TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengatakan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK dan Pemerintah Provinsi harus menghentikan aktivitas tambak udang yang diduga mencemari lingkungan di Kepulauan Karimunjawa.

"Itu harus ditertibkan. Untuk penegakan hukum di sana kan Gakkum," kata Staf Khusus sekaligus juru bicara Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono, Wahyu Muryadi, di Sentul International Convention Center, Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat, Kamis, 26 September 2024.

Sebelumnya, setelah penetapan empat tersangka dugaan perusakan lingkungan Taman Naional Karimunjawa, aktivitas tambak udang di Desa Kemujan, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, berhenti. Namun saat itu, Kepala Desa Kemujan, Masud Dwi Wijayanto, menyatakan masih ada aktivitas budidaya udang di sepuluh titik.

Aktivitas tambak masih aktif sampai pemeliharaan udang siap dituai. "Kalaupun ada masih operasi, berarti hanya nunggu pembesaran atau penggemukan untuk panen saja," kata Masud, pada Senin, 25 Maret 2024. Menurut dia, ada sekitar sepuluh titik tambak udang di Desa Kemujan. Aktivitas tambak udang serupa terdapat di desa lain di Kecamatan Karimunjawa.

Koordinator Lingkar Juang Karimunjawa, Bambang Zakaria, menyatakan ada sejumlah tambak udang masih beroperasi. "Di Dusun Legon Lele, Jatikerep, Nyamplungan, Alang-alang, dan di Kemujan juga ada," kata dia, Maret 2024.

Wahyu mengatakan belum mendengar masih ada aktivitas tambak udang di sepuluh titik setelah empat orang ditetapkan sebagai tersangka. "Aku baru tahu ini," tutur dia. Menurut dia, pengawasan terhadap aktivitas tambak udang itu harus lebih dulu diawasi Gakkum KLHK setempat dan Pemerintah Provinsi.

"Kontrol nanti dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup, terus ke Pemprov, habis itu ke KKP. Yang paling dekat mereka, konstituen mereka kan lingkungan kan," tutur Wahyu. Dia mengatakan sejauh ini KKP belum berkomunikasi dengan Gakkum setempat maupun Pemerintah Provinsi. "Kami tunggu kabar dari Pemrov maupun KLHK."

Dia pernah melihat situasi tambak udang di Karimunjawa yang belakangan diketahui merusak lingkungan. Saat itu, kata dia, Menteri Trenggono sempat marah karena tambak udang itu merusak lingkungan. "Pak Menteri marah-marah, enggak boleh ia merusak lingkungan, airnya pekat itu," ucap dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Gabungan Industri Kandaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie Sugiarto pesimistis target penjualan 1 juta unit mobil hingga akhir tahun bakal tercapai.

“Berat memang (untuk mencapai penjualan 1 juta kendaraan). Paling-paling kalau lihat angka sampai dengan bulan Agustus ini saya perkirakan nggak sampai 1 juta. Tapi coba kita tunggu dulu,” kata Jongkie saat dihubungi Tempo melalui sambungan telepon pada Selasa, 24 September 2024.

Jongkie menyatakan bahwa saat ini memang ada kenaikan penjualan kendaraan, tapi angkanya kecil sekali dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. “Kenaikannya dari bulan ke bukan paling hanya 1 atau 2 persen,” ujarnya.

Kondisi seperti ini, kata Jongkie, berimbas buruk terhadap industri otomotif di Indonesia. Industri otomotif yang terdiri dari berbagai sektor mulai dari komponen otomotif hingga retail, mengalami penurunan produk yang cukup parah.

“Di bagian penjualan, di dealer biasanya bisa jual 5 mobil sebulan, sekarang hanya bisa 3 kan income-nya turun. Belum lagi perusahaan asuransi, leasing, perbankan. Dampaknya luas. Domino,”ujarnya.

Meski demikian, Jongkie menyatakan bahwa hingga saat ini ia belum menerima laporan adanya perusahaan yang melakukan pengurangan jumlah karyawam atau pemutusan hubungan kerja. Namun, ia tak memungkiri, turunnya penjualan yang berimbas pada pengurangan produksi produk otomotif berpengaruh cukup signifikan terhadap kondisi perekonomian industri otomotif serta sektor-sektor terkait.

Gaikindo telah berupaya untuk meminta bantuan kepada pemerintah untuk mengatasi masalah ini dengan memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP). Namun, permohonan tersebut ditolak oleh Kementerian Keuangan.

“Saat itu ditolak. Katanya sudah tidak ada lagi insentif yang bisa diberikan. Ya sudah, kita mau ngomong gimana lagi dong?” ucap Jongkie.

Jongkie menyatakan bahwa pihaknya kini hanya dapat bergantung pada pasar. Melalui kegiatan pameran otomotif seperti GIAS dan Jakarta Auto Week yang akan diadakan oleh Gaikindo, Jongkie berharap dapat meningkatkan angka penjualan kendaraan.

“Ya mudah-mudahan pameran-pameran tersebut bisa menjadi stimulus lah untuk meningkatkan angka penjualan,” ucapnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia (BI) mengajak para investor di China untuk memanfaatkan peluang investasi di Indonesia. Investasi itu dikhususkan untuk proyek strategis energi terbarukan, teknologi digital, serta hilirisasi industri.

“Indonesia secara konsisten menjadi salah satu negara tujuan investasi yang paling menjanjikan bagi Tiongkok,” kata Deputi Gubernur Bank Indonesia, Doni P. Joewono dalam Indonesia-China Business Forum (ICBF) 2024 seperti dikutip dalam keterangan tertulis pada Jumat, 27 September 2024.

Dalam ICBF 2024 yang digelar pada 25-27 September 2024 di Tiongkok ini, BI mempromosikan proyek investasi strategis Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (Geothermal) di Candi Umbul Telomoyo, Jawa Tengah, kepada kalangan Investor dan asosiasi bisnis/industri, serta perwakilan pemerintah yang menangani kebijakan ekonomi, investasi manufaktur dan ekonomi hijau di Tiongkok. Adapun, acara ini sebagai forum untuk memperkuat kerja sama ekonomi bilateral antara Indonesia dan Tiongkok, dan mempromosikan investasi di sektor-sektor strategis.

Doni mengatakan ada beberapa pertimbangan penting bagi para investor jika ingin berinvestasi di Indonesia. Pertama, stabilitas Rupiah yang terjaga dan likuiditas yang memadai.

“Didukung langkah mendorong penggunaan transaksi mata uang lokal (local currency settlement/LCT) untuk perdagangan dan investasi bilateral,” kata dia.

BI mencatat sejak diimplementasikan pada 2021 hingga Juli 2024, nilai transaksi antara Indonesia dan Tiongkok dengan menggunakan mata uang lokal mencapai USD1,2 miliar, dengan rata-rata pengguna bulanan telah mencapai lebih dari tiga ratus perusahaan.

Kedua, kondisi fundamental makroekonomi Indonesia yang kuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ketiga, komitmen penuh pemerintah Indonesia pada reformasi struktural, terutama dalam menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif untuk hilirisasi industri dan meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian. Keempat, pertumbuhan digitalisasi yang signifikan.

BI mencatat dalam setahun terakhir, pertumbuhan transaksi pembayaran digital berbasis QR code mencapai 200 persen dengan total lebih dari 52 juta pengguna dan 33 juta merchants. Kelima, komitmen Indonesia untuk mendorong ekonomi yang inklusif dan hijau.

“Dalam hal ini, Bank Indonesia memainkan peran penting dalam memberikan dukungan kerangka kebijakan makroprudensial yang pro-growth,” kata dia.

Forum ICBF 2024 ini juga membahas isu seperti peluang investasi di sekuritas Bank Indonesia serta peran LCS dalam mengurangi ketergantungan pada valuta asing lain seperti USD. Langkah ini diklaim untuk meminimalisasi risiko fluktuasi nilai tukar dan meningkatkan efisiensi transaksi lintas negara.

Selain itu, Bank Indonesia juga menerima beberapa pernyataan minat, baik langsung kepada Bank Indonesia maupun Bank perantara untuk membeli Sekuritas Bank Indonesia.

ICBF 2024 diselenggarakan atas kolaborasi Bank Indonesia dengan UOB China dan Bank Mandiri Shanghai, didukung oleh Konsul Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Shanghai dan Duta Besar RI untuk Republik Rakyat Tiongkok. Forum ini diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang bagi pelaku usaha dan investor dari kedua negara, serta memperkuat fondasi kerja sama yang saling menguntungkan dan berkelanjutan.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan strategi keluar dari jebakan pendapatan menengah sudah dibahas pemerintah sejak lama. Namun hingga saat ini Indonesia masih berjuang untuk keluar dari middle income trap.

Bendahara negara mengatakan diskursus mengenai hal ini bukan hal baru. “Bahkan dalam 10 tahun terakhir di era Presiden Jokowi, strategi untuk keluar dari jerat negara berpendapatan menengah ini menjadi tema utama dari kebijakan pemerintah,” ujarnya lewat laman resmi instagram @smindrawati, dikutip Jumat, 27 September 2024.

Menurut dia, untuk meraih status negara maju, Indonesia perlu meningkatkan produktivitas dan menggenjot kualitas investasi. Membuka lapangan kerja sekaligus mengatasi masalah iklim juga menjadi resep penting keluar dari jebakan pendapatan menengah atau middle-income trap.

Bank Dunia bulan lalu telah mengeluarkan Laporan Pembangunan Dunia 2024 atau World Development Report 2024 yang bertajuk The Middle-Income Trap. Laporan ini juga dibahas dalam Seminar Internasional tentang Strategi Keluar dari Jebakan Pendapatan Menengah dengan Kementerian Keuangan pada Senin lalu.

Laporan tersebut memaparkan sejak tahun 1970-an, pendapatan per kapita di rata-rata negara berpenghasilan menengah tetap berada di bawah sepersepuluh pendapatan Amerika Serikat. Sementara itu, meningkatnya masalah geopolitik, demografi, dan lingkungan masih akan mempersulit pertumbuhan ekonomi di tahun-tahun mendatang.

“Untuk menjadi negara maju meskipun ada hambatan ini, negara-negara berpenghasilan menengah harus membuat keajaiban,” demikian dikutip dari laporan tersebut.

Riset menyebutkan sejak 1990-an, hanya 34 negara berpendapatan menengah yang berhasil mencapai status berpendapatan tinggi. Sementara sisanya atau 108 negara, hingga akhir 2023 masih terjebak dalam perangkap berpendapatan menengah.

Dalam kata pengantar laporan tersebut, pimpinan ekonom World Bank, Indermit Gill mengatakan perlu strategi baru untuk menjadi negara makmur. Jika tidak, maka masih membutuhkan waktu yang panjang. “Tren saat ini, Cina membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun hanya untuk mencapai seperempat dari pendapatan per kapita AS, Indonesia hampir 70 tahun, dan India 75 tahun,” ujarnya.

Hasil riset tersebut juga memberikan rekomendasi untuk mencapai status pendapatan tinggi dengan strategi 3i. Negara-negara berpendapatan rendah disarankan dapat berfokus pada kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan investasi pada fase 1i.

Saat negara-negara tersebut mencapaistatus berpendapatan menengah ke bawah, maka perlu memperluas arah bauran kebijakannya ke fase 2i atau investasi dan infusi lewat adopsi teknologi luar negeri. Pada tingkat berpendapatan menengah ke atas, negara-negara tersebut harus mengubah arah bauran kebijakan ke fase 3i yang terdiri dari penguatan investasi, infusi, dan inovasi.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis pada Kamis, 26 September 2024, dimulai dari cara Kaesang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka menjawab olok-olok yang dialamatkan ke Jokowi.

Lalu ada berita tentang bandara IKN yang disebut tak ideal untuk penerbangan komersial dan tanggapan presiden atas kritik Bank Dunia. Lalu ada berita tentang permintaan Bahlil ke para pengusaha dan dampak status PKPU ke bisnis Grup Bakrie.

Kelima berita itu terpantau paling banyak diakses oleh para pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan lima berita trending tersebut.

1. Cara Kaesang dan Gibran Menjawab Olok-olok: Rompi Putra Mulyono, Kaus Kecebong dan Jersey Samsul

Nama Mulyono menjadi sangat ngetop akhir-akhir ini. Nama khas Jawa, yang berarti mulia, ini adalah nama lahir Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Jokowi pernah mengungkapkan bahwa nama Mulyono diberikan kedua orang tuanya, namun karena sakit-sakitan akhirnya diganti Joko Widodo.

Sebutan Mulyono untuk Jokowi tampak bertendensi untuk mengolok-olok. Namun anak bungsu Presiden, Kaesang Pangarep, menjawab dengan mengenakan rompi yang bagian belakangnya bertulis "Putra Mulyono" dengan gambar silhuet Jokowi.

Simak lebih jauh tentang cara Kaesang dan Gibran jawab olok-olok Jokowi di sini.

<!--more-->

2. Bandara IKN Dinilai Tak Layak untuk Penerbangan Komersial, Ini Sebabnya

Akademisi Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menilai bandara di IKN, Kalimantan Timur, tak layak jika akan difungsikan sebagai bandara komersial.

“Kalau lihat progres sampai hari ini sih belum (layak),” kata Trubus saat dihubungi pada Rabu, 25 September 2024.

Bandara di IKN belum layak digunakan sebagai bandara komersial, menurut dia, di antaranya karena belum memperhatikan akses masyarakat terhadap bandara di IKN. “Masyarakatnya belum banyak di sekitaran situ, jadi pengguna masih sedikit. Saya menduga bandara itu baru bisa untuk komersial di 2045. Itu pun kalau diseriusin,” katanya.

Simak lebih jauh tentang bandara IKN tak layak jadi bandara komersial di sini.

3. Disentil Bank Dunia Harga Beras Indonesia Termahal di ASEAN tapi Pendapatan Petani Kecil, Ini Kata Jokowi

Presiden Jokowi mengatakan mahalnya harga beras di Indonesia karena dipicu oleh harga beras impor yang dihitung dengan skema free on board atau FOB.

Pernyataan Presiden Jokowi itu merespons Bank Dunia yang menyebut harga beras di Indonesia tergolong tertinggi dibandingkan negara lain di kawasan Asean. World Bank juga menilai, petani padi memiliki pendapatan yang lebih rendah daripada mereka yang menanam jenis hortikultura seperti buah-buahan, sayuran, dan tanaman hias.

Bank Dunia mengutip hasil Survei Pertanian Terintegrasi oleh Badan Pusat Statistik yang menunjukkan rata-rata pendapatan bersih petani kecil hanya sekitar Rp 5 juta per tahun. “Pendapatan rata-rata petani kecil kurang dari USD 1 per hari atau USD 341 per tahun. Petani mendapat keuntungan rendah dari pertanian padi,” kata World Bank Country Director for Indonesia and Timor-Leste, Carolyn Turk, dalam sambutannya di Indonesia International Rice Conference (IIRC) di Nusa Dua, Bali, pada Kamis, 19 September 2024.

Simak lebih jauh tentang respons Jokowi atas kritik Bank Dunia di sini.

<!--more-->

4. Bahlil Minta Pengusaha Tambang Jangan Perhatian Berlebihan pada Staf di ESDM: Nanti Penegak Hukum Makin Banyak Lagi

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta ke seluruh pengusaha tambang agar tidak memberikan perhatian berlebihan kepada staf di Kementerian ESDM, terutama di bawahannya agar tidak mengundang aparat penegak hukum.

"Teman-teman pengusaha (tambang) tolong jangan terlalu perhatian berlebihan kepada staf saya di bawah," kata Bahlil di sela menghadiri Pemberian Penghargaan Prestasi Penerapan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik Tahun 2024, dalam siaran pers di Jakarta, Kamis, 26 September 2024.

Bahlil memperingatkan jika para pengusaha tambang terus memberikan perhatian berlebih, hal tersebut dapat menarik perhatian lebih banyak penegak hukum untuk masuk ke lingkungan Kementerian ESDM. "Bisa mengerti maksud saya? Kalau kalian terlalu banyak memberikan perhatian lebih, nanti penegak hukum di (Kementerian) ESDM itu akan lebih banyak lagi," tutur Bahlil.

Simak lebih jauh tentang permintaan Bahlil ke pengusaha tambang di sini.

5. PT Bakrie & Brothers Sebut Penetapan PKPU 4 Perusahaan Bakrie Group Tak Pengaruhi Bisnis

Direktur Keuangan PT Bakrie & Brothers Tbk. (BNBR) Roy Hendrajanto M Sakti menanggapi penetapan empat perusahaan Bakrie Group dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Ia mengatakan, keempat perusahaan Bakrie Group itu meliputi PT Visi Media Asia Tbk, PT Cakrawala Andalas Televisi, PT Lativi Mediakarya, dan PT Intermedia Capital Tbk, tak berpengaruh pada BNBR.

“BNBR sendiri tentu tidak (berpengaruh) karena kami perusahaan berbeda, beda total dan kami juga perusahaan publik,” katanya di Hotel ST Regis Jakarta pada Kamis, 26 September 2024.

Roy justru mengemukakan niatan ekspansi penanaman modal di bidang pembangunan jalan tol jika prospeknya menjanjikan, berdasarkan internal rate of return (IRR) kemudian mengeksplorasinya.

Simak lebih jauh tentang dampak status PKPU ke bisnis Grup Bakrie di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis pada Kamis, 26 September 2024, dimulai dari cara Kaesang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka menjawab olok-olok yang dialamatkan ke Jokowi.

Lalu ada berita tentang bandara IKN yang disebut tak ideal untuk penerbangan komersial dan tanggapan presiden atas kritik Bank Dunia. Lalu ada berita tentang permintaan Bahlil ke para pengusaha dan dampak status PKPU ke bisnis Grup Bakrie.

Kelima berita itu terpantau paling banyak diakses oleh para pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan lima berita trending tersebut.

1. Cara Kaesang dan Gibran Menjawab Olok-olok: Rompi Putra Mulyono, Kaus Kecebong dan Jersey Samsul

Nama Mulyono menjadi sangat ngetop akhir-akhir ini. Nama khas Jawa, yang berarti mulia, ini adalah nama lahir Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Jokowi pernah mengungkapkan bahwa nama Mulyono diberikan kedua orang tuanya, namun karena sakit-sakitan akhirnya diganti Joko Widodo.

Sebutan Mulyono untuk Jokowi tampak bertendensi untuk mengolok-olok. Namun anak bungsu Presiden, Kaesang Pangarep, menjawab dengan mengenakan rompi yang bagian belakangnya bertulis "Putra Mulyono" dengan gambar silhuet Jokowi.

Simak lebih jauh tentang cara Kaesang dan Gibran jawab olok-olok Jokowi di sini.

<!--more-->

2. Bandara IKN Dinilai Tak Layak untuk Penerbangan Komersial, Ini Sebabnya

Akademisi Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menilai bandara di IKN, Kalimantan Timur, tak layak jika akan difungsikan sebagai bandara komersial.

“Kalau lihat progres sampai hari ini sih belum (layak),” kata Trubus saat dihubungi pada Rabu, 25 September 2024.

Bandara di IKN belum layak digunakan sebagai bandara komersial, menurut dia, di antaranya karena belum memperhatikan akses masyarakat terhadap bandara di IKN. “Masyarakatnya belum banyak di sekitaran situ, jadi pengguna masih sedikit. Saya menduga bandara itu baru bisa untuk komersial di 2045. Itu pun kalau diseriusin,” katanya.

Simak lebih jauh tentang bandara IKN tak layak jadi bandara komersial di sini.

3. Disentil Bank Dunia Harga Beras Indonesia Termahal di ASEAN tapi Pendapatan Petani Kecil, Ini Kata Jokowi

Presiden Jokowi mengatakan mahalnya harga beras di Indonesia karena dipicu oleh harga beras impor yang dihitung dengan skema free on board atau FOB.

Pernyataan Presiden Jokowi itu merespons Bank Dunia yang menyebut harga beras di Indonesia tergolong tertinggi dibandingkan negara lain di kawasan Asean. World Bank juga menilai, petani padi memiliki pendapatan yang lebih rendah daripada mereka yang menanam jenis hortikultura seperti buah-buahan, sayuran, dan tanaman hias.

Bank Dunia mengutip hasil Survei Pertanian Terintegrasi oleh Badan Pusat Statistik yang menunjukkan rata-rata pendapatan bersih petani kecil hanya sekitar Rp 5 juta per tahun. “Pendapatan rata-rata petani kecil kurang dari USD 1 per hari atau USD 341 per tahun. Petani mendapat keuntungan rendah dari pertanian padi,” kata World Bank Country Director for Indonesia and Timor-Leste, Carolyn Turk, dalam sambutannya di Indonesia International Rice Conference (IIRC) di Nusa Dua, Bali, pada Kamis, 19 September 2024.

Simak lebih jauh tentang respons Jokowi atas kritik Bank Dunia di sini.

<!--more-->

4. Bahlil Minta Pengusaha Tambang Jangan Perhatian Berlebihan pada Staf di ESDM: Nanti Penegak Hukum Makin Banyak Lagi

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta ke seluruh pengusaha tambang agar tidak memberikan perhatian berlebihan kepada staf di Kementerian ESDM, terutama di bawahannya agar tidak mengundang aparat penegak hukum.

"Teman-teman pengusaha (tambang) tolong jangan terlalu perhatian berlebihan kepada staf saya di bawah," kata Bahlil di sela menghadiri Pemberian Penghargaan Prestasi Penerapan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik Tahun 2024, dalam siaran pers di Jakarta, Kamis, 26 September 2024.

Bahlil memperingatkan jika para pengusaha tambang terus memberikan perhatian berlebih, hal tersebut dapat menarik perhatian lebih banyak penegak hukum untuk masuk ke lingkungan Kementerian ESDM. "Bisa mengerti maksud saya? Kalau kalian terlalu banyak memberikan perhatian lebih, nanti penegak hukum di (Kementerian) ESDM itu akan lebih banyak lagi," tutur Bahlil.

Simak lebih jauh tentang permintaan Bahlil ke pengusaha tambang di sini.

5. PT Bakrie & Brothers Sebut Penetapan PKPU 4 Perusahaan Bakrie Group Tak Pengaruhi Bisnis

Direktur Keuangan PT Bakrie & Brothers Tbk. (BNBR) Roy Hendrajanto M Sakti menanggapi penetapan empat perusahaan Bakrie Group dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Ia mengatakan, keempat perusahaan Bakrie Group itu meliputi PT Visi Media Asia Tbk, PT Cakrawala Andalas Televisi, PT Lativi Mediakarya, dan PT Intermedia Capital Tbk, tak berpengaruh pada BNBR.

“BNBR sendiri tentu tidak (berpengaruh) karena kami perusahaan berbeda, beda total dan kami juga perusahaan publik,” katanya di Hotel ST Regis Jakarta pada Kamis, 26 September 2024.

Roy justru mengemukakan niatan ekspansi penanaman modal di bidang pembangunan jalan tol jika prospeknya menjanjikan, berdasarkan internal rate of return (IRR) kemudian mengeksplorasinya.

Simak lebih jauh tentang dampak status PKPU ke bisnis Grup Bakrie di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis pada Kamis, 26 September 2024, dimulai dari cara Kaesang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka menjawab olok-olok yang dialamatkan ke Jokowi.

Lalu ada berita tentang bandara IKN yang disebut tak ideal untuk penerbangan komersial dan tanggapan presiden atas kritik Bank Dunia. Lalu ada berita tentang permintaan Bahlil ke para pengusaha dan dampak status PKPU ke bisnis Grup Bakrie.

Kelima berita itu terpantau paling banyak diakses oleh para pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan lima berita trending tersebut.

1. Cara Kaesang dan Gibran Menjawab Olok-olok: Rompi Putra Mulyono, Kaus Kecebong dan Jersey Samsul

Nama Mulyono menjadi sangat ngetop akhir-akhir ini. Nama khas Jawa, yang berarti mulia, ini adalah nama lahir Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Jokowi pernah mengungkapkan bahwa nama Mulyono diberikan kedua orang tuanya, namun karena sakit-sakitan akhirnya diganti Joko Widodo.

Sebutan Mulyono untuk Jokowi tampak bertendensi untuk mengolok-olok. Namun anak bungsu Presiden, Kaesang Pangarep, menjawab dengan mengenakan rompi yang bagian belakangnya bertulis "Putra Mulyono" dengan gambar silhuet Jokowi.

Simak lebih jauh tentang cara Kaesang dan Gibran jawab olok-olok Jokowi di sini.

<!--more-->

2. Bandara IKN Dinilai Tak Layak untuk Penerbangan Komersial, Ini Sebabnya

Akademisi Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menilai bandara di IKN, Kalimantan Timur, tak layak jika akan difungsikan sebagai bandara komersial.

“Kalau lihat progres sampai hari ini sih belum (layak),” kata Trubus saat dihubungi pada Rabu, 25 September 2024.

Bandara di IKN belum layak digunakan sebagai bandara komersial, menurut dia, di antaranya karena belum memperhatikan akses masyarakat terhadap bandara di IKN. “Masyarakatnya belum banyak di sekitaran situ, jadi pengguna masih sedikit. Saya menduga bandara itu baru bisa untuk komersial di 2045. Itu pun kalau diseriusin,” katanya.

Simak lebih jauh tentang bandara IKN tak layak jadi bandara komersial di sini.

3. Disentil Bank Dunia Harga Beras Indonesia Termahal di ASEAN tapi Pendapatan Petani Kecil, Ini Kata Jokowi

Presiden Jokowi mengatakan mahalnya harga beras di Indonesia karena dipicu oleh harga beras impor yang dihitung dengan skema free on board atau FOB.

Pernyataan Presiden Jokowi itu merespons Bank Dunia yang menyebut harga beras di Indonesia tergolong tertinggi dibandingkan negara lain di kawasan Asean. World Bank juga menilai, petani padi memiliki pendapatan yang lebih rendah daripada mereka yang menanam jenis hortikultura seperti buah-buahan, sayuran, dan tanaman hias.

Bank Dunia mengutip hasil Survei Pertanian Terintegrasi oleh Badan Pusat Statistik yang menunjukkan rata-rata pendapatan bersih petani kecil hanya sekitar Rp 5 juta per tahun. “Pendapatan rata-rata petani kecil kurang dari USD 1 per hari atau USD 341 per tahun. Petani mendapat keuntungan rendah dari pertanian padi,” kata World Bank Country Director for Indonesia and Timor-Leste, Carolyn Turk, dalam sambutannya di Indonesia International Rice Conference (IIRC) di Nusa Dua, Bali, pada Kamis, 19 September 2024.

Simak lebih jauh tentang respons Jokowi atas kritik Bank Dunia di sini.

<!--more-->

4. Bahlil Minta Pengusaha Tambang Jangan Perhatian Berlebihan pada Staf di ESDM: Nanti Penegak Hukum Makin Banyak Lagi

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta ke seluruh pengusaha tambang agar tidak memberikan perhatian berlebihan kepada staf di Kementerian ESDM, terutama di bawahannya agar tidak mengundang aparat penegak hukum.

"Teman-teman pengusaha (tambang) tolong jangan terlalu perhatian berlebihan kepada staf saya di bawah," kata Bahlil di sela menghadiri Pemberian Penghargaan Prestasi Penerapan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik Tahun 2024, dalam siaran pers di Jakarta, Kamis, 26 September 2024.

Bahlil memperingatkan jika para pengusaha tambang terus memberikan perhatian berlebih, hal tersebut dapat menarik perhatian lebih banyak penegak hukum untuk masuk ke lingkungan Kementerian ESDM. "Bisa mengerti maksud saya? Kalau kalian terlalu banyak memberikan perhatian lebih, nanti penegak hukum di (Kementerian) ESDM itu akan lebih banyak lagi," tutur Bahlil.

Simak lebih jauh tentang permintaan Bahlil ke pengusaha tambang di sini.

5. PT Bakrie & Brothers Sebut Penetapan PKPU 4 Perusahaan Bakrie Group Tak Pengaruhi Bisnis

Direktur Keuangan PT Bakrie & Brothers Tbk. (BNBR) Roy Hendrajanto M Sakti menanggapi penetapan empat perusahaan Bakrie Group dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Ia mengatakan, keempat perusahaan Bakrie Group itu meliputi PT Visi Media Asia Tbk, PT Cakrawala Andalas Televisi, PT Lativi Mediakarya, dan PT Intermedia Capital Tbk, tak berpengaruh pada BNBR.

“BNBR sendiri tentu tidak (berpengaruh) karena kami perusahaan berbeda, beda total dan kami juga perusahaan publik,” katanya di Hotel ST Regis Jakarta pada Kamis, 26 September 2024.

Roy justru mengemukakan niatan ekspansi penanaman modal di bidang pembangunan jalan tol jika prospeknya menjanjikan, berdasarkan internal rate of return (IRR) kemudian mengeksplorasinya.

Simak lebih jauh tentang dampak status PKPU ke bisnis Grup Bakrie di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa keputusan pemindahan ibu kota Jakarta ke IKN sudah melalui proses yang sah dan sesuai aturan. Proyek IKN Kalimantan Timur bukan hanya keputusan pemerintah, tetapi juga merupakan hasil dukungan seluruh rakyat yang disampaikan melalui anggota DPR.

Jokowi menegaskan bahwa ini bukan proyek pribadi presiden, melainkan keputusan bersama yang mencerminkan kepentingan nasional.

Pemindahan ibu kota dilakukan untuk mengatasi berbagai masalah yang melanda Jakarta, seperti kepadatan, masalah infrastruktur, dan banjir, sekaligus mewujudkan desentralisasi pemerintahan. Proyek ini bukan hanya untuk masa jabatan Jokowi, tetapi sebuah visi jangka panjang bagi bangsa. Presiden juga mengklarifikasi bahwa anggapan IKN sebagai proyek pribadi Jokowi adalah keliru, karena keputusan ini merupakan hasil pembahasan dan persetujuan bersama DPR.

Pernyataan ini disampaikan dalam Rakornas Baznas 2024 di Istana Negara IKN, pada 25 September 2024. Jokowi berharap masyarakat memahami bahwa pemindahan ibu kota adalah keputusan nasional, bukan keputusan sepihak dari pemerintah.

Jokowi menjelaskan kembali bahwa gagasan pemindahan Ibu Kota Negara sebenarnya sudah ada sejak masa Presiden Soekarno. Namun, setelah dilantik sebagai presiden pada tahun 2014, ia secara khusus meminta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk mengkaji ulang ide tersebut.

Berdasarkan hasil berbagai kajian, Jokowi mengungkapkan bahwa terdapat tiga wilayah yang menjadi kandidat lokasi ibu kota baru, salah satunya adalah Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur. Setelah menetapkan pilihan di Kalimantan Timur, mantan gubernur Jakarta tersebut kemudian mengajukan izin kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melanjutkan rencana tersebut.

“Saya menyampaikan lisan di dalam rapat paripurna tanggal 16 Agustus, kemudian diikuti dengan pengajuan undang-undang mengenai ibukota Nusantara, dan itu disetujui 93 persen dari fraksi yang ada di DPR,” kata Jokowi.

Meski demikian, sejumlah pengamat sebelumnya menganggap proyek Ibu Kota Negara (IKN) yang digagas oleh Presiden Jokowi sebagai sebuah mega proyek yang berpotensi menambah beban pada anggaran negara. Selain itu, para aktivis lingkungan sudah beberapa kali menyuarakan kekhawatiran mereka terkait dampak lingkungan serta potensi penggusuran lahan yang dapat terjadi akibat pembangunan tersebut.

Keterbatasan investasi asing sebelumnya dinilai menjadi salah satu faktor yang memperlambat kemajuan pembangunan IKN. Pemerintah memerlukan suntikan dana tambahan untuk menyeimbangkan pengeluaran anggaran negara.

Sejak tahun 2022 hingga akhir 2024, pemerintah akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 72 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan IKN. Otorita IKN telah mendapatkan persetujuan dari DPR untuk penambahan anggaran sebesar Rp 27,8 triliun pada tahun depan. Dari total Rp 466,9 triliun biaya yang dibutuhkan untuk proyek ini, hanya 20 persen atau sekitar Rp 90,4 triliun yang akan berasal dari APBN.

Selain itu, Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) sebelumnya pernah melakukan survei terkait pemindahan IKN. Hasilnya sejumlah 57,3 persen responden kurang setuju dengan pemindahan ini.

Dalam survei yang dilakukan, pihaknya menemukan tiga alasan utama mengapa mayoritas masyarakat kurang mendukung pemindahan segera Ibu Kota Negara (IKN) ke Nusantara di Kalimantan Timur. Alasan pertama adalah bahwa masyarakat menilai dana yang dialokasikan untuk pembangunan IKN akan lebih bermanfaat jika dialihkan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang lebih mendesak di Indonesia.

Alasan kedua, masyarakat menilai proses pembangunan IKN di Kalimantan Timur dilakukan terlalu terburu-buru. Alasan terakhir adalah bahwa Jakarta masih dianggap layak untuk tetap menjadi ibu kota negara Indonesia.

TEMPO.CO, Jakarta - Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Kamala Shirin Lakhdhir, mengungkapkan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah Amerika Serikat dalam menyokong sektor ekonomi digital Indonesia. Hal ini ia sampaikan dalam pertemuan dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi di kantor Kementerian Kominfo pada Kamis, 26 September 2024.

Sejumlah hal yang didiskusikan pada pertemuan tersebut di antaranya adalah investasi pusat data, kabel bawah laut, satelit, dan infrastruktur telekomunikasi lainnya. Kerja sama kedua belah pihak menjadi penting mengingat saat ini Indonesia memiliki kebutuhan besar untuk meningkatkan jangkauan sekaligus kualitas layanan internet.

Pada bulan Juli 2024, Dirjen Penyelenggara Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Wayan Toni Supriyanto, mengatakan salah satu faktor yang memperlambat pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia adalah kesenjangan infrastruktur digital.

Ia mengatakan penyebabnya karena pengaruh cakupan dan kualitas jaringan internet 5G yang masih rendah ketimbang 4G, sehingga berpotensi memperlambat konektivitas jaringan.

Didampingi oleh Staf Khusus Menkominfo Dedy Permadi, Dirjen Aptika Hokky Situngkir, dan Kepala Pusat Kelembagaan Internasional Setjen Kementerian Kominfo Ichwan Nasution, Budi Arie mengutarakan harapannya agar pertemuan dengan dubes AS tersebut dapat ditindaklanjuti dengan mewujudkan langkah-langkah konkret.

“Saya siap untuk mengadakan pertemuan selanjutnya dengan Ibu Dubes maupun dengan perusahaan-perusahaan asal Amerika Serikat untuk dapat meningkatkan investasi di sektor digital,” ujarnya.

Ihwal ekonomi digital, Budi Arie menekankan bahwa Indonesia memiliki potensi yang besar, yakni sebesar US$ 800 miliar atau sekitar Rp 12.096,8 triliun. Ia menjelaskan bahwa nilai ekonomi digital Indonesia pada 2030 bisa mencapai US$ 360 miliar.

Bahkan, potensi ekonomi digital hanya dari bisnis Artificial Intelligence (AI), menurut Budi Arie, diproyeksikan dapat mencapai US$ 366 miliar apabila bisa dikembangkan secara optimal.

“Digitalisasi ekonomi adalah tools Indonesia agar menjadi negara maju. Sehingga, mimpi indonesia emas 2045 bisa terwujud,” kata Budi Arie. Ia menyebutkan terwujudnya Indonesia yang maju, adil, dan makmur, di dalamnya ada peran transformasi digital.

Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas tentang pentingnya investasi dalam bidang pengembangan sumber daya manusia. Sebagai negara yang sedang melakukan akselerasi transformasi digital, Indonesia tentu membutuhkan talenta dengan kecakapan yang mumpuni dalam bidang teknologi.

Bagus Pribadi berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Proses penetapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) berlanjut setelah terus tertunda. Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan, M. Aflah Farobi, menyatakan, hingga saat ini pemerintah masih mengkaji usulan tarif cukai MBDK sebesar 2,5 persen.

“Kemarin memang ada masukan 2,5 persen. Karena ini masih dalam proses pengkajian, yang tarif 2,5 persen itu masuk dalam bahan kajian kita. Jadi belum kita putuskan,” kata Aflah di acara media gathering Kementerian Keuangan 2024 yang berlangsung di Serang, Banten pada Kamis, 26 September 2024.

Sebelumnya, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mengusulkan tarif cukai MBDK sebesar 2,5 persen. Hal itu disampaikan Pimpinan BAKN DPR Wahyu Sanjaya dalam rapat kerja antara BAKN dengan Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono dan Direktur Jenderal Bea Cukai Kemenkeu Askolani pada 10 September lalu.

Menurut BAKN, tarif itu bertujuan untuk mengendalikan dan mengurangi dampak negatif konsumsi MBDK yang sangat tinggi.

Aflah juga menjelaskan bahwa terjadi penurunan target penerimaan cukai MBDK dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Tercantum target penerimaan cukai MBDK sebesar Rp 3,8 triliun dalam APBN tahun depan, berkurang dari target dalam APBN tahun ini yaitu Rp 4,3 triliun.

“Kenapa lebih rendah? Setelah berdiskusi dengan DPR, kami melihat bahwa untuk penerapan cukai MBDK ini tentunya harus dikaji sesuai perkembangan perekonomian,” ujar Aflah.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Nirwala Dwi Heriyanto, mengatakan Bea Cukai masih menunggu kejelasan mengenai definisi hingga kategori MBDK.

Pasalnya, hal itu berpengaruh pada proses hingga pengawasan pemungutan. “Itu nanti diatur dulu,” ujar Nirwala saat ditemui Tempo di Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Jumat, 20 September 2024.

Menurut Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani, di Jakarta, Selasa, 10 September 2024, usulan BAKN sejauh ini diterima sebagai rekomendasi, namun keputusannya diserahkan kepada pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Hammam Izzuddin berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meningkatkan status penyelidikan awal dugaan praktik monopoli penyediaan avtur menjadi penyelidikan. Anggota KPPU, Gopprera Panggabean, mengatakan lembaganya akan meminta keterangan dari berbagai pihak yang terhubung dengan penyediaan bahan bakar di bandara.

“Meningkatkan status penyelidikan awal tersebut ke tahapan penyelidikan dan akan menjadwalkan pemanggilan beberapa pihak terkait,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Kamis, 26 September 2024.

Lembaga pengawas persaingan bisnis ini bakal memanggil menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM), pimpinan PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina Patra Niaga, dan beberapa lainnya. Tim KPPU mendalami dugaan monopoli dalam bisnis penyediaan avtur. Dominasi pasar itu diduga berupa penolakan tawaran kemitraan terhadap pengusaha baru yang ingin masuk ke pasar avtur.

Penyelidikan awal terhadap Pertamina Patra Niaga sebelumnya dipayungi dengan keputusan penyelidikan bernomor registrasi No. 21-89/DH/KPPU.LID.I/IX/2024 tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Penyelidikan awal ditetapkan KPPU usai rapat yang dilaksanakan pada 18 September 2024.

Selama pemeriksaan, penyelidik KPPU menemukan bukti awal dugaan pelanggaran Pasal 17 dan Pasal 19 huruf a dan atau d UU 5 Tahun 1999, masing-masing menyangkut monopoli dan penguasaan pasar. Penyelidikan awal terhadap PT Pertamina Patra Niaga juga didasari fakta soal tingginya harga avtur di Indonesia, bahkan tertinggi di Asia Tenggara.

“Selain itu, faktor implementasi kebijakan, KPPU menduga adanya bentuk monopoli dalam penyediaan bahan bakar pesawat dapat menjadi faktor tingginya harga avtur,” begitu bunyi pernyataan resmi KPPU.

Saat ini izin niaga avtur di Indonesia dipegang oleh 4 pelaku usaha, yakni PT AKR Corporindo, PT Dirgantara Petroindo Raya, PT Fajar Petro Indo, serta PT Pertamina Patra Niaga. Dua pelaku usaha menyediakan avtur di bandara, yaitu PT Pertamina Patra Niaga yang memasok 72 bandara komersial dan non-komersial, serta PT Dirgantara Petroindo Raya yang memasok dua bandara non-komersial. Pangsa pasar PT Pertamina Patra Niaga mencapai 99,9 persen atau hampir dominan sepenuhnya.

Penyelidik KPPU juga memeriksa dugaan perilaku eksklusif, berupa pencegahan masuknya pesaing potensial baru ke dalam pasar. Penjualan bahan bakar pesawat dari Pertamina juga hanya untuk perusahaan afiliasi.

Dari penggalangan bukti sejauh ini, KPPU menduga PT Pertamina Patra Niaga dan induknya, PT Pertamina, menghambat pesaing untuk masuk pasar avtur lokal. Padahal, bila merujuk Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) Nomor 13/P/BPH Migas/IV/tahun 2008, suplai dan distribusi avtur di bandara terbuka untuk semua pelaku usaha yang memenuhi persyaratan.

Penyuplai avtur yang tidak memiliki fasilitas penyimpanan juga masih berhak mendapat izin, asal bisa mendapat rekanan co-mingle alias mitra pengelola tangki bersama. “Melalui prinsip borrow and loan, vendor and consignment, atau sale and purchase yang umum berlaku dalam dunia penerbangan,” begitu bunyi keterangan KPPU.

Hingga artikel ini ditulis, Tempo masih mengejar konfirmasi dari manajemen Pertamina Patra Niaga ihwal penyelidikan KPPU. Anak usaha Pertamina itu sebelumnya diketahui sedang menjajaki perluasan lokasi pelayanan avtur di luar negeri bersama Lion Group. Kolaborasi itu juga menyangkut pengembangan avtur ramah lingkungan atau sustainable aviation fuel (SAF)/

“Dengan harga Avtur yang kompetitif di lebih dari 70 lokasi bandara di Indonesia dan juga lebih dari 100 lokasi di luar negeri melalui skema conco delco (contracting company, delivering company),” kata Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya, dalam keterangan resmi, pada 7 September 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memamerkan berbagai pencapaian di bidang transportasi perairan selama 10 tahun terakhir. Publikasi kinerja itu menjadi bagian dari peringatan Hari Maritim Sedunia pada Kamis, 26 September 2024.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Antoni Arif Priadi, mengatakan lembaganya selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan dan keamanan pelayaran. Selama satu dekade terakhir, pemerintah membangun berbagai infrastruktur kelautan, terutama pelabuhan.

“Untuk meningkatkan konektivitas dan mobilitas di laut,” katanya melalui keterangan tertulis, Kamis.

Selama 10 tahun, kata dia, Kemenhub membangun 28 pelabuhan baru dan 165 pusat rehabilitasi pelabuhan di berbagai lokasi di Indonesia. Layanan kapal kargo bersubsidi alias tol laut juga sudah menjangkau 39 trayek. "Khususnya daerah-daerah terpencil yang sebelumnya sulit dijangkau," tuturnya.

Antoni juga mentinggung soal peran kapal perintis yang sudah melayani 107 rute di Indonesia. Ada juga 6 jalur layanan kapal ternak yang diklaim bisa melancarkan distribusi ternak dari sentra produksi ke daerah yang menjadi pusat konsumsi.

Capaian di sektor digital juga ikut digabungkan di tengah peringatan Hari Maritim. Sistem informasi digital di pelabuhan, Inaportnet, merupakan salah satu terobosan yang ditonjolkan.

Antoni menyebut Inaportnet mampu meningkatkan jangkauan pelayanan laut hingga ke wilayah strategis. “Sistem tersebut telah diterapkan pada 264 pelabuhan di Indonesia,” katanya.