JAKARTA, KOMPAS.com - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) mengubah nama Halte Gelora Bung Karno (GBK) menjadi Halte SenayanBank DKI mulai 10 Juli 2024.

Direktur Pelayanan dan Bisnis Transjakarta Fadly Hasan mengatakan, seiring dengan pergantian tersebut pihaknya juga akan mengganti nama Halte Senayan JCC menjadi Halte Gerbang Pemuda agar namanya berbeda dengan Halte Senayan Bank DKI.

"JCC Senayan akan jadi Gerbang Pemuda karena kebetulan lokasinya itu ada di Jalan Gerbang Pemuda. Jadi yang sekarang GBK akan menjadi Senayan Bank DKI," ujarnya saat ditemui di Transport Hub, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

KOMPAS.com/Isna Rifka Sri Rahayu Direktur Pelayanan dan Bisnis Transjakarta Fadly Hasan saat ditemui di Transport Hub, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Dia mengugkapkan, pergantian nama Halte GBK menjadi Halte Senayan Bank DKI ini dilakukan sebagai salah satu upaya perusahaan mendapatkan pendapatan selain dari penjualan tiket bus Transjakata.

Adapun hal ini disebut sebagai naming rights dimana perusahaan transportasi menjual hak penamaan halte atau stasiun kepada perusahaan.

Perusahaan yang membeli hak penamaan halte atau stasiun akan mendapatkan manfaat berupa brand awareness menjadi dikenal oleh pengguna transportasi umum tersebut.

"Jadi itu adalah salah satu effort dari Transjakarta untuk meningkatkan pendapatan dari naming rights dan memang kita mengajak Bank DKI di salah satu tempat yang menurut kita lokasinya cukup prime untuk juga meningkatkan brand awareness-nya Bank DKI," jelasnya.

Sebelumnya, merujuk pada sosial media resmi Transjakarta (@infotije), perubahan nama ini sejalan dengan upaya Transjakarta untuk menetralisasi nama halte sesuai dengan nama daerah setempat

Tujuannya untuk memudahkan pelanggan dalam mengakses informasi terkait lokasi halte.

"Nama halte yang lebih netral dan sesuai dengan nama daerah setempat akan membantu pengguna baru dan eksisting Transjakarta menemukan halte yang dituju dengan lebih mudah," bunyi keterangan dari akun @infotije.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, dirinya mengusulkan agar kebijakan impor dikembalikan ke Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023.

Agus mengatakan, usulan tersebut disampaikannya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat rapat terbatas (ratas) yang membahas terkait Permendag Nomor 8 Tahun 2024.

"Kami juga mengusulkan kembali ke Permendag 36 dan Presiden mengatakan untuk segera dikaji dan artinya oleh presiden green light karena apa? Karena dari pandangan kami Permendag 36 itu merupakan paling ideal," kata Agus saat menghadiri acara Sosialisasi PP Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Perwilayahan Industri" di kantor Kemenperin, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Agus mengatakan, usulan itu disampaikan untuk melindungi industri dalam negeri dari gempuran produk impor adalah menetapkan tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMPT) dan pengenaan bea masuk anti-dumping (BMAD).

Ia mengatakan penetapan BMPT dan BNAD untuk kain dan keramik sudah diselesaikan.

"Karena kain sudah siap, keramik sudah siap, dan yang lain membutuhkan waktu dan kita enggak punya waktu yang cukup waktu kita semput untuk mengahadapi gempuran dari negara tertentu yang harganya lebih murah," ujarnya.

Lebih lanjut, Agus mengatakan, usulan terakhir adalah pemerintah tak perlu melakukan revisi Permendag 8/2024, namun menerbitkan Permendag baru yang khusus mengatur kategori sandang, pangan, dan padat karya.

"Pak Presiden sangat terbuka dan memerintahkan kepada Menperin dan Mendag untuk segera membahas itu," ucap dia.

Untuk diketahui, pemerintah melakukan relaksasi impor melalui Permendag Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Kebijakan Impor pada 17 Mei 2024 lalu.

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dengan tegas menyayangkan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024.

Peraturan ini dinilai lebih berpihak pada importir umum daripada mengedepankan upaya negara untuk meningkatkan industri TPT (tekstil dan produk tekstil) domestik.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Danang Girindrawardana mengatakan, Permendag 8 tahun 2024 bakal membuat Indonesia tenggelam kebanjiran produk garmen atau tekstil yang sudah jadi.

Danang menilai, produk Menteri Perdagangan nomor 8 tahun 2024 seolah menempatkan Kemendag lebih superior daripada Kemenperin, karena sewenang-wenang menghilangkan kewenangan Menteri Perindustrian untuk menciptakan iklim investasi yang mendukung tumbuhnya industri tekstil garmen dalam negeri.

“Dalam 5 bulan terdapat 4 kali perubahan Permendag sampai dengan Permendag 8 tahun 2024 ini, menunjukkan mandulnya koordinasi produk regulasi antar kementerian,” ujar Danang dalam siaran persnya, Selasa (28/5/2024).

Menurut Danang, dua kementerian ini malah berkompetisi untuk pamer kewenangan. Ia menyampaikan kegundahan dari kalangan pengusaha dan pekerja industri tekstil dan garmen yang mempertanyakan apa motif Menteri Perdagangan melahirkan Permendag 8 tahun 2024 ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) memperingatkan potensi pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Salah satu pemicunya ialah nilai utang jatuh tempo pemerintah yang bakal melebar pada tahun depan.

Wakil Ketua Banggar DPR Cucun Ahmad mengatakan, berdasarkan hasil pembahasan bersama dengan pemerintah, defisit APBN tahun pertama kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ditetapkan di kisaran 2,29 sampai 2,82 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

SHUTTERSTOCK/INDZ Ilustrasi utang pemerintah.

Namun demikian, pemerintah ke depan dinilai perlu mencermati nilai utang jatuh tempo tahun depan.

"Potensi utang yang jatuh tempo pada tahun 2025 akan memberikan dampak terhadap defisit APBN 2025," kata dia, dalam pembacaan Laporan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2025, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Sebagai informasi, berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) per 30 April 2024, nilai utang jatuh tempo pada tahun depan mencapai Rp 800,33 triliun.

Nilai ini berasal dari utang surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 705,5 triliun dan utang pinjaman Rp 100,19 triliun.

Nilai itu jauh lebih tinggi nilai utang jatuh tempo pada tahun ini, yakni sebesar Rp 434,29 triliun. Namun demikian, yang perlu menjadi catatan, nilai utang jatuh tempo ini dihitung sejak 30 April 2024, sehingga tidak mempertimbangkan nilai utang jatuh tempo sebelum tanggal tersebut.

Melihat data tersebut, Cucun menilai, pemerintah perlu berhati-hati dalam melaksanakan APBN. Pasalnya, pos penerimaan negara masih berpotensi mengalami tekanan dari ketidakpastian global.

Tekanan terhadap pendapatan belanja pun telah terlihat dari proyeksi pendapatan perpajakan negara tahun ini yang tidak mencapai target. Pemerintah memproyeksi, pendapatan perpajakan hingga akhir tahun ini mencapai Rp 2.218,4 triliun, setara dengan 96 persen dari target yang ditetapkan.

"Kondisi global akan mempengaruhi penerimaan negara," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah bersama para asosiasi pengusaha akan membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengatasi barang impor ilegal.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Mendag Zulhas) mengatakan, alasan dibentuknya satgas itu lantaran produk-produk impor membanjiri pasar Indonesia. Selain itu, data impor yang dimiliki Indonesia berbeda jauh dengan data yang dimiliki dari negara asal barang.

“Misalnya data impor kita dari Jepang senilai 10 dollar AS data dari sini, tapi kalau lihat data yang punya mereka, nilai ekspornya ke kita itu bisa 20 dollar AS. Jauh jomplang sekali. Oleh karena itu kami sudah sepakat akan buat Satgas untuk mengawasi barang impor yang masuk,” ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Lebih lanjut Mendag Zulhas mengungkapkan, satgas tersebut dibentuk dengan menggandeng beberapa pemangku kepentingan yang lain seperti Kamar Dagang Industri (Kadin) hingga pelaku-pelaku usaha industri di Tanah Air.

“Dengan dibikinnya Satgas nanti bisa melihat di mana perbedaan data impor yang begitu besar, ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid menyatakan persetujuannya untuk berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan dalam pembentukan satgas pengawasan barang impor ilegal.

Dia berharap dengan pembentukan satgas tersebut bisa menjadi langkah pemeirntah untuk menekan banjirnya impor ilegal di Indonesia sehingga tidak mematikan industri dalam negeri.

“Satgas kita lakukan bersama dan kami menyambut baik apa yang direncanakan Kemendag dan ini akan menjadi solusi ke depan supaya saling mengisi apa yang penting ke depannya,” ujar Arsjad.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Mendag Zulhas) mengungkapkan, pihaknya bersama Asosiasi Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) akan membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengatasi barang impor ilegal.

“Jadi keluhannya rata-rata banyak barang-barang ilegal,” ujarnya usai Rapat Kerja bersama dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (8/7/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengklaim Indonesia sebagai negara papan atas di Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD.

Hal itu disampaikan Airlangga saat menghadiri seremoni Pencatatan Perdana Saham PT Gunanusa Eramandiri Tbk (GUN) di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Selasa (9/7/2024).

"Dibandingkan negara OECD kita juga salah satu yang papan atas,” ujarnya.

OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development adalah organisasi untuk berbagi masalah sosial-ekonomi serta berkolaborasi guna mencari solusi.

Didirikan pada 1961, klub negara maju berpenghasilan tinggi ini memiliki tujuan meningkatkan perdagangan dunia dan kemajuan ekonomi, salah satunya dengan prinsip ekonomi pasar bebas.

Saat ini sudah ada 38 negara anggota OECD. di antaranya yakni Amerika Serikat (AS), Jerman, Perancis, Inggris Raya, Swiss, Chile, Kolombia, dan Kostarika. Sementara itu, negara Asia yang menjadi anggota OECD baru 2 negara yakni Jepang dan Korea Selatan.

Sedangkan Indonesia tercatat baru sebatas negara mitra OECD. Meski begitu, Indonesia menargetkan jadi anggota OECD pada 2027. Saat ini Indonesia telah membuka diskusi aksesi OECD sebagai proses bergabung dengan organisasi tersebut.

Selain soal OECD, Airlangga juga menyampaikan capaian pertumbuhan ekonomi terbaru serta menyebut Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar kelima di G20.

“Ekonomi Indonesia tumbuhnya 5,11 persen secara tahunan, dan bulan Juni kemarin kita deflasi 2,51 persen. Negara mana yang pertumbuhan bisa 5,11 dengan inflasi rendah?” kata dia.

Airlangga mengatakan, jika dilihat dari perdagangan di Indonesia dalam beberapa bulan terakhir juga menunjukkan hal yang positif. Hal ini tercermin dari PMI Manufaktur yang terus tumbuh.

“Industri pengolahan tumbuh stabil, makanan dan minuman industrial yang go publik tumbuh 5,87 persen. Ini juga positif,” jelasnya.

Dia mengatakan, saat ini industri pengolahan tumbuh stabil, makanan dan minuman, hingga industrial go publik 5,87 persen.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, ekonomi Indonesia pada kuartal I-2024 tumbuh sebesar 5,11 persen secara tahunan (year on year/yoy). Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia itu lebih tinggi dibanding pertumbuhan pada kuartal IV-2023 sebesar 5,04 persen.

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia bila dibandingakn dengan triwulan I-2023 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,11 persen," ujar Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam konferensi pers, di Jakarta, Senin (6/5/2024).

Sementara itu, tingkat indeks harga konsumen (IHK) berdasarkan catatan BPS kembali mengalami penurunan atau terjadi deflasi secara bulanan (month to month/mtm) pada Juni 2024.

Deflasi yang utamanya dipicu oleh komoditas makanan, minuman, dan tembakau ini melanjutkan deflasi pada bulan sebelumnya. Pada Juni 2024 terjadi deflasi sebesar 0,08 persen. Deflasi ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya, yakni sebesar 0,03 persen.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menilai, proyeksi defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2,7 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) cukup baik untuk ekonomi ke depannya.

“Itu bagus, artinya masih di bawah 3 persen,” kata Airlangga di Main Hall BEI, Selasa (9/7/2024).

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memproyeksi, defisit APBN tahun ini akan lebih besar dari target yang telah ditetapkan.

SHUTTERSTOCK/KATJEN Ilustrasi keuangan, sektor keuangan.

Hal ini seiring dengan pendapatan negara yang diproyeksi tidak mencapai target. Sri Mulyani mengatakan, hingga pengujung tahun 2024, defisit APBN diprediksi mencapai Rp 609,7 triliun atau setara 2,7 persen terhadap PDB.

Angka itu lebih tinggi dari yang ditetapkan dalam APBN, yakni defisit sebesar Rp 522,8 triliun atau setara 2,29 persen terhadap PDB.

"Ini artinya terjadi kenaikan defisit," kata dia, dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Airlangga menilai bahwa target tersebut sudah sesuai dengan kisaran yang ditetapkan. Menurut dia, hingga 2025 proyeksi tersebut masih di bawah 3 persen.

“Kemarin kan sudah pembahasan antara itu sampe 2,8 persen, jadi kalau 2,7 itu dalam range yang baik,” ujarnya.

“Kan 2025 (proyeksi) di bawah 3 persen, masih aman lah, mau cari yang enggak aman?” lanjut dia.

Sri Mulyani mengatakan, kenaikan defisit APBN dipicu oleh sebagian besar pos pendapatan negara yang diprediksi tidak mencapai target. Sumber utama pendapatan negara, yakni penerimaan pajak, diproyeksi mencapai Rp 1.921,9 triliun hingga akhir tahun ini.

Angka itu setara dengan 96 persen dari target yang ditetapkan, yakni Rp 1.988,9 triliun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Transaksi judi online "menggerogoti" industri jasa keuangan. Dana dari judi online ditemukan mengalir ke berbagai layanan jasa keuangan, salah satunya perbankan.

Namun, industri perbankan tidak ambil diam. Bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), industri perbankan terus memberantas aktivitas judi online.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menjadi salah satu bank yang memperkuat komitmennya dalam memberantas judi online yang semakin meresahkan masyarakat.

SHUTTERSTOCK/MARKO ALIAKSANDR Ilustrasi judi online.

Corporate Secretary Bank Mandiri Teuku Ali Usman mengatakan, pihaknya telah mengimplementasikan berbagai strategi untuk memastikan layanan perseroan tidak disalahgunakan oleh pihak yang terlibat dalam aktivitas judi online.

Ia menjelaskan, Bank Mandiri telah mengintegrasikan tiga langkah utama dalam mengidentifikasi rekening-rekening yang terindikasi digunakan untuk judi online.

Pertama, secara aktif melakukan pencarian situs judi online yang menggunakan rekening Bank Mandiri (web crawling).

"Dengan langkah ini, Bank Mandiri dapat mendeteksi situs yang terindikasi menyalahgunakan rekening Bank Mandiri sebagai penampungan dana hasil judi online,” kata dia, dalam keterangannya, Selasa (9/7/2024).

Kedua, Bank Mandiri melakukan analisis anomali transaksi untuk mengetahui lonjakan transaksi yang tidak wajar pada rekening tertentu.

Dengan metode ini, bank pelat merah itu dapat segera mengidentifikasi aktivitas transaksi yang mencurigakan, termasuk transaksi terkait judi online, sehingga tindakan penanganan dapat segera diambil.

Ketiga, Bank Mandiri memanfaatkan teknologi analisa algoritma tingkat lanjut atau external cyber threat intelligence) pada data keamanan siber dari berbagai sumber untuk mengidentifikasi website judi online yang secara ilegal menyalahgunakan identitas Bank Mandiri.

SHUTTERSTOCK/MCLITTLE STOCK Ilustrasi judi online

Selain upaya internal, Bank Mandiri juga aktif bekerja sama dengan lembaga berwenang seperti OJK, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Kolaborasi ini bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait rekening yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online.

Menurutnya, lewat kolaborasi antar kementerian dan lembaga tersebut, tindakan lebih lanjut dapat dilakukan secara efektif untuk memblokir rekening-rekening yang terbukti digunakan untuk kegiatan ilegal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, Bank Mandiri juga melakukan Enhanced Due Diligence (EDD) terhadap pemilik rekening yang diblokir tersebut, untuk proses verifikasi dan pengkinian data nasabah.

Selain itu, data pemilik rekening tersebut juga dimasukkan ke dalam daftar hitam agar tidak bisa membuka rekening baru di Bank Mandiri di masa datang.

“Untuk memperkuat upaya pemberantasan judi online, Bank Mandiri juga menerapkan prinsip Know Your Customer (KYC) secara ketat saat pembukaan rekening baru,” tuturnya.

Melalui penerapan prinsip ini, Bank Mandiri memastikan setiap calon nasabah telah diperiksa dengan cermat untuk mencegah dan meminimalisir penyalahgunaan rekening oleh pelaku judi online.

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Bank Mandiri dalam menjaga integritas layanan perbankan dan melindungi nasabah dari potensi risiko akibat aktivitas ilegal.

"Bank Mandiri berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan dan pemantauan terhadap aktivitas transaksi yang mencurigakan. Kami memastikan layanan perbankan kami tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab," ucap Ali.

JAKARTA, KOMPAS.com -Bank DKI menyepakati kerja sama dengan Koperasi Konsumen Karyawan Transjakarta (Kopkartrans) dalam hal pemanfaatan produk dan layanan perbankan, di antaranya pada segmen konsumer yakni produk Kredit/Pembiayaan Multi Guna (KMG/KMG iB) dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Sinergi ini menjadi upaya Bank DKI dalam meningkatkan kinerja kredit dan pembiayaan perseroan, khususnya bagi segmen konsumer.

Pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama Bank DKI Amirul Wicaksono mengatakan, sinergi ini diharapkan mempermudah akses kredit bagi Karyawan Transjakarta melalui produk kredit atau pembiayaan yang kompetitif dan inovatif.

SHUTTERSTOCK/STASIQUE Ilustrasi perjanjian kredit, kredit pemilikan rumah (KPR).

“Dalam peranannya, Bank DKI mendukung penyediaan produk-produk kredit/pembiayaan yang kompetitif dan pemenuhan kebutuhan konsumtif karyawan Transjakarta” ujar Amirul dalam siaran pers, Selasa (9/7/2024).

Ketua Kopkartrans Arkadeus Hamudin mengatakan, pihaknya menyambut baik sinergi yang terjalin bersama Bank DKI dalam hal pemanfaatan produk dan layanan kredit seiring dengan peranan Kopkartrans dalam peningkatan kesejahteraan karyawan Transjakarta.

"Kami berharap, sinergi ini semakin meningkatkan peran Kopkartrans, di antaranya dalam upaya membantu meningkatkan kesejahteraan karyawan Transjakarta," tutur Arkadeus.

Adapun Direktur Keuangan, SDM dan Dukungan Bisnis PT Transportasi Jakarta Mayangsari Dian Irwantari menyampaikan, kolaborasi antar BUMD ini merupakan sebuah peluang dan sinergi yang baik ke depan.

“Dengan adanya kolaborasi ini, Karyawan Transjakarta dapat memiliki peluang dengan mudah untuk mengakses produk dan layanan perbankan seperti kredit/Pembiayaan Multi Guna dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari Bank DKI," ucap Mayangsari.

DOK. BANK DKI Ilustrasi aplikasi JakOne Mobile milik Bank DKI.

Sementara itu, Pemimpin Grup Kredit Konsumer Bank DKI, Zulfikryshah yang mengatakan, perseroan terus berupaya memperluas jangkauan produk dan layanan kredit segmen konsumer melalui berbagai kolaborasi dengan pihak ketiga.

“Melalui kolaborasi yang dibangun, Bank DKI mendorong terciptanya inklusivitas dan kemudahan akses produk dan layanan perbankan khususnya produk kredit dan pembiayaan bagi seluruh masyarakat di Jakarta," tutur Zulfikryshah.

Sebagai informasi, Bank DKI memiliki sejumlah produk kredit dan pembiayaan yang turut ditawarkan kepada Karyawan Transjakarta, di antaranya Kredit Multi Guna (KMG) yang dapat digunakan untuk kebutuhan konsumtif seperti pembelian kendaraan (termasuk pembelian kendaraan listrik), biaya pendidikan, wisata religi, hingga liburan.

Selain itu, dalam hal penyediaan produk KPR, Bank DKI turut bekerja sama dengan berbagai developer yang menyediakan rumah tipe subsidi dan komersil yang dapat dimiliki oleh karyawan Transjakarta dengan skema angsuran yang terjangkau.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI Arie Rinaldi menjelaskan, dalam mempermudah pengajuan produk kredit dan pembiayaan bagi nasabah, Bank DKI juga menyediakan layanan berbasis digital.

“Semakin mempermudah, Bank DKI juga saat ini mengembangkan aplikasi KMG online yang tersemat pada aplikasi JakOne Mobile yang dapat mengakomodir pengajuan kredit konsumer dimana saja kapan saja," terang dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Hutama Karya (Persero) mengajukan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 13,8 triliun untuk tahun 2025. Suntikan dana itu bakal digunakan untuk pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS).

"Permohonan PMN 2025 untuk Hutama Karya sebesar Rp 13,8 triliun yang akan dialokasikan untuk memenuhi sebagian porsi ekuitas pada sejumlah ruas JTTS," ujar Budi saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Secara rinci, PMN di 2025 akan digunakan untuk pembangunan ruas tol Jambi-Rengat senilai Rp 7,6 triliun, ruas Rengat-Junction Pekanbaru senilai Rp 5,8 triliun, dan perencanaan teknis JTTS tahap III senilai 400 miliar.

Adapun pengerjaan ruas tol Jambi-Rengat dan ruas Rengat-Junction Pekanbaru masuk pada rencana pembangunan JTTS tahap II.

Budi menjelaskan, pembangunan JTTS yang memiliki total panjang 2.854 kilometer (km) dibagi menjadi empat tahap.

Pada tahap pertama, sudah ada sembilan ruas yang sudah beroperasi penuh, dan sisanya di tahap konstruksi. Targetnya, pengerjaan tahap pertama rampung pada tahun ini.

Tahap kedua, pembangunan ruas backbone yang menghubungkan Palembang-Pekanbaru. Sedangkan tahap ketiga, pembangunan ruas backbone lanjutan yang menghubungkan Pekanbaru-Aceh.

"Progres JTTS yang dibiayai PMN sampai 30 Juni 2024, Hutama Karya telah membangun sepanjang 800 km dan ditambah akan selesai Oktober ini ada 166 km. Jadi sampai Oktober akan beroperasi 996 km," jelas Budi.

Ia menambahkan, selama periode 2015-2024, Hutama Karya telah mendapatkan PMN sebesar Rp 131 triliun yang telah terserap sebesar Rp 92,4 triliun atau sekitar 75 persen hingga Juni 2024.

Menurutnya, PMN memiliki peranan krusial bagi Hutama Karya untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas perusahaan dalam melanjutkan pelaksanaan penugasan percepatan pembangunan JTTS.

Budi bilang, manfaat PMN pada proyek JTTS ini meningkatkan konektivitas di Pulau Sumatera sehingga mampu menurunkan waktu tempuh dan biaya transportasi. Lalu meningkatkan potensi penerimaan fiskal sebagai dampak terbangunnya JTTS.

"(JTTS) juga meningkatkan potensi penerimaan fiskal dan mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sepanjang koridor di JTTS," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Hutama Karya (Persero) mengajukan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 13,8 triliun untuk tahun 2025. Suntikan dana itu bakal digunakan untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

"Permohonan PMN 2025 untuk Hutama Karya sebesar Rp 13,8 triliun yang akan dialokasikan untuk memenuhi sebagian porsi ekuitas pada sejumlah ruas JTTS," ujar Budi saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Secara rinci, PMN di 2025 akan digunakan untuk pembangunan ruas tol Jambi-Rengat senilai Rp 7,6 triliun, ruas Rengat-Junction Pekanbaru senilai Rp 5,8 triliun, dan perencanaan teknis JTTS tahap III senilai 400 miliar.

Adapun pengerjaan ruas tol Jambi-Rengat dan ruas Rengat-Junction Pekanbaru masuk pada rencana pembangunan JTTS tahap II.

Budi menjelaskan, pembangunan JTTS yang memiliki total panjang 2.854 kilometer (km) dibagi menjadi 4 tahap.

Pada tahap pertama, sudah ada 9 ruas yang sudah beroperasi penuh, dan sisanya di tahap konstruksi. Targetnya, pengerjaan tahap pertama rampung pada tahun ini.

Tahap kedua, pembangunan ruas backbone yang menghubungkan Palembang-Pekanbaru. Sedangkan tahap tiga, pembangunan ruas backbone lanjutan yang menghubungkan Pekanbaru-Aceh.

"Progres JTTS yang dibiayai PMN sampai 30 Juni 2024, Hutama Karya telah membangun sepanjang 800 km dan ditambah akan selesai Oktober ini ada 166 km. Jadi sampai Oktober akan beroperasi 996 km," jelas Budi.

Ia menambahkan, selama periode 2015-2024, Hutama Karya telah mendapatkan PMN sebesar Rp 131 triliun yang telah terserap sebesar Rp 92,4 triliun atau sekitar 75 persen hingga Juni 2024.

Menurutnya, PMN memiliki peranan krusial bagi Hutama Karya untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas perusahaan dalam melanjutkan pelaksanaan penugasan percepatan pembangunan JTTS.

Budi bilang, manfaat PMN pada proyek JTTS ini meningkatkan konektivitas di Pulau Sumatera sehingga mampu menurunkan waktu tempuh dan biaya transportasi. Lalu meningkatkan potensi penerimaan fiskal sebagai dampak terbangunnya JTTS.

"(JTTS) juga meningkatkan potensi penerimaan fiskal dan mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sepanjang koridor di JTTS," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Para pelamar kerja pasti melewati tahap wawancara atau job interview setelah mengirimkan berkas kepada perusahaan yang dilamar.

Tahap wawancara ini adalah salah satu penentu pelamar kerja diterima atau tidak untuk bekerja di perusahaan. Biasanya, manajemen atau HRD menanyakan beberapa pertanyaan kepada pelamar kerja guna mencari kandidat yang tepat untuk mengisi posisi yang dibutuhkan.

Salah satu pertanyaan yang muncul saat wawancara kerja adalah "Apakah bersedia ditempatkan di kota lain?".

Menurut The Balance Money, ada beberapa tips untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Pertama, manfaatkan peluang. Kamu dapat memanfaatkan pertanyaan tersebut sebagai nilai jual atau menunjukkan keinginan untuk menjadi bagian dari perusahaan yang dilamar.

Kedua, tetap jujur pada diri sendiri. Jika kamu ragu bersedia atau tidak, berikan jawaban yang rasional. Ingat, jangan pernah berkata tidak. Misalnya, kamu memiliki alasan karena memiliki tanggung jawab terhadap keluarga.

Ketiga, minta informasi lebih lanjut. Jika kamu masih mempertimbangkan penempatan kerja tersebut, tidak ada salahnya menanyakan apa saja manfaat dari penempatan kerja di luar kota tersebut.

Keempat, bersikap fleksibel. Apabila kamu tidak terbebani dengan penempatan kerja di kota lain, sampaikan keinginan tersebut.

Demikian adalah tips menjawab pertanyaan "Apakah bersedia ditempatkan di kota lain?" saat wawancara kerja.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) membuka rekrutmen Tamtama Prajurit Karier (Tamtama PK) Gelombang II Tahun 2024.

Pendaftaran rekrutmen TNI AL ini dibuka mulai 8 Juli 2024 dan akan berlangsung hingga 7 Agustus 2024 melalui laman http://al.rekrutmen-tni.mil.id/.

Adapun proses validasi pendaftaran dimulai 15 Juli 2024 hingga 7 Agustus 2024 di lokasi panitia daerah (Panda) masing-masing.

Rekrutmen Tamtama TNI AL terbuka bagi calon peserta dengan latar belakang pendidikan minimal SMP dengan usia minimal 17 tahun 9 bulan dan berusia maksimal 22 tahun pada saat pembukaan pendidikan pertama.

Bagi Anda yang berminat menjadi abdi negara calon prajurit Tamtama TNI AL, berikut persyaratan dan cara mendaftarnya.

Persyaratan Rekrutmen Tamtama TNI AL 2024

Persyaratan umum:

• Warga Negara Indonesia.
• Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
• Setia kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
• Umur minimal 18 tahun saat dilantik menjadi prajurit.
• Sehat jasmani dan rohani, serta tidak pernah terlibat narkoba.
• Tidak kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan tetap.
• Berkelakuan baik tanpa catatan kriminal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
• Lulus seleksi dari tim Panda dan Panpus yang ditunjuk Kasal.

Persyaratan lain:

• Pria dengan tinggi minimal 163 cm dan berat badan seimbang.
• Berijazah minimal SMP/sederajat.
• Berusia maksimal 22 tahun dan minimal 17 tahun 9 bulan saat pembukaan pendidikan pertama.
• Bersedia menjalani Ikatan Dinas Pertama (IDP) selama 10 tahun sejak dilantik.
• Persyaratan Tambahan
• Belum pernah menikah dan bersedia tidak menikah selama pendidikan pertama.
• Bukan prajurit TNI, anggota Polri, atau PNS.
• Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI.
• Ijazah dari luar negeri harus disahkan oleh Kemendikbudristek.
• Tidak bertato atau ditindik di telinga atau anggota badan lainnya.
• Bagi yang sudah bekerja, wajib melampirkan surat persetujuan dari instansi dan pernyataan bersedia diberhentikan.
• Berdomisili minimal 12 bulan di wilayah pendaftaran terdekat.
• Memiliki kartu BPJS atau kartu jaminan kesehatan sejenis.

Cara mendaftar Tamtama TNI AL 2024

Pendaftaran Tamtama PK TNI AL 2024 dilakukan dalam dua tahapan. Tahap pertama, calon mendaftar secara online melalui internet dengan mengakses alamat website al.rekrutmen-tni.mil.id dengan mengisi formulir pendaftaran secara benar dan lengkap.

Tahap kedua, validasi/daftar ulang dilakukan secara fisik ke tempat pendaftaran terdekat. Pada tahap ini, peserta wajib menunjukkan beberapa dokumen persyaratan yakni:

• Formulir pendaftaran yang telah dicetak
• Foto hitam putih terbaru ukuran 3 x 4 dan 4 x 6 masing-masing 2 lembar
• Dokumen asli beserta fotocopy yang sudah dilegalisir terdiri dari:
  • Akta Kelahiran
  • KTP calon beserta KTP orang tua/wali
  • Akta Kematian (bagi orang tua yang sudah meninggal)
  • Kartu Keluarga
  • Ijazah SD/MI, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA
  • Daftar Nilai Ujian Nasional SD/MI, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA; dan
  • SKCK.

Jadwal kegiatan penerimaan calon Tamtama PK TNI AL Gel II TA 2024

Jadwal Kegiatan:

1. Sosialisasi dan publikasi : 18 Juni s.d. 7 Juli 2024
2. Pendaftaran online : 8 Juli s.d. 7 Agustus 2024
3. Validasi : 15 Juli s.d. 7 Agustus 2024
4. Laporan animo akhir : 7 Agustus 2024
5. Seleksi tingkat daerah : 8 Agustus s.d. 11 September 2024
6. Batas akhir sidang Pantukhir daerah : 12 September 2024
7. Rakor penentuan pemanggilan : 17 September 2024

Seleksi tingkat pusat Cata PK TNI AL Gelombang II TA 2024 Puslatdiksarmil Kodiklatal dan Satdik 4 Kodiklatal:

1. Calon tiba di Panpus Malang : 21 s.d. 22 Oktober 2024
2. Pakta integritas : 23 Oktober 2024
3. Pemeriksaan dan pengujian : 24 Oktober s.d. 2 November 2024
4. Rakorset seleksi tingkat pusat : 5 November 2024
5. Pra sidang komisi Pantukhir : 6 November 2024
6. Sidang komisi Pantukhir : 7 November 2024
7. Pengumuman dan pemulangan : 8 November 2024
8. Penyerahan calon : 9 November 2024
9. Pembukaan pendidikan : 11 November 2024