TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan Presiden Joko Widodo telah memerintahkan institusinya untuk melayani administrasi pernikahan, perceraian, hingga kematian secara daring. Dia menyebut pemerintah sedang menyiapkan satu aplikasi yang akan bisa diakses melalui handphone atau HP melalui program Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik (SPBE).

"Sekarang sistem ini masih terus diuji coba, Bapak-Ibu cukup dengan HP bisa mengubah identitas yang diperlukan. Begitu juga yang berikutnya bagaimana mengajukan perceraian, mengalami sakit, tutup usia, sampai meninggal. Ini beberapa prioritas dasar," kata Anas dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta Pusat, pada Senin, 23 September 2024.

Anas menyebut pemerintah sedang menyiapkan satu portal yang menghubungkan seluruh layanan yang telah disebutkan. Dia menyebut Indonesia akan mengadopsi portal di Estonia telah melayani menu untuk mendapatkan pekerjaan, kependudukan, bantuan sosial, kesehatan, persalinan, dan sebagainya.

Meski demikian, Anas mengakui kalau sistem ini akan tidak mudah dijalankan. Dia menyebut dalam pernikahan, misalnya, ada banyak administrasi yang diperlukan. "Ini enggak gampang. Kadang kita kalau menikah itu begitu banyak administrasi yang betul dipersiapkan sehingga menyebabkan beberapa PR baru yang mesti bertumpuk dikerjakan ketika mereka memerlukan syarat-syarat," kata dia.

Anas juga mengatakan Presiden Joko Widodo memerintahkan agar institusinya menyiapkan skema daring untuk life journey atau perjalanan hidup yang akan dikembangkan pada 2025-2029. Dia merencanakan life journey merupakan layanan yang terintegrasi mulai dari anak lahir, sekolah, kuliah, hingga mencari pekerjaan. “Kami senang dan mengapresiasi beberapa pemda telah mengintegrasikan ini. Mulai anak lahir, mendaftar sekolah, memasuki perguruan tinggi, mengendarai atau memiliki kendaraan," kata Anas.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ada 480 pemerintah daerah yang telah menerapkan elektronifikasi transaksi digital secara menyeluruh. Dia menyebut data ini berdasarkan hasil asesmen Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETPD) per semester I 2024 yang sebesar 87,9 persen. “Tadi sudah disampaikan, sekarang sudah 87,9 persen atau 480 pemda, dan tentunya ini yang harus ditingkatkan kembali,” kata Airlangga.

Bekas Ketua Umum Partai Golkar itu menyebut jumlah itu melebihi target Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah. Pada 2024, Satgas telah menetapkan ada 85 persen pemerintah daerah yang menerapkan elektronifikasi dalam transaksi digital.

Sementara itu, Airlangga menyebut ada 480 pemerintah daerah (pemda) sudah berada dalam level digital, sedangkan 49 pemda di level maju dan 16 pemda masih di level berkembang. “Untuk tahun 2025, Satgas P2DD menargetkan 100 persen pemda dapat mencapai level digital,” kata Airlangga.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah, melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), bakal meluncurkan platform layanan digital terpadu nasional secara terbatas untuk 40 ribu pengguna (user) pada akhir September ini.

Platform tersebut mencakup portal layanan publik terintegrasi INAku, portal administrasi pemerintahan INAgov, serta identitas digital terpadu INApas. Sebagai uji coba awal, pemerintah menargetkan 40 ribu umpan balik (feedback) sampai akhir tahun 2024 ini.

“Launching di bulan ini. Ini rilis terbatas untuk mendapatkan feedback ke 10 ribu sampai 40 ribu pengguna dengan target nanti bisa benahi masalah-masalah yang terkait dengan ini (Govtech), sehingga dengan demikian targetnya nanti sudah bisa melakukan upaya-upaya perbaikan dari sistem yang kita rilis secara terbatas di bulan September ini,” kata Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas saat menyampaikan laporan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2024 di Jakarta, Senin, 23 September 2024, seperti dikutip dari Antara.

Setelah mencapai target 40 ribu feedback untuk evaluasi, Azwar Anas mengatakan, tahun depan pemerintah akan meluncurkan platform tersebut secara bertahap untuk kawasan tertentu yang dinilai sudah siap.

“Sampai Desember ini 40 ribu (user), kemudian 2025 nanti secara bertahap untuk daerah-daerah tertentu yang memang sudah siap pilot project ini,” terang Azwar Anas.

Adapun penerapan portal layanan digital ini telah diamanatkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023.

Selanjutnya: Azwar Anas menilai, penerapan portal layanan digital yang terintegrasi....

<!--more-->

Azwar Anas menilai, penerapan portal layanan digital yang terintegrasi menandai transformasi digital yang mempercepat pertumbuhan pembangunan.

Salah satunya negara Estonia yang mengalami pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita 10 kali lipat dalam 20 tahun berkat platform pelayanan yang terdigitalisasi dan terintegrasi.

“Begitu juga pertumbuhan PDRB di Estonia naik 10 kali lipat dan Tiongkok bisa mengurangi kemiskinan dengan 0,6 persen karena ketepatan sasaran bantuan dan juga program-program pemerintah yang berbasis digital,” kata Azwar Anas.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang juga Ketua Satgas P2DD, memaparkan beberapa realisasi kegiatan dan capaian tugas Satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD).

Per semester I 2024, implementasi kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) tercatat 87,9 persen atau 480 Pemda di level digital.

Dibandingkan periode sebelumnya, jumlah Pemda yang berpartisipasi dalam evaluasi kinerja tahun 2023 ini meningkat menjadi 512 Pemda atau setara dengan 93,7 persen.

Selanjutnya, Airlangga juga mendorong ekosistem transaksi digital Pemerintah Daerah melalui penguatan peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam penyediaan layanan yang mendukung digitalisasi pajak dan retribusi daerah seperti mendukung mekanisme split payment untuk Opsen PKB dan BBNKB.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan mencatat hingga 20 September 2024, pemerintah telah menggelontorkan Rp 37,43 triliun anggaran untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada). Wakil Menteri Keuangan atau Wamenkeu, Suahasil Nazara memaparkan, total dana yang ditetapkan untuk Pilkada serentak sebesar sebesar Rp 37,52 triliun.

Anggaran disalurkan melalui naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD. Suhasil mengatakan jumlah yang telah tersalur setara dengan 99,75 persen dari total anggaran.“Berarti kita sudah sangat siap mengikuti Pilkada,” ujar Suahasil dalam Konfrensi Pers APBN KiTa di Kementerian Keuangan, Senin 23 September 2023.

Pemilihan kepala daerah akan berlangsung pada November nanti. Kementerian Keuangan bakal terus memantau anggaran dan realisasi hibahnya. Pelaksanaan pilkada membutuhkan aanggaran daerah yang nantinya akan dihibahkan kepada KPU dan Bawaslu di seluruh daerah.

Dana Pilkada juga masuk dalam pos belanja Pemilihan Umum. Untuk tahun ini ditetapkan sebesar Rp 38,2 triliun dan sudah digunakan sebesar 79,8 persen. Anggaran yang disalurkan melalui KPU dan Bawaslu mencapai Rp 27,5 triliun.Digunakan untuk honorarium, pangadaan barang dan jasa, pemungutan suara, operasional badan honor pengawas dan operasional pengawasan.

Anggaran juga mengalir ke 14 kementerian dan lembaga lain sebesar Rp 3 triliun. Kegunaannya untuk pengamanan pemilu, pengelolaan dan penguatan partai politik, supervisi penyelesaian masalah hukum, pemantauan persidangan hingga keamanan siber.

Jika dihitung secara keseluruhan, pemerintah telah mengeluarkan dana Rp 71,2 triliun untuk agenda pemilihan umum sejak 2022 hingga tahun ini. Rinciannya adalah pada 2022 sebesar Rp 3,1 triliun, meningkat menjadi Rp 29,9 triliun pada tahun berikutnya. Pada 2024, anggaran pemilihan umum sebesar Rp 38,2 triliun.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia segera merampungkan negosiasi penambahan 10 persen saham PT Freeport. Jokowi mengatakan saat ini proses perundingan masih terus dilakukan.

"Saya minta memang secepatnya harus di-clear-kan, karena smelternya juga sudah jadi. Dan ini adalah milik Indonesia," kata Jokowi usai meresmikan smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur, Senin, 23 September, dikutip dari rekaman yang diterima Tempo.

Jokowi mengatakan proses negosiasi tidak mudah. Sama halnya saat Indonesia mengambil 51 persen saham mayoritas PT Freeport Indonesia pada 2018. “Itu juga negosiasinya juga tidak sebulan, dua bulan, tiga bulan, tahunan, alot. Bukan hal yang gampang. Dan saat itu memang banyak yang sudah pesimistis, tapi saya (saat itu) optimistis," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Negara mengatakan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia masih diproses oleh Bahlil. Kontrak yang bakal selesai pada 2041 akan diperpanjang 20 tahun, hingga 2061.

“Tadi juga ditanyakan oleh Freeport, tapi masih diproses di ESDM,” kata Jokowi.Pada Senin sore, Jokowi meresmikan produksi smelter PT Freeport di Gresik. Chairman Freeport-McMoran Richard C. Adkerson, President & Chief Executive Officer (CEO) Freeport-McMoran Kathleen L. Quirk, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas turut hadir.

Investasi Rp 56 triliun dihabiskan untuk membangun smelter PT Freeport di Gresik, Jawa Timur. Pabrik ini bakal mengolah 1,7 juta ton konsentrat tembaga yang dibawa dari Papua. Hasilnya 900.000 ton katoda tembaga – kurang lebih 50 ton emas dan 210 ton perak.

Sebelumnya, Bahlil mengklaim negosiasi perpanjangan IUPK PT Freeport Indonesia sudah hampir rampung. Namun, kata Bahlil, pihak Freeport sendiri masih lambat dalam menyiapkan syarat-syarat yang dibutuhkan.

Mantan Menteri Investasi ini menegaskan salah satu kendala utama dalam proses ini adalah Freeport belum sepenuhnya menyelesaikan berbagai persyaratan yang telah ditetapkan. Negosiasi antara Freeport dan BUMN juga masih berlangsung dan belum mencapai titik final."Lambat dalam menyiapkan berbagai syarat yang menjadi negosiasi, termasuk negosiasi dengan BUMN belum selesai," ucap Bahlil seusai Serah Terima Jabatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kabinet Indonesia Maju Sisa Masa Jabatan Periode 2019-2024 di Jakarta, Senin, 19 Agustus 2024.Tempo belum bisa menghubungi PT Freeport Indonesia mengenai program negosiasi perpanjangan IUPK dan divestasi 10 persen sahamnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi yakin Presiden terpilih Prabowo Subianto akan meneruskan kebijakan penghiliran mineral yang telah dilakukan oleh pemerintah saat ini. Jokowi menekankan bahwa Indonesia harus mandiri.

“Yang lain-lain nanti, pemerintah baru pasti akan.. Timah, batu bara, semuanya ada smelternya. Tembaga, emas, nikel, semuanya. Dan memang harus secepatnya diturunkan pada produksi-produksi turunan,” kata Jokowi usai meresmikan smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur, Senin, 23 September, dikutip dari rekaman yang diterima Tempo.

Dalam sambutan di Gresik, Jokowi mengklaim pembangunan smelter katoda tembaga PT Freeport Indonesia ini merupakan usaha Indonesia untuk menyongsong menjadi negara industri maju. Investasi Rp 56 triliun dihabiskan untuk membangun smelter PT Freeport di Gresik.

Pabrik ini bakal mengolah 1,7 juta ton konsentrat tembaga yang dibawa dari Papua. Hasilnya 900.000 ton katoda tembaga – kurang lebih 50 ton emas dan 210 ton perak. "Hitung-hitungan saya, penerimaan negara masuk kira-kira Rp 80 triliun dari PT Freeport Indonesia," katanya.

Pada hari yang sama pada Senin, Jokowi membuka smelter tembaga dan logam mulia PT Amman Mineral Internasional di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Besok, Kepala Negara akan meresmikan smelter bauksit di Mempawah, Kalimantan Barat.

Dalam berbagai kesempatan, Prabowo Subianto, yang saat ini menjabat Menteri Pertahanan menegaskan akan meneruskan kebijakan hilirisasi Jokowi. Dalam pemilihan presiden 2024, Prabowo menggandeng Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi, sebagai calon wakil Presiden.

“Hilirisasi industri wajib dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri," kata Prabowo saat mengikuti Qatar Economic forum di Doha, Qatar, Kamis, 16 Mei 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,2 juta jiwa per Februari 2024. Angka itu mengalami penurunan sebanyak 0,79 juta penduduk, dari sebelumnya sebesar 7,99 juta jiwa dibandingkan pada periode yang sama pada 2023.

“Apabila dibandingkan dengan Februari 2023, maka jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 2,76 juta orang, penduduk bekerja bertambah 3,55 juta orang, dan pengangguran berkurang 0,79 juta orang," dikutip dari Berita Resmi Statistik BPS Nomor 36/05/Th.XXVII tertanggal 6 Mei 2024.

Sejalan dengan jumlah pengangguran yang menurun, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia juga melandai menjadi 4,82 persen pada Februari 2024. Persentase itu berkurang sekitar 0,63 persen, dari sebelumnya sebesar 5,45 persen pada Februari 2023.

Lebih rinci, TPT berjenis kelamin laki-laki sebesar 4,96 persen pada Februari 2024, lebih tinggi dibandingkan TPT perempuan, yaitu 4,6 persen. Sementara dilihat dari daerah tempat tinggalnya, TPT perkotaan jauh lebih tinggi, yaitu 5,89 persen dibandingkan TPT pedesaan di angka 3,37 persen.

Di sisi usia, TPT kelompok umur muda berkisar antara 15-24 tahun menjadi penyumbang angka tertinggi, yaitu mencapai 16,42 persen. Sebaliknya, TPT penduduk kelompok usia tua lebih dari 60 tahun ke atas menjadi yang paling rendah sebesar 1,14 persen.

Namun, di saat yang sama, data Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) menunjukkan level pengangguran di tanah air menduduki posisi puncak di antara enam negara lain di Asia Tenggara.

IMF mencatat tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 5,2 persen per April 2024. Kemudian, disusul Filipina sebesar 5,1 persen, Brunei Darussalam sebesar 4,9 persen, Malaysia sebesar 3,52 persen, Vietnam sebesar 2,1 persen, Singapura sebesar 1,9 persen, dan Thailand sebesar 1,1 persen.

Selain itu, pemutusan hubungan kerja (PHK) juga masih mengancam berbagai industri. Data terbaru Kementerian Ketenagakerjaan menampilkan terdapat 46.240 orang tenaga kerja terkena PHK pada periode Januari hingga Agustus 2024.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo menyoroti peluang kerja yang semakin sempit di masa depan, sedangkan jumlah tenaga kerja terus bertambah. Dia menyebut bonus demografi yang akan tercapai pada 2030-an bisa menjadi sumber kekuatan sekaligus beban karena merupakan tantangan terbesar untuk membawa Indonesia menjadi negara maju.

“Kalau Bapak (dan) Ibu bertanya pada saya fokus ke mana, kalau saya sekarang maupun ke depan, kita harus fokus kepada pasar kerja. Karena ke depan terlalu sedikit peluang kerja untuk sangat banyak tenaga kerja yang membutuhkan,” kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam Pembukaan Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) XXII dan Seminar Nasional di Surakarta, Jawa Tengah, Kamis, 19 September 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi akan meninggalkan warisan utang hingga lebih dari Rp 8.000 triliun untuk presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto. Jumlah itu setara dengan 39,13 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Dalam buku APBN KiTa edisi Agustus 2024, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan jumlah utang pemerintah mencapai Rp 8.502,69 triliun per 31 Juli 2024. Utang itu mencakup surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 7.462,25 triliun atau sekitar 87,76 persen dan pinjaman sebesar Rp 1.040,44 triliun atau 12,24 persen.

Kemenkeu menyebut rasio utang pemerintah masih dalam ambang batas karena di bawah 60 persen dari PDB. Hal itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Apabila dirinci, maka komponen SBN terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) Domestik sebesar Rp 5.993,44 triliun dan SBN Syariah sebesar Rp 1.196,23 triliun. Kemudian, SUN Valas di angka Rp 1.468,81 triliun dan SBN Syariah sebesar Rp 395,54 triliun.

Sementara itu, pinjaman pemerintah terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp 39,95 triliun dan pinjaman luar negeri mencapai Rp 1.000,49 triliun. Pinjaman luar negeri masih dipecah lagi menjadi pinjaman dari perjanjian bilateral sebesar Rp 269,32 triliun, multilateral sekitar Rp 602,46 triliun, dan bank komersial sebesar Rp 128,71 triliun.

Warisan utang Jokowi ke Prabowo tersebut jauh lebih besar dibandingkan beban keuangan yang ditinggalkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada Jokowi. Pada 2014, utang pemerintah diketahui sebesar 2.608,78 triliun atau setara 24,7 persen PDB.

Tren Utang Pemerintah di Era Jokowi

Baru setahun menjabat atau pada 2015, pemerintahan Jokowi mencatatkan utang sebesar Rp 3.113,64 triliun atau naik Rp 504,86 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara di akhir masa jabatannya di periode pertama, level utang pemerintah menembus angka Rp 4.800,25 triliun pada 2019.

Kemudian di periode kedua, utang pemerintahan Jokowi melonjak drastis hingga Rp 6.102,05 triliun pada 2020 atau sekitar 39 persen dari PDB akibat pandemi Covid-19. Lonjakan utang pun terus terjadi menjadi Rp 6.947,72 triliun pada 2021.

Berikut posisi utang pemerintahan Jokowi pada periode pertama dan kedua:

-Rp 3.113,64 triliun atau 27,46 persen dari PDB pada 2015.

-Rp 3.466,96 triliun atau 28,35 persen dari PDB pada 2016.

-Rp 3.994,8 triliun atau 29,39 persen dari PDB pada 2017.

-Rp 4.478,9 triliun atau 30,1 persen dari PDB pada 2018.

-Rp 4.800,25 triliun atau 30,23 persen dari PDB pada 2019.

-Rp 6.102,05 triliun atau 39,37 persen dari PDB pada 2020.

-Rp 6.947,72 triliun atau 40,73 persen dari PDB pada 2021.

-Rp 7.822,62 triliun atau 39,7 persen dari PDB pada 2022.

-Rp 8.163,07 triliun atau 39,21 persen dari PDB pada 2023.

Berdasarkan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 Edisi Pemutakhiran, rasio utang pemerintahan Jokowi periode 2014-2019 secara umum meningkat, tetapi dengan laju kenaikan yang disebut relatif moderat. Namun, rasio utang meningkat hingga 9,14 persen di periode kedua, tepatnya pada 2020 akibat pembiayaan program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).

“Seiring dengan terkendalinya situasi pandemi dan perekonomian yang semakin pulih, laju kenaikan nominal utang semakin terkendali, sehingga rasio utang terhadap PDB dari 2021 sampai 2023 berada dalam tren menurun,” seperti dikutip dari dokumen KEM-PPKF tersebut.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Senin sore, 23 September 2024 dimulai dari Hingga akhir Agustus 2024, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara telah mencapai Rp 18,9 triliun.

Disusul, PT Freeport Indonesia (PTFI) membuka lowongan kerja bagi para lulusan baru. Melalui Fresh Graduate Program (FGP), PTFI menyediakan kesempatan bagi lulusan jenjang pendidikan D4, S1, atau S2 untuk bergabung di bawah perusahaan tambang mineral itu.

Selanjutnya, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menggagalkan masuknya ikan secara ilegal dari Malaysia ke Indonesia di wilayah Tarakan, Kalimantan Utara.

Berikutnya, Presiden Jokowi meresmikan produksi smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur pada Senin, 23 September 2024. Jokowi mengharapkan pembukaan pabrik raksasa katoda perdana RI ini akan membawa Indonesia menjadi negara industri maju.

Terakhir, PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk (Persero) membuka pendaftaran lowongan kerja dalam skema Officer Development Program (ODP) hingga 30 September 2024. Lulusan S1 lintas jurusan bisa mendaftarkan dirinya.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Realisasi Anggaran untuk IKN hingga Agustus Tembus Rp 18,9 Triliun....

<!--more-->

1. Realisasi Anggaran untuk IKN hingga Agustus Tembus Rp 18,9 Triliun

Hingga akhir Agustus 2024, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara telah mencapai Rp18,9 triliun. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memaparkan realisasi tersebut sudah mencapai 43,1 persen dari pagu yang ditetapkan.

Anak buah Sri Mulyani itu mengatakan realisasi bakal meningkat setelah serah terima pekerjaan fisik mencapai seratus persen. “Nanti serapan anggaran meningkat setelah akhir tahun,” ujar Suahasil dalam Konfrensi Pers APBN KiTa di Kementerian Keuangan, Senin 23 September 2024.

Pada 2024, pemerintah menetapkan porsi APBN untuk IKN sebesar Rp 44 triliun. Suahasil memaparkan dari anggaran yang sudah dialokasikan saat ini yang terbesar untuk klaster infrastruktur, yakni Rp 16,2 triliun. Anggaran digunakan untuk pembangunan kawasan Istana, kawasan kantor kementerian koordinator dan kementerian lain, serta gedung OIKN.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. PT Freeport Indonesia Buka Lowongan Kerja untuk Fresh Graduate, Dibuka Sampai 27 September 2024

PT Freeport Indonesia (PTFI) membuka lowongan kerja bagi para lulusan baru. Melalui Fresh Graduate Program (FGP), PTFI menyediakan kesempatan bagi lulusan jenjang pendidikan D4, S1, atau S2 untuk bergabung di bawah perusahaan tambang mineral itu.

Dari laman resminya, diketahui ada 27 daftar program studi dari universitas dalam maupun luar negeri yang dapat mendaftarkan diri pada program ini. Batas pendaftaran FGP Freeport Indonesia sampai dengan Jumat, 27 September 2024 mendatang.

Berikut persyaratan yang harus dipenuhi sebagai calon pendaftar FGP:

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. KKP Gagalkan Ikan Ilegal dari Malaysia ke Indonesia....

<!--more-->

3. KKP Gagalkan Ikan Ilegal dari Malaysia ke Indonesia

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menggagalkan masuknya ikan secara ilegal dari Malaysia ke Indonesia di wilayah Tarakan, Kalimantan Utara.

"Tim kami yang di Tarakan, Kalimantan Utara juga melakukan penangkapan kapal yang melakukan pemasukan ikan dari Malaysia ke Pulau Sebatik, Kalimantan Utara tanpa izin. Bahkan menggunakan bendera dua flag, yakni bendera Indonesia dan Malaysia. Ketika masuk Indonesia, mereka menggunakan bendera Indonesia dan ketika masuk ke Malaysia, menggunakan bendera Malaysia. Ini jelas pelanggaran, tidak ada dokumen sama sekali juga dalam hal ini," ujar Direktur Jenderal (Dirjen) PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 23 September 2024, seperti dikutip Antara.

Dia menambahkan ikan hasil penyitaan tersebut akan diberikan ke yayasan yatim piatu di sekitar lokasi penangkapan seperti yang KKP sudah lakukan sebelumnya.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Jokowi Resmikan Smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Pabrik Raksasa Produksi Katoda Tembaga

Presiden Joko Widodo meresmikan produksi smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur pada Senin, 23 September 2024. Jokowi mengharapkan pembukaan pabrik raksasa katoda perdana RI ini akan membawa Indonesia menjadi negara industri maju.

“Indonesia ingin mengolah sumber daya alamnya sendiri dan tidak mengekspor, sekali lagi, mentahan atau raw trial. Dan ini akan membuka lapangan pekerjaan yang sangat besar,” klaim Jokowi dalam sambutannya dikutip dari siaran langsung Sekretariat Presiden, Senin 23 September 2024.

Investasi Rp 56 triliun dihabiskan untuk membangun smelter PT Freeport di Gresik, Jawa Timur. Pabrik ini bakal mengolah 1,7 juta ton konsentrat tembaga yang dibawa dari Papua. Hasilnya 900.000 ton katoda tembaga – kurang lebih 50 ton emas dan 210 ton perak.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Lowongan Kerja Bank BSI, Terbuka untuk S1 dari Lintas Jurusan....

<!--more-->

5. Lowongan Kerja Bank BSI, Terbuka untuk S1 dari Lintas Jurusan

PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk (Persero) membuka pendaftaran lowongan kerja dalam skema Officer Development Program (ODP) hingga 30 September 2024. Lulusan S1 lintas jurusan bisa mendaftarkan dirinya.

Sebagai informasi, BSI merupakan hasil merger antara tiga bank plat merah yakni PT Bank BRIsyariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021.

Saat ini BSI membuka lowongan lewat jalur ODP yang menjadi salah satu program pengembangan talenta. “Diperuntukkan bagi future leader berkualitas dan unggul yang diproyeksikan menjadi pimpinan BSI di masa mendatang,” tulis BSI dalam keterangan resminya dikutip Minggu, 22 September 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) merilis hasil kajian tentang dampak kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 atau PP Kesehatan dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik. Indef menelisik dampak kebijakan ini terhadap ekonomi, industri, penerimaan negara, dan tenaga kerja.

“Empat pilar ini harus diperhitungkan. Kalau ada satu pilar saja yang muncul tanpa mempertimbangkan tiga pilar lainnya kita perlu kritisi dan perlu kita berikan catatan,” kata Ekonom Indef Tauhid Ahmad dalam presentasinya pada Senin, 23 September 2024.

Tauhid mengatakan dalam usulan kemasan rokok polos tanpa mereka akan memberi dampak ekonomi yang hilang sekitar Rp 182,2 triliun. Sementara itu, untuk larangan berjualan di kawasan 200 meter dari sekolah akan berdampak pada Rp 84 triliun dan pembatasan beriklan akan berdampak pada ekonomi Rp 41,8 triliun.

“Jika tiga skenario dijalankan dampak ekonomi yang akan hilang setara Rp 308 triliun,” kata dia.

Sementara itu, Tauhid mengatakan kondisi penerimaan pajak juga akan terdampak dari tiga skenario tersebut. Dalam usulan kemasan polos ada Rp 95,6 potensi pajak yang hilang, larangan berjualan ada Rp 43,5 triliun, dan pembatasan iklan rokok akan hilang Rp 21,5 triliun.

“Jika tiga skenario dijalankan Rp 160 triliun dari total penerimaan perpajakan akan hilang,” kata dia.

Selain pada ekonomi, Tauhid mengatakan rencana usulan kemasan rokok polos ini juga akan berdampak pada industri kertas, tembakau, cengkeh, dan sebagainya. Dia menyebut kondisi ini juga mendorong adanya peredaran rokok ilegal secara cepat.

“Dampak ekonominya dengan kemasan polos tentu saja ini bukan hanya bagi para industri rokok,” kata dia.

Tak hanya itu, Tauhid mengatakan rencana ini juga akan membuat masyarakat mudah meniru karena tak hanya gambar tertentu alias hanya sekadar peringatan bahaya merokok. “Di sisi rokok ilegal, juga bisa meningkat 2 hingga 3 kali lipat, karena sangat mudah untuk ditiru begitu dengan gambar yang sama, model yang sama, dan ini kemudian memunculkan implikasi yang sangat besar,” kata dia.

Menkes berjanji akan berdiskusi dengan pelbagai stakeholder termasuk pengusaha soal aturan kemasan rokok polos

TEMPO.CO, Jakarta - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) merilis hasil kajian tentang dampak kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 atau PP Kesehatan dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik. Indef menelisik dampak kebijakan ini terhadap ekonomi, industri, penerimaan negara, dan tenaga kerja.

“Empat pilar ini harus diperhitungkan. Kalau ada satu pilar saja yang muncul tanpa mempertimbangkan tiga pilar lainnya kita perlu kritisi dan perlu kita berikan catatan,” kata Ekonom Indef Tauhid Ahmad dalam presentasinya pada Senin, 23 September 2024.

Tauhid mengatakan dalam usulan kemasan rokok polos tanpa mereka akan memberi dampak ekonomi yang hilang sekitar Rp 182,2 triliun. Sementara itu, untuk larangan berjualan di kawasan 200 meter dari sekolah akan berdampak pada Rp 84 triliun dan pembatasan beriklan akan berdampak pada ekonomi Rp 41,8 triliun.

“Jika tiga skenario dijalankan dampak ekonomi yang akan hilang setara Rp 308 triliun,” kata dia.

Sementara itu, Tauhid mengatakan kondisi penerimaan pajak juga akan terdampak dari tiga skenario tersebut. Dalam usulan kemasan polos ada Rp 95,6 potensi pajak yang hilang, larangan berjualan ada Rp 43,5 triliun, dan pembatasan iklan rokok akan hilang Rp 21,5 triliun.

“Jika tiga skenario dijalankan Rp 160 triliun dari total penerimaan perpajakan akan hilang,” kata dia.

Selain pada ekonomi, Tauhid mengatakan rencana usulan kemasan rokok polos ini juga akan berdampak pada industri kertas, tembakau, cengkeh, dan sebagainya. Dia menyebut kondisi ini juga mendorong adanya peredaran rokok ilegal secara cepat.

“Dampak ekonominya dengan kemasan polos tentu saja ini bukan hanya bagi para industri rokok,” kata dia.

Tak hanya itu, Tauhid mengatakan rencana ini juga akan membuat masyarakat mudah meniru karena tak hanya gambar tertentu alias hanya sekadar peringatan bahaya merokok. “Di sisi rokok ilegal, juga bisa meningkat 2 hingga 3 kali lipat, karena sangat mudah untuk ditiru begitu dengan gambar yang sama, model yang sama, dan ini kemudian memunculkan implikasi yang sangat besar,” kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perdagangan melaporkan capaian ekspor tertinggi Kemendag selama 20 bulan terakhir dengan nilai US$ 23,56. Angka ini merupakan nilai tertinggi yang dicapai Kemendag sejak Desember 2022. Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional Bara Krishna Hasibuan menyatakan neraca perdagangan ekspor ini juga meningkat secara signifikan dibandingkan dengan bulan Juli 2024 senilai US$ 22,24 miliar.

“Ini merupakan pencapaian besar, khususnya di tengah kondisi ekonomi global,” ujar Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional Bara Krishna Hasibuan dalam konferensi pers pada Senin, 23 September 2024.

Bara menjelaskan, pada Agustus peningkatan ekspor nonmigas terjadi pada seluruh sektor. Kenaikan tertinggi terjadi pada sektor pertambangan sebesar 9,01 persen, dilanjutkan dengan pertanian sebesar 8,70 persen, dan industri pengolahan sebesar 7,09 persen (MoM).

Komoditas unggulan dengan pelemahan ekspor terbesar sejak bulan sebelumnya adalah barang besi dan baja (HS 73) yang turun 24,26 persen, logam mulia dan perhiasan/permata (HS 71) turun 11,88 persen, nikel dan barang daripadanya (HS 75) turun 11,37 persen, tembaga dan barang daripadanya (HS 74) turun 10,88 persen, serta besi dan baja (HS 72) turun 1,42 persen (MoM).

Sedangkan, komoditas unggulan yang menjadi pendorong pertumbuhan ekspor nonmigas terbesar berasal dari lemak dan minyak hewan/nabati (HS 15). “Peningkatan ekspor ini ditopang peningkatan harga minyak sawit mentah (CPO) dunia sebesar 4,08 persen menjadi US$ 932,63/MT. Selain itu, secara volume ekspor, komoditas ini juga naik 20,81 persen (MoM),” ungkap Bara.

Cina dan Amerika Serikat masih menjadi pasar utama ekspor nonmigas Indonesia dengan nilai mencapai US$ 7,94 miliar. Kedua negara ini berkontribusi sebesar 35,50 persen dari total ekspor nonmigas nasional. Menurut Bara, meskipun kedua negara tersebut sedang mengalami perlambatan ekonomi, ekspor nonmigas ke Cina dan Amerika Serikat masih meningkat dibanding bulan sebelumnya. “Ekspor nonmigas Indonesia ke Cina naik 10,42 persen dan ke Amerika 20,80 persen,” ujarnya.

Di saat yang bersamaan, kinerja ekspor nonmigas Indonesia ke sejumlah negara mitra dagang juga meningkat signifikan. Bara menyebut ekspor nonmigas Indonesia ke Mesir tumbuh 115,26 persen, Turki 40,39 persen, Afrika Selatan 36,99 persen, Thailand 36,67 persen, serta Pakistan 25,00 persen.

Beberapa kawasan lain yang menjadi tujuan ekspor juga menunjukkan peningkatan ekspor nonmigas yang signifikan. Kawasan tersebut di antaranya adalah Afrika Utara dengan kenaikan 74,73 persen, Afrika Selatan sebesar 35,97 persen, Eropa Utara 33,94 persen, Asia Tengah 26,28 persen, dan Amerika Tengah sebesar 27,44 persen. Hal ini, menurut Bara, menunjukkan bahwa potensi pasar nontradisional berpeluang besar untuk dikembangkan.