Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menargetkan pangsa pasar kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) tembus 5% hingga akhir tahun 2024.

Hal tersebut disampaikan oleh kementerian yang dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan itu usai menggelar pertemuan pemangku kepentingan secara tertutup bertajuk 'Accelerating Indonesia's EV Transition' di Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin mengatakan, pertemuan tersebut membahas strategi yang dapat ditindaklanjuti guna meningkatkan adopsi kendaraan listrik (EV) di Indonesia.

"Hari ini di Indonesia itu first half [semester I/2024] mungkin masih sekitar 3%. Harapan saya di akhir tahun ini bisa jadi 4-5% market share-nya ya," kata Rachmat saat ditemui Bisnis, Selasa (17/9/2024).

Jika merujuk pada laporan BlombergNEF, Rachmat menyebutkan bahwa di beberapa negara terjadi peningkatan market share EV lebih dari 10%-15%, terlebih di China yang terus meningkat hingga 30%-40%.

Rachmat juga melihat prospek cerah transisi kendaraan dengan mesin internal combustion engine ke EV di Indonesia. Menurut dia, transisi EV adalah suatu keniscayaan.

"Nah, studi dari Bloomberg itu dia bilang gini biasanya antara 5% sampai 10% kalau sudah capai market share itu akan naik gitu. Jadi itu yang lagi kita kejar juga di Indonesia," ujarnya.

Dia pun tak memungkiri bahwa ekosistem EV masih menjadi barang baru di Tanah Air. Berbeda dengan kendaraan berbahan bakar minyak yang sudah matang dan lengkap infrastrukturnya.

Pemerintah pun baru mengakselerasi aturan terkait pengembangan EV pada 2019 dan produksi mulai dibangun pada 2022-2023.

"Jadi intinya sih hari ini menurut saya isunya adalah familiarity. Tapi secara teknologi, secara benefit ya buat kita di pemerintah karena kita melihat benefit-nya cukup besar," jelasnya.

Terlebih, penggunaan EV juga disebut dapat mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM), lebih bersih secara lingkungan sehingga mengurangi emisi CO2, polusi, dan mengurangi impor BBM.

"Jadi menurut kami ini cukup baik untuk dilaksanakan. Tinggal kita harus pastikan bahwa industrinya juga terbangun di Indonesia supaya kita tidak hanya nanti import barangnya saja," tuturnya.

Di sisi lain, dia juga menyoroti isu infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) atau charging EV yang masih perlu dimasifkan. Sebab, dia meyakini ketersediaan pasokan listrik di Indonesia telah memadai.

Kedua, terkait kemampuan infrastruktur alat pengisian yang diperlukan fast charing untuk dapat membuat SPKLU bisa seperti SPBU saat ini. Namun, Rachmat menyebut, pengisian baterai EV bisa dilakukan dengan cara lain.

"Mobil itu kan jarang untuk pemakaian manusia normal ya itu kan jarang jalan terus. Dia kalau malam di garasi, kalau siang di kantor ya itu kalau misalnya bisa dibuatkan charging yang agak lebih murah atau di-planning itu sebenarnya bisa juga," jelasnya.

Dalam hal ini, Rachmat menyebutkan, sejumlah dukungan pemerintah dari sisi payung hukum seperti Peraturan Presiden (Perpres) No. 55/2019 yang telah diubah menjadi Perpres 79/2023 untuk Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle).

"Untuk orang-orang yang bikin charging itu dia misalnya bisa beli listriknya in bulk gitu ya harganya beda terus dia juga bisa jual tentunya dengan memperhitungkan biaya investasi. Harganya sedikit lebih mahal lah daripada beli listrik dicolok gitu kan ya. Jadi program itu ada dan kita juga sebenarnya minta dari BUMN juga untuk mendukung," jelasnya.

Untuk itu, pemerintah yang memiliki tujuan untuk melakukan energi transisi menggandeng Rocky Mountain Institute (RMI) sebagai lembaga think tank internasional untuk membahas strategi ke arah bebas karbon ekonomi termasuk transportasi.

Dalam kesempatan yang sama, Managing Director of Global South Program RMI Justin Locke mengatakan, pihaknya melihat komitmen Indonesia telah membuat komitmen untuk menjadi nol bersih pada tahun 2045.

"RMI telah bermitra dengan pemerintah di Indonesia untuk mendukung pemerintah dalam mencapai tujuan tersebut. Hari ini adalah bahwa sektor transportasi menawarkan peluang luar biasa tidak hanya untuk mengurangi impor minyak Indonesia yang saat ini disubsidi oleh pembayar pajak dan pemerintah," terangnya.

Transisi EV juga menawarkan peluang terbesar dalam hal ekonomi. Faktanya, dengan beralih dari mesin pembakaran internal kendaraan roda dua ke kendaraan roda dua listrik, setiap pemilik kendaraan roda dua tersebut dapat menghemat hingga US$200-US$300 per tahun.

"Itu adalah penghematan yang signifikan bagi rumah tangga yang memiliki kendaraan ini yang merupakan bentuk transportasi utama di Indonesia," terangnya.

Justin juga melihat transisi EV memiliki manfaat lain selain penghematan biaya, termasuk peningkatan polusi udara yang merupakan perhatian signifikan di daerah perkotaan serta mencapai tujuan dekarbonisasi pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengaku jengkel lantaran organisasi masyarakat (ormas) keagamaan seringkali dipandang sebelah mata tak dapat mengurus konsesi tambang.

Menurutnya, selama ini ormas keagamaan, khususnya Muhammadiyah telah mampu menjalankan berbagai aktivitas bisnis.

Mulai dari membangun lembaga pendidikan tinggi, mengoperasikan Rumah Sakit, hingga hotel.

“Insya Allah bisa juga menjalankan program-program berskala besar, tentu dengan rasionalitas yang tinggi, profesionalitas yang tidak kalah pentingnya itu dengan biaya sendiri, perguruan tinggi kami, rumah sakit kami itu kita bangun dengan keringat sendiri tetapi untuk kesejahteran masyarakat,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (17/9/2024).

Lebih lanjut, dia memastikan bahwa meskipun mengolah konsesi tambang, tetapi akan tetap berfokus dalam kelestarian lingkungan.

Salah satu buktinya, kata Haedar, organisasi memiliki badan perubahan iklim atau climate center.

Dia mengatakan Muhammadiyah satu-satunya ormas yang punya lembaga untuk antisipasi terhadap perubahan iklim dengan segala dampak lingkungannya yang dahsyat.

Jadi Insya Allah bahwa kami mengelola tambang, dan juga mengelola berbagai aktivitas bisnis untuk kesejahteraan masyarakat dan untuk juga selalu terkoneksi dengan menjaga dan merawat lingkungan,” tuturnya.

Oleh sebab itu, dia meminta agar seluruh pihak melihat persoalan tersebut secara proporsional, objektif, dan konstruktif.

“Bahwa nanti ada kekurangan-kekurangan di antara kami, saya pikir terus perbaiki dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” pungkas Haedar.

Bisnis.com, JAKARTA - Kuasa Hukum Dewan Pengurus Kadin Indonesia, Hamdan Zoelva, menegaskan penunjukkan Anindya Bakriesebagai Ketua Umum (Ketum) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2024 – 2029 tidak sah di mata hukum.

Hamdan Zoelva yang juga merupakan mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) mengungkap pihaknya telah mengantongi bukti bahwa sebanyak 21 Kadin provinsi menyampaikan penolakan terhadap penyelenggaraan Munaslub yang digelar pada Sabtu (14/9/2024).

“Di dokumen ini ada 21 pemimpin provinsi yang diwakili oleh ketua umum masing-masing yang menolak Munaslub,” kata Hamdan dalam Konferensi Pers di Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Hamdan mengatakan Munaslub Kadin dapat digelar apabila telah mengantongi izin dari 50+1 anggota tingkat provinsi dan setengah dari jumlah anggota luar biasa yang memiliki hak suara.

Di samping itu, pelaksanaan Munaslub secara sah baru dapat digelar apabila mayoritas anggota Kadin telah memiliki satu kesepahaman bersama lewat peringatan tertulis dalam periode 2x30 hari.

Dia menyebut, kedua komponen tersebut tidak dipenuhi dalam pelaksanaan Munaslub Kadin 2024 yang menunjuk Anindya sebagai Ketum Kadin terpilih.
Dengan demikian, Hamdan selaku Kuasa Hukum Dewan Pengurus Kadin Indonesia menegaskan bakal menempuh langkah dan upaya yang benar menurut hukum untuk mempertahankan kepengurusan Kadin di bawah kepemimpinan Arsjad Rasjid.

“Tentu akan mengambil langkah dan upaya yang benar menurut hukum untuk mempertahankan kepengurusan. Sekarang ini kami siapkan dan kam kaji masalah detailnya dan kami tentukan dalam waktu akan datang,” pungkas Hamdan.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Kadin periode 2021-2026, Arsjad Rasjid menyatakan Munaslub yang diselenggarakan Sabtu (14/9/2024) di Hotel St Regis, Jakarta yang disebut sebagai upaya individu dan kelompok untuk mengambil alih kepengurusan Kadin dengan menyalahi aturan yang berlaku. Oleh karena itu, Munaslub yang digelar dianggap tidak sah atau ilegal karena melanggar AD/ART.

"Selanjutnya kami akan mengambil langkah hukum untuk menjaga integritas organisasi dan menegakkan aturan hukum yang berlaku," kata Arsjad dalam konferensi pers di JS Luwansa, Minggu (15/9/2024).

Sebelumnya, sebanyak 21 ketua Kadin daerah juga menyatakan menolak hasil Munaslub 2024 dan mendukung Arsjad Rasjid sebagai Ketum Kadin.

Berdasarkan keterangan resmi Kadin, penolakan Munaslub 2024 datang dari Kadin Bengkulu, DI Yogyakarta, Gorontalo, DKI Jakarta, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah.

Kemudian, Kadin Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, NTT, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara dan Papua Barat Daya.

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin, Dhaniswara K. Harjono, mengatakan Munaslub yang digelar tidak melalui tahapan-tahapan yang diwajibkan oleh AD/ART, seperti adanya Surat Peringatan Pertama dan Kedua sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 AD/ART Kadin Indonesia.

"Munaslub dinyatakan sah dan mencapai kuorum jika dihadiri lebih dari setengah (50%+1) peserta penuh, dan keputusannya dianggap sah serta mengikat organisasi jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak," kata Dhaniswara dalam keterangan resminya, Sabtu (14/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya kenaikan impor susu yang cukup signifikan pada Agustus 2024 sebesar 21,12% secara tahunan atau year-on-year (YoY).

“Impor susu secara bulanan naik 21,19%. Sedangkan secara tahunan naik 21,12% dan secara kumulatif turun 10,27%,” ungkap Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam konferensi pers, Selasa (17/9/2024).

Pudji menyatakan impor susu ini utamanya berasal dari Selandia Baru, Amerika Serikat, dan juga Australia. Perdagangan susu dari tiga negara teratas pemasok susu tersebut ke Indonesia masing-masing senilai US$94,5 juta, US$47,99 juta, dan US$19,17 juta.

Dari ketiga negara tersebut, hanya perdagangandengan Australia yang mencatatkan kontraksi secara nilai sebesar 18,16% YoY.

Kenaikan signifikan impor susu justru terjadi dari negara Belgia dan Irlandia yang masing-masing tumbuh 139,62% YoY dan 125,31%. Meski demikian, nilainya tidak sebesar Selandia Baru, AS, dan Australia.

Melihat dari sisi HS 8 digit, komoditas susu yang paling banyak diimpor yakni HS 04021041 atau susu bubuk/padat yang tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya, dalam kemasan dengan berat bersih 20 kg atau lebih.

Secara nilai, Indonesia melakukan impor sebanyak 32.747 ton komoditas tersebut. Volume tersebut tumbuh 22,9% secara bulanan dan tumbuh 27,26% secara tahunan.

Sementara secara kumulatif, pembeli susu jenis ini dari luar negeri meningkat 5,68% dari 200.833 ton pada Januari-Agustus 2023, menjadi 212.244 ton pada periode yang sama tahun ini.

Meski demikian, tidak ada keterangan peruntukkan impor susu tersebut apakah sebagai langkah persiapan untuk program susu gratis milik Prabowo atau tidak.

Selain melakukan impor susu, Pemerintah berencana mendatangkan 1,3 juta sapi perah ke Indonesia untuk mendukung program milik Prabowo dan Gibran.

Teranyar, Kementerian Pertanian mengumumkan kerja sama investasi pengembangan 100.000 ekor sapi perah di Indonesia akan dilakukan antara PT Asiabeef Biofarma Indonesia (Asiabeef) dengan Agropecuaria 31 (31 Group) dengan nilai investasi ditaksir mencapai Rp4,5 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya tren kenaikan impor hewan hidup berupa Sapi atau Lembu pada Agustus 2024 dibandingkan Agustus 2023, sebesar 44,09% (year-on-year/YoY), menjelang pelantikan Prabowo Subianto yang akan menjalankan program susu gratis.

Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, menyampaikan secara bulanan (month-to-month/MtM), impor sapi ini mengalami penurunan.

“Impor binatang hidup jenis Lembu kalau di HS-nya itu secara bulanan turun 22,09%, sedangkan secara tahunan naik 44,09%. Dan secara kumulatif naik 40,22%,” kata Pudji dalam konferensi pers, Selasa (17/9/2024).

Mengacu dokumen BPS, impor Lembu utamanya berasal dari Australia. Secara nilai, pada Agustus 2024 ini Indonesia membeli Lembu senilai US$44,75 juta dari Negeri Kanguru tersebut. Nominal tersebut setara sekitar Rp686,15 miliar (Rp15.333 per dolar AS).

Jumlah pembelian tersebut tercatat lebih sedikit dari Juli 2024 yang mencapai US$57,44 miliar.

Sementara secara kumulatif pada Januari hingga Agustus 2024, impor Lembu mencapai US$340,23 juta. Lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu senilai US$242,65 juta.

Kenaikan tersebut pun sejalan dengan naiknya volume impor komoditas tersebut. Di mana volume impor secara kumulatif 2024 mencapai 129.7352 ton, melonjak dari Januari-Agustus 2023 yang sebesar 81.248 ton.

Adapun, melalui kebutuhan sapi dari Australia ini, neraca perdagangan Indonesia dengan Negeri Kanguru tersebut mencatatkan defisit senilai US$549,7 juta. Meski demikian defisit tersebut lebih rendah dari bulan sebelumnnya yang mencapai minus US$600 miliar atau Agustus 2023 yang mencapai minus US$678,6 miliar.

Sebelumnya, keberadaan sapi menjadi komoditas untuk menggenjot produksi susu. Terlebih, program prioritas presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming ialah memberikan makan siang gratis dan susu gratis.

Teranyar, pemerintah berencana mendatangkan 1,3 juta sapi perah dari luar negeri ke Indonesia untuk mendukung program tersebut.

Sementara Kementerian Pertanian mengumumkan kerja sama investasi pengembangan 100.000 ekor sapi perah di Indonesia akan dilakukan antara PT Asiabeef Biofarma Indonesia (Asiabeef) dengan Agropecuaria 31 (31 Group) dengan nilai investasi ditaksir mencapai Rp4,5 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia tengah diterpa kisruh dualisme kepemimpinan. Saat ini ada 2 sosok yang memimpin Kadin yaitu Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie. Lantas, bagaimana kronologi kisruh perebutan kursi Ketum Kadin?

Perebutan kursi Ketua Umum Kadin terjadi setelah digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub Kadin 2024 yang digelar pada Sabtu (14/9/2024).

Pada Munaslub Kadin yang diselenggarakan di St Regis Jakarta, menetapkan Anindya Bakrie terpilih secara aklamasi sebagai Ketum Kadin Indonesia yang baru periode 2024-2029. Hal tersebut menimbulkan polemik, karena Arsjad Rasjid seharusnya masih menjabat sebagai Kadin hingga 2026.

Kepala Badan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kadin Indonesia Bambang Soesatyo yang hadir dalam Munaslub menilai terpilihnya Anindya telah sah menggeser Arsjad Rasjid.

Menurutnya, pemilihan Anindya juga sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin. Dia juga menyebutkan bahwa Munaslub Kadin 2024 sudah sah secara kuorum karena dihadiri oleh 28 Ketua Umum Kadin Daerah, 25 asosiasi dan Anggota Luar Biasa Kadin.

Bambang menyatakan bahwa Munaslub juga tidak menyalahi aturan lantaran peserta yang hadir mencapai lebih dari 23 anggota.

"Jadi ini bukan soal pelanggaran, ini kebutuhan daerah-daerah yang minta untuk Munaslub. Jadi kebutuhan daerah. Bisa, dalam AD/ART dibaca aja, jadi tidak harus ada pelanggaran," kata Bambang kepada wartawan, Sabtu (14/9/2024).

Bamsoet menjelaskan pergantian Ketum Kadin dilakukan bukan karena Arsjad Rasjid melakukan pelanggaran setelah sempat bergabung sebagai Ketua Tim Pemenangan Calon Presiden dan Wakil Presiden saat Pemilu 2024.

Alih-alih pelanggaran, dia menyebut penggantian Arsjad dilakukan sebagaimana permintaan dan kebutuhan dari Kadin daerah dengan alasan situasi politik yang berubah.

"Artinya sudah ada rentetan peristiwa di mana Kadin pascapilpres tidak lagi tampak dirasakan oleh daerah itu tidak mesra lagi dengan pemerintah. Itu yang dirasakan daerah," jelasnya.

Selain Bamsoet, Munaslub Kadin 2024 turut dihadiri sejumlah pengusaha lainnya seperti bos Blue Bird Indra Priawan, pengusaha Nurdin Halid hingga Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani.

Sikap Menkumham

Setelah ditetapkan secara aklamasi sebagai Ketum Kadin yang baru pada Munaslub 2024, Anindya Bakrie langsung menggelar pertemuan atau sarasehan dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas pada Minggu (15/9/2024).

Dalam pertemuan tersebut, Menkumham memberikan ucapan selamat atas terpilihnya Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024–2029 dalam Munaslub yang digelar pada 14 September 2024.

“Saya ucapkan selamat ke Mas Anin [Anindya Bakrie] atas amanah yang baru,” kata Supratman dalam acara sarasehan yang digelar Kadin di Menara Kadin Indonesia pada Minggu (15/9/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Supratman mengungkapkan bahwa Kadin merupakan mitra strategis pemerintah terutama dalam pertumbuhan ekonomi RI.

Perbesar

Supratman mengatakan, kehadiran pengusaha yang tergabung dalam Kadin menjadi dua sisi mata uang sekalipun berbeda sisinya, tetapi satu kesatuan antara pemerintah dan pengusaha. Menurutnya pemerintah memiliki banyak pekerjaan rumah (PR) dari sisi politik dan ketenagakerjaan.

Supratman juga mengatakan bahwa sebagai pihak pemerintah, dirinya melihat hal tersebut merupakan persoalan internal Kadin Indonesia.

Menurutnya, persoalan itu telah diselesaikan lewat dengan keputusan Munaslub yang ada dengan Anindya Bakrie terpilih sebagai ketua umum Kadin yang baru.

“Intinya pemerintah pada prinsipnya sekali lagi, kami ikut sesuai dengan aturan, dan ini menjadi kehendak bagi seluruh mayoritas pengurus Kadin daerah, provinsi, dan pemerintah dalam hal ini tentu akan ikut dengan keputusan yang dihasilkan oleh teman-teman di Kadin,” ungkap Supratman usai acara Saresahan bersama Kadin di Menara Kadin, Minggu (15/9/2024).

Terkait dengan aturan, Supratman menyebutkan bahwa dirinya akan membuat surat keputusan yang akan diberikan kepada presiden. Namun nantinya semua keputusan menurutnya ada di tangan presiden setelah melewati proses harmonisasi di kementerian.

“Kalau bisa secepatnya [terkait aturan], kenapa harus berlama-lama,” katanya.

Bantah Kudeta

Anindya Bakrie membantah telah mengkudeta Arsjad Rasjid dari kursi Ketum Kadin. Dia menyebut Munaslub 2024 digelar atas inisiatif dari Kadin daerah dan asosiasi.

“Jadi merekalah yang membuat panitia untuk menentukan kuorum, jalannya persidangan, dan hasilnya. Sesuai dengan AD/ART dan kemarin sudah berjalan,” kata Anindya usai acara Saresahan bersama Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas di Menara Kadin pada Minggu (15/9/2024).

Anindya menegakan bahwa Munaslub yang dilakukan tersebut sesuai dengan AD/ART dan dirinya mendapat amanah menjadi Ketua Umum Kadin 2024–2029.

“Tidak ada dua Kadin dari dulu dan sekarang dan tentunya ke depannya. Karena Kadin adalah satu-satunya wadah dunia usaha di dalam undang-undang,” katanya.

Anindya mengatakan sejalan dengan Pemerintahan baru pada Oktober mendatang, Kadin memikirkan bagaimana dapat mensukseskan program serta melanjutkan program Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Maruf Amin.

Dia berharap pemerintahan baru yang dipimpin Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming bisa sukses mencapai target Anggaran Pemerintah dan Belanja Negara (APBN) bahkan lebih.

“Jadi itulah fokus kami, sehingga kehadiran beliau yang saya sangat berterima kasih di hari minggu, liburan panjang, ini menjadi suatu angin segar, dan ingat bahwa Kadin itu dua hal. Pertama, bukan saja wadah dunia usaha, tapi juga mitra strategis pemerintah,” katanya.

Penguasaan Menara Kadin

Kubu Arsjad Rasjid tidak dapat menggelar kegiatan di Menara Kadin usai Anindya Bakrie ditetapkan sebagai Ketum pada Munaslub 2024. Menara Kadin digunakan oleh kubu Anindya Bakrie untuk melakukan sejumlah kegiatan.

Sedianya, Arsjad menggelar konferensi pers terkait kisruh Munaslub Kadin pada Minggu (15/9/2024) siang pukul 13.00 WIB. Namun, agenda tersebut mendadak dipindahkan ke lokasi lain.

Perbesar

Berdasarkan pantauan Bisnis, Minggu (15/9/2024) pukul 12.50 WIB di lobi Menara Kadin sebagian media mulai berdatangan untuk menghadiri konferensi pers tersebut. Namun, menurut informasi yang diterima Bisnis, agenda tersebut berubah jadwal waktu dan lokasi dari yang diumumkan semula.

"Karena adanya situasi yang tidak terduga, kami informasikan bahwa press conference kami pindah ke JS Luwansa lt 3, Ruang Nisi 6," tulis informasi yang diterima Bisnis.

Arsjad Rasjid menceritakan bahwa ada sejumlah pihak yang berupaya menghalanginya datang ke Menara Kadin untuk menyelenggarakan konferensi pers terkait dengan Munaslub Kadin pada Minggu (15/9/2024).

Dia mengatakan bahwa semula pihaknya berencana mengadakan konferensi pers di Menara Kadin. Namun, pengurus sah Kadin Indonesia 2021-2026 dihalangi untuk masuk, sehingga agenda konferensi pers berpindah lokasi ke JS Luwansa.

"Kami dihalangi untuk masuk oleh oknum tidak berkepentingan dengan keberlanjutan daripada Kadin Indonesia. Saya yakin bahwa temen-teman menunggu pernyataan sikap dari kami atas dinamika terjadi," kata Arsjad di JS Luwansa, Jakarta, Minggu (15/9/2024).

Imbas dualisme Kadin itu, Kantor Kadin Indonesia yang berlokasi di lantai 3, 24, dan 29 tidak bisa diakses kubu Arsjad karena dihalangi masuk oleh oknum tidak dikenal.

Padahal menurut Arsjad pertama kali menjabat sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia, pihaknya telah mengecek status dari kantor Kadin Indonesia di Menara Kadin. Kantor Kadin yang berlokasi di lantai 24 dan 29 tersebut merupakan warisan dari Ketua Umum dan pengurus sebelumnya.

“Menurut cerita, waktu itu ada term antara Kadin dan investor, kemudian dibangun Gedung Menara Kadin. Kadin dapat 2 lantai, di lantai 24 dan 29,” ujar Arsjad dalam keterangan resminya, Senin (16/9/2024).

Arsjad menambahkan, karena ketidakjelasan status kantor di lantai 24 dan 29, pihaknya berinisiatif untuk menyewa sendiri tambahan kantor di lantai 3 gedung yang sama.

“Karena statusnya tidak jelas, kita pindahkan semua aset ke lantai 3 dengan sewa kantor yang jelas. Itu hak kita, dan harusnya tidak ada yang bisa melarang kita untuk masuk ke kantor Kadin tersebut,” katanya.

Munaslub Dianggap Ilegal

Arsjad juga menyayangkan kegiatan Munaslub ilegal yang diselenggarakan Sabtu lalu di Hotel St Regis, Jakarta yang disebut sebagai upaya individu dan kelompok untuk mengambil alih kepengurusan Kadin dengan menyalahi aturan yang berlaku.

Dia menyatakan bahwa Munaslub yang digelar Sabtu (14/9/2024) tidak sah atau ilegal karena melanggar AD/ART Kadin.

"Selanjutnya kami akan mengambil langkah hukum untuk menjaga integritas organisasi dan menegakkan aturan hukum yang berlaku," kata Arsjad dalam konferensi pers di JS Luwansa, Minggu (15/9/2024).

Dia menerangkan bahwa dewan Pengurus Kadin saat ini sedang melakukan invetigasi dan pengkajian atas pelanggaran AD/ART. Arsjad meyakini dari hasil penyelidikan akan terungkap bukti sah dan meyakinkan dalam bentuk surat dan dokumen terkait persiapan Munaslub yang diselenggarakan kelompok-kelompok tertentu.

Selain itu, Arsjad mengaku telah menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan polemik Munaslub Kadin 2024 yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai Ketum Kadin yang baru.

“Kami sudah menyurati Presiden Jokowi, surat sudah saya tandatangani,” ujar Arsjad.

Arsjad menambahkan, dalam keorganisasian Kadin, pemerintah adalah pengawas sebagaimana UU No 1 Tahun 1987 dan Keppres No 18 Tahun 2022. Oleh karena itu, pihaknya memohon bantuan pemerintah untuk memberikan atensi terhadap kisruh yang terjadi.

Perbesar

Sebanyak 21 Kadin daerah juga menyatakan menolak hasil Munaslub 2024 dan mendukung Arsjad Rasjid sebagai Ketum Kadin. Berdasarkan keterangan resmi Kadin, penolakan Munaslub 2024 datang dari Kadin Bengkulu, DI Yogyakarta, Gorontalo, DKI Jakarta, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah.

Kemudian, Kadin Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, NTT, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara dan Papua Barat Daya.

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin, Dhaniswara K. Harjono, mengatakan Munaslub yang digelar tidak melalui tahapan-tahapan yang diwajibkan oleh AD/ART, seperti adanya Surat Peringatan Pertama dan Kedua sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 AD/ART Kadin Indonesia.

"Munaslub dinyatakan sah dan mencapai kuorum jika dihadiri lebih dari setengah (50% + 1) peserta penuh, dan keputusannya dianggap sah serta mengikat organisasi jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak," kata Dhaniswara dalam keterangan resminya, Sabtu (14/9/2024).

Langkah Hukum

Dalam perkembangan terbaru, kubu Arsjad Rasjid menggandeng mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva sebagai kuasa hukum dalam seteru dengan kubu Anindya Bakrie.

Informasi tersebut diketahui dari undangan konferensi pers pengurus Kadin Indonesia periode 2021-2026 terkait dengan hasil investigasi, pemeriksaan dan pengkajian atas pelanggaran organisasi pada Munaslub Kadin 2024.

Dalam laporannya, pengurus Kadin kubu Arsjad telah mengantongi bukti pelanggaran pelaksanaan Munaslub 2024 tersebut dan akan menempuh jalur hukum di bawah nahkoda Hamdan Zoelva.

“Beberapa Ketua Umum Kadin Provinsi dan Anggota Luar Biasa Kadin yang turut serta melakukan pelanggaran organisasi tersebut berdasarkan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan dalam bentuk surat-surat dan dokumen persiapan Munaslub ilegal tersebut,” tulis surat edaran dikutip Selasa (17/9/2024).

Adapun, penyampaian bukti pelanggaran dan langkah hukum lanjutan yang akan ditempuh itu akan dilakukan pada Selasa siang (17/9/2024).

Respons Istana

Sementara itu, Presiden Jokowi telah menyampaikan tanggapannya atas kisruh Kadin indonesia yang semakin memanas.

Jokowi meminta agar kisruh dualisme kepemimpinan Kadin diselesaikan secara internal. Dia menegaskan agar dalam konflik yang terjadi di dalam internal organisasi tidak menjadi bola panas yang seringkali mengarah kepadanya.

“Ini bukan organisasi politik, ini adalah organisasi pengusaha. Sehingga saya minta diselesaikan secara baik-baik di internal kadin. Jangan nanti bola panasnya disorong ke saya,” kata Jokowi usai meresmikan Kawasan Indonesia Islamic Financial Center dan Kantor FIBA Indonesia di Menara Danareksa, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Lebih lanjut, Kepala Negara mengaku bahwa selama sepuluh tahun menjabat sebagai presiden, dia memang dekat dengan berbagai Ketua Umum (Ketum) Kadin Indonesia.

Sehingga menurutnya selama ini hubungannya dengan organisasi tersebut selalu berjalan dengan baik dan hangat.

“Tidak sekali dua kali saya datang di acara Kadin. Baik. Dulu baik dengan Pak Surya Bambang, baik dengan Pak Rosan Roeslani, baik juga dengan Pak Arsjad, baik juga dengan Pak Anin, baik semuanya,” pungkas Jokowi.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Inggris Raya menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dalam kerja sama pembangunan. Beberapa sektor, mulai dari ekonomi hijau hingga kesetaraan gender menjadi prioritas kerja sama kedua negara ke depannya.

Adapun, penandatanganan nota kesepahaman tersebut dilakukan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa dan Menteri Pembangunan Kerajaan Inggris Raya Anneliese Dodds.

Suharso menjelaskan, nota kesepahaman ini dirancang untuk mendukung target pembangunan Indonesia yang nantinya akan dituangkan dalam Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta agenda pembangunan global, termasuk kebijakan terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

"Kami yakin ke depannya, kerja sama pembangunan antara Indonesia dan Inggris akan semakin kuat sejalan dengan upaya mencapai visi Indonesia Emas 2045, dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan global," kata Suharso dalam seremoni penandatanganan MoU tersebut di Jakarta pada Selasa (17/9/2024).

Dia melanjutkan, MoU ini akan menjadi landasan formal untuk kelanjutan kerja sama antara kedua negara sekaligus mengidentifikasi peluang baru dan bidang strategis yang selaras dengan prioritas pembangunan Indonesia.

Suharso menuturkan sektor-sektor prioritas dalam nota kesepahaman ini meliputi beberapa aspek, yaitu pengentasan kemiskinan, pembangunan ekonomi berkelanjutan, kesetaraan gender dan inklusi sosial. Isu-isu seperti energi bersih dan terbarukan, inovasi industri hijau dan infrastruktur ramah lingkungan, kota dan komunitas berkelanjutan, iklim dan lingkungan hidup juga dibahas pada nota ini.

MoU ini juga mencakup sektor seperti program keuangan hijau, kesehatan, pembangunan digital, tanggap bencana, dan perancangan kerangka kerja untuk percepatan pencapaian target SDGs.

Lebih lanjut, Suharso menuturkan, nota kesepahaman ini juga mengamanatkan pembentukan komite bersama antara kedua negara.

"Hal ini untuk memperkuat kolaborasi dalam perencanaan, kelancaran implementasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program kerja sama pembangunan Indonesia-Inggris," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Pembangunan Inggris Raya, Anneliese Dodds menambahkan Indonesia sudah menjadi salah satu mitra negaranya sejak lama. Dodds menyebut, potensi kerja sama antara Inggris dan Indonesia masih dapat terus dikembangkan ke depannya.

"Secara bersama-sama, ada begitu banyak peluang bagi Indonesia-Inggris untuk membangun kesejahteraan bagi masyarakat kita dan memastikan bahwa pertumbuhan itu bersifat berkelanjutan seperti tujuan tingkat emisi nol persen yang ingin dicapai," jelas Dodds.

Dodds melanjutkan, nota kesepahaman ini menggambarkan niat kedua negara untuk bergerak menuju dunia yang bebas dari kemiskinan. Hal ini tidak hanya dilakukan dengan mengatasi krisis iklim yang sedang terjadi, tetapi juga meningkatkan interkonektivitas kedua negara dalam berbagai bidang.

Bisnis.com, JAKARTA –- Penurunan harga minyak mentah dunia menjadi penopang neraca impor Indonesia mengecil.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat realisasi nilai impor pada Agustus 2024 terkontraksi sebesar 4,93% secara bulanan atau month-to-month (MtM) menjadi US$20,67 miliar.

Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menyampaikan nilai impor Agustus 2024 turun dari Juli 2024 yang mencapai US$21,74 miliar.

“Impor migas senilai US$2,65 miliar atau turun 25,56% MtM. Impor nonmigas senilai US$18,02 miliar turun 0,89%,” ungkapnya dalam konferensi pers, Selasa (17/9/2024).

Pudji menyebutkan penurunan ini sejalan dengan turunnya nilai impor migas dengan andil sebesar -4,18%. Sementara penurunan nilai impor nonmigas -0,75%.

Sebagai indikator penurunan harga minyak dan gas, pada Juli 2024, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan (Indonesian Crude Price/ICP) berada pada level US$82 per barel. Selanjutnya, ICP Agustus 2024 melorot menjadi US$78,51 per barel.

Sementara itu, secara tahunan atau year-on-year (YoY), impor Agustus 2024 meningkat 9,46% dari US$18,88 miliar pada Agustus 2023 menjadi US$20,67 miliar pada bulan yang sama tahun ini.

Di mana secara tahunan impor migas turun 0,51% yang disebabkan oleh penurunan rata-rata harga secara agregat.

Sementara untuk impor nonmigas naik 11,09% YoY dengan komoditas yang naik signifikan adalah Bijih Logam Terak dan Abu yang melesat 126,92%.

Sebelumnya, BPS menyoroti perubahan harga komoditas di pasar internasional yang cukup bervariasi. Penurunan harga komoditas energi, pertanian, dan logam mineral, sementara harga komoditas logam mulia mengalam peningkatan yang didominasi peningkatan harga emas.

Sebagaimana harga energi pada Agustus 2024 yang turun 3,2% MtM dan secara tahunan turun 5,64%. Sementara harga emas mencatatkan peningkatan baik secara bulanan mau tahunan yang masing-masing tumbuh 1,83% dan 27,34%.

Pada saat yang sama, PMI manufkatur negara mitra dagang utama, seperti china (50,4), India (57,5) berada pada zona ekspansif. Sementara AS (47,9) jepang (49,8) berada di zona koreksi.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan nilai ekspor Indonesia pada Agustus 2024 mencapai US$23,56 miliar.

Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menyampaikan kinerja ekspor pada Agustus tersebut tumbuh 5,97% secara bulanan (month-to-month/MtM).

“Pada Agustus 2024, nilai ekspor mencapai US$23,56 miliar atau naik 5,97% dari Juli 2024. ekspor migas tercatat senilai US$1,20 miliar atau turun 15,41%,” ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (17/9/2024).

Pudji menjelaskan nilai ekspor nonmigas tercatat naik sebesar 7,43% MtM dengan nilai US$22,36 miliar yang didorong peningkatan komoditas Lemak dan Minyak Hewani/Nabati (HS 15) yang naik 24,50% dengan andil 2,12%.

Kemudian komoditas Bijih Logam Terak dan Abu (HS 26) naik 47,23% MtM dengan andil 1,5% terhadap total ekspor. Sementara komoditas Mesin dan Perlengkapan Elektrik serta Bagiannya (HS 85) naik 12,45% dengan andil 0,73%.

Sebaliknya, penurunan ekspor migas didorong oleh penurunan nilai ekspor gas dengan andil -0,68%.

Sementara secara tahunan atau year-on-year/YoY, nilai ekspor Agustus 2024 mengalami peningkatan lebih tinggi, yakni sebesar 7,13%.

“Kenaikan ini didorong oleh peningkatan ekspor nonmigas terutama pada Logam Mulai dan Perhiasan atau Permata [HS 71],” lanjut Pudji.

Selain logam mulai, komoditas Bahan Bakar Mineral (HS 27), dan Mesin dan Perlengkapan Elektrik serta Bagiannya (HS 85) turut memberikan andil dalam peningkatan ekspor.

Secara kumulatif, total ekspor pada periode Januari-Agustus 2024 mencapai US$170,89 miliar atau turun 0,35% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya

Penurunan ini didorong oleh penurunan ekspor nonmigas yang mencapai US$160,36 miliar atau turun 0,46%. Sementara ekspor migas mencapai US$10,53 miliar atau naik 1,36%.

“Menurut sektor, penurunan terjadi di sektor pertambangan dan lainnya yang menjadi pendorong utama atas turunnya kinerja ekspor nonmigas pada Januari - Agustus 2024 dengan andil penurunan sebesar 2,16%,” jelas Pudji.

Sebelumnya, Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) Andry Asmoro menilai pertumbuhan ekspor tahunan yang masih positif didukung oleh kenaikan harga crude palm oil/CPO meski terkoreksi oleh batu bara.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar tak ada pihak yang keliru dalam memahami isu pembukaan keran ekspor pasir laut yang selama 20 tahun ke belakang telah dilarang.

Orang nomor satu di Indonesia itu menegaskan bahwa pemerintah hanya membuka keran ekspor untuk hasil sedimentasi di laut sehingga harapannya tak ada lagi pihak yang salah kaprah dalam mengartikan kebijakan pemerintah tersebut.

“Sekali lagi, itu bukan pasir laut ya, yang dibuka adalah sedimen, sedimen yang mengganggu alur jalannya kapal. Sekali lagi, bukan, nanti kalau diterjemahkan pasir beda loh ya, sedimen itu beda, meskipun wujudnya juga pasir, tapi sedimen. Coba dibaca di situ, sedimen,” ujar Jokowi usai meresmikan Kawasan Indonesia Islamic Financial Center dan Kantor FIBA Indonesia di Menara Danareksa Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Baru-baru ini, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan resmi merilis aturan terkait dibukanya ekspor pasir alam yang merupakan hasil sedimentasi di laut.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 20/2024 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No.22/2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor dan Permendag No.21/2024 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No.23/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor. Aturan ini telah diundangkan pada 29 Agustus 2024 dan berlaku 30 hari kerja sejak tanggal diundangkan.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Isy Karim menyampaikan, ekspor hasil sedimentasi di laut hanya dapat dilakukan setelah kebutuhan dalam negeri terpenuhi.

“Ekspor hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut dapat ditetapkan sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegas Isy dalam keterangan resminya, Senin (9/9/2024).

Isy menuturkan, jenis pasir laut yang boleh diekspor adalah pasir alam yang berasal dari pembersihan hasil sedimentasi di laut yang memiliki ukuran butiran 0,25 mm ≤ D50 ≤ 2,0 mm; dengan persentase kerang (shells) / CaCO3 ≤ 15%; Au (emas) ≤ 0,05 ppm; Ag (perak) ≤ 0,05 ppm; Platina, Palladium, Rhodium, Rutenium, Iridium, Osmium ≤ 0,05 ppm; Silika (SiO2) ≤ 95%; Timah (Sn) ≤ 50 ppm; Nikel (Ni) ≤ 35 ppm; dan logam tanah jarang total ≤ 100 ppm.

Adapun, terdapat sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi untuk dapat mengekspor pasir laut, sebagaimana tercantum dalam Permendag No.21/2024. Ketentuan tersebut yakni ditetapkan sebagai Eksportir Terdaftar (ET), memiliki Persetujuan Ekspor (PE) dan terdapat Laporan Surveyor (LS).

“Agar dapat ditetapkan sebagai ET oleh Kemendag, pelaku usaha dan eksportir wajib memperoleh Izin Pemanfaatan Pasir Laut dari KKP serta Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,” jelas Isy.

Selain itu, pemerintah mewajibkan pelaku usaha dan eksportir membuat surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa pasir hasil sedimentasi di laut yang diekspor berasal dari lokasi pengambilan sesuai titik koordinat yang telah diizinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, pelaku usaha dan eksportir dapat melengkapi syarat untuk mendapat PE yaitu wajib memiliki Rekomendasi Ekspor Pasir Hasil Sedimentasi di Laut dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan telah memenuhi kebutuhan dalam negeri melalui mekanisme domestic market obligation (DMO).

Isy mengharapkan, pelaku usaha dan eksportir dapat melakukan kegiatan ekspor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan begitu, kegiatan ekspor dapat berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA -- Neraca perdagangan perdagangan Indonesia kembali mengalami surplus per Agustus 2024 sekaligus mencatatkan surplus 52 bulan beruntun. Tercatat hasil keuntungan perdagangan barang dan jasa atau trade balance Indonesia dengan negara lain membukukan surplus senilai US$2,9 miliar pada Agustus 2024, sejalan dengan meningkatnya ekspor dan impor melambat.

Pudji Ismartini, Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS menuturkan pada Agustus 2024 surplus ditopang oleh komoditas nonmigas yakni bahan bakar mineral atau HS 27, lemak dan minyak hewan nabati (HS 15), serta Besi dan Baja (HS 72).

"Dengan demikian, neraca perdagang RI telah mencatat surplus 52 bulan beturut-turut sejak Mei 2020," kata Pudji, Selasa (17/9/2024).

Meski demikian Pudji menekankan surplus pada periode ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Agustus 2023. Dalam catatan Bisnis, pada tahun lalu surplus neraca perdagangan mencapai US$3,12 miliar.

Ekspor nonmigas Indonesia pada Agustus 2024 tercatat mencapai US$22,36 miliar, meningkat 7,43% dibandingkan dengan Juli 2024. Kenaikan ini terutama ditopang oleh peningkatan ekspor produk lemak dan minyak nabati, biji logam, serta terak dan abu.

Secara keseluruhan, ekspor Indonesia pada Agustus mencapai US$23,56 miliar, mengalami kenaikan 5,79% dari bulan sebelumnya. Namun, sektor migas mencatat penurunan, sementara nonmigas mengalami pertumbuhan yang signifikan.

Capaian ini di tengah kondisi pasar utama, seperti Jepang dan Amerika Serikat dlam kondisi Indeks Manufaktur (PMI) mengalami kontraksi. Saat yang sama, beberapa komoditas mengalami penurunan harga, terutama di sektor energi, pertanian, dan logam mineral. Namun, logam mulia, khususnya emas, mencatat peningkatan harga yang cukup signifikan.

Realisasi surplus ini di atas konsensus ekonom Bloomberg yang berasal dari 21 lembaga dan analisis. Bloomberg merilis surplus dari nilai tengah atau median di angka US$1,9 miliar dengan prediksi tertinggi senilai US$3,6 miliar yang dirilis oleh JP Morgan Chase Bank.

Sementara estimasi terendah untuk capaian neraca perdagangan Agustus 2024 ini masih positif alias surplus di angka US$222 juta dari KB Valbury Sekuritas.

Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) Andry Asmoro, yang tergabung dalam konsensus, memprediksikan neraca perdagangan Indonesia akan membukukan surplus yang lebih besar senilai US$2,04 miliar pada Agustus 2024.

“Surplus neraca perdagangan naik dari US$0,47 miliar di bulan sebelumnya, seiring dengan penurunan impor yang lebih besar dari bulan ke bulan dibandingkan ekspor,” ungkapnya dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (17/9/2024).

Andry menjelaskan pada saat bersamaan, ekspor diperkirakan akan tetap positif dengan tumbuh 0,55% secara tahunan (year-on-year/YoY). Meski demikian, ekspor secara bulanan (month-to-month/MtM) sedikit terkontraksi sebesar 0,4%.

Ekspor masih tertopang permintaan yang kuat dari mitra dagang utama Indonesia, seperti Uni Eropa, Asean, Korea Selatan, dan China. Sementara penurunan ekspor paling terdampak pada perdagangan internasional Indonesia dengan India.

Senada dengan Asmo, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede melihat peningkatan surplus perdagangan Agustus 2024 dipengaruhi oleh kinerja ekspor bulanan yang meningkat dan diikuti oleh pelemahan kinerja impor.

“Surplus perdagangan Indonesia pada bulan Agustus 2024 diperkirakan meningkat menjadi US$2,29 miliar dari surplus Juli,” tuturnya.

Proyeksi Konsensus Ekonom untuk Neraca Dagang Agustus 2024

Sumber: Bloomberg, Senin (16/9/2024)

Bisnis.com, JAKARTA -- Neraca perdagangan perdagangan Indonesia kembali mengalami surplus per Agustus 2024 sekaligus mencatatkan surplus 52 bulan beruntun. Tercatat hasil keuntungan perdagangan barang dan jasa atau trade balance Indonesia dengan negara lain membukukan surplus senilai US$2,9 miliar pada Agustus 2024, sejalan dengan meningkatnya ekspor dan impor melambat.

Pudji Ismartini, Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS menuturkan pada Agustus 2024 surplus ditopang oleh komoditas nonmigas yakni bahan bakar mineral atau HS 27, lemak dan minyak hewan nabati (HS 15), serta Besi dan Baja (HS 72).

"Dengan demikian, neraca perdagang RI telah mencatat surplus 52 bulan beturut-turut sejak Mei 2020," kata Pudji, Selasa (17/9/2024).

Ekspor nonmigas Indonesia pada Agustus 2024 tercatat mencapai US$22,36 miliar, meningkat 7,43% dibandingkan dengan Juli 2024. Kenaikan ini terutama ditopang oleh peningkatan ekspor produk lemak dan minyak nabati, biji logam, serta terak dan abu.

Secara keseluruhan, ekspor Indonesia pada Agustus mencapai US$23,56 miliar, mengalami kenaikan 5,79% dari bulan sebelumnya. Namun, sektor migas mencatat penurunan, sementara nonmigas mengalami pertumbuhan yang signifikan.

Capaian ini di tengah kondisi pasar utama, seperti Jepang dan Amerika Serikat dlam kondisi Indeks Manufaktur (PMI) mengalami kontraksi. Saat yang sama, beberapa komoditas mengalami penurunan harga, terutama di sektor energi, pertanian, dan logam mineral. Namun, logam mulia, khususnya emas, mencatat peningkatan harga yang cukup signifikan.

Realisasi surplus ini di atas konsensus ekonom Bloomberg yang berasal dari 21 lembaga dan analisis. Bloomberg merilis surplus dari nilai tengah atau median di angka US$1,9 miliar dengan prediksi tertinggi senilai US$3,6 miliar yang dirilis oleh JP Morgan Chase Bank.

Sementara estimasi terendah untuk capaian neraca perdagangan Agustus 2024 ini masih positif alias surplus di angka US$222 juta dari KB Valbury Sekuritas.

Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) Andry Asmoro, yang tergabung dalam konsensus, memprediksikan neraca perdagangan Indonesia akan membukukan surplus yang lebih besar senilai US$2,04 miliar pada Agustus 2024.

“Surplus neraca perdagangan naik dari US$0,47 miliar di bulan sebelumnya, seiring dengan penurunan impor yang lebih besar dari bulan ke bulan dibandingkan ekspor,” ungkapnya dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (17/9/2024).

Andry menjelaskan pada saat bersamaan, ekspor diperkirakan akan tetap positif dengan tumbuh 0,55% secara tahunan (year-on-year/YoY). Meski demikian, ekspor secara bulanan (month-to-month/MtM) sedikit terkontraksi sebesar 0,4%.

Ekspor masih tertopang permintaan yang kuat dari mitra dagang utama Indonesia, seperti Uni Eropa, Asean, Korea Selatan, dan China. Sementara penurunan ekspor paling terdampak pada perdagangan internasional Indonesia dengan India.

Senada dengan Asmo, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede melihat peningkatan surplus perdagangan Agustus 2024 dipengaruhi oleh kinerja ekspor bulanan yang meningkat dan diikuti oleh pelemahan kinerja impor.

“Surplus perdagangan Indonesia pada bulan Agustus 2024 diperkirakan meningkat menjadi US$2,29 miliar dari surplus Juli,” tuturnya.

Proyeksi Konsensus Ekonom untuk Neraca Dagang Agustus 2024

Sumber: Bloomberg, Senin (16/9/2024)