Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengungkapkan dirinya tidak tahu soal rencana anggaran makanan bergizi gratis atau makan siang gratis diturunkan ke angka Rp7.500 per anak.

Suharso menjelaskan, pada dasarnya makan bergizi gratis akan mempertimbangkan kebutuhan gizi anak, misalnya mulai dari kebutuhan kalori per hari.

“Siapa bilang [anggaran makan siang gratis] Rp7.500? Buat kami, yang penting jumlah kalori yang akan disediakan. Berapa persen dari kebutuhan kalori para penerima itu dari setiap hari kebutuhannya,” ungkapnya di kantor Menpan RB, Selasa (30/7/2024).

Dia memberi contoh jika kebutuhan kalori anak per hari sebesar 2.200 kalori, pemerintah patut menentukan besaran kalori yang akan disediakan dalam makan bergizi gratis tersebut.

Selain itu, Suharso mengatakan harga dari bentuk kalori yang pemerintah sediakan akan disesuaikan dengan masing-masing daerah.

"Mengingat adanya biaya logistik yang harus ditanggung dalam alokasi makan bergizi gratis, maka harga pangan di Jakarta, Aceh, hingga Papua, akan berbeda-beda," imbuhnya.

Sebelumnya, muncul isu anggaran makan bergizi gratis akan disesuaikan dari Rp15.000 per anak menjadi Rp9.000 atau bahkan Rp7.500 per anak.

Pemerintah maupun Tim Gugus Tugas Sinkroninsasi Prabowo – Gibran pun menegaskan bahwa intinya, anggaran untuk makan bergizi gratis untuk tahun pertama pemerintahan presiden terpilih senilai Rp71 triliun.

Adapun, dalam catatan pemberitaan Bisnis, pemerintah telah mulai melakukan pilot project di sejumlah sekolah.

Teranyar, pada pekan lalu, Selasa (23/7/2024), Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming meninjau uji coba makan bergizi gratis di Bogor dengan anggaran senilai Rp14.900 per anak. Dirinya turut mengklarifikasi bahwa alokasi Rp7.500 per anak pun tidaklah benar.

"Untuk menu hari ini harganya Rp14.900 sudah termasuk ayam, nasi, sayur, buah-buahan, sama susu. Ini sekaligus mengklarifikasi bahwa anggarannya akan dipotong sampai Rp7.500, itu tidak benar," kata Gibran usai meninjau uji coba program Makan Bergizi Gratis di SDN Sentul 02.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat telah mulai melakukan pendataan terhadap anak-anak yang tersebar di tujuh kabupaten untuk diakomodasi ke dalam program makan bergizi gratis sesuai kebijakan dan arahan pemerintahan baru.

Bisnis.com, JAKARTA - Menjelang akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta jajarannya, pelaku industri pengolahan nonmigas atau manufaktur menantikan jurus terakhir pemerintah untuk memberantas mafia impor ilegal.

Kekuatan besar di balik selundupan barang impor disebut menjadi biang kerok ambruknya industri padat karya dalam negeri. Hal ini tercerminkan dari banyaknya pabrik yang tutup disertai PHK massal.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan langkah pemerintah dengan menghadirkan satgas impor ilegal saja tak cukup. Pihaknya ingin Presiden Jokowi untuk turun tangan langsung membongkar sarang produk impor ilegal.

"Ya harus [diberantas], nanti kita bisa melihat seberapa besar kekuatan mafia impor dan seberapa besar keberpihakan pemerintahan Pak Jokowi pada sektor manufaktur padat karya," kata Redma saat dihubungi, Selasa (30/7/2024).

Redma juga mendukung rencana pemerintah untuk mengalihkan gerbang masuknya impor 7 komoditas manufaktur ke wilayah timur Indonesia, seperti Sulawesi dan Papua.

Menurutnya, bergesernya pintu masuk importasi ke wilayah timur dapat mempermudah pengawasan oleh Bea Cukai sehingga apabila terdapat impor 7 komoditas di gerbang selain pelabuhan tersebut dapat langsung ditindak.

"Tidak akan berdampak bagi biaya produksi di industri, karena itu berupa barang jadi. Tapi sangat penting karena akan mengurangi banyak praktik importasi ilegal," ujarnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas), Budi Susanto Sadiman, mengatakan pemindahan gerbang masuk impor ke Indonesia Timur merupakan ide bagus agar pengendaliannya lebih baik.

"Pihak yang menyalahgunakan produk impor untuk mendapatkan keuntungan dan merugikan industri dalam negeri akan berpikir dua kali karena biaya transport yang lebih tinggi kalau di kirim ke Jawa. Jadi ada nilai perlindungan industri dalam negeri," tuturnya.

Budi menyebut biaya logistik dari wilayah timur bisa meningkat 2-3 kali lipat apabila tujuan pemasaran di Jawa atau Sumatra.

Terlebih, penggunaan pelabuhan di Indonesia Timur akan menghidupkan transportasi laut dan mengurangi biaya produk ke Indonesia Timur, karena sebelumnya biaya kapal dibebani biaya pulan pergi karena kurang barang dari Indonesia Timur.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah mengkaji kemungkinan pemindahan pintu masuk impor untuk tujuh komoditas impor ke Indonesia Timur, tepatnya ke Pelabuhan Sorong, Papua Barat dan Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara.

Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita, menyampaikan, usulan tersebut rencananya akan disampaikan kepada Presiden Jokowi dalam rapat terbatas (ratas).

Selain tujuh komoditas, kedua kementerian juga berencana untuk mengusulkan komoditas lain yang akan dipindah pintu masuk impornya ke kawasan Indonesia Timur.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menyambangi kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Selasa (30/7/2024).

Kedatangan dirinya ke Kementerian yang berada di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat ini untuk mengecek kebenaran dari isu yang beredar mengenai digantinya Menteri ESDM Arifin Tasrif oleh Bahlil Lahadalia yang saat ini menjabat sebagai menteri investasi/kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada hari esok, Rabu (31/7/2024).

“Udah dibantah oleh istana kan, saya pun ke sini [ESDM] dalam rangka cari tahu itu,” kata Sugeng saat ditemui di Kementerian ESDM, Selasa (30/7/2024).

Dari kunjungannya tersebut, Sugeng mengaku tak mendapatkan info terkait isu pergantian menteri ESDM.Sebab, dirinya hanya bertemu dengan sekretaris jenderal (Sekjen) ESDM.

Namun, terkait pergantian menteri dirinya menyerahkan semua keputusan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena menurutnya hal itu adalah hak prerogatif dari Presiden.Dirinya juga berharap tidak ada unsur politik di dalamnya jika memang pergantian menteri ESDM ini benar terjadi.

“Sekali lagi itu hak prerogatif presiden, kita nggak bisa nilai, presiden yang memutuskan, silakan. Sejauh itu memang dalam rangka meningkatkan kinerja, mencapai capaian tertentu ke depan ya mudah-mudahan bukan karena persoalan politik,” ucapnya.

Tanggapan Arifin dan Bahlil

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif hanya menjawab singkat dalam menanggapi kabar dirinya bakal digantikan oleh Bahlil Lahadalia.

“Ya tunggu aja,” jawab Arifin ketika ditanya isu tersebut di Kementerian ESDM, Selasa (30/7/2024).

Lebih lanjut, ketika kembali ditanya terkait kabar tersebut, Arifin malah menjawab dengan candaan sambil mendoakan kesehatan para awak media.

“Ya kalau benar kenapa [sambil ketawa kecil]. Pokoknya kalian sehat-sehat aja,” ujarnya.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia juga enggan mengomentari isu dirinya ditunjuk menjadi menteri ESDM. Bahlil mengatakan, saat ini dirinya hanya berfokus dan bekerja di kementerian yang dirinya pimpin, yaitu Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

“Saya hari ini kerja di Kementerian Investasi kan,” kata Bahlil kepada wartawan di Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Bahlil pun tidak menjawab perihal isu Rosan Roeslani yang dikabarkan menggantikan dirinya menjadi menteri investasi jika dirinya menjadi menteri ESDM.

“Saya nggak tahu, saya lagi ada rapat soalnya ya,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) di sektor sekunder mencapai Rp94,8 triliun sepanjang semester I/2024.

Nilai investasi tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi PMDN di sektor primer yang sebesar Rp100,9 triliun, bahkan jauh di bawah realisasi PMDN di sektor tersier yang mencapai Rp212,5 triliun pada semester I/2024.

Jika dilihat secara proporsinya, PMDN di sektor sekunder pada semester I/2024 sebesar 23,2%, di bawah sektor primer yang sebesar 24,7% dan sektor tersier 52,1%.

Sementara dilihat dari trennya, porsi PMDN di sektor sekunder, yang lebih banyak menyerap tenaga kerja tersebut, cenderung mengalami penurunan, dari 25,4% pada 2023 dan 26% pada 2022.

Head of Macroeconomic and Financial Market Research Bank Permata Faisal Rachman mengatakan bahwa untuk PMDN sektor sekunder, industri dengan kontribusi tertinggi, yaitu food industry yang mencapai 30% dari PMDN sektor sekunder.

Menurutnya, penurunan kontribusi PMDN sektor sekunder kemungkinan berkaitan dengan menurunnya produksi pangan akibat El Nino pada semester pertama 2024, sehingga menurunkan pertumbuhan PMDN pada industri makanan.

"Pola yang sama juga terlihat pada pertumbuhan PMDN sektor primer untuk food crops," jelasnya kepada Bisnis, Selasa (30/7/2024).

Sementara itu, kontribusi tertinggi pada PMDN sektor tersier, yaitu sektor transportasi, pergudangan, dan komunikasi, atau sekitar 27%, yang pertumbuhannya juga terus meningkat.

Kondisi tersebut, kata dia, didorong oleh tingginya permintaan terkait ekonomi digital yang mana kebutuhan digital dan transaksi digital, serta aktivitas ritel digital memang meningkat cukup tinggi, terutama pascapandemi.

Faisal menilai pemerintah perlu terus memperluas program hilirisasi agar bisa memacu peningkatan investasi di sektor sekunder.

Hal ini dikarenakan, struktur ekonomi Indonesia yang masih cukup terkait erat dengan komoditas mentah menyebabkan kinerja investasi sektor sekunder menjadi tertahan.

“Program hilirisasi harus diperluas sehingga dapat memperpanjang domestic supply chain, guna memicu peningkatan investasi pada sektor sekunder,” katanya.

Selain itu, Faisal mengatakan bahwa pemerintah juga perlu meningkatkan peran Indonesia dalam rantai pasok global yang akan semakin mendorong pertumbuhan investasi pada sektor sekunder.

“Kebijakan tersebut perlu diperlukan untuk dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan,” kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dikabarkan bakal dilantik menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggantikan Arifin Tasrif pada Rabu besok (31/7/2024).

Bahlil menanggapi isu terkait dirinya bakal diangkat menjadi Menteri ESDM untuk menggantikan Arifin Tasrif. Dia mengatakan, saat ini dirinya hanya berfokus dan bekerja di kementerian yang dirinya pimpin yaitu Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

“Saya hari ini kerja di Kementerian Investasi kan,” kata Bahlil kepada wartawan di Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Bahlil pun tidak menjawab perihal isu Rosan Roeslani yang dikabarkan menggantikan dirinya menjadi Menteri Investasi jika dirinya menjadi Menteri ESDM.

“Saya gak tau, saya lagi ada rapat soalnya ya,” ucapnya.

Sebelum beredar isu bahwa Bahlil akan diangkat menjadi Menteri ESDM, dirinya sempat memimpin paparan realisasi investasi kuartal II/2024 pada Senin kemarin (29/7/2024).

Saat itu, Bahlil Lahadalia mengatakan penyampaian realisasi investasi kuartal II/2024 ini merupakan yang terakhir kali darinya di periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi.

“Artinya untuk periodisasi kali ini, ini pengumuman kuartal terakhir di tahun 2024 dan selanjutnya akan diumumkan pemimpin yang akan melanjutkan kepemimpinan di Kementerian Investasi,” kata Bahlil dalam konferensi pers Realisasi Investasi Kuartal II/2024, Senin (29/7/2024).

Dalam paparannya, Bahlil mengatakan realisasi investasi mencapai Rp829,9 triliun sepanjang semester I/2024. Realisasi tersebut setara dengan 67% dari target Renstra yang sebesar Rp1.239,3 triliun, juga mencapai 50,3% dari target yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi sebesar Rp1.650 triliun.

“Alhamdulillah satu semester sekarang kita sudah mencapai Rp829,9 triliun, tumbuh 22,3% [secara tahunan],” katanya dalam konferensi pers, Senin (29/7/2024). Bahlil mengatakan, realisasi investasi pada semester I/2024 tersebut telah menyerap sebanyak 1,22 juta tenaga kerja.

Isu Reshuffle Kabinet

Sebelumnya, sempat beredar kabar bahwa pada besok hari Presiden Jokowi akan melakukan Reshuffle Kabinet. Presiden dikabarkan akan melantik Bahlil Lahadalia menjadi menjadi Menteri ESDM menggantikan Arifin Tasrif.

Adapun, posisi Bahlil sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM dikabarkan bakal digantikan oleh mantan Ketua Kadin, Rosan Roeslani.

Namun, Istana Kepresidenan membantah kabar tentang Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana untuk kembali mengocok ulang atau reshuffle kabinet dalam waktu dekat.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menegaskan bahwa beragam isu yang beredar di media sosial terkait dengan akan terjadi perombakan (reshuffle) kabinet di Ibu Kota Nusantara (IKN) hari ini, Selasa (30/7/2024) adalah tidak benar.

"Tidak betul. Sampai saat ini belum ada rencana/agenda reshuffle kabinet. Tidak ada agenda pelantikan menteri baru di IKN seperti isu-isu yang beredar," katanya kepada wartawan melalui pesan teks, Selasa (30/7/2024).

Senada, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, M Yusuf Permana pun mengatakan belum ada informasi mengenai adanya reshuffle kabinet dalam waktu dekat.

Meski begitu, dia mengamini bahwa pergantian menteri memang merupakan hak prerogatif presiden.

“Kami belum mendengar hal tersebut. Pergantian Menteri adalah Hak Prerogatif Presiden,” tuturnya kepada Bisnis melalui pesan teks, Selasa (30/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan restu pengenaan cukai pada pangan olahan atau produk cepat saji untuk membatasi konsumsi produk olahan yang mengandung Gula, Garam, Lemah (GGL).

Hal ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah No.28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.17/2024 tentang Kesehatan. Dalam pasal 194 yang menyebutkan ketentuan pengendalian GGL pada makanan siap saji.

"Selain penetapan batas maksimum kandungan gula, garam, dan lemak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat menetapkan pengenaan cukai terhadap pangan olahan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi pasal 194 ayat 4.

Adapun, penentuan batas maksimal kandungan GGL akan diatur kembali oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, serta kementerian dan lembaga terkait.

Dalam penetapan batas maksimal GGL, pemerintah mempertimbangkan kajian risiko dan standar internasional. Adapun, ketentuan ini berlaku dalam rangka upaya pemerintah dalam pengendalian risiko penyakit tidak menular (PTM).

Kajian risiko yang dimaksud berupa analisis untuk memberikan gambaran mengenai besaran dan tingkat risiko munculnya penyakit tidak menular akibat mengonsumsi pangan yang mengandung gula, garam, dan lemak.

Sebagai informasi, pada beleid tersebut dijelaskan spesifik bahwa pangan olahan yang akan dikendalikan dengan penetapan batas kandungan GGL dan cukai mencakup produk yang diolah dan siap langsung disajikan di tempat usaha atau luar tempat usaha seperti hotel, restoran, rumah makan, kafe, kantin, gerai, dan lainnya.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menekankan urgensi penerapan pengendalian konsumsi GGL dengan mendorong industri pangan untuk melakukan reformulasi.

Industri pangan olahan didorong untuk menyediakan lebih banyak ketersediaan makanan dan minuman kandungan GGL rendah, menerapkan labeling berupan front of pack labelling, menerapkan kebijakan fiskal, hingga menetapkan batas maksimum kandungan GGL dalam mamin.

Kemenkes juga mendorong pembatasan waktu tayang, lokasi, dan sasaran iklan pangan yang mengandung GGL tinggi.

Bisnis.com, JAKARTA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang akan dijalankan oleh presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, akan difokuskan pada tujuh program unggulan. Salah satunya makan siang gratis.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Rofyanto Kurniawan dalam konsultasi publik, Selasa (30/7/2024).

Program unggulan pertama, kata Rofyanto, yaitu pada bidang pendidikan, yang akan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) guna merespons berbagai tantangan pembangunan.

Kedua, yaitu pada bidang kesehatan, yang akan diarahkan untuk menurunkan stunting dan melanjutkan transformasi sistem kesehatan. Bidang ini mencakup program unggulan Prabowo-Gibran, yakni makan siang gratis.

“Pada bidang kesehatan, kita akan mengakselerasi penurunan stunting, menjaga kesehatan masyarakat, termasuk memberikan asupan makanan bergizi pada masyarakat,” katanya.

Rofyanto melanjutkan, program unggulan ketiga adalah pada bidang perlindungan sosial, yang mana akan diarahkan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan penurunan kesenjangan.

Keempat, pada bidang infrastruktur, yang diarahkan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Kelima, pada bidang ketahanan pangan, yaitu untuk mendorong kemandirian pangan, akses pangan, dan kualitas pangan.

Keenam, pada bidang perluasan hilirisasi industri, yang diarahkan untuk menciptakan nilai tambah dan kesempatan kerja.

"Terakhir, pada bidang penguatan investasi, yang diarahkan untuk meningkatkan daya tarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan produktivitas," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis) memutuskan untuk menerima tawaran pemerintah untuk mengelola wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK).

Hal tersebut dibenarkan oleh Ketua Umum PP Persis Jeje Zaenudin. Jeje menyampaikan, sejak 2 bulan lalu, pihak Persis melakukan kajian dan rapat pleno untuk menentukan sikap ini.

Hasilnya, dari rapat Majelis Penasihat dan Sidang Pleno Dewan Hisbah atau Majelis Fatwa PP Persis yang digelar pada 2-3 Juli 2024 diputuskan organisasi menerima tawaran tersebut.

“Kita sudah putuskan untuk menerima tawaran usaha tambang ini,” ucap Jeje saat dihubungi Bisnis, Selasa (30/7/2024).

Lebih lanjut, Jeje menuturkan bahwa dalam pekan ini, pihaknya bakal mempersiapkan segala persyaratan dan prosedur yang dibutuhkan untuk mengajukan permohonan pengelolaan tambang.

Selain itu, Persis juga bakalmengagendakan untuk melakukan pertemuan dengan pemerintah untuk memastikan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

“Serta kawasan mana saja yang tersedia dan potensial dari pertambangan tersebut,” ucap Jeje.

Adapun, langkah PP Persis tersebut menambah daftar ormas keagamaan yang menerima tawaran untuk mengelola WIUPK dari pemerintah.

Sejauh ini, sudah ada Nahdlatul Ulama (NU) yang mengajukan terlebih dahulu izin tambang tersebut, yang kemudian diikuti oleh Muhammadiyah baru-baru ini.

Adapun, pemerintah memang menawarkan WIUPK bekas perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan.

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 25/2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan terdapat enam konsesi tambang eks PKP2B yang akan ditawarkan secara prioritas kepada ormas keagamaan.

Enam konsesi tambang tersebut berasal dari penciutan lahan bekas PKP2B PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Multi Harapan Utama, PT Adaro Energy Tbk, dan PT Kideco Jaya Agung.

"Ada KPC, Arutmin, Adaro, MHU, Indika [Kideco], Kendilo," ujar Arifin, Jumat (7/6/2024).

Penawaran WIUPK tersebut akan diprioritaskan kepada enam ormas keagamaan dengan basis massa besar, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), serta ormas dari agama Budha dan Hindu.

Arifin menuturkan, penawaran WIUPK kepada ormas keagamaan ini merupakan upaya dari pemerintah untuk bisa memberikan kesempatan kepada ormas keagamaan untuk mendapat sumber pendanaan baru guna mendukung kegiatan-kegiatannya.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator bidang Perekonomian menggandeng Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) dalam melakukan kajian manfaat akan aksesi Indonesia menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meyampaikan selain itu, bersama ERIA pula pemerintah membentuk Project Management Office (PMO) OECD untuk membantu Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam OECD (Tim Nasional OECD).

“ERIA akan lakukan kajian manfaat, simulasi skenario, dan pembentukan PMO dari OECD,” ungkapnya dalam Penandatanganan MoU antara Eria dan Kemenko Perekonomian, Selasa (29/7/2024).

Airlangga menjelaskan, pada dasarnya kerja sama ini permintaan kedua belah pihak. Di mana bentuk kerja sama untuk dua tahun atau dapat diperpanjang tersebut berupa riset indeks studi dan aplikasi bersama, studi kebijakan dan peningkatan kapasitas SDM.

Sementara lingkup kerja sama kajian bersama ERIA bukan hanya terbatas untuk menuju keanggotaan OECD, namun juga keinginan Indonesia untuk bergabung ke dalam The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CP-TPP).

Bersama ERIA, pemerintah akan membentuk Asean Zero Emission Center, Future Ready Asean, kajian rantai pasok semikonduktor, ekonomi digital, studi industri otomotif next generation di Asean untuk supply global, termasuk pengembangan industri berbasis baterai.

Melalui keanggotaan Indonesia dalam CP-TPP juga akan mendorong pengembangan dan perluasan pasar ekspor ke Amerika Latin.

“Dengan keanggotaan Inggris yang baru jadi anggota CP-TPP di luar 11 negara, ini akan membuka pasar bagi anggota CP-TPP yang lain,” lanjut Airlangga.

Sementara dukungan ERIA untuk future ready pada Asean, terutama rantai pasok semi konduktor di Asean dan India. Pasalnya, pangsa Asean untuk semikonduktor diperkirakan mencapai US$3 miliar.

“India itu mempersiapkan [pangsa pasar] sebesar US$15 miliar, jadi kita bersaing dengan India,” tuturnya.

Sebelumnya, Airlangga mengungkapkan bahwa Indonesia menargetkan menjadi anggota OECD dalam waktu 3 tahun mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah roda ekonomi yang terengah-engah menggapai target pertumbuhan 5% tahun ini, Partai Komunis yang berkuasa di China bakal menggeser fokusnya ke peningkatan konsumsi.

Beijing juga berjanji meningkatkan dukungan untuk perekonomian di tengah ancaman melesetnya target 5% ekspansi ekonomi karena permintaan domestik yang lemah.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah memperketat aturan iklan dan penjualan rokok, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 17/2023 tentang Kesehatan.

Salah satu yang diatur, yaitu pada Pasal 434 ayat 1, di mana penjualan produk tembakau dan rokok elektronik dilarang dijual secara eceran atau per batang, kecuali produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik.

Pengamat Pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menyampaikan bahwa aturan tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi penerimaan cukai ke depannya.

Dia menjelaskan, ketika konsumsi rokok berkurang, maka potensi dari penerimaan cukai juga akan berkurang. Pasalnya, penerimaan cukai di dalam negeri selama ini bergantung pada rokok dan kontribusi cukai pada penerimaan perpajakan cukup signifikan.

“Ketika konsumsi berkurang, otomatis penerimaan cukai rokok akan berkurang. Cuma kita lihat saja efektivitas kebijakan ini,” katanya kepada Bisnis, Selasa (30/7/2024).

Selain pembatasan penjualan secara eceran, pemerintah melarang penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.

Orang yang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan produk tembakau dan rokok elektronik juga dilarang mengiklankan di media sosial berbasis digital.

Lebih lanjut, diatur juga pada produk tembakau tidak dicantumkan kata-kata seperti light, ultralight, mild, extramild, low tar, slim, special, full flavour, premium, atau kata lain yang mengindikasikan kualitas, superioritas, rasa aman, pencitraan, kepribadian, ataupun kata dengan arti yang sama.

Tujuan dari pembatasan tersebut adalah untuk menurunkan prevalensi perokok dan mencegah perokok pemula serta menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat dampak merokok.

Fajry mengatakan, dampak dari pengetatan penjualan rokok masih perlu dilihat kedepan seiring dengan efektivitas dari implementasi aturan tersebut.

Menurutnya, implementasi dan pengawasan dari aturan ini pun tidak mudah untuk dilakukan oleh pemerintah.

“Mengawasi penjualan eceran hal yang sangat sulit sekali menurut saya, apalagi sekarang banyak warung madura dan sejenisnya,” jelasnya.

Di sisi lain, dia menilai pemerintah harus mulai mengoptimalkan penerimaan cukai dengan memperluas lingkup barang kena cukai, dengan catatan pemerintah perlu melihat momentum dan melibatkan para pelaku usaha.

Senada, Head of Macroeconomic and Financial Market Research, Bank Permata Faisal Rachman mengatakan bahwa dengan diberlakukannya sejumlah aturan tersebut, akan ada tendensi perusahaan rokok untuk melakukan penyesuaian terhadap jenis produk dijual, sehingga penerimaan cukai berisiko turun.

“Hal ini disebabkan karena ada kemungkinan banyak produsen rokok dalam melakukan produksi, jenis rokoknya turun ke kelompok yang tarif cukainya lebih murah,” kata dia.

Namun demikian, Faisal mengatakan bahwa fungsi utama cukai memang bukan untuk meningkatkan pendapatan negara, tetapi untuk mengendalikan konsumsi di masyarakat.

“Jadi tetap untuk meningkatkan penerimaan negara, pemerintah perlu melebarkan tax base dan meningkatkan kepatuhan bayar pajak masyarakat [tax compliance],” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan Kerja Sama Operasi (KSO) PT Timas Suplindo dan PT Pratiwi Putri Sulung sebagai pemenang lelang proyek kontruksi Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur).

Penetapan pemenang lelang itu tertuang dalam Surat Penetapan Pemenang oleh Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 48/BN.02/KPA.DJM/2024 tanggal 4 Juli 2024 lalu.

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengatakan kementeriannya saat ini masih menunggu surat penetapan proyek multiyears dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk esekusi proyek.

“Jika surat ini sudah terbit, baru bisa berkontrak dengan pemenangnya,” kata Laode saat dihubungi, Kamis (30/7/2024).

Laode mengatakan surat dari Sri Mulyani itu ditargetkan rampung pekan ini. Selanjutnya, kata dia, kontruksi pipa gas bisa dikejar satu bulan setelah tandatangan kontrak.

“Surat dari Kementerian Keuangan sedang kami tunggu semoga minggu ini sudah terbit,” uajarnya.

Rencananya, proyek itu bakal menelan investasi sekitar Rp2,98 triliun dari alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dengan skema kontrak tahun jamak atau multiyears contract untuk periode 2024-2025.

Adapun, alokasi dari APBN untuk tahun ini ditaksir mencapai Rp970 miliar. Potensi demand pipa Cisem tahap II ini, antara lain industri di Cirebon, Tegal, Pekalongan, Brebes dan Pemalang dengan volume sekitar 5,8 juta - 12 juta standar kaki kubik per hari (MMscfd).

Selain itu, ada potensi konsumen komersial seperti hotel dan restoran, jaringan gas rumah tangga, kilang minyak Balongan dengan volume 24 MMscfd dan berpotensi meningkat hingga 42 MMscfd. Potensi permintaan lainnya adalah pembangkit tenaga listrik dengan volume 189-199 MMscfd.

Di sisi lain, Kementerian ESDM tengah mempersiapkan pembangunan pipa gas ruas Dumai - Sei Mangke di Sumatra bagian utara. Nantinya infrastruktur pipa gas akan terhubung dari Jawa Timur sampai Sumatra Utara.

Total anggaran yang akan dipakai untuk pembuatan pipa gas Dumai-Sei Mangke sebesar Rp6,6 triliun dan akan menyalurkan potensi gas bumi dari Wilayah Kerja (WK) Agung dan Andaman di Aceh untuk dimanfaatkan di Jawa dan Sumatra.

Jika pipa gas sudah tersambung dari Sumatra hingga Jawa Timur, maka akan ada penambahan penerima jaringan gas kota (jargas) di Cisem sebanyak 300.000 sambungan rumah tangga (SR) dan Dumai-Sei Mangke sebanyak 600.000 SR.

Dari angka tersebut akan mengurangi subsidi LPG 3 kg sebanyak Rp630 miliar per tahun, dan akan menghemat devisa impor LPG sebesar Rp1,08 triliun per tahun.