Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini, Kamis (25/7/2024) meluncurkan golden visa untuk memudahkan investor asing berinvestasi dan berkarya di Indonesia. Namun, kebijakan ini belum tentu dapat menarik investasi masuk ke Indonesia dalam waktu dekat.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyampaikan, ada sejumlah alasan mengapa golden bisa belum dapat menarik investasi dalam waktu dekat. Pertama, masa transisi pemerintah dinilai sebagai masa yang krusial sehingga sebagian bersikap wait and see.

“Siapa Menteri Keuangan, atau tim ekonomi pemerintahan Prabowo jadi pertimbangan penting karena memengaruhi kepastian kebijakan investasi,” kata Bhima kepada Bisnis, Kamis (25/7/2024).

Alasan kedua, kebijakan ini dinilai hanya sebagai pemanis untuk menarik investasi. Menurutnya, para investor pada akhirnya akan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur kedalaman pasar keuangan, daya saing industri dan tingkat kerumitan birokrasi.

Ketiga, kata Bhima, adalah perlindungan data pribadi dan data transaksi keuangan. Dia mengatakan, kasus kebocoran Pusat Data Nasional (PDN) yang terjadi beberapa waktu lalu akan menjadi catatan bagi calon penerima golden visa untuk memindahkan asetnya ke Indonesia.

“Intinya banyak pertimbangan ya, dan golden visa bukan satu satunya cara untuk mendorong investasi masuk,” ujarnya.

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly sebelumnya mengatakan, golden visa merupakan jawaban dan inovasi pelayanan publik yang memberikan kemudahan dan fasilitas bagi warga negara asing (WNA) untuk berada dan tinggal di Indonesia.

Menurutnya, kebijakan ini kian mempertegas posisi strategis Indonesia di mata internasional. Oleh karena itu, Yasonna menyebut bahwa Indonesia membuka kesempatan seluas-luasnya bagi tokoh dunia dunia, investor internasional, talenta dunia, serta diaspora Indonesia untuk datang berkontribusi dan turut serta membangun Indonesia.

“Implementasi kebijakan tersebut membawa sebuah optimisme baru bagi para pelaku bisnis dan investor untuk mendapatkan kenyamanan dan kepastian bagi bisnis,” ujar Yasonna dalam sambutannya, Kamis (25/7/2024).

Sementara itu, Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham Silmy Karim melaporkan setidaknya sudah ada sekitar 300 WNA pemegang golden visa hingga 24 Juli 2024. Dari total 300 WNA itu, pemerintah sudah mengantongi nilai investasi sebesar Rp2 triliun dan diperkirakan terus bertambah.

“Nilai investasi yang masuk dari golden visa senilai Rp2 triliun,” ungkapnya.

Tahun ini, pihaknya menargetkan sebanyak 1.000 WNA menjadi pemegang golden visa. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah saat ini mengutamakan sosialisasi mengenai golden visa ke beberapa organisasi perdagangan, baik didalam maupun di luar negeri.

“Kalau sekarang ini yang penting sosialisasi dulu sebanyak-banyaknya kita lakukan komunikasi,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Freeport Indonesia (PTFI) mencatat peningkatan produksi dan penjualan yang signifikan untuk tembaga dan emas dari Tambang Grasberg, Papua Tengah sepanjang semester I/2024

Lewat rilis Freeport-McMoran Inc. (FCX) untuk kinerja triwulan II/2024, PTFI mencatatkan produksi tembaga dan emas masing-masing di angka 932 juta pound dan 982.000 ounces.

Angka itu lebih tinggi masing-masing 26,8% dan 11,46% dibandingkan torehan penjualan tembaga dan emas pada periode yang sama tahun sebelumnya, di angka 735 juta pound dan 881.000 ounces.

Sementara itu, realisasi penjualan tembaga dan emas sepanjang semester I/2024 turut mengalami peningkatan signifikan, diiringi kenaikan realisasi rata-rata harga penjualan dibandingkan dengan semester sebelumnya.

Penjualan tembaga sepanjang semester I/2024 mencapai 830 juta pound dengan harga rata-rata di level US$4,23 per pound. Realisasi penjualan tembaga tersebut naik 42,12% dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu sebesar 584 juta pound.

Sementara itu, penjualan emas mencapai 920.000 ounces, dengan harga rata-rata US$2.236 per ounces. Penjualan emas paruh pertama 2024 ini naik 21,37%.

Seperti diberitakan sebelumnya, PTFI resmi mengoperasikan smelter tembaga barunya yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE), Manyar, Gresik, Jawa Timur.

Smelter tembaga dengan desain jalur tunggal (design single line) terbesar di dunia ini mampu memurnikan konsentrat tembaga dengan kapasitas input 1,7 juta ton konsentrat dan menghasilkan katoda tembaga 600.000-700.000 per tahun.

Peresmian pengoperasian smelter ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Dirjen Minerba Kementerian ESDM Bambang Suswantono, dan Presiden Direktur PTFI Tony Wenas.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengapresiasi Freeport dapat menyelesaikan pembangunan smelternya dalam waktu 30 bulan sejak peletakkan batu pertama, sebagai komitmen pemenuhan kesepakatan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) yang diteken pada 2018 lalu.

“Alhamdulillah, ini bagian dari perjanjian IUPK dan hasilnya hari ini paling hebat karena kita lihat 3-4 tahun ke depan, tidak ada yang bisa mampu membangun smelter seperti ini di lahan 100 hektare di manapun. Kalaupun mereka berpikir sekarang itu masih 4-5 tahun ke depan baru bisa produksi,” kata Airlangga dalam acara peresmian operasi smelter Freeport, Kamis (27/6/2024).

Pada kesempatan yang sama, Presiden Direktur PTFI Tony Wenas mengungkapkan, nilai investasi kumulatif untuk proyek yang menempati lahan 100 hektare di KEK JIIPE ini telah mencapai US$3,7 miliar atau sekitar Rp58 triliun.

Bersama dengan smelter yang dioperasikan PT Smelting, keduanya akan memurnikan 3 juta ton konsentrat tembaga per tahun dengan produksi sekitar 1 juta ton katoda tembaga, 50 ton emas, dan 200 ton perak per tahun.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima Managing Director of Operations World Bank atau Bank Dunia Anna Bjerde dan perwakilan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Dalam pertemuan yang memakan waktu hingga 60 menit itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pihak Bank Dunia mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil di atas 5% dan dengan tingkat inflasi yang rendah.

“World Bank mengapresiasi pertumbuhan kita yang 5,11% dan inflasi 2,58%,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (25/7/2024).

Menurut Airlangga, apresiasi tersebut diberikan lantaran pertumbuhan ekonomi secara global pada tahun ini berada dikisaran 2,6%—2,7%. Bahkan, Bank Dunia memperkirakan bahwa pertumbuhan pada tahun mendatang juga berada di bawah 5% atau sekitar 4,8%.

“Namun, pertumbuhan Indonesia tidak termasuk yang rendah. Jadi pertumbuhan Indonesia tetap sekitar 5 persen,” katanya.

Airlangga melanjutkan bahwa World Bank juga mengapresiasi program-program yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain pengurangan kemiskinan dan juga program-program yang terkait dengan infrastruktur untuk pertanian, termasuk dengan irigasi.

Delegasi World Bank dari Lombok, kata Airlangga turut melihat bagaimana pendapatan petani meningkat dan juga irigasi berjalan dengan baik. Kemudian juga hasil daripada pertanian mendongkrak nilai tukar petani.

Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) itu juga mengatakan bahwa World Bank juga mengapresiasi program stunting yang dilakukan oleh Indonesia Early Childhood Program.

Penyebabnya, kata Airlangga, Indonesia bisa mengembangkan program dalam skala besar. Khususnya, penurunan prevalensi gangguan tumbuh kembang anak atau stunting dari 37% menjadi 21% dalam kurun 10 tahun menjabat.

Tak hanya itu, dia melanjutkan Bank Indonesia memuji orang nomor satu di Indonesia itu lantaran dapat menurunkan kemiskinan ekstrim dari 6,2% menjadi 0,8%.

“Terkait dengan program tersebut Bapak Presiden Jokowi juga bercerita mengenai program Dana Desa, di mana dana desa yang sebesar Rp71 triliun dipergunakan untuk berbagai kegiatan di pedesaan termasuk untuk mengurangi stunting,” pungkas Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), anak usaha PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMAN) memperoleh izin ekspor konsentrat tembaga dari Kementerian Perdagangan.

AMNT mendapat kuota ekspor konsentrat tembaga mencapai 587.330 wet metrik ton (wmt) atau setara 534.000 dry metrik ton (dmt) sampai dengan 31 Desember 2024.

Presiden Direktur AMNT Rachmat Makkasau mengatakan, kuota itu telah sesuai dengan pengajuan yang disampaikan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2024.

“Kami mengapresiasi dukungan pemerintah sehingga AMNT bisa kembali melakukan ekspor konsentrat tembaga,” kata Rachmat lewat siaran pers, Kamis (25/7/2024).

Rachmat menuturkan, izin ekspor itu bakal memperkuat kondisi keuangan perusahaan yang saat ini sedang mengeluarkan belanja modal yang tinggi untuk berbagai proyek ekspansi.

“Izin ekspor ini akan memperkuat kondisi keuangan perusahaan yang saat ini sedang mengeluarkan belanja modal yang tinggi untuk berbagai proyek ekspansi untuk mendukung operasional smelter,” kata dia.

Berdasarkan hasil verifikasi pihak ketiga independen, proyek smelter tembaga Amman telah mencapai penyelesaian mekanis (mechanical completion) per tanggal 31 Mei 2024, di mana kemajuan telah mencapai 95,5%.

Proses komisioning untuk fasilitas utama smelter berlangsung segera setelahnya. Produksi katoda tembaga pertama ditargetkan pada kuartal IV/2024.

Adapun, fasilitas smelter tembaga AMMAN memiliki total kapasitas input hingga 900 kiloton per tahun (ktpa) konsentrat dari Tambang Hijau dan Tambang Elang di masa depan.

Produk dari pemurnian ini akan berupa katoda tembaga yang mencapai 222 ktpa, sekitar 18 ton emas, 55 ton perak dan asam sulfat sekitar 830.000 ton per tahun.

Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom menilai diskon atau insentif pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM DTP) untuk mobil tidak tepat untuk dilakukan kembali.

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan bahwa insentif untuk pembelian mobil memang efektif untuk meningkatkan penjualan.

Ketika tidak diberikan insentif, lanjutnya, wajar jika penjualan mobil tercatat turun karena harga kembali menjadi normal. Namun demikian, Huda mengatakan pemberian insentif yang berulang tidaklah tepat.

“Kita tidak bisa memaksakan memberikan insentif PPnBM setiap tahun untuk meningkatkan penjualan mobil tiap tahunnya,” katanya kepada Bisnis, Kamis (25/7/2024).

Selain itu, Huda berpendapat bahwa masyarakat kelas menengah di dalam negeri sudah mulai bergeser kepada pembelian barang komoditas pokok. Turunnya permintaan mobil untuk kelas menengah, menurutnya, juga dipengaruhi dari sisi permintaan.

Dia mengatakan bahwa kelas menengah Indonesia saat ini juga lebih mempertimbangkan menggunakan angkutan umum atau angkutan taksi, baik online maupun konvensional.

“Jadi yang akan memanfaatkan insentif PPnBM DTP mobil, saya rasa ya orang kaya lagi karena tidak ada batasan kepemilikan mobil di sini. Saya rasa tidak tepat dilakukan kebijakan insentif PPnBM DTP mobil,” jelasnya.

Insentif PPnBM DTP Diperpanjang

Sebagaimana diketahui, pemerintah membuka peluang untuk mengkaji pemberian kembali insentif PPnBM DTP mobil. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan bahwa pemerintah telah menerima masukan dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).

Susiwijono mengatakan insentif PPnBM DTP untuk pembelian mobil sebelumnya memang sangat efektif dalam menjaga permintaan pasar. Tapi, setelah insentif tersebut berakhir, tren penjualan mobil mengalami penurunan.

“Skema PPnBM DTP itu sangat efektif untuk menjaga demand market. Mereka [Gaikindo] menyampaikan kemarin pada semester I, evaluasi mereka turunnya agak signifikan untuk otomotif,” katanya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (25/7/2024).

Menurutnya, dua faktor yang disampaikan Gaikindo yang mempengaruhi penurunan penjualan mobil, yaitu insentif PPnBM DTP yang telah berakhir pada akhir 2023 dan aturan leasing yang dinilai lebih ketat saat ini.

“Mereka lapor ke pak Menko [Airlangga Hartarto] kemarin, tolong segera ditinjau kembali PPnBM DTP dan pengaturan mengenai leasing untuk kendaraan bermotor,” kata dia.

Meski demikian, Susiwijono mengatakan bahwa pemerintah masih belum memutuskan apakah akan kembali memberikan insentif tersebut atau tidak. Hal ini masih perlu didiskusikan dengan kementerian terkait, misalnya Kementerian Keuangan, khususnya soal pengalokasian anggaran.

“Kita belum tahu [apakah kembali diberikan], nanti kan alokasi [anggaran] harus sesuai dengan keuangan [di Kementerian Keuangan], kita belum [putuskan]. Dari sisi asosiasi, produsen, mereka kemarin menyampaikan produksinya luar biasa, utilisasinya kurang bisa maksimal karena demand-nya juga lagi turun,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah secara resmi telah mendapat tawaran pengelolaan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) dari Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengungkapkan, penawaran wilayah tambang bekas perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) itu disampaikan Bahlil dalam rapat Pleno PP Muhammadiyah pada 13 Juli 2024.

"Ada penawaran oleh pemerintah melalui Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadilla yang disampaikan dalam rapat Pleno PP Muhammadiyah 13 Juli 2024. Meskipun, belum disampaikan secara resmi lokasi tambang bagi Muhammadiyah," ujarnya ketika dikonfirmasi Bisnis, Kamis (25/7/2024).

Dia mengatakan, penawaran dari Bahlil tersebut telah dibahas dalam rapat tersebut. Namun demikian, keputusan resmi PP Muhammadiyah untuk pengelolaan tambang baru akan disampaikan setelah konsolidasi nasional.

"Insyaallah dilaksanakan 27-28 Juli di Universitas Aisyiyah Yogyakarta," tutur Abdul Mu'ti.

Adapun, pemerintah menawarkan WIUPK bekas PKP2B secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga baru-baru ini resmi merilis aturan baru yang menjadi payung hukum pendistribusian WIUPK untuk badan usaha milik ormas keagamaan. Ketentuan distribusi izin tambang untuk ormas keagamaan tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi yang diundangkan pada 22 Juli 2024.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan terdapat enam konsesi tambang eks PKP2B yang akan ditawarkan secara prioritas kepada ormas keagamaan.

Enam konsesi tambang tersebut berasal dari penciutan lahan bekas PKP2B PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Multi Harapan Utama, PT Adaro Energy Tbk, dan PT Kideco Jaya Agung.

"Ada KPC, Arutmin, Adaro, MHU, Indika [Kideco], Kendilo," ujar Arifin, Jumat (7/6/2024).

Penawaran WIUPK tersebut akan diprioritaskan kepada enam ormas keagamaan dengan basis massa besar, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), serta ormas dari agama Budha dan Hindu.

Arifin menuturkan, penawaran WIUPK kepada ormas keagamaan ini merupakan upaya dari pemerintah untuk bisa memberikan kesempatan kepada ormas keagamaan untuk mendapat sumber pendanaan baru guna mendukung kegiatan-kegiatannya.

“Mereka ada sumber untuk bisa mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiataan agama itu banyak seperti ibadah, pendidikan, dan masalah kesehatan,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Berkeley Energy Commercial and Industrial Solutions (BECIS) menilai positif persetujuan kuota pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atap yang telah disahkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada akhir Mei 2024 lalu.

Managing Director BECIS Indonesia Dion Jefferson mengatakan, pemerintah mesti memastikan implementasi dari aturan kuota itu bisa dilakukan secara transparan.

Selain itu, kata Dion, mesti ada akses untuk melakukan subsidi kuota antara satu daerah dengan daerah lain untuk mendukung program PLTS atap mendatang.

“Perlu dipastikan implementasinya yang lancar sesuai yang tertulis di regulasi, transparan dan bisa subsidi kuota antara satu daerah dengan daerah lain,” kata Dion saat dihubungi, Kamis (25/7/2024).

Dion mengatakan, perseroannya berencana untuk menambah kapasitas PLTS atap minimal 15 megawatt peak (MWp) tahun ini.

“Solar PV rencana kami akan tambahkan 15 MWp lagi,” tuturnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian ESDM telah menyetujui kuota PLTS atap yang diusulkan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN akhir Mei 2024 lalu.

Persetujuan itu tertuang dalam Keputusan Direktur Ketenagalistrikan Nomor 279.K/TL.03/DJL.2/2024 tentang Kuota Pengembangan Sistem PLTS Atap PLN Tahun 2024-2028 yang diteken pada 27 Mei 2024 lalu.

Adapun, total kuota pengembangan Sistem PLTS atap di wilayah usaha PLN pada periode 2024 sampai dengan 2028 itu ditetapkan sebesar 1.593 megawatt (MW).

“Pihak swasta dapat berpartisipasi membangun PLTS atap di dalam wilayah usaha PLN sesuai dengan kapasitas kuota PLTS atap yang telah ditetapkan,” kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P. Hutajulu saat dikonfirmasi, Kamis (25/7/2024).

Rencananya, kuota atap yang ditetapkan pada tahun ini dipatok di level 901 MW. Selanjutnya, kata Jisman, kuota secara bertahap bakal ditetapkan sampai menyentuh di angka 1.593 MW pada 2028 mendatang.

“Ditargetkan terus bertambah secara bertahap sehingga menjadi 1.593 MW di tahun 2028,” kata dia.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, akumulasi kapasitas pemasangan PLTS hingga akhir 2023 berada di level 573,8 megawatt (MW). Adapun, PLTS atap diperkirakan hanya menyumbang sekitar 90 MW hingga akhir tahun lalu.

Otoritas ketenagalistrikan menargetkan akumulasi kapasitas terpasang panel surya tahun ini dapat menyentuh di kisaran 770,7 MW.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mematok kuota pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atap di wilayah usaha PT PLN (Persero) pada periode 2024 sampai dengan 2028 sebesar 1.593 megawatt (MW) atau 1,59 gigawatt (GW).

Penetapan kuota PLTS atap tertuang dalam Keputusan Direktur Ketenagalistrikan Nomor 279.K/TL.03/DJL.2/2024 tentang Kuota Pengembangan Sistem PLTS Atap PLN Tahun 2024-2028 yang diteken pada 27 Mei 2024 lalu.

“Pihak swasta dapat berpartisipasi membangun PLTS atap di dalam wilayah usaha PLN sesuai dengan kapasitas kuota PLTS atap yang telah ditetapkan,” kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P. Hutajulu saat dikonfirmasi, Kamis (25/7/2024).

Rencananya, kuota PLTS atap yang ditetapkan pada tahun ini dipatok di level 901 MW. Selanjutnya, kata Jisman, kuota secara bertahap bakal ditetapkan sampai menyentuh di angka 1.593 MW pada 2028 mendatang.

“Ditargetkan terus bertambah secara bertahap sehingga menjadi 1.593 MW di tahun 2028,” kata dia.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, akumulasi kapasitas pemasangan PLTS hingga akhir 2023 berada di level 573,8 MW. Adapun, PLTS atap diperkirakan hanya menyumbang sekitar 90 MW hingga akhir tahun lalu.

Otoritas ketenagalistrikan menargetkan akumulasi kapasitas terpasang panel surya tahun ini dapat menyentuh di kisaran 770,7 MW.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) Mada Ayu Habsari mengatakan, pihaknya menyambut baik besaran kuota PLTS atap yang telah ditetapkan karena kapasitasnya cukup besar untuk mendorong akselerasi pengembangan PLTS atap.

“Untuk saat ini besaran kuota tersebut sudah menjadi salah satu kabar gembira bagi kami para penggiat PLTS karena sudah masuk orde gigawatt,” kata Mada saat dihubungi, Selasa (4/6/2024).

Mada menyampaikan, keuntungan dari ditetapkannya kuota ini membuat para pelaku usaha nantinya dapat dengan mudah untuk menyusun perencanaan mereka. Dia pun berharap aturan ini dapat terimplementasi dengan baik dan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan.

“Serta diberi kemudahan dalam hal pengurusan administrasi atau izin-izin yang terkait,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) makin tipis sehingga pemerintah bakal mengandalkan komitmen investasi untuk menyelesaikan pembangunan proyek senilai Rp466 triliun tersebut.

Pasalnya, sesuai dengan perencanaan awal, pembangunan IKN hanya akan didukung oleh APBN sebesar 20% atau sekitar Rp90,4 triliun.

Sementara itu, total anggaran negara yang telah diguyurkan untuk pembangunan IKN hingga saat ini dilaporkan telah mencapai Rp80 triliun.

Artinya, sisa pendanaan negara yang bakal dikucurkan untuk menyukseskan proyek IKN hanya sekitar Rp10 triliun.

Direktur Utama Bina Karya, Boyke Prasetyanto, menjelaskan pihaknya akan fokus untuk mempercepat masuknya investasi di IKN. Tujuannya, guna memastikan konstruksi IKN dapat terus berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

“Itu [APBN sisa Rp10 triliun urusan] Otorita. Kalau kita yang [mencari] 80% [porsi investasi] yang tidak ada kaitannya dengan APBN. Apakah nanti presiden baru akan nambah [anggaran], itu urusan Otorita, saya hanya fokus 80%,” kata Boyke saat ditemui di Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Untuk meningkatkan minat investasi di IKN, Bina Karya mengaku bakal fokus menggeber investasi melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Alasannya, skema KPBU dinilai akan lebih menarik minat investor karena pemerintah akan menjamin pengembalian investasi para investor.

Boyke menjelaskan, tidak mudah untuk meyakinkan para investor untuk menanamkan modalnya pada proyek yang masih dalam tahap pengembangan. Terlebih, hingga saat ini masih belum diketahui berapa total populasi IKN yang akan menjadi market para calon investor.

“Bayangin saja, kalau jadi pengusaha, tanah kosong, terus nggak ada penduduknya, terus sampean [Anda diminta bangun area] komersial kan takut ya. Kalau ada peran pemerintah melalui KPBU jadi berani, karena jaminan pemerintah. Jadi kalau terjadi default ya saya [investor] dibayar pemerintah,” jelasnya.

Meski sempat disebut skema KPBU terlalu membebani fiskal, Boyke menyebut saat ini sudah ditempuh kesepakatan dan kesepahaman antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan Otorita IKN.

“Pak Basuki [Plt Kepala OIKN] sudah ketemu sama Bu Sri Mulyani dan beliau sudah oke, Itu soal persepsi ya. Bu sri Mulyani sudah diskusilah dengan Pak Bas,” pungkasnya.

Sebelumnya, Plt Kepala OIKN sekaligus Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono sempat mengungkap alasan proyek KPBU rusun di IKN yang tak kunjung dibangun. Salah satunya, disebut karena kalkulasi pengembalian investasi kepada investor yang dinilai masih terlalu mahal.

“KPBU rusun ASN [di IKN] itu menurut saya itu kan mahal, cost of money-nya bisa 2-3 kali lipat [dari total nilai investasi],” kata Basuki.

Basuki mencontohkan salah satu proyek KPBU yang berhasil dikerjakan yakni Pembangunan jembatan Callender Hammilton dengan nilai investasi mencapai Rp700 miliar. Akan tetapi, pengembalian investasi yang harus dikembalikan pemerintah ke badan usaha selama 15 tahun mencapai Rp1,5 triliun.

“Jadi masih kita hitung betul, mendingan loan karena masih kecil bunganya,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Hak guna usaha (HGU) hingga 190 tahun dianggap belum cukup menarik minat investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN). Pelaku usaha ungkap hal yang dibutuhkan calon investor.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Franky Sibarani mengatakan bahwa pelaku usaha di sektor produksi tentunya memerlukan kepastian pasar atau sumber daya (resource) untuk menanamkan modalnya di IKN. Sementara IKN sebagai pusat pemerintahan, kata dia, lebih condong kepada investasi di sektor pelayanan.

"Kalau untuk investasi di IKN itu tidak hanya soal HGU, investor itu kan pada dasarnya kalau dia produsen pasti lihat market atau resources-nya," ujar Franky saat ditemui di Kementerian Dalam Negeri, Kamis (25/7/2024).

Kendati begitu, menurutnya hal yang lebih krusial ditunggu oleh para calon investor adalah komitmen pemerintah dalam melanjutkan proyek IKN. Ketegasan presiden terpilih Prabowo Subianto untuk melanjutkan megaproyek rintisan Joko Widodo (Jokowi) dianggap dapat memberikan kepastian dan kepercayaan kepada calon investor untuk masuk ke IKN.

Musababnya, kata Franky, selama ini pernyataan yang kerap muncul dipublik yaitu justru prioritas Presiden Prabowo kepada program lainnya dibandingkan IKN.

"Yang perlu kita dengarkan dari Pak Prabowo adalah komitmen untuk keberlanjutan IKN, itu yang paling penting," ucap Franky.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Selasa (2/7/2024), Anggota Dewan Pakar Tim Kemenangan Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming serta kakak ipar Prabowo Subianto, Soedradjad Djiwandono lebih memilih program makan siang gratis ketimbang proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diusung Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Gubernur Bank Indonesia (BI) Periode 1993-1998 itu menjelaskan dirinya bukan tidak setuju terhadap program IKN. Menurutnya, wacana perpindahan ibukota sudah lama berkembang. Namun, dia mengingatkan proyek IKN membutuhkan perencanaan pembiayaan yang matang.

"Sekarang kalau kita mau utang terus-terusan, kita mau membangun ibu kota [IKN] dengan minjem?" katanya setelah acara Mid Year Banking and Economic Outlook Infobank di Jakarta, Selasa (2/7/2024).

Pernyataan ipar Prabowo itu pun didukung oleh Anggota Komisi XI DPR-RI Fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Rabu (3/7/2024), Hendrawan Supratikno menilai pernyataan Sudrajad itu lebih realistis untuk dijalankan atau direalisasikan dalam jangka pendek. Pasalnya, Hendrawan menjelaskan proyek IKN merupakan proyek jangka panjang. Menurutnya, penyelesaian membangun wilayah menjadi sebuah kota membutuhkan waktu 15 hingga 20 tahun.

Dengan demikian, Hendrawan menilai memprioritaskan program makan siang gratis yang bisa direalisasikan dalam jangka pendek lebih realistis dan mendesak. Hal ini mengingat juga bahwa separuh dari penduduk Indonesia tidak dapat mengakses makanan bergizi.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) belum menerima pengajuan permohonandari Muhammadiyah untuk mendapatkan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) yang ditawarkan pemerintah.

Adapun, pemerintah menawarkan WIUPK bekas perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Wakil Menteri Investasi Yuliot Tanjung menyampaikan bahwa sampai saat ini pihaknya belum menerima surat permohonan pengajuan IUPK dari pihak Muhammadiyah.

“Muhammadiyah baru keputusan PP [Pimpinan Pusat], sementara belum mengajukan permohonan ke Ketua Satgas,” kata Yuliot saat dikonfirmasi Bisnis, Kamis (25/7/2024).

Viral di media sosial isu yang menyebut jika Muhammadiyah akhirnya menerima izin tambang yang ditawarkan pemerintah.Dalam sebuah artikel di situs PWM Muhammadiyah Jateng membuat viral dan jadi pembahasan. Saat Bisnis mencoba cek, artikel sudah dihapus.

Namun, isi dari artikel itu bisa dilihat dari judul yang terlihat di linknya yakni"Muhammadiyah Terima Izin Pertambangan dari Pemerintah, Apa Dampaknya".

Berikut adalah linknya: https://pwmjateng.com/muhammadiyah-terima-izin-usaha-pertambangan-dari-pemerintah-apa-dampaknya/

Mengacu pada alasan ini, isu tentang Muhammadiyah ikuti jejak NU dengan menerima izin pertambangan pun viral.

Sebelumnya, PP Muhammadiyah menyatakan tidak akan tergesa-gesa mengambil keputusan terkait konsesi tambang yang ditawarkan oleh pemerintah.

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti menjelaskan organisasinya akan mengukur kemampuan diri agar pengelolaan tambang tidak menimbulkan masalah bagi organisasi, masyarakat, bangsa, dan negara.

“Kalau ada penawaran resmi pemerintah kepada Muhammadiyah akan dibahas dengan saksama,” kata Mu’ti dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Senin (3/6/2024)

Menurut dia, kemungkinan ormas keagamaan dapat mengelola tambang merupakan wewenang pemerintah. “Kemungkinan ormas keagamaan mengelola tambang tidak otomatis karena harus memenuhi persyaratan,” tutur Mu’ti.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali mengingatkan pengelola bandara dan operator ground handling terkait dengan proses penanganan bagasi tercatat untuk meningkatkan pelayanan penumpang.

Sekretaris Ditjen Perhubungan Udara (Hubud) Kemenhub, Sigit Hani mengatakan berdasarkan data Contact Center 151, sepanjang 2023 terdapat 891 keluhan terkait dengan penanganan bagasi oleh maskapai.

Peran dan fungsi Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Hubud menjadi sangat penting dalam mengomunikasikan kepada operator penerbangan dan mitra kerja terkait proses penanganan bagasi tercatat oleh BUAU sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

“Melihat jumlah keluhan dari penumpang terkait penanganan bagasi, maka dirasa perlu untuk kembali mengingatkan kepada operator bandara sebagai pemilik baggage handling system, dan juga operator ground handling tentang peraturan terkait penanganan bagasi tercatat khususnya penanganan bagasi tercatat,” kata Sigit dalam siaran pers, Kamis (25/7/2024).

Dia menuturkan pelayanan bagasi tercatat telah diatur dalam Permenhub PM 30/2021 tentang Peraturan Penanganan Bagasi Tercatat dan Permenhub PM 77/2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.

Berdasarkan data Ditjen Hubud jumlah penumpang angkutan udara niaga berjadwal sepanjang 2023 sebanyak 95,1 juta penumpang yang terdiri dari penumpang domestik dan internasional. Adapun, total jumlah rute penerbangan pada 2023 sebesar 301 rute dalam negeri serta 120 rute internasional.

“Dari data tersebut dapat dilihat banyaknya jumlah penumpang transportasi udara, sehingga selain harus memastikan keselamatan dan keamanan melalui peraturan-peraturan teknis," ujarnya.

Ditjen Hubud sudah memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan memaksimalkan penggunaan media sosial untuk membuka kanal-kanal pengaduan dari penumpang angkutan udara apabila terdapat keluhan terkait keselamatan, keamanan maupun pelayanan yang diberikan oleh operator penerbangan.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Angkutan Udara, Putu Cahyadhi juga mengajak pihak operator untuk meningkatkan edukasi dan sosialiasi kepada pengguna jasa transportasi udara terkait pengangkutan bagasi tercatat.