TEMPO.CO, Jakarta - Kartika Wirjoatmodjo dan Donny Oskaria disebut-sebut bakal menjadi Wakil Menteri (Wamen) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di kabinet presiden terpilih, Prabowo Subianto. Lalu siapa Kartika Wirjoatmodjo dan Donny Oskaria?

Dikutip di laman resmi BUMN, Kartika Wirjoatmodjo saat ini masih menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN yang dilantik pada 25 Oktober 2019. Pria kelahiran Surabaya, 18 Juli 1973, juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pada 2015 hingga 2016.

Adapun rekam jejak pendidikan Kartika Wirjoatmodjo yang merupakan lulusan Sarjana Akuntansi Universitas Indonesia (UI) tahun 1996. Kemudian ia melanjutkan jenjang pendidikannya menjadi Magister tahun 2001 dengan jurusan Business Administration di Erasmus University Rotterdam, Belanda.

Selain itu, berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2023, Kartika Wirjoatmodjo memiliki harta kekayaan sebesar Rp119 miliar. Hal tersebut terbagi menjadi beberapa bagian di antaranya tanah dan bangunan sebesar Rp70 miliar; alat transportasi dan mesin Rp4 miliar; harta bergerak lainnya Rp2 miliar; dan utang sebesar Rp374 juta.

Selanjutnya, profil Dony Oskaria. Dikutip dari Wikipedia, Dony Oskaria merupakan putera Minang yang lahir di Tanah Datar, Sumatera Barat, 26 September 1969. Saat ini, ia masih menjabat sebagai Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata atau InJourney yang merupakan holding BUMN di sektor Aviasi dan Pariwisata.

Selain menjabat sebagai Dirut PT Aviasi Pariwisata, hingga saat ini Dony Oskaria juga masih menjabat sebagai Komisaris PT Citilink Indonesia sejak 2021. Dia juga pernah menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) tbk pada tahun 2020 hingga 2021.

Adapun riwayat pendidikan Dony Oskaria yang sempat berkuliah di jurusan Akuntansi di Universitas Andalas tahun 1989. Namun, setahun kemudian ia pindah di Universitas Padjajaran dengan jurusan Hubungan Internasional dan lulus pada tahun 1994. Setelah itu, ia melanjutkan jenjang pendidikannya menjadi Magister jurusan Business Administration di The Asian Institute of Management, Filipina, tahun 2009.

TEMPO.CO, Jakarta -Kementerian Pertanian (Kementan) menjelaskan soal data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait dengan perkiraan produksi beras nasional tahun ini turun 760 ribu ton atau 2,43 persen dibandingkan 2023. Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Moch. Arief Cahyono mengklaim telah mengetahui sejak jauh-jauh hari adanya potensi defisit produksi beras nasional pada awal 2024. Sejak dilantik pada Oktober 2023, Arief mengatakan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman beserta jajarannya telah mengambil langkah mitigasi menghadapi dampak El Nino dengan mengoptimalkan sumber air melalui pompanisasi.

Saat itu, AMran mengungkapkan adanya potensi pergeseran masa tanam dan defisit produksi pada awal 2024. "Langkah cepat beliau adalah dengan realokasi eksternal dan internal anggaran Eselon I Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 1 Triliun. Anggaran ini digunakan untuk penyediaan benih, alat dan mesin pertanian (alsintan), pupuk, dan pestisida,” kata Arief seperi dikutip dari keterangan tertulis, hari ini.

Sependapat dengan BPS, Arief mengatakan keterlambatan masa tanam pada akhir 2023 menyebabkan masa panen raya yang seharusnya terjadi pada Maret-April 2024 bergeser. Konsekuensinya, terjadi defisit produksi di awal tahun 2024 yang ditutupi dengan pengadaan beras sebesar 3,5 juta ton dari luar negeri oleh Perum Bulog.

Namun, Arief mengatakan melalui intervensi pompanisasi dan ketersediaan pupuk yang cukup, setelah panen raya pada April-Mei 2024, produksi bulanan sejak Agustus jauh melebihi produksi bulan yang sama pada 2023. Ia memprediksi tren ini akan terus berlanjut hingga Desember 2024. "Pemerintah tetap optimis produksi beras akan terus membaik,” ucap Arief.

Data Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, produksi padi pada periode Agustus-Oktober 2022 mencapai 12,55 juta ton. Angka ini tak berubah pada tahun berikutnya, yakni 12,55 juta ton. Sedangkan pada 2024, produksi padi meningkat menjadi 14,73 juta ton. Jika diakumulasi, produksi padi semester II-2024 mampu menghasilkan 23,36 juta ton. Capaian ini meningkat dibandingkan 2022 sebesar 22,44 juta ton dan 2023 sebesar 21,63 juta ton.

Dengan adanya peningkatan produksi di tengah kekeringan ini, Arief mengklaim program Penambahan Areal Tanam (PAT) yang didorong Kementan sejak awal 2024 membuahkan hasil. Program ini dilaksanakan melalui optimasi lahan dan pompanisasi dengan tujuan meningkatkan indeks pertanaman sawah dari 1 kali menjadi 2-3 kali setahun.

Arief menambahkan, peningkatan produksi juga didukung oleh kebijakan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Sejak awal 2024, pemerintah telah menambah kuota pupuk bersubsidi dari 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton. Petani yang sudah terdaftar untuk mendapatkan pupuk subsidi bisa menebus pupuk dengan menunjukkan KTP asli.

Pemerintah, kata Arief, saat ini terus bekerja dengan optimasi lahan dan indeks pertanaman lahan sekaligus mempersiapkan lahan sawah baru melalui cetak sawah 3 juta hektare mulai 2025. Pemerintah optimis paling lambat dalam 3 tahun mendatang, Indonesia akan kembali mencapai swasembada beras. "Dan dalam beberapa tahun berikutnya akan ekspor dan menjadi lumbung pangan dunia,” katanya.

TEMPO.CO, Jakarta - Penurunan daya beli masyarakat Indonesia belakangan ini menjadi perhatian serius para ekonom dan pelaku usaha. Melemahnya daya beli ini berdampak pada konsumsi rumah tangga, yang selama ini menjadi motor penggerak utama perekonomian. Fenomena ini berisiko memicu spiral deflasi, yaitu situasi di mana penurunan harga berlanjut akibat rendahnya permintaan dan konsumsi, yang pada gilirannya memperdalam penurunan harga dan memperburuk perekonomian Indonesia.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mengalami deflasi bulanan sebesar 0,18 persen pada Juli 2024, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 106,09. Deflasi ini mencerminkan tren penurunan harga yang telah terjadi selama tiga bulan berturut-turut. Lebih lanjut, tingkat deflasi pada Juli tercatat lebih dalam dibandingkan dengan deflasi bulan Juni, yang menunjukkan adanya penurunan permintaan dan konsumsi masyarakat secara berkelanjutan.

Berikut adalah beberapa faktor utama penyebab terpuruknya daya beli masyarakat:

1. Inflasi dan fluktuasi harga barang

Meskipun terjadi deflasi di beberapa bulan terakhir, biaya hidup masyarakat tetap tinggi. Kenaikan harga pangan dan energi membuat banyak orang harus memangkas belanja konsumtif demi memenuhi kebutuhan pokok. Inflasi yang tinggi pada sektor tertentu memperburuk kondisi ini.

Terjadinya inflasi ini turut berimpak pada penurunan kelas menengah. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memiliki pandangan tersendiri ihwal penyebab sejumlah kelas menengah yang turun kasta tersebut.

“Penurunan kelas menengah biasanya karena inflasi. Dengan inflasi tinggi, maka garis kemiskinan naik, mereka tiba-tiba akan jatuh ke bawah,” ujar Sri Mulyani di Kementerian Keuangan atau Kemenkeu di Jakarta, Jumat, 4 Oktober 2024.

Sementara mengenai deflasi, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad memaparkan kondisi itu bisa dilihat dari volatile food atau kategori pangan bergejolak seperti daging ayam ras, telur, hingga bawang merah. Kategori tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang seharusnya tetap dikonsumsi, meski harganya mengalami perubahan.

“Tapi ketika masyarakat tidak punya daya beli, akhirnya dia tidak sanggup dan mengakibatkan harga turun. Dan itu menjadi deflasi,” terang Tauhid kepada Tempo, Kamis, 3 Oktober 2024.

Selain mencatat deflasi, ia juga merujuk data Purchasing Manager’s Index (PMI) sektor manufaktur Indonesia, tercatat pada September 2024 turun ke zona kontraksi di level 49,2. Tren kontraksi ini telah berlangsung sejak Juli, menandakan adanya penurunan aktivitas industri secara konsisten.

Tauhid juga menyebut bahwa angka PMI manufaktur di bawah 50 menunjukkan barang yang dijual lebih sedikit daripada input yang dibeli oleh industri. Artinya, ada stok berlebih dari industri karena minimnya pembeli. Namun, kata Tauhid, saat ini kondisi itu tidak hanya terjadi di Indonesia.

Lebih lanjut, salah satu faktor utama yang mempengaruhi daya beli masyarakat adalah tingkat harga barang dan jasa. Ketika harga mengalami kenaikan, kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa menurun. Sebaliknya, jika harga turun, daya beli masyarakat akan meningkat karena mereka bisa mendapatkan lebih banyak dengan uang yang sama. Oleh karena itu, untuk menilai daya beli, sangat penting untuk terlebih dahulu menganalisis pergerakan harga di pasar.

2. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Gelombang PHK di sektor formal akibat ketidakstabilan ekonomi menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran. Hal ini memaksa masyarakat bergantung pada tabungan atau mencari penghasilan di sektor informal, yang cenderung tidak stabil.

Di sisi lain, Tauhid menambahkan bahwa faktor yang menurutnya menjadi indikator melemahnya daya beli adalah penurunan peserta BPJS Ketenagakerjaan. Merujuk pada data BPJS Ketenagakerjaan periode Januari 2023-Mei 2024, ada penurunan tren peserta aktif sebesar 4,27 persen di sektor garmen dan pakaian jadi.

3. Pendapatan riil yang tidak meningkat

Pendapatan riil, yaitu pendapatan setelah disesuaikan dengan perubahan harga, menjadi faktor utama yang memengaruhi daya beli masyarakat. Apabila pendapatan riil bertambah, kemampuan seseorang untuk membeli barang dan jasa juga meningkat dibandingkan sebelumnya. Namun, agar daya beli benar-benar naik, kenaikan pendapatan harus lebih tinggi atau setidaknya sebanding dengan kenaikan harga di pasar. Apabila pendapatan nominal naik tetapi harga barang dan jasa ikut naik dengan laju yang sama, daya beli tidak mengalami peningkatan secara riil.

4. Menguras tabungan untuk kebutuhan harian

Tauihid menilai, bahwa kondisi penurunan daya beli masyarakat juga dapat disebabkan oleh pekerja sektor informal yang memilih untuk menghentikan kepesertaan mereka secara mandiri karena pendapatan mereka menurun. Tidak adanya dukungan dari perusahaan membuat mereka harus menanggung biaya sendiri, dan dalam situasi ekonomi yang sulit, banyak yang terpaksa memprioritaskan kebutuhan dasar.

“Dilihat dari data-data LPS, saya kira menunjukkan bahwa yang tadinya buat saving harus diambil buat kebutuhan sehari-hari. Masyarakat harus mengencangkan ikat pingganya lagi,” pungkasnya.

5. Minimnya lapangan kerja

Penurunan daya beli masyarakat kerap dikaitkan dengan terbatasnya peluang kerja. Ketika lapangan pekerjaan tidak mencukupi, angka pengangguran akan meningkat, sehingga banyak orang kesulitan memperoleh pendapatan. Kondisi ini berdampak pada kemampuan masyarakat untuk berbelanja, karena tanpa penghasilan yang memadai, mereka terpaksa menahan konsumsi dan mengurangi pembelian barang serta jasa.

6. Pajak

Kenaikan pajak cenderung menurunkan daya beli masyarakat karena pajak mengurangi pendapatan riil. Pajak yang dipotong dari penghasilan berarti bahwa saat pajak meningkat, pendapatan riil berkurang, sehingga seseorang akan memiliki kemampuan yang lebih rendah untuk membeli barang dan jasa dibandingkan sebelum adanya kenaikan pajak. Hal ini dapat mengurangi tingkat konsumsi, yang merupakan faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pajak yang lebih tinggi biasanya akan memperlambat pertumbuhan ekonomi suatu negara.

7. Ketersediaan kredit dan beban utang

Msyarakat sering kali membeli barang atau jasa yang mahal dengan menggunakan kredit. Jika barang tersebut sangat diperlukan, mereka akan mencari pinjaman untuk memenuhinya.

Oleh karena itu, ketersediaan kredit dari lembaga keuangan, baik untuk perusahaan maupun konsumen, memiliki dampak signifikan terhadap daya beli masyarakat. Dengan akses kredit yang baik dari bank, baik perusahaan maupun konsumen dapat melakukan lebih banyak belanja, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya beli. Selain itu, lembaga keuangan juga mendapatkan keuntungan dari bunga pinjaman, sehingga lebih banyak uang beredar dalam perekonomian suatu negara.

RACHEL CAROLINE L.TORUAN | HENDRIK KHOIRUL | HAMMAM IZZUDDIN | SUKMA KANTHI NURANI | HAURA HAMIDAH

TEMPO.CO, Jakarta -Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Muhammad Sirod mengatakan, pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto akan menanggung beban anggaran yang besar sehingga sulit untuk membayar utang pemerintahan sebelumnya.

Ia menyebut, pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi telah menorehkan prestasi yang signifikan di bidang pembangunan infrastruktur. Namun, menurut dia, hal ini juga memberikan konsekuensi anggaran yang berat bagi pemerintahan Prabowo. “Pak Prabowo harus pinter-pinter kelola keuangan, kalau mau utang juga harus pikir-pikir,” ujarnya saat ditemui Tempo usai acara Dialog Industri PSR dan Petani Plasma Katalisator Sawit Indonesia Emas 2045, Rabu, 16 Oktober 2024 di Hotel Oria, Jakarta.

Selain itu, kata Sirod, langkah penting yang harus dilakukan pemerintahan Prabowo adalah menuntaskan persoalan kebocoran penerimaan negara. Sirod menyebut, meski akan menunda pembentukan Kementerian Penerimaan Negara, Prabowo tetap berkomitmen menuntaskan isu kebocoran penerimaan negara ini. Oleh karena itu, Prabowo, kata Sirod, akan memaksimalkan kinerja Kementerian Keuangan dengan menambah jumlah Wakil Menteri menjadi 3 orang.

Ia membeberkan, komposisi Kementerian Keuangan di kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran akan dikepalai oleh Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, dengan Thomas Djiwandono, Suahasil Nagara, dan Anggito Abimanyu sebagai Wakil Menteri.

Lebih lanjut, Sirod menyebut, pemerintahan Prabowo juga akan berfokus pada pembenahan kebijakan dan tata kelola industri agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan target 8 persen. "Jadi strateginya bener, orang yang ditempatin juga bener," kata dia.

Adapun Presiden Jokowi akan meninggalkan warisan utang hingga lebih dari Rp 8.000 triliun untuk presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto. Jumlah itu setara dengan 39,13 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Dalam buku APBN KiTa edisi Agustus 2024, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan jumlah utang pemerintah mencapai Rp 8.502,69 triliun per 31 Juli 2024. Utang itu mencakup surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 7.462,25 triliun atau sekitar 87,76 persen dan pinjaman sebesar Rp 1.040,44 triliun atau 12,24 persen.

Kemenkeu menyebut rasio utang pemerintah masih dalam ambang batas karena di bawah 60 persen dari PDB. Hal itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Apabila dirinci, maka komponen SBN terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) Domestik sebesar Rp 5.993,44 triliun dan SBN Syariah sebesar Rp 1.196,23 triliun. Kemudian, SUN Valas di angka Rp 1.468,81 triliun dan SBN Syariah sebesar Rp 395,54 triliun.

Sementara itu, pinjaman pemerintah terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp 39,95 triliun dan pinjaman luar negeri mencapai Rp 1.000,49 triliun. Pinjaman luar negeri masih dipecah lagi menjadi pinjaman dari perjanjian bilateral sebesar Rp 269,32 triliun, multilateral sekitar Rp 602,46 triliun, dan bank komersial sebesar Rp 128,71 triliun.

Warisan utang Jokowi ke Prabowo tersebut jauh lebih besar dibandingkan beban keuangan yang ditinggalkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada Jokowi. Pada 2014, utang pemerintah diketahui sebesar 2.608,78 triliun atau setara 24,7 persen PDB.

Melynda Dwi Puspita berkontribusi dalam artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan membentuk sejumlah kementerian dengan nomenklatur baru di kabinetnya mendatang. Salah satu kementerian anyar itu yakni Kementerian Koperasi, yang merupakan pemecahan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM). Sedangkan untuk menangani usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Prabowo dikabarkan juga akan membentuk kementerian sendiri.

Direktur Next Policy, Yusuf Wibisono, menilai meski pemisahan ini kental didorong alasan politik, dia berharap pembentukan Kementerian Koperasi akan mampu memperkuat arus masuknya koperasi dalam rantai pasok industri. Jika diberi kesempatan dan dukungan yang memadai, Yusuf meyakini koperasi akan mampu menjadi pemain penting dalam pembangunan nasional. "Yang kita butuhkan hanyalah dukungan politik yang riil dari pembuat kebijakan tertinggi di negeri ini,” katanya saat dihubungi Tempo, Senin, 14 Oktober 2024.

Dengan adanya Kementerian Koperasi, Yusuf berharap pemerintah akan memberi kesempatan kepada koperasi untuk tumbuh dan berkembang. Menurut dia, sektor ekonomi pertama dan utama yang seharusnya diserahkan kepada koperasi adalah pertanian dan peternakan.

Seluruh bidang usaha hilirisasi pertanian, terutama beras, Yusuf mengatakan, seharusnya diserahkan kepada koperasi, mulai dari pabrik pupuk hingga penggilingan beras skala besar. Sedangkan sektor peternakan kini justru dikuasai korporasi terintegrasi, terutama di peternakan unggas, dari hulu hingga hilir. “Selayaknya hanya koperasi yang diberikan hak eksklusif untuk menguasai dan mengelola hilirisasi pertanian dan peternakan,” kata Yusuf.

Ihwal anggaran, Yusuf menilai keberadaan Kementrian Koperasi tak membutuhkan banyak dukungan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebab, hal yang dibutuhkan untuk membesarkan koperasi adalah keberpihakan, bukan semata anggaran.

Yusuf bercerita, pada 1950-an koperasi tercatat pernah mampu menjadi investor dan terlibat penuh dalam industrialisasi. Hal ini disebabkan adanya kebijakan afirmatif yang pro-koperasi. “Nyaris tanpa dukungan anggaran dari APBN, katanya.

Sebagai contoh, pemerintah waktu itu memberikan lisensi impor tunggal kain mori, bahan baku batik, kepada Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI). Kebijakan ini kemudian telah membuka jalan bagi GKBI untuk mengakumulasi kapital dan mampu mendirikan pabrik kain mori sendiri. “Koperasi mampu menjadi investor dan pemain penting dalam Industrialisasi ketika mendapat dukungan yang memadai,” kata Yusuf.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Serikat Pekerja Indofarma, Meida Wati, mengatakan kondisi karyawan di PT Indofarma (Persero) Tbk (INAF) belum membaik. Terutama saat perusahaan farmasi pelat merah ini menunggak pembayaran gaji karyawannya sejak Januari 2024.

"Iya, sekarang ini kondisinya lagi susah lah di titik ini. Sekarang khawatir ya, karena yang pertama secara gaji juga belum bisa dibayarkan penuh, tunjangan-tunjangan juga tidak dibayarkan," ujar Meida ketika dihubungi Tempo pada Rabu, 16 Oktober 2024.

Di tengah kondisi gaji yang belum terbayarkan, Dia mengatakan, manajemen PT Indofarma tidak memberikan solusi yang dapat membantu para karyawan. Malah, Meida berujar, manajemen berencana memangkas jumlah karyawan. "Yang ditawarkan sama manajemen bukan sesuatu yang solutif bagi kami gitu, malah justru makin memberatkan," ucap dia.

Perusahaan menurutnya sudah sempat mengumpulkan karyawan dan menyampaikan rencana pemutusan hubungan kerja yang berlaku sejak Maret lalu. Sayangnya, menurut Meida, tunjangan yang diberikan perusahaan kepada karyawan tidak dibayarkan sepenuhnya. Manajemen perusahaan farmasi itu hanya membayar sebagian pesangon sebesar 25 persen, yang seharusnya dihitung 0,5 kali ketentuan Peraturan Menteri Tenaga kerja (PMTK) Undang-Undang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja.

"Kalau menurut saya, karena dia (manajemen) punya skema begini, pesangonnya sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja 0,5 ya. Lalu, nanti itu kan dibayarkan hanya uang untuk di muka saja 25 persen," tutur Meida.

Sedangkan menurutnya, sisa tunjangan yang seharusnya dibayar perusahaan harus menunggu hasil penjualan aset. Hal itu menurut dia makin membuat kondisi kian tidak pasti. "Nah sisanya (pesangon) menurut informasi manajemen itu menunggu aset Indofarma-nya terjual gitu, ini yang sangat mengkhawatirkan kami. Kenapa? Menjual aset itu tidak mudah apalagi ini punya negara, berapa lama kami akan menunggu?" ujar dia.

Di tengah kondisi gaji yang sudah tertunggak sekian bulan, menurutnya, kondisi ekonomi karyawan banyak yang sudah pontang-panting. "Banyak yang sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga kebutuhan sekolah anak," kata Meida kepada Tempo di waktu terpisah.

Di tengah kondisi itu, menurut dia, sebetulnya karyawan Indofarma masih percaya kalau perusahaan bisa pulih lantaran perusahaan perusahaan farmasi masih dibutuhkan negara. "Kami masih percaya ini perusahaan negara, kami masih percaya obat-obatnya yang diproduksi masih dibutuhkan, masih punya pangsa pasar sebenarnya gitu," ucap Meida.

Menurut dia, kebangkrutan perusahaan PT Indofarma bukan disebabkan para karyawan yang tidak mampu bekerja. Namun, kata Meida, akibat perusahaan farmasi itu tidak dapat mengelola bisnis dengan baik. "Kebangkrutan ini kan bukan karena kita enggak bisa kerja, tapi karena adanya salah tata kelola seperti itu," ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan Indofarma, Warjoko Sumedi, membeberkan penyebab krisis keuangan Indofarma, perusahaan farmasi pelat merah ini. Ia menyatakan, bahwa krisis bermula saat pandemi Covid-19. "Penjualan kami tidak sesuai harapan. Kami tidak mempunyai modal kerja untuk belanja material," kata Warjoko pada Jumat, 5 April 2024.

Tidak adanya modal kerja itu membuat perusahaan tak mampu memproduksi, sehingga berdampak pada penghasilan perusahaan. Ketika pandemi, Warjoko mengatakan bahwa perusahaan Indofarma dituntut untuk mampu menyediakan produk obat-obatan yang berkaitan dengan Covid-19 secara cepat. Karena kebutuhan masyarakat itu, Indofarma tidak ingin obat-obatan hasil produksinya kosong di pasaran. "Kami tidak bisa memprediksi kapan Covid-19 selesai. Jadi kami belanja (material) yang ukurannya cukup banyak," ucapnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dalam penelitian disertasinya, menekankan pentingnya reformasi kelembagaan dalam mendukung hilirisasi nikel yang adil bagi masyarakat. Ia mengusulkan agar Indonesia mengadopsi struktur kelembagaan yang diterapkan Cina untuk mencapai tujuan tersebut.

Menurut Bahlil, struktur kelembagaan Cina saat ini sesuai jika diterapkan di Indonesia. Ia mengingatkan bahwa pada tahun 80-an, saat itu teknologi Cina belum berkembang pesat seperti sekarang, sehingga bahan baku industri nikel mereka belum mampu bersaing di pasar global. Saat ini, Indonesia tengah menghadapi tantangan serupa dalam hilirisasi nikel. "Nah kalau ini kita lakukan, maka saya pikir, semua pengusaha yang ada di Indonesia yang ingin melakukan bisnis di bidang hilirisasi nggak lagi salah kamar," ucapnya saat Sidang Terbuka Promosi Doktor di Universitas Indonesia, Rabu, 16 Oktober 2024.

Bahlil melanjutkan secara konkret sebaiknya pemerintah membentuk Satuan Tugas atau Satgas dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk nikel. Dalam gagasannya, Bahlil mengatakan satgas tersebut juga harus menjadi pendorong bagi perbankan atau badan keuangan lain yang ditunjuk oleh pemerintah untuk membiayai industri hilirisasi.

Mantan Menteri Investasi ini juga menekankan pentingnya keberadaan lembaga keuangan yang terintegrasi dengan lembaga yang bertanggung jawab terhadap hilirisasi. Ia mengungkapkan bahwa meskipun kebijakan awal ditetapkan oleh pemerintah, dukungan pembiayaan yang memadai adalah kunci untuk mewujudkan kebijakan tersebut secara efektif. "Agar tidak ada lagi pikiran-pikiran bahwa nilai tambah hilirisasi dimanfaatkan oleh luar, maka kami berpendapat penting untuk ada kelembagaan," ujarnya.

Bahlil Lahadalia resmi meraih gelar doktor dengan predikat cum laude dari Universitas Indonesia pada Rabu, 16 Oktober 2024. Disertasi yang ia ajukan berjudul "Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia," dalam Program Studi Kajian Stratejik dan Global (SKSG).

Kelulusan ini ditetapkan I Ketut Surajaya selaku Ketua Program Studi Kajian Wilayah Jepang UI sekaligus ketua sidang promosi doktor ini. "Melaporkan hasil sidang tertutup dan capaian publikasi artikel ilmiah hasil riset saudara (Bahlil). Maka, berdasarkan semua ini, tim penguji memutuskan untuk mengangkat saudara Bahlil Lahadalia menjadi doktor," ujar Surajaya di Universitas Indonesia, Rabu, 16 Oktober 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan 20 bank perkreditan rakyat atau BPR bakal gulung tikar di 2024 ini. Pengamat perbankan dan praktisi sistem pembayaran, Arianto Muditomo, menganggap tingginya angka BPR yang tutup disebabkan ketidakmampuan bank untuk memenuhi persyaratan modal minimum hingga kondisi ekonomi masyarakat yang tertekan.

“Maraknya penutupan BPR disebabkan berbagai faktor. Manajemen risiko kurang baik, peningkatan kredit bermasalah, sampai kondisi ekonomi masyarakat yang tertetekan sehingga memengaruhi daya bayar nasabah,” kata Arianto kepada Tempo, Rabu, 16 Oktober 2024.

Arianto menilai, rendahnya daya bayar nasabah memperburuk situasi BPR yang memang sudah mengalami masalah, terutama bagi bank-bank kecil yang memiliki likuiditas rendah.

Sejak awal tahun hingga saat ini, OJK telah mencabut izin dari 15 industri BPR dan BPR Syariah (BPRS). Total perizinan yang dicabut terdiri dari 13 BPR dan 2 BPRS. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae sebelumnya mengatakan jumlahnya kemungkinan bertambah hingga 20 karena ada sejumlah BPR lain yang terindikasi memiliki permasalahan.

Mengenai persoalan ini, Arianto menilai langkah penutupan memang bisa menjadi satu mekanisme untuk melindungi nasabah dari risiko kerugian lebih lanjut karena perkara solvabilitas bank. Langkah ini, kata dia, memberikan kepastian hukum dan keuangan bagi nasabah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

“Meskipun berat bagi pemilik dan karyawan, secara jangka panjang, ini membantu menjaga integritas sistem perbankan,” katanya.

Menyitir laman OJK, BPR dan BPRS merupakan lembaga jasa keuangan yang memiliki peran untuk melayani masyarakat khususnya kepada segmen mikro dan kecil. Industri ini memiliki karakteristik khusus seperti sebaran lokasi BPR dan BPRS yang sebagian besar berada di wilayah kabupaten atau kecamatan.

Berikut daftar 15 BPR yang telah ditutup oleh OJK:

1. BPR Wijaya Kusuma
2. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto
3. BPR Usaha Madani Karya Mulia
4. BPR Bank Pasar Bhakti
5. BPR Bank Purworejo
6. BPR EDC CASH
7. BPR Aceh Utara
8. BPR Sembilan Mutiara
9. BPR Bali Artha Anugrah
10. BPRS Saka Dana Mulia
11. BPR Dananta
12. BPR Bank Jepara Artha
13. BPR Lubuk Raya Mandiri
14. BPR Sumber Artha Waru Agung
15. BPR Nature Primadana Capital

Nabiila Azzahra berkontribusi pada penulisan artikel ini

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan 20 bank perkreditan rakyat atau BPR bakal gulung tikar di 2024 ini. Pengamat perbankan dan praktisi sistem pembayaran, Arianto Muditomo, menganggap tingginya angka BPR yang tutup disebabkan ketidakmampuan bank untuk memenuhi persyaratan modal minimum hingga kondisi ekonomi masyarakat yang tertekan.

“Maraknya penutupan BPR disebabkan berbagai faktor. Manajemen risiko kurang baik, peningkatan kredit bermasalah, sampai kondisi ekonomi masyarakat yang tertetekan sehingga memengaruhi daya bayar nasabah,” kata Arianto kepada Tempo, Rabu, 16 Oktober 2024.

Arianto menilai, rendahnya daya bayar nasabah memperburuk situasi BPR yang memang sudah mengalami masalah, terutama bagi bank-bank kecil yang memiliki likuiditas rendah.

Sejak awal tahun hingga saat ini, OJK telah mencabut izin dari 15 industri BPR dan BPR Syariah (BPRS). Total perizinan yang dicabut terdiri dari 13 BPR dan 2 BPRS. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae sebelumnya mengatakan jumlahnya kemungkinan bertambah hingga 20 karena ada sejumlah BPR lain yang terindikasi memiliki permasalahan.

Mengenai persoalan ini, Arianto menilai langkah penutupan memang bisa menjadi satu mekanisme untuk melindungi nasabah dari risiko kerugian lebih lanjut karena perkara solvabilitas bank. Langkah ini, kata dia, memberikan kepastian hukum dan keuangan bagi nasabah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

“Meskipun berat bagi pemilik dan karyawan, secara jangka panjang, ini membantu menjaga integritas sistem perbankan,” katanya.

Menyitir laman OJK, BPR dan BPRS merupakan lembaga jasa keuangan yang memiliki peran untuk melayani masyarakat khususnya kepada segmen mikro dan kecil. Industri ini memiliki karakteristik khusus seperti sebaran lokasi BPR dan BPRS yang sebagian besar berada di wilayah kabupaten atau kecamatan.

Berikut daftar 15 BPR yang telah ditutup oleh OJK:

1. BPR Wijaya Kusuma
2. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto
3. BPR Usaha Madani Karya Mulia
4. BPR Bank Pasar Bhakti
5. BPR Bank Purworejo
6. BPR EDC CASH
7. BPR Aceh Utara
8. BPR Sembilan Mutiara
9. BPR Bali Artha Anugrah
10. BPRS Saka Dana Mulia
11. BPR Dananta
12. BPR Bank Jepara Artha
13. BPR Lubuk Raya Mandiri
14. BPR Sumber Artha Waru Agung
15. BPR Nature Primadana Capital

Nabiila Azzahra berkontribusi pada penulisan artikel ini

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) membuka lowongan kerja untuk posisi sebagai Analis Perencanaan Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial. Dari laman resminya, pendaftaran dibuka hanya sampai Sabtu, 19 Oktober 2024.

Adapun ruang lingkup pekerjaan dari posisi tersebut, di antaranya, menyusun bahan-bahan terkait isu data dan dinamika kependudukan untuk kepentingan perencanaan pembangunan dan kebutuhan lainnya dan memastikan rencana program dapat terlaksana dengan baik dan sejalan dengan rencana kerja pemerintah Indonesia dan United Nations Population Fund (UNFPA).

Selain itu, posisi yang terbuka membutuhkan kandidat yang mampu mempercepat koordinasi pelaksanaan program dengan pemangku kepentingan terkait di Kementerian PPN/Bappenas, mitra pembangunan, dan pakar untuk mencapai target yang disetujui, menganalisis dan melaporkan kelangsungan program-program terkait dinamika dan data kependudukan, serta memantau pengeluaran untuk program dan memastikan bahwa setiap transaksi telah disetujui dan bermanfaat untuk mencapai target yang disetujui atau melakukan monitoring terhadap pengelolaan anggaran Mitra Pembangunan

Sebelum melamar di Kementerian PPN/Bappenas, calon pelamar diminta untuk memperhatikan kualifikasi untuk posisi tersebut. Berikut ini kualifikasi calon pelamar kerja untuk posisi Analis Perencanaan Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial.

1. Pendidikan minimal S1 dari program studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Statistika, Ekonomi, Demografi, Kesehatan Masyarakat, atau jurusan terkait lainnya.

2. Memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 3.00 dari skala 4.00.

3. Memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun (terutama di bidang kependudukan dan pemerintah). Namun, Freshgraduate dipersilahkan melamar.

4. Memiliki pengalaman bekerja dengan Mitra Pembangunan seperti UN akan menjadi nilai tambah

5. Mengikuti isu-isu kependudukan dan pembangunan yang memerlukan penanganan atau intervensi dari pemerintah.

6. Terampil dalam menggunakan perangkat lunak Microsoft Office dan perangkat pengolah data seperti Stata dan SPSS.

7. Memiliki kemampuan menulis dan menganalisis kebijakan pembangunan.

8. Mampu berkomunikasi dan menulis dengan baik dalam bahasa Inggris.

9. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan mitra kerja.

10. Mampu bekerja secara tepat dan efektif, baik secara tim maupun mandiri

11. Memiliki komitmen dan berintegritas tinggi.

12. Siap bekerja penuh waktu (full time) dan bekerja dari kantor (WFO) di Jakarta.

Sementara itu, beberapa dokumen yang perlu disertakan calon pelamar ketika mengisi formulir pendaftaran adalah hasil tes kepribadian MBTI, Curriculum Vitae (CV), ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir, surat lamaran kerja, serta sertifikat sebagai portofolio pendukung. Tautan formulir pendaftaran tersedia dan dapat diakses melalui laman resmi Kementerian PPN/Bappenas.

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, memproyeksikan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2024 akan tumbuh 4,7 hingga 5,5 persen. Ia mengatakan BI terus berkomitmen memperkuat bauran kebijakan untuk terus menggenjot pertumbuhan ekonomi.

“BI akan bersinergi erat dengan kebijakan stimulus fiskal Pemerintah,” kata Perry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur BI di Jakarta Pusat, Rabu, 16 Oktober 2024.

Perry mengatakan, pada triwulan ketiga 2024 perekonomian ditopang permintaan domestik. Salah satu aspek yang menurutnya tetap kuat adalah investasi, yang didukung target penyelesaian beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN). “Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ditopang industri pengolahan, konstruksi, serta perdagangan besar dan eceran,” ucapnya.

Selanjutnya, pada triwulan IV 2024, pertumbuhan ekonomi diprakirakan tetap baik ditopang terutama kenaikan investasi dan baiknya konsumsi rumah tangga. Selain itu juga didudukung peningkatan belanja Pemerintah pada akhir tahun.

Perry berpendapat, idealnya, ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih pesat pada 2025. Catatannya, upaya yang dilakukan harus didukung kebijakan reformasi struktural perlu terus diperkuat untuk mendorong sektor ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja.

Di sisi lain, Perry mengatakan secara global perekonomian cenderung melambat. Salah satu penyebabnya adalah ketegangan geopolitik di Timur Tengah. “Di bidang ekonomi, pertumbuhan dunia pada 2024 diprakirakan tumbuh sebesar 3,2 persen dengan kecenderungan yang melambat,” katanya.

Menurutnya, perkembangan yang terjadi membuat pemangku kebijakan perlu berhati-hati dalam merumuskan respons kebijakan dalam memitigasi dampak dari kondisi global. Termasuk dalam mendorong aliran masuk modal asing dan memperkuat stabilitas nilai tukar, guna menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, memproyeksikan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2024 akan tumbuh 4,7 hingga 5,5 persen. Ia mengatakan BI terus berkomitmen memperkuat bauran kebijakan untuk terus menggenjot pertumbuhan ekonomi.

“BI akan bersinergi erat dengan kebijakan stimulus fiskal Pemerintah,” kata Perry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur BI di Jakarta Pusat, Rabu, 16 Oktober 2024.

Perry mengatakan, pada triwulan ketiga 2024 perekonomian ditopang permintaan domestik. Salah satu aspek yang menurutnya tetap kuat adalah investasi, yang didukung target penyelesaian beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN). “Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ditopang industri pengolahan, konstruksi, serta perdagangan besar dan eceran,” ucapnya.

Selanjutnya, pada triwulan IV 2024, pertumbuhan ekonomi diprakirakan tetap baik ditopang terutama kenaikan investasi dan baiknya konsumsi rumah tangga. Selain itu juga didudukung peningkatan belanja Pemerintah pada akhir tahun.

Perry berpendapat, idealnya, ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih pesat pada 2025. Catatannya, upaya yang dilakukan harus didukung kebijakan reformasi struktural perlu terus diperkuat untuk mendorong sektor ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja.

Di sisi lain, Perry mengatakan secara global perekonomian cenderung melambat. Salah satu penyebabnya adalah ketegangan geopolitik di Timur Tengah. “Di bidang ekonomi, pertumbuhan dunia pada 2024 diprakirakan tumbuh sebesar 3,2 persen dengan kecenderungan yang melambat,” katanya.

Menurutnya, perkembangan yang terjadi membuat pemangku kebijakan perlu berhati-hati dalam merumuskan respons kebijakan dalam memitigasi dampak dari kondisi global. Termasuk dalam mendorong aliran masuk modal asing dan memperkuat stabilitas nilai tukar, guna menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi.