Bisnis.com, JAKARTA -- Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan varian baru wabah cacar monyet atau Mpox yang cepat menyebar di Afrika sebagai keadaan darurat kesehatan global. Keputusan ini diambil untuk menahan penyebaran virus yang berpotensi mematikan tersebut.

Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyatakan bahwa penyebaran Mpox jenis baru di Republik Demokratik Kongo (DRC) dan deteksi kasus di negara-negara tetangga yang sebelumnya tidak melaporkan adanya wabah sebagai kondisi sangat mengkhawatirkan. WHO juga menyoroti potensi penyebaran lebih lanjut di Afrika dan sekitarnya.

Tedros sebelumnya telah menetapkan mpox sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat internasional pada Mei 2022 ketika kasus varian yang lebih ringan muncul secara global. Meskipun WHO menurunkan tingkat kewaspadaan pada tahun berikutnya, kasus di Afrika terus meningkat. Varian mpox yang bermutasi kini telah menyebar ke sedikitnya enam negara Afrika, menginfeksi sekitar 15.000 orang dan menewaskan lebih dari 500 orang di DRC sepanjang tahun berjalan.

“WHO berkomitmen dalam beberapa hari dan minggu ke depan untuk mengoordinasikan respons global, bekerja sama erat dengan masing-masing negara yang terkena dampak, dan memanfaatkan kehadiran kami di lapangan untuk mencegah penularan, merawat mereka yang terinfeksi, dan menyelamatkan nyawa,” kata Tedros dikutip dari Bloomberg, Rabu (15/4/2024) waktu setempat.

Keadaan darurat kesehatan masyarakat internasional ini diberlakukan untuk mengatasi kejadian luar biasa yang membawa risiko penyebaran penyakit lintas batas, yang mungkin memerlukan respons terkoordinasi antarnegara. Keputusan ini bertujuan mendorong negara-negara bekerja sama dalam penanggulangan wabah, termasuk pengadaan vaksin.

Keputusan tersebut diambil setelah sebuah panel dibentuk untuk mengevaluasi wabah, dan rekomendasinya disetujui secara bulat. Deklarasi ini mendorong kenaikan saham pembuat vaksin mpox Bavarian Nordic A/S sebesar 45% di pasar AS.

Maria Van Kerkhove, Kepala Penyakit Baru dan Zoonosis di WHO, menyatakan bahwa WHO sedang menyusun panduan bagi negara-negara yang terdampak. WHO juga telah mengembangkan rencana respons regional dengan kebutuhan dana awal sebesar US$15 juta. Sejauh ini, WHO telah mengeluarkan US$1,5 juta dari dana darurat dan berencana untuk mengeluarkan lebih banyak dalam beberapa hari mendatang sembari mengimbau para donor untuk mendanai sisa rencana respons.

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Afrika (Africa CDC) juga mengumumkan keadaan darurat kesehatan masyarakat di seluruh benua semenjak Selasa (13/8/2024) waktu setempat. Kondisi ini menandai pertama kalinya badan tersebut mengumumkan keadaan darurat sejak menerima kewenangan dari negara-negara anggotanya.

Mpox, yang merupakan sepupu cacar dengan gejala yang lebih ringan, memiliki tingkat kematian antara 3% hingga 6% pada kasus yang dilaporkan. Penyakit ini dapat menyebabkan kebutaan, cacat, dan risiko tinggi bagi anak-anak, ibu hamil, serta orang-orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, seperti penderita HIV.

Mpox menyebar terutama melalui kontak dekat dengan orang atau hewan yang terinfeksi, seperti menyentuh lesi atau benda yang terkontaminasi. Meski dapat menyebar melalui hubungan seksual, mpox tidak dianggap sebagai penyakit menular seksual karena ada jalur penularan lainnya. Saat ini, belum ada kasus penularan melalui udara yang dikonfirmasi, meskipun beberapa metode penularan masih dalam penelitian.

Harga Saham Farmasi Melonjak Akibat Cacar Monyet

Langkah WHO ini menyulut sentimen bagi saham perusahaan farmasi. Investor menyerbu saham produsen vaksin dan produk medis lainnya yang dapat membantu memerangi jenis virus Mpox yang menyebar cepat

Pemasok peralatan medis Precision System Science Co. melonjak sebanyak 36% di Jepang, sementara produsen alat deteksi virus Shanghai ZJ Bio-Tech Co. di China naik lebih dari 5%.

Saham Bavarian Nordic A/S yang diperdagangkan di AS, salah satu dari sedikit perusahaan dengan vaksin mpox yang disetujui, ditutup naik 33% di New York.

"Munculnya virus Mpox baru-baru ini di Afrika berpotensi membangkitkan kenangan akan pandemi Covid-19," kata Manish Bhargava, seorang manajer dana di Straits Investment Holdings di Singapura.

Meski demikian dia mengingatkan agar investor tidak terjebak euforia. "Mengingat wabah ini masih dalam tahap awal, investor diharapkan tetap waspada, menunggu data lebih lanjut sebelum bereaksi."

Saham Daan Gene Co. yang berbasis di Guangzhou, yang mengembangkan perangkat diagnostik virus, melonjak mendekati batas perdagangan harian 10%. Saham Assure Tech Hangzhou Co., produsen perangkat uji cepat, naik sebanyak 5,3%.

Bisnis.com, JAKARTA – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) memberikan sejumlah catatan atas kinerja pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sekretaris Jenderal Hipmi Anggawira mengapresiasi sejumlah capaian yang telah berhasil diraih oleh pemerintah dalam 10 tahun terakhir. Pertama, yaitu pertumbuhan ekonomi yang berhasil tumbuh stabil pada level 5% meski dihadapkan pada banyaknya tantangan dari sisi global, termasuk perang dagang dan pandemi Covid-19.

Kedua, pembangunan infrastruktur yang selama ini menjadi prioritas pemerintah, yang bertujuan meningkatkan konektivitas dan efisiensi logistik.

Ketiga, reformasi besar-besaran yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan iklim investasi, termasuk penyederhanaan perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS) dan Undang-Undang Cipta Kerja.

Keempat, penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran, meski sempat mengalami peningkatan akibat pandemi Covid-19. Program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi juga menjadi fokus utama pemerintah.

Meski demikian, Anggawira juga menyoroti tiga hal yang masih menjadi tantangan. Pertama, ancaman deindustrialisasi yang telah tercermin pada penurunan kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Ini mengindikasikan tren deindustrialisasi. Ini menjadi perhatian serius karena sektor manufaktur adalah motor utama penciptaan lapangan kerja dan peningkatan nilai tambah ekonomi,” katanya, dikutip Kamis (15/8/2024).

Kedua, meski pertumbuhan ekonomi stabil, tapi belum sepenuhnya inklusif, di mana ketimpangan pendapatan masih menjadi isu. Pertumbuhan ekonomi juga belum secara merata dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Ketiga, kualitas investasi yang masuk belum optimal dalam menciptakan lapangan kerja berkualitas tinggi dan mendorong inovasi teknologi.

Terkait implementasi kebijakan, Anggawira juga menyampaikan bahwa sinkronisasi kebijakan baik di pusat maupun daerah masih menjadi kendala.

Biaya logistik di Indonesia pun masih relatif tinggi jika dibandingkan negara tetangga meski infrastruktur di dalam negeri cenderung membaik. Biaya logistik yang masih tinggi kata dia mengurangi daya saing produk Indonesia.

Lebih lanjut, Anggawira juga menyoroti beberapa kebijakan era pemerintahan Jokowi yang menurutnya kurang optimal. Salah satunya tax amnesty dan program pengungkapan sukarela (PPS).

Dia menilai program pemerintah yang telah diimplementasikan itu hanya berhasil meningkatkan penerimaan negara dalam jangka pendek, tetapi tidak cukup efektif dalam memperluas basis pajak.

“Efektivitasnya dalam memperluas basis pajak jangka panjang masih diperdebatkan. Ada kekhawatiran bahwa wajib pajak mungkin hanya memanfaatkan program tersebut tanpa memperbaiki kepatuhan pajak jangka panjang,” katanya.

Selain itu, dia menyoroti skema burden sharing pemerintah dan Bank Indonesia, yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Skema ini dapat memberikan dampak jangka panjang, baik pada inflasi maupun keberlangsungan fiskal ke depan.

“Meskipun kebijakan ini memberikan likuiditas yang diperlukan, ada kekhawatiran mengenai dampak jangka panjang terhadap inflasi dan stabilitas fiskal,” jelasnya.

Dia menambahkan, kebijakan terkait subsidi energi selama ini juga masih perlu mendapat perhatian. Kendati bertujuan meringankan beban masyarakat, alokasi yang tidak tepat menurutnya dapat menyebabkan distorsi pasar dan menghambat investasi di sektor energi terbarukan.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai peningkatan impor bahan baku/penolong dan barang modal pada Juli 2024 tidak secara instan meningkatkan produktivitas manufaktur yang sedang dalam fase kontraksi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor bahan baku/penolong naik 17,21% secara bulanan (mtm) senilai US$2,35 miliar menjadi US$16,03 miliar pada Juli 2024, sedangkan impor barang modal naik 21,21% mtm menjadi US$3,64 miliar.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, kenaikan impor barang produktif tersebut tidak serta-merta berdampak pada pemulihan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) dan Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur Indonesia.

"Meski impor bahan baku/penolong dan barang modal naik bulan ini, kami masih berpandangan IKI atau PMI sulit naik karena permintaan yang belum pulih, baik domestik ataupun ekspor," kata Febri kepada Bisnis, Kamis (15/8/2024).

Adapun, PMI manufaktur RI untuk pertama kalinya setelah 34 bulan berturut-turut dalam fase ekspansi, kini berada di fase kontraksi yakni 49,3 pada Juli 2024. Sementara itu, IKI melambat 0,10 poin menjadi 52,4 pada bulan yang sama.

Febri menerangkan, penurunan IKI dan PMI kontraksi Juli 2024 lalu disebabkan karena turunnya permintaan atas produk manufaktur, baik permintaan domestik maupun ekspor.

"Penurunan permintaan domestik terutama disebabkan karena pasar domestik dibanjiri oleh produk impor," tuturnya.

Dalam hal ini, pelaku industri dinilai mulai mengimpor bahan baku dan penolong atau barang modal untuk digunakan pada bulan-bulan berikutnya ketika permintaan domestik dan global mulai pulih.

Menurut Febri, apabila permintaan ekspor atau domestik masih stagnan dan cenderung melambat, maka bahan baku/penolong akan disimpan dan produksi ditahan. Sebab, stok produksi bulan sebelumnya belum terserap sepenuhnya oleh pasar.

"Mereka akan gunakan bahan baku lebih banyak jika permintaan ekspor atau domestik meningkat," imbuhnya.

Hal yang sama juga terjadi pada barang modal dengan peningkatan yang cukup signifikan. Namun, butuh waktu untuk barang modal digunakan dalam produksi. Dia menilai barang modal tersebut akan digunakan pada bulan berikutnya.

Di sisi lain, Febri juga melihat adanya kemungkinan perbedaan antara pelaku industri yang melakukan importasi dengan yang menjadi responden survei PMI manufaktur. Artinya, peningkatan impor bahan baku tidak langsung mengubah hasil survei kondisi industri.

"Untuk menyeimbangkan neraca dagang sebaiknya mempertimbangkan hal berikut impor produktif terutama impor bahan baku berorientasi ekspor, bagaimana memperkuat rantai pasok lokal dengan program subtitusi impor dan investasi di industri tengah dan hulu. Juga perkuat daya saing produk manufaktur di pasar ekspor sehingga bisa masuk dalam global supply chain," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai industri manufaktur harus menjadi perhatian pemerintah ke depan agar pertumbuhan ekonomi nasional lebih berkualitas.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menyampaikan, pemerintah ke depan perlu memperhatikan kualitas pertumbuhan, utamanya penyerapan tenaga kerja.

“Oleh karena itu, industri-industri yang manufaktur itu harus jadi perhatian karena tiap tahun kan ada 3 juta pencari kerja yang masuk pasar kerja,” kata Bob kepada Bisnis di kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Kamis (15/8/2024).

Selain penyerapan tenaga kerja, industri manufaktur juga memberikan multiplier effect terhadap ekonomi. Hal ini mengingat industri manufaktur dari hulu ke hilir merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang diperoleh dari pajak pertambahan nilai (PPN).

“Kan kita mulai dari bahan jadi, jadi bahan setengah jadi, jadi, subkomponen, komponen. Kalau bayar PPN juga kita berkali-kali kalau industri manufaktur. Kalau lain mungkin cuma sekali,” tuturnya.

Di sisi lain, dia mengharapkan agar sektor ketenagakerjaan tidak menjadi titik lemah investasi di Indonesia. Sebaliknya, sektor ini harus menjadi kekuatan investasi di Tanah Air.

Oleh karena itu, Bob menyebut bahwa negara harus mendorong tenaga kerja Indonesia agar lebih produktif, terampil, dan maju.

“Kita harus dorong terus tenaga kerja kita lebih produktif, lebih terampil, dan lebih maju,” ujarnya.

Selain itu, pelaku usaha meminta pemerintah agar lebih banyak mengalokasikan anggaran untuk pelatihan-pelatihan kerja. Tidak hanya pendidikan, menurutnya, pelatihan kerja tidak kalah pentingnya.

Apalagi, pelatihan kerja sangat penting utamanya bagi pekerja-pekerja yang beralih dari pekerjaan tertentu ke pekerjaan-pekerjaan yang lebih bernilai tambah.

Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), jumlah angkatan kerja pada Februari 2024 sebanyak 149,38 juta orang atau naik 2,76 orang dibanding Februari 2023.

Penduduk yang bekerja pada periode ini tercatat sebanyak 142,18 juta orang atau naik 3,55 juta orang dari Februari 2023. Adapun, tiga lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja terbesar adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 28,64%; perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor sebesar 19,05%; serta industri pengolahan sebesar 13,28%.

Dibandingkan Februari 2023, tiga lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum sebanyak 0,96 juta orang; perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor sebanyak 0,85 juta orang; serta administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebanyak 0,76 juta orang.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan data hasil eksplorasi Indonesia bagian timur yang didapat dari survei seismik 2D di area lepas pantai Seram sepanjang 1.000 kilometer (km) berhasil diselesaikan lebih awal atau pada Juli 2024.

Adapun, survei seismik yang dilakukan Petronas diwakili oleh PC North Madura II Ltd. (PCNM2) merupakan bagian dari pengalihan nilai komitmen pasti sebesar US$6,8 juta dari eks Wilayah Kerja Surumana yang menjadi kewajiban Petronas Carigali Ltd. (PCSL).

Direktur Hulu Minyak dan Gas Bumi Ariana Soemanto mengatakan, survei seismik tersebut merupakan wujud dukungan untuk melihat potensi minyak dan gas bumi (migas) di area Seram-Aru.

Survei ini telah menerapkan teknologi terkini dan menggunakan panjang kabel 12 km yang merupakan bentangan terpanjang dibandingkan dengan akuisisi seismik serupa sebelumnya di wilayah tersebut.

“Area Seram-Aru ini termasuk dalam bagian lima area fokus untuk percepatan kegiatan eksplorasi wilayah Indonesia Timur dan diharapkan dapat menambah data geologi dan geofisika, serta memberikan gambaran seismik yang lebih baik di wilayah tersebut," kata Ariana di Jakarta, Kamis (15/6/2024).

Ariana menyampaikan, pemerintah telah menyetujui pengembalian Wilayah Kerja Surumana dengan catatan bahwa kontraktor wajib menyelesaikan nilai sisa komitmen pasti yang belum terlaksana.

Kontraktor telah mengajukan rencana kegiatan eksplorasi untuk pemenuhan pengalihan komitmen dan disetujui oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif pada 30 Maret 2023.

"Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mendukung kontraktor Wilayah Kerja Surumana dan SKK Migas untuk menyelesaikan pengalihan nilai sisa komitmen pasti eks-Wilayah Kerja Surumana melalui kegiatan eksplorasi di wilayah terbuka sesuai dengan porsi masing-masing pemegang participation interest," ujarnya.

Ariana juga berharap Petronas dapat terus mendukung peningkatan produksi dan cadangan migas nasional. Terlebih untuk mendapatkan penemuan yang signifikan melalui akuisisi data baru tersebut yang selanjutnya dapat menunjang program produksi 1 juta barel.

"Ditjen Migas bersama SKK Migas akan terus mendukung usaha Petronas untuk mengevaluasi daerah Seram-Aru menjadi wilayah kerja baru, sebagai komitmen Petronas untuk terus beroperasi di Indonesia," ucap Ariana.

Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom memperkirakan Purchasing Manager Index (PMI) Manufaktur Indonesia berpotensi besar untuk kembali ke zona ekspansi dalam waktu dekat. Hal ini didorong oleh peningkatan signifikan pada impor bahan baku/penolong dan barang modal selama Juli 2024.

Hosianna Evalita Situmorang, Ekonom Bank Danamon Indonesia menyatakan pertumbuhan uang beredar yang baik serta indikator konsumsi yang kembali menunjukkan tren positif menjadi faktor pendorong utama perbaikan PMI Manufaktur. "Jika konsumsi naik, maka ada potensi sektor manufaktur juga meningkat, yang berarti potensi ekspansi semakin besar," ujar Hosianna kepada Bisnis pada Kamis (15/8/2024).

Dalam pemaparannya, Hosianna mencatat bahwa permintaan domestik untuk sepeda motor mengalami peningkatan sebesar 3,5% pada Juni 2024. Di sisi lain, permintaan untuk mobil roda empat mengalami kontraksi sebesar 11,8%, meskipun angka ini lebih baik dibandingkan dengan akhir tahun 2023 yang mencatat kontraksi sebesar 19,1%.

Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa realisasi impor pada Juli 2024 mencapai US$21,74 miliar, naik 17,82% dibandingkan dengan Juni 2024. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan impor migas sebesar 8,78% dan nonmigas sebesar 19,76%. Hampir semua dari 10 golongan barang impor utama mencatatkan pertumbuhan, kecuali instrumen optik (HS 90).

Impor barang konsumsi, bahan baku, dan barang modal masing-masing tumbuh sebesar 16,79%, 17,21%, dan 21,21% secara bulanan. Josua Pardede, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk., mengungkapkan bahwa lonjakan permintaan impor barang modal dan bahan baku kemungkinan besar didorong oleh berbagai investasi baru di Indonesia, meskipun terdapat ketidakpastian global dan risiko perlambatan ekonomi global.

Secara keseluruhan, kinerja impor menunjukkan permintaan domestik yang kuat pada Juli 2024, dengan peningkatan sebesar 17,52% secara bulanan dan 11,07% secara tahunan.

Selain itu, survei PMI juga mencatat peningkatan Indeks Keyakinan Bisnis, yang mencerminkan optimisme pelaku usaha terhadap kinerja mereka dalam 12 bulan ke depan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan harapannya agar PMI dapat segera kembali ke zona ekspansi, didukung oleh agregat permintaan yang positif, perbaikan konsumsi, serta investasi yang stabil.

"Ada harapan PMI tidak akan terlalu lama berada di bawah angka 50," tambah Sri Mulyani beberapa waktu lalu.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto percaya diri (pede) Purchasing Manager Index (PMI) Manufaktur akan naik ke zona ekspansi sejalan dengan kenaikan impor bahan baku-penolong dan barang modal pada Juli 2024.

Airlangga menjelaskan, kenaikan impor barang-barang tersebut menunjukkan harapan akan masa depan manufaktur domestik. Padahal, belakangan PMI Manufaktur merosot ke zona kontraksi karena sejumlah industri ‘babak belur’.

"Dengan kenaikan itu [impor bahan baku-penolong dan barang modal] kan menunjukkan pengusaha itu confidence [kepercayaan diri] untuk medium term [jangka menengah] 6—12 bulan," katanya di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024).

Mantan ketua umum Partai Golkar ini menjelaskan, banyak lembaga perekonomian seperti World Bank dan International Monetary Fund (IMF) memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga akhir tahun cenderung baik di tengah ketidakpastian global.

Oleh sebab itu, Airlangga meyakini PMI Manufaktur segera tumbuh ke atas 50 lagi usai kepercayaan diri para pelaku manufaktur domestik kembali tinggi.

"Saya sih optimis ini akan menyesuaikan," jelasnya.

Kendati demikian, dia menekankan pemerintah juga akan tetap menyeimbangkan impor dengan ekspor. Menurutnya, pemerintah akan terus memantau pasar yang bisa dimaksimalkan untuk lakukan ekspor barang dalam negeri.

Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor bahan baku-penolong tercatat US$16 miliar pada Juli 2024 atau lebih tinggi dari US$13,7 miliar dibanding bulan sebelumnya dan US$13,9 miliar dibanding tahun lalu. Impor barang modal juga naik secara bulanan maupun tahunan menjadi US$3,6 miliar.

Sementara itu, belakangan PMI Manufaktur tercatat merosot ke zona kontraksi sejalan dengan sejumlah industri yang ‘babak belur’. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan setidaknya terdapat empat industri paling tertekan pada Juli 2024.

Pertumbuhan industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) pada Juli 2024 harus stagnan alias tidak tumbuh atau tumbuh 0%. Sementara industri alas kaki hanya tumbuh 1,9% (year-on-year/yoy).

Kemudian industri karet mampu tumbuh 2,1%. Di sisi lain, industri mesin menunjukkan kontraksi pada Juli 2024 sebesar 1,8%.

“Ini menggambarkan area manufaktur yang sedang mengalami tekanan. Entah saingan barang impor. Oleh karena itu, menteri terkait mereka akan melakukan langkah-langkah yang keluarnya dalam bentuk PMK. Entah menggunakan bea masuk, entah pakai cara tarif, atau cara lain,” jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) menyebut, peningkatan impor bahan baku/penolong dan barang modal yang mengalami peningkatan pada Juli 2024. Padahal, produktivitas manufaktur tengah berada di level kontraksi.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan impor bahan baku/penolong meningkat 17,21% secara bulanan (month-to-month/mtm) atau US$2,35 miliar pada Juli 2024 menjadi US$16,03 miliar, sedangkan impor barang modal naik 21,21% mtm atau naik US$636,1 juta menjadi US$3,64 miliar.

Sekjen Inaplas Fajar Budiono mengatakan, kenaikan impor produktif untuk industri itu bukan mengarah pada peningkatan produksi, melainkan upaya untuk mengamankan stok untuk beberapa bulan ke depan di tengah kondisi geopolitik global yang masih memanas.

"Bukan ke arah situ, kenaikannya lebih-lebih banyak mengamankan persediaan aja. Kenapa? Karena kontainer-kontainer kan ini agak bermasalah nih ketersediaannya sehingga kita main aman, kita coba mengamankan stok dulu," kata Fajar kepada Bisnis, Kamis (15/8/2024).

Terlebih, ketersediaan bahan baku untuk industri plastik sempat terganggu imbas aturan larangan dan pembatasan (lartas) impor beberapa waktu lalu. Setelah direlaksasi, pelaku usaha mulai menyetok untuk produksi meskipun daya beli masih rendah.

Hal ini terlihat dari industri pengguna plastik seperti makanan dan minuman yang juga masih melambat pertumbuhannya. Tak hanya itu, Fajar menerangkan masih ada banyak momentum lain yang dapat menjadi peluang industri untuk bangkit.

"Ini momentumnya sebenarnya kalau kita mau bangkit, ada banyak hal yang bisa dimanfaatkan. Kembali lagi nanti tergantung dari kabinet baru atau pemerintahan baru ini, seberapa lincah dan seberapa piawainya dalam memanfaatkan kondisi-kondisi yang menjadi keunggulan-keunggulan kita," tuturnya.

Dia berharap transisi pemerintahan dapat berjalan dengan lancar. Setelah momentum tersebut permintaan dapat meningkat sebagai efek dari tahun baru, puasa dan lebaran yang juga dapat terdongkrak.

Seiring dengan peningkatan bahan baku dan barang modal untuk produksi, industri juga membutuhkan langkah pemerintah untuk menjaga pasar dalam negeri dari serbuan barang impor.

"Kalau tidak, nanti di semester pertama tahun depan pasti akan turun. Karena barang ini kan sifatnya cuma safety stock saja, tidak untuk support ke permintaan yang naik," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia tercatat telah mengimpor hingga 2,85 juta ton beras dalam tujuh bulan pertama 2024.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat volume impor beras Indonesia selama periode Januari hingga Juli 2024 mencapai 2,85 juta ton melonjak 113,96% dibandingkan impor beras pada periode yang sama tahun lalu 1,33 juta ton.

Adapun, nilai impor untuk 2,85 juta ton beras tercatat sebesar US$1,79 miliar atau sekitar Rp28,11 triliun. Nilai impor beras sepanjang Januari - Juli 2024 mengalami peningkatan 151,02% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar US$715,9 juta.

Lima negara menjadi sumber beras impor terbesar bagi Indonesia yaitu Thailand, Vietnam, Pakistan, India, dan Myanmar.

Secara terperinci, volume impor beras paling banyak selama periode Januari - Juli 2024 berasal dari Thailand yaitu mencapai 1,11 juta ton dengan nilai impor sebesar US$720,91 juta atau sekitar Rp11,33 triliun.

Selanjutnya, impor beras terbesar juga berasal dari Vietnam sebanyak 758.334 ton dengan nilai impor mencapai US$480,45 juta.

Di posisi ketiga, negara sumber beras impor bagi Indonesia yaitu Pakistan mencapai 463.099 ton dengan nilai impor sebesar US$290,56 juta. Urutan keempat, impor beras Indonesia berasal dari Myanmar dengan volume mencapai 348.834 ton dengan nilai US$216,96 juta.

Sementara di posisi kelima, impor beras berasal dari India yang tercatat sebanyak 142.504 ton dengan nilai sebesar US$71,51 juta.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Senin (29/7/2024), Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik, Perum Bulog, Epi Sulandari mengakui bahwa secara historis harga beras mulai merangkak naik di paruh kedua seiring pasokan beras ke pasar yang mulai berkurang.

Epi membeberkan sederet upaya Perum Bulog untuk menahan laju kenaikan harga beras. Salah satunya dengan penguatan stok beras. Dia menyebut, hingga 27 Juli 2024, realisasi pengadaan beras dari dalam negeri tercatat sebanyak 768.716 ton, dengan rincian 613.724 ton merupakan beras cadangan pemerintah (CBP) dan 154.992 ton beras komersial.

Selain itu, Epi mengatakan realisasi impor beras per hari ini telah mencapai 2,5 juta ton dari kuota tahun ini sebanyak 3,6 juta ton. Dengan begitu, total stok beras yang dikuasai Bulog saat ini mencapai 1,61 juta ton.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan lonjakan impor secara umum pada Juli 2024 yang tumbuh 17,82% (month-to-month/mtm) menjadi US$21,74 miliar utamanya terdorong oleh barang modal, khususnya smartphone atau ponsel pintar hingga ampas sisa makanan

Secara umum, impor barang modal mengalami kenaikan baik secara bulanan (mtm) maupun tahunan (year-on-year/yoy) yang masing-masing tumbuh 21,21% dan 2,04%. Namun secara kumulatif, impor barang modal mengalami penurunan tipis sebesar 0,01% menjadi US$22,45 miliar dari periode yang sama tahun lalu.

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan komoditas yang menyumbang kenaikan impor tersebut berasal dari Mesin/Peralatan Mekanis dan Bagiannya (HS 84), Mesin/Perlengkapan Elektrik dan Bagiannya (HS 85), dan Kendaraan dan Bagiannya (87).

“Mesin dan perelangkapan elektrik dan bagiannya HS 85 khususnya smartphone. Smartphone ini masuk dalam kode [HS] 85171300. Ini yang mengalami kenaikan impor,” ungkapnya dalam konferensi pers, Kamis (15/8/2024).

Secara perinci, nilai impor smartphones pada Juli 2024 mencapai US$125,6 juta atau naik US$83,7 juta dengan kontribusi terhadap total impor sebesar 3,45%. BPS mencatat komoditas ini berasal dari negara mitra dagang China.

Sementara itu, komoditas HS Full Digit 84295200 (mechanical shovels, escavator, machinery with a 360^o revolving superstructure) juga menjadi pendorong impor dengan nilai US$104,9 juta.

Komoditas dengan kode HS Full Digit 84798210 (mixing, kneading, crushing, grinding, screening, sifting, homogenesing, emulsifying/stirring machines, electrically operated) senilai US$86,3 juta atau naik US$45,6 juta

Kemudian komoditas Penerima Portabel untuk Panggilan (HS Full Digit 85176299) juga mencatatkan peningkat nilai impor US$41 juta menjadi US$63,6 juta.

Barang lainnya yang mengalami kenaikan impor cukup tinggi pada Juli 2024, yakni berasal dari HS Full Digit 84792010 (Machines for the extraction/preparation of animal/fixed vegetable fats or oils, electrically operated) senilai US$30,8 juta menjadi US$47,8 juta.

Adapun, per Juli 2024 BPS mencatatkan nilai impor US$21,74 miliar atau naik 17,82% (mtm) dari Juni 2024 akibat naiknya impor migas yang tumbuh 8,78% dan nonmigas tumbuh 19,76%.

Secara bulanan, nilai impor barang konsumsi, bahan baku/penolong dan barang modal mengalami peningkatan.

Secara tahunan, nilai impor barang konsumsi mengalami penurunan sedangkan nilai impor bahan baku/penolong dan barang modal mengalami peningkatan.

Bisnis.com, JAKARTA - Swasembada pangan menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, program ini telah digaungkan sejak periode pertama pemerintahannya. Lantas seperti apa realisasinya?

Organisasi Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organization/FAO) menyebut, suatu negara dikatakan swasembada jika produksi dalam negeri dapat memenuhi 90% kebutuhan nasional.

Jika merujuk pada definisi tersebut, Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economic (CORE) Eliza Mardian mengatakan bahwa komoditas beras dan jagung dapat dikatakan swasembada.

“Jika mengacu kepada definisi tersebut, sejauh ini untuk komoditas beras dan jagung kita masih dapat dikatakan swasembada,” kata Eliza kepada Bisnis, Kamis (15/8/2024).

Namun, swasembada ini belum tentu dapat berkelanjutan mengingat tingkat produktivitas beberapa tanaman seperti padi terus mengalami penurunan sementara permintaan masyarakat meningkat. Ini tentu akan memperbesar porsi impor pangan yang dapat menjadikan Indonesia tak lagi swasembada

Untuk komoditas lainnya seperti kedelai, Eliza menilai sangat sulit untuk mencapai swasembada. Pasalnya, komoditas ini sudah 90% impor. Ditambah lagi, tidak ada keseriusan dari pemerintah dalam pengembangan kedelai.

“Kedelai kita kalah dari segi kualitas dan harga dibandingkan kedelai dari Argentina dan Brazil,” ujarnya.

Menurutnya, pangan Indonesia akan semakin carut marut jika pemerintah masih memiliki paradigma yang sama. Dia mengatakan, pemerintah harus reorientasi arah kebijakan pangan karena paradigma ini akan menentukan pilihan-pilihan kebijakan.

Misalnya dari kebijakan belanja pemerintah untuk sektor pertanian. Eliza menuturkan, belanja Kementerian Pertanian (Kementan) lebih dominan untuk belanja barang.

“Belanja pegawai 15%, belanja barang yang mana itu habis pakai 81%, belanja modal infrastruktur dasar sangat kecil sekali hanya 4%,” ungkapnya.

Bantuan-bantuan pemerintah yang sifatnya personal seperti pompa, benih, traktor dan lainnya dinilai akan percuma jika tidak didukung infrastruktur dasar seperti irigasi, jalan usaha, cold storage, dan kebijakan harga.

Belanja pemerintah yang masih berkutat pada bantuan personal ini juga dinilai sangat rentan penyelewengan dan mark up yang berujung pada inefisiensi dan kurang efektifnya belanja pemerintah.

Kemudian dari sisi belanja, dana alokasi khusus (DAK) fisik tahun 2024 pun untuk irigasi hanya sekitar Rp1,68 triliun. Anggaran ini ditujukan untuk seluruh Indonesia.

Besaran anggaran untuk irigasi dinilai sangat tidak cukup untuk merevitalisasi kondisi irigasi yang sudah rusak secara sistemik akibat lamanya pembiaran. Untuk itu, pemerintah perlu memprioritaskan belanjanya untuk membangun infrastruktur pertanian secara serius.

Selain itu, dari sisi penggunaan benih yang high yielding, climate resilience, dan pest resilience juga disebut masih kurang sehingga produktivitas petani Indonesia relatif masih rendah.

Eliza mengatakan, hal ini terjadi lantaran minimnya ekosistem inovasi riset yang memadai, sehingga ada gap antara yang melakukan R&D dan petani di lapangan.

“Dari sisi regulasi belum ada yang mengatur kolaborasi riset dan memasifkan produk riset sehingga bisa diterapkan secara luas oleh para petani kita,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengelola Tabungan Perumahan (BP Tapera) mengungkap telah menyalurkan pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebesar Rp142,11 triliun sejak 2010 hingga 31 Juli 2024.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menjelaskan kucuran dana tersebut diberikan untuk menyalurkan pembiayaan perumahan sebanyak 1.522.035 unit rumah. Perinciannya, sebanyak 140,016 triliun atau sebanyak 1.508.298 unit merupakan berasal dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Sementara itu, sisanya yakni sebanyak Rp2,10 triliun atau sebanyak 13.737 unit rumah disalurkan lewat pembiayaan Tapera sejak periode 2021 sampai dengan 31 Juli 2024 yang tersebar di seluruh Indonesia.

Menjaga kinerja tersebut, BP Tapera berkomitmen untuk meningkatkan akselerasi pemenuhan perumahan yang layak dan terjangkau khususnya untuk MBR.

“Tantangan utama dalam pembiayaan perumahan adalah pemenuhan backlog kepenghunian yang sudah mencapai 6,9 juta rumah tangga, sumber pembiayaan KPR yang belum kompetitif, ketimpangan akses dan daya beli masyarakat, serta transisi demografi keperkotaan,” ujar Heru dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (15/8/2024).

Lebih lanjut, BP Tapera mencatat dari data backlog kepemilikan per desil, sebanyak 83% di antaranya merupakan MBR. Sedangkan pada Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran (TA) 2024, kontribusi program FLPP diharapkan mampu mengatasi backlog kepemilikan rumah MBR mencapai 1,3%.

Adapun, kontribusi program FLPP sejak 2010 hingga 2024 terhadap backlog rumah MBR diperkirakan telah mencapai 7,5%.

Sejalan dengan hal itu, BP Tapera berkomitmen hadir untuk meningkatkan ketersediaan dana dan prioritisasi penyaluran sehingga mencukupi dan lebih tepat sasaran, menyediakan pembiayaan yang terjangkau sesuai dengan kemampuan, meningkatkan bankability peserta informal dengan tabungan beserta profiling demand dan risikonya.

“Serta untuk mengelola dana jangka panjang berbasis tabungan yang diharapkan dapat menggantikan peran APBN serta mengatasi masalah funding mismatch pembiayaan perumahan,” ujarnya.