Bisnis.com, JAKARTA - PT Bukit Asam Tbk (PTBA) melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas angkutan dalam rangka mempercepat monetisasi cadangan batu bara. Dengan cadangan batu bara sebesar 2,98 miliar ton dan sumber daya 5,81 miliar ton, PTBA merupakan salah satu pengelola kekayaan batu bara terbesar di Indonesia.

Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk (PTBA) Arsal Ismail mengatakan, peningkatan kapasitas angkutan merupakan langkah strategis untuk mendukung kinerja Perusahaan.

"Peningkatan kapasitas angkutan merupakan salah satu upaya PTBA untuk menjaga ketahanan energi nasional, menghadirkan energi tanpa henti untuk negeri," kata Arsal.

Pada 2024, PTBA menargetkan produksi batu bara sebesar 41,3 juta ton, penjualan 43,1 juta ton, serta angkutan 33,7 juta ton.

Guna memenuhi target tersebut, PTBA menjalin kerja sama dengan PT Swarnadwipa Dermaga Jaya (SDJ), anak perusahaan PT Titan Infra Energy Group yang bergerak di bidang jasa pelabuhan muat batu bara.

Melalui kerja sama itu, SDJ akan menyediakan jasa logistik untuk pengangkutan batu bara dari Pelabuhan Muat Sungai Musi sampai ke mother vessel di Pelabuhan Tanjung Kampeh. Volume pengangkutan batu bara ditargetkan mencapai sekitar 2,5 juta ton pada tahun ini.

"Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan realisasi pengangkutan dan penjualan batu bara PTBA, sehingga secara langsung dapat memberikan nilai tambah kepada perusahaan," ujar Arsal.

Untuk peningkatan kapasitas angkutan dalam jangka menengah dan panjang, PTBA telah menyepakati kerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI dalam pengembangan angkutan batu bara relasi Tanjung Enim Baru – Keramasan pada 12 Oktober 2023 lalu.

Proyek ini akan meningkatkan kapasitas angkutan batu bara PTBA hingga 20 juta ton per tahun. Groundbreaking fasilitas penanganan batu bara telah dilakukan PTBA pada 30 Desember 2023.

"Dengan upaya-upaya peningkatan kapasitas angkutan batu bara tersebut, PTBA bisa terus berkontribusi dalam menjaga ketahanan energi nasional," tutup Arsal.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID menyambut baik niat Amerika Serikat (AS) untuk bekerja sama atau berinvestasi pada sektor mineral kritis di Indonesia.

Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha MIND ID Dilo Seno Widagdo mengatakan bahwa pihaknya terbuka untuk menjalin kerja sama dengan negara mana saja, tak terkecuali dengan Amerika Serikat.

“MIND ID terbuka untuk menjalin kerja sama bilateral dengan negara-negara lain non-China dalam pengelolaan rantai nilai mineral strategis dan mineral kritis,” kata Dilo saat dihubungi Bisnis, Selasa (16/7/2024).

Bentuk keterbukaan tersebut, kata Dilo, salah satunya bisa terlihat dari kerja sama antara perseroan dengan perusahaan asal Amerika Serikat, Ford. Selain itu, MIND ID juga bekerja sama dengan Freeport McMoran pada komoditas tembaga yang juga masuk dalam kategori mineral kritis.

Tidak sampai situ, Dilo menuturkan, saat ini MIND ID juga terus menjajaki potensi kerja sama dengan pabrikan otomotif dari Eropa, seperti Volkswagen atau VW.

“Hal ini menunjukan bahwa MIND ID sangat terbuka untuk kerja sama dan terus berinisiatif membuka peluang kerja sama yang baru,” tuturnya.

Diberitakan sebelumnya,Amerika Serikat (AS) mengincar kerja sama mineral kritis dengan Indonesia. Pemerintah AS menganggap kerja sama tersebut bakal banyak mendatangkan investasi.

Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Bidang Pertumbuhan Ekonomi, Energi, dan Lingkungan Jose W. Fernandez menuturkan, terdapat potensi besar dalam kerja sama mineral kritis dengan Indonesia sehingga pihaknya terus mendiskusikan perjanjian mineral kritis.

Dia menuturkan bahwa diskusi mengenai perjanjian mineral kritis tengah berlangsung, tetapi pihaknya tidak dapat memberikan rinciantimelinelebih lanjut.

“Tetapi ini adalah diskusi yang positif dan kami ingin bekerja menuju perjanjian mineral kritis yang akan memungkinkan lebih banyak perusahaan dari Amerika Serikat dan tempat lain untuk berinvestasi di industri mineral kritis di sini, di Indonesia,” jelasnya dalam roundtable media briefing di Kedutaan Besar AS di Jakarta, Senin (15/7/2024).

Dia bercerita bahwa pihaknya telah berbicara dengan pemerintah mengenai kemitraan keamanan mineral (mineral security partnership), yakni kemitraan dari 14 negara ditambah Uni Eropa yang mencakup lebih dari 55% produk domestik bruto (PDB) dunia. Negara-negara tersebut meliputi India, Australia, Jepang AS, dan lainnya.

Adapun, pihaknya juga percaya bahwa kemitraan keamanan mineral memberikan peluang lain bagi AS untuk mempromosikan investasi yang bertanggung jawab pada mineral penting. Hal ini dilakukan dengan cara menjunjung tinggi standar lingkungan, sosial, dan tata kelola yang tinggi.

Bisnis.com, JAKARTA - Hasil penyelidikan praktik dumping keramik asal China yang dirilis Komite Antidumping Indonesia (KADI) dinilai tidak memiliki landasan akurat. Usulan tarif bea masuk antidumping (BMAD) 100,12% - 199,88% justru akan memberikan efek bumerang ke industri dalam negeri.

Hal ini diungkapkan Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Faisal Basri, dalam diskusi bertajuk Menguji Rencana Kebijakan BMAD Terhadap Keramik di Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Faisal menilai data-data yang tercantum dalam laporan hasil akhir penyelidikan KADI terkait kasus keramik memukul rata atau menyatukan seluruh analisis jenis keramik, baik porselen maupun keramik merah.

Padahal, menurut dia, produksi porselen dalam negeri masih sedikit di kisaran 600.000 meter persegi, sedangkan kebutuhannya mencapai 1,5 juta meter persegi.

"Terus brak pukul rata mau ukuran berapa saja, dikenakan bea masuk tinggi, ini KADI ini seperti jurus pesilat mabok, semua dilibas," ujar Faisal.

Di sisi lain, dia menyoroti adanya intervensi dari pihak tertentu yang mendorong hasil analisis penyelidikan tersebut terbit dengan tujuan yang mengarah pada keuntungan pihak tertentu.

Apabila BMAD diterapkan dengan tarif tersebut, Faisal menyebut produsen keramik tertentu akan lebih cepat balik modal dan Net Present Value (NPV) yang lebih tinggi.

"Inilah ketamakan pihak tertentu itu, at the cost of jutaan orang rakyat indonesia. Bukan kita tidak peduli dengan industri dalam negeri, kita peduli tapi ongkosnya jangan kemahalan, harga keramik itu bisa naik 2 kali lipat," tuturnya.

Lebih lanjut, dia menunjukkan bukti bahwa industri keramik beberapa tahun masih ekspansi dan tidak dibanjiri keramik impor sebagaimana dikabarkan selama ini.

Hal ini terlihat dari segi pertumbuhan PDB sektoral pengguna keramik yaitu kosntruksi dan realestat. Adapun, sektor konstruksi terus mengalami pertumbuhan positif hingga mencapai 4,91% pada 2023. Sedangkan, sektor realestat tumbuh 1,43% periode yang sama.

Sementara itu, dari segi impor untuk HS 690721 keramik dari China pada tahun 2022 sebesar 1 juta ton atau lebih rendah dari pascacovid pada 2018 sebesar 1,3 juta ton.

"2019 itu 914.000 ton, 2020 sebanyak 863.000 ton, 2021 naik, 2022-nya turun lagi, mana yang namanya dibanjiri sama impor itu mana?" tanyanya.

Untuk itu, dia meminta pemerintah melalui KADI untuk mengkaji ulang hasil penyelidikan kasus dumping tersebut dan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum merekomendasikan kebijakan yang berpotensi merugikan banyak pihak.

Bisnis.com,JAKARTA - Sektor manufaktur China tumbuh lebih cepat daripada ekonomi keseluruhan selama tiga kuartal berturut-turut, menggarisbawahi industri dan ekspor mendorong pertumbuhan di ekonomi China.

Berdasarkan data terperinci Produk Domestik Bruto (PDB) yang dirilis Selasa (16/7/2024) sektor manufaktur tumbuh 6,2% pada kuartal terakhir. Angka ini lebih cepat dari pertumbuhan riil keseluruhan 4,7%.

Angka tersebut kemudian mempertahankan kontribusi sektor tersebut terhadap ekonomi China sebesar 27%, menyamai level tertinggi satu tahun pada kuartal sebelumnya. Kekuatan ini kontras dengan sektor real estat yang menyusut, yang mengalami kontraksi selama lima kuartal berturut-turut.

China dalam beberapa tahun terakhir menekankan investasi dalam manufaktur berteknologi tinggi untuk mendorong pertumbuhan, terutama setelah mengurangi risiko keuangan dalam perekonomian, dengan memecahkan masalah krisis perumahan.

Dorongan investasi tersebut telah membantu meningkatkan produksi dan ekspor barang-barang seperti mobil listrik, baterai, dan semikonduktor, tetapi belum berhasil meningkatkan konsumsi dalam negeri.

Adapun, hal tersebut juga mencerminkan bahwa perusahaan lebih bergantung pada permintaan luar negeri dari sebelumnya.

Berdasarkan data pada Senin (15/7/2024) pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan telah melambat lebih dari yang diharapkan pada kuartal II/2024, dengan kinerja terburuk untuk penjualan ritel sejak 2022 yang melemahkan aktivitas.

Biro Statistik Nasional menuturkan bahwa perlambatan pertumbuhan pada kuartal II/2024 disebabkan oleh faktor jangka pendek seperti cuaca ekstrem, hujan lebat, dan banjir.

“Pemerintah perlu mempertimbangkan dukungan kebijakan yang lebih besar untuk mencapai target pertumbuhan tahunan sekitar 5% setelah data kuartal kedua yang mengecewakan,” jelas ekonom di Credit Agricole CIB di Hong Kong, Xiaojia Zhi, seperti dikutip dari Bloomberg, Selasa (16/7/2024).

Namun, permintaan luar negeri masih menjadi titik terang. Ekspor kuartal II/2024 naik ke level tertinggi dalam hampir dua tahun dengan perusahaan-perusahaan China mengirim barang senilai US$902 miliar, atau sekitar Rp14.612 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) masih menangani proses perizinan untuk taksi terbang yang sebelumnya ditargetkan melakukan uji coba di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Juli 2024.

Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati, mengatakan proses uji coba taksi terbang saat ini berada dalam tahap pengurusan perizinan. Dia mengatakan, Kemenhub juga tengah melihat kelengkapan perizinan serta mitigasi risiko yang disiapkan oleh operator taksi terbang tersebut.

Adita menambahkan, operator juga tengah berkoordinasi dengan Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara, Otoritas Bandara, TNI AU, AirNav Indonesia, serta bandara tempat uji coba akan dilakukan.

"Diharapkan dalam waktu dekat proses perizinan ini dapat diselesaikan," kata Adita saat dihubungi, Selasa (16/7/2024).

Meski demikian, Adita belum dapat memastikan uji coba taksi terbang akan dilakukan pada bulan ini sesuai dengan target awal. Menurutnya, kepastian terkait uji coba ini akan melihat situasi kondisi di IKN, termasuk faktor cuaca.

Berdasarkan catatan Bisnis.com pada 27 Mei 2024, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkap perusahaan asal Korea Selatan (Korsel), yakni Hyundai akan mulai melakukan uji coba taksi terbang di IKN pada Juli 2024.

Deputi Transformasi Hijau dan Digital Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Mohammed Ali Berawi mengungkap, proses uji coba tersebut rencananya bakal digelar di Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto atau Bandara APT Pranoto di Samarinda, Kalimantan Timur.

"Bulan Juli Hyundai akan ke [Kaltim] dengan Pemkot Samarinda untuk menggunakan Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto terkait PoC [proof of concept] taksi terbang," kata Ali kala itu.

Sebelumnya, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Capt. Sigit Hani Hadiyanto, menjelaskan pihaknya tidak keberatan dengan adanya rencana uji coba taksi terbang selama tidak mengganggu ruang udara penerbangan komersial.

Sigit memaparkan, secara prinsip, taksi udara termasuk dalam wahana udara tidak berawak atau urban air mobility (UAM). Sehingga, mekanisme penerbangannya bersifat terpisah (segregated) dengan ruang udara pesawat konvensional.

Dia mengakui, pihaknya masih perlu melakukan kajian lanjutan mengenai operasional taksi terbang. Pasalnya, moda ini juga masih menjadi perhatian Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau International Civil Aviation Organization (ICAO).

"Jadi pihak penyedia atau apapun operatornya, jika dengan konsep menggunakan ruang udara yang tidak bersinggungan dengan ruang udara pesawat udara berawak, itu [uji coba] bisa dilakukan," kata Sigit.

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengusulkan revisi Undang-undang No. 4/2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), terutama terkait dengan implementasi iuran bagi pekerja swasta.

Hal ini disampaikannya dalam audiensi bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Selasa (16/7/2024).

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengatakan usulan revisi tersebut mengenai konsep dari implementasi Tapera, yang menurutnya tidak sejalan dengan yang sudah ada dalam BPJS Ketenagakerjaan.

“Prinsipnya kita harus kembali kepada undang-undangnya, karena pemerintah itu tidak bisa banyak berbuat kalau undang-undangnya tidak direvisi. Jadi kita kembali akan memberikan masukan untuk revisi UU Tapera,” katanya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (16/7/2024).

Shinta mengatakan, kepastian revisi UU Tapera kemungkinan masih akan menunggu atau baru dibahas bersama dengan parlemen baru periode 2024-2029.

Namun demikian, dia mengatakan bahwa Apindo telah menyiapkan semua masukan, baik kepada pemerintah maupun kepada parlemen terkait usulan revisi UU Tapera.

“Karena ini percuma kalau kita bolak-balik hanya dengan pemerintah, tapi kalau di undang-undangnya tidak diubah. Kelihatannya undang-undang kita harus tunggu sampai mungkin parleimen yang baru,” jelasnya.

Di sisi lain, Shinta mengatakan bahwa Menko Airlangga telah memberikan lampu hijau terkait usulan revisi UU Tapera tersebut.

“Beliau mendukung bahwa yang direvisi di UU terlebih dahulu, itu yang akan direvisi,” katanya.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan Peraturan Pemerintah No.21/2024 tentang Penyelenggaraan Tapera, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 25/2020, diatur bahwa iuran yang akan ditanggung peserta mencapai 3%.

Iuran tersebut akan ditanggung bersama oleh pekerja dan pemberi pekerja dengan porsi 2,5% dari gaji pekerja dan 0,5% ditanggung perusahaan atau pemberi kerja.

Iuran juga diberlakukan bagi pekerja mandiri atau freelance sebesar 3% yang sepenuhnya ditanggung sendiri.

Shinta sebelumnya menyampaikan bahwa, berdasarkan PP No. 55/2015 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, maksimal 30% atau Rp138 triliun dan aset JHT sebesar Rp460 triliun yang dapat digunakan untuk program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) perumahan pekerja. Menurut Shinta, dana MLT itu sangat besar, tapi pemanfaatannya minim.

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah jajaran menteri Joko Widodo (Jokowi) terpantau berkumpul di kantor Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Selasa (16/7/2024), siang. Para menteri membahas mengenai BBM subsidi.

Berdasarkan pantauan Bisnis, sekitar pukul 14.42 WIB terdapat tiga menteri yang meninggalkan kantor Airlangga.

Pertama, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Kedua, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Terakhir, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.

Selain ketiga menteri tersebut, terpantau pula keikutsertaan dari Kementerian Keuangan yang diwakili oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan rapat tersebut membahas terkait bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. “Oh [tadi bahas] masalah BBM,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (16/7/2024).

Menanggapi pertanyaan wartawan terkait rencana pembatasan BBM pada 17 Agustus 2024 mendatang, Sakti menyampaikan bahwa pembatasan akan berlaku pada kendaraan tertentu, tetapi bukan pada HUT ke-79 Republik Indonesia.

Sementara untuk subsidi kepada nelayan, Sakti menuturkan bahwa tidak ada perubahan subsidi yang diberikan. “Ada pembatasan [Pertalite] di kendaraan tertentu. Enggak [17 Agustus], 1 September lah,” ujarnya.

Sementara Menteri ESDM Arifin Tasrif enggan berkomentar terkait pembahasa BBM bersama Airlangga Hartarto. “[Soal BBM] Tanya ke Kemenko [Airlangga],” ujarnya.

Perbesar

Menteri ESDM Arifin Tasrif usai menghadiri rapat di kantor Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Selasa (16/7/2024)/Bisnis-Annasa Rizki Kamalina

Adapun, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya menyampaikan bahwa pembatasan BBM bersubsidi akan mulai dilakukan pada 17 Agustus 2024.

Hal ini diberlakukan sebagai upaya pemerintah untuk mendorong penyaluran subsidi yang tepat sasaran. Pengimpelementasian kebijakan ini pun sedang disiapkan oleh PT Pertamina (Persero).

“Pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya, Pertamina sedang menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi, itu akan bisa kita kurangi,” katanya melalui unggahan di akun Instagram miliknya @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7/2024).

Dalam catatan Bisnis terbaru, Jokowi justru membantah bahwa pemerintah akan segera melakukan pembatasan terhadap BBM subsidi pada 17 Agustus 2024.

“Ndak, ndak. Belum ada pemikiran ke sana [pembatasan BBM], belum rapat juga,” kata Jokowi di Pangkalan TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Selasa (16/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Calon Wakil Presiden AS dari Partai Republik JD Vance menyebut China sebagai ancaman terbesar bagi Amerika dalam salah satu wawancara pertamanya sejak dinobatkan sebagai calon wakil presiden pilihan Donald Trump.

Komentar ini menunjukkan kemungkinan sikap hawkish pemerintahan mereka terhadap China jika terpilih dalam pilpres November 2024 mendatang.

Melansir Bloomberg, Selasa (16/7/2024), senator dari Ohio ini membuat pernyataan tersebut dalam wawancara dengan Sean Hannity dari Fox News pada Senin.

Vance (39 tahun) dipilih oleh Trump beberapa hari setelah upaya pembunuhan terhadap mantan presiden tersebut.

Ketika ditanya mengenai perang di Ukraina, Vance mengatakan bahwa Trump akan bernegosiasi dengan Moskow dan Kyiv untuk menyelesaikan masalah dengan cepat sehingga Amerika bisa fokus pada masalah yang sebenarnya, yaitu China.

"Itu adalah ancaman terbesar bagi negara kita dan kita benar-benar teralihkan darinya," ujarnya seperti dikutip Bloomberg.

Presiden Joe Biden dan penantangnya, Trump, berebut untuk terlihat tegas terhadap China dalam kontestasi menuju pilpres AS November mendatang. Trump berjanji untuk menaikkan tarif impor terhadap China secara keseluruhan dan menjanjikan pajak 60% untuk semua impor dari Negeri Panda tersebut.

Di sisi lain, Biden telah mengumumkan pungutan impor baru untuk mobil listrik dari negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia ini.

Bloomberg sebelumnya melaporkan bahwa mata-mata AS percaya bahwa China tidak memiliki preferensi yang jelas di antara kedua kandidat.

Vance sebelumnya pernah melayangkan kritik terhadap China. Mantan pemodal ventura yang kini menjadi senator ini sebelumnya menyerukan tarif luas untuk barang-barang China.

Vance juga menganjurkan untuk mengembalikan pabrik-pabrik perusahaan AS ke dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada Beijing.

Dalam konferensi pers rutin hari Selasa di Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian merespons pernyataan Vance dan mengatakan bahwa negaranya menentang pemilihan umum AS yang menjadikan China sebagai isu.

Bisnis.com, JAKARTA - Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) menandatangani nota kesepahaman (MoU) bersama Coal Power Generation Company Bangladesh Limited (CPGCBL) untuk proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan kapasitas 500 megawatt (MW) di daerah Moheshkhali dan di berbagai area lain yang potensial di Bangladesh.

CFO Pertamina NRE Nelwin Aldriansyah mengatakan, kerja sama ini mencakup pembangunan fasilitas pendukung dan menjadi dasar pengembangan kerja sama lainnya berdasarkan syarat dan ketentuan yang disepakati bersama.

Kerja sama strategis ini menandai langkah menuju pemanfaatan solusi dan pengembangan infrastruktur energi terbarukan di Bangladesh.

“Kami menyambut sangat baik kerja sama antara CPGCBL dan Pertamina NRE. CPGCBL adalah perusahaan listrik yang terkemuka di Bangladesh dan Pertamina NRE memiliki kemampuan dan pengalaman dalam mengelola portofolio energi bersih. Saya yakin kemitraan strategis ini menjadi pondasi untuk kerja sama yang tidak hanya akan meningkatkan kemampuan operasional kami, tetapi juga mendorong pertumbuhan, inovasi, kesuksesan bersama, serta mendukung keamanan energi nasional Bangladesh,” kata Nelwin dalam keteranganya, Selasa (16/7/2024).

Di sisi lain, Managing Director CPGCBL Abul Kalam menyampaikan antusiasmenya atas kerja sama dengan Pertamina NRE. Dirinya berharap adanya kerja sama ini bisa meningkatkan angka energi bersih di wilayah Bangladesh

“Semoga kerja sama ini bisa mendorong pengembangan energi bersih di Bangladesh dan saling menguntungkan bagi dua belah pihak” ujar Abdul.

Coal Power Generation Company Bangladesh Limited (CPGCBL) merupakan perusahaan milik Pemerintah Republik Rakyat Bangladesh, didirikan sebagai perusahaan publik dengan tujuan bisnis utama untuk menghasilkan listrik.

Perusahaan ini memiliki mandat untuk menjalankan skema pembangunan pembangkit listrik di bawah Kebijakan Pembangkit Listrik Sektor Swasta Bangladesh, Kebijakan Kemitraan Publik-Swasta (PPP) atau kerangka kebijakan pemerintah lainnya.

Penandatanganan MoU antara CPGCBL dan Pertamina NRE merupakan tonggak penting dalam perjalanan menuju masa depan energi berkelanjutan bagi Bangladesh. Pihak Bangladesh menyatakan kebanggaannya dapat bermitra dengan Pertamina NRE, bagian dari PT Pertamina (Persero), perusahaan yang masuk dalam jajaran Fortune 500.

Kemitraan ini diharapkan dapat membawa kemajuan yang signifikan di sektor energi terbarukan, yang berkontribusi pada ketahanan energi dan keberlanjutan menuju masa depan yang lebih bersih di negara tersebut.

Adapun, MoU ini ditandatangani oleh Managing Director CPGCBL Abul Kalam Azad dan Pelaksana Tugas CEO Pertamina NRE Fadli Rahman di Crystal Ballroom, Hotel Intercontinental, Dhaka, Bangladesh.

Penandatanganan MoU ini merupakan tindak lanjut dari MoU government-to-government (G2G) yang ditandatangani antara Indonesia dan Bangladesh pada tahun 2017, serta telah melalui studi kelayakan oleh dua perusahaan energi ini.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani sebelumnya telah mengungkapkan terkait rencana kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok pada 2025 mendatang.

Nyatanya terjadi pergesaran konsumsi rokok atau downtrading di masyarakat dari golongan I yang memiliki tarif cukai lebih tinggi, ke golongan yang lebih rendah dengan tarif cukai lebih murah.

Meski demikian, Askolani menyampaikan saat ini pihaknya belum dapat memastikan implikasi fenomena tersebut terhadap keputusan tarif cukai rokok tahun depan.

“Kita lihat persisnya nanti pas waktunya ke depan. Masih perlu dikaji dulu bersama,” ujarnya kepada Bisnis,Selasa (16/7/2024).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 191/2022, tarif cukai rokok atau CHT pada 2023-2024 naik rata-rata 10%.

Sementara itu, untuk jenis sigaret kretek tangan (SKT), tarif cukainya naik maksimal 5% setiap tahun.

Tarif tersebut akan berakhir pada Desember 2024 karena tarif ditetapkan secara multiyears untuk dua tahun.

Mengacu realisasi penerimaan bea dan cukai hingga semester I/2024, tercatat baru mencapai 41,8% dari target APBN tahun ini.

Hingga akhir Juni, penerimaan dari bea dan cukai di angka Rp134,2 triliun dari target Rp321 triliun.

Secara umum, penerimaan bea dan cukai mengalami kontraksi 0,9% dari periode yang sama tahun lalu (year-on-year/yoy).

Untuk cukai, utamanya akibat downtrading ke golongan rokok yang lebih murah berdampak pada penurunan tarif efektif.

Total produksi rokok tercatat tumbuh namun akibat terjadinya downtrading, berdampak pada penurunan CHT dari Gol I sekitar Rp4,5 triliun, sementara peningkatan dari Gol II hanya Rp0,3 triliun.

Ke depan, atau hingga akhir tahun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan capaian kepabeanan dan cukai tidak akan mencapai target dan hanya mencapai 92,4% atau di angka Rp296,6 triliun.

“[Proyeksi ini] akibat terjadinya downtrading terhadap golongan rokok kelompok yag lebih murah. [Pemerintah] terus berupaya melakukan pengawasan penindakan terhadap rokok ilegal,” ujarnya dalam konferensi pers beberapa waktu lalu.

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta Bank Indonesia (BI) untuk tidak menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) 16-17 Juli 2024.

“Kalau kita sih maunya kalau bisa, jangan dinaikkan BI-Rate lagi lah dengan kondisi yang seperti ini,” kata Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Shinta mengatakan bahwa situasi global saat ini memang tidak mudah bagi pembuat keputusan. Sementara, intervensi memang diperlukan untuk mendukung stabilitas Rupiah. Namun demikian, dia mengharapkan suku bunga acuan tetap di 6,25% bulan ini.

“Terutama yang berkaitan dengan kondisi rupiah dan lain-lain. Sekarang kelihatan sudah mulai ini [rupiah stabil]. Jadi harapan kami selalu sama seperti itu,” jelasnya.

Pada kesempatan berbeda, Chief Economist Bank Syariah Indonesia, Banjaran Surya Indrastomo, memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga acuan pada level 6,25% bulan ini.

“Untuk BI rate masih ditahan di Juli ini prediksi kami,” katanya.

Banjaran mengatakan, dari sisi eksternal, terdapat sentimen positif dari pernyataan terbaru Ketua Federal Reserve (the Fed) Jerome Powell terkait arah kebijakan suku bunga ke depan.

“Ada sentimen positif sebetulnya dari remark Jerome Powell di Economic Club semalam bahwa tidak akan menunggu [inflasi turun] sampai 2%, asalkan proyeksi internal mereka sudah firm dengan situasi,” jelasnya.

Pernyataan tersebut, kata Banjaran, menyebabkan meningkatnya ekspektasi antara 75% hingga 100% terkait penurunan Fed Funds Rate (FFR) pada September, menambah peningkatan kemungkinan pemangkasan suku bunga lebih dari satu kali.

Dengan demikian, dia menilai bahwa BI akan memiliki ruang untuk memangkas suku bunga acuan pada tahun ini jika kondisi memungkinkan.

Bisnis.com, JAKARTA -- Neraca perdagangan Indonesia telah mencatatkan surplus selama 50 bulan beruntun. Pada laporan terbaru yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan per semester I/2024 mencatatkan surplus sebesar US$2,39 miliar, yang lebih rendah dibandingkan posisi Mei sebesar US$2,92 miliar.

Ekonom Bank Danamon Indonesia, Hosianna Evalita Situmorang, menuturkan bahwa capaian surplus ini memberi keyakinan akan daya tahan nilai tukar rupiah. Namun, menyusutnya neraca perdagangan mengancam neraca pembayaran Indonesia yang kembali minus pada kuartal I/2024.

Sebagai penjelasan, neraca pembayaran terdiri dari transaksi berjalan, transaksi modal, dan transaksi finansial. Neraca perdagangan merupakan komponen dari transaksi berjalan (current account). Sisi lain dari akun keuangan ini adalah neraca jasa dan neraca transfer unilateral.

"Kami mengantisipasi pelebaran defisit neraca transaksi berjalan seiring dengan menurunnya surplus neraca perdagangan, terutama karena melemahnya permintaan global terhadap produk ekspor," kata Hosianna pada Senin (15/7/2024).

Neraca perdagangan dan Neraca Pembayaran Indonesia memang dalam posisi anomali. Meski secara perdagangan mencatatkan surplus beruntun, neraca pembayaran dalam lima tahun terakhir berulang kali mencatatkan defisit. Perinciannya, dalam Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia yang diterbitkan Bank Indonesia, neraca pembayaran mengalami defisit -US$5,97 miliar pada kuartal I/2024. Defisit juga terjadi pada kuartal II dan III tahun 2023, masing-masing sebesar -US$7,45 miliar dan -US$1,2 miliar, meski pada akhir tahun berbalik surplus.

Kondisi neraca pembayaran ini akan menentukan besaran cadangan devisa Indonesia, yang dibutuhkan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. "Surplus neraca perdagangan yang berlanjut hingga Juni 2024 diperkirakan akan berdampak positif terhadap stabilitas nilai tukar rupiah," ujar Hosianna.

Defisit neraca pembayaran pada triwulan I/2024 berasal dari neraca modal yang susut -US$2,3 miliar serta current account yang tersulut lonjakan impor dan neraca jasa. Erwin Haryono, Asisten Gubernur Bank Indonesia, dalam pernyataan tertulis pada akhir Mei 2024 menjelaskan bahwa kondisi defisit membuat cadangan devisa sedikit menurun namun masih berada dalam batas aman. Neraca pembayaran 2024 diperkirakan terjaga dalam kisaran defisit rendah sebesar 0,1% sampai dengan 0,9% PDB.

Pada Maret 2024, cadangan devisa Indonesia berada pada level US$140,4 miliar, setara dengan pembiayaan 6,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.

Sementara itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat ribuan triliun uang asal Indonesia ditransfer keluar negeri selama semester I tahun 2024.

Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari atau ke Luar Negeri mengungkap bahwa mayoritas dana yang lari ke luar negeri masuk ke Singapura, Amerika Serikat (AS), dan China. Selain itu, triliunan uang asal Indonesia juga mengalir ke Hong Kong, Inggris, Jepang, hingga Korea Selatan.

Menurut catatan PPATK, jumlah dana yang ditransfer dari Indonesia ke Singapura mencapai Rp3.595,95 triliun, lebih besar dibandingkan dengan Amerika Serikat dan China yang masing-masing sebesar Rp781,8 triliun dan Rp466,1 triliun.

Perinciannya, jumlah transaksi transfer dana ke Singapura adalah Rp221,15 triliun pada Januari, Rp194 triliun pada Februari, dan Rp195 triliun pada Maret 2024. Pada April 2024, terjadi lonjakan transfer dana ke Singapura yang cukup signifikan menjadi Rp923,6 triliun, dan berlanjut pada Mei menjadi Rp1.792,5 triliun, sebelum turun pada Juni 2024 menjadi Rp200,6 triliun.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menolak mengomentari fenomena aliran uang ribuan triliun ke Singapura, menegaskan pihaknya tidak bisa memastikan apakah uang tersebut merupakan dana yang wajar atau berasal dari tindak pidana pencucian uang. "Kami enggak bisa komentar untuk itu," jelasnya singkat.

Singapura dikenal sebagai salah satu tujuan dana dari Indonesia, namun transfer dana tersebut tidak selalu terkait dengan pencucian uang. Singapura adalah salah satu negara asal investor terbesar di Indonesia, terkonfirmasi dari laporan transfer dana dari luar negeri yang masuk ke Indonesia, meskipun angkanya tidak sebesar dana yang keluar ke Singapura. Data PPATK menunjukkan bahwa selama semester I/2024, jumlah transfer dana dari Singapura yang masuk ke Indonesia mencapai Rp1.313,8 triliun, diikuti oleh Amerika Serikat sebesar Rp783,9 triliun, dan Hong Kong sebesar Rp360,6 triliun.