Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan lembaga pungut salur iuran batu bara atau mitra instansi pengelola (MIP) bakal terbentuk pada 2025.
Direktur Pembinaan Pengusahaan Batu Bara Kementerian ESDM Surya Herjuna menuturkan, pembentukan MIP tersebut masih harus menunggu penerbitan peraturan presiden (Perpres). Meski begitu, pihaknya memastikan rancangan petunjuk teknis alias juknis dari MIP batu bara telah rampung.
“Kalau dulu kan awal mulanya targetnya [MIP] harusnya 2024, karena ini sudah akhir 2024, jadi mungkin di 2025. Namun, kita belum dapat info arahan lagi dari Pak Presiden [Prabowo Subianto],” kata Surya di Kantor Ditjen Minerba ESDM, Jakarta, Rabu (30/10/2024).
Kementerian ESDM sebelumnya menyebut skema pungut salur dana kompensasi domestic market obligation (DMO) batu bara lewat format MIP segera rampung.
Pada Juli 2024, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan skema tersebut sedikit lagi akan rampung karena sudah disetujui semua pihak.
“Menurut saya sudah dekat ya [penerapan MIP], karena sudah diparaf semua pihak,” kata Dadan saat di Kementerian ESDM dikutip, Minggu (28/7/2024) lalu.
Belakangan, Kementerian ESDM juga mengatakan skema MIP masih akan menggunakan formulasi harga batu bara acuan (HBA) yang berlaku saat ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) merespons tuntutan buruh untuk kenaikan upah minimum di atas ketentuan formula yang saat ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang Pengupahan.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan pelaku usaha berharap perhitungan kenaikan upah tetap mengacu pada beleid tersebut, mengingat kondisi ekonomi dan industri padat karya yang sedang tertekan.

"Di situ sudah jelas ada formulanya, berdasarkan juga kondisi perekonomian daerah maupun inflasi pertumbuhan ekonomi dan inflasi, dan ada koefisiennya. Itu yang sebenarnya diikuti, jadi tidak bisa disamaratakan semua daerah di Indonesia," kata Shinta di Kantor Kementerian Perekonomian, Rabu (30/10/2024).

Terlebih, pihaknya menerangkan bahwa perhitungan upah minimum yang disamaratakan dalam regulasi tersebut hanya berlaku bagi pekerja dengan produktivitas di bawah 1 tahun.

Sementara itu, pelaku usaha memiliki struktur dan skala upah (SUSU) yang dapat mengatur kenaikan upah lebih tinggi dari upah minimum bagi pekerja di atas 1 tahun.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menerangkan bahwa perusahaan dapat memberikan kenaikan upah, tidak hanya terbatas pada upah minimum saja.

"Jadi kalau perusahaan yang bagus, kemudian kondisinya perusahaan yang bagus silakan bipartit untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi daripada upah minimum," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat menilai kenaikan upah sangat kecil jika menggunakan formula yang tertuang dalam PP No.51/2023.

“Kalau penetapan UMP untuk 2025 itu masih menggunakan dengan formula yang mengacu kepada PP No. 51/2023, maka saya pastikan, satu, upahnya pasti akan murah,” kata Mirah kepada Bisnis, Minggu (29/9/2024).

Selain itu, dia meyakini kondisi ekonomi nasional kian ambruk dan jurang kemiskinan akan semakin melebar jika pemerintah bersikeras menggunakan formulasi penetapan upah dalam PP No.51/2023.

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan pembuat material baterai asal China, CNGR Advanced Material Co, berencana membangun kawasan industri baterai terintegrasi di Indonesia. Nilai investasi dari proyek tersebut pun mencapai US$10,5 miliar atau setara Rp164,9 triliun (asumsi kurs Rp15.705 per dolar AS).

Director of PR CNGR Indonesia Magdalena Veronika menjelaskan, pembangunan kawasan industri tersebut direncanakan rampung dalam 10 hingga 15 tahun ke depan. Namun, dia belum bisa memerinci di mana lokasi kawasan industri baterai yang akan dibagun tersebut.

Dia hanya mengatakan, pihaknya sudah mengajukan agar kawasan industri tersebut masuk dalam proyek strategis nasional (PSN) oleh pemerintah. Adapun, kawasan industri tersebut bakal memiliki luas lahan sekitar 3.000 sampai 5.000 hektare.

"Jadi itu tahapannya itu banyak sekali detailnya. Saya tidak bisa menyampaikan satu persatu dan bukan di bidang ilmunya saya, tapi yang bisa kami pastikan untuk investasinya ini bisa mencapai US$10,5 miliar," kata Magdalena di Kantor Ditjen Minerba ESDM, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Dia mengatakan, investasi itu akan terbagi dalam tiga tahap. Adapun, saat ini CNGR masih terus berkoordinasi dengan pemerintah terutama Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Investasi untuk mewujudkan rencana tersebut.

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, CNGR merupakan suatu grup perusahaan besar dari China yang bergerak di industri pengolahan nikel dari hulu sampai hilir. Sebagai industri terintegrasi dalam pengolahan nikel, CNGR memproduksi sintesa prekursor terner dan nikel elektrolitik.

CNGR sudah membangun fasilitas industri pengolahan nikel di Morowali, Morowali Utara, Weda Bay, dan Batulicin.

Rencana pembangunan kawasan industri baterai terintegrasi CNGR sejatinya pernah diungkapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kementerian itu menyebut proyek pembangunan kawasan industri CNGR berada di Konawe Utara yang disebut Kawasan Industri Tekno Hijau Konasara (KITHK).

Bahkan, CNGR sudah melakukan investasi sebesar Rp32,1 triliun di Indonesia sejak 2021.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa program hilirisasibatu bara tak jalan di tempat.

Koordinator Hilirisasi Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Muhammad Ansari menuturkan, pihaknya saat ini terus melakukan kajian terkait hilirisasi batu bara. Dia juga menekankan bahwa diskusi terkait kajian masalah hilirisasi batu baru terus dilakukan secara intensif.

"Kalau dibilang jalan di tempat, nggak tepat juga. Karena kami semua tak diam," kata Ansari di Kantor Dirjen Minerba, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Namun, dia belum bisa mengatakan lebih lanjut terkait program program hilirisasi batu bara saat ini. Menurut Ansari, pihaknya masih menunggu solusi dan inovasi apa yang dihasilkan dari diskusi para pemangku kepentingan.

"Kita tunggu nanti seperti apa solusi yang akan dihasilkan," ujarnya.

Program hilirisasi batu bara terbilang masih jalan di tempat. Apalagi, Kementerian ESDM sebelumnya melaporkan terjadi penurunan produksi hasil hilirisasi batu bara yang signifikan selama 2020 hingga 2022. Berdasarkan laporan kinerja 2022 Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara, realisasi peningkatan nilai tambah atau hilirisasi batu bara selama periode itu mencapai 295.515 ton.

Torehan itu melanjutkan tren penurunan yang signifikan sejak 2020 hingga 2021 yang sempat mencatatkan produksi masing-masing di angka 401.000 ton dan 335.000 ton. Dengan demikian susut produksi selama rentang 3 tahun terakhir itu sudah mencapai 26,3%.

Oleh karena itu, belakangan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan kepada para produsen agar pemanfaatan batu bara sebagai komoditas unggulan sejalan dengan peningkatan nilai tambah melalui program hilirisasi.

Bahlil menyakinkan bahwa pemerintah tetap mendukung batu bara sebagai salah satu komoditas utama. Namun, ia menekankan pentingnya transisi energi secara bertahap.

"Jadi, kalian harus mendapatkan modal yang cukup dulu sebagai instrumen untuk melakukan proses peralihan ke teknologi hijau. Karena kalau kita langsung paksakan tanpa modal yang cukup, kita tidak akan mampu melakukannya," kata Bahlil melansir dari laman ESDM, Selasa (10/9/2024).

Dia juga mengungkapkan bahwa saat ini Indonesia sedang mendorong hilirisasi batu bara menjadi produk lain yang memiliki nilai tambah, seperti dimethyl ether (DME), liquefied petroleum gas (LPG), dan bahan baku pupuk.

"Untuk batu bara ke depannya, kita tidak hanya melakukan ekspor raw material, tapi juga mendorong DME sebagai pengganti LPG. Karena impor LPG per tahun itu mencapai 6 juta ton, salah satu bahan baku untuk mengganti LPG adalah batu bara melalui DME, serta sebagai bahan baku pupuk," ungkap Bahlil.

Sebagai salah satu produsen batu bara terbesar di dunia, Indonesia berkontribusi signifikan terhadap pendapatan negara. Pada 2023, produksi batubara mencapai 775,2 juta ton dengan total ekspor sebesar 518,05 juta ton.

Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang diterbitkan, produksi batu bara tahun ini diperkirakan mencapai 900 juta ton.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima jajaran pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat pada Rabu (30/10/2024) petang.

Dalam pertemuan yang berlangsung hingga sejam tersebut, Airlangga menjelaskan bahwa mereka membahas setidaknya tiga topik. Pertama, langkah perlindungan industri padat karya yang kinerjanya terus menurun belakangan.

"Ada beberapa langkah untuk sektor industri tekstil termasuk kaitannya dengan safeguard dan juga anti-dumping yang dalam prosesnya tentu sedang dibahas antar pemerintah dan lembaga," kata Airlangga usai pertemuan.

Kedua, terkait upah minimum pada tahun depan. Menurutnya, Apindo mengusulkan agar di setiap perusahaan mulai menetapkan struktur skala upah.

Artinya, upah harus berdasarkan sepakatan tripartite antara perusahaan atau pemberi kerja, serikat pekerja, dan pemerintah. Kendati demikian, upah minimum harus tetap berlaku.

"Ada komitmen dari pengusaha untuk bicaranya tidak hanya UMP tetapi juga bicara mengenai skala upah dan juga struktur skala upah, dan juga berharap produktivitas bisa menjadi salah satu faktor," jelasnya.

Airlangga mengeklaim pemerintah akan berkomitmen untuk tetap melindungi hak-hak pekerja sekaligus menjaga iklim investasi dan usaha yang produktif di Indonesia.

Ketiga, terkait perundingan Indonesia—European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto ingin segera agar perundingan tersebut segera diselesaikan.

"Ini kan [perundingan IEU-CEPA] ada dua-tiga isu dan setelah diberikan persetujuan oleh Bapak Presiden sehingga kami sudah berkomunikasi dengan menteri perdagangan bahwa diharapkan hal-hal yang sifatnya teknis bisa diselesaikan dan bisa meningkat ke legal drafting," tutup Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/IEU-CEPA) segera selesai dalam waktu dekat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku bahwa Prabowo sudah memberi lampu hijau agar sejumlah permintaan dari Uni Eropa disetujui. Dengan demikian, lanjutnya, perjanjian bisa segera ditandatangani.

"Ini [perundingan IEU-CEPA] kan ada dua-tiga isu dan setelah diberikan persetujuan oleh Bapak Presiden, sehingga kami sudah berkomunikasi dengan menteri perdagangan bahwa diharapkan hal-hal yang sifatnya teknis bisa diselesaikan dan bisa meningkat ke legal drafting," ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Dia menjelaskan ada dua isu yang masih permintaan Uni Eropa adalah transmisi digital dan transparansi impor-ekspor. Menurutnya, Prabowo tidak ingin persoalan teknis seperti itu menjadi halangan.

"Kita sudah berikan konsesi yang sama di dalam Regional Comprehensive Economic Partnership [RCEP], di mana Indonesia jadi lead sehingga seperti dalam perjanjian internasional, biasanya mereka ingin dapatkan fasilitas yang setara perjanjian lain," jelas Airlangga.

Sebelumnya, sejumlah perwakilan negara-negara Uni Eropa sudah menemui Airlangga dan jajaran pejabat pemerintah lainnya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Rabu (25/9/2024). Kedua belah pihak membahas perundingan IEU-CEPA.

Usai pertemuan, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono mengklaim bahwa banyak progres yang sudah tercapai dalam perundingan IEU-CEPA. Menurutnya, baik Indonesia dan Uni Eropa ingin perjanjian perdagangan tersebut segera selesai.

"Tadi juga kita mendengarkan langsung dari perwakilan Uni Eropa di Jakarta bahwa pihak Uni Eropa juga pada posisi yang sama ingin menyelesaikan perundingan IEU-CEPA dengan Indonesia," ujar Djatmiko dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2024).

Pada kesempatan berbeda, Airlangga menjelaskan notabenenya sudah tercapai kesepakatan ihwal isi IEU-CEPA antara Indonesia dengan Uni Eropa. Kendati demikian, kesepakatan tersebut berubah karena kini Uni Eropa memiliki pemerintahan baru.

"Jadi perundingan yang sudah 9 tahun, yang tadinya kita sudah keputusan, kita akan selesaikan, tetapi new cabinet di sana [pemerintah baru Uni Eropa] tentu punya permintaan baru lagi," jelas Airlangga dalam Rakornas P2DD di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan menerapkan kebijakan safeguard dan antidumping untuk menyelamatkan industri padat karya yang belakangan mengalami badai PHK hingga pailit.

Airlangga mengakui bahwa terdapat permasalahan di industri padat karya. Secara khusus, Airlangga menyoroti soal sektor tekstil.

"Ada beberapa langkah untuk sektor industri tekstil termasuk kaitannya dengan safeguard dan antidumping yang sedang dibahas antar kementerian dan lembaga," jelas Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Sebagai informasi, Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) No. 33/2011 menjelaskan bahwa safeguard atau tindakan pengamanan perdagangan merupakan tindakan yang diambil pemerintah untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman merugikan serius yang diderita oleh industri dalam negeri sebagaiakibat dari lonjakan jumlah barang impor.

Sementara itu, Pasal 1 ayat (1) PP No. 33/2011 menjelaskan antidumping adalah tindakan yang diambil pemerintah berupa pengenaan bea masukantidumping terhadap barang dumping. Sedangkan barang dumping adalah barang yang diimpor dengan tingkat harga ekspor yang lebihrendah dari nilai normalnya di negara pengekspor.

"Sehingga diharapkan dengan adanya struktur itu industri proses hulu, midstream, dan hilir bisa terjaga dengan persaingan tidak sehat," ujar Airlangga.

Mantan ketua umum Partai Golkar itu mengklaim pemerintahan tidak ingin industri padat karya mengalami persoalan yang sifatnya sistematik. Beberapa tahun belakang, sambungnya, sejumlah perusahaan berbasis tekstil memang mengajukan restrukturisasi.

Dia menyatakan, restrukturisasi Memnag menjadi salah satu solusi yang didorong pemerintah. Intinya, menurut Airlangga, pemerintah mendorong produktivitas industri padat karya.

"Kuncinya adalah produktivitas dalam menghadapi persaingan global," tutupnya.

Notabenenya, beberapa waktu lalu pemerintah resmi memperpanjang kebijakan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) terhadap impor produk kain, karpet, dan tekstil penutup lainnya selama 3 tahun melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 48/2024 dan PMK No. 49/2024.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menjelaskan pertumbuhan subsektor tekstil dan produk tekstil (TPT) belum kembali ke level prapandemi karena permintaan pasar domestik dan ekspor yang menurun. Saat yang sama industri tekstil makin kompetitifnya dengan negara luar.

Oleh sebab itu, Febrio menyatakan serapan tenaga kerja di sektor TPT menurun dari 3,98 juta pada 2023 menjadi 3,87 juta pada 2024. Secara bersamaan, industri TPT Indonesia juga menghadapi tantangan di dalam negeri akibat meningkatnya impor terutama dari China.

“Pemerintah terus memantau situasi ini dan memberikan solusi untuk mendorong pemulihan kinerja fundamental industri TPT dalam jangka panjang,” ujar Febrio, Kamis (8/8/2024).

Adapun, nasib nahas industri padat karya tampak semakin nyata semakin nyata usai PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) alias Sritex resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang pekan lalu. Padahal, Sritex merupakan perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara.

Tak hanya itu, belakangan juga terjadi gelombang PHK di industri padat karya. BPJS Ketenagakerjaan misalnya, yang mengungkapkan sebanyak 46.001 peserta dari sektor industri pakaian jadi dan tekstil tercatat tidak lagi menjadi peserta akibat adanya PHK massal.

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR pada Selasa (2/7/2024), Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menyampaikan peserta aktif di beberapa sektor seperti industri pakaian jadi dan tekstil dalam tren menurun sejak Januari 2023 hingga Mei 2024.

Dalam paparan yang disampaikan Anggoro, peserta aktif di sektor industri pakaian jadi turun 4,27% sejak Januari 2023 hingga Mei 2024 atau berkurang 24.996 peserta selama periode tersebut.

Dengan adanya pengurangan tersebut, peserta aktif dari sektor ini tercatat sebanyak 559.869 peserta menurut data Mei 2024 dari sebelumnya 584.865 peserta di Januari 2023.

Bisnis.com, JAKARTA - Thailand akan mempertahankan target inflasi sebesar 1% hingga 3% untuk tahun depan, yang menjadi kemenangan bagi bank sentral yang telah menolak tekanan pemerintah untuk menetapkan tingkat inflasi yang lebih tinggi guna memberikan ruang bagi kenaikan harga dan memacu penurunan suku bunga lebih lanjut.

Mengutip Bloomberg pada Rabu (30/10/2024), target resmi tersebut disepakati pada pertemuan antara Menteri Keuangan Pichai Chunhavajira dan Gubernur Bank Sentral Thailand Sethaput Suthiwartnarueput setelah pertemuan selama dua jam pada Selasa waktu setempat.

Namun, kesepakatan tersebut disertai dengan peringatan bahwa bank sentral akan mengambil langkah-langkah untuk memacu kenaikan harga hingga 2% dan pertumbuhan ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara, menurut Pichai.

Wakil Gubernur Bank of Thailand (BOT) Piti Disyatat mengatakan, target inflasi 1%-3%, yang diberlakukan sejak 2020, tepat untuk tahun depan. Dia menyebut, ada “kesamaan” antara BOT dan Kementerian Keuangan setelah pertemuan hari Selasa.

Meskipun membiarkan target resmi tidak berubah mungkin dilihat sebagai kemenangan taktis bagi bank sentral, komentar kepala keuangan tersebut memberi sinyal bahwa pemerintah akan memberikan tekanan pada BOT untuk menambah penurunan suku bunga pertamanya dalam empat tahun pada awal bulan ini.

Sethaput mengatakan target inflasi yang lebih tinggi akan melemahkan ekspektasi pasar dan menegaskan bahwa pemotongan mendadak bukanlah awal dari siklus pelonggaran.

Proses penetapan target inflasi masih berlangsung dan akan selesai pada akhir tahun, kata Piti. Berdasarkan peraturan Thailand, Kementerian Keuangan dan BOT harus menyetujui sasaran harga sebelum diadopsi sebagai target resmi. Target tersebut juga harus disetujui oleh kabinet.

Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Pichai telah berulang kali menganjurkan sasaran inflasi yang lebih tinggi untuk membuka jalan bagi biaya pinjaman yang lebih rendah dan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun Sethaput bersikukuh bahwa sasaran harga saat ini telah memberikan manfaat yang baik bagi perekonomian dan batasan untuk pelonggaran lebih lanjut “harus cukup tinggi.”

Inflasi telah berada di bawah target bank sentral tahun ini, dengan rata-rata sebesar 0,2% dalam sembilan bulan pertama meskipun bank sentral memperkirakan inflasi akan kembali ke batas bawah pada kuartal keempat. Angka tersebut sebesar 0,6% pada bulan September, di bawah target resmi untuk bulan keempat berturut-turut.

Tidak Ada Deflasi

Data inflasi yang rendah tidak menunjukkan tanda-tanda deflasi karena tidak terjadi penurunan harga secara luas dan berkelanjutan, menurut Komite Kebijakan Moneter. Ekspektasi inflasi jangka menengah tetap selaras dengan kisaran target, berdasarkan risalah rapat panel yang diadakan pada tanggal 9 dan 16 Oktober.

Pada hari Selasa, Pichai mengatakan Kementerian Keuangan setuju dengan usulan BOT untuk membiarkan kisaran CPI tidak berubah selama mereka mampu merancang kebijakan untuk mendukung pertumbuhan, inflasi, dan mengatasi utang rumah tangga. BOT harus mempertimbangkan manajemen nilai tukar mata uang asing dan inflasi dalam pengambilan kebijakan moneter, katanya.

Piti mengatakan BOT akan mengandalkan gabungan alat kebijakan moneter untuk mendukung perekonomian sambil memantau dengan cermat pergerakan baht karena nilai tukar merupakan faktor utama yang berdampak pada perekonomian.

Perekonomian Thailand tertinggal dari laju ekspansi negara-negara tetangganya – yang tumbuh rata-rata kurang dari 2% dalam satu dekade terakhir – tertatih-tatih oleh lonjakan utang rumah tangga dan sektor manufaktur yang terpuruk akibat impor murah dari China.

Kinerja yang lesu telah mendorong Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra untuk mendorong anggaran yang lebih besar dan menurunkan suku bunga untuk menghidupkan kembali pertumbuhan dan investasi.

Bisnis.com, JAKARTA - Peralihan kewenangan penyelenggaraan haji dan umrahh ke Badan Penyelenggara Haji diharapkan akan membuat gerak Kementerian Agama (Kemenag) semakin lincah saat bekerja.

Seperti diketahui, Presiden ke-8 Prabowo Subianto resmi membentuk Badan Penyelenggara Haji sebagai penyelenggara ibadah haji. Nantinya, kewenangan penyelenggaraan haji bakal beralih dari Kemenag ke Badan yang baru terbentuk mulai 2026 mendatang.

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan bahwa pihaknya optmitis dengan adanya Badan yang akan mengelola pelaksanaan haji dan umrah bisa berkonsentrasi penuh menjalankan tugas dan kewenangannya.

“Kami sangat optimis dengan adanya Badan ini duduk bersama kita nanti. Kami berharap dengan adanya badan pelaksanaan haji ini, konsentrasi penuh bisa diberikan untuk mengelola haji umrah,” kata Nasaruddin saat ditemui seusai Rapat Kerja dengan Komisi VIII di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Dengan adanya pemisahan ini, Nasaruddin berharap tugas dari Kementerian Agama akan lebih ramping dan terfokus.

“Jadi nanti Kementerian Agama akan lebih ramping, lebih berkonsentrasi mengurus persoalan-persoalan keumatan, misalnya bimas [bimbingan masyarakat] Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu,” terangnya.

Nasaruddin berharap peralihan ini akan membuat Kemenag menjadi lebih produktif dan proaktif di masa mendatang. “Jadi [Kementerian Agama] lebih profesional, lebih ramping sehingga kita bisa melakukan manuver-manuver yang lebih produktif dan lebih proaktif nanti akan datang. Mohon doanya,” tuturnya.

Lebih lanjut, Nasaruddin menjelaskan bahwa nantinya keberadaan Badan Penyelenggara Haji akan setara dengan Kementerian. Kendati begitu, dia mengaku masih mendiskusikan pengelolaan haji pada 2025.

“Kita tetap jalan, ini kan bergandengan tangan terus. Pokoknya tidak boleh masalah haji muncul hanya karena peralihan. Pokoknya kita jalan dan terus,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkap manfaat Indonesia bergabung dalam keanggotan organisasi BRICS dan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) terhadap iklim usaha nasional.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menilai pemerintah Indonesia memiliki tendensi dan pertimbangan dari segi geopolitik dalam berpartisipasi lewat dua organisasi dunia tersebut. Keputusan Presiden Prabowo Subianto, katanya, menjadi langkah yang baik bagi Indonesia.

"Mungkin perlu dilihat benefit-nya apa persisinya, tapi yang pasti supaya kita berimbang mungkin dari OECD tendensi nya kita sudah lihat seperti apa, kemudian BRICS itu seperti apa. Ini yang saya rasa perlu dianalisa lebih jauh," kata Shinta, Rabu (30/10/2024).

Shinta menerangkan keanggotan Indonesia di OECD dan BRICS cenderung kepada keterlibatan dalam standar-standar yang ditetapkan organisasi tersebut. Sementara itu, dia mengatakan kedua nya tidak langsung berdampak pada akses pasar, perdagangan maupun investasi.

"Ini maksudnya tidak ada kaitan langsung terhadap akses pasar dan lain-lain. Ini hanya kelompok yang kemudian mencoba untuk bersama, saya lihat salah satu aspek yang lagi didorong emngenai keuangan, dari segi swap [currency] dan segala macam," ujarnya

Terkait manfaat keekonomian dari keanggotan pada BRICS dan OECD, Shinta menilai hal tersebut tidak dapat dibandingkan karena memiliki aspek berbeda dengan kerja sama komprehensif.

"Ini bukan seperti comprehensive economy partnership agreement seperti dengan EU, kalau EU itu dampaknya langsung karena dia kan ke market access kepada perdagangan ke investasi itu kan ada dampaknya itu lain," terangnya.

Diberitakan sebelumnya, Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai opsi terbaik untuk Indonesia adalah untuk bergabung dengan kedua organisasi tersebut. Hal tersebut seiring dengan potensi manfaat yang akan didapatkan Indonesia dengan langkah tersebut.

Wijayanto juga mengatakan, tidak ada larangan formal yang mengatakan bahhwa sebuah negara tidak boleh bergabung dengan BRICS dan OECD. Menurutnya, praktik serupa juga telah dilakukan oleh negara-negara lain seperti Brasil, Thailand, dan lainnya.

"Ini [RI bergabung ke BRICS dan OECD] mungkin dilakukan, karena tidak ada larangan formal. Thailand approach-nya begitu, Turki sudah menjadi anggota OECD tapi sedang apply [ke BRICS], Brasil sebagai pemrakarsa BRICS juga sedang apply ke OECD," jelas WIjayanto dalam diskusi daring 'BRICS vs OECD: Indonesia Pilih Mana?' pada Rabu (30/10/2014).

Wijayanto memaparkan salah satu keuntungan Indonesia bergabung dengan BRICS adalah meningkatkan kerja sama antara negara berkembang atau global south.

Menurutnya, kerja sama global south belum secara maksimal dikembangkan oleh OECD. Padahal, Wijayanto mengatakan secara ekonomi potensi kerja sama ini sangat besar.

Bisnis.com, JAKARTA — Pailitnya PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex menambah daftar pembuktian bahwa industri tekstil dan produk tekstil di Indonesia sedang menghadapi permasalahan serius.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menyampaikan masalah tersebut telah hadir bertahun-tahun dan tak kunjung selesai, akibat ketidakharmonisan kebijakan yang pemerintah buat.

“Kebijakan perolehan bahan baku seringkali banyak yang tidak sinkron. Kita kalau impor bahan baku misal mahal tarifnya dari pada impor bahan jadi,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (30/10/2024).

Dari sisi pasar domestik, banyak ketidaksinkronan yang menyebabkan justru menggerus pasar dalam negeri, termasuk masalah kontrol impor yang legal maupun ilegal.

Alhasil masalah industri tekstil bukan hanya harus bersaing dengan produk impor yang legal, tetapi juga ilegal.

Faisal menilai pascaCovid-19, industri tekstil menghadapi beragam permasalahan mulai dari biaya produksi hingga tuntutan kenaikan upah yang terjadi terus menerus setiap tahunnya.

“Setelah dihantam pandemi ini secara kumulatif membuat industri tekstil semakin susah survive, bahkan menyerang industri yang sudah lama berdiri,” jelasnya.

Faisal lebih lanjut menjelaskan bahwa sederet kebijakan dalam industri tekstil telah terbit, seperti Bea Masuk Safeguard, tetapi bersifat tanggap darurat atau hanya sementara meski menjadi langkah konkret.

Sementara dalam jangka menengah, langkah tanggap darurat tersebut ada batas waktu meski dapat diperpanjang, tetapi tidak dapat selamanya menjadi andalan.

“Itu [antidumping] hanya obat antinyeri, jangka menengah panjang adalah penguatan daya saing yang perlu dilakukan baik dari efisiensi ongkos produksi dan penguatan akses pasar,” tutup Faisal.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai pun telah menghadap Prabowo untuk membahas Sritex.

Pemerintah pun gerak cepat untuk menyelamatkan Sritex beserta 11.249 karyawannya. Prabowo pun langsung turun tangan untuk memerintahkan produksi industri tersebut tetap berjalan dan tetap dapat melakukan ekspor.

Airlangga menuturkan hal serupa pernah terjadi oleh salah satu industri di Jawa Barat. “Ini pernah terjadi di Jabar, pada saat industri di Kawasan Berikat digugat pailit, bisa tetap beroperasi. Bea cukai sudah bertemu dengan kurator dan pihak Sritex sehingga ini bisa langsung berjalan untuk jangka pendek. Jangka berikutnya tahapan lainnya perlu dilihat lagi,” tuturnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (29/10/2024).

Dalam catatan Bisnis, Sritex resmi dinyatakan pailit lewat putusan PN Semarang atas perkara nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg. Pembacaan putusan kepailitan Sritex dan perusahaan lainnya itu dilakukan pada Senin (21/10/2024) di PN Niaga Semarang.

Dikutip dari situs resmi SIPP PN Semarang, Kamis (24/10/2024), pemohon yaitu PT Indo Bharat Rayon mengajukan pembatalan perdamaian dengan pihak termohon lantaran lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyinggung pembangunan tanggul laut atau giant sea wall yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/10/2024).

Dirinya menjelaskan, proyek giant sea wall tersebut urgen dilakukan untuk menanggulangi masalah penurunan muka tanah (land subsidence) yang telah terjadi di Jakarta.

“Giant sea wall Jakarta sampai Gresik adalah salah satu program besarnya Pak Prabowo, utamanya di Jakarta karena penurunan permukaan tanah di Jakarta sudah sangat-sangat mengkhawatirkan,” jelasnya dalam Raker, bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/10/2024).

Secara lebih lanjut, hingga saat ini Dody mengaku belum mendapat arahan khusus mengenai pelaksanaan program giant sea wall tersebut.

Hanya saja, dirinya diminta untuk dapat segera menyelesaikan proyek tanggul Pantai atau national capital integrated coastal development (NCICD) yang berlokasi di pesisir Pantai Jakarta.

Apabila proyek NCICD tersebut rampung dikerjakan, maka Kementerian PU bakal terlebih dahulu mengerjakan proyek tanggul laut yang membentang dari Jakarta hingga Bekasi.

“PUPR diminta lebih serius dan cepat lagi untuk bisa membangun giant sea wallminimum di area Jakarta sampai Bekasi sepanjang 20 - 30 km,” tuturnya.

Sementara sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah, menjelaskan konstruksi NCICD di pesisir Pantai Jakarta bakal rampung pada tahun depan. Di mana, saat ini proyek tersebut telah memasuki tahap penyelesaian.

“Agar mereka saudara kita di pinggir pantai tak terus menerus terkena banjir segala macam, PU sudah mengerjakan apa yang kita sebut tanggul pantai. PU sudah sedikit lagi mudah-mudahan tahun depan selesai,” kata Zainal saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Selasa (1/10/2024).

Zainal melanjutkan, pembangunan tanggul pantai di pesisir utara Jakarta itu proses pengerjaannya dilakukan oleh Kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.