Bisnis.com, JAKARTA - Satu orang meninggal dunia dan puluhan lainnya jatuh sakit akibat infeksi bakteri E. coli yang diduga terdapat pada salah satu menu McDonald's, hamburger Quarter Pounder, di 10 negara bagian Amerika Serikat (AS).

Mengutip Reuters pada Rabu (23/10/2024), Centers for Disease Control (CDC) menyebut, wabah E. coli, yang terkait dengan salah satu menu terpopuler McDonald's, telah membuat 49 orang jatuh sakit dan 10 orang dilarikan ke rumah sakit.

Jenis wabah yang terlibat, E. coli O157:H7, dapat menyebabkan penyakit serius dan merupakan sumber wabah tahun 1993 yang menewaskan empat anak yang makan hamburger setengah matang di restoran Jack in the Box.

CDC melaporkan, setiap orang yang diwawancarai melaporkan makan di McDonald's sebelum penyakit mereka mulai, dan sebagian besar menyebutkan makan hamburger Quarter Pounder.

Bahan spesifik yang terkait dengan penyakit ini belum teridentifikasi namun para penyelidik fokus pada irisan bawang bombay segar dan roti daging sapi segar, kata CDC. Sebagian besar penyakit dilaporkan di Colorado dan Nebraska.

“Temuan awal dari penyelidikan menunjukkan bahwa sebagian penyakit mungkin terkait dengan irisan bawang yang digunakan di Quarter Pounder dan bersumber dari satu pemasok yang melayani tiga pusat distribusi,” kata Chief Supply Chain Officer McDonald’s Amerika Utara Cesar Piña dalam sebuah pernyataan. .

McDonald's telah secara proaktif mengeluarkan irisan bawang bombay dan roti daging sapi yang digunakan untuk hamburger Quarter Pounder dari toko-toko di negara bagian yang terkena dampak sementara penyelidikan berlanjut, perusahaan tersebut memberitahu CDC.

Pengacara keamanan pangan AS, Bill Marler, yang mewakili korban wabah Jack in the Box, mengatakan bawang bombay kemungkinan besar merupakan sumber kontaminasi dan telah dikaitkan dengan wabah E. coli O157:H7 sebelumnya.

Daging sapi sepertinya tidak mungkin terjadi, karena wabah tersebut sudah jarang terjadi karena langkah-langkah keamanan pangan, kata Marler.

“Anda harus memiliki banyak restoran yang memasak daging,” kata Marler, yang memperkirakan akan melihat lebih banyak kasus yang dilaporkan dalam wabah ini.

McDonald's untuk sementara waktu menghapus Quarter Pounder dari restoran-restoran di daerah yang terkena dampak, termasuk Colorado, Kansas, Utah dan Wyoming, katanya dalam sebuah pernyataan, seraya menambahkan bahwa pihaknya sedang bekerja sama dengan pemasok untuk mengisi kembali pasokan dalam minggu mendatang.

Adapun, Gejala E. coli meliputi kram perut yang parah, diare, dan muntah.

Pada tahun 2015, jaringan burrito Chipotle, mengalami penurunan penjualan dan reputasinya terpuruk karena wabah E.coli di beberapa negara bagian. Wabah tersebut dikaitkan dengan strain E. coli O26 yang biasanya menyebabkan penyakit yang tidak terlalu parah dibandingkan E. coli O157:H7.

Bisnis.com, JAKARTA - Fungsi dari impor komoditas pangan dalam perspektif ekonomi inter­na­­­sional adalah menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada konsumen (masya­­ra­­­kat).

Impor dilakukan agar harga pangan domes­­tik bisa ditekan yang de­­­ngan­­­nya akses konsumen (masyarakat) terhadap ko­­­moditas tersebut menjadi lebih besar.

Dalam kondisi harga pangan tertentu men­­jadi kontribusi penting in­­­flasi, maka impor pangan tersebut juga berfungsi untuk mengendalikan inflasi. Di Indonesia, beras adalah ko­­­moditas pangan yang punya kontribusi penting dalam pembentukan inflasi.

Jika kita lihat fenomena impor beras Indonesia, maka tampak impor beras gagal menstabilkan harga beras. Fenomena ini bisa kita lihat dari data dan fakta sebagai berikut: pertama, mencermati perilaku impor beras sepanjang 2023—2024 ditemukan anomali dari impor beras.

Sebagaimana diketahui di tahun 2023 Indonesia mengimpor beras 3,06 juta ton atau meningkat 613,61% dibandingkan dengan 2022. Adapun, sampai akhir Agustus 2024, impor beras mencapai 2,56 juta ton, atau kuota impor masih ada sekitar 1,1 juta ton dari target penugasan 3,6 juta ton pada 2024. Ini artinya Indonesia telah mengimpor beras 5,7 juta ton dalam 2 tahun terakhir.

Fenomena impor beras tersebut menjadi menarik jika dikaitkan dengan perilaku harga beras. Data harga beras dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional sepanjang 2023 sampai dengan Maret 2024 terus menunjukkan tren meningkat.

Harga beras pada awal 2023 adalah Rp13.050 per kilogram (10 Februari 2023), kemudian meningkat menjadi Rp13.600 per kg pada 18 Agustus 2023 dan menjadi Rp14.650 per kg pada 12 Januari 2024, dan menjadi Rp15.350 per kg pada 30 Agustus 2024.

Fenomena harga yang terus naik sementara pemerintah telah mengimpor 3,06 juta ton beras pada 2023 dan 2,56 juta ton beras sampai Agustus 2024 mengindikasikan impor tidak berperan menekan harga beras nasional. Fenomena ini memunculkan pertanyaan apakah hanya terjadi pada 2023 dan 2024 saja atau fenomena umum di Indonesia pada tahun-tahun sebelumnya.

Jika melansir data impor beras Indonesia berdasarkan data bulanan statistik FAO periode 2017—2022 dan data harga beras Pusat Informasi Harga pangan Strategis Nasional pada rentang waktu yang sama dengan menggunakan error correction model, saya mendapatkan temuan bahwa impor beras Indonesia tidak berpengaruh secara statistik terhadap harga beras Indonesia.

Padahal di sisi lain harga beras punya pengaruh signifikan secara statistik terhadap indeks harga konsumen Indonesia (atau inflasi).

Kita jangan lupa, impor beras ini bukan saja untuk menolong masyarakat konsumen, tetapi juga akan menolong petani. Data sensus pertanian terbaru BPS menunjukkan jumlah petani gurem (yang menguasai lahan kurang dari 0,5 ha) adalah 17.248.181 petani. Ketika total petani pengguna lahan sebanyak 27.799.280 petani maka 62,05% petani di Indonesia adalah petani gurem (BPS, 2023).

Petani gurem berstatus sebagai net consumer untuk beras karena konsumsi beras mereka lebih besar dari yang mereka produksi. Meskipun sebagian dari mereka menanam padi, hasil panen yang diperoleh tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi mereka sendiri, dan biasanya sudah dijual habis saat panen. Dampaknya mereka harus membeli beras untuk kepentingan konsumsi rumahtangga dari pasar.

Sebagai net consumer, mereka lebih rentan terhadap fluktuasi harga beras karena mereka tidak dapat sepenuhnya bergantung pada produksi mereka sendiri untuk kebutuhan pangan. Ketika harga beras di pasar meningkat, beban ekonomi mereka menjadi lebih berat karena biaya untuk membeli beras meningkat.

Oleh karena itu, tulisan ini mengingatkan ulang para pengambil kebijakan bahwa impor beras harus dikembalikan fungsinya sebagai kebijakan stabilisasi harga beras ketika terjadi kenaikan harga beras. Kalau impor beras dilakukan tetapi tidak berdampak terhadap stabilisasi harga beras menunjukkan kebijakan impor adalah kebijakan yang mubazir.

Disamping itu, kebijakan impor yang tidak berimbas pada stabil atau turunnya harga beras rawan menjadi media perburuan rente. Impor telah dilakukan dalam jumlah besar tetapi harga domestik tidak turun menunjukkan impor dilakukan tidak bermanfaat untuk kepentingan publik. Yang diuntungkan dari fenomena ini adalah segelintir pemburu rente di pasar beras.

Insentif untuk melakukan perburuan rente ini akan terus terjadi jika impor tidak menyebabkan turunnya harga beras domestik. Ketika selisih antara harga beras domestik dan harga internasionalnya mendekati nol akibat guyuran beras impor ke pasar domestik, maka insentif untuk berburu rente pun menjadi hilang dan ini hanya bisa terjadi jika harga beras domestik menjadi turun akibat impor beras.

DPR RI seharusnya ketika mengevaluasi impor beras, juga harus peduli dengan dampak dari impor tersebut. Kalau impor beras telah dilakukan dengan jumlah besar, tetapi masyarakat tetap terbebani harga beras yang tetap melambung, itu menunjukkan impor yang dilakukan tidak untuk kepentingan publik, tetapi lebih menguntungkan pihak-pihak yang ingin berburu rente dari impor beras.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mencatat lonjakan pengguna LRT Jabodebek pada hari pelantikan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Minggu (20/10/2024). Lonjakan penumpang itu juga terjadi seiring penerapan tarif Rp1 per perjalanan.

Manager Public Relations LRT Jabodebek Mahendro Trang Bawono mengungkapkan sebanyak 61.166 masyarakat menggunakan layanan LRT Jabodebek pada hari tersebut. Angka itu naik 73% atau 25.887 pengguna dibandingkan rata-rata akhir pekan September yang hanya 35.279 pengguna.

Mahendro pun mengapresiasi antusiasme masyarakat, sehingga memberikan kesempatan kepada mereka untuk mencoba LRT Jabodebek.

"Promo ini memberikan pengalaman baru bagi banyak pengguna yang mungkin belum pernah mencoba LRT Jabodebek sebelumnya, dan kami bangga bisa memberikan kesempatan itu pada momen penting bagi negara,” ucap Mahendro melalui keterangan resmi, Senin (21/10/2024).

Lebih rinci, tiga stasiun dengan volume tap in tertinggi yakni Stasiun Dukuh Atas dengan 16.382 pengguna, Stasiun Harjamukti dengan 7.502 pengguna, dan Stasiun Cikoko dengan 5.142 pengguna.

Sedangkan, tiga stasiun yang mencatat volume tap out tertinggi yakni Stasiun Dukuh Atas dengan 17.477 pengguna, Stasiun Harjamukti dengan 7.373 pengguna, dan Stasiun Cikoko dengan 5.285 pengguna.

Lebih lanjut, Mahendro mengungkapkan pihaknya juga meningkatkan frekuensi perjalanan LRT Jabodebek pada hari itu. Tercatat, sebanyak 364 perjalanan LRT Jabodebek dioperasikan untuk mengantisipasi lonjakan pengguna.

Angka itu naik dari biasanya 260 perjalanan pada akhir pekan. Headway atau interval antar kereta juga disesuaikan menjadi 5-11 menit guna mengakomodasi kebutuhan masyarakat.

Mahendro menuturkan dalam penerapan tarif Rp 1, seluruh operasional LRT Jabodebek berjalan dengan lancar dan tertib. Dia menyebut pengguna mematuhi aturan yang berlaku di stasiun dan di dalam kereta, sehingga suasana tetap terkendali.

"Antrean di stasiun-stasiun utama dikelola dengan baik, dan para petugas di stasiun maupun kereta tetap sigap dalam membantu pengguna serta memastikan perjalanan aman dan nyaman," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA – Dana Moneter Internasional (IMF) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada 2025 dan memperingatkan meningkatnya risiko, dari perang hingga proteksionisme perdagangan.

Melansir Bloomberg, Rabu (23/10/2024), IMF dalam rilis World Economic Outlook (WEO) terbaru memperkirakan produk domestik bruto (PDB) global akan meningkat 3,2% tahun depan.

Proyeksi ini lebih rendah 0,1 poin persentasi dari rilis WEO sebelumnya pada Juli 2024. Adapun outlook pertumbuhan ekonomi tahun ini tidak berubah pada 3,2%, sedangkan inflasi global diperkirakan melambat menjadi 4,3% pada 2025 dari 5,8% tahun ini.

Dalam beberapa tahun terakhir, IMF telah memperingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia cenderung landai dalam jangka menengah. Hal ini membuat negara-negara kekurangan sumber daya untuk mengurangi kemiskinan dan menghadapi perubahan iklim.

Kepala Ekonom IMF Pierre-Olivier Gourinchas mengatakan risiko-risiko global semakin meningkat dan ekonomi global sedang dalam ketidakpastian yang semakin besar.

“Ada risiko geopolitik, dengan potensi eskalasi konflik regional, yang dapat memengaruhi pasar komoditas. Ada peningkatan proteksionisme, kebijakan-kebijakan proteksionis, gangguan-gangguan dalam perdagangan yang juga dapat mempengaruhi aktivitas global,” jelasnya seperti dikutip Bloomberg, Rabu (23/10/2024).

Meskipun prospek IMF tidak secara eksplisit menyebutkan pilpres AS pada November mendatang, perhelatan politik AS tersebut akan pertemuan tahunan menteri keuangan dan gubernur bank sentral dunia di markas besar IMF dan World Bank di Washington, yang berjarak hanya tiga blok dari Gedung Putih.

Sebelumnya, Bloomberg Economics pada awal tahun ini memperkirakan bahwa janji Donald Trump untuk memberlakukan tarif 60% untuk impor dari China dan bea masuk 10% untuk impor dari negara lain kemungkinan besar akan memacu inflasi dan menekan Federal Reserve (The Fed) untuk kembali menaikkan suku bunga.

Gourinchas mengatakan bahwa tarif dan ketidakpastian perdagangan di berbagai negara berisiko menurunkan pertumbuhan ekonomi ekonomi global sekitar 0,5% pada tahun 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) memproyeksi adanya penurunan produksi minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) Indonesia pada kuartal I/2025. Alhasil, harga CPO diprediksi akan meningkat.

Sekretaris Jenderal Gapki M. Hadi Sugeng menyampaikan bahwa penurunan produksi CPO dipicu oleh momentum hari libur, seperti Tahun Baru 2025 hingga hari raya Idulfitri. Imbasnya, konsumsi minyak kelapa sawit dan turunannya akan melonjak.

"Kami prediksi kuartal I dan II [2025], khususnya di kuartal I produksi akan menurun, siklusnya tiap tahun rata-rata setelah kuartal IV, di kuartal I [2025] itu akan turun, sehingga permintaan akan cukup banyak," kata Hadi di Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Alhasil, Gapki memprediksi harga CPO mampu tembus di kisaran 3.700—4.500 ringgit.

"Mudah-mudahan di tahun depan kita bisa di angka 4.000-an ringgit sampai Juli 2025," ujarnya.

Lebih lanjut, Hadi menjelaskan bahwa produksi CPO dan Crude Palm Kernel Oil (CPKO) Indonesia diperkirakan tidak akan naik dua digit, melainkan turun 5% hingga akhir tahun ini. Adapun, terhitung Januari—September 2024, produksi CPO dan CPKO masih terkoreksi 5%.

Padahal, tahun lalu CPO dan CPKO mampu mencapai 54 juta ton. Namun, di tahun ini diperkirakan hanya sekitar 51 juta ton untuk CPO dan CPKO.

"Ini tidak lain ada dampak dari El Niño tahun 2023 yang masih kita rasakan di tahun ini. Mudah-mudahan di tahun depan, produksi akan kembali seperti tahun 2022 atau 2023 ke angka 54 juta—55 juta ton," harapnya.

Pada tahun depan, Gapki meramal produksi CPO akan sulit mencetak angka dua digit, meski diyakini komoditas ini masih akan tumbuh lantaran efek El Niño yang sudah berakhir di tahun ini.

"Dan tahun depan semestinya dengan curah hujan yang cukup bagus paling tidak produktivas kembali ke 2023 sekitar 55 juta ton," tuturnya.

Dari sisi harga, Hadi juga menyampaikan bahwa sejak Januari—September 2023, harga CPO tembus Rp11.100 per kilogram. Sementara di tahun ini sudah mencapai sekitar Rp12.490 per kilogram, atau naik 12%.

"Tahun depan kita juga berharap masih ada harga yang cukup karena ada biodiesel yang akan menyerap supply CPO, diharapkan CPO tetap stabil," terangnya.

Tantangan Industri Sawit

Berdasarkan catatan Gapki, sepanjang 2024, kelapa sawit tetap menjadi kunci dalam pasar minyak nabati global dan juga sebagai minyak nabati dengan produksi terbesar di dunia. Gapki melihat bahwa kelapa sawit memainkan peran yang sangat vital dari berbagai sektor.

Ketua Panitia Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2024 Mona Surya mengatakan bahwa sekitar 60% dari total produksi minyak kelapa sawit Indonesia ditujukan untuk pasar ekspor dan telah mencakup lebih dari 160 negara.

Kendati demikian, Mona mengungkap bahwa terdapat sejumlah tantangan di industri kelapa sawit, terutama di dalam negeri terkait isu produksi dan produktivitas kelapa sawit.

"Terutama pada pertanian swasta yang membutuhkan replanting segera dan progres daripada percepatan replanting itu masih sangat-sangat lambat, sehingga itu harus dipercepat untuk bisa meningkatkan produktivitas Indonesia," ujarnya.

Sementara itu, Mona menyebut juga ada tantangan dari luar negeri yang dihadapi komoditas minyak kelapa sawit, mulai dari keseimbangan antara pasokan dan permintaan minyak nabati lainnya, hingga faktor geopolitik di Eropa dan Timur Tengah.

Mona juga menyinggung kebijakan dari Uni Eropa, yakni kebijakan produk bebas deforestrasi atau The European Union on Deforestation-free Regulation (EUDR) yang berisiko menjadi hambatan rantai internasional.

“Pasalnya, kebijakan ini berpotensi memberikan dampak signifikan bagi petani sawit, terutama seperti Indonesia,” jelasnya.

Untuk itu, Gapki kembali menggelar Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2024 pada 6-8 November 2024, dengan tema yang diusung Seizing Opportunities Amidst Global Uncertainty di The Westin Resort Nusa Dua, Bali.

Mona menjelaskan bahwa konferensi ini menjadi forum yang sangat strategis di dalam membahas berbagai peluang di tengah ketidakpastian global. Serta, adanya transaksi bisnis di dalam konferensi ini.

"Jadi acara ini memang acara yang sangat-sangat ditunggu oleh pemangku kelapa sawit dan juga seluruh sektor yang berkaitan dengan industri kelapa sawit," ungkapnya.

Di samping itu, konferensi ini juga akan memberikan analisis mendalam mengenai situasi pasar minyak global yang berfokus pada perkembangan dan dinamika terkini yang mempengaruhi industri minyak sawit.

"Berbagai kebijakan minyak sawit Indonesia, perspektif pasar dari negara-negara impor, serta analisis top pasokan dan pemerintahan minyak sawit ini akan menjadi topik pembahasan utama," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — International Monetary Fund atau IMF memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih sebesar 5,1% pada 2029. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia 2024 diperkirakan tetap 5,0% atau stagnan dari tahun lalu.

Hal itu tercantum dalam World Economic Outlook edisi Oktober 2024 yang diterbitkan IMF atau Dana Moneter Internasional pada hari ini, Selasa (22/10/2024). Laporan itu berjudul "Policy Pivot, Rising Threats" yang berarti Pergeseran Kebijakan, Meningkatnya Ancaman.

Dalam laporan tersebut, IMF memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini akan mencapai 5,0%. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap berada di tren 5%.

Sayangnya, perkiraan IMF ke depan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak menunjukkan kenaikan yang signifikan. Misalnya, pada 2025 laju ekonomi diperkirakan hanya mencapai 5,1%.

Bahkan, IMF memproyeksikan bahwa pada 2029 pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap di 5,1%.

Seperti diketahui, 2029 merupakan akhir masa jabatan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan wakil presidennya, Gibran Rakabuming Raka.

Padahal, Prabowo bercita-cita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8%. Proyeksi IMF itu seolah menunjukkan bahwa ambisi Prabowo masih cenderung sulit tercapai.

Adapun, indikator lainnya yang diproyeksikan oleh IMF adalah inflasi Indonesia akan stabil di 2,3% pada 2024. Lalu, neraca transaksi berjalan 2024 diperkirakan -1,0%, dan tingkat pengangguran pada 2024 sebesar 5,2%.

Secara umum, laporan World Economic Outlook Oktober 2024 menggambarkan bahwa perjuangan global melawan Inflasi sebagian besar berhasil dimenangkan. Tingkat inflasi secara global diperkirakan mencapai 3,5% pada akhir 2025, di bawah tingkat rata-rata 2000—2019 sebesar 3,6%.

Lalu, meskipun terjadi pengetatan kebijakan moneter yang tajam di banyak belahan dunia, kondisi ekonomi global tetap tangguh sehingga terhindar dari resesi.

"Pertumbuhan ekonomi [global] diproyeksikan tetap stabil di 3,2% pada 2024 dan 2025, meskipun beberapa negara, terutama negara berkembang berpendapatan rendah, telah mengalami revisi pertumbuhan yang cukup besar, yang sering kali disebabkan oleh eskalasi konflik," dikutip dari laporan IMF.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mengingatkan kepada penumpang untuk kembali mengecek barang bawaan jangan sampai ada yang tertinggal sebelum turun.

Bagi pelanggan yang merasa kehilangan atau tertinggal barangnya, baik di dalam kereta api atau di stasiun, KAI memiliki sistem layanan Lost and Found di mana para pelanggan dapat melapor kepada petugas maupun melalui Contact Center KAI 121. Nantinya, pihak KAI akan melakukan menindaklanjuti laporan tersebut.

VP Public Relations KAI Anne Purba menuturkan petugas announcer secara rutin mengingatkan kepada pelanggan agar menjaga barang bawaannya agar tidak tertinggal di stasiun atau di atas kereta api.

"Barang bawaan pelanggan merupakan tanggung jawab masing-masing, namun demikian untuk memberikan layanan maksimal, petugas KAI akan selalu berupaya membantu mengamankan barang tertinggal yang masih ada di atas kereta api ataupun stasiun," ujarnya melalui keterangan resmi, Selasa (22/10/2024).

KAI mencatat bahwa sepanjang 2024, dalam kurun Januari—September 2024 terdapat 6.455 barang temuan dengan estimasi nilai barang sebesar Rp10 miliar. Barang-barang temuan itu berhasil diamankan pihak KAI dan telah dimasukan pada database system Lost and Found.

Jumlah tersebut meningkat drastis dibandingkan satu tahun penuh pada 2023, di mana KAI menemukan 5.434 barang dan mengamankan barang tersebut dengan estimasi nilai barang sebesar Rp6,65 miliar.

Anne menyebut jenis item barang-barang berharga yang diamankan seperti barang elektronik, perhiasan, dokumen berharga serta uang tunai.

Sebagian besar barang tersebut sudah kembali ke pemilik, sedangkan sisanya masih KAI simpan karena belum diambil oleh pemilik.

Selanjutnya perseroan akan meningkatkan layanan secara terus-menerus menjadi prioritas KAI untuk memastikan kepuasan seluruh pelanggan kereta api.

"Upaya ini dilakukan untuk mendorong lebih banyak masyarakat memilih kereta api sebagai moda transportasi massal yang aman, nyaman dan efisien untuk mendukung keberlanjutan," katanya

Bisnis.com, JAKARTA — Peran pemerintah sangat diperlukan dalam mendukung penggunaan bioetanol sebagai energi alternatif di sektor transportasi.

Pengamat otomotif Yannes Martinus Pasaribu mengakui bahwa emisi yang berasal dari kendaraan di Indonesia, mayoritas disumbangkan oleh kendaraan berusia tua. Dia menguraikan, dari sekitar 160-an juta kendaraan, roda empat atau lebih berjumlah sekitar 30-an juta. Sisanya adalah kendaraan roda dua dan mayoritas berusia di atas 20 tahun yang berkontribusi besar terhadap emisi.

"Kuncinya kebijakan pemerintah yang mendukung tumbuhnya ekosistem tersebut dengan menetapkan pembatasan usia kendaraan. Ini menjadi PR [pekerjaan rumah] besar di Indonesia," ujarnya dalam diskusi program Factory Hub di kanal youtube Bisniscom.

Menurutnya, sudah saatnya pemerintah mulai berpikir bagaimana mengembangkan aturan yang lebih berkelanjutan misalnya dengan melakukan pembatasan usia kendaraan. Pasalnya, kalau batas umur kendaraan diberlakukan, bisa menumbuhkan permintaan industi otomotif dan juga industri pendukungnya.

Namun demikian, sebelum sampai pada kebijakan itu, menurutnya pertama dan utama yang harus dibenahi yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat biar tumbuh pesat karena masyarakatlah yang punya daya beli, khususnya di kalangan generasi muda. Generasi ini, kata dia, akan menjadi motor pertumbuhan ekonomi di 2045.

"Mulai didorong biar mereka bisa naik sejak awal caranya cuma satu, kebijakan yang dukung pertumbuhan industri Indonesia berjalan," ucapnya.

Dia berharap dengan kebijakan-kebijakan yang dibangun, ke depan pertumbuhan ekonomi bisa lebih merata dan daerah-daerah lain selain Jawa, bisa jadi mesin pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan demikian, tentunya perekonomian daerah bisa bertumbuh secara lebih sirkular lagi sehingga dari seluruh piramida sosial yang ada bisa saling mengisi dan perlahan terjadi pertumbuhan dan loncatan kelas sosial atau upscalling.

Selain itu, tuturnya, harus pula dikembangkan variasi kebijakan yang sesuai dengan karakteristik daerah. Misalnya penggunaan kendaraan dengan energi alternatif listrik di Jakarta menurutnya tepat mengingat kota ini memiliki tingkat polusi yang tinggi. Akan tetapi hal itu tidak bisa diterapkan di daerah yang jumlah kendarannya masih sedikit dan tidak memiliki persoalan polusi.

"Tidak ada alasan Indonesia untuk miskin. Alamnya terlalu baik, tambangnya terlalu baik, anak mudanya hebat tinggal bagaimana pendidikan kita mau dikembangkan secara lebih bagus lagi, termasuk sumber energi kita. Jangan sampai ingin mengembangkan energi alternatif tapi ketergantungan terhadap komponen impor masih tinggi. Akhirnya tetap ketergantungan. Artinya komponen impor segera produksi dalam negeri, bangun industry dan penelitian serta pengembangannya," bebernya.

Dia juga menyarankan agar pemerintah Indonesia bekerja sama dengan negara-negara yang sudah berhasil mengembangkan energi alternatif bioetanol seperti Brasil. Negara itu sudah membuktikan diri bisa bertahan dan mengalami pertumbuhan dengan kebijakan tersebut.

"Brasil buktikan bisa survive dan tumbuh. Tidak terdengar cerita kelaparan di Brasil karena menggunakan bioetanol. Kuncinya melibatkan intelektual, kolaborasi, dunia usaha, akademisi," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Center of Reform on Economics atau Core Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai bahwa postur kabinet pemerintahan baru, dengan adanya perubahan nomenklatur kementerian dan lembaga (K/L), berpotensi meningkatkan anggaran belanja K/L.

Menurutnya, postur kabinet pemerintahan baru agak berbeda dengan semangat efisiensi yang sudah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya.

Dia menjelaskan, dalam dua periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), beberapa proses efisiensi dilakukan, di mana terdapat beberapa lembaga yang dihilangkan atau ditutup dengan harapan bahwa kebijakan tersebut bisa memberikan efek efisiensi yang bisa berdampak positif terhadap anggaran pendapatan dan belanja (APBN) secara umum.

Komposisi kabinet dengan jumlah wakil menteri lebih dari satu menurutnya juga menimbulkan tanda tanya mengingat kementerian sudah memiliki komposisi administratif yang bisa menunjang kerja dari menteri, misalnya inspektorat jenderal atau sekretaris jenderal.

"Inspektorat jenderal ataupun sekretaris jenderal di kementerian bisa sebenarnya dimanfaatkan untuk membantu kerja para menteri, meskipun nanti ditambah dengan tupoksi ataupun tanggung jawab baru," katanya, dikutip pada Selasa (22/10/2024).

Gemuknya kabinet ini dikhawatirkan akan berdampak pada penambahan anggaran di tengah potensi defisit APBN yang melebar, imbas dari program baru pemerintah dan jadwal jatuh tempo utang pemerintah yang akan terjadi dalam 5 tahun mendatang.

Terkait sejumlah target yang telah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Yusuf mengatakan pemerintah perlu terus melakukan evaluasi, terutama program-program yang sifatnya baru, untuk melihat apakah program tersebut sudah sesuai dengan tujuan awal dari pembentukan program.

"Proses evaluasi juga menjadi penting terutama untuk melihat apakah kebijakan pemerintah itu masih relatif aman untuk ditanggung APBN yang menghadapi tantangan lain," jelasnya.

Sementara itu, Yusuf mengatakan, pemerintah juga perlu tancap gas agar bisa mengejar target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, salah satunya dengan melakukan konsolidasi antar kementerian untuk menciptakan kebijakan yang selaras dan tidak tumpah tindih dengan aturan kebijakan kementerian yang ada.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perindustrian atau Kemenperin masih menargetkan pertumbuhan industri pengolahan nonmigas atau manufaktur tumbuh positif hingga akhir tahun, di tengah kontraksi sektor industri.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pihaknya telah mengusulkan sejumlah regulasi yang dinilai dapat mendukung pertumbuhan industri, seperti Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri, revisi relaksasi impor, dan pengalihan pelabuhan impor ke wilayah timur Indonesia.

"Saya lihat dengan berbagai macam challenge dan berbagai tantangannya, sektor industri masih tumbuh, challenge itu kadang-kadang lebih susah yang berasal dari dalam negeri," kata Agus di Kantor Kemenperin, Selasa (22/10/2024).

Menurut dia, regulasi-regulasi yang berkaitan dengan Kementerian/Lembaga lain yang seringkali tidak menentu. Dalam hal ini, dia menyebutkan terkait Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8/2024 terkait relaksasi impor.

Sejak relaksasi impor untuk sejumlah komoditas diberlakukan, PMI manufaktur mengalami penurunan dalam 3 bulan terakhir. Padahal indeks yang mencakup variabel produksi, pesanan, hingga pasokan barang industri bertahan ekspansi dalam 34 bulan sebelumnya.

"Saya tidak kaget karena belum ada regulasi yang ditunggu pelaku industri yang bisa menumbuhkan optimisme bagi mereka, regulasinya bukan di kami," ujarnya.

Untuk diketahui, Kemenperin menargetkan industri manufaktur tumbuh 5,80% hingga akhir tahun ini. Sementara itu, pertumbuhan manufaktur sepanjang 2023 mencapai 4,69% lebih rendah dari target yang dicanangkan sebesar 4,81%.

Merujuk data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan industri pengolahan nonmigas terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 4,63% (year on year/YoY) pada triwulan II/2024.

"Jadi dengan berbagai macam challenge di sektor industri kami masih optimistis akan tumbuh kembali," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menyatakan siap jika skema penyaluran subsidi BBM diubah menjadi bentuk bantuan langsung tunai (BLT).

VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menuturkan, pihaknya siap lantaran sudah mempersiapkan infrastrukturnya, seperti MyPertamina.

Dia menjelaskan, saat ini pendaftaran QR Code untuk pembelian Pertalite dan Solar subsidi terus dilakukan lewat aplikasi MyPertamina. Oleh karena itu, Pertamina memiliki data masyarakat yang berhak mendapat subsidi.

"Nah, ke depan memang jika ada kebijakan seperti itu [penyaluran subsidi jadi BLT], kami tinggal memanfaatkan data yang sudah kami miliki di MyPertamina sehingga nantinya penyaluran subsidi mungkin bisa lebih tepat sasarannya," jelas Fadjar kepada wartawan di Mal Kota Kasablanka, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Fadjar pun menuturkan, saat ini pendataan untuk pembeli Solar di MyPertamina sudah mencapai 100%. Sementara itu, untuk pendaftaran QR Code pembeli Pertalite masih berproses.

Menurutnya, jika pendataan pembeli pertalite sudah mencapai 100%, maka pihaknya kian siap menyalurkan BBM subsidi menjadi BLT berdasarkan data yang dimiliki Pertamina.

"Konsumsi terbesar kan masih di Pertalite ya, nanti ketika memang mungkin sudah 100% penerapan QR Code untuk Pertalite, ya datanya sudah ada, berarti tinggal pelaksanaan," ucap Fadjar.

Presiden Prabowo Subianto berencana untuk memangkas subsidi energi dan mengubah skema penyalurannya menjadi bentuk BLT.

Penasihat ekonomi utama Prabowo, Burhanuddin Abdullah mengatakan bahwa pemerintah baru akan dapat menghemat anggaran hingga Rp200 triliun dengan penyaluran subsidi energi yang tepat sasaran.

“Kami ingin memperbaiki data, sehingga subsidi dapat diberikan dalam bentuk bantuan tunai secara langsung kepada keluarga-keluarga yang layak menerimanya. Itulah yang akan kami lakukan,” kata Burhanuddin, dikutip dari Reuters, Jumat (27/9/2024) lalu.

Dia menuturkan bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, pemerintah telah merancang postur belanja mencapai Rp3.621 triliun. Namun, sebagian besar akan digunakan untuk membayar utang dan kewajiban-kewajiban lainnya

Oleh karena itu, Burhanuddin menuturkan, diperlukan penghematan anggaran untuk mendanai program-program pemerintahan baru.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta PT Pertamina (Persero) untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi (migas). Hal tersebut tak lepas dari cita-cita Prabowo untuk kedaulatan energi Indonesia.

VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menuturkan pihaknya siap menjalankan arahan tersebut.

"[Arahan Prabowo] fokusnya menjaga ketahanan energi. Kemudian, peningkatan produksi, termasuk tadi swasembada energi, kedaulatan energi, ya mudah-mudahan kita menuju ke arah sana," jelasnya kepada wartawan di Mal Kota Kasablanka, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Fadjar mengatakan, salah satu bentuk tanggung jawab dari Kementerian BUMN adalah soal swasembada energi. Menurutnya, upaya untuk mewujudkan ketahanan energi sudah dan terus dilakukan.

Fadjar mengakui tantangannya untuk mencapai kedaultan energi masih cukup banyak. Namun, pihaknya berkomitmen sesuai dengan arahan pemerintah terkait ketahanan energi nasional.

"Jadi, secara korporasi Pertamina siap mendukung program pemerintah, mewujudkan ketahanan dan kedaulatan energi dengan berbagai upaya peningkatan produksi," jelas Fadjar.

Selain itu, pihaknya juga terus mencari energi baru terbarukan dari berbagai sumber daya yang ada di dalam negeri. Ini termasuk salah satunya adalah biofuel. Swasembada energi menjadi salah satu agenda besar yang dibidik oleh Prabowo pada masa pemerintahannya 5 tahun ke depan.

Ambisi itu ditegaskan lagi dalam pidato perdananya usai dilantik sebagai kepala negara dan pemerintahan pada Minggu (20/10/2024) lalu.

Prabowo menekankan perlunya swasembada energi guna menghadapi kemungkinan terburuk bila terjadi krisis di tengah konflik geopolitik yang memanas. Bila tak mampu swasembada energi, Indonesia yang saat ini masih bergantung pada impor minyak dan LPG bisa kewalahan ketika sewaktu-waktu negara lain membatasi akses pasokan energinya.

“Kita juga harus swasembada energi. Dalam keadaan ketegangan dalam keadaan kemungkinan terjadi perang di mana-mana, kita harus siap dengan kemungkinan yang paling jelek,” kata Prabowo.