TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut akan memisahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi 2 kementerian, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat. Hal ini disampaikan oleh anggota satuan tugas (Satgas) Perumahan Prabowo, Bonny Z. Minang.

“PUPR akan pisah,” ujar Bonny pada awak media di Hotel Le Meridien Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2024.

Bonny menyampaikan pemisahan Kementerian PUPR ini bertujuan untuk memperkuat fungsi pekerjaan umum. Hal ini, kata Bonny, berkaitan dengan pentingnya peran sektor infrastruktur, khususnya mengenai pekerjaan umum (PU).

“PU kan harus dikuatkan. Dalam infrastruktur banyak karya-karya yang perlu dikoordinasikan,” ungkapnya.

Bonny menyebut, sektor infrastruktur penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sehingga, menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak akan bisa berjalan maksimal tanpa dukungan infrastruktur yang memadai.

“Infrastruktur itu dalam properti kan penyumbanya PDB yang tertinggi. Jadi drive growth-nya itu sekitar 2,4 persen,” kata Bonny.

Saat ditanya lebih lanjut mengenai nama menteri yang akan mengisi pos Kementerian PUPR, Bonny enggan menjawab. Ia menyatakan tidak berhak untuk memberikan informasi tersebut.“Tunggu tanggal 21 (Oktober), diumumkannya tanggal 21,” ucap Bonny.

Sebelumnya, wacana pemisahan Kementerian PUPR menjadi kementerian yang menangani perumahan dan kementerian yang menangani pembangunan infrastruktur disampaikan adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo. Ia mengatakan pemisahan kementerian itu menunjukkan komitmen Prabowo dalam mengembangkan perumahan di Indonesia. Hashim juga mengklaim sudah ditunjuk menjadi Ketua satgas Perumahan dalam tim transisi Prabowo.

Hasim berujar, Kementerian Perumahan menargetkan pembangunan tiga juta hunian setiap tahun. Rinciannya, dua juta rumah akan dibangun pemerintah di pedesaan, sementara satu juta apartemen di kota. Hashim mengatakan pembangunan dua juta unit rumah di pedesaan akan dipercayakan kepada UMKM dan BUMDes untuk mendorong pengembangan UMKM di daerah sekaligus menciptakan kelas menengah baru.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pernah mengatakan rencana pemisahan Kementerian PU dengan Kementerian Perumahan Rakyat merupakan rencana apik. Apalagi, Prabowo memiliki program pembangunan 3 juta rumah gratis. “Ini menjadi fokus (kerjanya)” kata Basuki ketika ditemui wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu, 18 September 2024.

Namun, wacana pemisahan kementerian yang berhembus sejak beberapa bulan lalu seiring usulan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ini, sempat dikritik pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah. Ia pernah menyebut bahwa rencana pemisahan Kementerian Perumahan Rakyat bukan hal mendesak karena urusan perumahan rakyat sudah cukup ditangani Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan.

"Kalau ada kementerian sendiri, ada dampak birokrasi panjang. Ujung-ujungnya juga membebani APBN dan tidak efektif," kata Trubus ketika dihubungi Tempo, Senin, 13 Mei 2024. “Urusan perumahan cukup di PUPR. Perbaiki saja tata kelolanya, pembenahan birokrasi, pelayanannya disederhanakan.”

Selain itu, Trubus mengatakan, pemerintah bukan lagi pihak tunggal dalam persoalan penyediaan perumahan rakyat. Sebab, ada kerja sama pemerintah dengan swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). "Arahnya ke sana saja," kata dia.

Riri Rahayu dan Han Revanda Putra berkontribusi dalam artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis yang akan diselenggarakan dua kali sehari. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan hal ini dalam Diskusi Ekonomi yang berlangsung di Menara Kadin Indonesia, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Senin, 7 Oktober 2024.

"Ada masih sebagian masyarakat merasa bahwa ini makan siang gratis. Ini bukan makan siang gratis. Ini makanan gratis dua kali sehari. Pagi dan siang," kata adik kandung Prabowo yang baru ditunjuk menjadi Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia itu.

Dalam setahun terakhir, program simulasi makan bergizi gratis telah dijalankan, di mana Hashim menjelaskan bahwa para siswa di sekolah menerima makanan gratis dari guru-gurunya. Namun, anak-anak tersebut hanya memakan separuh makanan yang diberikan. Ketika guru mereka menanyakan alasannya, anak-anak itu mengaku ingin membawa sisa makanan untuk adik-adik mereka di rumah.

Klarifikasi Badan Gizi Nasional

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengonfirmasi bahwa program makan bergizi gratis akan diberikan dua kali sehari. Namun, ia menegaskan bahwa setiap anak tidak akan menerima dua kali makan per hari.

Pemberian makanan dua kali dilakukan karena ada perbedaan jadwal makan antara anak-anak pendidikan usia dini dan sekolah dasar dengan siswa SMP dan SMA. “Pada prinsipnya, anak PAUD dan SD makannya jam 08.00 dan 09.30, sementara SMP-SMA makannya siang,” ujarnya di Jakarta Convention Center, Selasa, 8 Oktober 2024.

Pada Januari 2025, program ini akan dimulai dengan target awal 3 juta anak, kemudian bertahap meningkat menjadi 6 juta pada April, dan mencapai 15 juta pada Juli. Selain anak-anak, program ini juga akan mencakup ibu hamil dan balita. Secara keseluruhan, target penerima program ini adalah 82,9 juta orang.

Dadan juga menjelaskan alasan pentingnya intervensi makan bergizi bagi siswa sekolah dasar hingga SMA, karena ada dua fase kritis pertumbuhan anak. “Pada seribu hari pertama untuk mengatasi stunting, namun ada puncak critical kedua pertumbuhan anak, yaitu di usia 9-17 tahun,” kata dia.

Anggarkan Rp 1,2 Triliun per Hari

Dadan menyatakan bahwa Prabowo Subianto akan melakukan investasi besar untuk program makan bergizi gratis. Ketika program ini mulai berjalan efektif pada awal tahun depan, Badan Gizi diperkirakan akan menghabiskan Rp 1,2 triliun per hari.

Total investasi yang dibutuhkan adalah sekitar Rp 400 triliun. “Kalau ini program sudah jalan, maka Badan Gizi akan spending harian Rp 1,2 triliun. Ini adalah uang yang tidak sedikit,” ujar Dadan dalam acara BNI Investor Daily Summit 2024 di Jakarta Convention Center, Selasa, 8 Oktober 2024.

Dari total anggaran tersebut, 75 persen atau Rp 800 miliar akan digunakan untuk membeli produk pertanian dan bahan baku. Makanan bergizi gratis ini akan disalurkan kepada 82,9 juta orang, yang meliputi anak sekolah, ibu hamil, dan balita di seluruh Indonesia.

Peningkatan Sumber Daya Manusia merupakan salah satu fokus penting pemerintahan selanjutnya. “Oleh sebab itu, Pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memutuskan untuk melakukan investasi besar-besaran terhadap SDM Indonesia. Dan investasi yang paling besar itu ada di makan bergizi gratis,” ujarnya.

Dadan mengatakan berdasarkan hasil uji coba, satu unit pelayanan akan melayani sekitar 3.000 anak per hari, membutuhkan 200 kilogram beras, 350 kilogram daging ayam atau 3.000 telur, 350 kilogram sayuran, dan 600 liter susu setiap harinya. Saat program ini beroperasi secara penuh, akan ada sekitar 30.000 unit pelayanan di seluruh Indonesia.

SUKMA KANTHI NURANI | ILONA ESTHERINA | HAN REVANDA PUTRA

TEMPO.CO, Jakarta - Jaminan bayi bisa mendapatkan akses ke layanan kesehatan yang memadai sejak dini, selain anak-anak dan orang dewasa, bayi baru lahir kini wajib didaftarkan ke BPJS Kesehatan. Lalu, bagaimana cara mendaftarkan anak baru lahir ke BPJS Kesehatan?

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan kesehatan, bayi baru lahir wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan maksimal 28 hari setelah dilahirkan. JKN–KIS nya pun langsung aktif, tanpa menunggu hingga 14 hari.

Syarat Membuat Kartu BPJS Kesehatan untuk Bayi Baru Lahir

Berikut adalah persyaratan yang perlu dipenuhi orang tua sebelum mendaftar:

1. Peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) Jaminan Kesehatan

Bayi yang lahir dari ibu yang terdaftar sebagai peserta PBI JK akan otomatis menjadi peserta PBI JK sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, berikut sejumlah persyaratannya:

• Menyediakan nomor JKN dan data kependudukan ibu
• Menyediakan surat keterangan kelahiran dari bidan, rumah sakit, fasilitas kesehatan, atau tenaga penolong persalinan

2. Peserta PPU (Pekerja Penerima Upah)

Bayi baru lahir, mulai dari anak pertama hingga ketiga, dapat didaftarkan segera setelah dilahirkan, dengan keanggotaannya langsung aktif mengikuti status keaktifan orang tua PPU. Pendaftaran dapat dilakukan secara kolektif melalui instansi atau badan usaha dengan syarat-syarat antara lain:

• Menyediakan nomor JKN dan data kependudukan ibu.
  
  
• Menyediakan surat keterangan kelahiran dari bidan, rumah sakit, fasilitas kesehatan, atau tenaga penolong persalinan.
  
  
• Bayi baru lahir yang berusia lebih dari tiga bulan harus memiliki NIK yang terdaftar pada Dukcapil.

3. Peserta PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) dan BP (Bukan Pekerja)

Bayi baru lahir yang termasuk dalam kategori PBPU dan BP dapat didaftarkan dengan memenuhi syarat-syarat berikut:

• Menyediakan nomor JKN dan data kependudukan ibu.
  
  
• Menyediakan surat keterangan kelahiran dari bidan, rumah sakit, fasilitas kesehatan, atau tenaga penolong persalinan.
  
  
• Jika peserta belum mengatur autodebit, sertakan buku rekening tabungan dari BNI, BRI, BTN, Mandiri, atau BCA (dapat menggunakan rekening tabungan Kepala Keluarga atau Anggota Keluarga yang tertera dalam Kartu Keluarga/Penanggung).
  
  
• Melakukan pembaruan data bayi dalam waktu paling lambat 3 bulan setelah kelahiran, termasuk nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan NIK.

Cara Membuat Kartu BPJS Kesehatan untuk Bayi Baru Lahir

Pendaftaran BPJS Kesehatan dapat dilakukan secara online maupun offline. Berikut ini adalah cara buat kartu BPJS Kesehatan secara mudah.

1. Cara Daftar BPJS Kesehatan untuk Bayi Baru Lahir secara Online

• Buka aplikasi yang sudah diinstal, lalu pilih "Daftar".
• Pilih menu "Pendaftaran Peserta Baru".
• Masukkan nomor Kartu Keluarga (KK), lalu klik "Selanjutnya".
• Isi data diri pada formulir pendaftaran BPJS Mandiri.
• Pilih Fasilitas Kesehatan (Faskes) dan dokter gigi sesuai kebutuhan Anda.
• Masukkan nomor telepon atau email yang aktif, kemudian klik "Simpan".
• Setelahnya, Anda akan menerima kode verifikasi.
• Salin kode verifikasi yang dikirim melalui telepon atau email, kemudian pendaftaran Anda akan berhasil.
• Kemudian, Anda akan menerima nomor virtual akun yang digunakan untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan.

2. Cara Daftar BPJS Kesehatan secara Offline

• Kunjungi kantor BPJS terdekat.
• Bawa dokumen persyaratan yang dibutuhkan.
• Isi formulir pendaftaran yang telah disediakan.
• Petugas akan membantu proses pendaftaran BPJS Kesehatan.

NI KADEK TRISNA CINTYA DEWI | RIZKI DEWI AYU

TEMPO.CO, Jakarta - Peminat iPhone di Indonesia harus bersabar lebih lama untuk mendapatkan produk terbaru dari Apple, yaitu iPhone 16. Lantas, apa yang menyebabkan iPhone 16 tak kunjung masuk ke pasar Indonesia?

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan keterlambatan masuknya iPhone 16 ke pasar dalam negeri disebabkan oleh ketidakcukupan sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Sertifikasi ini menjadi syarat penting sebelum produk teknologi dapat dijual secara resmi di Indonesia.

Juru bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif, menyebut proses sertifikasi TKDN berkaitan erat dengan komitmen investasi yang dijanjikan oleh Apple untuk membangun Apple Academy di Indonesia. "Dulu pernah disampaikan oleh petinggi Apple bahwa mereka akan berinvestasi. Maka kami akan cek,” ujar Febri, Senin, 7 Oktober 2024.

Persyaratan TKDN

Merujuk Pasal 5 ayat (3) Permenkominfo Nomor 27 Tahun 2015, untuk mendapatkan sertifikasi TKDN, realisasi investasi perusahaan harus mencapai minimal 40 persen. Hal ini mencakup semua barang telematika yang menggunakan frekuensi publik, termasuk televisi, satelit, dan handphone.

“Semua barang telematika yang menggunakan frekuensi publik harus TKDN,” tegas Febri. Saat ini Kemenperin masih dalam proses mengkaji permohonan sertifikasi TKDN untuk iPhone 16. Selain itu, pihak kementerian juga menunggu kepastian dari Apple mengenai pembangunan Apple Academy yang baru.

Pembangunan Apple Academy ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi syarat TKDN, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di dalam negeri. “Biar nambah banyak orang Indonesia yang bisa belajar di Apple Academy,” kata Febri menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan dalam industri teknologi.

Febri mengingatkan, jika ada pihak yang mencoba menjual iPhone 16 di Indonesia saat ini, status penjualannya adalah ilegal. “Itu ilegal karena belum dapat sertifikasi,” ungkapnya.

Kemenperin juga menegaskan bahwa produk yang memiliki TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) di atas 40 persen akan menjadi syarat untuk wajib dibeli, terutama dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta sektor swasta yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dukungan terhadap Investasi Apple

Dalam rangka mempercepat proses sertifikasi dan mendorong Apple untuk berinvestasi lebih banyak di Indonesia, Kemenperin berupaya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perusahaan teknologi besar.

Febri menyatakan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Apple untuk memastikan bahwa investasi yang dijanjikan dapat segera direalisasikan. “Kami mendorong agar Apple menambah realisasi investasi di Indonesia supaya bisa membantu mendongkrak SDM industri yang kompeten,” katanya.

Saat ini, Indonesia telah memiliki tiga Apple Academy yang berlokasi di Tangerang, Sidoarjo, dan Batam. Selain itu, dalam kunjungan CEO Apple, Tim Cook, ke Indonesia pada April 2024, pihaknya juga mengumumkan rencana untuk membuka Apple Academy keempat di Bali.

OYUK IVANI S | ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Rabu, 10 Oktober 2024 dimulai dengan CEO Arsari Group, Hashim Djojohadikusumo, dan Anie Hashim Djojohadikusumo, diduga mengemplang pajak saat mereka tinggal selama lebih dari tujuh tahun di Swiss sejak akhir 1990-an.

Kemudian informasi lowongan kerja di BUMN dengan tenggat pendaftaran 15 Oktober 2024. Ada juga berita tentang animo penjualan kaos "Korban Mulyono" melonjak menjelang Presiden Joko Widodo atau Jokowi pension.

Selain itu berita tentang Presiden terpilih Prabowo Subianto telah mengantongi nama menteri yang akan memimpin Badan Penerimaan Negara. Serta informasi bahwa komposisi kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran akan diumumkan saat pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2024. Berikut adalah ringkasan dari kelima berita tersebut:

1. Terlilit Utang Pajak Rp2,4 Triliun, Rekening Hashim Djojohadikusumo Terancam Disita Otoritas Swiss

CEO Arsari Group, Hashim Djojohadikusumo, dan Anie Hashim Djojohadikusumo, diduga mengemplang pajak saat mereka tinggal selama lebih dari tujuh tahun di Swiss sejak akhir 1990-an. Per April 2024, pasangan suami istri ini bersama-sama menanggung utang pajak sebesar US$154 juta atau setara Rp 2,4 triliun.

Kabar ini pertama kali disampaikan media lokal Swiss, Gotham City, beberapa waktu lalu. Dalam laporan itu, Mahkamah Agung Federal Swiss pada 3 September 2024 disebut memutuskan otoritas di Jenewa berhak menyita rekening bank yang dimiliki adik kandung presiden terpilih Prabowo Subianto itu. Langkh ini bertujuan menutup tunggakan pajak Hashim dan istri selama puluhan tahun.

Rekening itu diperkirakan berisi nominal dengan total sekitar US$ 500 ribu atau setara Rp7,8 miliar. Dana yang disimpan dalam rekening tersebut, menurut dokumen pengadilan, berasal dari kekayaan pribadi dan keluarga Hashim. Hashim dan istri membuka rekening itu sejak akhir 2001 atau awal 2002.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

2. Daftar Lowongan Kerja BUMN dengan Tenggat Pendaftaran 15 Oktober 2024

Sejumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN membuka lowongan kerja pada bulan Oktober 2024 ini.

Bagi Anda yang tengah mencari pekerjaan, baik yang sudah berpengalaman ataupun lulusan baru (freshgraduate), bisa menyimak informasi lengkapnya berikut ini.

1. PT Paragon Technology and Innovation

Sekarang, PT Paragon Technology and Innovation membuka kesempatan bagi para pelamar untuk bergabung dalam posisi operator produksi, cleaning service, teknisi, safety, health, and environtment administrator, serta workplace management administrator.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

3. Menjelang Jokowi Pensiun, Penjualan Kaos Korban Mulyono Tembus Rp52 Juta

Program Manajer Penggalangan Dukungan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW), Sigit Wijaya, mengatakan hasil penjualan kaos "Korban Mulyono" menembus angka Rp 52 juta. Total penghasilan ini didapatkan dari penjualan 475 kaos dengan harga per kaos dipatok Rp110 ribu.

"Kaosnya kami jual di harga Rp110 ribu. Total penjualan kalo dijumlah kira-kira Rp52 juta dan kami hanya ambil untung Rp30 ribu per kaos," ucapnya kepada Tempo, Rabu, 09 Oktober 2024.

Sigit mengaku kaget dengan angka tersebut. Ia tidak menyangka animo dan dukungan dari masyarakat bisa sampai sebesar ini. Ia bahkan menyebut, ada kemungkinan penjualan kaos mencapai 500 pieces karena ia masih belum mengecek data pesanan terbaru.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

4. Prabowo akan Bentuk Badan Penerimaan Negara, Bagaimana Cara Kerjanya?

Presiden terpilih Prabowo Subianto telah mengantongi nama menteri yang akan memimpin Badan Penerimaan Negara. Hal itu dikatakan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo. Namun, tugas dan fungsi dari badan tersebut belum cukup jelas.

“Badan Penerimaan Negara nanti akan jadi Kementerian Penerimaan Negara. Menterinya sudah ada,” ujar Hashim dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior di Menara Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Jakarta Selatan, Senin, 7 Oktober 2024.

Pembentukan Badan Penerimaan Negara merupakan bagian dari rencana Prabowo dan wakil terpilihnya, Gibran Rakabuming Raka, untuk memecah Kementerian Keuangan. Direktorat yang menangani urusan pajak, penerimaan negara bukan pajak, serta bea dan cukai bakal dilebur menjadi badan baru setingkat kementerian.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

5. Prabowo Umumkan Kabinet di Hari Pelantikan, Calon Menteri Sudah Dipanggil

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa komposisi kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran akan diumumkan saat pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2024.

"Nama kabinet akan disampaikan oleh Pak Prabowo sendiri pada saat pengumuman nama-nama kabinet pada tanggal 20 nanti," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2024.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan sejumlah kandidat bakal calon menteri telah dipanggil oleh Prabowo Subianto.

"Orang dan nomenklatur sudah mulai disusun dan bahkan sudah mulai ada yang dipanggil," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2024.

Baca berita selengkapnya di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Pekan Paralimpiade Nasional atau Peparnas XVII memberikan dampak positif bagi hampir seluruh hotel di Solo. Wakil Ketua IT Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Surakarta Gusti Muklis di Solo, Jawa Tengah, mengatakan selama dua minggu pertama di bulan Oktober, okupansi hotel-hotel di Solo mencapai 100 persen.

"Ini sangat positif bagi sektor perhotelan di Solo, terutama hotel-hotel yang menjadi tuan rumah kegiatan Peparnas," katanya Rabu, 9 Oktober 2024.

Ia mengatakan hanya beberapa hotel berbintang yang dijadikan sebagai arena atau lokasi pertandingan, namun demikian hampir seluruh hotel di Solo dan sekitarnya merasakan dampak positif dari pelaksanaan kegiatan olahraga empat tahunan tersebut.

"Banyak keluarga, relasi, dan pendukung para atlet yang datang ke Solo, sehingga hotel-hotel yang tidak menjadi arena juga memperoleh dampak positif dari acara nasional ini," katanya.

Bahkan, kata dia, beberapa hotel bintang dua dan tiga di Solo yang tidak menjadi lokasi utama kegiatan tetap mengalami peningkatan okupansi hingga mencapai 75-80 persen pada 6-13 Oktober 2024.

Menurut dia, kondisi ini menjadi kabar baik bagi sektor perhotelan mengingat selama tiga bulan terakhir terjadi penurunan okupansi.

"Sempat terjadi sedikit penurunan karena banyak acara telah diselenggarakan di awal tahun. Namun, penurunan ini terbayarkan pada bulan ini, di mana dua minggu pertama okupansi hotel bisa mencapai 100 persen," katanya.

General Manager Grand Mercure Solo Baru Djati Asmara Wijaya mengatakan selama kegiatan Peparnas, okupansi hotel tersebut di angka 97 persen.

"Meningkat dari sebelumnya di kisaran 70-80 persen. Kenaikan ini terjadi sejak kedatangan para atlet, ofisial, serta suporter dari berbagai provinsi yang berpartisipasi dalam Peparnas," katanya.

Hotel lain, Solo Paragon Hotel & Residences juga mendukung penuh pelaksanaan Peparnas XVII Solo 2024.

Marketing Communication Solo Paragon Hotel & Residences Mahadewi Lourdes mengatakan hotel tersebut menjadi tempat menginap peserta cabang olahraga panahan dan tenis kursi roda dari seluruh provinsi di Indonesia.

"Dari tanggal 1-14 Oktober kami menyediakan akomodasi bagi para atlet dan official tim yang mencapai 70 persen dari kapasitas kamar yang tersedia," katanya.

TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih belum mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara atau IKN.

Dalam pernyataannya, Jokowi menegaskan bahwa Keppres itu seharusnya ditandatangani oleh presiden terpilih, Prabowo Subianto, setelah semua persiapan di IKN selesai. Jokowi menambahkan, memindahkan ibu kota tidak hanya sekadar urusan fisik, tetapi juga membangun ekosistem yang memadai.

5 Fakta Proyek Pembangunan IKN

Berkaitan dengan IKN, berikut adalah lima poin tentang Pembangunan IKN yang hingga kini belum rampung.

1. Keppres Belum Diterbitkan

Hingga saat ini, Jokowi menegaskan bahwa Keppres pemindahan ibu kota belum diteken. "Ya mestinya gitu, Presiden baru Pak Prabowo yang menandatangani," ujarnya setelah acara Nusantara TNI Fun Run di IKN, Kalimantan Timur, pada 6 Oktober 2024.

1. Kesiapan Infrastruktur

Jokowi menyatakan bahwa pemindahan ibu kota harus memastikan kesiapan infrastruktur, termasuk rumah sakit, sarana pendidikan, dan pusat keramaian. "Kalau sekarang apartemennya siap, tapi kantornya belum, mau apa?" tambahnya.

1. Optimisme Prabowo

Presiden terpilih, Prabowo Subianto, optimis bahwa fungsi Nusantara sebagai ibu kota dapat berjalan optimal dalam waktu tiga hingga lima tahun. Dia berkomitmen untuk melanjutkan semua tahap pembangunan IKN yang sudah dimulai oleh Jokowi.

1. Tahapan Pembangunan

Pembangunan IKN dibagi ke dalam tiga alur kerja: pembangunan perkotaan, infrastruktur, dan ekonomi. Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN memperkirakan seluruh tahapan pembangunan akan berlangsung selama 20 tahun.

“Pak Jokowi saya kira sudah mengambil peran sejarah, beliau yang inisiasi, minimal saya lanjutkan, kalau bisa saya ikut yang menyelesaikan," kata Prabowo.

1. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024

Jokowi telah menerbitkan Perpres Nomor 75 Tahun 2024 yang mengatur tentang percepatan pembangunan IKN. Dalam Perpres ini, terdapat insentif dan kemudahan bagi investor, termasuk hak guna usaha (HGU) hingga 190 tahun.

Jokowi Menyerah, Jakarta Masih Ibu Kota?

Dengan tidak diterbitkannya Keppres pemindahan ibu kota, banyak yang beranggapan bahwa Jokowi menyerah dalam rencananya untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke IKN. Jokowi menjelaskan bahwa pengambilan keputusan strategis di akhir masa jabatan bukanlah langkah yang bijak. Sebagaimana disampaikan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, ada banyak variabel yang harus dihitung sebelum Keppres bisa disahkan, termasuk kesiapan tempat pelantikan presiden baru.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa pembangunan proyek infrastruktur akan dipercepat, karena investasi akan masuk jika infrastruktur sudah siap. Jokowi pun menekankan bahwa pemindahan ibu kota bukan hanya tentang lokasi, tetapi juga soal kesiapan seluruh ekosistem yang mendukung kehidupan masyarakat.

Keputusan untuk tetap mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota negara mencerminkan realitas kompleks yang harus dihadapi. Jika IKN belum siap, Jakarta tetap akan berfungsi sebagai pusat pemerintahan, setidaknya untuk sementara waktu. Kesiapan infrastruktur dan ekosistem di IKN menjadi kunci untuk transisi yang sukses.

Ke depan, dengan peralihan kepemimpinan ke Prabowo, harapan akan keberlanjutan pembangunan IKN tetap ada, meskipun tantangan besar masih menghadang. Jokowi menegaskan bahwa IKN harus siap sebelum Keppres bisa ditandatangani, menunjukkan betapa pentingnya kesiapan infrastruktur dalam keputusan strategis ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengklaim seteru di internal Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia telah usai. Hal ini dia ucapkan saat membuka gelaran Trade Expo Indonesia (TEI) di Indonesia Convention Exhibition, Bumi Serpong Damai (BSD) City, Tangerang Banten, Rabu, 9 Oktober 2024.

Sejumlah pejabat tampak hadir dalam acara itu, dari Presiden Joko Widodo, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani. Saat menyapa Ketua Umum Kadin hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang juga hadir, Zulhas mengklaim induk dunia usaha itu telah akur. “Ketua Kadin—Kadin sudah akur, Pak (Jokowi), sudah aman, sudah kompak—Anindya Bakrie,” ucap Zulhas.

Dalam siaran langsung yang ditayangkan kanal YouTube Kementerian Perdagangan, tampak respons sejumlah pejabat yang duduk berjejer mendengar klaim Zulhas. Rosan yang juga mantan Ketua Umum Kadin tampak tersenyum dan bertepuk tangan sambil menoleh ke arah Jokowi yang duduk dua kursi di sebelah kirinya.

Di antara Rosan dan Jokowi, tersisa kursi kosong yang semula diduduki Zulhas. Di sebelah kiri Kepala Negara, Luhut juga bertepuk tangan. Tak hanya itu, ia bahkan tertawa mendengar ucapan Zulhas. Sedangkan Jokowi tak bertepuk tangan, juga tak tertawa. Ia hanya tersenyum sembari memangku kedua tangannya.

Kubu Anindya Novyan Bakrie sebelumnya mengumumkan kepengurusan Kadin hasil Munaslub di Menara Kadin, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 7 Oktober 2024. Dalam kepengurusan itu, nama Arsjad Rasjid tercantum sebagai Ketua Dewan Pertimbangan.

Kubu Arsjad Rasjid menilai pembentukan struktur kepengurusan itu melanggar kesepakatan antara kedua pihak di kediaman Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada Jumat, 27 September 2024 lalu.

Arsjad mengatakan, dalam pertemuan itu, dia dan Anindya bersepakat mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) Kadin setelah pelantikan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden. “Waktu dan tempat menyesuaikan dengan keputusan pemerintah,” ujar Arsjad dalam video yang ia unggah di Instagram pribadinya, Senin, 30 September 2024.

Anindya sampai hari ini belum merespons perihal hasil kesepakatan untuk menggelar Munas itu. Ketika ditanya sejumlah wartawan di Menara Kadin, Kuningan, Jakarta Selatan kemarin, dia bungkam.

TEMPO.CO, Jakarta - Pasar saham memasuki siklus baru usai Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) dan Bank Indonesia (BI) memangkas suku bunga acuan pada September lalu. Chief Investment Officer Manulife Asset Manajemen Indonesia, Samuel Kesuma, mengungkapkan momen tersebut menjadi peluang bagi investor jangka panjang untuk berinvestasi.

Pasalnya, kata dia, secara historis pasar saham Indonesia konsisten mencatat kinerja posisif dalam periode pemangkasan suku bunga. Sehingga menjadi titik menarik bagi investor untuk menanamkan modal. “Dari sisi valuasi pun per akhir September pasar saham kita terlihat atraktif,” kata Samuel dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Rabu, 9 Oktober 2024.

Sebagai informasi, September lalu The Fed menurunkan suku bunga sebesar 50 basis poin. Sementara, BI memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 6 persen. Kendati begitu, pada akhir September lalu, pasar domestik sempat mengalami goncangan saat ada arus keluar investor asing. Namun, Samuel mengungkapkan setahun terakhir tren minat investor asing di pasar Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan.

Menurutnya, arus dana asing saat ini memang sedang fluktuatif karena beberapa faktor seperti pemilu di Amerika Serikat hingga tensi geopolitik dunia sedang memanas. Berkaitan dengan situasi tersebut, Samuel merekomendasikan sektor-sektor saham degan pertimbangan peluang jangka menengah dan panjang. Pasalnya, ia memproyeksikan tidak ada perubahan signifikan dalam jangka pendek.

Sektor pertama yang Samuel rekomendasikan adalah saham emiten keuangan dan perbankan. Menurutnya emiten perbankan akan membukukan kinerja yang lebih baik tahun depan seiring dengan tren suku bunga yang lebih rendah dan kondisi likuiditas yang lebih baik. “Tekanan jual jangka pendek dari investor asing memberi peluang akumulasi untuk investor jangka panjang,” ujar Samuel.

Selanjutnya, ia merekomendasikan sektor telekomunikasi. Keputusan sejumlah operator untuk menaikkan harga paket, kata dia, mengurangi kekhawatiran akan eskalasi kompetisi di industri telekomunikasi. Selain itu, Samuel memproyeksikan pemulihan bertahap pada aspek daya beli masyarakat akan mendukung kinerja laba emiten telekomunikasi tahun depan.

Terakhir, ia merekomendasikan emiten sektor konsumer. Menurutnya secara umum sektor ini memiliki kinerja finansial yang cukup baik tahun ini. Perbaikan daya beli konsumen pada tahun depan, kata dia, akan menambah sentimen positif pada sektor konsumer.

Disclaimer: Berita ini merupakan hasil Analisis Manulife Asset Manajemen Indonesia. Berita ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan pembaca.

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kantor Bea Cukai Bekasi, Yanti Sarmuhidayanti, menyebut menjamurnya barang illegal yang masuk ke dalam negeri bisa jadi salah satu penyebab deflasi lima bulan beruntun. Barang ilegal yang dimaksud adalah Barang Kena Cukai (BKC) yang masuk secara ilegal tanpa cukai, seperti rokok dan minuman beralkohol. “Bisa juga (menyebabkan deflasi),” ujar Yanti ketika ditemui selepas agenda pemusnahan BKC illegal pada Rabu, 09 Oktober 2024 di Cibitung, Bekasi.

Yanti mengatakan, masuknya barang-barang ilegal bisa mengganggu sendi-sendi perekonomian bangsa. Hal ini karena potensi penerimaan negara yang seharusnya didapatkan lewat cukai, justru tidak bisa didapatkan. Apalagi menurutnya, perekonomian Indonesia sedang tidak baik-baik saja. “Perekonomian negara Indonesia mungkin saat ini belum baik-baik saja. Kita butuh untuk (menggali) penerimaan yang lebih besar lagi,” ucapnya.

Ia mengatakan, daya beli kelas menengah saat ini sedang menurun. Bahkan, deflasi terjadi lima bulan berturut-turut. Menurutnya, kondisi tersebut membuat masyarakat cenderung memilih membeli produk dengan harga lebih murah. Celah ini menurut Yanti menjadi peluang masuknya barang-barang ilegal.

“Mau enggak mau karena dia tidak bisa membeli harga yang gede, maka dia membeli harga yang lebih rendah. Di mana pasaran harga yang rendah itu dimasukilah oleh rokok-rokok illegal,” kata Yanti.

Oleh karena itu, Yanti dan Bea Cukai Bekasi kemudian melakukan agenda pemusnahan BKC ilegal dengan total nilai barang ilegal tersebut mencapai Rp 7,1 miliar rupiah. Ia berharap hal ini mampu memberikan efek jera sehingga tingkat peredaran barang ilegal di wilayah Bekasi makin menurun.

Bila penurunan peredaran barang ilegal tercapai, ekosistem usaha berkeadilan bisa terwujud bagi pelaku usaha yang patuh. Ia juga mengharapkan ada peningkatan permintaan terhadap produk legal yang dapat mendorong produksi, distribusi, dan pemasaran produk legal sehingga diharapkan mampu meningkatkan penerimaan cukai.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Prabowo-Gibran perlu tambahan anggaran belanja sebesar Rp300 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 guna memacu pertumbuhan ekonomi.

Tambahan itu diperlukan untuk mewujudkan misi Prabowo Subianto mengejar pertumbuhan ekonomi 8 persen dan sebagai awalnya ekonomi tahun depan perlu digenjot agar tumbuh 5,8 - 5,9 persen.

“Supaya kita punya batu loncatan untuk mengejar 6–7 persen, kemudian ke 8 persen. Kekurangan (belanjanya) berapa? Itu masih kurang Rp300 triliun,” ujar Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Drajad Wibowo dalam kegiatan Indonesia Future Policy Dialogue di Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2024.

APBN 2025 mematok target belanja negara Rp3.621,3 triliun. Namun, kata Drajad, pendapatan negara pada tahun depan akan banyak digunakan untuk membayar utang jatuh tempo dan bunga utang.

Dalam profil utang pemerintah, utang jatuh tempo pada tahun depan tercatat sebesar Rp800,3 triliun, sementara bunga utang yang perlu dibayar sebesar Rp552,9 triliun.

Artinya, sekitar Rp1.353,2 triliun dari APBN akan digunakan untuk membayar pokok dan bunga utang. Nilai itu setara dengan 45 persen dari pendapatan negara yang ditargetkan sebesar Rp3.005,1 triliun.

“Jadi, 45 persen dari total pendapatan negara, baik yang berasal dari pajak maupun bukan pajak, digunakan untuk membayar pokok dan bunga utang. Lalu, di mana ruang fiskalnya?” kata dia.

Mengingat kondisi itu, Drajad berpendapat urgensi pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) menjadi lebih tinggi.

BPN nantinya dirancang untuk mengandung tiga unsur transformasi, yakni transformasi kelembagaan, teknologi, dan kultur.

Ia mengakui pembentukan BPN tidak serta merta mengerek pendapatan negara dalam waktu singkat. Namun, ia yakin BPN dapat menjadi pemicu akselerasi transformasi itu.

Dalam UU APBN 2025, Pemerintah menetapkan target pendapatan negara sebesar Rp3.005,1 triliun, belanja negara Rp3.621,3 triliun, defisit Rp616,19 triliun dengan keseimbangan primer defisit sebesar Rp63,33 triliun, serta pembiayaan anggaran sebesar Rp616,2 triliun.

Penerimaan perpajakan untuk 2025 ditargetkan mencapai Rp2.490,9 triliun, sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2025 ditargetkan mencapai Rp513,6 triliun.

Sementara belanja kementerian/lembaga (K/L) ditetapkan sebesar Rp1.160,09 triliun, belanja non K/L sebesar Rp1.541,36, serta Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp919,87 triliun.

Hashim: Rp300 tiliun menguap di lahan sawit

Sebelumnya, orang dekat Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, adik sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, mendengar adanya kebocoran penerimaan negara dari sektor industri perkebunan sawit sebesari Rp 300 triliun.

Hashim menceritakan, ia mengetahui hal itu dari Prabowo yang mendapatkan data itu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Panjaitan.

“Ada jutaan hektare kawasan hutan yang diokupasi liar oleh pengusaha sawit yang nakal,” ujar Hashim dalam acara Diskusi Ekonomi Kamar Dagang dan Industri bersama Pengusaha Internasional Senior di Menara Kadin, Senin, 7 Oktober 2024.

CEO Arsari Group itu menjelaskan nilai kerugian akibat kegiatan okupasi ilegal hutan untuk perkebunan kelapa sawit mencapai Rp 300 triliun. Ia menambahkan, pemerintah telah memperingatkan oknum-oknum pengusaha nakal tersebut. “Tapi sampai sekarang mereka belum bayar,” ucapnya.

Hashim mengungkap, Prabowo Subianto telah mengimpun lebih dari 300 nama pengusaha nakal yang melakukan okupasi hutan ilegal untuk ditindaklanjuti. Ia memperkirakan, negara bisa menerima Rp 50 triliun setiap tahunnya dari upaya tindak lanjut pengusaha sawit yang nakal ini.

Penerimaan negara ini, kata Hashim, dapat digunakan untuk membantu mendanai program quick wins pemerintah baru, salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis.

“Setiap Rp 5 triliun yang kami dapat dari penutupan kebocoran penerimaan negara, bisa memberikan makanan gratis pagi dan siang untuk 9 juta jiwa,” katanya.

Untuk menindaklanjuti ide penutupan kebocoran penerimaan negara ini, Hashim mengatakan, pemerintah baru presiden terpilih Prabowo Subianto akan membentuk Kementerian Penerimaan Negara. Ia mengatakan, Prabowo bahkan telah mengantongi nama menterinya.

“Badan Penerimaan Negara nanti akan jadi Kementerian Penerimaan Negara. Menterinya sudah ada,” ujar Hashim.

Pemerintahan baru Prabowo-Gibran mematok target rasio penerimaan negara sebesar 23 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Selain menindaklanjuti kegiatan okupasi hutan ilegal, kata Hashim, pemerintah juga akan melakukan upaya lain untuk menutupi kebocoran penerimaan negara.

Salah satu caranya dengan cara penegakan aturan pajak yang akan dilakukan dengan menggunakan teknologi artificial intellinece (AI) dan teknologi informatika (TI). Hashim juga memastikan pemerintah tidak akan menaikkan tarif pajak. “Ini mau saya tegaskan supatyakawan-kawan pengusaha tidak cemas. Tidak ada kenaikan tarif pajak,” ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) membutuhkan anggaran sebesar Rp 800 miliar per hari. Menurut dia, program unggulan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tersebut akan menjangkau 82,9 juta penerima dan menghabiskan anggaran Rp 400 triliun bila diimplementasikan secara penuh.

“Kalau program ini sudah jalan, maka Badan Gizi Nasional akan belanja Rp 1,2 triliun setiap hari untuk investasi SDM (sumber daya manusia) masa depan. Sekitar 75 persen dari Rp 1,2 triliun itu untuk intervensi Makan Bergizi Gratis, kurang lebih Rp 800 miliar setiap hari,” kata Dadan usai acara BNI Investor Daily Summit 2024 di Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2024, seperti dikutip dariAntara.

Dia menjelaskan, anggaran sebesar Rp 800 miliar itu akan dialokasikan untuk membeli bahan baku pangan dari sektor pertanian. Oleh karena itu, lanjut dia, program MBG dapat memicu peredaran uang dalam jumlah besar di tengah masyarakat.“Salah satu kelemahan ekonomi Indonesia selama ini adalah kurangnya likuiditas di pedesaan. Melalui program investasi masa depan ini, likuiditas di desa akan ditingkatkan,” ucap Dadan.

Dari hasil percobaan, menurut dia, dengan melibatkan 3.000 peserta didik dalam satu satuan pelayanan, dibutuhkan sekitar 200 kilogram beras, 350 kilogram ayam atau 3.000 butir telur ayam, 350 kilogram sayuran, dan 600 liter susu per hari.

“Ini baru untuk satu satuan pelayanan. Jika program ini berjalan penuh, maka akan ada sekitar 30.000 satuan pelayanan di seluruh Indonesia yang melayani ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak sekolah dari PAUD (pendidikan anak usia dini) hingga SMA (sekolah menengah atas), termasuk santri dan sekolah-sekolah keagamaan. Ini adalah skala yang sangat besar,” ujar Dadan.

Diklaim Serap 1,5 Juta Tenaga Kerja

Selain itu, Dadan juga menyatakan program MBG dapat menyerap 1,5 juta tenaga kerja yang bakal bertugas di satuan pelayanan. Dia menyebut satuan pelayanan berbeda dengan dapur umum, karena nantinya tidak hanya memasak, tetapi juga bertugas mengelola produk pertanian lokal, mengatur pembelian, dan pengolahan bahan pangan.

“Kalau menggunakan alat masak tradisional membutuhkan sekitar 45-46 orang. Jadi, jika menggunakan asumsi tradisional, maka akan ada peluang kerja baru untuk 1,5 juta orang (untuk total 30 ribu satuan pelayanan),” kata Dadan.

Dadan menyebut bakal melibatkan pekerja dalam satuan pelayanan dan mengutamakan masyarakat lokal yang terdiri dari ibu-ibu, bapak-bapak, remaja, dan anak-anak. Di samping pekerja yang bertugas di satuan pelayanan, petani lokal yang menyediakan bahan pangan juga akan berkontribusi dalam serapan tenaga kerja program Makan Bergizi Gratis.Dia mengungkapkan bahwa pihaknya berharap 30 ribu satuan pelayanan dapat tercapai paling lambat pada 2027. “Tapi, ada peluang untuk lebih cepat,” ucap Dadan.

Dia menuturkan, skema serapan tenaga kerja itu sejalan dengan usulan peneliti dari Center of Reform on Economics (CORE) Eliza Mardian yang menyatakan bahwa program unggulan Prabowo-Gibran tersebut harus dirancang untuk menciptakan efek berganda yang substansial dalam perekonomian.

Menurutnya, prioritas utama dari program Makan Bergizi Gratis adalah menciptakanbackward linkageatau keterkaitan untuk membentuk dan menguatkan rantai pasok lokal dengan melibatkan petani lokal, peternak lokal, nelayan lokal, usaha kecil dan menengah (UKM), serta koperasi desa.