Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut pihaknya bakal menggelar rapat tertutup guna menyelesaikan permasalahan penambangan ilegal atau illegal mining.

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Bahlil menyampaikan dirinya merencanakan bakal menggelar semacam forum diskusi atau FGD secara tertutup guna menemukan jawaban atas permasalahan illegal mining.

“Ilegal mining ini saya nanti akan bicarakan pada forum khusus, tidak dalam forum persidangan. Kita akan membuat forum diskusi, FGD, yang tidak diketahui oleh orang lain tertutup,” kata Bahlil saat RDP dengan Komisi VII di DPR, Senin (26/8/2024).

Bahlil menuturkan, dirinya bakal membongkar seperti apa praktik ilegal mining yang terdapat di dalam negeri dalam rapat tertutup tersebut.

Lebih lanjut, Bahlil pun menegaskan bahwa persoalan penambangan ilegal ini harus menjadi perhatian bersama dan tidak hanya segelintir orang yang menaruh perhatian.

Sebab, eks Menteri Investasi ini menganalogikan permasalahan ilegal mining tak akan selesai sampai ayam tumbuh gigi jika tidak dituntaskan secara bersama.

“Saya harus sepakat dengan Bapak-Bapak semua, ini menjadi konsensus dan keinginan kita bersama, kalau kita ingin melakukan perubahan di dalam negara,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada TNI dan Polri untuk ikut memberantas praktik eksportasi hasil tambang ilegal.

Kepala negara menegaskan bahwa pemerintah tengah mendorong hilirisasi industri tambang. Artinya, jika ekspor dan pertambangan ilegal masih berjalan, proses industrialisasi akan terganggu.

“Tugas TNI-Polri ada di situ [menumpas pertambangan ilegal], kalau ekspor ilegal misalnya timah masih berjalan, bauksit masih ada, batu bara masih ada sehingga penerimaan negara menjadi sangat berkurang,” ujar Jokowi, Rabu (8/2/2023).

Meski demikian, Jokowi tidak mau menjelaskan lebih jauh. Dia menganggap bahwa pihak TNI - Polri sudah paham betul apa yang harus dilakukan ketika menghadapi masalah tambang ilegal.

“Saya kira [TNI-Polri] sudah ngerti apa yang dilakukan tak perlu saya jelaskan,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Fasilitas investment allowance dari pemerintah untuk industri padat karya nyatanya sepi peminat. Tercatat sejak meluncur pada 2020, hanya satu Wajib Pajak (WP) yang menikmatinya pada 2021 dan 2022.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam Laporan Keuangan DJP 2023 mengutarakan bahwa sejak 2020 hingga 2023, hanya 9 WP yang mengajukan permohonan fasilitas investment allowance.

Dari sisi nilai pemanfaatan pun juga tercatat minim, yakni senilai Rp8,38 miliar pada 2021 dan 2022 yang hanya diberikan unutk satu WP.

"Nilai pemanfaatan investment allowance di atas merupakan nilai penghitungan berdasarkan pengurangan penghasilan neto berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan yang disampaikan oleh Wajib Pajak, dikalikan dengan tarif Pajak Penghasilan [22%],” tulis DJP dalam laporan tersebut, dikutip Senin (26/8/2024).

Berbeda dengan fasilitas lainnya, seperti tax holiday dan tax allowance, yang masing-masing dinikmati oleh 20 WP dan 36 WP pada 2022. Terbesar, fasilitas pajak berupa tax holiday senilai Rp7,12 triliun pada 2022.

Adapun, investment allowance merupakan fasilitas pengurangan penghasilan neto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya.

Investment allowance ini diberikan dalam bentuk fasilitas PPh bagi 45 sektor industri padat karya yang mempekerjakan 300 tenaga kerja dalam waktu setahun.

Fasilitas yang diberikan adalah pengurangan penghasilan neto sebesar 60% dari penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah selama 6 tahun.

Dengan demikian, insentif ini berlaku selama 6 tahun terhitung sejak mulai berproduksi dengan pengurangan penghasilan neto masing-masing sebesar 10% per tahunnya.

Padahal, sektor industri padat karya yang berhak mendapatkan fasilitas tersebut mulai dari industri pengolahan kopi, tekstil produk tekstil, sepatu, hingga industri mainan anak-anak.

Meski demikian, dalam laporan tersebut tidak mencantumkan industri mana yang menikmati fasilitas tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA -- Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat saat ini sisa alokasi pembiayaan rumah subsidi atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) hanya sebesar Rp5,1 triliun.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho mengungkap pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) seiring dengan tipisnya likuiditas pembiayaan rumah subsidi itu.

"Saat ini kita sedang proses untuk menyelesaikan sisa kuota yang masih belum tersalur kurang lebih ada Rp5,1 triliun," tuturnya saat ditemui di Kantor BP Tapera, Jakarta, Senin (26/8/2024).

Heru berharap, pencairan tambahan pembiayaan FLPP dapat segera dicairkan pada September 2024. Hal itu diperlukan untuk menutup kekhawatiran para pengembang.

"Saya kira lagi running ya sedang proses. Kementerian PUPR sudah sangat intens dengan Kemenkeu. Kami sebagai operator ya tinggal nunggu saja," imbuhnya.

Sebagai informasi, BP Tapera mencatat telah menyalurkan FLPP mencapai Rp13,62 triliun hingga periode 15 Agustus 2024.

Deputi Komisioner Bidang Pemupukan Dana Tapera BP Tapera Doddy Bursman menuturkan, pembiayaan FLPP tersebut telah mencakup pembiayaan kepada 111.784 unit rumah yang tersebar di 33 provinsi mencakup 387 kabupaten/kota.

"[Pembiayaan Rp13,62 triliun] disalurkan oleh 37 bank penyalur dan dibangun oleh 6.579 pengembang di 9.713 perumahan," tuturnya.

Sementara itu, pada periode yang sama, Doddy menjelaskan bahwa pihaknya telah menyalurkan sebanyak 3.512 unit rumah senilai Rp583,55 miliar lewat program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan melaporkan realisasi pajak yang ditanggung pemerintah (DTP) hingga 31 Desember 2023 mencapai Rp11.285.195.031.132 atau sekitar Rp11,29 triliun.

Mengacu Laporan Keuangan DJP 2023, realisasi pajak DTP tang terdiri dari pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) tersebut hampir menyentuh angka 100% dari DIPA LK BUN BA 999.07 senilai Rp11.285.324.659.000.

Dalam penjabarannya, pemerintah memberikan fasilitas DTP reguler untuk PPh DTP Panas Bumi dan SBN Valas. Masing-masing senilai Rp3,48 triliun dan Rp5,11 triliun.

Pada 2023 pula, pemerintah melakukan pembayaran atas tagihan dari program PC-PEN tahun 2021 dan 2022. Pembayaran ini baru dilakukan pada 2023 karena pagu anggaran pada tahun 2021 dan 2022 tidak mencukupi.

Seperti untuk PPh Pasal 21 atau pajak penghasilan karyawan yang sempat ditanggung pemerintah pada 2021 lalu, PPnBM DTP kendaraan bermotor (2021 dan 2022), serta PPh Final DTP atas UMKM.

Secara perinci, realisasi PPh Pasal 21 DTP senilai Rp505,13 miliar, PPh Final DTP jasa konstruksi senilai Rp124,8 juta, PPh Final untuk UMKM (2021) senilai Rp99,07 miliar, PPN DTP Alkes nonvaksin (2021 dan 2022) senilai Rp462,7 miliar.

Kemudian pajak DTP untuk program PC-PEN terbesar dibayarkan untuk PPN DTP Vaksin (2021 dan 2022) senilai Rp856,92 miliar dan PPN DTP Perumahan (2021 dan 2022) senilai Rp708,95 miliar.

Sementara PPnBM DTP kendaraan bermotor (2021 dan 2022) yang kala itu diberikan untuk mendongkrak daya beli, mencapai Rp65,15 miliar.

Meski demikian, DJP mencatat masih terdapat insentif pajak DTP tahun 2019 hingga 2020 serta tahun 2023 yang belum dibayarkan hingga 31 Desember 2023 senilai Rp2,64 triliun.

Pada dasarnya, penentuan objek pajak yang mendapat insentif fiskal Pajak DTP sebagaimana disebutkan di atas ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dilakukan setiap tahun anggaran.

Kemudian, besaran insentif fiskal Pajak DTP disiapkan dengan memperhatikan angka yang disampaikan oleh unit eselon I lain di lingkungan Kementerian Keuangan.

Adapun, Kementerian Keuangan mengestimasikan belanja perpajakan pada 2023 senilai Rp362,5 triliun.

Termasuk di dalamnya PPN dan PPnBN senilai Rp210,2 triliun, PPh senilai Rp129,8 triliun, Bea Masuk dan Cukai Rp21,4 triliun, PBB Sektor P5 senilai Rp0,7 triliun, dan Bea Meterai Rp0,3 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Genap tiga tahun sejak diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 9 Agustus 2021, sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko telah berhasil menerbitkan 10 juta Nomor Induk Berusaha (NIB).

Per 16 Agustus 2024 pukul 15.00 WIB, jumlah NIB yang diterbitkan menembus 10.000.019 dengan komposisi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sebanyak 9.909.900 NIB, usaha menengah sebanyak 28.303 NIB, dan usaha besar sebanyak 61.816 NIB.

Pencapaian ini menunjukkan bahwa sistem OSS telah banyak memberikan kemudahan dalam pengurusan perizinan berusaha. Apalagi jika dibandingkan dengan capaian pada saat sistem OSS genap berusia dua tahun pada Agustus 2023 lalu yaitu sebesar 5 juta, telah terjadi kenaikan signifikan dari jumlah NIB yang terbit.

Dalam kurun waktu tidak sampai satu tahun sejak ulang tahun OSS yang kedua, telah terbit lebih dari 5 juta NIB. Sistem OSS semakin banyak dikenal dan digunakan oleh masyarakat luas. Lonjakan penerbitan NIB ini menandakan bahwa kesadaran pelaku usaha akan pentingnya legalitas sudah semakin tinggi.

Pelaku UMK tidak perlu lagi repot-repot mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Surat Keterangan Usaha (SKU) untuk memulai usaha. Kini, cukup dengan memperoleh NIB, UMK dapat menjalankan bisnisnya.

Semakin tingginya kesadaran pelaku usaha ini, tidak lepas dari kerja sama yang terjalin antara Kementerian Investasi/BKPM dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta, dan asosiasi masyarakat untuk mensosialisasikan kemudahan dalam membuat legalitas usaha.

Momen 10 juta NIB di ulang tahun OSS bulan ini menjadi kado spesial pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia. Bukan untuk berpuas diri, namun menjadi momen refleksi bagi Kementerian Investasi/BKPM untuk memberikan layanan yang lebih baik.

Dede, pelaku usaha toko kelontong anggota Sampoerna Retail Community (SRC), mengaku merasa dimudahkan dalam melakukan pengajuan pinjaman modal usaha ke bank sejak memiliki NIB. Ia juga merasa diuntungkan karena prosesnya tidak berbelit-belit. SRC merupakan binaan PT HM Sampoerna Tbk, salah satu mitra OSS, yang memiliki jaringan toko kelontong dengan lebih dari 250.000 anggota yang tersebar di seluruh Indonesia

“Dulu sebelum punya NIB, ketika pinjaman sudah berakhir, SKU-nya harus baru. Kini setelah punya NIB, enggak perlu bikin SKU baru lagi, karena NIB berlaku selamanya. Hanya tinggal melanjutkan saja,” ungkap Dede yang berasal dari Tangerang, Banten.

Kementerian Investasi/BKPM secara konsisten berupaya memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, baik skala kecil maupun besar, untuk mengurus perizinannya. Kolaborasi dengan sistem-sistem terkait perizinan dari kementerian/lembaga lain terus dilakukan. Hingga saat ini terdapat 38 K/L yang telah terintegrasi dengan sistem OSS Berbasis Risiko.

Bisnis.com, JAKARTA - PT PLN Indonesia Power (PLN IP) bakal memanfaatkan amonia hijau atau green ammonia sebagai bahan bakar alternatif untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Labuan, Banten.

Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra mengatakan, pemanfaatan green ammonia sebagai energi primer PLTU dapat mengurangi penggunaan batu bara sehingga dapat menekan emisi karbon yang dihasilkan dari pembakaran batu bara dalam memproduksi listrik.

Terobosan ini merupakan upaya PLN Indonesia Power dalam mempercepat transisi energi dan membantu pemerintah mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada 2060.

"Inisiatif ini merupakan langkah strategis dalam mendukung transisi energi berkelanjutan di Indonesia, sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mencapai netralitas karbon pada 2060," kata Edwin dalam keterangannya, Senin (26/8/2024).

Pemanfaatan green ammonia ini, kata Edwin, akan diterapkan di Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Banten 2 Labuan. Nantinya pembangkit tersebut akan dijadikan contoh bagi pembangkit listrik lain di seluruh Indonesia.

Untuk memanfaatkan green ammonia sebagai energi primer, PLN Indonesia Power melakukan studi kelayakan dengan menggandeng PT Pupuk Kujang dan IHI Corporation.

Melalui kerja sama ini, PLN IP, IHI, dan Pupuk Kujang akan mengkaji aspek teknis dan ekonomi dari seluruh rantai nilai mulai dari pasokan green ammonia hingga penerapan pembakaran.

MoU ini merupakan langkah penting dalam upaya kami beralih ke sumber energi yang lebih berkelanjutan. Green ammonia memiliki potensi besar untuk mengurangi jejak karbon kami dan mendukung masa depan energi yang lebih bersih di Indonesia," ujar Edwin.

Di sisi lain, Direktur Utama PT Pupuk Kujang Maryono menuturkan bahwa Pupuk Kujang merupakan perusahaan yang mengkhususkan diri dalam produksi amonia dan urea, di mana amonia merupakan komponen utama dalam mengurangi emisi karbon pada pembangkit listrik.

"Sebagai produsen amonia, Pupuk Kujang sangat antusias untuk terlibat dalam studi inovatif ini. Kolaborasi ini memungkinkan kami berkontribusi pada solusi energi berkelanjutan mengeksplorasi potensi green ammonia yang sejalan dengan komitmen kami terhadap kelestarian lingkungan," tutur Maryono.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) akan melakukan uji coba penggunaan rupiah digital dengan teknologi blockchain atau distributed ledger technology (DLT). Para ekonom berpendapat, terdapat banyak keunggulan mata uang digital dengan teknologi blockchain.

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David E. Sumual menjelaskan, dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030, pengembangan rupiah digital oleh BI akan difokuskan untuk wholesale alias transaksi antar institusi hingga pelaku dan pengguna sektor keuangan.

David berpendapat, rupiah digital dengan teknologi blockchain/DLT akan mendapatkan kepercayaan yang lebih baik oleh pelaku pasar. Alasannya, teknologi blockchain yang terdesentralisasi jauh lebih aman daripada sistem keuangan yang tersentralisasi seperti yang selama ini dilakukan BI.

Dia menerangkan, teknologi blockchain akan melakukan pencatatan atau note secara permanen terhadap setiap transaksi. Note tersebut terletak dalam ledger alias buku besar yang bisa diakses publik sehingga akan lebih aman.

"Kekhawatiran kepada keamanan [sistem keuangan] bisa dikurangi, serangan siber dan lain-lain. Itukan kalau multi note gitu, akan lebih sulit [diretas] daripada sistem yang tersentralisasi, dan itu kan enggak bisa diubah ya kalau namanya blockchain itu. Kalau sudah terjadi transaksi, dikonfirmasi oleh semua note, dan itu unchangeable, enggak bisa diubah," jelas David kepada Bisnis, Senin (26/8/2024).

Kendati demikian, dia tidak menampik teknologi blockchain juga memiliki dampak negatif karena bisa digunakan untuk pencucian uang hingga pendanaan aksi terorisme. Akibat tak lagi tersentralisasi, akan lebih sulit melacaknya.

David pun menyarankan agar BI lebih fokus ke penguatan dasar sistem rupiah digital dengan teknologi blockchain tersebut terutama hubungan antar institusi dan pelaku sektor keuangan.

"Jadi paling enggak itu [institusi terkait dan pelaku sektor keuangan] juga jadi pilot juga ya, untuk memantaunya [pencucian uang hingga pendanaan teroris] bisa saja," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede meyakini penerbitan rupiah digital akan membuat BI lebih memiliki kontrol langsung atas pasokan uang dan suku bunga. Menurutnya, mata uang digital memungkinkan penyesuaian kebijakan moneter secara real-time alias langsung.

"Karena bank sentral dapat langsung menyuntikkan atau menarik mata uang digital dari perekonomian," ujar Josua kepada Bisnis, Senin (26/8/2024).

Tak hanya itu, dia melihat rupiah digital juga dapat meningkatkan inklusi keuangan, mengurangi biaya transaksi, dan meningkatkan efisiensi pembayaran. Bahkan, sambungnya, BI akan memiliki data yang lebih lengkap tentang kegiatan ekonomi.

"[Sehingga] membantu dalam peramalan ekonomi dan pembuatan kebijakan yang lebih akurat," jelasnya.

Di samping itu, Josua menekankan kesuksesan rupiah digital sangat berpengaruh atas kepercayaan penggunanya. Oleh sebab itu, BI perlu memberikan jaminan keamanan atas rupiah digital terutama keamanan datanya.

Proyeksi Bank Indonesia soal Rupiah Digital

Sebelumnya, Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Ryan Rizaldy menjelaskan penerbitan rupiah digital dinavigasi dalam Proyek Garuda. BI, sambungnya, sudah selesai melakukan uji coba rupiah digital dalam bentuk cash ledger.

Rupiah digital dalam bentuk cash ledger memungkinan perpindahan dari satu tangan ke tangan lain hingga pemusnahan. Kini, BI akan melanjutkan ke tahap pengembangan securities ledger.

Pada tahap securities ledger, rupiah digital akan diuji coba untuk operasi moneter dan transaksi ke pasar keuangan sehingga memberikan petunjuk mengenai kemampuan teknologi blockchain/DLT—apakah dapat mereplikasi fungsi-fungsi pokok kebanksentralan.

Kendati demikian, Ryan menegaskan uji coba penggunaan rupiah digital dalam teknologi blockchain/DLT tersebut hanya secara eksperimental. BI, tegasnya, belum akan menerbitkan rupiah digital dalam teknologi blockchain sebelum punya data-data yang jelas.

"Yang sedang kami coba di sini kalau basisnya distributed ledger atau blockchain kira-kira bagaimana, cocok enggak dengan cara kerja bank sentral," jelas Ryan dalam forum Pelatihan Wartawan BI di Badung, Bali, dikutip pada Senin (26/8/2024).

Selanjutnya, jika tahap eksperimen rupiah digital dalam teknologi blockchain/DLT selesai maka BI akan melanjutkan ke tahap uji coba penggunaan ke level crossborder atau internasional. Ryan menjelaskan, pengembangan rupiah digital merupakan satu dari enam arah strategi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan Konstruksi Jalan Tol Akses Patimban yang memiliki nilai investasi Rp5,02 triliun itu dapat rampung pada 2025.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menjelaskan Jalan Tol Akses Patimban nantinya bakal meningkatkan konektivitas menuju Pelabuhan Patimban. Sehingga, arus logistik barang dapat lebih terakselerasi.

“Tol ini sangat strategis, tidak hanya arus logistiknya saja, tetapi juga untuk mengendalikan traffic di Jakarta ke arah baratnya. Jadi produk-produk di sebelah timur tidak perlu ke barat dulu untuk ekspor dan impornya, tetapi langsung ke timur sehingga memecah beban traffic yang ada di Jakarta,” kata Basuki dikutip dari laman resmi Bina Marga, Senin (26/8/2024).

Jalan tol ini masuk ke dalam daftar proyek strategis nasional (PSN) (PSN). Tol yang berlokasi di Subang, Jawa Barat sepanjang 37,05 km ini akan terhubung dengan ruas Tol Cikopo – Palimanan (Cipali) di Junction Cipeundeuy yang berada di KM 89+475.

Dari total panjang 37,05km, sepanjang 22,94 km konstruksi jalan tol ini merupakan porsi pemerintah. Sementara sisanya yakni sepanjang 14,11 km dibangun oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan (Satker PJBH) Provinsi Jawa Barat, Yuanita Kiki Sani menjelaskan, konstruksi Jalan Tol Akses Patimban yang menjadi bagian pemerintah dibagi ke dalam 4 paket.

Perinciannya, paket I sepanjang 7,69 km, paket II sepanjang 6,2 km, paket III sepanjang 5,5 km, dan Paket IV sepanjang 3,55 km.

Untuk progres konstruksi, pada paket IV sudah mulai dilaksanakan pekerjaan struktur seperti bore pile, spun pile, footing, kolom; serta pekerjaan tanah seperti galian dan pemadatan material khusus (selected material). Sedangkan, untuk paket I, II dan III adalah pekerjaan site clearing, pekerjaan tanah, dan pekerjaan struktur.

Sementara itu, untuk porsi BUJT yakni Junction Cipeundeuy (JC) hingga Simpang Susun (SS) Pasir Bungur masih dalam tahap pembebasan lahan. Sementara untuk porsi pemerintah, yakni SS Pasir Bungur hingga Patimban progres konstruksinya mencapai 23,25%.

“Harapannya, nanti dengan adanya jalan tol Patimban ini konektivitas dan arus logistik semakin lancar, aktivitas ekspor dari kawasan industri Cikarang-Cibitung-Karawang meningkatkan, serta bisa mendukung pengembangan wilayah Kabupaten Subang dan sekitarnya,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mendorong angkutan umum khususnya di wilayah perkotaan untuk beralih menggunakan kendaraan listrik (electric vehicle/EV).

Menurutnya, hal itu sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan polusi di kota-kota besar, salah satunya Jakarta.

Mengacu laman IQ Air pada Senin (26/8/2024) pukul 14.40 WIB, kualitas udara Jakarta berada pada poin 160 dengan kategori tidak sehat. Konstrasi polutan utama itu 13,7 kali lebih tinggi dari nilai panduan kualitas udara tahunan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

“Pemerintah konsisten menjadikan kendaraan listrik sebagai angkutan mayoritas masyarakat. Memang tidak mudah. Oleh karenanya kita mengimbau angkutan umum perkotaan khususnya, agar menggunakan kendaraan listrik,” ujar Budi Karya di Jakarta Utara, Senin (26/8/2024).

Perlu diketahui, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta, PT Transportasi TransJakarta menargetkan akan melakukan penambahan 200 unit bus listrik pada 2024.

Adapun, salah satu pemasok armada bus listrik TransJakarta yaitu PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk. (VKTR) milik Grup Bakrie dengan mengimpor unit bus listrik dari produsen asal China, BYD.

Tak hanya bus listrik, Menhub Budi Karya juga mendorong perusahaan ride-hailing untuk beralih menggunakan armada kendaraan listrik.

"Sudah ditandai dengan adanya bus listrik dan sebagainya. Nah, sekarang untuk mengisi ruang-ruang yang memang harus ditindaklanjuti yaitu mobil listrik dan motor listrik," ujar Budi.

Budi juga mengapresiasi langkah Grab Indonesia, dalam mendukung percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV) sebagai upaya mengurangi polusi udara.

Sejak 2019 hingga saat ini, Grab telah memiliki lebih dari 10.000 kendaraan listrik, khususnya di 8 kota besar di Indonesia yakni di Jakarta, Bandung, Bali, Medan, Surabaya, Yogyakarta, Semarang dan Solo. Grab juga akan melakukan penambahan 1.000 unit kendaraan listrik ke depannya.

"Grab sebagai pelopor operator ride hailing terbesar di Indonesia kembali memperkuat komitmen kami untuk meluncurkan tambahan lebih dari 1.000 unit Grab Car electric yang akan terealisasi sepenuhnya di akhir tahun 2024," ujar Country Managing Director Grab Indonesia Neneng Goenadi menambahkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah segudang janji kampanye dan program yang memerlukan anggaran jumbo, rasio utang pemerintah justru diprediksi akan turun sepanjang lima tahun ke depan atau pada masa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Mungkinkah ramalan itu terwujud?

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengungkapkan bahwa sejatinya rasio utang pemerintah sangat bergantung dari pengelolaan defisit APBN, rasio pajak, dan pembayaran utang jatuh tempo.

Melihat proyeksi dua hingga tiga tahun ke depan, rata-rata utang jatuh tempo per tahun senilai Rp800 triliun. Angka tersebut belum termasuk beban pembayaran bunga utang senilai Rp500 triliun hingga Rp550 triliun.

Artinya, pemerintah harus mengalokasikan anggaran sekitar Rp1.350 triliun per tahun untuk membayar kewajiban utang. Mengingat terbatasnya penerimaan negara, lantas pemerintah perlu mencari sumber dana yang sangat mungkin berasal dari pembiyaan utang.

"Kecenderungannya ada peningkatan penerbitan SBN sehingga berkorelasi dengan tambahan rasio utang pada tahun berjalan," ungkpanya kepada Bisnis, Senin (26/8/2024).

Di sisi lain, Bhima menyoroti bahwa peningkatan rasio pajak harus dilakukan secara hati hati, karena tidak boleh menghambat konsumsi dan investasi.

Khawatirnya, rasio pajak yang terlalu agresif dengan menyasar basis pajak yang sama justru mengganggu pertumbuhan produk domestik bruto (PDB).

"Kalau PDB-nya tumbuh lebih rendah dari penerbitan utang baru maka sulit rasio utang menurun," jelas Bhima.

Hal yang mungkin dilakukan untuk menurunkan rasio utang pemerintah, yaitu memilah prioritas belanja. Bhima melihat pemeritahan Prabowo perlu menetapkan belanja prioritas karena terkait kemampuan pembiayaan fiskal.

"Ya tinggal dipilih mana yang urgent, misalnya bangun IKN atau MBG [makan bergizi gratis] karena rasio utang mau diturunkan,” tegasnya.

Ramalan Rasio Utang Indonesia Turun

Sebelumnya, dalam Article IV Consultation tahun 2024, IMF menyebutkan bahwa utang publik tersebut diproyeksikan secara bertahap menurun menjadi sekitar 38,3% dari PDB dalam jangka menengah lima tahun ke depan atau hingga 2029, saat nantinya Prabowo Subianto memimpin.

"Terutama didorong oleh selisih pertumbuhan suku bunga kumulatif yang negatif," tulis IMF dalam laporannya, dikutip Minggu (25/8/2024).

IMF menyebutkan bahwa Indonesia telah menunjukkan disiplin fiskal yang kuat, memberikan ruang fiskal yang cukup untuk mengantisipasi risiko ke depan dengan tetap mendorong pertumbuhan ekonomi.

Per Juli 2024, utang pemerintah tercatat berada di angka Rp8.502,69 triliun atau naik Rp57,82 triliun dari akhir Juni 2024.

Meski terpantau naik, rasio utang tersebut justru turun dari 39,13% pada Juni, menjadi 38,68% pada akhir Juli lalu. Angka tersebut masih jauh di bawah batas aman, yakni 60% sebagaimana diatur dalam UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan menegaskan pemerintah terus mengupayakan penurunan rasio utang terhadap PDB melalui berbagai cara.

Mulai dari optimalisasi pendapatan negara melalui efektivitas reformasi perpajakan, serta insentif fiskal yang terukur untuk mendorong akselerasi investasi dengan tetap menjaga iklim investasi.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut, pihaknya sudah menyiapkan opsi dua wilayah izin usaha tambang khusus (WIUPK) yang akan ditawarkan untuk dikelola badan usahaMuhammadiyah.

Dua tambang yang disiapkan adalah bekas lahan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) PT Arutmin Indonesiaatau bekas lahan PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO).

“Eks PKP2B, kemungkinan besar adalah eks Adaro atau eks Arutmin, kita bikin yang bagus, dua opsi itu,” kata Bahlil saat ditemui di Komplek Parlemen Senayan, Senin (26/8/2024).

Bahlil menyebut, luas lahan tambang bekas Adaro dan Arutmin itu cukup besar. Namun, dia tidak memerinci secara pasti berapa luas lahan dan potensi cadangan yang tersimpang di dalamnya.

“Luasnya saya lupa, tapi yang jelas luasnya cukup gede. Nanti saya cek lagi [cadanganya],” ucap Bahlil.

Adapun, izin usaha pertambangan untuk Muhammadiyah, kata Bahlil, bakal segera keluar sama halnya dengan IUP untuk Nahdlatul Ulama (NU) yang telah terbit lebih dulu.

“Saya cek ya karena kemarin saya sudah kasih disposisi untuk ditindaklanjuti perkembangan [IUP Muhammadiyah] sudah sejauh mana nanti saya akan kabari,” katanya.

Sebelumnya, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan siap untuk mengelola izin tambang yang akan ditawarkan pemerintah.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan bahwa keputusan untuk menerima tawaran pengelolaan izin tambang diambil setelah adanya rapat konsolidasi nasional dan rapat pleno PP Muhammadiyah.

“Memutuskan bahwa Muhammadiyah siap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 25/2024,” kata Abdul saat konferensi pers, Minggu (28/7/2024).

Abdul menuturkan, keputusan tersebut tidak diambil serta merta secara sepihak. Sebab, dalam pengambilan keputusan pihak Muhammadiyah melihat dari berbagai macam aspek.

Selain itu, Muhammadiyah, kata Abdul, juga melalukan kajian dan mencermati kritik yang masuk terkait pengelolaan tambang.

Tidak hanya itu, Muhammadiyah juga meminta pandangan dari akademisi, pengelola tambang, dan ahli lingkungan hidup.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani, yang baru saja dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara Republik Indonesia pada Senin (19/8/2024) lalu, memiliki sejumlah tugas baru.

Salah satunya merealisasikan pencapaian target investasi di kuartal tiga sebesar 76% pada Oktober 2024 mendatang. Sebelumnya, selama masa kepemimpinan Bahlil Lahadalia, Kementerian Investasi/BKPM telah mencapai target investasi sebesar 50% lebih.

Rosan meyakini, untuk mencapai target diperlukan sebuah kerja sama tim atau teamwork. “Saya selalu meyakini kekuatan teamwork untuk melangkah bersama merealisasikan target yang sudah di-setting ini agar bisa tercapai. Selama ini Pak Bahlil sudah mencontohkan bahwa target itu achievable, dan dalam sisa waktu dua bulan ini mari kita berikan yang terbaik,” ungkap Rosan, di Jakarta.

Tidak lupa, Rosan mengucapkan terima kasih kepada Bahlil Lahadalia yang telah meletakkan dasar-dasar yang baik, sehingga hal tersebut akan membantunya untuk mewujudkan apa yang ingin dicapai oleh kementerian dan nilai-nilai tersebut harus diteruskan. Menanggapi strategi tersebut, Bahlil yakin target investasi bisa terealisasi.

Perbesar

“Pak Rosan ini adalah senior dan guru saya. Saya punya keyakinan dia lebih baik dari saya. Tolong saya cuma titip satu, bantu Bang Rosan,” ucapnya.

Saat menyambut Rosan sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM yang baru, Bahlil yakin bahwa Kementerian Investasi/BKPM di bawah kepemimpinan Rosan dapat memberikan kinerja yang lebih optimal dalam mendorong tercapainya target realisasi investasi di Indonesia.

Usai acara serah terima jabatan yang juga dihadiri oleh karyawan di lingkungan Kementerian Investasi/BKPM, Rosan berharap seluruh bagian di lingkungan Kementerian Investasi/BKPM bisa bekerja sama dengan baik untuk mencapai target yang telah ditentukan. Tak lupa, Rosan juga berterima kasih atas sambutan yang diberikan dari seluruh pimpinan dan karyawan di Kementerian Investasi/BKPM.

Sebagai informasi, Rosan Roeslani sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejak Juli 2023. Pria kelahiran 31 Desember 1968 ini, juga pernah menduduki jabatan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat ke-21 pada tahun 2021-2023. Berbagai posisi strategis di bidang keuangan dan investasi di Indonesia juga pernah diembannya. Salah satunya, sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia pada 2015 sampai 2021.