Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak 537 perusahaan sawit tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU) selama 8 tahun. Mereka melakukan kegiatan penanaman di atas tanah negara tanpa izin.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menjelaskan, kondisi tersebut disebabkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi terhadap Undang-undang (UU) No.39/2014 tentang Perkebunan, pada Oktober 2016.

MK membatalkan pasal yang mengatur bahwa orang yang boleh berbudidaya menanam tanaman pekebunan, adalah orang yang mempunyai izin usaha perkebunan dan/atau hak atas tanah. Aturan itu diubah dari 'dan/atau' menjadi 'dan'.

"Karena 'dan atau' berubah menjadi 'dan' maka berarti setiap yang menanam kelapa sawit yang budidaya itu harus, satu punya IUP perkebunan, satu punya HGU. Nah, akibat keputusan itu ada 537 perusahaan kelapa sawit yang tidak punya HGU," jelasnya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Nusron menyebut, 537 perusahaan sawit yang tidak memiliki HGU tersebut berada salam kurun waktu 8 tahun yakni 2017 hingga 2024. Mereka melakukan kegiatan penanaman sawit di atas tanah negara tanpa izin.

Dengan demikian, lanjut Nusron, ada potensi denda yang menunggu perusahaan-perusahaan sawit itu. Hal tersebut tengah dikoordinaisikan oleh Kementerian ATR/BPN selama 100 hari pertama kerja dengan Jaksa Agung hingga Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

ATR/BPN, kata Nusron, berkoordinasi dengan Kejagung apabila kegiatan 537 perusahaan sawit itu tergolong melanggar hukum atau tidak.

Di sisi lain, pemerintah juga akan membahas apabila perusahaan-perusahaan yang sudah terlanjut menanam sawit si atas tanah negara itu akan terganjar denda.

"Mereka ini dendanya dikenakan berapa? Apakah sifatnya dendanya itu bagi hasil? Apakah dendanya dihitung sewa? Selama 8 tahun atau bagaimana? Kita serahkan sama juru hitungnya BPKP. Targetnya sampai Desember ini harus selesai," ujar politisi Partai Golkar itu.

Adapun pada keterangan sebelumnya, Rabu (30/10/2024), Nusron membuka potensi pencabutan HGU kepada perusahaan-perusahaan dimaksud hingga penyitaan, apabila tidak membayar denda.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berharap lapangan Geng North bisa onstream sebelum 2027.
Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Eksplorasi, Pengembangan dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Benny Lubiantara.
Lapangan Geng North masuk dalam wilayah kerja (WK) North Ganal, Lapangan Gehem WK Ganal, dan WK Rapak. Adapun ketiganya termasuk dalam North Hub Development Project Selat Makassar.
Benny menuturkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) Hulu Migas, lapangan Geng North sejatinya ditargetkan bisa onstream pada 2027. Pasalnya, lapangan tersebut mengandung cadangan migas besar.

Namun, Bahlil ingin lapangan itu bisa onstream dalam waktu lebih singkat demi mendorong produksi migas Tanah Air.
"Nah, PR kami yang dikasih untuk proyek jangka pendek ini oleh Pak Menteri [Bahlil] itu adalah bisa enggak [onstream] lebih awal gitulho," kata Benny di Jakarta, Kamis (31/10/2024).
Oleh karena itu, SKK Migas terus memutar otak dan melakukan berbagai kajian. Selain itu, SKK Migas juga turut mengadakan diskusi dengan para CEO kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).
Benny menuturkan diskusi itu salah satunya untuk membahas hambatan dalam pengembangan lapangan migas. Dia menyebut saat ini terdapat sejumlah KKKS yang belum mengembangkan lapangan.
Dia pun mengatakan SKK Migas berjanji membantu jika memang ditemukan kendala dalam pengembangan tersebut.

"Pertama kami tahu itu pasti ada masalah gitu ya. Apakah volumenya kekecilan atau kondensat-nya remote atau ada masalah-masalah lain. Karena kalau enggak masalah, kalau baik-baik aja, pasti enggak perlu disuruh, sudah dikerjakan oleh investor," jelas Benny.
Sebelumnya, Kementerian ESDM telah menyetujui Plant of Development (PoD) atau rencana pengembangan lapangan pertama Geng North Wilayah Kerja North Ganal, Lapangan Gehem Wilayah Kerja Ganal, dan Wilayah Kerja Rapak.
Keputusan ini tercantum lewat Surat Menteri ESDM Nomor : T-351/MG.04/MEM.M/2024 sebagai jawaban atas surat Kepala SKK Migas nomorSRT-0318/SKKIA0000/2024/S1 perihal Rekomendasi PoD North Hub Development Project Selat Makassar.
Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D. Suryodipuro mengatakan persetujuan PoD tersebut menjadi pencapaian penting untuk industri hulu migas sehingga dapat mendukung ketahanan energi pada Indonesia Emas 2045.

"Pemberian persetujuan POD pada proyek PSN Hulu Migas tersebut terhitung cepat karena sejak penemuan giant discovery Geng North di Oktober 2023, maka dalam waktu 10 bulan POD nya sudah disetujui," kata Hudi dalam keterangan resminya, Jumat (23/8/2024).

Menurutnya, PoD lapangan tersebut juga menjadi upaya untuk meningkatkan produksi migas dan implementasi salah satu strategi yaitu mengkonversi sumber daya (resource) ke produksi.
Hudi menerangkan, persetujuan PoD ini membawa masuk investasi raksasa ke Indonesia dengan perkiraan biaya investasi (di luar sunk-cost) sebesar US$11.847 juta dan biaya operasi (termasuk biaya ASR, PPN dan PBB) sebesar US$5.643 juta.
Alhasil, total investasi proyek ini sebesar US$17.490 juta atau sekitar Rp280 triliun (kurs US$=Rp 16.000). Adapun, total sunk-cost WK North Ganal dan WK Rapak ditetapkan sebesar US$ 859 juta.
"Investasi Rp280 triliun tentu sangat besar karena 2,5 kali lebih besar dari pada investasi kereta cepat Jakarta Bandung yang sekitar Rp112 triliun," tutur Hudi.
Proyek ini berpotensi menghasilkan pendapatan secara keseluruhan (gross revenue) mencapai sekitar US$39.457 juta atau setara dengan Rp631 triliun. Sementara itu, dari pendapatan tersebut alokasi bagian Pemerintah sebesar US$12.993 juta atau setara dengan Rp208 triliun atau sekitar 31,5% dari gross revenue.
Adapun, bagian kontraktor adalah US$8.128 juta atau sekitar 19,7% dari gross revenue dan biaya cost recovery sebesar US$18.336 juta atau sekitar 44,4%.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Samudera Indonesia Tbk. (SMDR) masih mempertimbangkan masuk dalam bisnis kapal perintis saat Kementerian Perhubungan akan menambah jumlah trayek kapal perintis di tahun depan.

Direktur Utama Samudera Indonesia Bani M. Mulia mengatakan pihaknya sangat terbuka dengan peluang pengoperasian kapal perintis. Namun, volume angkutan yang kecil dengan biaya lebih tinggi menjadi pertimbangan perusahaan.

“Kami akan mengkaji dan mempertimbangkan minatnya, kita senang-senang saja mengkaji layanan perintis. Namun tergantung sama visibility masing-masing rute dari trayek yang ditawarkan Kemenhub,” kata Bani dalam konferensi pers kinerja kuartal III/2024.

Bani menjelaskan trayek kapal perintis biasanya memiliki rute lebih menantang dibandingkan dengan rute-rute ‘gemuk’. Layanan kapal perintis juga disebut biasanya memiliki volume angkutan yang lebih kecil dengan biaya lebih tinggi.

Hal ini membuat trayek kapal perintis selalu diiringi dengan kebijakan subsidi maupun insentif dari pemerintah. Meski demikian, Bani menyebut bisnis kapal perintis belum menjadi prioritas SMDR tahun depan.

Seperti yang diketahui, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana menambah 107 trayek untuk kapal perintis sepanjang 2025. Mayoritas trayek akan berada di Indonesia bagian Timur.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub, Hartanto, mengatakan sepanjang 2025 Pemerintah daerah mengusulkan penambahan 123 trayek untuk kapal perintis. Namun yang akan direncanakan oleh Kemenhub adalah sebanyak 107 trayek.

“Kita sudah ada rapat kapal perintis, usulan Pemda terakhir 123 trayek di 2025. Semua mempertimbangkan ketersediaan kapal perintis yang laik dan terbatas,” kata Hartanto dalam coffee morning Ditlala dan Forwahub, Selasa (8/10/2024).

Hartanto mengatakan untuk kebutuhan kapal baik yang melayani Tol Laut, perintis maupun ternak sampai hari ini belum maksimal. Dia juga mengklaim masih banyak pengembangan rute-rute yang sangat diharapkan.

Bisnis.com, JAKARTA - Tarif angkutanpenyeberangan kelas ekonomi antar negara dan provinsi naik 5% mulai 1 November 2024.

Aturan tersebut termaktub dalam keputusan Menteri Perhubungan No. 131 tahun 2024 tentang Perubahan Atas KM 61 tahun 2023 tentang tarif penyelenggaraan angkutan penyeberangan kelas ekonomi lintas antar provinsi dan antar negara.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan tersebut, tarif angkutan penyeberangan lintas antar provinsi yang mencapai 27 lintasan di seluruh Indonesia mengalami kenaikan rata-rata sebesar 5%.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Khoiri Soetomo mengatakan kebijakan tersebut adalah untuk memenuhi kekurangan perhitungan Harga Pokok Produksi (HPP) Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi yang masih kurang 31,8% dibandingkan tarif yang berlaku.

Perhitungan tersebut dilakukan bersama-sama antara Kemenhub, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) selaku pengelola pelabuhan, Gapasdap, Asuransi baik Jasa Raharja maupun Jasa Raharja Putra, Perwakilan Konsumen, dan terakhir dilakukan pengecekan oleh Kemenko Marvest pada 2019.

"Dengan adanya penyesuaian tarif tersebut, paling tidak sedikit memberikan nafas bagi kami, walaupun sebenarnya masih belum memenuhi harapan pengusaha angkutan penyeberangan," kata Khoiri dalam keterangan resmi, Kamis (31/10/2024).

Dia menjelaskan kondisi tarif angkutan penyeberangan setelah kenaikan tersebut masih jauh dibandingkan dengan perhitungan biaya yang ada.

Gapasdap berharap dalam beberapa bulan ke depan, Pemerintah kembali melakukan penyesuaian tarif mengingat perhitungan pada 2019, beberapa komponen biaya sudah tidak relevan lagi.

Sebagai contoh, katanya, untuk kurs dolar waktu itu menggunakan asumsi Rp13.931 per dolar AS, sementara saat ini sudah mencapai hampir Rp16.000. Padahal 70% dari komponen biaya angkutan penyeberangan sangat dipengaruhi oleh kurs dolar AS.

Dia menjelaskan jika tidak dilakukan penyesuaian tarif kembali, maka operator penyeberangan akan semakin kesulitan dalam mengoperasikan kapal, terutama dalam rangka memenuhi standar keselamatan maupun kenyamanan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Beberapa waktu yang lalu ketika beraudiensi dengan Menhub, dari Kemenhub berencana untuk menaikkan tarif secara bertahap setiap 6 bulan sekali.

Gapasdap juga mengingatkan adanya penambahan biaya pada saat masyarakat membeli tiket melalui Ferizy, di mana penambahan biaya tersebut sebenarnya bisa digunakan untuk menambah pendapatan bagi pengusaha angkutan penyeberangan yang berkorelasi langsung dengan pelayanan. Dia menambahkan pihaknya hanya bisa menunggu hal ini untuk dapat direalisasikan.

Bisnis.com, JAKARTA - Pelaku usaha industri produk tembakau alternatif menilai aturan kemasan polos rokok telah mengabaikan hak-hak konsumen.

Sekretaris Aliansi Vaper Indonesia (AVI), Wiratna Eko Indra Putra, menjelaskan kebijakan penyeragaman kemasan polos dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik perlu dikaji ulang.

Menurutnya, produk turunan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Kesehatan 17/2023 melanggar hak-hak konsumen rokok elektronik.

"Sebab, mengacu Undang Undang No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, pemerintah sudah menjamin hak masyarakat dalam aspek keamanan dan informasi yang jelas terhadap barang yang dikonsumsinya," kata Wiratna dalam keterangannya, Kamis (31/10/2024).

Dia menjelaskan berdasarkan acuan tersebut, pelaku usaha diminta untuk memasang label yang memuat, antara lain, nama barang, ukuran, berat bersih (neto), tanggal pembuatan, serta keterangan lainnya.

Wiratna menuturkan rokok elektronik telah terbukti berdasarkan kajian ilmiah di dalam dan luar negeri memiliki profil risiko yang lebih rendah sehingga dapat menjadi alternatif bagi perokok dewasa yang ingin beralih dari kebiasaannya.

Kondisi ini, lanjutnya, bisa menyebabkan konsumen beralih ke produk ilegal maupun kembali mengonsumsi rokok.

Ketua Asosiasi Konsumen Vape Indonesia (Akvindo), Paido Siahaan, berharap Kemenkes mempertimbangkan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang lengkap dan jelas terhadap produk yang mereka pakai.

"Menghilangkan elemen merek dan informasi pada kemasan mengurangi kemampuan konsumen untuk mendapatkan informasi produk sehingga dapat memutuskan produk yang tepat," katanya.

Menurutnya, apabila dilihat dari perspektif konsumen dan pengurangan bahaya, penerapan aturan kemasan polos tanpa pembedaan antara rokok elektronik dan rokok bisa dianggap tidak memberikan kesempatan yang adil bagi perokok dewasa untuk mengakses produk yang lebih rendah risiko.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan mengkaji kebijakan pembebasan pajak penghasilan orang pribadi atau PPh 21 untuk industri padat karya yang belakangan sedang terpuruk.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengakui bahwa pemerintah telah menerima masukan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terkait insentif PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP). Pemerintah, sambungnya, sedang membahas masukan tersebut.

"Kalau itu [PPh 21 DTP] kita sedang bahas ya. Nanti kalau sudah selesai kita akan sampaikan," ujar Anwar di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Dia menjelaskan pemerintah akan menampung segala opsi kebijakan yang ditawarkan pihak lain. Menurutnya, pemerintah akan memilih opsi kebijakan yang terbaik.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara lebih irit bicara. Dia tidak menampik maupun mengonfirmasi ihwal wacana pembebasan PPh 21 ke industri padat karya tersebut.

"Nanti kita ngomongin kebijakan," jelas Suahasil di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Sebelumnya, Apindo meminta pemerintah memberikan stimulus berupa PPh 21 atau potongan atas penghasilan karyawan untuk memulihkan industri padat karya.

Ketua Bidang Perdagangan Apindo Anne Patricia Sutanto mengatakan insentif perpajakan bagi pekerja sektor padat karya dapat menjadi angin segar bagi ekonomi nasional karena mendorong peningkatan daya beli masyarakat.

"Kita sudah request sama pemerintah, pada saat kontraksi seperti ini seperti kayak yang lalu [Covid-19], PTKP [Penghasilan Tidak Kena Pajak] ditinggiin atau PPh 21 misalnya dibebaskan," kata Anne di Kantor Kementerian Perekonomian, Rabu (30/10/2024).

Sebagaimana diketahui, stimulus keringanan PPh 21 sempat diberlakukan kala pandemi Covid-19 hingga 2021. Menurut Anne, insentif PPh 21 DTP tersebut dapat kembali diterapkan untuk menstimulus kinerja industri padat karya.

Dia menerangkan bahwa pihaknya telah mengajukan usulan pembebasan PPh 21 kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Kemenko Perekonomian. Kendati demikian, belum ada tanggapan tegas dari usulan tersebut.

"Itu [PPh 21 DTP] juga bisa membuat ekonomi juga cair, daripada mohon maaf, melalui bansos. Ini kan lebih efektif karena orangnya bekerja, tapi PPh 21 enggak dipungut pemerintah, tapi bisa dinikmati pekerjanya sendiri untuk membeli produk atau barang lebih banyak untuk kebutuhan rumah tangganya," ujarnya.

Senada, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menambahkan bahwa PPh 21 sebagai relaksasi pajak bagi karyawan juga dapat mendorong pendapatan negara dibandingkan pemberlakuan PPN 12% yang dicanangkan berlaku tahun depan. "Kenaikan PPN itu enggak selalu berujung ke kenaikan revenue, jadi hati-hati," terangnya.

Dia memberi contoh pendapatan negara mengalami peningkatan kala pandemi Covid-19, tepatnya tahun 2020 dan 2021. Hal ini ditenggarai relaksasi pajak untuk beberapa sektor.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa investor asing tidak berminat untuk mengakuisisi PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) alias Sritex yang sudah dinyatakan pailit.

Airlangga menjelaskan, pemerintah akan bertemu dengan sejumlah calon investor asing yang berminat menanamkan modal ke industri tekstil di Indonesia. Kendati demikian, sambungnya, investor asing tersebut bukan ingin mengakuisisi Sritex yang merupakan raksasa tekstil Indonesia.

"Tidak ada. Mereka [investor asing] tidak minat untuk itu [akuisisi Sritex]," ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Mantan ketua umum Partai Golkar itu mengungkapkan, ada lima belas calon investor asing yang berminat tanamkan modal ke Indonesia. Pihak pemerintah dan calon investor asing tersebut akan bertemu pada Jumat (1/11/2024).

Menurutnya, para calon investor tersebut ingin merelokasi pabriknya dari China ke Indonesia. Airlangga mengatakan, perang dagang antara Amerika Serikat dan China membuat para investor asing tersebut harus mencari negara lain.

"Mereka hanya melihat dua negara di Asean yaitu Vietnam dan Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia harus bisa memanfaatkan secara baik," jelasnya.

Airlangga merincikan, para investor asing tersebut ingin agar mendapatkan perlakuan yang sama seperti di Eropa dan Amerika Serikat terutama ihwal bea masuk. Dengan demikian, bea masuk yang rendah hanya bisa dicapai apabila perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa atau IEU-CEPA bisa segera ditandatangani.

"Itu hanya bisa dicapai kalau kita tanda tangani IEU-CEPA karena bagi Vietnam itu ekspor ke Eropa dan ke Amerika bea masuknya nol. Bagi Indonesia, di atas sekitar 16%, 10-20%," tutupnya.

Sebelumnya, Airlangga menyatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/IEU-CEPA) segera selesai dalam waktu dekat.

Airlangga Hartarto mengaku bahwa Prabowo sudah memberi lampu hijau agar sejumlah permintaan dari Uni Eropa disetujui. Dengan demikian, lanjutnya, perjanjian bisa segera ditandatangani.

"Ini [perundingan IEU-CEPA] kan ada dua-tiga isu dan setelah diberikan persetujuan oleh Bapak Presiden, sehingga kami sudah berkomunikasi dengan menteri perdagangan bahwa diharapkan hal-hal yang sifatnya teknis bisa diselesaikan dan bisa meningkat ke legal drafting," ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Dia menjelaskan ada dua isu yang masih permintaan Uni Eropa adalah transmisi digital dan transparansi impor-ekspor. Menurutnya, Prabowo tidak ingin persoalan teknis seperti itu menjadi halangan.

Bisnis.com, JAKARTA - Emiten perkapalan PT Samudera Indonesia Tbk. (SMDR) akan mendatangkan tiga kapal baru hingga akhir tahun ini dari China dan Jepang.

Direktur Utama Samudera Indonesia Bani M. Mulia mengatakan pihaknya akan kedatangan tiga kapal peti kemas baru yaitu kapal Sinar Pangkalan Susu pada November dan Sinar Sumatera serta Sinar Pangkalan Brandan pada Desember mendatang.

“Saat ini sudah datang 9 kapal dari total 12 kapal yang dijadwalkan tahun ini. Tersisa 1 lagi di November [2024] dan 2 lagi di Desember,” kata Bani dalam konferensi pers capaian kuartal III/2024, Kamis (31/10/2024).

Bani melanjutkan tiga kapal tersebut merupakan produksi China dan Jepang. Ketiganya telah selesai di bangun dan disebut datang sesuai jadwal.

Pada pemberitaan Bisnis sebelumnya, SMDR menyerap belanja modal hingga US$80 juta atau setara Rp1,31 triliun (kurs jisdor Rp16.435) sepanjang semester I/2024.

Bani M. Mulia mengatakan pihaknya telah merealisasikan delapan kapal baru dengan kisaran harga bervariasi. Sisanya sebanyak 4 unit kapal lagi akan direalisasikan pada semester II/2024.

“Rinciannya bervariasi, kapal ‘jagoan’ kita di kisaran US$30 juta hingga US$40 juga, kalau kapal lain kisaran belasan hingga US$20 juta,” kata Bani dalam paparan publik, Rabu (26/6/2024).

Sampai dengan semester I/2024 SMDR melakukan pembelian 8 kapal dari rencana 12 kapal tahun ini dan akan datang 4 kapal lagi di semester II/2024 sebagai bagian dari rencana pengembangan bisnis.

Adapun perincian kapalnya ialah Sinar Ternate dan Sinar Tidore dengan jenis tanker vessel, Kapal Amanah Barito dan Amanah Banjar, Sinar Sulawesi dan Sinar Pajajaran dengan jenis container vessel serta Jaya Barito dan Jaya Nuur dengan jenis barge.

Bani mengungkapkan belanja modal sepanjang 2024 adalah sebesar US$280 juta. Capex tersebut akan digunakan untuk pembelian 12 kapal serta pembangunan beberapa pelabuhan di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menyebut adanya investor dari Vietnam yang ingin menanamkan modalnya pada industri sapi perah.

"Ada investor dari Vietnam untuk sapi perah, kami mengawal agar bisa permudah mereka dan mau investasi di Indonesia," ujar Amran usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Namun, Amran masih enggan mengungkap siapa calon investor dimaksud. Dia menyebut investor dari Vietnam itu akan membuka industri sapi perah di Indonesia, namun tergantung dengan lahan yang akan disiapkan di dalam negeri.

Rencananya, kata dia, lahan yang akan disiapkan berada di Poso, Sulawesi Tengah. Luasnya mencapai sekitar 12.000 hektare.

Pada pertemuannya dengan Prabowo siang ini, Amran juga ditemani oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid.

"Kalau di Sulsel ada kurang lebih 20.000 sampai 30.000 hektare. Kalteng mungkin 50.000," ucapnya.

Adapun, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono juga memastikan investasi sudah masuk untuk sapi perah dan susu. Pemerintah disebut membereskan perizinan dan peraturan untuk investasi dimaksud.

"Maksudnya kalau sapinya belum masuk. Tapi kan aturannya kita bereskan, perizinannya kita bereskan, kita permudah lah baik luar maupun dalam negeri, koperasi, perorangan dan seterusnya untuk mendatangkan sapi hidup dengan investasi mereka sendiri," jelas Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah itu.

Dilansir dari situs resmi Ditjen PKH Kementan, Mentan Amran Sulaiman pada September 2024 lalu telah membawa calon investor dari Vietnam untuk meninjau lahan di Poso guna pembangunan peternakan, dairy cattle serta produksi susu.

"Ini [investor] merupakan perusahaan terbesar dalam memproduksi susu, kalau investasinya lancar, tiga-sampai lima tahun target produksinya 1,8 juta ton," ungkap Amran, dikutip dari siaran pers.

Bisnis.com, JAKARTA - Tingkat inflasi di negara kawasan pengguna mata uang Euro atau zona euro meningkat lebih cepat dari perkiraan. Hal tersebut sesuai dengan target Bank Sentral Eropa dan meningkatkan argumen untuk menurunkan suku bunga secara bertahap.

Mengutip Bloomberg pada Kamis (31/10/2024), data dari Eurostat menyebut indeks harga konsumen Eurozone naik 2% pada Oktober 2024 secara year on year (YoY), naik dari 1,7% bulan sebelumnya dan melebihi perkiraan analis sebesar 1,9%.

Penurunan harga energi yang lebih kecil merupakan pendorong utama langkah ini. Inflasi inti yang diawasi dengan ketat, yang tidak termasuk barang-barang volatil, secara tak terduga tetap stabil di angka 2,7%, sementara kenaikan harga pangan terjadi lebih cepat.

Angka-angka tersebut akan mendukung para pejabat bank Sentral Eropa atau European Central Bank (ECB) yang telah memperingatkan penurunan suku bunga yang terlalu besar untuk mendukung perekonomian yang lesu di kawasan tersebut.

Investor telah mengurangi spekulasi mengenai pemotongan yang lebih besar untuk menutup tahun 2024, setelah data pertumbuhan pada hari Rabu menunjukkan bahwa blok tersebut berada pada pijakan yang lebih kuat, dengan Jerman menghindari resesi

Perdebatan di antara para pengambil kebijakan mengenai masa depan semakin meningkat dalam beberapa hari terakhir. Pekan lalu, beberapa pihak berpendapat bahwa pemotongan setengah poin harus dipertimbangkan pada bulan Desember setelah survei bisnis menunjukkan memburuknya momentum di sektor swasta.

Sementara itu, beberapa pihak yang lain telah menolak. Anggota Dewan Eksekutif ECB Isabel Schnabel mengatakan pendekatan “bertahap” terhadap pelonggaran moneter tetap tepat, sementara Presiden Bundesbank Joachim Nagel mengatakan para pejabat tidak boleh terburu-buru mengambil langkah lebih lanjut.

Pernyataan Nagel mengikuti berita tentang lonjakan inflasi Jerman yang jauh lebih besar dari yang diperkirakan pada bulan ini. Angka ini mencapai 2,4% dari 1,8% pada bulan September – menyoroti bahwa tantangan masih ada.

“Tujuannya sudah terlihat, tetapi saya tidak akan memberi tahu Anda bahwa inflasi terkendali. Kita juga tahu bahwa inflasi akan meningkat dalam beberapa bulan mendatang, hanya karena efek dasar (base effect)," ujar Presiden ECB, Christine Lagarde kepada Le Monde dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada hari Kamis.

Sementara itu, faktor lain seperti perang di Timur Tengah dan Ukraina dapat menyebabkan biaya energi dan pengangkutan menjadi lebih tinggi. Lalu ada potensi kembalinya Donald Trump – yang menerapkan paket tarif perdagangan yang drastis – ke Gedung Putih.

Sementara itu di Eropa, kenaikan gaji mendorong inflasi di sektor jasa. Pertumbuhan harga di bagian perekonomian tersebut tidak berubah pada bulan Oktober sebesar 3,9%.

ECB meningkatkan laju penurunan suku bunga pada bulan ini karena data menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang lebih lemah dan inflasi yang lebih lambat. Pada hari Kamis, Fabio Panetta dari Italia memperingatkan risiko pertumbuhan harga tidak mencapai 2%.

“Kondisi moneter masih ketat dan diperlukan pemotongan baru,” katanya. “Seiring dengan meredanya inflasi, fokus kita seharusnya tertuju pada kelesuan ekonomi riil: Tanpa pemulihan yang berkelanjutan, risiko inflasi akan terdorong jauh di bawah target.”

Meskipun biaya energi menjadi hambatan akhir-akhir ini, para pejabat hanya berharap dapat memenuhi target secara berkelanjutan pada tahun depan. Salah satu alasannya adalah ketahanan pasar tenaga kerja di kawasan euro, dengan data terpisah pada hari Kamis menunjukkan bahwa tingkat pengangguran turun ke rekor terendah 6,3% pada bulan Oktober.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan merayu 15 investor asing untuk membangun pabrik tekstil di Indonesia. Pemerintah berencana bertemu dengan para investor asing itu pada Jumat (1/11/2024) esok.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan pemerintah tidak ingin industri padat karya terus terpuruk seperti yang terjadi belakangan. Apalagi, terbaru raksasa tekstil Indonesia yaitu PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) alias Sritex dinyatakan pailit.

"Kami sedang mempersiapkan bagaimana memperbaiki sektor padat karya. Besok kami akan ada beberapa calon investor di sektor padat karya," ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Mantan ketua umum Partai Golkar ini membantah para investor asing tersebut ingin mengakusisi Sritex. Menurutnya, para calon investor tersebut ingin merelokasi pabriknya dari China ke Indonesia.

Airlangga mengungkapkan perang dagang antara Amerika Serikat dan China membuat para investor asing tersebut harus mencari negara lain.

"Mereka hanya melihat dua negara di Asean yaitu Vietnam dan Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia harus bisa memanfaatkan secara baik," jelasnya.

Hanya saja, para investor asing tersebut ingin agar mendapatkan perlakuan yang sama seperti di Eropa dan Amerika Serikat terutama ihwal bea masuk. Airlangga menyatakan bea masuk yang rendah hanya bisa dicapai apabila perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa atau IEU-CEPA bisa segera ditandatangani.

"Itu hanya bisa dicapai kalau kita tanda tangani IEU-CEPA karena bagi Vietnam itu ekspor ke Eropa dan ke Amerika bea masuknya nol. Bagi Indonesia, di atas, sekitar 16%, 10%-20%," tutupnya.

Sebelumnya, Airlangga menyatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/IEU-CEPA) segera selesai dalam waktu dekat.

Airlangga Hartarto mengaku bahwa Prabowo sudah memberi lampu hijau agar sejumlah permintaan dari Uni Eropa disetujui. Dengan demikian, lanjutnya, perjanjian bisa segera ditandatangani.

"Ini [perundingan IEU-CEPA] kan ada dua-tiga isu dan setelah diberikan persetujuan oleh Bapak Presiden, sehingga kami sudah berkomunikasi dengan menteri perdagangan bahwa diharapkan hal-hal yang sifatnya teknis bisa diselesaikan dan bisa meningkat ke legal drafting," ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Dia menjelaskan ada dua isu yang masih permintaan Uni Eropa adalah transmisi digital dan transparansi impor-ekspor. Menurutnya, Prabowo tidak ingin persoalan teknis seperti itu menjadi halangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono ikut merespons soal anggur muscat dari China yang disebut memiliki kandungan residu kimia melebihi tingkat diizinkan.

Sudaryono menyebut pihaknya bakal menunggu hasil kajian dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebelum memutuskan apabila akan melarang anggur tersebut di Indonesia.

"Nah kita lagi nunggu hasil dari BPOM ya untuk pengecekan ya. Intinya ya kita kalau memang di situ ada pelanggaran atau di situ ada kandungannya, tentu akan kita kaji dan akan kita larang," ucapnya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Sudaryono menjelaskan, kementeriannya memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi impor terhadap suatu produk hortikultura. Rekomendasi itu diberikan kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk penerbitan Persetujuan Impor.

Pria yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah itu menuturkan, sebagian besar anggur di Indonesia merupakan produk impor. Di dalam negeri, produksi sangat minim. Hal itu sejalan dengan konsumsi anggur dalam negeri yang juga tidak banyak.

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto juga memberikan arahan untuk mengurangi impor dan menaikkan ekspor.

"Jadi apa yang bisa diproduksi dalam negeri kita maksimalkan kalau itu bisa diproduksi. Anggur atau buah-buahan yang kita masih impor kalau bisa kita produksi dalam negeri kita usahakan dengan benih yang baik dengan riset yang baik," tuturnya.

Pada perkembangan lain, Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan anggur muscat yang beredar saat ini aman dikonsumsi usai melakukan rapid test atau uji cepat terhadap residu pestisida anggur shine muscat.

Plh. Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Yusra Egayanti menyampaikan, uji rapid test dilakukan di hampir 100 titik kabupaten/kota dengan melibatkan Dinas yang menangani urusan Pangan Provinsi selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD).

Hasilnya sebagian besar negatif dan 10% ada kandungan residu dalam jumlah aman, sehingga aman dikonsumsi.

“Hasil uji rapid test yang dilakukan oleh OKKP ini menunjukkan bahwa anggur muscat yang beredar saat ini aman dikonsumsi, karena dari semua uji rapid tersebut dalam jumlah aman. Sebagian sampel tersebut tetap kami kirim ke laboratorium untuk memastikan kandungannya,” tutur Yusra dalam keterangannya, Kamis (31/10/2024).