Bisnis.com, JAKARTA — Harga sejumlah komoditas pangan mulai dari beras, bawang, hingga cabai terpantau melonjak tajam pada hari ini, Selasa (9/7/2024). Harga telur ayam ras juga ikut naik.

Mengacu data yang tersaji di Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), pada Selasa (9/7/2024) pukul 07.38 WIB, harga beras premium naik Rp200 ke level Rp15.730 per kilogram. Begitu pun dengan harga beras medium yang ikut naik Rp70 menjadi Rp13.600 per kilogram.

Kenaikan harga beras juga terjadi pada beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog yang naik Rp170 menjadi Rp12.750 per kilogram.

Selain harga beras, data Bapanas juga menyajikan harga cabai merah keriting dan cabai rawit merah yang ikut melonjak pada hari ini.

Untuk harga cabai merah keriting pada hari ini dipatok Rp46.370 per kilogram, naik tipis Rp210 atau 0,45%. Sedangkan harga cabai rawit merah melonjak Rp1.540 menjadi Rp51.960 per kilogram.

Bukan hanya itu, harga bawang merah dan bawang putih bonggol terpantau melonjak tajam. Rinciannya, harga bawang merah dibanderol Rp38.150 atau melonjak hingga Rp2.560 dan untuk bawang putih bonggol juga ikut naik tajam Rp2.180 menjadi Rp42.810 per kilogram.

Selanjutnya, kedelai biji kering impor turut naik Rp230 ke Rp12.220 per kilogram. Hal yang sama juga terjadi pada harga daging ayam ras yang naik menjadi Rp36.330 per kilogram, naik tipis Rp280. Bahkan, harga telur ayam ras juga melonjak Rp1.810 menjadi Rp31.260 per kilogram.

Berbeda dengan harga ayam ras, data Bapanas menunjukkan harga daging sapi murni turun hingga Rp2.460 atau menyusut 1,82% menjadi Rp132.490 per kilogram.

Berikutnya, harga minyak goreng kemasan sederhana terpantau naik tipis Rp140 menjadi Rp18.110 per liter. Sedangkan harga minyak goreng curah turun Rp310 ke Rp15.590 per liter.

Di sisi lain, tepung terigu curah dipatok seharga Rp10.380 per kilogram, atau naik Rp70 atau 0,68%. Sedangkan harga tepung terigu kemasan non-curah juga naik 3,66% menjadi Rp13.870 per kilogram. Harga rata-rata jagung pakan di tingkat peternak juga naik 5,70% menjadi Rp5.930 per kilogram.

Lonjakan harga pangan juga terjadi pada sumber protein hewani. Harga ikan kembung melonjak 10,42% atau naik Rp3.830 menjadi Rp40.600 per kilogram. Harga ikan tongkol juga naik tajam hingga 6,83% atau Rp2.160 menjadi Rp33.790 per kilogram.

Harga ikan bandeng juga naik menjadi Rp37.140 per kilogram pada hari ini. Harganya melonjak 12,48% atau Rp4.120. Di sisi lain, harga garam halus beryodium turun 0,7% menjadi Rp11.380 per kilogram.

Bisnis.com, JAKARTA - Energi nuklir tidak lagi sebagai opsi terakhir, melainkan prioritas untuk dimanfaatkan guna mengejar target nol emisi karbon.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif menegaskan bahwa energi nuklir masuk dalam rencana bauran energi terbarukan Indonesia.

Bahkan, pemerintah belakangan mempercepat target operasi komersial pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN dari target sebelumnya 2039, menjadi 2032. Hal ini dilakukan untuk mengejar peta jalan nol emisi karbon nasional.

“[Nuklir] masuk dalam rencana bauran energi,” kata Arifin saat ditemui di Komplek Parlemen Senayan, Senin (8/7/2024).

Dengan begiu, dia menyebut nuklir tidak lagi menjadi opsi terakhir, melainkan salah satu prioritas dalam pemanfaatan energi baru energi terbarukan di Indonesia.

Kementerian ESDM memandang potensi nuklir sangat besar, sehingga mampu dimanfaatkan dalampercepatan untuk mencapai net zero emission (NZE), dan juga Nationally Determined Contribution (NDC).

"Karena, kami juga melihat bahwa ketersediaan energi dan kemudian juga percepatan untuk target capaian NDC," ujarnya.

Lebih lanjut, eks Duta Besar Indonesia untuk Jepang tersebut menuturkan bahwa sampai dengan saat ini pemerintah terus melakukan berbagai kajian teknis untuk dapat memanfaatkan potensi nuklir di Indonesia.

"Ada kajian-kajian teknisnya lagi kan. Harus secara teknis itu reliable, aman dan kompetitif," tutur Arifin.

Di sisi lain, Direktur Jendral Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi menyebut bahwa energi nuklir terus dibahas dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru Energi Terbarukan (RUU EBET).

Saat ini, kata Eniya untuk nuklir sendiri sudah masuk dalam satu pasal yang terdapat dalam RUU EBET.“Nuklirnya sudah masuk ke dalam perencanaan dan sudah tercantum di pasal 9 ruu di energi baru," ujar Eniya.

Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) lewat Komisi VII menghendaki masuknya nuklir dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET).

Wakil ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno mengatakan DPR menegaskan pembahasan nuklir sudah tidak ada masalah lagi dalam pembahasannya.

“Nuklir itu kan pertanyaannya kapan mau menggerakkan energi nuklir dan itu perlu masuk atau tidak. Kita tetap menghendaki nuklir masuk dalam UU EBET,” kata Eddy saat ditemui di komplek parlemen dikutip, Rabu (20/3/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) resmi meneken keputusan investasi akhir atau final investment decision (FID) untuk proyek peningkatan produksi minyak dengan teknologi chemical enhanced oil recovery (EOR) di Lapangan Minas Tahap-1 (Area-A), Blok Rokan.

Kepastian investasi itu menjadi babak baru dari eksplorasi lanjutan Pertamina di salah satu lapangan penyokong lifting minyak nasional tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) bakal membentuk satuan tugas (Satgas) pemberantas impor ilegal di tengah isu banjir produk impor yang menghantam industri dalam negeri.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan telah berdiskusi dengan para asosiasi untuk membentuk Satgas sebagai tindak lanjut pengendalian impor ilegal yang disinyalir jadi biang kerok industri dalam negeri gulung tikar.

"Kita akan tindaklanjuti bareng-bareng dengan asosiasi untuk bikin Satgas, kita cek nanti di market barang-barang ilegal dijualnya seperti apa, di pasar seperti apa," ujar Zulhas saat ingin menghadiri rapat kerja bersama Komisi VI DPR-RI, Senin (8/7/2024).

Dia mengatakan, nantinya dalam Satgas impor ilegal itu juga akan melibatkan berbagai pihak yang terlibat dalam proses importasi, hingga lembaga perlindungan konsumen, asosiasi pelaku usaha, dan lembaga penegak hukum.

Di sisi lain, Zulhas mengaku akan mengandalkan penyelidikan perlindungan perdagangan oleh Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dan antidumping oleh Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) untuk pengenaan bea masuk tindakan pengamanan (BMPT) dan bea masuk anti dumping (BMAD). Menurutnya, dua lembaga itu tengah menyelidiki penyebab banjir produk impor di Tanah Air.

Untuk diketahui, usulan pembentukan Satgas pemberantas impor ilegal mencuat dari kalangan pelaku usaha seperti Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo).

Sekretaris Jenderal Hippindo, Haryanto Pratantara, menyampaikan, adanya satgas tersebut dapat membantu menutup pintu masuk barang-barang ilegal secara maksimal dari dua jalur yakni pelabuhan tikus dan pelabuhan resmi.

“Jadi pemerintah harus benar-benar memberikan solusi yang tepat,” kata Haryanto dalam konferensi pers di Sarinah, Jumat (5/7/2024).

Diberitakan Bisnis.com sebelumnya, Jumat (5/7/2024), pemerintah akan menetapkan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) dan bea masuk anti dumping (BMAD) untuk tujuh komoditas impor.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyampaikan, dalam rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi), diputuskan bahwa pemerintah akan memberikan perhatian khusus untuk tujuh komoditas.

“Tujuh yang dapat perhatian khusus, TPT, pakaian jadi, keramik, elektronik, beauty/kosmetik, barang tekstil sudah jadi lainnya, dan alas kaki,” kata Zulhas kepada awak media di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jumat (5/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno meminta Kementerian ESDM untuk mengevaluasi penyeleksian penunjukan kontraktor dalam program penerangan jalan umum tenaga surya (PJUTS).

Adapun, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri lewat Direktorat Tindak Pindak Pidana Korupsi (Dirtipidkor) sedang melalukan penyelidikan terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan PJUTS.

Eddy menuturkan, dirinya ingin ada pengevaluasian kontraktor PJUTS karena masih banyak penanganan yang tidak tuntas untuk pemasangan PJUTS.

Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) ini melihat bahwa saat pemasangan PJUTS material yang digunakan mudah rusak dan penanganan kerusakan tidak langsung dikerjakan oleh kontraktor.

"Jadi memang ini kami kaji bahwa ini ada permasalahan dalam penunjukan kontraktornya. Di banyak tempat, kontraktor itu menunjuk subkron kontraktor yang juga bekerja tidak baik. Jadi ini saya kira berujung kepada permasalahan seleksi daripada kontraktor,” kata Eddy saat dihubungi Bisnis, Senin (8/7/2024).

Eddy menuturkan, banyak dari para subkontraktor yang mempekerjakan pekerja lokal tanpa adanya bayaran bagi mereka. Untuk itu, menurut Eddy,evaluasi dalam penunjukan kontraktor perlu dievaluasi.

“Proses seleksi yang mungkin perlu dilakukan evaluasi. Saya tidak mau masuk ke ranah hukum dan mempermasalahkan apakah ada tindak pidana. Tetapi saya hanya ingin menyampaikan satu tadi, kepentingan kami bahwa kami mengalami sendiri permasalahan-permasalahan dalam pemasangan PJUTS termasuk kualitas PJUTS itu,” ucapnya.

Namun, melihat kembalinya masalah hukum yang menghampiri Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Eddy menyampaikan bahwa dirinya merasa prihatin dengan apa yang terjadi saat ini.

“Karena kita melihat bahwa Kementerian ESDM itu kok tidak kunjung selesai dilanda permasalahan hukum yang kemudian juga melibatkan pejabat-pejabatnya. Itu pertama keprihatinan kita,” ujar Eddy.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di kantor Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM pada Kamis (4/7/2024).

Wadirtipidkor Bareskrim Polri Kombes Arief Adiharsa menyampaikan penggeledahan itu terkait dengan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan PJUTS.

"Benar ada penggeledahan [di kantor Ditjen EBTKE Kemen ESDM]," ujarnya kepada wartawan, Kamis (4/7/2024).

Arief menambahkan, kasus pengadaan ini terjadi pada 2020. Lokasi proyek ini tersebar di seluruh Indonesia yang dibagi di wilayah barat, tengah hingga timur Tanah Air.

Adapun, kata Arief, khusus kasus dugaan korupsi PJUTS di wilayah tengah sudah naik ke penyidikan.

"Pada pokoknya terkait dengan penyimpangan yang diduga merupakan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan dan pelaksanaan proyek PJUTS 2020 di Ditjen EBTKE Kementerian ESDM," tambahnya.

Di sisi lain, Bareskrim Polri menduga bahwa kasus korupsi tersebut telah merugikan negara sebesar Rp64 miliar. Namun, angka tersebut belum final lantaran masih dihitung oleh ahli.

"Untuk nilai kontrak wilayah tengah saja sekitar 108 M [miliar]. Dugaan sementara nilai kerugian sekitar 64 M, saat masih dalam proses perhitungan oleh ahli," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) lewat Komisi VII mendorong Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif untuk membuka kembali keran ekspor bijih bauksit.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman mengatakan, usulan dicabutnya larangan ekspor bauksit dengan catatan adanya penerapan kuota ekspor terbatas.

Maman menyampaikan, dibukanya kembali keran ekspor bauksit merupakan upaya untuk menggerakkan perekonomian dan pendapatan daerah penghasil.

"Komisi VII DPR RI mendorong menteri ESDM untuk mengkaji dan membuka kembali kebijakan pelarangan ekspor bauksit dengan kuota ekspor terbatas dalam rangka untuk menggerakkan perekonomian daerah penghasil bauksit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," kata Maman saat rapat dengar pendapat dengan Menteri ESDM, Senin (8/7/2024).

Adapun, Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menutup keran ekspor bijih bauksit per 10 Juni 2023 sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 (UU Minerba).

Seiring penerapan kebijakan larangan ekspor bauksit, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan hingga kini masih banyak pembangunan smelter bauksit yang mandek.

Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batu Bara Irwandy Arif mengatakan bahwa dari 12 smelter bauksit yang dikembangkan, baru empat yang beroperasi.

“Belum bergerak. Kan empat sudah operasi, delapan kan yang katanya memang waktu Pak Menteri memerintahkan untuk pengawasan langsung ke lapangan. Dari delapan ini kan tujuh lah kurang lebih kemajuannya itu masih kurang,” kata Irwandy saat ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (21/6/2024).

Irwandy menyampaikan, mandeknya pembangunan smelter tersebut pun kemudian memicu pemerintah untuk menerapkan kebijakan larangan ekspor bijih bauksit per 10 Juni 2023.

Dirinya bercerita bahwa delapan pengembang smelter yang mandek ini sebelumnya berjanji bakal menyelesaikan pembangunan smelter setelah mereka boleh melakukan ekspor bauksit.

“Dicek sampai 2023 kayak begitu [nggak jalan]. Makanya keluar larangan. Nah, sekarang bagaimana supaya ini bisa numbuh lagi? Pertama mereka punya dana nggak mengembangkan?” ucap Irwandy.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menuturkan, pemerintah telah memulai pembahasan soal kemungkinan migrasi kontrak dari gross split ke cost recovery untuk Blok Rokan, garapan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR).

Menurut Arifin, pemerintah bakal menyetujui perpindahan bentuk kontrak itu apabila Pertamina bisa meningkatkan produksi minyak dari blok tersebut.

“Ini tergantung daripada prospeknya dia mau ngasih berapa tambahan produksinya,” kata Arifin saat ditemui di Kompleks DPR, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Arifin mengatakan, pemerintah tengah intens berupaya untuk meningkatkan recovery factor (RF) dari lapangan minyak dan gas (migas) nasional. Salah satunya, kata dia, potensi minyak yang saat ini masih terus dieksplorasi lebih jauh di Blok Rokan.

Dia menambahkan, kementeriannya telah mempertemukan Pertamina dengan sejumlah mitra potensial yang memiliki teknologi terkini untuk meningkatkan produksi di aset garapan perusahaan migas pelat merah tersebut.

“Kita kan masih identifikasi lagi ya, recovery factor kita baru 30%, seharusnya masih bisa di atas 50%,” tuturnya.

Seperti diberitkan sebelumnya, PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) menargetkan injeksi pertama chemical enhanced oil recovery (EOR) Lapangan Minas Tahap-1 (Area-A), Blok Rokan dapat dikerjakan pada Desember 2025.

Target itu disampaikan setelah Direktur Utama PHR Ruby Mulyawan menyetujui final investment decision (FID) untuk proyek chemical EOR pada 30 Juni 2024.

"Agar dapat memasuki tahap eksekusi proyek di mana akan dilaksanakan kegiatan-kegiatan seperti pengeboran sumur, perbaikan sumur dan konversi sumur existing, injeksi bahan kimia, reaktivasi dan pengoperasian kembali fasilitas yang ada,” kata Ruby lewat siaran pers, Senin (8/7/2024).

Proyek dengan nilai investasi mencapai Rp1,48 triliun itu telah disetujui rencana pengembangan atau plan of development (PoD)-nya pada akhir 2023 lalu.

Sementara itu, EVP Upstream Business PHR Andre Wijanarko mengatakan, proyek Minas Chemical EOR Stage-1 Area-A merupakan implementasi dari teknologi tertiary recovery, yakni dengan cara penginjeksian Alkali Surfactant Polymer (ASP) pada 3 pattern Area-A Lapangan Minas guna meningkatkan produksi Blok Rokan.

Chemical EOR merupakan upaya peningkatan produksi hidrokarbon dari reservoir minyak atau menguras minyak untuk diproduksi dengan cara menginjeksikan material atau fluida khusus berbahan kimia.

"Potensi produksi puncak dari Chemical EOR Minas ini lebih dari 2.000 barel minyak per hari [bopd] dengan penambahan perolehan minyak dari Blok Rokan sebesar 2,1 juta barel,” kata Andre.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan tidak akan lagi merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8/2024.

Adapun, Permendag No. 8/2024 merupakan perubahan ketiga dari Permendag No. 36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Zulhas membeberkan kronologi dirinya menolak untuk merevisi beleid impor tersebut. Menurutnya, usulan revisi Permendag No. 8/2024 datang dari Menteri Perindustrian Agus Gumiwang di dalam rapat yang dipimpin oleh Presiden.

Saat itu, Menperin, kata Zulhas, meminta agar kembali menerapkan persetujuan teknis (Pertek) sejumlah produk ke dalam Permendag. Namun, saat itu juga Zulhas mengaku menolak permintaan revisi beleid impor untuk keempat kalinya.

"Usulan dari menteri perindustrian agar pertek masuk lagi dan permendag diubah lagi saya bilang saya keberatan, kalau gitu bikin peraturan sendiri, jangan Permendag terus kan saya yang jelek," ujar Zulhas saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR-RI, Senin (8/7/2024).

Dia merasa telah bekerja dengan optimal untuk membentuk peraturan impor. Bahkan, Zulhas juga enggan disalahkan atas kejadian penumpukan kontainer di pelabuhan beberapa waktu lalu yang diduga akibat kebijakan impor.

"Orang yang tendang kontainer kok saya yang jelek itu gimana sih? saya enggak ngerti. Kita kerja ya kerja seadanya, maksudnya apa yang diperlukan, enggak ada di balik udang apalagi di balik batu," tuturnya.

Zulhas pun mengaku mengusulkan kepada presiden cara lain untuk mengatasi persoalan industri dalam negeri yang terpuruk dan diduga akibat banjirnya produk impor. Alih-alih menerapkan pertek, Zulhas yang juga merupakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu pun mengusulkan perlindungan industri lewat penyelidikan impor untuk pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP).

Menurutnya, saat itu Presiden Joko Widodo setuju agar Permendag No. 8/2024 tidak direvisi lagi.

"Terus rapat lagi, saya bertahan, saya bilang ada cara lain. Belum tentu pertek itu akan menyelesaikan masalah, saya nolak keras dan presiden setuju enggak jadi bikin permendag lagi," ucapnya.

Lewat penyelidikan pengamanan perdagangan dan antidumping pada tujuh komoditas, Zulhas menegaskan pengenaan tarif bea masuk yang tinggi diperbolehkan dalam aturan WTO apabila produk impor terbukti menghancurkan industri dalam negeri. Dia pun enggan khawatir soal risiko retaliasi yang mungkin dilakukan oleh negara asal produk impor yang dikenakan bea masuk tinggi.

"Ini bukan soal balas membalas, ini seluruh negara boleh begitu. Kalau Jepang, Tiongkok melakukan itu ya memang boleh juga," tuturnya.

Diberitakan Bisnis.com sebelumnya, Kementerian Perindustrian menilai Permendag No. 8/2024 yang merupakan revisi ketiga dari Permendag No. 36/2023 justru menjungkirbalikkan berbagai kebijakan proteksi industri, hal ini dianggap mengancam kelanjutan industri padat karya seperti tekstil hingga petrokimia.

Plh. Direktur Jenderal Industri Kimia Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Reny Yanita, mengatakan, Permendag No. 36/2023 merupakan penguatan proteksi berupa penambahan prosedur verifikasi, hingga ketentuan pertimbangan teknis. Sebelumnya, ketentuan impor ini merujuk pada Permendag No. 25/2022.

Salah satu contoh paling konkret adalah perubahan untuk produk konsumsi berupa tas yang sebelumnya dianggap barang bebas, dikenakan juga prosedur Pertek. Alhasil, importir umum (API-U) juga harus mengurus Pertek ini.

“Pengamanan juga dilakukan untuk produk industri padat karya, Tekstil dan Produk Tekstil [TPT], hingga bahan baku plastik [petrokimia], kami kenakan Pertek agar bisa dikendalikan, tidak membanjiri pasar,” ungkapnya pada Diskusi Forwin, di Jakarta, Senin (8/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yang dipimpin Sri Mulyani Indrawati, membantah anggaran pendidikan yang mengalir melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) atau kini Transfer ke Daerah (TKD) salah sasaran.

Staf Khusus Menteri Keuangan bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menuturkan bahwa TKD merupakan skema transfer, bukan peruntukkan program atau kegiatan.

“Beberapa hari ini beredar informasi seolah alokasi dana pendidikan disalurkan melalui Dana Desa sehingga peruntukannya tidak jelas alias salah sasaran. Dipastikan hal tersebut tidak benar!” tegasnya dalam akun X @prastow, Senin (8/7/2024).

Prastowo menjelaskan bahwa dana pendidikan sendiri dialokasikan melalui TKD non Dana Desa, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan komponen lainnya.

“Tidak ada alokasi anggaran pendidikan yang disalurkan melalui Dana Desa dalam TKD. Dana Desa dialokasikan untuk keperluan lain yang spesifik sesuai dengan kebutuhan di desa,” lanjutnya.

Mengacu Peraturan Presiden (Perpres) No. 76 /2023 tentang APBN 2024, total anggaran pendidikan 2024 mencapai Rp665 triliun. Alokasi ini terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) senilai Rp241,4 triliun, TKD Rp346,5 triliun, dan Pembiayaan Rp77 triliun.

Secara perinci, untuk TKD, alokasi anggaran pendidikan melalui tiga skema. Pertama, DAU dan Dana Bagi Hasil (DBH) senilai Rp212,1 triliun.

Kedua, DAK senilai Rp132,1 triliun yang mencakup DAK Fisik Rp15,8 triliun dan DAK Non Fisik Rp116,3 triliun. Ketiga, Dana Otonomi Khusus (Otsus) mencapai Rp2,2 triliun.

Anggaran pendidikan 2024 diupayakan untuk meningkatkan kualitas SDM dan pembangunan infrastruktur pendidikan yang lebih layak. Manfaat nyata yang diterima yaitu seperti bantuan PIP, KIP, BOS, hingga Prakerja.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan sepanjang Januari hingga Juni 2024 atau semester I/2024, pemerintah telah melakukan belanja pendidikan senilai Rp258,2 triliun atau 38,8% dari pagu.

“Rp258,2 triliun naik 8,3% dari tahun lalu, baik dalam bentuk belanja pemerintah pusat maupu melalui transfer yang lebih besar Rp156,7 triliun untuk DAU earmark, bantuan operasi sekolah dan PAUD,” ujarnya dalam Raker Banggar DPR bersama Menkeu dan Gubernur BI, Senin (8/7/2024).

Untuk belanja melalui skema TKD mencapai Rp156,7 triliun yang digunakan untuk DAU earmark pendidikan untuk peningkatan kualitas layanan dasar di daerah.

Kemudian bantuan operasional sekolah untuk 43,6 juta siswa serta bantuan operasional PAUD untuk 6,2 juta peserta didik.

Sebelumnya, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (2009-2014) Muhammad Nuh mempertanyakan keberadaan Dana Desa dalam anggaran pendidikan.

Muhammad Nuh menilai seharusnya dana pendidikan hanya digunakan untuk pendidikan. Sementara mengacu pada paparannya, tercatat bahwa 52% dana pendidikan merupakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

“Saya terus terang paling penasaran mulai kapan masuk Dana Desa di dalam anggaran pendidikan. Dan isinya apa? Ujungnya dana desa kan Lurah, urusi apa di pendidikannya itu?” tuturnya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X dengan Mantan Menteri Pendidikan, Selasa (2/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan anggaran subsidi dan kompensasi energi bakal bertambah atau bengkak pada akhir tahun dari target APBN 2024.

Sri Mulyani menuturkan bengkaknya anggaran subsidi dan kompensasi energi terjadi sebagai akibat dari pergerakan harga minyak yang masih tinggi dan nilai tukar rupiah yang melemah.

“Subsidi energi dalam hal ini diperkirakan akan mengalami kenaikan dengan beberapa parameter perubahan harga minyak, maupun dari sisi lifting dan nilai tukar,” tuturnya dalam Raker Banggar dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia, Senin (8/7/2024).

Pasalnya, estimasi belanja negara akan naik Rp87,1 triliun hingga akhir tahun. Meski demikian, Sri Mulyani tidak menyebutkan jumlah estimasi kenaikan subsidi dan kompensasi yang ditanggung APBN.

Pasalnya, untuk subsidi dan kompensasi energi mempertimbangkan fluktuasi harga Indonesia crude price (ICP), depresiasi nilai tukar, serta kenaikan volume LPG dan listrik bersubsidi, diperkirakan akan tercermin pada semester II/2024.

Namun dalam paparannya, tertulis dampak dari depresiasi rupiah akan mendorong tambahan subsidi dan kompensasi energi pada tahun ini.

“Belanja Non K/L sudah memperhitungkan dampak depresiasi rupiah terhadap subsidi energi & kompensasi Rp37,1 triliun,” sebagaimana tertulis dalam paparannya.

Adapun, Bendahara Negara tersebut menekankan bahwa tidak akan ada kenaikan harga BBM meski pergeseran harga minyak dan nilai tukar rupiah.

Artinya, bukan masyarakat yang akan menanggung kenaikan BBM dari kenaikan harga minyak dan depresiasi nilai tukar.

“Meskipun terjadi perubahan parameter, APBN yang harus mengemban bebannya. Ini ditujukan agar momentum pertumbuhan dan daya beli masyarakat masih bisa terjaga,” jelasnya.

Hingga semester I/2024, pemerintah telah menyalurkan 7.167.700 kiloliter BBM atau hampir sama dengan tahun lalu dengan penyaluran volumenya 7.164.200 kiloliter BBM atau turun 0,05%.

Sementara penyaluran LPG 3 Kg meningkat 1,4% (yoy) menjadi sepanjang Januari hingga Juni 2024. Untuk penyaluran listrik bersubsidi tercatat adanya peningkatan jumlah pelanggan dari 39,2 juta pelanggan tahun lalu, tahun ini mencapai 40,6 juta pelanggan.

Usai rapat tersebut, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata juga enggan menyebutkan angka Rp37,1 triliun sebagai tambahan anggaran subsidi dan kompensasi.

“Itu nanti kita lihat, karena kita kemungkinan melihat apakah semua bisa dibayar, sampai triwulan tiga gitu. Itu ada unsur-unsur [ICP dan kurs] nanti kita lihat,” ungkapnya.

Sepanjang 2024, pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp189,1 triliun untuk subsidi energi. Secara perinci, alokasi terbesar diberikan untuk subsidi LPG senilai Rp87,45 triliun, kemudian listrik Rp75,83 triliun, dan subsidi jenis bahan bakar tertentu (BBM JBT) senilai Rp25,82 triliun.

Sebagai catatan, angka tersebut belum termasuk kompensasi energi (BBM dan listrik) yang direncanakan sejumlah Rp329,9 triliun pada 2024.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp11 triliun untuk bantuanberas yang akan dilanjutkan pada semester kedua 2024.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja penyampaian laporan semester I APBN 2024, Senin (8/7/2024).

Sri Mulyani menjelaskan bantuan tersebut akan diperpanjang untuk periode 3 bulan, yaitu untuk periode Agustus, Oktober, dan Desember.

“Alokasi bantuan beras dan bantuan daging ayam dan telur yang akan diperpanjang 3 bulan, yaitu pada Agustus, Oktober, dan Desember untuk pembayarannya, ini akan menambah biaya Rp11 triliun,” katanya.

Adapun, sepanjang semester I/2024, Kementerian Keuangan mencatat anggaran perlindungan sosial telah direalisasikan sebesar Rp176,7 triliun, tumbuh 1,6% secara tahunan.

Sri Mulyani menjelaskan realisasi anggaran perlindungan sosial melalui kementerian dan lembaga (K/L) telah mencapai Rp77,3 triliun pada semester pertama 2024.

Dari jumlah tersebut, anggaran perlindungan sosial yang direalisasikan Kementerian Sosial adalah sebesar Rp37,5 triliun, di antaranya untuk penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan Kartu Sembako bagi 18,7 juta KPM.

Realisasi melalui Kementerian Kesehatan tercatat sebesar Rp24,3 triliun untuk bantuan iuran PBI program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi 96,8 juta peserta dan bantuan iuran peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan BP kelas III bagi 56,0 juta peserta.

Lebih lanjut, anggaran yang direalisasikan Kemendikbudristek dan Kemenag mencapai Rp14,9 triliun, serta melalui Kemenaker terealisasi sebesar Rp0,3 triliun, serta BNPB sebesar Rp0,2 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Kalimantan Ferro Industry (KFI) berencana membangun 18 linesmelter nikel dengan menggunakan teknologi rotary kiln electric furnace (RKEF).

Owner Representative PT Kalimantan Ferro Industry Muhammad Ardhi Soemargo mengatakan bahwa teknologi yang bakal digunakan merupakan teknologi RKEF terbaru.

Adapun, perusahaan milik konsorsium PT Nityasa Prima dan perusahaan asal China, San Tai Hoi Tong New Material Co, Ltd, itu bakal membangun proyek smelter nikel selama 5 tahun dengan kapasitas produksi 1,4 juta ton feronikel per tahun dengan kadar logam nikel sebesar 11,50%. Total investasinya mencapai Rp30 triliun.

“Kami menggunakan teknologi RKEF terbaru, smelter kami tidak sama dengan smelter yang lain. Kami menggunakan teknologi yang pendinginnya menggunakan wind [angin], bukan dengan air. Kementerian Perindustrian melihat ini sangat baik untuk teknologi smelter ini,” kata saat ditemui di Komplek Parlemen Senayan, Senin (8/7/2024).

Ardhi menjelaskan, bahwa pembangunan akan dilakukan dalam empat tahap di atas lahan seluas 330 hektare. Pada tahap pertama, terdapat empat line sudah hampir selesai, sementara dua line sudah siap untuk ekspor perdananya.

Untuk keempat line tersebut, Ardhi menjelaskan bahwa dua line sudah masuk tahap commissioning dan dua line lagi akan commissioning pada bulan Agustus.

"Sekiranya hari ini terpasang, ada dua yang akan berproses dan kami akan terus membangun sampai dengan 18 line bisa terealisasi," ujarnya.

Lebih lanjut, Ardhi menyampaikan, keberadaan proyek smelter PT KFI nantinya bakal memberikan multiplier effect di wilayah Kalimantan Timur. Terlebih proyek ini ditargetkan dapat menyerap setidaknya 10.000 tenaga kerja lokal ke depannya.

"Hari ini kami membawahi 1.400 orang yang bekerja, di 6 tahun ke depan ada 10.000 pekerja mereka akan memberikan multiplier effect. Beberapa warung-warung dan juga harga tanah para spekulan sangat tinggi sekali," ucap Ardhi.