semoga amal ibadah Almarhum diterima oleh Allah SWT, diampuni segala dosanya, diberikan tempat terbaik di sisiNya, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan," ujarnya.

Untuk diketahui, Purwono Widodo menjabat sebagai Direktur Utama Krakatau Steel sejak Maret 2017 untuk menggantikan Silmy Karim yang kini menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham.

Sebelum menjabat sebagai Direktur Utama, karier Purwono Widodo telah banyak dilalui di Krakatau Steel Group

Bisnis.com, JAKARTA -Perusahaan pangan AS Cargill meresmikan lini produksi kakao terbaru di pabrik pengolahan Gresik, guna merespons meningkatnya permintaan pasar Asia untuk produk makanan dan minuman yang kaya rasa, serta memenuhi kebutuhan konsumen akan pengalaman multisensori.

Managing Director Cargill Food Solutions Asia Tenggara Francesca Kleemans menjelaskan bahwa produk berbasis kakao seperti coklat, roti, es krim, dan minuman ala kafe terus menjadi favorit di Asia.

Menurut studi Cargill dalam TrendTracker® 2024,, konsumen di kawasan Asia Pasifik semakin tertarik mencoba produk dengan cita rasa, aroma, dan tekstur unik, sekaligus lebih sadar akan kesehatan dan keberlanjutan.

"Kami melihat lonjakan permintaan di tahun-tahun mendatang, didorong oleh tren konsumsi yang mementingkan kualitas, kesehatan, dan tanggung jawab sosial," ujar Kleemans dalam keterangan resmi, Rabu (2/10/2024).

Bersamaan dengan peresmian lini baru ini, Cargill memperkenalkan beberapa varian produk kakao yang disesuaikan dengan selera pasar Asia.

Lini ini mampu menghasilkan produk kakao bubuk dan kakao massa dengan profil rasa unik yang mencakup berbagai preferensi konsumen.

Produk baru yang diluncurkan meliputi dua varian kakao bubuk Gerkens® dan beberapa varian kakao massa Cargill® Craft.

Pabrik pengolahan kakao Cargill di Gresik kini menjadi pusat inovasi untuk pasar Asia, memperkuat kemampuan perusahaan dalam memberikan solusi kakao yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Dengan memanfaatkan teknologi manufaktur terbaru, lini produksi ini memungkinkan Cargill untuk terus berinovasi dan mempercepat ekspansi di pasar Asia.

Lini baru ini, bersama dengan Cargill Cocoa Development Centre yang telah beroperasi sejak November lalu, memperkokoh posisi Gresik sebagai pusat penting dalam rantai pasokan kakao di Asia.

Francesca menambahkan, Strategi near-shoring di Asia ini sangat penting untuk mempertahankan ketersediaan pasokan dan daya saing.

“Investasi terbaru kami di Gresik diharapkan dapat mendorong kolaborasi dengan pelanggan di seluruh Asia, menjawab tantangan rantai pasokan global, serta meningkatkan daya saing produk kakao dan cokelat kami,” kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Manajemen Pelaksana Program (PMO) Kartu Prakerja menyatakan kelanjutan program Kartu Prakerja masih menunggu keputusan dari pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.

Direktur Eksekutif PMO Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari menuturkan, pemerintahan baru yang dipimpin Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming yang akan mengumumkan nasib dari program milik Jokowi tersebut. Dia juga belum mengetahui apakah akan ada perubahan skema dari program tersebut ke depannya.

"Saya tidak ingin 'kemajon', terlalu maju, jadi teman-teman tunggu saja nanti yang akan disampaikan pemerintahan baru," kata Denni dalam Media Briefing 5 Tahun Kartu Prakerja di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (2/10/2024).

Meski demikian, Denni bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto terus mendiskusikan program yang bertujuan untuk pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja terkena PHK, dan/atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan pemerintah saat ini terus mendorong kelanjutan program Prakerja.

Terlebih, isu yang berkembang saat ini adalah isu masalah pembukaan lapangan kerja hingga persoalan penurunan jumlah kelas menengah.

"Semuanya sangat relevan dan mestinya sangat positif untuk kita keberlanjutan," ujarnya.

Susi berharap, pemerintahan baru akan melanjutkan program yang telah memberikan manfaat berupa pelatihan dan insentif kepada 18,9 juta penerima sejak 2020 hingga menjelang akhir 2024 ini.

Untuk diketahui, Program Kartu Prakerja lahir melalui Perpres No. 36/2020. Jajaran Direksi Manajemen Pelaksana diangkat tanggal 17 Maret 2020. Hanya 1 hari setelah kebijakan PSBB, gelombang pertama dibuka 11 April 2020 dan menyerap 168.000 penerima.

Prakerja menjadi bagian Program Pemulihan Ekonomi Nasional akibat pandemi Covid-19. Seiring dengan berakhirnya pandemi, mulai tahun 2023 Prakerja diimplementasikan dengan skema normal.

Setiap peserta memperoleh manfaat berupa beasiswa pelatihan sebesar Rp3,5 juta yang bisa dimanfaatkan untuk mengikuti berbagai pelatihan baik moda webinar, tatap muka, maupun pembelajaran mandiri, yang tersedia di ekosistem Prakerja.

Sebelumnya dalam pemberitaan Bisnis, PMO mengungkapkan pihaknya tengah menyusun anggaran Prakerja untuk tahun anggaran 2025 sembari menunggu arahan lebih lanjut dari Komite Cipta Kerja.

“Kami memang sedang menyusun anggaran 2025, tapi kami tetap menunggu arahan untuk 2025 apakah program Prakerja nanti akan skema seperti apa,” jelas Direktur Pemantauan dan Evaluasi Prakerja Cahyo Prihadi, (15/5/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan dirinya bakal mengusulkan agar Prabowo Subianto melanjutkan program bansos beras setelah resmi dilantik sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat melakukan peninjauan ketersediaan beras dan penyerahan bantuan cadangan pangan pemerintah di Komplek Pergudangan Bulog, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dalam kunjungan ke NTT, Presiden berdialog dengan masyarakat penerima manfaat yang hadir. Dia menanyakan perkembangan distribusi beras untuk bulan Oktober dan kualitas dari beras yang diberikan.

“Ini yang Oktober ya, sudah diterima ya. Nanti diterima lagi Desember, ya. Dan nanti tolong diusulkan kepada pemerintah baru kalau bisa [bansos beras] diteruskan. Setuju ndak?” kata Jokowi, Rabu (2/10/2024).

Presiden Ke-7 RI itu ingin memastikan kelancaran distribusi bantuan pangan serta mengecek ketersediaan stok beras nasional yang dikelola oleh Bulog agar dapat berlanjut di pemerintahan selanjutnya.

Menurutnya, kunjungan ini menjadi langkah penting pemerintah dalam memastikan ketahanan pangan nasional tetap terjaga dan program bantuan pangan berjalan dengan baik.

“Nah nanti pemerintah baru. Saya nanti bisikin ke Pak Prabowo, tapi usulannya dari bapak-ibu semuanya lho ya? Saya sampaikan bapak-ibu masyarakat dari Sumba Barat, mengusulkan kepada Pak Prabowo agar program ini bisa dilanjutkan. Saya akan ngomong gitu tapi keputusannya ada di pemerintah baru, presiden baru nanti,” katanya.

Dengan dimulainya distribusi ini, Jokowi berharap masyarakat di seluruh Indonesia dapat menerima manfaat dari program bantuan pangan, terutama dalam menghadapi situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian.

“Kalau ini kan memang sudah sesuai dengan rencana Agustus kemudian Oktober kemudian Desember, dan kita harapkan itu juga bisa mengerem harga beras agar tidak bisa naik karena kita intervensi lewat bantuan pangan berupa beras. Pasokan nggak ada masalah. Untuk stok kurang lebih hampir 1.000 ton, gede banget,” pungkas Jokowi.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas) melihat upaya pemerintah untuk memberikan bagi hasil gross split lebih besar kepada kontraktor migas justru mempertajam ketidakpastian akan regulasi.

Sebagaimana diketahui, dalam Peraturan Menteri ESDM No 13/2024 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split, salah satu poin dalam skema baru gross split yakni bagi hasil kontraktor yang mencapai 75%-95%.

Beleid tersebut pun dipertegas melalui Kepmen ESDM No 230.K/MG.01.MEM.M/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Komponen Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

Ketua Komite Investasi Aspermigas, Moshe Rizal mengatakan pihaknya mengapresiasi upaya tersebut untuk membuat perubahan dengan tujuan positif. Namun, dia melihat regulasi tersebut justru hanya mempermulus jalan Menteri ESDM memberikan diskresi bagi hasil.

"Opsi untuk bisa dapat 95% split bagi KKKS sebenarnya sudah ada dari dulu. Hanya, Permen ini memfasilitasi, memudahkan Pak Menteri [ESDM] untuk menyetujui. Jadi insentif bagi siapa nih, bagi investor atau bagi Pak Menteri?" kata Moshe kepada Bisnis, Rabu (2/10/2024).

Efektivitas kebijakan gross split yang menawarkan bagi hasil lebih besar ini juga masih perlu dilihat lebih jauh. Dia mengaku investor justru menjadi tidak pasti lantaran banyak perubahan terkait penerapan skema gross split maupun cost recovery.

Meskipun diberikan bagi hasil yang tinggi, Moshe juga menilai tak sebanding dengan pajak migas yang saat ini bisa mencapai 40%. Pajak yang dikenakan kepada pelaku usaha migas disebut paling tinggi dibandingkan industri sektor lainnya.

"Jadi menurut saya kurang menggigit karena hal-hal yang dibahas ini sebenarnya masih sama, cuma ada improvement yang incremental improvement saja dari yang sebelumnya," tuturnya.

Lebih lanjut, Moshe juga menyoroti upaya pemerintah dalam beleid tersebut untuk menyederhanakan 13 parameter besaran angka bagi hasil untuk kontraktor menjadi hanya 5 parameter saja. Tujuannya agar lebih implementatif dan menarik di lapangan.

Dari 13 komponen tambahan bagi hasil disederhanakan hanya menjadi 5 yaitu jumlah cadangan, lokasi lapangan, ketersediaan infrasruktur, harga minyak bumi, dan harga gas bumi.

"Apapun yang berhubungan sama keekonomiannya, itu tetap masih dihitung dan dipertimbangkan dalam suatu negosiasi kontrak. Jadi kalau ada yang digabungkan, ada yang dipisah, ya sama aja tetap akan dihitung," pungkasnya.

Aturan Baru Kontrak Bagi Hasil

Untuk diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merombak skema kontrak bagi hasil migas yang baru atau New Gross Split menjadi stimulus untuk memikat investor masuk ke sektor hulu migas nasional.

Regulasi tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM No 13/2024 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split yang menggantikan Permen ESDM No 8/2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

Tak hanya itu, Kementerian ESDM juga telah menetapkan Kepmen ESDM No 230.K/MG.01.MEM.M/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Komponen Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

Direktur Pembinaan Hulu Minyak dan Gas Bumi Ariana Soemanto mengatakan pembaruan aturan gross split dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan kontraktor dan pemerintah.

Adapun, salah satu poin penting dalam skema baru ini adalah kepastian bagi hasil yang diterima kontraktor, dapat mencapai 75%-95%. Aturan gross split lama bagi hasil kontraktor sangat rendah.

"Kepastian 75-95% bagi hasil punya kontraktor. Kalau yang dulu bisa rendah sekali, bahkan bisa sampai 0%, itu kita koreksi. Selain itu, bagi hasil tidak kompetitif, buktinya dari 15 dari 26 KKKS mengajukan insentif atau diskresi," kata Ariana dalam keterangan resminya, Selasa (1/10/2024).

Aturan gross split baru ini pun menawarkan bagi hasil lebih besar untuk Wilayah Kerja Migas Non-konvensional mencapai 93%-95% di awal. Skema ini akan segera diterapkan pada WK GMB Tanjung Enim dan MNK Rokan.

Ariana menuturkan parameter-parameter yang menentukan besaran angka bagi hasil untuk kontraktor disederhanakan dari 13 parameter menjadi hanya 5 parameter. Upaya ini dilakukan agar lebih implementatif perhitungannya dan menarik di lapangan.

"Ini bukan semata-mata untuk mendorong gross split yang baru ini, tetapi di sini kita berikan pilihan fleksibilitas, mau pakai gross split atau cost recovery silakan, mau berpindah juga silakan. Sesuai dengan selera kontraktor," tuturnya.

Di sisi lain, poin perubahan pada Permen Kontrak Bagi Hasil antara lain adalah simplifikasi jumlah komponen. Dari 13 komponen tambahan bagi hasil disederhanakan hanya menjadi 5 yaitu jumlah cadangan, lokasi lapangan, ketersediaan infrasruktur, harga minyak bumi, dan harga gas bumi.

Nilai parameter komponen ditentukan dari studi statistik data 5 tahun terakhir, yaitu jumlah cadangan POD seluruh lapangan, rata-rata lokasi dan kedalaman lapangan, serta harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP), LNG platts, dan gas domestik.

"Jadi setelah evaluasi 5 tahun, nanti Bapak dan Ibu akan melihat cadangan dan PODnya itu sudah ada bukti empiris bahwa data 5 tahun terakhir terkait penemuan cadangan itu yang membentuk angka yang ada di Kepmen kita ini. Begitu pula dengan lokasi kedalaman, Harga ICP, kenapa harga yang diambil titik tengahnya, itu semua berdasarkan data realisasi 5 tahun terakhir," jelas Ariana.

Selain itu, diatur pula total bagi hasil yang kompetitif. Di mana nilai bagi hasil (sebelum pajak) KKKS migas konvensional pada rentang 75%-95% berdasarkan studi effective royalty rate, access to gross revenue, dan incentives.

Tak hanya itu, terdapat pula aturan mengenai Eksklusivitas MNK yakni nilai bagi hasil (sebelum pajak) KKKS MNK menggunakan fixed split 93% untuk minyak dan 95% untuk gas, berdasarkan studi perbandingan keekonomian dengan lapangan di Eagleford.

Berkaitan dengan tata cara, persyaratan perubahan bentuk kontrak dan fleksiblitas, aturan tersebut memberikan pengaturan terkait perubahan bentuk kontrak bagi hasil dari PSC cost recovery ke gross split ataupun sebaliknya dengan ketentuan peralihan untuk kontrak yang telah ditandatangani sebelumnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Managing Director Ciputra Group, Budiarsa Sastrawinata menyebut pihaknya tengah memfinalisasi lokasi proyek 10 rumah susun (rusun) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Budiarsa mengatakan, lokasi dan masterplan untuk proyek rusun tersebut masih belum final. Sehingga proses pembangunan belum dapat dilaksanakan pada tahun ini.

“Masih dalam pembicaraan untuk finalisasi, masih belum final mengenai lokasi dan masterplan,” kata Budiarsa pasca menghadiri Bisnis Indonesia Top BUMN Forum 2024 di Jakarta, Rabu (2/10/2024).

Budi menuturkan, pihaknya mengharapkan segera ada kesepakatan yang terjalin dengan pemerintah terkait lokasi pembangunan rusun agar bisa dimulai proses konstruksi.

Dirinya pun menyebut proyek ini diharapkan bakal mulai berjalan pada masa pemerintahan Prabowo Subianto atau pada tahun depan.

“Tentu ya segera ada kesepakatan tertentu untuk bisa kita mulai. Mungkin di tahun depan (bakal jalan),” ujarnya.

Budiarsa menyatakan bahwa proyek PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) berada di ring 2 atau di luar Kawasan Inti Pusar Pemerintah (KIPP) IKN yang pengembangannya saat ini tengah dilakukan. Oleh karena itu, pembangunan proyek rusun masih menunggu rampungnya pembangunan infrastruktur dasar di KIPP.

Diberitakan sebelumnya, Ciputra telah merampungkan studi kelayakan atau feasibility study (FS) proyek 10 rumah susun (rusun) IKN. Saat ini, dokumen kelayakan sedang dikaji Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

Apabila, studi kelayakan proyek rusun tersebut disetujui OIKN, maka selanjutnya CTRA bisa ditunjuk sebagai pemrakarsa proyek.

Rencanannya, CTRA bakal membangun 10 tower rusun di IKN lewat skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan nilai investasi mencapai Rp3,5 triliun.

Sebelumnya, Ciputra merencanakan pengembangan awal kawasan terpadu di IKN mulanya akan dilakukan di atas lahan seluas 300 hektare (Ha). Namun, pada tahap awal pihaknya menetapkan akan fokus menggarap 150 hektare.

Rencananya, konstruksi proyek tersebut bakal dimulai dengan pembangunan infrastruktur dasar dalam waktu pengembangan 1-2 tahun.

Sementara itu, pembangunan hotel, residensial dan fasilitas lainnya diharapkan dapat selesai dalam kurun waktu tiga tahun setelah pengembangan infrastruktur dasar lengkap.

Bisnis.com, JAKARTA - Purchasing Manager’s Index (PMI) manufaktur Indonesia masih tersungkur di zona kontraksi dalam 3 bulan terakhir, yakni di level 49,2 pada September 2024.

Melihat hal tersebut, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebutkondisi manufaktur Indonesia masih sensitif terhadap perubahan permintaan pasar domestik dan perubahan efisiensi beban usaha.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengatakan,PMI manufaktur Indonesia saat ini cenderung sangat tergantung pada kinerja pasar domestik dan Indonesia tidak memiliki banyak industri manufaktur yang bersaing di pasar global.

“Karena itu, kami berharap pemerintah dapat terus membantu peningkatan efisiensi beban usaha dan pemberdayaan industri dalam negeri untuk menciptakan industri manufaktur yang berorientasi ekspor,” kata Shinta saat dihubungi, dikutip Rabu (2/10/2024).

Shinta menilai bahwa hal tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti reformasi struktural terhadap efisiensi jasa-jasa terkait seperti sektor energi, sektor logistik, sektor finansial.

Tidak hanya itu, Shinta menyebut, industri manufaktur nasional juga perlu dibantu untuk mengadopsi teknologi manufaktur baru yang lebih efisien dan ramah lingkungan.Hal ini perlu dilakukan agar produktivitas produksinya bisa lebih tinggi, beban usahanya lebih rendah dan memperkuat daya saing di pasar global.

“Pemerintah juga bisa membantu dengan memfasilitasi pembentukan green supply chain di Indonesia agar produk-produk industri manufaktur nasional lebih diprioritaskan oleh pasar global,” ujar Shinta.

Di samping itu, Shinta menuturkan perlu juga mengembangkan industri kecil dan menengah (IKM) yang memiliki tujuan untuk menciptakan domestic supply chain yang lebih kuat dan lebih efisien.

“Dengan demikian, UMKM & IKM nasional dapat turut berpartisipasi dalam peningkatan kinerja industri nasional sebagai bagian dari supply chain industri, termasuk industri manufaktur yang berorientasi ekspor,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, PMI manufaktur Indonesia masih terkontraksi di bawah 50 yakni berada di level 49,2 pada September 2024, meskipun indeks aktivitas manufaktur tersebut mengalami peningkatan tipis dari bulan sebelumnya 48,9.

Economics Director S&P Global Market Intelligence Paul Smith mengatakan, masih lesunya sektor manufaktur RI disebabkan kondisi makro ekonomi global yang sedang lesu pada September.

"Dengan tercepat pada penjualan eksternal dalam waktu hampir 2 tahun dari laporan terkini sangat menonjol di statistik," kata Paul melalui keterangan resminya, Selasa (1/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Upaya pemerintah menarik investor hulu migas dengan memberikan kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi gross split lebih besar untuk kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dinilai tidak akan berdampak signifikan.

Regulasi tersebut tertuang melalui Peraturan Menteri ESDM No 13/2024 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split dan Keputusan Menteri ESDM No 230.K/MG.01.MEM.M/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Komponen Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

Pengamat Ekonomi Energi UGM Fahmy Radhi mengatakan, berapapun besaran yang ditawarkan pemerintah kepada KKKS dalam hal bagi hasil ini tidak menjamin investor langsung tertarik untuk menanamkan modal pada hulu migas.

"Perubahan gross split yang terbaru itu tidak akan punya pengaruh signifikan terhadap peningkatan investasi, juga tidak akan menaikkan produksi dan lifting minyak," kata Fahmy kepada Bisnis, Rabu (2/10/2024).

Padahal, dalam beleid terbaru tersebut Kementerian ESDM memberikan kepastian bagi hasil yang diterima kontraktor yang mencapai 75%-95%. Pada kontrak gross split lama, bagi hasil kontraktor sangat variatif, bahkan bisa sangat rendah hingga 0% dalam kondisi tertentu.

Sayangnya, Fahmy justru melihat kontrak dengan skema cost recovery maupun gross split yang selama ini selalu diubah pemerintah tak bisa menjadi daya pikat bagi investor.

"Karena ada faktor lain yang itu menjadi daya tarik bagi investor adalah tersedianya cadangan migas di Indonesia yang sekarang ini semakin menurun," ujarnya.

Jika merujuk pada data Kementerian ESDM, realisasi produksi minyak bumi mencapai 578.000 barel minyak per hari (bopd) per Juni 2024. Sementara itu, produksi gas bumi mencapai 6.635 juta standar kaki kubik per hari (MMscfd).

Lifting minyak Indonesia telah mengalami penurunan signifikan sejak tahun 2015. Pada tahun tersebut, realisasi lifting minyak tercatat 779.000 barel per hari (bopd), sedangkan pada 2023, lifting minyak turun ke angka 605,400 bopd.

Tren serupa juga terlihat pada lifting gas, yang turun dari 1,202 juta barel setara minyak per hari (boepd) pada 2015 menjadi 960 ribu boepd pada 2023.

"Itu membuat mereka tidak tertarik dan banyak investor besar yang sama ini investasi Indonesia kan sudah keluar dari Indonesia. Yang tersisa kan tinggal investor-investor kecil," tutur Fahmy.

Dalam hal ini, Fahmy menjelaskan yang semestinya menjadi perhatian pemerintah untuk menggenjot produksi migas yakni dengan perluas eksplorasi cekungan baru yang secara geologis potensinya besar, tetapi belum terbukti ekonomis.

Ketika cadangan migas pada sumur-sumur baru tersebut telah terbukti secara geologis dan dari sisi nilai keekonomian dianggap mumpuni, maka investor akan berdatangan.

"Untuk masuk ke cekungan itu kan butuh teknologi yang cukup canggih, butuh biaya dana sebagainya. Satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa di situ memang ada sumber minyak, maka menurut saya Pertamina harus dipaksa untuk masuk di sumur-sumur yang baru tadi," tuturnya.

Kedua, Fahmy juga menyoroti sumur-sumur migas yang lama namun belum di maksimalkan. Dia mencontohkan Blok Cepu yang disebut masih ada sejumlah area dengan potensi minyak cukup besar.

"Tapi investor-investor itu tidak mau menambah investasi, maka eksistingnya itu didorong agar lebih dioptimalkan kembali sehingga dapat menaikkan produksi tadi," pungkasnya.