TEMPO.CO, Jakarta - Nama Marimutu Sinivasan kembali menjadi perhatian ketika petugas Imigrasi Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, berhasil mencegah keberangkatan obligator Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang diduga hendak ke Kuching, Malaysia, Minggu, 8 September 2024.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Barat Muhammad Tito Ardianto menyatakan petugas Kantor Imigrasi di Lintas Batas Entikong berhasil mencegah upaya bos Texmaco Group, yang dicegah bepergian ke luar negeri atas permintaan Kementerian Keuangan karena tunggakan utang puluhan triliun rupiah ke negara.

"Saat itu yang bersangkutan diketahui berada di dalam mobil Alphard hendak masuk ke wilayah Kuching, Malaysia," kata Tito.

Pria 86 tahun itu berencana meninggalkan Indonesia melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, sekitar pukul 14.00 WIB.Saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas, diketahui jika dia termasuk dalam daftar cekal Kementerian Keuangan. Sehingga terhadap yang bersangkutan langsung diamankan.

Sebelumnya, Marimutu bebas pergi ke luar negeri seperti dilakukannya pada 25 Mei 2024. Dengan dalih berobat, ia pergi ke Dubai selama 4 hari dan kembali ke Jakarta. Pada saat itu, ia sudah lepas dari cegah yang dilakukan Kementerian Keuangan karena sudah berakhir pada 23 Desember 2023 dan tidak diperpanjang.

Bos Texmaco itu masuk daftar cegah karena menjadi obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang masih menunggak pembayaran utang sebesar Rp31,72 triliun dan 3,91 miliar dolar AS, yang jika dijumlah akan mencapai Rp95 triliun lebih.

Marimutu, 86 tahun, pernah menggugat Kementerian Keuangan pada 30 Desember 2021 untuk memperoleh kepastian nilai utang Texmaco. “Saya memiliki komitmen iktikad baik untuk menyelesaikan kewajiban saya kepada negara,” katanya.

Menurut Majalah Tempo, 16 Juni 2024, masa keemasan Marimutu Sinivasan telah berlalu. Sehari-hari dia dikabarkan berkantor di Lantai 15 Centennial Tower, Jalan Gator Subroto, Jakarta Selatan. Di lantai itu terdapat papan nama PT Multikarsa Investama dan Texmaco Group.

Kerajaan bisnis Texmaco dikabarkan tinggal menyisakan sayap perusahaan, di antaranya PT Perkasa Heavyndo Engineering dan PT Texmaco Perkasa Engineering di Jawa Barat. Ia menjadi komisaris di kedua perusahaan itu.

Tatkala krisis keuangan 1997-1998 melanda Indonesia, Texmaco Group menjadi salah satu kelompok bisnis penerima dana talangan BLBI, yang sekarang menjadi utang. Pada Desember 2021, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan utang Texmaco berada di angka Rp29 triliun dan 80,5 juta dolar AS.

Saat itu, Satgas BLBI menyita sejumlah aset Texmaco tdak tidak cukup untuk melunasi utang-utangnya. Kemenkeu kemudian mengajukan permohonan pencegahan atas nama Marimutu pada 26 Januari 2022.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan Marimutu Sinivasan kepada Kementerian Keuangan, PT Bank BNI Tbk, serta PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) pada 23 Desember 2013.

Marimutu Menang Gugatan Melawan Kemenkeu

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan pendiri Texmaco Group, Marimutu Sinivasan, terhadap PT Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA), BNI, dan Kementerian Keuangan. Pengadilan menyatakan, perjanjian restrukturisasi utang atau Master Restructuring Agreement(MRA) yang diteken pemerintah dan Texmaco pada 23 Mei 2001, tidak sah.

"Batal karena merupakan perbuatan melawan hukum," kata hakim ketua, Muhammad Razzad, pada saat sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, 23 Desember 2013.

Selain itu, majelis hakim juga mengabulkan gugatan lainnya, yakni pengembalian aset perusahaan Texmaco dan pengembalian dua perusahaan yang dibentuk pemerintah dan Texmaco, yaitu PT Bina Prima Perdana dan PT Jaya Perkasa Engineering, kepada posisi semula. ”Semua yang berdasarkan MRA tersebut tidak sah,” kata Razzad.

Ini bermula dari gugatan Marimutu terhadap BNI, PPA, dan Kementerian Keuangan. Marimutu menggugat pemerintah membayar ganti rugi Rp 18,82 triliun.

Dalam gugatannya, Marimutu mempersoalkan hak tagih pemerintah sebesar Rp 29,36 triliun yang tercantum dalam Akta Restrukturisasi tertanggal 16 Juni 2005. Padahal, menurut Marimutu, data Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mencatat utang yang belum lunas alias outstanding credit hingga 31 Desember 1999, sebesar Rp 8 triliun.

Namun, dalam putusan tersebut hakim menyatakan tidak mengabulkan gugatan Texmaco agar PPA, BNI, dan Kementerian Keuangan membayar ganti rugi sebesar Rp 18,82 triliun.

Menanggapi putusan itu, PT Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA) menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi.

Perjalanan Kasus Marimutu Sinivasan

- 1997/1998 Texmaco Group Menerima Dana Talangan BLBI
- Januari 2004 Texmaco memiliki utang Rp29,04 triliun kepada negara lewat BPPN

- Maret 2006 Marimutu Sinivasan kabur dan menjadi buronan

- 8 Mei 2008 Marimutu Sinivasan menyerahkan diri ke Mabes Polri setelah kabur ke Singapura dan India

- Desember 2013 Marimutu Sinivasan kembali menguasai Texmaco setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatannya

- 9 April 2021 Presiden Jokowi membentuk Satgas BLBI untuk menagih utang Rp108 triliun dari para obligor dan debitro BLBI

- 24 Desember 2021 Satgas BLBI menyita 10 aset Texmaco Group di Kota Batu, Jawa Timur berupa tanah seluas 83.230 meter persegi bekas pabrik tekstil PT Wasta Indah

- 30 Desember 2021 Marimutu Sinivasan menggugat Kemenkeu ke PN Jakarta Selatan untuk memastikan nilai utangnya.

- 26 Januari 2022 Imigrasi mencegah Marimutu Sinivasan ke luar negeri

- 15 Juni 2023 Kemenkeu menerbitkan surat pemberitahuan sisa utang Texmaco Group sebesar Rp 31,72 triliun dan 3,91 miliar dolar AS.

25-29 Mei 2024 Marimutu Sinivasan ke Dubai, Uni Emirat Arab

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Sosialatau BPJS Kesehatan adalah program jaminan kesehatan yang dikelola oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Namun, agar tetap dapat menikmati layanan BPJS, peserta harus membayar iuran bulanan secara teratur. Jika ada tunggakan, layanan BPJS bisa saja ditangguhkan.

Saat ini pengecekan tunggakan atau tagihan BPJS Kesehatan dapat dilakukan dengan mudah. Bahkan, Anda tak perlu lagi datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan. Berikut adalah cara mudah mengecek tunggakan BPJS Kesehatan.

1. JKN Mobile

Mengecek tagihan BPJS kesehatan bisa dilakukan melalui aplikasi JKN Mobile. Berikut tahapan-tahapan pengecekan tagihan BPJS kesehatan lewat JKN Mobile:

- Download aplikasi JKN Mobile di Play Store atau App Store.

- Buka aplikasi yang sudah terinstal dan login menggunakan NIK atau Nomor BPJS Anda.

- Pada halaman utama, klik “Menu Lainnya”.

- Selanjutnya klik “Info Iuran” untuk menampilkan tagihan BPJS Anda.

2. SMS

Dilansir dari situs resmi bpjs-go.id, berikut cara cek tagihan iuran BPJS melalui SMS:

- Buka fitur SMS atau Message di ponsel.

- Ketik TAGIHAN Nomor BPJS Kesehatan Anda, lalu kirimkan ke 087775500400.

- Selanjutnya, Anda akan mendapatkan balasan SMS yang berisi informasi tagihan BPJS Anda.

3. Telepon

Mengecek tagihan BPJS Kesehatan bisa dilakukan layanan Care Center 165. Berikut cara cek tagihan iuran BPJS Kesehatan melalui operator 165.

- Buka fitur telepon di ponsel.

- Hubungi nomor 165.

- Selanjutnya, operator akan menginformasikan jumlah tagihan BPJS Anda.

4. WhatsApp

- Buka aplikasi WhatsApp di ponsel Anda.

- Hubungi WhatsApp resmi BPJS Kesehatan di nomor 08118750400.

- Pilih “Cek Tagihan Iuran” dengan mengetik angka 2.

- Setelah mendapatkan balasan dari CHIKA di WhatsApp, masukkan nomor BPJS Kesehatan atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) Anda.

- Masukkan tanggal lahir dengan format yyyy-mm-dd atau tahun-bulan-tanggal.

- Selanjutnya, CHIKA akan menampilkan informasi Tagihan BPJS Kesehatan Anda.

5. Telegram

- Buka aplikasi Telegram di ponsel Anda.

- Hubungi bot resmi BPJS Kesehatan Telegram di @CHIKA_BPJSKesehatan_bot.

- Pilih CEK TAGIHAN IURAN dengan mengetik angka 2.

- Setelah mendapatkan balasan dari CHIKA di WhatsApp, masukkan nomor BPJS Kesehatan atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) Anda.

- Masukkan tanggal lahir dengan format yyyy-mm-dd atau tahun-bulan-tanggal.

- Selanjutnya, CHIKA akan menampilkan informasi tagihan BPJS Kesehatan Anda.

ANDIKA DWI

TEMPO.CO, Hanoi - Presiden Direktur Toshiba Lifedata-style Indonesia Jack Ding mengatakan optimistis pertumbuhan ekonomi dan daya beli konsumen di Indonesia positif. Hal ini terlihat dari kinerja perusahaan yang tumbuh hampir 30 persen setelah pandemi.

Ia mengatakan Toshiba Lifedata-style atau Toshiba Home Appliances (peralatan rumah tangga)—merek asal Jepang- akan membangun pabrik di Cikarang, Jawa Barat. Dan diharapkan penjualan akan meningkat dengan berdirinya pabrik baru tersebut.

Di sela-sela Asia Pacific Toshiba Regional Dealer and Press Conference di Hanoi, Vietnam pada akhir Agustus 2024 lalu, pria lulusan Manajemen Bisnis dari Universitas Amoiensis atau dikenal dengan nama Xiamen University, Cina ini memberikan waktu khusus untuk wawancara tentang kinerja Toshiba Lifedata-style dan rencana bisnis ke depan di Indonesia.

1. Bagaimana Anda melihat peluang pasar di Indonesia setelah pandemi?
Setelah pandemi, Indonesia pulih kembali dengan cepat dan lebih baik dibandingkan dengan negara lainnya di kawasan Asia Pasifik. Hal ini dapat terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang tumbuh rata-rata di atas 5 persen secara kuartal. Artinya cukup kuat.

2. Bagaimana kinerja Toshiba Lifedata-style setelah pandemi?
Kinerja Toshiba terus tumbuh setelah pandemi, bangkit kembali seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di atas 5 persen. Di Indonesia, kinerja tumbuh hampir 30 persen.

3. Bagaimana kinerja Toshiba di semester I-2024?
Cukup baik, tetapi kami sempat mengalami kesulitan terkait perubahan kebijakan impor pada Maret 2024 lalu. Kami menghadapi masa di mana permintaan tinggi tetapi kekurangan barang (shortage period). Namun bisnis kami terus bertumbuh. Yakni mendekati 30 persen secara year on year.

4. Apakah Toshiba Lifedata-style akan membangun pabrik lagi di Indonesia?
Akhir bulan Juli lalu, sudah ada uji coba produksi di Cikarang, dan rencananya kami membangun pabrik untuk produk mesin cuci, kulkas dan peralatan memasak (small appliances). Investor sudah konfirmasi untuk produk-produk tersebut. Dan dipastikan akan meningkatkan penjualan di masa mendatang.

Selanjutnya baca: Keberlangsungan bisnis Toshiba Lifedata-style di masa pemerintahan baru

• 1
• 2
• Selanjutnya

TEMPO.CO, Jakarta - Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS tahun 2024 mewajibkan pelamar untuk menggunakan meterai elektronik atau e-meterai pada dokumen pendaftaran.

E-meterai ini bisa dibeli melalui situs resmi yang dikelola oleh Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN), yakni di laman meterai-elektronik.com.

Namun, tingginya minat masyarakat untuk mendaftar CPNS 2024 membuat beberapa pelamar mengeluh kesulitan membeli e-meterai dari situs resmi. Mengatasi hal ini, Perum Peruri, melalui akun Instagram resminya, @peruri.digital, pada 3 September 2024, mengumumkan bahwa selain situs resmi, pelamar juga bisa membeli e-meterai dari beberapa reseller resmi yang telah ditunjuk.

Dalam unggahan tersebut, Perum Peruri menyatakan, “Untuk memenuhi kebutuhan dan menjawab pertanyaan Sobat CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) mengenai website pembelian meterai elektronik selain meterai-elektronik.com, kami informasikan bahwa Sobat CASN dapat membeli e-meterai secara sah di platform reseller kami lainnya.”

Meski tersedia beberapa alternatif kanal penjualan, pelamar CPNS tetap perlu berhati-hati. Jika tidak, ada risiko menjadi korban penipuan dan mendapatkan e-meterai palsu. Untuk menghindari hal ini, penting bagi pelamar mengetahui cara memverifikasi keaslian e-meterai yang mereka beli.

Cara Memeriksa Keaslian e-Meterai

Berikut adalah beberapa cara untuk memeriksa keaslian e-meterai yang bisa dilakukan dengan mudah, sesuai dengan panduan yang dibagikan akun Instagram resmi BKN pada 29 Agustus 2024:

1. Melalui Aplikasi PDF Reader

• Pastikan perangkat lunak Adobe Acrobat sudah terpasang di komputer atau laptop.
• Buka dokumen PDF yang telah dibubuhi e-meterai.
• Klik kanan pada e-meterai, kemudian pilih "Signature Properties".
• Pilih "Show Signer’s Certificate" untuk melihat detail sertifikat tanda tangan.
• Periksa informasi yang muncul untuk memastikan e-meterai tersebut asli.

2. Melalui Situs Verifikasi Peruri

• Kunjungi situs https://verification.peruri.co.id.
• Unggah dokumen PDF yang telah dibubuhi e-meterai.
• Selesaikan verifikasi captcha, lalu pilih Upload PDF.
• Sistem akan menampilkan informasi keaslian e-meterai setelah dokumen diverifikasi.

3. Melalui Situs TTE Kementerian Kominfo

• Akses laman Tanda Tangan Elektronik (TTE) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF.
• Unggah dokumen PDF yang berisi e-meterai.
• Setelah diproses, pilih "Tampilkan" untuk melihat informasi keaslian e-meterai.

4. Melalui Aplikasi e-Meterai Scanner Peruri

• Unduh aplikasi e-Meterai Scanner yang tersedia di Google Play Store atau App Store.
• Pindai e-meterai menggunakan kamera ponsel melalui aplikasi tersebut.
• Aplikasi akan menampilkan informasi seperti nomor kode, status verifikasi, dan tanggal tanda tangan jika e-meterai tersebut asli.

TEMPO.CO, Jakarta - Setahun lalu, tepatnya Kamis, 7 September 2023, warga Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau bentrok dengan ribuan aparat gabungan tentara dan polisi. Peristiwa itu buntut penolakan warga setempat terkait wacana pemerintah merombak Pulau Rempang menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) bertajuk Rempang Eco City.

Warga Pulau Rempang menolak digusur dan direlokasi ke Pulau Galang. Musababnya, mereka mengklaim wilayah tersebut telah lama mereka tinggali sejak sebelum kemerdekaannya. Banyak nilai sejarah yang akan hilang jika perkampungan tua di Pulau Rempang akan digusur.

Di sisi lain pemerintah mengatakan bahwa Pulau Rempang telah diserahkan kepada entitas pengusaha sejak awal 2000-an dalam bentuk hak guna usaha alias HGU. Namun, lahan tersebut tak kunjung digarap oleh investor dan tak pernah dikunjungi. Namun, pada 2021, saat investor masuk, wilayah tersebut ternyata berpenghuni.

Lantas siapakah sosok di balik proyek Rempang Eco City pemilik HGU tersebut?

Rencana pembangunan proyek ini sebenarnya dimulai pada 26 Agustus 2004 silam. Saat itu, pemerintah melalui Badan Pengusahaan atau BP Batam dan Pemerintah Kota Batam menyerahkan hak eksklusif atas pengembangan serta pengelolaan Pulau Rempang, Pulau Setokok, dan sebagian Pulau Galang kepada PT Makmur Elok Graha (MEG). Perjanjian tersebut diteken oleh Tomy Winata, mewakili PT MEG.

Tertunda 18 tahun, proyek pembangunan ini kembali dihidupkan setelah Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengunjungi China beberapa waktu sebelumnya. Jokowi membawa oleh-oleh dari Negeri Tirai Bambu, Xinyi Group akan berinvestasi di Pulau Rempang dalam bentuk pembangunan pabrik kaca. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Batam, BP Batam, dan PT MEG bekerja sama untuk mempercepat proses pembangunannya.

Kawasan Rempang Eco City tersebut dibangun dengan luas kurang lebih 165 km persegi. Dalam pengembangannya, PT MEG bakal menyiapkan Pulau Rempang sebagai kawasan industri, perdagangan, hingga wisata yang terintegrasi. Proyek itu diharapkan bisa mendorong peningkatan daya saing Indonesia dari Singapura dan Malaysia.

Saat itu, total investasi pengembangan Eco City Area Batam Rempang mencapai Rp 43 triliun. PT MEG juga telah menggandeng Xinyi International Investment Limited, calon investor yang bakal membangun pusat pengolahan pasir kuarsa dan pasir silika di Rempang. Pemerintah mengklaim komitmen investasi Xinyi bakal mencapai Rp 381 triliun hingga 2080.

Dengan nilai investasi tersebut, pengembangan Pulau Rempang diharapkan dapat memberi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi (spillover effect) bagi Kota Batam serta kabupaten atau kota lain di Provinsi Kepri. Pemerintah Republik Indonesia juga menargetkan, pengembangan Rempang Eco-City dapat menyerap lebih kurang 306 ribu tenaga kerja hingga 2080 mendatang.

Namun, pembangunan proyek Rempang Eco City mendapat penolakan dari masyarakat adat di Pulau Rempan. Ribuan warga yang berasal dari 16 kampung tua di Rempang menolak direlokasi karena akan ada pembangunan proyek tersebut. Penolakan itu berujung bentrok warga dengan aparat keamanan gabungan pada Kamis pekan lalu, 7 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB.

Ribuan aparat gabungan TNI dan Polri memaksa masuk ke perkampungan warga hari itu. Kedatangan aparat tersebut guna memasang patok tanda batas lahan untuk proyek Rempang Eco City. Masyarakat adat menolak kedatangan mereka dan melakukan pemblokiran dengan menebang pohon hingga meletakkan blok kontainer di tengah jalan.

Namun, aparat gabungan bersikukuh merangsek masuk ke pemukiman warga. Dalam prosesnya, mereka bahkan menembakkan gas air mata untuk memukul mundur warga. Bahkan, semburan gas air mata tersebut sampai ke arah sekolah. Hal ini membuat para guru berlarian membawa murid-murid pergi melalui pintu belakang sekolah.

Beberapa hari kemudian, tepatnya pada Senin, 11 September 2023, ribuan masyarakat adat Melayu Kepri menggeruduk kantor BP Batam. Mereka menyampaikan beberapa tuntutannya. Mulai dari menolak penggusuran, mendesak TNI dan Polri membubarkan posko yang didirikan di Rempang Galang, menghentikan intimidasi kepada orang Melayu, dan menuntut Jokowi membatalkan penggusuran kampung tua Pulau Galang.

Aksi tersebut sempat menyebabkan ricuh merusak kaca-kaca dan pagar kantor BP Batam. Massa membubarkan diri setelah ditembakkan gas air mata. Buntut dari aksi tersebut, sebanyak 43 orang warga Rempang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kericuhan saat demo penolakan pengembangan Kawasan Rempang Eco City yang terjadi pada 7 dan 11 September 2023.

“Sebanyak 26 ditetapkan sebagai tersangka di Polresta kasus tanggal 11 September, tambah delapan yang tanggal 7 September. Di Polda aKepri da sembilan tersangka, jadi total 43,” ujar Kapolresta Barelang Komisaris Besar Nugroho Tri Nuryanto di Batam, Kepulauan Riau, Jumat, 15 September 2023

Selanjutnya: Profil Tomy Winata Pemegang HGU Pulau Rempang

<!--more-->

Tomy Winata adalah seorang pengusaha Indonesia keturunan Tionghoa yang merupakan pemilik dari grup Artha Graha atau Artha Graha Network. Pria yang juga karib dengan panggilan TW ini lahir pada 23 Juli 1958 di Pontianak, Kalimantan Barat.

Pemilik nama Tionghoa Oe Suat Hong ini menjalankan bisnis di berbagai bidang. Mulai dari properti, perhotelan, perdagangan, perbankan, transportasi, konstruksi, hingga telekomunikasi. Dia mulai merintis bisnisnya pada 1972 ketika dipercaya membangun kantor koramil di Singkawang.

Setelah proyek tersebut selesai, Tomy Winata kemudian kembali dipercaya untuk membangun berbagai proyek di kalangan militer. Mulai dari barak, sekolah tentara, hingga menyalurkan barang ke markas militer di Papua, Ujung Pandang, Ambon, dan lainnya.

Kerajaan bisnis Tomy Winata semakin berkembang ketika dia berhasil membangun mega proyek Sudirman Central Business District (SCBD) seluas 45 hektare. Proyek bernilai investasi sebesar US$ 3,25 miliar tersebut dikerjakan bersama Yayasan Kartika Eka Paksi milik Angkatan Darat.

Melalui PT Danayasa Arthatama Tbk (DA), bisnis Tomy Winata kian menggurita. Anak perusahaannya beroperasi di empat industri utama, yakni real estate, jasa konstruksi, jasa telekomunikasi, dan manajemen perhotelan seperti Bukit Golf Mediterania, Kelapa Gading Square, Mangga Dua Square, Pacific Place, Borobudur Hotel, The Capital Residence, Ancol Mansion, dan lain sebagainya.

Salah satu proyek ambisius Tomy Winata adalah pembangunan “Jembatan Selat Sunda” (JSS). Pembangunan jembatan penghubung Pulau Sumatra dan Pulau Jawa itu diyakini akan membawa banyak manfaat bagi peningkatan perekonomian, sosial, lapangan pekerjaan dan kesejahteraan bagi masyarakat di kedua pulau.

Pada 2009, Tomy beserta BUMD Provinsi Banten dan Lampung menyerahkan secara resmi Hasil Pra-Studi Kelayakan JSS kepada Pemerintah. Selanjutnya Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2011, Konsorsium Banten-Lampung dan Artha Graha ditunjuk sebagai Pemrakarsa Proyek (Project Initiator).

Konsorsium kemudian membentuk perusahaan patungan dengan nama PT Graha Banten Lampung Sejahtera (GBLS) untuk melaksanakan penyusunan Studi Kelayakan JSS dam KSISS (Kawasan Strategis Infrastruktur Selat Sunda) sesuai Peraturan Presiden tersebut. Namun, pada November 2014, pemerintahan Jokowi yang baru mengumumkan bahwa rencana pembangunan jembatan tersebut ditunda.

HENDRIK KHOIRUL MUHID | REZKY DEWI AYU | RADEN PUTRI

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG mendapat tekanan di sesi pertama hari ini dan menutup sesi di level 7.657 atau -0,83 persen.

"Per akhir sesi pertama perdagangan hari ini, sebanyak 217 saham menguat, sementara 394 melemah, dan 238 stagnan, dengan nilai transaksi mencapai Rp5,4 triliun, frekuensi trading sebanyak 639.602 kali dan volume trading sebanyak 84,5 juta lot," kata Tim Analis PT Samuel Sekuritas Indonesia dalam keterangannya kepada Tempo, Senin, 9 September 2024.

Saham Asuransi Harta Aman Pratama (AHAP), menjadi saham yang paling aktif diperdagangkan di sesi pertama hari ini, dengan frekuensi transaksi mencapai 24.581 kali, disusul BBRI (14.875), dan ANTM (11.407).

Dari segi volume, saham emiten teknologi GoTo Gojek Tokopedia (GOTO) menjadi yang terbanyak diperdagangkan di sesi pertama hari ini dengan volume perdagangan sebesar 4,3 juta lot, disusul MLPL (3,2 juta), dan BULL (2,2 juta).

Indeks sektor properti (IDXPROPERT) menjadi satu-satunya indeks sektoral yang menguat paling tinggi di sesi pertama hari ini (+0,3 persen).

Sementara itu, indeks sektor konsumer siklikal (IDXCYCLIC) menjadi indeks sektoral yang turun paling dalam di sesi pertama hari ini (-1,9 persen), disusul indeks sektor energi (IDXENERGY) (-1 persen) dan indeks sektor industri (IDXINDUST) (-1 persen).

Selanjutnya baca: 5 besar top gainer dan top loser<!--more-->

Lima besar top gainer sesi pertama hari ini (berdasarkan persentase kenaikan) antara lain:

• VOKS (+31,5 persen ke Rp250 per saham)
• CINT (+30,8 persen ke Rp250 per saham)
• MLPT (+24,8 persen ke Rp2.310 per saham)
• GPSO (+19,2 persen ke Rp124 per saham)
• DIVA (+16,8 persen ke Rp139 per saham)

Sementara itu, lima besar top loser sesi pertama hari ini (berdasarkan persentase penurunan) antara lain:

• GEMA (-18,4 persen ke Rp266 per saham)
• ALKA (-15,9 persen ke Rp400 per saham)
• HOMI (-14,4 persen ke Rp202 per saham)
• BINO (-12,1 persen ke Rp274 per saham)
• SILO (-11,5 persen ke Rp3.050 per saham)

Bursa saham AS ditutup melemah pada Jumat (6/9): Dow -1.01%, S&P 500 -1.73%, Nasdaq -2.55%. Pasar mendapat pukulan pada Jumat, membawa S&P ke minggu terburuknya sejak 2023, di saat investor menilai dampak data nonfarm payroll bulan Agustus yang lebih lemah dari perkiraan.

Pasar Asia juga mendapat tekanan; di akhir sesi pertama hari ini, Kospi melemah (-0,8 persen), begitu juga Shanghai (-0,9 persen), Hang Seng (-1,9 persen), dan Nikkei (-2,1 persen), sementara STI (+0,5 persen) menguat.

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengungkapkan rencana Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk kembali berkantor di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Budi mengatakan, Kepala Negara akan bekerja di IKN selama 40 hari, terhitung mulai 10 September hingga 19 Oktober 2024.

“Ya, kalau sampai tanggal 19 Oktober berarti 40 harian,” kata Budi dalam wawancara di kawasan Ampera, Jakarta Selatan, pada Jumat, 6 September 2024, yang dikutip dari video rekaman Budi yang diterima oleh Tempo.

Apabila melihat rencana tersebut, maka Jokowi akan berada di IKN Nusantara hingga menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pelantikan Prabowo-Gibran dijadwalkan pada 20 Oktober mendatang.

Menurut Heru Budi, saat berkantor di IKN, Presiden Jokowi kemungkinan akan berkunjung ke berbagai kota lainnya. Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta itu mengatakan, selama bekerja di IKN, Jokowi juga akan mengundang sejumlah pihak untuk melakukan rapat.

Lantas, bagaimana persiapan untuk Jokowi berkantor selama 40 hari di IKN? Berikut rangkuman informasi selengkapnya.

Istana Sebut Wajar Jika Jokowi Ingin Berkantor di IKN

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan wajar jika Presiden Joko Widodo ingin merasakan berkantor di Ibu Kota Nusantara atau IKN sebelum berganti pemerintah. Sebab Istana Garuda, tempat Jokowi akan bekerja sebagai kepala pemerintahan sudah bisa digunakan.

“Bagaimanapun ini legacy-nya beliau,” kata Hasan melalui dalam keterangan melalui pesan singkat pada Senin, 9 September 2024. Pendiri Cyrus Network ini belum merespons pertanyaan lanjutan Tempo mengenai persiapan Jokowi berkantor di IKN.

Namun, Hasan mengatakan Presiden Jokowi tetap bisa melakukan kunjungan kerja ke daerah selama berkantor di IKN, Kalimantan Timur. “Dengan berangkat dari Ibu Kota Nusantara. Namun, mendelegasikan beberapa agenda ke wakil presiden juga dimungkinkan,” katanya.

Menteri PUPR Pastikan Bandara IKN Sudah Siap

Rencana perpindahan kantor Jokowi ke IKN belakangan ini diungkit oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Pj Kepala Otoritas IKN itu mengatakan, Jokowi kemungkinan bakal kembali berkantor di IKN pada September ini.

Menurut Basuki, pemindahan operasional kepala negara itu dilakukan setelah pembangunan bandara IKN selesai dan dan dapat digunakan. Adapun progres konstruksi runway bandara IKN yang ditargetkan sepanjang 2.200 meter, baru terbangun 1.100 meter.

“Kalau tidak ada hujan, konstruksi runway sepanjang 2.200 meter tersebut diharapkan dapat selesai pada tanggal 2 September. Jadi kami hitung terus,” kata Basuki, Jumat, 23 Agustus 2024.

Kantor Presiden Siap Digunakan

Sebelumnya, Presiden Jokowi sudah pernah berkantor di IKN selama dua hari, yakni pada 29-30 Juli 2024. Dalam kesempatan itu, Jokowi melakukan berbagai kegiatan. Mulai dari menggelar rapat terbatas dengan jajaran Otorita IKN, menerima Jajaran Forkopimda Kalimantan Timur, hingga melakukan audiensi di ruang kerja kantor presiden.

Jokowi juga telah melakukan rapat paripurna di ibu kota baru tersebut pada Selasa, 13 Agustus 2024 lalu. Dengan begitu, maka kantor presiden sudah siap digunakan apabila Jokowi kembali berkantor di IKN selama 40 hari.

Sebelumnya, pembangunan Kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara telah selesai dengan dipasangnya bilah terakhir garuda pada Senin, 22 Juli 2024. Informasi ini disampaikan oleh Menteri PUPR sekaligus Plt Kepala Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono.

“Alhamdulillah kita melihat dan melakukan pelaksanaan pemasangan bilah ke-4650 yang menandai selesainya pembangunan garuda kita ini,” ujar Basuki di Jakarta, Senin, 22 Juli 2024.

Pemasangan bilah terakhir dan tertinggi (topping off) di Sayap Barat Selubung Garuda telah dituntaskan dengan pemasangan bilah ke-4.650. Pemasangan turut disaksikan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Nyoman Nuarta, perupa yang merancang dan membuat bilah-bilah tembaga pembentuk Sayap Garuda.

Tak hanya itu, Kementerian PUPR juga mengungkapkan air minum mulai mengalir di IKN. Basuki mengatakan air minum, bukan hanya air bersih, sudah bisa masuk ke IKN.

“Air dari keran di apartemen dan rumah di IKN langsung dapat diminum. Kami terus mengecek kualitas airnya sebelum masuk ke reservoir. Kita berharap air minum ini sudah dapat dimanfaatkan pada beberapa hari ke depan,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangannya, Selasa, 23 Juli 2024, dikutip Antara.

Tunda Rencana Pemindahan ASN

Rencana Jokowi berkantor di IKN ini berbarengan dengan agenda pemindahan ribuan aparatur sipil negara. Namun, Menteri Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas memastikan penundaan pemindahan Aparatur Sipil Negara atau ASN ke IKN pada September ini.

Presiden Jokowi mengatakan, kepindahan ASN dan rencana berkantor permanen ke Ibu Kota Nusantara perlu melihat kesiapan fasilitas. Mantan Gubernur Jakarta ini kembali menekankan bahwa IKN merupakan proyek jangka panjang.

“Jadi tidak segampang yang kita bayangkan pindah, langsung pindah, karena menyangkut pindah apakah rumahnya siap, apakah apartemennya siap,” kata Jokowi usai meresmikan flyover Djuanda, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur pada Jumat 6 September 2024, dikutip dari video Sekretariat Presiden.

“Saya kira kita pindah itu kalau betul-betul siap, termasuk saya ini juga sama. Pindah betul-betul memang harus siap betul,” tambah dia.

Menurut Jokowi, sebagian fasilitas untuk ASN berkantor di IKN memang sudah siap. Namun, sebagian lainnya masih belum selesai. Dia pun memastikan akan terus berkomunikasi dengan Otoritas IKN.

“Semua harus dilihat, semua fasilitas sudah siap. Memang sebagian siap, sebagian belum. Kita pindah kalau betul-betul siap. Kami akan terus menuju ke sana 3-4 hari untuk konsolidasi Kepala Otoritas IKN,” ucap dia.

Daniel A. Fajri, Rachel Farahdiba Regar, dan Antara, berkontribusi dalam artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Kereta Api Indonesia atau KAI memperpanjang jam operasional Lintas Rel Terpadu atau LRT Jabodebek dengan mengoperasikan 8 perjalanan tambahan pada hari kerja. Dengan begitu, total perjalanan moda transportasi itu kini meningkat dari 350 menjadi 358 perjalanan setiap hari.

Penambahan ini dioperasikan khusus pada akhir jam operasional setiap hari Senin hingga Jumat. Jadwal keberangkatan terakhir untuk beberapa lintas utama mengalami perubahan, yakni rute Dukuh Atas–Harjamukti yang kini berangkat pada pukul 22.55, dan rute Dukuh Atas–Jatimulya yang berubah menjadi pukul 22.50 WIB. Langkah ini diambil untuk mengakomodasi kebutuhan pengguna yang membutuhkan perjalanan di luar jam kerja reguler.

"Kami sangat berterima kasih atas dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap LRT Jabodebek. Kami akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dan kenyamanan bagi seluruh pengguna," ucap Manager Public Relations LRT Jabodebek Mahendro, Trang Bawono, dalam keterangan tertulis, Senin, 9 September 2024.

Selain itu, KAI memperkenalkan teknologi Crowd Detection System yangmemungkinkan pengguna melihat secara real-time kepadatan di setiap trainset melalui aplikasi. Dengan begitu, mereka dapat memilih gerbong yang kurang padat dan menikmati perjalanan yang lebih nyaman.

KAI mencatat pada Agustus 2024, jumlah pengguna LRT Jabodebek mencapai 1.987.817, dengan rata-rata pengguna pada hari kerja sebanyak 76.044 pengguna. Capaian ini naik 0,5 persen dibandingkan dengan rata-rata pada hari kerja Juli 2024 yang berjumlah 75.694 pengguna.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini yang banyak mendapat perhatian pembaca adalah mengenai rencana Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet menjelang akhir jabatannya. Jokowi mengatakan, perombakan kabinet dilakukan menyusulpengunduran diri Sekretaris KabinetPramono Anungdan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Berita lain yang juga banyak mendapat perhatian pembaca adalah mengenaiAsosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) telah menyurati Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Jumat, 6 Februari 2024. Mereka mendesak Bendahara Negara itu segera mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang penerapan bea masuk antidumping (BMAD) impor ubin keramik asal Cina.

Kemudian berita tentangpetugas Imigrasi Entikong berhasil mencegah keberangkatan obligator Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Marimutu Sinivasan yang diduga hendak melarikan diri ke Kuching, Malaysia.

Lalu berita mengenai PresidenJokowiyang mengatakan, perkembangan pesat dunia digital telah membawa kemudahan dalam memperoleh informasi, di mana setiap orang kini bisa bertindak bak wartawan yang melaporkan informasi. Di sisi lain, hal itu menyebabkan media konvensional mulai terdesak.

Berikut rangkuman berita terkiniTempo.co:

1. Akan Ada Reshuffle Kabinet Lagi? Jokowi: Ya Bisa

PresidenJokowimengatakan, ada kemungkinan akan merombak lagi kabinet menyusul pengunduran diri dua menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM). Mereka yang mundur adalah kader PDI Perjuangan Sekretaris KabinetPramono Anungdan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Soalreshuffleitu dikemukakan Presiden Jokowi usai meresmikan Flyover Djuanda di Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat, 6 September 2024, menyikapi pengunduran diri menteri terkait dengan keikutsertaan mereka dalam kontestasi Pilkada 2024.

"Ya, bisa," ujarnya singkat ketika ditanya mengenai kemungkinan perombakan kabinet dalam waktu dekat.

Pramono Anung mundur karena maju pemilihan gubernur di Jawa Tengah, sedangkan Tri Risma maju Pilkada Jawa Timur.

Dalam keterangannya, Presiden Jokowi mengonfirmasi bahwa Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Pramono Anung telah mengajukan pengunduran diri. Keputusan resmi tentang penggantinya sudah ditandatangani, sedangkan surat pemberhentian Pramono belum ditandatangani.

Namun, pengumuman mengenai nama pengganti Risma yang akan tampil di Pilgub Jawa Timur belum disampaikan.

"Sudah saya tandatangani keputusan untuk pemberhentiannya, tetapi penggantinya nanti sebentar lagi," ujarnya.

Berita lengkap bisa dibacadi sini.

Selanjutnya:Sri Mulyani Diminta Segera Keluarkan Aturan Antidumping Ubin Keramik Cina…

<!--more-->

1. Sri Mulyani Diminta Segera Keluarkan Aturan Antidumping Ubin Keramik Cina

Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) telah menyurati Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Jumat, 6 Februari 2024. Mereka mendesak Bendahara Negara itu segera mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang penerapan bea masuk antidumping (BMAD) impor ubin keramik asal Cina.

“Kami meminta atensi dan keseriusan serta mendesak gerak cepatnya Menteri Keuangan,” ucap Ketua Asaki Edy Suyanto dalam keterangan tertulis, dikutip Senin, 9 September 2024.

Edy mengatakan, sudah lebih dari 30 hari surat keputusan tentang penerapan BMAD ubin keramik dikirimkan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas kepada Sri Mulyani. Namun sampai saat ini, Peraturan Menteri Keuangan untuk memberlakukan tarif itu belum juga terbit.

Penerapan bea masuk antidumping ubin keramik dinilai Edy penting karena kinerja industri keramik nasional yang terus menurun dari tahun ke tahun. Menurut dia, tren ini disebabkan oleh gempuran produk impor ubin keramik asal Cina yang telah terbukti melakukan unfair trade berupa tindakan dumping.

“Industri nasional saat ini sedang terpuruk dan terlihat jelas dari angka PMI Juli dan Agustus ini yang kontraksi,” kata Edy.

Berita lengkap bisa dibacadi sini.

Selanjutnya:Sri Mulyani Diminta Segera Keluarkan Aturan Antidumping Ubin Keramik Cina…

<!--more-->

1. Obligator BLBI Marimutu Sinivasan Tertangkap, Terjerat Utang Puluhan Triliun

Petugas Imigrasi Entikong berhasil mencegah keberangkatan obligator Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, Marimutu Sinivasan yang diduga hendak melarikan diri ke Kuching, Malaysia Ahad 8 September 2024.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Barat Muhammad Tito Ardianto menyatakan petugas Kantor Imigrasi Entikong berhasil mencegah upaya salah seorang buronan Kementerian Keuangan, yakni Marimutu Sinivasan yang diduga hendak melarikan diri ke Kuching, Malaysia. Imigrasi Entikong mengamankan obligorBLBIyang merupakan bos Texmaco Group itu karena masuk dalam Daftar Pencegahan keluar wilayah Indonesia.

"Saat itu yang bersangkutan diketahui berada di dalam mobil Alphard hendak masuk ke wilayah Kuching, Malaysia,"kata Tito.

Pria 86 tahun itu berencana meninggalkan Indonesia melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, sekitar pukul 14.00 WIB. Saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas, lanjut Tito, diketahui jika dokumen dan data yang bersangkutan termasuk dalam daftar cekal Kementerian Keuangan. Sehingga terhadap yang bersangkutan langsung diamankan.

Marimutu Sinivasan, kata Tito, di dalam mobil dalam kondisi sakit.

Diketahui Marimutu Sinivasan merupakan pemilik Grup Texmaco. Ia merupakan obligor yang dinilai memiliki tunggakan utang BLBI.

Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia telah memanggil sejumlah obligor yang dinilai memiliki tunggakan utang BLBI, salah satunya Marimutu Sinivasan.

Berita lengkap bisa dibacadi sini.

Selanjutnya:Presiden Jokowi: Medsos Makin Dominan, Media Konvensional Mulai Terdesak…

<!--more-->

1. Presiden Jokowi: Medsos Makin Dominan, Media Konvensional Mulai Terdesak

PresidenJokowimengatakan, perkembangan pesat dunia digital telah membawa kemudahan dalam memperoleh informasi, di mana setiap orang kini bisa bertindak bak wartawan yang melaporkan informasi. Di sisi lain, hal itu menyebabkan media konvensional mulai terdesak.

“Di era digital sekarang ini masyarakat kita sangat mudah memperoleh informasi. Media konvensional yang beredaksi mulai terdesak. Yang dominan adalahmedia sosial,mediaonlinedan semua orang bisa menjadi wartawan.Citizen journalismtanpa ada dewan redaksi,” kata Jokowi dalam pembukaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Nasional XXX, di Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu malam, 8 September 2024.

Oleh karena itu, kata dia, setiap pembaca berita media sosial harus mampu menjadi redaksi bagi dirinya sendiri, serta harus mampu menyaring mana berita yang baik dan tidak baik.

“Harus cek dan ricek mana yang benar dan mana yang hoaks atau berita bohong,” tuturnya.

Dia mengatakan, untuk bisa menyaring informasi dengan baik masyarakat membutuhkan pegangan moral yang kuat yaitu agama.

“Di sinilah pentingnya MTQ dan melalui MTQ ini tidak hanya menampilkan kemampuan dan keindahan membaca Alquran, tapi juga momentum untuk mengagungkan Al Quran, membumikan ajaran-ajaran Alquran, memperkuat moral dan spiritual bangsa dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara,” katanya.

Presiden pada kesempatan itu juga menyampaikan bahwa 48 tahun yang lalu MTQ Nasional pernah diselenggarakan di Kota Samarinda. Dia menilai penyelenggaraan MTQ kali ini jauh lebih baik.

Jokowi memperoleh laporan bahwa banyak inovasi telah dilakukan pada penyelenggaraan MTQ kali ini antara lain penggunaan teknologi digital seperti aplikasi e-MTQ, e-maqra, dan e-scoring.

Berita lengkap bisa dibacadi sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) mencatat, tingkat utilisasi produk keramik nasional semester I-2024 hanya mampu beroperasi di level 62 persen. Capaian ini secara berturut-turut turun dari tingkat utilisasi pada 2023 sebesar 69 persen dan 2022 sebesar 78 persen.

Ketua Asaki, Edy Suyanto, mengatakan penurunan tingkat utilisasi ini disebabkan adanya dumping impor ubin keramik dari Cina. Menurut dia, angka volume impor dari Negeri Tirai Bambu semester 1 tahun 2024 naik sebesar 11,6 persen menjadi 34,9 juta meter persegi. “Dampak negatif dan kerugian sangat jelas,” ucap dia dalam keterangan tertulis, dikutip Senin, 9 September 2024.

Tak hanya itu, Edy juga mencatat defisit transaksi ekspor dan impor keramik sepanjang 2018–2023 terakhir sebesar $1,24 milyar. Menurut dia, hal ini semestinya tidak perlu terjadi karena industri keramik nasional memiliki kapasitas produksi 625 juta meter persegi per tahun. Kapasitas ini, menurut dia, seharusnya mampu memenuhi semua kebutuhan keramik dalam negeri.

Akibat dari kondisi ini, Edy menyebut lebih dari 6 perusahaan dalam waktu beberapa tahun terakhir terpaksa menghentikan seluruh kegiatan operasionalnya. Penutupan ini telah mengakibatkan terjadinya perumahan dan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kendati begitu, Edy menyatakan tetap memiliki optimistis kapasitas utilisasi keramik nasional tahun ini bisa membaik. Dengan catatan, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang bea masuk antidumping (BMAD) ubin keramik. Dia optimistis tingkat utilisasi bisa mencapai level 65–67 persen.

“Asaki menargetkan tingkat utilisasi produksi nasional bisa mencapai 80 persen pada 2025 dan di atas 90 persen pada 2026 jika besaran BMAD ubin keramik asal Cina di kisaran 70–80 persen,” kata Edy.

Asaki telah menyurati Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Jumat, 6 Februari 2024. Mereka mendesak Bendahara Negara itu segera mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang penerapan bea masuk antidumping (BMAD) impor ubin keramik asal Cina.

“Kami meminta atensi dan keseriusan serta mendesak gerak cepatnya Menteri Keuangan,” ucap Edy Suyanto.

Penerapan bea masuk antidumping ubin keramik dinilai Edy penting karena kinerja industri keramik nasional yang terus menurun dari tahun ke tahun. Menurut dia, tren ini disebabkan oleh gempuran produk impor ubin keramik asal Cina yang telah terbukti melakukanunfair tradeberupa tindakan dumping.

“Industri nasional saat ini sedang terpuruk dan terlihat jelas dari angka PMI Juli dan Agustus ini yang kontraksi,” kata Edy.

Menurut Edy, lambatnya penerbitan Peraturan Menteri Keuangan tentang bea masuk antidumping ubin keramik, memberi peluang bagi para importir terus mengimpor dengan jumlah volume yang masif. Menurut dia, volume impor ini di atas angka rata-rata impor sebelum ramai pemberitaan tentang besaran BMAD oleh Zulhas. Saat itu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengungkapkan besaran BMAd ubin keramik rata-rata 40—50 persen.

Importasi yang masif itu, menurut Edy, terjadi sebagai upaya importir menghindari pengenaan bea masuk antidumping ketika peraturan menteri telah terbit. Akibatnya, dia menilai kebijakan bea masuk antidumping kurang efektif dalam jangka waktu beberapa bulan mendatang.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas telah mengirimkan surat tentang keputusan pengenaan BMAD atas ubin keramik asal Cina kepada Sri Mulyani pada Selasa, 6 Agustus 2024.

Kepala Badan Kebijakan Perdagangan saat itu, Kasan Muhri, mengklaim tak bisa mengungkapkan besaran BMAD yang diputuskan Mendag kepada publik karena karena menyalahi aturan.

"Silakan nanti kalau sudah keluar penetapanya dan berlaku efektif melalui PMK bisa diakses publik termasuk media,” kata Kasan saat dihubungiTempo, Rabu, 7 Agustus 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan perkembangan pembangunan Bandara Nusantara di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, cukup signifikan.

Ia mencontohkan pembangunan landasan pacu ataurunwayBandara Nusantara yang masih sesuai target dengan panjang 1.975 meter per Minggu (8 September 2024).

"Ini masih sesuai target kita. Dalam waktu dekat ini akan rampung hingga 2.200 meter," ucap Menhub melalui keterangan yang diterima di Jakarta, Senin, 9 September 2024.

Pada akhir Agustus 2024, landasan pacu masih memiliki panjang 1.025 meter. Pembangunan terus berlangsung cepat meski kondisi cuaca terkadang gerimis dan hujan.

Selain landasan pacu, Kemenhub juga mengatakan sejumlah perkembangan pada kawasan bandara telah terlihat, di antaranya terminal VVIP yang pembangunannya telah mencapai 90,16 persen dibanding pada Agustus 2024 lalu yang masih 82,6 persen. Sedangkan, untuk terminal VIP telah rampung 77,06 persen.

Berikutnya, untuk fasilitas penunjang sepertitowerATC per Minggu (8/9/2024) telah terbangun 53,71 persen, gedung administrasi dan operasional sudah terbangun 61,03 persen, dan Gedung PKP-PK sudah rampung 68,71 persen.

"Hingga saat ini pembangunannya berjalan baik. Kendala masih pada kondisi cuaca yang tidak menentu dan agak melambatkan pekerjaan, tetapi semua masihon track," ujar Menhub.

Adapun untuk jalan penunjang akses bandara saat ini sudah terbangun di atas 50 persen. jalan akses utama telah siap 98,53 persen, jalan perimeter barat terbangun 66,96 persen, dan jalan perimeter timur sudah rampung 50,44 persen. Seluruh jalan itu nantinya yang akan menunjang akses dari dan menuju bandara.

Secara keseluruhan, Kemenhub mencatat progres pengerjaan bandara telah mencapai 74,79 persen dengan waktu pengerjaan 273 hari.

Menhub pun optimistis bandara akan selesai dibangun secara keseluruhan sesuai target waktu, yakni pada 31 Desember 2024.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menunggu kesiapan Bandara Nusantara selesai dan dapat digunakan, sebelum memastikan dirinya pindah dan berkantor di IKN.

"Lihat kondisi lapangan, karena memang banyak hal yang belum selesai. Misalnya, bandara belum," kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers usai meresmikan Gedung Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Rumah Sakit (RS) Sardjito Yogyakarta di DIY, Kabupaten Sleman, Rabu (28/8/2024).

Presiden menegaskan bahwa ia tidak memaksakan untuk pindah berkantor di IKN pada September mendatang jika infrastruktur di lapangan, seperti bandara belum selesai.

Menurut Presiden, kepindahan dirinya untuk berkantor di IKN dapat dilakukan jika ketika melakukan kunjungan kerja ke provinsi lain, seperti Papua atau NTT, Presiden bisa bertolak dari Bandara Nusantara.

TEMPO.CO, Jakarta - Bandara Frans Seda di Kota Maumere, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), sudah tidak beroperasi selama dua bulan terakhir akibat dampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur.

"Kurang lebih sudah dua bulan ini tidak ada operasi atau aktivitas penerbangan di Bandara Frans Seda, karena erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki," kata Kepala Bandara Frans Seda Maumere Partahian Pandjaitan saat dihubungi dari Kupang, Senin, 9 September 2024.

Hal ini disampaikan terkait perkembangan dari dampak erupsi Gunung Ile Lewotobi Laki-Laki yang sampai saat ini masih erupsi.

Dia mengatakan penutupan sementara bandara tersebut karena berdasarkan pantauan masih ada abu vulkanik yang dibawa oleh angin dan sampai ke wilayah penerbangan di Bandara Frans Seda Maumere.

Setiap malam pukul 21.00 WITA, kata dia, dilakukan evaluasi bersama berkaitan dengan abu Vulkanik. "Jadi memang kita tidak langsung tutup selama sebulan, tetapi setiap hari kita evaluasi, jika memang tidak memungkinkan maka besok ditutup lagi," ujar dia.

Lebih lanjut, kata dia, selain bandara di Maumere, bandara di Ende juga terdampak oleh abu vulkanik tersebut sehingga sempat ditutup beberapa hari.

Yang paling aman saat ini adalah bandara di Larantuka, Kabupaten Flores Timur, yang hingga kini masih terus dibuka karena abu vulkanik tidak sampai ke wilayah tersebut.

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mencatat aktivitas kegempaan Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur masih tinggi.

"Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi secara menyeluruh dari pemantauan visual dan instrumental menunjukkan aktivitas visual dan kegempaan pada Gunung Lewotobi Laki-laki masih tinggi. Tingkat aktivitas Gunung Lewotobi Laki-laki ditetapkan masih pada Level III atau Siaga," kata Kepala PVMBG Badan Geologi P. Hadi Wijaya.