Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah resmi memperpanjang pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) 100% untuk masyarakat yang membeli rumah hingga Desember 2024.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso menjelaskan, meski telah disepakati implementasi PPN DTP 100% akan berlaku apabila Peraturan Menteri Keuangan (PMK) telah terbit.

“Mestinya kan diberlakukan sejak diundangkan kan PMK-nya. Saya tidak tahu kalau ini,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (27/8/2024).

Hanya saja, tambah Susi, berdasarkan pembahasan yang dilakukan perpanjangan insentif PPN DTP 100% itu didesain berlaku menyeluruh untuk Semester II/2024.

“Kebijakan itu adalah semester 2 memperpanjang dari semester 1. Cuma saya tidak tahu, dari PMK-nya konstruksi hukum untuk pemberlakuannya itu bisa gak mulai 1 Juli? Biasanya PMK kan mulai tanggal diundangkan,” tegasnya.

Sebelumnya, kabar perpanjangan periode PPN DTP ini pertama kali disampaikan oleh Menteriko Perekonomian, Airlangga Hartarto. Di mana, notabenenya insentif PPN DTP 100% untuk pembelian rumah sudah berakhir pada Juni 2024.

Di samping itu, Airlangga juga mengungkap pemerintah telah sepakat memberikan tambahan kuota pembiayaan rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari 166.000 menjadi 200.000.

Airlangga menjelaskan, pemerintah memutuskan memberikan dua insentif tersebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh kelas menengah.

“Insentif PPN DTP akan [kembali] diberikan sebesar 100%, ini sampai dengan bulan Desember 2024 di mana PMK-nya [Peraturan Menteri Keuangan] akan disiapkan Ibu Menteri Keuangan [Sri Mulyani]," jelas Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Pengurus Pusat Persatuan Realestat Indonesia (REI) mengapresiasi langkah pemerintah menambah kuota pembiayaan rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 2024 menjadi 220.000 unit.

Ketua Umum REI, Joko Suranto menjelaskan bahwa komitmen pemerintah menambah kuota FLPP ini dipercaya bakal mendorong daya beli masyarakat untuk memiliki hunian.

“Kita pasti mensyukuri dan terima kasih atas apa yang tadi diputuskan [soal penambahan kuota FLPP]. Ini, otomatis akan ada percepatan,” tuturnya saat dihubungi, Selasa (27/8/2024).

Meskipun demikian, penambahan kuota FLPP yang direalisasikan pemerintah ini masih berada di bawah usulan yang diajukan oleh REI agar dapat mencapai 225.000 unit.

Dengan demikian, REI memproyeksi tambahan kuota yang disediakan akan terserap sepenuhnya pada November 2024.

Pasalnya, Joko merinci, rata-rata serapan FLPP per bulan mencapai 16.000 unit. Mengacu pada asumsi tersebut, tambahan kuota FLPP sebanyak 34.000 yang diguyurkan pemerintah ini akan habis dalam 2 bulan saja.

“Jadi setidaknya di 34.000 itu bisa bertahan sampai di November. Karena kan buat Januari kan sudah ada anggaran baru, semoga itu tidak terlalu lama. Kalau misalkan, di akhir November [tambahan FLPP habis] berarti kan hanya satu bulan itu kosongnya,” tegasnya.

Asal tahu saja, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa pemerintah resmi menambah kuota FLPP sebesar 34.000 unit pada tahun ini. Dengan demikian, total kuota FLPP yang tersedia pada Tahun Anggaran 2024 yakni sebanyak 200.000 unit.

Airlangga menuturkan, Keputusan mengerek kuota rumah subsidi itu dilakukan lantaran pengeluaran terbesar kedua dari kelas menengah berasal dari sektor perumahan. Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan memberikan dua insentif tersebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh kelas menengah.

Tak hanya itu, Airlangga juga memastikan bahwa pemerintah akan memperpanjang periode implementasi PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100% hingga Desember 2024.

"Jadi dengan dua kebijakan tersebut yang berlaku nanti untuk 1 September, diharapkan ini juga mendorong kemampuan daripada kelas menengah, mendorong sektor konstruksi. Kita tahu sektor konstruksi itu dan perumahan itu multipliernya [efek bergandanya] tinggi," pungkas Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan pengusaha mengakui bahwa masyarakat pendapatan menengah rentan tergelincir ke dalam kelas bawah. Insentif fiksal dianggap belum cukup mengatasi persoalan.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid mengatakan, hampir 20% populasi kelas menengah di Indonesia rentan masuk ke dalam kelas pendapatan rendah. Adanya era suku bunga yang tinggi pasca-pandemi Covid-19 diakui telah menekan daya beli masyarakat kelas menengah.

Adapun target Indonesia Emas 2045 memproyeksikan jumlah masyarakat kelas pendapatan menengah mencapai 223 juta orang. Sementara kondisi saat ini menunjukkan jumlah kelas menengah turun dari 23% pada 2018 menjadi 18,8% dari populasi pada 2023.

"Kami melihat kelas menengah masih menghadapi berbagai tantangan yang tidak hanya terbatas dapat diselesaikan melalui insentif fiskal," ujar Arsjad saat dihubungi, Selasa (27/8/2024),

Oleh karena itu, sederet hal perlu menjadi perhatian khusus untuk menyelamatkan kelas menengah di tengah visi Indonesia menjadi negara maju pada 2045. Di antaranya, Arsjad menyebut, perlu ada pemerataan akses pendidikan yang lebih mudah dijangkau. Pasalnya, hanya 10% kelas menengah yang telah menyelesaikan pendidikan hingga perguruan tinggi.

Selain pendidikan, Arsjad menilai bahwa produktivitas kerja juga perlu jadi perhatian serius pemerintah. Musababnya, adanya pandemi Covid-19 telah meningkatkan jumlah pekerja informal secara signifikan yang tentunya berisiko menambah tantangan dalam memperkuat ekonomi masyarakat kelas menengah.

"Strategi hilirisasi industri harus diperkuat, terutama di sektor pertanian dan industri, serta akselerasi transisi energi, untuk menciptakan lapangan kerja seluas mungkin," ucapnya.

Lebih lanjut, Arsjad menekankan bahwa peran wirausaha menjadi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Khususnya melalui UMKM. Dia menyebut, saat ini rasio wirausaha di Indonesia masih terbatas pada 3,6% dari total populasi.

Padahal, rata-rata rasio wirausaha di negara maju berada pada level di atas 10%, misalnya seperti Singapura yang jumlah wirausaha mencapai 11% dari populasi dan Amerika Serikat dengan rasio pelaku usaha mencapai 14% dari populasi.

Arsjad pun optimistis, seluruh aspek penting tersebut dapat terwujud lewat pendekatan dan kolaborasi menyeluruh dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan begitu, Indonesia diyakini dapat keluar dari jebakan negara kelas menengah menuju negara maju.

"Dengan memperkuat UMKM dan meningkatkan peran wirausaha, kita dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan memperkuat kelas menengah dan membantu mencapai visi Indonesia sebagainegara maju pada 2045," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Program pensiun dini yang dilakukan PT Telkom Indonesia Tbk. (TLKM) terhadap 1.008 orang karyawan sepanjang semester I/2024 dikhawatirkan berdampak pada angka pengangguran di Indonesia yang makin besar.

Perlu diketahui, perusahaan pelat merah itu menjalankan program pensiun dini sebagai bentuk efisiensi untuk mendorong perusahaan jauh lebih ramping dan meningkatkan talenta digital.

Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Indonesia (UI) Payaman Simanjuntak mengatakan langkah efisiensi yang dilakukan Telkom hanya akan menambah jumlah pengangguran di Tanah Air.

“Tentu pensiun dini 1.008 orang karyawan PT Telkom ini akan menambah barisan pengangguran,” kata Payaman kepada Bisnis, Selasa (27/8/2024).

Pasalnya, Payaman mengungkap bahwa dalam 7 bulan terakhir, sudah lebih dari 40.000 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dari banyak perusahaan.

Berdasarkan catatan Bisnis, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkap ada 27.915 pekerja terkena PHK sejak awal tahun hingga 19 Juni 2024.

Payaman menuturkan bahwa PT Telkom dan perusahaan lain harus bertanggung jawab membantu pemerintah untuk mengalihkan dan mempersiapkan korban PHK dengan membantu mencari lapangan kerja, termasuk untuk berwirausaha atau bekerja mandiri.

“PT Telkom harus ikut membantu pemerintah mempersiapkan ter-PHK tersebut misalnya untuk bekerja mandiri,” ujarnya.

Menurut kacamata Payaman, PT Telkom harus memperbaiki manajemen agar menjadi lebih produktif. “Yang memprihatinkan adalah bahwa selama ini selama bertahun-tahun PT Telkom ini bekerja dengan tidak efisien. Suatu gambaran manajemen yang tidak produktif, karena tidak paham manajemen, termasuk manajemen SDM,” tuturnya.

Setali tiga uang, Pengamat Ketenagakerjaan UI Aloysius Uwiyono menyebut bahwa pemutusan hubungan kerja alias PHK bisa mengakibatkan tumpukan jumlah pengangguran.

Aloysius menyampaikan bahwa kenaikan pengangguran juga pasti diimbangi dengan jumlah tenaga kerja yang masuk. Namun, kenaikan pengangguran akan menjadi masalah jika tidak diikuti masuknya tenaga kerja yang baru.

“Khusus PHK di PT Telkom yang jumlahnya cukup fantastis ini tergantung pada para karyawan Telkom yang di-PHK, kalau mereka menerimanya dengan pesangon yang cukup, ya, nggak ada masalah,” kata Aloysius kepada Bisnis.

Namun, akan terjadi masalah jika pesangon atau pensiun yang diberikan Telkom tidak mencukupi karena menyimpang dari ketentuan.

Sementara itu, Bisnis telah mencoba menghubungi pihak Telkom melalui pesan singkat WhatsApp terkait efisiensi program pensiun dini. Namun, hingga berita ini tayang, pihak Telkom belum memberikan tanggapan.

Sebelumnya, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Telkom Heri Supriadi menyampaikan bahwa laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) Telkom sedikit mengalami penurunan akibat adanya inisiasi program pensiun dini yang diikuti oleh kurang lebih 1.008 karyawan pada semester I/2024.

“Mendorong perusahaan jauh ramping dan meningkatkan talenta digital, efeknya efisiensi,” ungkap Heri dalam acara public expose pada Senin (26/8/2024).

Menurutnya, program pensiun dini juga dilakukan sebagai bagian dari strategi pengendalian kompetensi di Telkom. Sekaligus, membuka ruang dan mendukung talenta digital.

Meski demikian, program pensiun dini yang telah dijalankan pada semester I/2024 tidak akan dilanjutkan pada paruh kedua tahun ini.

Sementara itu, dengan mengeluarkan perhitungan program pensiun dini, normalisasi EBITDA tumbuh 1,9% secara tahunan (year-on-year/yoy) sebesar Rp39,1 triliun pada semester I/2024 dengan EBITDA margin 51,9%.

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan jasa logistik Ninja Xpress mengungkapkan bisnis layanan jasa pesan antar tahun ini tidak sesemarak tahun kemarin.

Chief Marketing Officer Ninja Xpress Andi Djoewarsa menyebutkan penurunan permintaan menjadi faktor turunnya prospek bisnis pengantaran. Pasalnya, tahun lalu terjadi lonjakan permintaan terkait sentimen Pemilu 2024.

“Ada demand yang tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Padahal kita tahu kemarin kita bisa ekonomi meningkat tetap 5% gara-gara ada pemilu gitu kan,” kata Andi di Kantor Ninja Xpress, Selasa (27/8/2024).

Andi juga belum bisa memprediksi tingkat permintaan sampai dengan akhir tahun ini. Hal tersebut karena faktor eksternal atau kondisi makro yang terlalu volatil sehingga dinamika perubahan permintaan cepat berubah.

Namun, kata Andi, pihaknya dapat meningkatkan kualitas pelayanan sebagai strategi utama. Peningkatan ini disebut merupakan hal yang dapat dikontrol Ninja Xpress.

“Jadi kita hanya bisa mengontrol apa yang kita bisa kontrol, which is adalah quality,” kata dia.

Adapun sampai dengan Juli 2024, Ninja Xpress mencatatkan rata-rata pengantaran sebesar 700.000 paket per hari.

Andi mengatakan angka itu tidak jauh berbeda dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

“Jadi kita tetap mempertahankan SLA kita yang 98%, kita tetap memberikan servis terbaik, kita tetap memberikan [layanan] COD ke seluruh Indonesia sampai sekarang. Itu tidak ada yang berubah sih,” jelas dia.

Adapun Ninja Xpress akan terus mengejar kolaborasi dengan brand-brand besar untuk ekspansi bisnis.

Teranyar, jasa logistik ini bekerja sama dengan Kopi Kenangan melalui layanan Ninja B2BR atau Business-to-Business-Restock.

Kolaborasi tersebut adalah pengiriman ‘Cerita Roti’ di mana tantangan dalam pengiriman roti, seperti menjaga kesegaran dan kualitas produk termasuk juga tantangan penjemputan dan pengiriman barang, dapat teratasi dengan Layanan Ninja B2BR.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (KAI) bekerja sama dengan RMK Grup (RMKE) dalam pengangkutan batu bara secara bertahap hingga 2032 mendatang dengan tarif tergantung harga bahan bakar dan Indonesia Coal Price Index (ICI).

Direktur Utama RMK Energy Vincent Saputra menjelaskan anak usaha RMKE yaitu PT Truba Bara Banyu Enim (TBBE) melanjutkan kerja sama jangka panjang bersama KAI hingga 2032.

“Pengguna jasa angkutan batu bara dengan kereta api ini akan dikenakan tarif pengangkutan yang akan dipengaruhi harga bahan bakar dan Indonesia Coal Price Index (ICI),” kata Vincent dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (27/8/2024).

Adapun dalam perjanjian kerja sama ini, RMK Grup dan KAI sepakat untuk meningkatkan kapasitas loading batu bara di stasiun muat Gunung Megang menjadi 4 juta metrik ton pada 2025 mendatang dari sebelumnya hanya sebesar 1 juta metrik ton.

Selain meningkatkan kapasitas loading, para pihak juga menambahkan satu rute baru pengangkutan batu bara. Sehingga, RMKE dapat mengangkut batu bara dari 2 rute yakni Stasiun Gunung Megang menuju Stasiun Simpang dan Stasiun Tanjung Enim Baru (stasiun muat baru) menuju Stasiun Simpang. Kedua rute tersebut memiliki jarak masing-masing sepanjang 111 km dan 147 km.

Pada 2024, KAI menyediakan kapasitas kereta menuju Stasiun Simpang sebanyak 17 kereta per hari atau setara dengan muatan angkutan sebesar 17 juta mt batubara per tahun. Realisasi bongkaran kereta di Stasiun Simpang RMKE masih sebesar 11 juta mt batubara pada tahun 2023 atau masih underutilized sebesar 65,4% karena adanya kendala operasional

Ke depannya, KAI berpotensi meningkatkan kapasitas maksimum angkutan batubara menuju stasiun simpang sebesar 26 KA per hari dengan peningkatan sarana dan prasarana di stasiun muat TBBE dan di stasiun muat lainnya yang merupakan pelanggan KAI.

“Dengan kolaborasi bersama KAI dan beberapa tambang potensial di Sumatera Selatan, kami telah mempersiapkan perencanaan kinerja gemilang yang akan dicapai pada tahun 2025,” kata Vincent.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) optimistis bahwa strategi menaikkan pertumbuhan ekonomi nasional ke level 6% hingga 7% bisa mendukung program pemerintah mengejar target Indonesia Emas 2045.

Deputi Bidang Ekonomi KKP/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan target ini realistis sekaligus optimistis untuk menjadikan Indonesia keluar dari middle income trap.

“2045 kita nanti akan keluar dari middle income trap, kita harus bisa tumbuh 6%-7% rata-per tahun. Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] 2025-2045, supaya bisa mencapai 6%-7% salah satu syaratnya adalah kita harus mempertebal kelas menengah,” ujarnya usai agenda Dialog Ekonomi, Selasa (27/8/2024).

Dia menyebut saat ini middle class berada pada level 17%. Nanti secara bertahap akan dinaikkan hingga di atas 20% sampai akhir 5 tahun ke depan. Lebih jauh, dirinya memproyeksikan middle class pada 2045 dapat mencapai 80%.

“Kita balik ya. Jadi, proporsi kelas menengah tahun 2045 juga diharapkan mencapai 80%,” ujar Amalia.

Menurutnya, hal ini menjadi penting karena kelas menengah ini menjadi bantalan dari perekonomian, kata dia, agar perekonomian kokoh, maka kelas menengah haruslah tebal.

Adapun, dalam hal reformasi struktural yang dapat dilakukan untuk mendukung kelas menengah Amalia menyebut industrialisasi menjadi penting.

Dengan fokus pada penciptaan "middle class jobs" atau pekerjaan yang mendukung kelas menengah, pemerintah berharap dapat memberikan peluang yang lebih baik bagi pekerja untuk berpindah dari sektor informal ke sektor formal.

“Itu menjadi penting supaya nanti yang tadinya informal bisa graduate menjadi formal. Kemudian pendapatan juga bisa naik kelas menjadi kelas menengah,” ucapnya.

Amalia menyebutkan bahwa sekitar 50% dari populasi saat ini dianggap sebagai "aspiring middle class."

Istilah ini merujuk pada individu atau keluarga yang memiliki potensi untuk mencapai status kelas menengah tetapi belum sepenuhnya berada di dalam kategori tersebut.

“Ini tugas kita dalam RPJPN untuk bagaimana menaikkan aspiring class menjadi middle class,” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, pada kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan kelas menengah memiliki peran penting bagi Indonesia, lantaran menjadi motor penggerak ekonomi Tanah Air. Menurutnya, kini proporsi kelas menengah sekitar 17,13% dari total penduduk Indonesia.

Airlangga menyatakan kelas menengah sangat berkontribusi dalam sektor kewirausahaan, penciptaan lapangan kerja, dan investasi.

"Ini [kelas menengah] tentu akan membuat perubahan sosial untuk mencapai Indonesia Emas 2045," jelasnya.

Mantan ketua umum Partai Golkar ini mengklaim pemerintah ingin terus mendukung kelas menengah dengan meluncurkan sejumlah insentif seperti program perlindungan sosial, insentif pajak, kartu prakerja, jaminan kehilangan pekerjaan, hingga kredit usaha rakyat.

Dia menyatakan, pemerintah berharap berbagai program tersebut diharapkan bisa menahan jumlah kelas menengah. Tak hanya itu, Airlangga menjelaskan bahwa pengeluaran terbesar kedua kelas menengah diperuntukkan untuk sektor perumahan.

Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan memberikan dua insentif pembiayaan perumahan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh kelas menengah.

Pertama, insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% untuk pembelian rumah di bawah Rp5 miliar serta dengan batasan pemberian insensif sebesar Rp2 miliar.

Kedua, pemerintah menambah unit fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dari yang semula 166.000 unit menjadi 200.000 unit.

"Jadi, dengan dua kebijakan tersebut yang berlaku nanti untuk 1 September [hingga 31 Desember 2024], diharapkan ini juga mendorong kemampuan daripada kelas menengah, mendorong sektor konstruksi. Kita tahu sektor konstruksi itu dan perumahan itu multipliernya [efek bergandanya] tinggi," ujar Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto disebut akan menyiapkan kemudahan usaha hingga program untuk menggenjot konsumsi masyarakat, agar penduduk kelas menengah kembali meningkat.

Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad H. Wibowo mengklaim, Prabowo akan beri perhatian kepada kelas menengah. Alasannya, karena kelas menengah merupakan penopang konsumsi rumah tangga.

“Pertumbuhan ekonomi Indonesia teraliansi erat dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga, terlepas dari fluktuasi berapa persen kontribusi konsumsi terhadap PDB,” jelas Dradjad kepada Bisnis, Selasa (27/8/2024).

Oleh sebab itu, kelas menengah harus diberi perhatian khusus sehingga pertumbuhan konsumsi rumah tangga tetap terjaga.

Dradjad menjelaskan, pemerintahan Prabowo ke depan tidak akan fokus berikan insentif pajak kepada kelas menengah. Menurutnya, intensif pajak bukan menu utama namun hanya pemanis.

Konsumsi, sambungnya, tergantung pendapatan disposable alias pendapatan yang bisa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari setelah dikurangi pajak langsung. Dia mengatakan, pajak langsung hanya sekitar 15—20% pendapatan pribadi.

“Jika pendapatan anjlok, pengaruhnya lebih besar,” ujar anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran ini.

Dradjad pun menyimpulkan, kunci menjaga konsumsi kelas menengah adalah dengan menjaga pendapatan mereka. Dia berpendapat, sumber pendapatan kelas menengah kebanyakan dari dunia usaha dan belanja pemerintah.

“Jadi pemerintahan Pak Prabowo akan memperbaiki kemudahan berusaha dengan berbagai deregulasi. Selain itu, belanja negara difokuskan pada program-program yang dampaknya ke konsumsi tinggi,” ungkapnya.

Untuk meningkatkan konsumsi, sejumlah program yang sudah disiapkan pemerintahan Prabowo ke depannya. Dradjad mencontohkan, makan siang bergizi hingga pembangunan food estate alias lumbung pangan memiliki pengaruh tinggi terhadap konsumsi.

Kelas Menengah Turun Kasta

Sementara itu, Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengakui bahwa jumlah penduduk kelas menengah terus menurun beberapa tahun terakhir. Padahal, dia mengakui kelas menengah merupakan pendorong utama perekonomian Indonesia.

"Kita kan khawatir di 2023 ke 2024 ini kan proporsi kelas menengah dan aspiring middle class [kelompok miskin yang berhasil naik kelas namun masih rentan miskin] mulai agak turun sedikit kan. Kita ingin mendorong meningkatkan kembali," jelas Susiwijono di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2024).

Menurut data Kemenko Perekonomian, kini proporsi kelas menengah sekitar 17,13% dari total penduduk Indonesia.

Sedangkan laporan terbaru dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menunjukkan, lebih dari 8,5 juta penduduk kelas menengah Indonesia turun kasta sejak 2018.

Dalam laporan Indonesia Economic Outlook Triwulan III/2024, LPEM UI mengategorikan kelas menengah sebagai penduduk yang memiliki peluang kurang dari 10% menjadi miskin atau rentan di masa depan berdasarkan konsumsinya saat ini—sesuai kategori Bank Dunia.

Berdasarkan definisi tersebut, LPEM FEB UI mengalkulasikan jumlah kelas menengah di Indonesia berdasarkan garis kemiskinan tingkat kabupaten/kota.

Hasilnya, jumlah kelas menengah sempat meningkat cukup tajam dari 2014 hingga 2018: dari 39 juta (15,6% jumlah penduduk) menjadi 60 juta jiwa (23% jumlah penduduk). Meski demikian, setelah 2018 yang terjadi malah sebaliknya.

“Sejak saat itu, penduduk kelas menengah mengalami penurunan hingga lebih dari 8,5 juta jiwa. Hal ini menyebabkan jumlah penduduk kelas menengah hanya mencakup 52 juta jiwa [pada 2023] dengan proporsi populasi sekitar 18,8%,” jelas laporan LPEM FEB UI, dikutip Selasa (27/8/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Komisi VII DPR sepakat adanya kenaikan target lifting minyak dan volume LPG 3 kilogram (Kg) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Adapun, dalam kesepakatan tersebut target lifting minyak dari awal diusulkan 600 ribu barel per hari (bopd) menjadi 605 ribu bopd.

Kemudian, untuk volume LPG 3Kg ESDM dan Komisi VII DPR juga menyepakati kenaikan volume LPG 3 kg dari usulan 8,17 juta metrik ton menjadi 8,2 juta metrik ton.

“Komisi VII DPR RI bersepakat dengan Menteri ESDM terkait asumsi dasar sektor ESDM RAPBN Tahun 2025 sebagai berikut,” Wakil Ketua Komisi VII DPR Maman Abdurrahman, Selasa (27/8/2024).

Sementara terkait pagu anggaran Kementerian ESDM, DPR menyepakati pagu anggaran Kementerian ESDM sebesar Rp10,88 triliun untuk 2025. Angka ini lebih besar dibanding pagu tahun ini yang senilai Rp6,91 triliun.

Adapun, pagu anggaran tersebut didapat dari rupiah murni dan PNBP sektor minerba dan migas serta akan didalami dengan seluruh eselon I Kementerian ESDM.

Berikut asumsi sektor ESDM dalam RAPBN 2025 yang disepakati Komisi VII dan Menteri ESDM:

1. Indonesian Crude Price (ICP): US$ 82 per barel

2. Lifting migas: 1,610 juta barel setara minyak per hari (boepd)

-Lifting minyak bumi: 605 ribu barel per hari (bopd)

-Lifting gas bumi: 1,005 juta boepd

-Cost recovery: US$ 8,5 miliar

3. Volume BBM bersubsidi: 19,41 juta KL

-Minyak tanah: 0,52 juta KL

-Minyak solar: 18,89 juta KL

4. Volume LPG 3 kg: 8,2 juta metrik ton

5. Subsidi tetap minyak solar: Rp 1.000 per liter

6. Subsidi listrik: Rp 90,22 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi) memproyeksikan harga jual produk makanan dan minuman kemasan akan mengalami kenaikan hingga 30% apabila tarif cukai minuman berpemanis dalam kemasan diberlakukan.

Berdasarkan PP Kesehatan No 28/2024, tarif cukai berpotensi diterapkan sebagai bagian dari langkah pemerintah dalam rangka mengatasi risiko penyakit tidak menular (PTM).

Ketua Umum Gapmmi Adhi S. Lukman mengatakan, kenaikan beban harga pada konsumen diperhitungkan berdasarkan nilai elastisitas dengan rata-rata tarif cukai di negara Asean sebesar Rp1.771 per liter yang sebelumnya disebutkan oleh Kementerian Perindustrian.

"Itu tinggi sekali dan berpengaruh pada harga akhir. Perkiraan saya naik sekitaran 30%. Artinya apa? Kita khawatir nanti akan menggangu ekonomi, tapi di sisi lain mau dikenakan cukai atau tidak masyarakat tetap minum," ujar Adhi di Jiexpo, Selasa (27/8/2024).

Untuk mengantisipasi dampak negatif cukai pada industri dan konsumen, Gapmmi saat ini tengah mengajukan peta jalan untuk mendukung tujuan pemerintah mengentasi PTM melalui edukasi dan reformulasi pangan.

Sebagai informasi, saat ini produsen disebut telah mengikuti standar yang disarankan oleh Kementerian Kesehatan yaitu 50 gram gula, 2.000 miligram natrium/sodium atau 5 gram garam, dan 67 gram lemak.

"Kita bikin roadmap jelas tahap pertama kita harus apa, kedua apa, dan tidak serta merta langsung membuat standar yang revolusioner sehingga membuat tidak kondusif di industri maupun di konsumen," ujar Adhi.

Selain edukasi terkait risiko konsumsi gula, garam, dan lemak (GGL) berlebih, Adhi menyebut produsen juga akan melakukan reformulasi pangan besar-besaran yang dilakukan secara bertahap.

Kedua langkah tersebut dinilai lebih efektif ketika kesadaran konsumen diiringi dengan penurunan bertahap kadar GGL pada produk makanan minuman kemasan.

"Kita menurunkan standranya seperti apa, itu dilakukan juga oleh negara lain seperti Singapura dan secara gradual menurunkan standarnya bertahap tidak serta merta langsung, dari 12%, 10%, 8%. Lidah konsumen juga perlu dibiasakan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji 2024 DPR RI menemukan ada perbedaan penjelasan soal pembagian kuota haji 2024 oleh Kementerian Agama (Kemenag).

Wakil Ketua Pansus Hak Angket Haji 2024 Marwan Dasopang menyampaikan, Kementerian Agama (Kemenag) dalam rapat kerja bersama Komisi VIII sempat menyebut bahwa penempatan kuota ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi.

“Menteri Agama menyebut kalau penempatan kuota itu ditentukan oleh pihak Saudi pada 11 Maret 2024. Pertanyaan anggota [Komisi VIII] apakah mungkin Saudi tahu kebutuhan kita kalau tidak dijelaskan? [Kata Kemenag] Enggak ini sudah ditetapkan [Saudi],” ungkap Marwan kepada Bisnis, di Kompleks Parlemen, Selasa (27/8/2024).

Namun penjelasan tersebut ternyata bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh sejumlah pejabat Kemenag yang dihadirkan sebagai saksi dalam Pansus.

Menurut penjelasan Kantor Urusan Haji (KUH) di Arab Saudi, Marwan mengungkap bahwa Kementerian Haji Arab Saudi melalui draft awal Memorandum of Understanding (MoU) menetapkan kuota haji Indonesia sebanyak 241.000 jemaah tanpa adanya pembagian kuota haji reguler dan haji khusus.

“Terakhir penjelasan KUH itu awalnya masuk kuota itu gelondongan 241.000 diolah di Menteri Agama, disampaikan ke pihak Saudi, barulah di situ muncul pembagian. Maka mereka memang mendesain [pembagian kuota] itu,” jelas Marwan.

Sebagai informasi, dalam rapat kerja komisi VIII dengan Menteri Agama pada 18 Maret 2024, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief menuturkan bahwa kuota haji Indonesia ditetapkan sebanyak 241.000 jemaah tanpa adanya pembagian kuota haji reguler dan haji khusus, pada saat pemerintah Indonesia dan Kementerian Haji Arab Saudi menandatangani MoU pada Januari 2024.

“Pada MoU yang ditandatangani Pak Menteri dan dihadiri oleh Ketua Komisi itu jumlah petugas masih 2.200 dan kuota jemaah 241.000 tanpa pembagian,” jelas Hilman dalam raker, dikutip Selasa (27/8/2024).

Lalu Hilman menyebut ada perubahan kuota saat Kemenag kembali ke Indonesia dan pembagian kuota dilakukan di dalam e-Hajj oleh Kerajaan Arab Saudi yakni 27.000 untuk haji khusus dan 213.000 untuk haji reguler.

“Dari situ pada 11 itu ada perubahan kuota dan 16 baru kemudian ada kuota pembagian yang dilakukan di dalam e-hajj oleh Kerajaan Saudi,” tutur Hilman.

Lebih lanjut dia menyampaikan, terkait perubahan tersebut, Kemenag melakukan penyesuaian terhadap dua regulasi yakni regulasi Arab Saudi dan Indonesia.

“Kami mencoba melakukan penyesuaian termasuk mendiskusikan nilai manfaat untuk penyelenggaraan haji tahun ini karena memang dalam e-hajj dimunculkan seperti itu,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah program bantuan sosial (bansos) dalam program perlindungan sosial yang berjalan di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan dilanjutkan pada 2025 oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, beberapa program perlindungan sosial (perlinsos) seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, hingga Program Indonesia Pintar (PIP) telah dipersiapkan untuk berlanjut pada 2025 mendatang.

Sri Mulyani mengatakan, anggaran untuk perlindungan sosial dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 ditetapkan sebesar Rp504,7 triliun. Adapun, anggaran tersebut naik 1,6% dibandingkan dengan dana perlinsos APBN 2024 sebesar Rp496,8 triliun.

"Selain program yang sudah berlaku dan akan diteruskan seperti PKH, kartu sembako, PIP, dan KIP Kuliah, juga perlinsos dengan melakukan sinergi dan integrasi dengan kartu kesejahteraan," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Selasa (27/8/2024).

Sri Mulyani melanjutkan, pemerintah juga akan memperkuat program perlinsos sepanjang hayat. Selain itu, penguatan graduasi dari kemiskinan seperti perlinsos yang berbasis pemberdayaan juga akan dilakukan pemerintahan selanjutnya.

Adapun, Sri Mulyani juga mengungkap beberapa program prioritas Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang akan menjadi quick wins pemerintah untuk 2025 mendatang.

Dia memaparkan, program prioritas pertama adalah program Makan Bergizi Gratis dengan anggaran sebesar Rp71 triliun. Dia mengatakan, program tersebut dirancang untuk membangun Dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang cerdas hingga mendukung UMKM.

"Salah satu prioritas yang menjadi quick wins untuk pemerintahan baru yang terpilih adalah (program) makan bergizi gratis," katanya.

Kemudian, pemerintah juga akan menggenjot program pemeriksaan kesehatan gratis untuk 52,2 juta orang dari mulai di Posyandu, Puskesmas, hingga rumah sakit daerah.

Selain itu, pemerintah juga akan melakukan peningkatan fasilitas Rumah Sakit dari tipe D menjadi tipe C di daerah beserta sarana prasana dan alat kesehatannya. Adapun, pemerintah juga telah menetapkan anggaran sebesar Rp197,8 triliun untuk program program Di sektor kesehatan tersebut,