Pemerintah melonggarkan kewajiban tingkat komponen dalam negeri (TKDN) untuk proyek pengembangan energi baru terbarukan (EBT), khususnya pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinasi Maritim dan Investasi (Kemenkomarves) Rachmat Kaimuddin menjelaskan dengan aturan tersebut proyek PLTS yang didanai hibah luar negeri ataupun pinjaman luar negeri, tak lagi diwajibkan mencantumkan TKDN dalam dokumen lelang.

Ia menyebut belakangan pemerintah menetapkan syarat TKDN 40 persen untuk proyek PLTS. Namun, dengan ketentuan itu malah menghambat pendanaan proyek yang berasal dari pinjaman luar negeri.

"Kalau mau dapat pembiayaan luar negeri harus mencantumkan TKDN, berarti kita gak bisa dapat uang dari World Bank, ADB (Asian Development Bank), Islamic Development Bank, semua gak bisa. Jadi, ini harus dibuka itu supaya bisa sekarang," kata Rachmat di Jakarta, Rabu (7/8).

Rachmat juga menuturkan sebelumnya dengan syarat TKDN 40 persen saja, tak banyak yang bisa memenuhi. Pasalnya, teknologi dalam negeri pun masih kalah saing.

"Karena teknologinya berkembang terus kan, jadi saat ini kita juga lagi mengundang suplier-suplier atau pabrikan-pabrikan yang bisa bikin dengan teknologi yang cocok dengan kondisi sekarang," ucap Rachmat.

Berdasarkan Pasal 19 Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2024, proyek PLTS yang dapat diberikan relaksasi harus memiliki dua syarat.

Pertama, memiliki perjanjian jual beli tenaga listriknya ditandatangani paling lambat 31 Desember 2024. Kedua, direncanakan beroperasi secara komersial paling lambat 30 Juni 2026 sesuai rencana usaha penyediaan tenaga listrik.

Pemberian relaksasi TKDN dilaksanakan sampai dengan tanggal 30 Juni 2025. Adapun relaksasi TKDN untuk PLTS memiliki ketentuan sebagai berikut:

a. Daftar proyek pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berupa PLTS ditetapkan melalui rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh menteri koordinator yang membidangi urusan koordinasi di bidang energi.

b. Proyek pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berupa PLTS menggunakan modul surya yang dirakit di dalam negeri atau modul surya yang diimpor secara utuh oleh perusahaan industri modul surya dalam negeri dan/atau perusahaan industri modul surya luar negeri.

Perusahaan itu juga harus memiliki komitmen investasi untuk memproduksi modul surya di dalam negeri dan memenuhi ketentuan TKDN modul surya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.

c. Kesanggupan penyelesaian produksi modul surya sesuai dengan ketentuan TKDN modul surya dalam waktu paling lambat 31 Desember 2025.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berinovasi dalam memberikan kemudahan bagi wajib pajak atau masyarakat dalam membayar pajak. Kali ini, Pemprov DKI menjalin kerja sama dengan 12 Gerai Samsat yang terletak di pusat perbelanjaan di lima wilayah kota administrasi DKI Jakarta.

Penandatanganan kerja sama ini berlangsung di Aula Badan Pendapatan Daerah, Lantai 2, Gedung Dinas Teknis Abdul Muis, Jl. Abdul Muis No. 66 Jakarta Pusat, Rabu (7/8).

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Lusiana Herawati mengatakan, langkah ini sebagai upaya pihaknya dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Melalui kerja sama ini, kami berharap dapat memperkuat sinergi antara berbagai pihak dalam rangka mewujudkan sistem pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan terintegrasi," kata Lusiana dikutip Kamis (8/8).

Menurutnya, keberadaan Gerai Samsat ini juga untuk memudahkan masyarakat dan para wajib pajak dalam melakukan pengurusan pelayanan administrasi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta kemudahan melakukan pembayaran pajak daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor.

Adapun acara ini dihadiri langsung oleh perwakilan 12 pusat perbelanjaan tempat gerai Samsat berada, diantaranya:

1. Jakarta Timur:• PT Wahana Cipta Sejahtera, pengelola Pusat Grosir Cililitan sejak 18 Desember 2021.

2. Jakarta Selatan:• PT Melawai Jaya Realty, pengelola Blok M Square sejak 6 Desember 2011.• PT Artisan Wahyu, pengelola Gandaria City sejak Desember 2010.• PT Betawi Jaya Mandiri, pengelola Mall Metro Kebayoran sejak 18 Desember 2021.• PT Perwita Margasakti, pengelola ITC Kuningan sejak 18 Agustus 2022.

3. Jakarta Barat:• PT Bangun Cipta Karya Perkasa, pengelola Mall Taman Palem sejak tahun 2008.

4. Jakarta Utara:• PT Duta Wisata Loka, pengelola Pluit Village sejak Agustus 2017.• PT Praja Puri Indah Real Estate, pengelola Pasar Pagi Mangga Dua sejak 15 Mei 2018.• PT Maju Santosa Cemerlang, pengelola Koja Trade Mall sejak 20 Januari 2022.

5. Jakarta Pusat:• PT Duta Pertiwi, pengelola ITC Cempaka Mas sejak 7 Maret 2022.• PT Grand Indonesia, pengelola Grand Indonesia sejak 12 Oktober 2022.• PT Gemilang Kelola Sentra Bisnis, pengelola Lindeteves Trade Center Glodok sejak 14 November 2023.

Selain pengelola 12 pusat perbelanjaan di atas, pada 25 Januari 2024 penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama untuk gerai Samsat di Lippo Mall Puri telah dilakukan.

Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diwakili oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Polda Metro Jaya, PT Jasa Raharja, Bank DKI, dan PT Puri Bintang Terang selaku pengelola pusat perbelanjaan Lippo Mall Puri yang berlangsung.

Dengan adanya penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan perpajakan daerah, khususnya layanan pajak kendaraan bermotor.

Langkah ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memberikan kemudahan akses kepada masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di lokasi yang lebih strategis dan nyaman, yaitu di pusat-pusat perbelanjaan yang tersebar di lima wilayah kota administrasi DKI Jakarta.

Selain itu, kolaborasi antara Pemerintah, Kepolisian, PT Jasa Raharja, dan pengelola pusat perbelanjaan ini juga menunjukkan sinergi yang kuat dalam upaya meningkatkan pelayanan publik.

Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak terkait, diharapkan gerai-gerai Samsat ini dapat beroperasi dengan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta BPJS Kesehatan memberikan insentif bagi peserta yang rajin membayar iuran. Hal ini guna mendorong peserta untuk taat dalam membayar iuran.

Pasalnya, ia melihat masih ada masyarakat yang belum melaksanakan kewajiban iurannya.

"Evaluasi sistem pembayaran kewajiban iuran yang telah ada, bisa dalam bentuk program restrukturisasi atau pemberian insentif bagi mereka yang lebih awal melunasi kewajiban iurannya," kata Ma'ruf dalam acara Pemberian Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) di Krakatau Grand Ballroom TMII, Jakarta Timur, Kamis (8/8).

Selain itu, ia juga meminta BPJS Kesehatan mendorong ketepatan penyaluran subsidi pembayaran agar manfaatnya dapat dirasakan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan.

Tak hanya itu, ia juga ingin BPJS Kesehatan memastikan adanya monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap kualitas pelayanan. Pemerintah pusat, daerah, dan fasilitas kesehatan harus memastikan setiap warga negara dapat mengakses layanan kesehatan tanpa terkendala biaya dan lokasi.

Ma'ruf pun mengapresiasi capaian kepesertaan BPJS Kesehatan saat ini. Berdasarkan data BPJS Kesehatan per 1 Agustus 2024, jumlah peserta JKN-KIS telah mencapai 275 juta jiwa atau lebih dari 98 persen dari total penduduk.

Namun, ia ingin pihak BPJS Kesehatan tak berpuas diri. Menurutnya, jangkauan kepesertaan program jaminan kesehatan nasional (JKN) itu harus diperluas menjadi 100 persen.

Oleh karena itu, perlu adanya pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam mensosialisasikan manfaat JKN. Ini terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil, terluar, dan sulit terjangkau.

"Pemerintah daerah harus mendorong agar setiap penduduk yang berada di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam program JKN," kata Ma'ruf.

Chairman CT Corp Chairul Tanjung (CT) mengungkapkan dalam waktu dekat seluruh Trans Studio Mall (TSM), yakni di Bandung, Cibubur dan Makassar bakal memasang alat pengisi daya (charger) untuk mobil listrik.

Hal ini dilakukan demi mendukung transisi energi ke bahan bakar yang lebih ramah lingkungan sehingga mengurangi emisi.

"Kami berkomitmen untuk terus mengembangkan bisnis-bisnis yang lebih green, di mana tadi disampaikan mal-mal kami seluruhnya, dalam waktu dekat itu akan ada charger mobil listrik," kata CT kepada wartawan di Makassar, Kamis (8/8).

CT menyebutkan Trans Studio Mall akan dipasangi 10 alat pengisi daya untuk kendaraan listrik di lokasi-lokasi yang strategis, misalnya di pintu masuk mal.

"Jadi di Trans Studio Mall ini paling sedikit butuh 10 charge mobil listrik yang akan dipasang di tempat-tempat strategis di depan pintu masuk mal," bebernya.

Hal itu, menurut CT, untuk memicu masyarakat mau beralih dari kendaraan konvensional yang berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik.

"Dengan begitu akan memacu makin banyak orang yang mengkonversi mobil mereka menjadi mobil listrik, karena mendapatkan kemudahan lokasi tempat parkir, sekaligus bisa melakukan charging," ungkapnya.

Tak hanya itu, CT menegaskan kendaraan-kendaraan dinas yang berada di lingkungan CT Corp akan beralih ke kendaraan listrik secara bertahap.

"CT Corp ini unit bisnisnya banyak, karyawannya banyak dan mobil dinasnya ribuan, makanya secara bertahap, lima tahun ke depan 100 persen dari kendaraan dinas di lingkungan CT Corp akan kami konversi menjadi kendaraan listrik," jelasnya.

CT menjelaskan peralihan kendaraan konvensional ke kendaraan listrik bertujuan untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim yang terjadi saat ini.

"Dengan demikian kami dapat berkontribusi di dalam mengurangi emisi rumah kaca," pungkasnya.

Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengapresiasi pemasangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Atap di Trans Studio Mall (TSM) Bandung, Cibubur dan Makassar oleh CT Corp.

"Kami bangga kita bersama-sama, CT Corp dengan PLN, mengurangi emisi rumah kaca dalam rangka slow down global warming atau kalau perlu dalam rangka to cold the earth. Jadi ini suatu kebanggaan bagi kita semua," kata Darmawan di Makassar, Kamis (8/8).

Pemasangan PLTS Atap tersebut, menurut Darmawan sebagai langkah nyata CT Corp dalam memerangi emisi rumah kaca. Hal itu sejalan dengan tujuan dari PLN untuk mengurangi emisi rumah kaca.

"Kita harus menjalankan tugas itu secara bersama-sama dalam bentuk kolaborasi. Hari ini adalah hari yang bersejarah di mana kami berjuang bersama-sama CT Corp," ungkapnya.

PLTS Atap yang terpasang di Trans Studio Mall, menurut Darmawan merupakan PLTS Atap terbesar di mal Indonesia.

"PLTS Atap terbesar di Indonesia ada di TSM Makassar. Ini juga kolaborasi operasinya PLTS Atap yang ada di TSM Bandung dan Cibubur, yang kemudian di ekspansi ke seluruh Trans Studio Mall seantero Indonesia," jelasnya.

"Untuk itu, saya atas nama PLN mengucapkan terima kasih atas kehormatan dengan kerja sama luar biasa tapi ini langkah awal," kata Darmawan.

Sementara itu, Chairman CT Corp Chairul Tanjung (CT) mengatakan pihaknya berkomitmen untuk selalu mengedepankan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

"Kami percaya bahwa masa depan perusahaan sangat tergantung kepada kepedulian perusahaan tersebut. Bagaimana menyelamatkan bumi, membuat prosperity dari seluruh rakyat Indonesia dan juga bagaimana perusahaan bisa menjunjung tinggi tata kelola yang baik," kata CT.

CT mengaku bangga dapat bekerja sama dengan PLN dalam mengedepankan transformasi kelistrikan yang menjadi energi terbarukan.

"Sampai ke arah 100 persen renewable, sesuai komitmen pemerintah Indonesia dan sesuai komitmen dari PLN," tuturnya.

PT Pertamina (Persero) berhasil mencatatkan kinerja positif pada 2023, terbaik sepanjang sejarah Perseroan berdiri. Hal ini tak lepas dari kepemimpinan Nicke Widyawati di Pertamina.

Nicke sebagai Direktur Utama Pertamina berhasil melakukan transformasi perusahaan dan berbagai terobosan bisnis sehingga kinerja Pertamina terus positif.

Dengan capaian ini, Nicke dinobatkan sebagai pemimpin bisnis perempuan terkemuka Indonesia dalam Indonesia Most Powerful Women 2024 yang diselenggerakan Majalah Swa.

Nicke meraih nilai tertinggi dari 21 pemimpin bisnis perempuan Indonesia yang masuk dalam kategori Indonesia Most Extraordinary Women Business Leader.

"Sejak restrukturisasi organisasi, tren kinerja keuangan konsolidasian Pertamina positif dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Di sisi lain, kinerja operasional di seluruh lini baik holding dan subholding juga semakin solid dan andal," kata Nicke dikutip Kamis (8/8).

Nicke menambahkan, Pertamina juga telah berhasil melakukan berbagai program cost optimization, sehingga berhasil menghindarkan potensi kerugian serta menciptakan kontribusi sekitar US$ 1,1 miliar.

"Pengelolaan bisnis Pertamina semakin efisiensi, lincah dan adaptif," imbuh Nicke.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan kinerja Pertamina terus menunjukkan tren positif, baik secara operasional dan keuangan. Pertamina, juga terus komitmen mengimplementasikan ESG, termasuk dalam penerapan kesetaraan gender.

"Pertamina komitmen terus mendorong peran perempuan semakin signifikan dalam industri energi nasional. Pertamina telah menetapkan target hingga 25% pemimpin perempuan di dalam lingkup bisnis Pertamina Group," ujar Fadjar.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan para pemberi kerja untuk wajib mendaftarkan karyawannya menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Hal itu ia sampaikan saat memberikan kata sambutan dalam acara Pemberian Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) di Krakatau Grand Ballroom TMII, Jakarta Timur, Kamis (8/8).

Ma'ruf pun meminta pemerintah daerah (pemda) ikut mendorong pemberi kerja mendaftarkan karyawannya untuk menjadi peserta program jaminan kesehatan nasional (JKN) itu.

"Pemerintah daerah harus terus memastikan seluruh pemberi kerja mendaftarkan pekerja dan keluarganya sebagai peserta JKN-KIS (Kartu Indonesia Sehat), termasuk pekerja informal," kata Ma'ruf.

Di sisi lain, ia menyebut pelaksanaan program masih perlu terus dievaluasi. Terutama permasalahan tunggakan peserta JKN-KIS dari kalangan mampu dan pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang macet.

Ia berharap permasalahan ini tidak akan menghambat upaya BPJS Kesehatan dalam memastikan tersedianya fasilitas kesehatan yang berkualitas serta kemudahan akses bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan.

Ma'ruf pun mengapresiasi capaian kepesertaan BPJS Kesehatan saat ini. Berdasarkan data BPJS Kesehatan per 1 Agustus 2024, jumlah peserta JKN-KIS telah mencapai 275 juta jiwa atau lebih dari 98 persen dari total penduduk.

"Pencapaian ini tidak lepas dari peran sinergi dan kolaborasi yang solid antara BPJS Kesehatan, kementerian/lembaga, dan seluruh pemerintah daerah," kata Ma'ruf.

Lebih lanjut, Ma'ruf menyampaikan tiga pesan bagi semua pemangku kepentingan untuk mendorong kesuksesan BPJS Kesehatan.

Pertama, perluas jangkauan kepesertaan sampai 100 persen. menurutnya, dibutuhkan pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam mensosialisasikan manfaat JKN-KIS, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil, terluar, dan sulit terjangkau.

"Pemerintah daerah harus mendorong agar setiap penduduk yang berada di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam program JKN-KIS," ucapnya.

Kedua, gunakan pendekatan yang lebih efektif dan solutif bagi masyarakat yang belum melaksanakan kewajiban iurannya.

Ma'ruf mengatakan evaluasi sistem pembayaran kewajiban iuran yang telah ada. Ini bisa dalam bentuk program restrukturisasi atau pemberian insentif bagi mereka yang lebih awal melunasi kewajiban iurannya.

"Dorong ketepatan penyaluran subsidi pembayaran agar manfaatnya dapat dirasakan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan," kata Ma'ruf.

Ketiga, pastikan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap kualitas pelayanan.

"Pemerintah pusat, daerah, dan fasilitas kesehatan harus memastikan bahwa setiap warga negara dapat mengakses layanan kesehatan tanpa terkendala biaya dan lokasi," pungkasnya.

Astra Honda Motor (AHM) kembali menyelenggarakan Kontes Layanan Honda Nasional (KLHN) 2024. Lawatan ini menjadi ajang unjuk gigi bagi para perwakilan dealer AHM se-Indonesia.

Antok Yuniarso, General Manager Honda Customer Care (HC3) AHM, mengatakan KLHN adalah bentuk komitmen perusahaan menghadirkan layanan terbaik kepada konsumen setia Honda.

"Ini menjadi salah satu upaya kami untuk senantiasa berinovasi dalam mengembangkan standar layanan sesuai kebutuhan konsumen yang kian beragam, menciptakan pengalaman interaksi dengan konsumen yang lebih baik dan menyenangkan," kata dia di Jakarta Pusat, Kamis (8/8).

Lebih lanjut ia berharap semua pihak akan terinspirasi untuk terus memberikan layanan yang melebihi harapan konsumen.

Melalui kegiatan ini, kata dia, perusahaan ingin menegaskan pentingnya kolaborasi dan pendekatan personal dalam setiap interaksi dengan konsumen.

KLHN tahun ini mengusung tema "Kolaborasi Satu Hati untuk Indonesia, Lebih Dekat, Lebih Hangat". Tema ini mencerminkan semangat mempererat hubungan seluruh elemen Honda dengan konsumen di seluruh Indonesia.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dan jaringannya untuk terus meningkatkan dan mengkalibrasi pelayanan kepada konsumen setia sepeda motor Honda di seluruh Indonesia.

Kontes ini diikuti 8.430 kontestan dari seluruh jaringan sepeda motor Honda di Indonesia. Para peserta diseleksi di regional masing-masing, berkolaborasi dengan 29 main dealer sepeda motor Honda.

Setidaknya ada tujuh kategori yang dilombakan KLHN 2024 yakni front line people reguler, front line people wing/big wing, pimpinan jaringan Honda reguler dealer, pimpinan jaringan honda wing/big wing dealer, deliveryman reguler dealer, deliveryman wing/big wing dealer, dan customer retention officer.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menjamin pedagang di pusat perbelanjaan tidak menjadi sasaran razia satgas pengawasan impor ilegal. Razia barang impor ilegal dilakukan di gudang importir.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Isy Karim di pembukaan Indonesia Shopping Festival 2024 di PIK Avenue, Jakarta Utara, Kamis (8/8).

"Pemerintah sama sekali tidak melakukan razia barang-barang impor ilegal di pusat perbelanjaan. Yang dilakukan razia adalah di gudang importir," katanya.

Ia menekankan isu yang beredar bahwa pusat belanja dirazia oleh satgas impor ilegal tidak benar. Karenanya, ia mengimbau pusat perbelanjaan maupun konsumen tak perlu khawatir.

"Perlu kami tekankan supaya para pelaku, pedagang di pusat perbelanjaan tidak perlu khawatir untuk tetap berjualan seperti biasa, " katanya.

"Satgas impor ilegal memang dibentuk memang untuk melindungi industri dalam negeri dari impor ilegal. Namun ini tidak dilakukan di pusat perbelanjaan tapi lebih ke importir," katanya.

Sebelumnya, Zulhas mengatakan dari laporan yang ia terima, gudang penyimpanan barang ilegal ada 40 per provinsi.

"Menurut diskusi sementara ini bukan cuma satu. Satu provinsi itu bisa puluhan yang jualnya juga online," ujar Zulhas di Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (26/7).

Pajak tiket pesawat disebut menjadi salah satu penyebab harganya mahal.

Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan tiket pesawat Indonesia menjadi yang termahal kedua di dunia.

"Dibandingkan dengan negara-negara Asean dan negara berpenduduk tinggi, harga tiket penerbangan Indonesia jadi yang termahal kedua setelah Brasil," ucap Luhut di Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan, Kamis (11/7).

Perjalanan udara memang dikenakan pajak, yakni pajak pertambahan nilai (PPN). Ini sudah diatur sejak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang Dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai diterbitkan.

Pada pasal 5 beleid tersebut, jasa angkutan umum di udara tak masuk dalam pengecualian kelompok yang tidak dipungut PPN. Sedangkan jasa angkutan umum di darat dan di air bebas dari pajak.

Ini dipertegas dalam penjelasan pasal 13 PP Nomor 144 Tahun 2000.

"Jasa angkutan umum di darat dan di air tidak dikenakan pajak pertambahan nilai, sedangkan jasa angkutan udara dikenakan pajak pertambahan nilai," tegas beleid tersebut, dikutip Kamis (8/8).

"Namun demikian jasa angkutan udara luar negeri tidak dikenakan PPN, karena penyerahan jasa tersebut dilakukan di luar daerah pabean," sambung penjelasan itu.

Berdasarkan pasal 7 ayat 1 huruf a UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), tarif PPN adalah 11 persen. Ini berlaku sejak 1 April 2022.

Bahkan, di pasal 7 ayat 1 huruf b dijelaskan bahwa tarif PPN bakal naik ke 12 persen, di mana mulai berlaku paling lambat 1 Januari 2025. Dengan begitu, pajak untuk jasa angkutan udara juga bakal membuat tiket pesawat makin mahal.

Oleh karena itu, Kepala Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan Robby Kurniawan mengusulkan agar pajak atas tiket pesawat dihapuskan. Terlebih, moda transportasi lain di darat dan laut sudah sejak lama bebas PPN.

"Mengusulkan penghapusan pajak tiket untuk pesawat udara sehingga tercipta equal treatment atau kesetaraan perlakuan dengan moda transportasi lainnya yang telah dihapuskan pajaknya," katanya dalam keterangan resmi, Jumat (2/8).

Di lain sisi, bahan bakar pesawat juga dikenakan pajak. Avtur dipungut PPN 11 persen, sesuai UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Pada beleid tersebut dijelaskan mengenai barang kena pajak. Pada pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1983, penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean alias seluruh wilayah Indonesia dikenakan PPN.

Pembebasan PPN avtur hanya berlaku untuk penerbangan internasional. Ini pun baru ditetapkan pada PP Nomor 26 Tahun 2005 yang kemudian diperbaharui dalam PP Nomor 71 Tahun 2012.

"Penyerahan avtur kepada badan usaha angkutan udara niaga nasional untuk keperluan angkutan udara luar negeri diberikan fasilitas berupa tidak dipungut pajak pertambahan nilai," bunyi pasal 1 ayat 1 PP Nomor 71 Tahun 2012.

Penyerahan avtur untuk penerbangan domestik juga tidak masuk dalam pengecualian barang kena pajak (BKP) yang dianggap strategis. Pada pasal 6 PP Nomor 49 Tahun 2022 ada sederet BKP yang impor dan penyerahannya bebas PPN, seperti minyak mentah; liquified natural gas (LNG); komponen belum dibuat dalam negeri yang diimpor BUMN Pertahanan; hingga senjata dan peralatan militer yang diimpor TNI.

Sedangkan impor atau penyerahan avtur untuk penerbangan domestik tidak disebutkan dalam BKP yang dikecualikan dari PPN tersebut. Dengan begitu, perusahaan harus tetap membayar PPN avtur dan membuat biaya penerbangan semakin bengkak.

Hyundai Ioniq 5 memecahkan rekor dalam negeri sebagai mobil listrik produksi Indonesia yang menjelajah hingga lima negara.

Wakil Direktur Museum Rekor Indonesia (MURI) Osman Semesta Soesilo menjelaskan Ioniq 5 mendapatkan rekor itu usai menempuh perjalanan hingga 5.647 kilometer.

"Hyundai Ioniq 5 adalah mobil listrik pertama yang dirakit di Indonesia, yang melakukan perjalanan melewati lima negara; Singapura, Malaysia, Thailand, Kamboja, dan Vietnam, dengan total jarak tempuh 5.647 kilometer," kata dia di Jakarta, Kamis (8/8).

Perjalanan Ioniq 5 dilakukan dalam 'ASEAN Tour' bertema 'Go Far with Zero Worries' selama perjalanan 11 hari dengan tujuan akhir Ho Chi Minh City, Vietnam, pada 30 November 2023.

Tour ini melewati kota di ASEAN seperti Singapura, Kuala Lumpur, Ipoh, Penang, Hat Yai, Chumphon, Bangkok, Siem Reap, Phnom Penh, dan Ho Chi Minh.

Sangwook Lee, Head of Marketing & PR Hyundai Motor Asia Pacific Headquarters, menilai rekor MURI ini menghapus kekhawatiran pengguna kendaraan listrik di Indonesia.

"Seperti kekhawatiran atas jarak tempuh kendaraan, fasilitas charging station, dan lain-lain," kata dia di Jakarta, Kamis (8/8).

Lee menilai EV akan menjadi masa depan industri otomotif. Banyak masyarakat dikatakan menganggap kendaraan listrik adalah suatu kendaraan yang ramah lingkungan saja, padahal lebih dari itu, EV memiliki potensi tidak terbatas.

Sebagai contoh, Ioniq 5 menjadi kendaraan yang sangat luas di segmennya termasuk kapasitas baterai besar.

Mobil ini juga memiliki Vehicle-To-Load (VTL) yang bermanfaat untuk mencolok peralatan listrik rumah tangga di Ioniq 5.

"Jadi kita bisa mendapatkan banyak manfaat untuk menikmati EV bersama keluarga dan lainnya," kata Lee.

Usai menjelajah lima negara, mobil listrik ini dipajang di dealer Hyundai City Store, Lotte Avenue, Jakarta Pusat. Ioniq 5 merupakan mobil listrik pertama yang diproduksi di Indonesia, lokasi perakitannya di pabrik Hyundai di Bekasi, Jawa Barat. 

Secara keseluruhan unit ini memiliki total perjalanan hingga 32.030 kilometer. Menurut Hyundai Motors Indonesia (HMID), Ioniq 5 memiliki ketahanan baterai dan motor penggerak yang sudah terbukti bandel.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengungkapkan besaran iuran peserta berpotensi naik seiring pemberlakuan kelas rawat inap standar (KRIS) mulai 30 Juni 2025.

"Bisa, (iuran) bisa naik. Dan saat ini sudah waktunya juga naik," katanya di Krakatau Grand Ballroom TMII, Jakarta Timur, Kamis (8/8).

Ghufron mengatakan iuran yang bakal naik adalah untuk peserta kelas II dan I. Sementara, ia memastikan iuran peserta kelas III tidak akan berubah.

Pasalnya, peserta kelas III umumnya merupakan Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

"Kalau kelas III gak akan naik. Kelas III itu kan, mohon maaf, umumnya PBI kan kelas 3," ucapnya.

Ia belum bisa mengatakan secara rinci kapan besaran iuran kelas II dan I bakal naik. Menurut Ghufron, hal itu kelak bakal diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres).

Adapun terkait kapan kenaikan berlaku, Ghufron menyebut itu tergantung pada persetujuan para pemangku kepentingan.

"Tergantung pemerintah dan tergantung banyak pihak," kata dia.

Ghufron menegaskan tarif iuran BPJS Kesehatan tidak akan dibuat single tarif. Artinya, setiap kelas peserta bakal tetap membayar sesuai dengan porsinya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan memberlakukan sistem KRIS paling lambat 30 Juni 2025.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebelumnya menyebut potensi kenaikan tarif iuran masih akan dibahas usai evaluasi.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan perubahan iuran peserta ke depannya akan dibahas bersama dengan pihak BPJS Kesehatan.

Ia menyatakan penerapan KRIS memang secara otomatis bakal memperbaharui kualitas ruangan rawat inap pasien BPJS Kesehatan.

"Jadi terkait iuran ini akan kami bahas bersama, artinya soal iuran ini akan melibatkan BPJS," katanya seperti dikutip dari CNNIndonesia TV, Rabu (15/5).

Memang, kata Nadia, aturan mengenai besaran iuran akan tertuang dalam peraturan menteri kesehatan. Namun, pembahasannya pasti melibatkan BPJS Kesehatan sebagai pengelola keuangan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Nadia menegaskan bahwa dalam KRIS kualitas ruangan rawat inap dan tempat tidur akan ditingkatkan. Paling tidak, kualitasnya di atas kelas III BPJS Kesehatan saat ini.

Ia mencontohkan dengan KRIS satu ruangan maksimal hanya boleh diisi oleh empat tempat tidur. Sementara, di kelas III BPJS Kesehatan masih ditemukan satu ruangan diisi oleh 15 tempat tidur.

Nadia pun mengklaim KRIS dengan maksimal empat tempat tidur dalam satu ruangan itu setara dengan kelas II BPJS Kesehatan hari ini.

"Itu (KRIS) sama dengan kelas 2 yang selama ini dibayarkan peserta JKN," katanya.

Oleh karena itu, pemerintah juga bakal memperhitungkan apakah ke depan bakal ada kenaikan iuran peserta atau tidak. Sebab, di sisi lain, defisit di BPJS Kesehatan tidak boleh terjadi lagi.

"Ini akan jadi perhitungan BPJS, karena kita tidak mau kalau defisit di BPJS terus berkelanjutan. Karena selama ini terjadi," ujar Nadia.

Selain opsi kenaikan iuran, pihaknya juga membuka peluang subsidi silang antar peserta usai KRIS diterapkan. Namun, lagi-lagi hal ini masih rencana dan masuk perhitungan pemerintah.

"Kami cari skenario terbaik, di sisi lain hak dapat layanan lebih baik terutama bagi mereka yang klas 3 jadi lebih layak," ucap Nadia.