TEMPO.CO, Batam - Menjelang akhir jabatannya, Presiden Jokowi menetapkan dua Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. Dua KEK tersebut yaitu KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional.

Penetapan keduanya tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2024 pada 7 Oktober 2024. Sebelum penetapan oleh Presiden sebelumnya kedua KEK ini sudah disetujuan Menko Perekonomian.

Dalam siaran tertulis BP Batam disebutkan luas KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam ini sebesar 47,17 hektare. KEK ini terdiri atas wilayah Sekupang seluas 23,10 hektare (Wisata Kesehatan Terpadu) dan wilayah Nongsa seluas 24,07 hektare (Pariwisata).

Wilayah Nongsa utamanya akan digunakan sebagai tempat kegiatan pariwisata dengan rencana bisnis Retirement Village & Clinic dan akomodasi penunjang berupa Cottages, Bungalow, Motel yang diperuntukan bagi wisatawan, pasien dan keluarga pendamping.

Sedangkan daerah Sekupang akan menjadi tempat kegiatan utama kesehatan dengan rencana bisnis Rumah Sakit Internasional (Mayapada Apollo Batam International Hospital), Nursing Academy International, MedTech Park yang dilengkapi MICE (Meetings, Incentive, Convention & Exhibition), Perumahan Dokter, Dormitory, Hotel dan Retail.

Pelaksana Harian Kepala BP Batam, Purwiyanto, menyambut baik penetapan KEK tersebut. Ia optimistis Penetapan KEK pariwisata dan internasional Batam ini semakin mendorong percepatan pengembangan wilayah di Kota Batam dan ekonomi nasional.

"KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam dicanangkan mampu meraup investasi sebesar Rp 6,91 triliun sampai dengan 2032 dan menyerap tenaga kerja 105.406 orang hingga 80 tahun kedepan," kata Purwiyanto dalam siaran pers yang dikeluarkan pada Selasa, 8 Oktober 2024.

"RS (Rumah Sakit) BP Batam beserta sarana pendukung juga akan menjadi bagian dalam KEK yang layanannya akan terintegrasi dengan Mayapada Apollo Batam International Hospital," tuturnya.

BP Batam optimistis pengembangan kawasan tersebut akan membawa manfaat ekonomi yang signifikan, baik di tingkat daerah maupun nasional. Dengan begitu, pengembagangan kawasan bakal berdampak kepada peningkatan lapangan kerja, pengembangan infrastruktur, serta pertumbuhan investasi yang berkelanjutan.

"KEK ini diharapkan menjadi pusat layanan kesehatan terdepan dan harapan baru bagi layanan kesehatan di Indonesia," ujar Purwiyanto.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Hukum PT Net Visi Media Tbk atau Net TV, Ferry, mengungkapkan pengunduran diri jajaran pimpinan tidak berdampak pada karyawan. Ia menegaskan tidak ada keputusan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada para karyawan.

“Sampai detik ini, tidak ada pembicaraan, diskusi bahkan keputusan mengenai hal tersebut,” kata Ferry saat ditanya Tempo mengenai potensi PHK karyawan pascapengunduran diri jajaran pimpinan, Rabu, 9 Oktober 2024.

Ferry mengungkapkan proses pengunduran diri tujuh jajaran pimpinan Net TV bukan keputusan sepihak. Proses pengunduran diri menurutnya dilakukan agar keseluruhan transaksi akuisisi dapat berjalan dengan lancar dan baik. Seperti diketahui, PT MD Entertainment Tbk atau FILM yang dimiliki Manoj Punjabi, berencana mengakuisisi 80,05 persen saham NETV dengan nilai transaksi mencapai Rp1,65 triliun.

“Demi kepentingan perusahaan dan seluruh pemangku kepentingan perusahaan,” kata Ferry saat Tempo hubungi, Rabu, 9 Oktober 2024.

Menurutnya, jajaran komisaris dan direksi pengganti merupakan ketentuan yang telah disepakati bersama investor baru. Selain Ferry, pimpinan Net TV yang mengundurkan diri yakni Deddy Hariyanto selaku Direktur Utama; Azuan Syahril selaku Direktur; Fendy Nagasaputra selaku Direktur; Lie Halim selaku Komisaris Utama; David Rees selaku Komisaris Independen; dan Rachmat Nugroho selaku Komisaris.

Ferry mengatakan, penguduran dirinya dan jajaran pimpinan perusahaan lain baru akan berlaku setelah rangkaian penerbitan saham baru bagi investor telah selesai. Rencananya, hal itu akan dilakukan pada 28 Oktober 2024 mendatang. ”Demikian pula susunan direksi dan komisaris baru sebagaimana yang telah disetujui dalam RUPSLB kami kemarin,” ujar Ferry.

Pada Selasa, 8 Oktober 2024 Net TV baru saja melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Beberapa hal yang dibahas dalam RUPSLB tersebut di antaranya persetujuan penggabungan saham, persetujuan atas rencana Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTMHETD), perubahan anggaran dasar Perseroan, serta persertujuan atas perubahan susunan direksi dan dewan komisaris.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) belum bisa memastikan kasus penyelundupan benih benur lobster di Indonesia selama ini dilakukan mafia atau berhubungan dengan politikus. Juru bicara KKP, Wahyu Muryadi, menyebut pelaku penyelundupan selama ini adalah orang berpengalaman.

"Silakan tanyakan ke aparat penegak hukum saja ya kan, terus ini siapa? (mafia) apakah cuma kurir? apakah ini bandarnya? nah itu silahkan ditelusuri kami tidak punya data-data untuk itu ya," ujar Wahyu Muryadi ketika dikonfirmasi terkait mafia penyelundupan lobster berhubungan dengan para politikus pada Selasa, 8 Oktober 2024.

Menurut Wahyu, para penyelundup tidak jera walau telah ditangkap aparat penegak hukum dari kasus penyelundupan BBL. "Bisa bayangkan pasti itu adalah orang-orang yang sudah kapalan melakukan itu dari dulu dan enggak kapok-kapok gitu ya kan?" ucap dia.

Padahal menurut Wahyu, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan. Regulasi itu menurutnya bagian dari skema mempermudah pengusaha lobster mengirim hasil budi dayanya ke luar negeri.

"Padahal sudah dikasih skema yang menarik untuk bisa dia (pengusaha lobster) bisa bahagia secara bisnisnya aman dan nyaman, negara juga dapat rezeki, bisa ditampung dengan harga yang sudah ditetapkan harga minimalnya oleh KKP," tuturnya.

Dia menambahkan, dari regulasi yang telah ditetapkan Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, harga lobster saat ini telah naik. Patokan harga lobster dari Permen KP Nomor 7 tahun 2024 yaitu Rp 8.500 per ekor, hal ini menurut dia, lebih mahal daripada sebelumnya hanya Rp 3.000 per ekornya.

"Jadi sekarang para pencari benur itu yang kemudian nyetor benurnya itu ditetapkan minimal harganya Rp8.500 per ekor ya, dibeli dari petani untuk peraturan yang sudah ditetapkan oleh Menteri Kelautan Perikanan," kata dia.

Sebelumnya, kasus penyelundupan BBL terjadi di wilayah Lebak, Banten pada Selasa, 1 Oktober 2024. Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Korpolairud) Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri menyatakan, telah menyita hampir 134 ribu ekor benih lobster senilai Rp 32,8 miliar dalam kasus tersebut.

“Dari 134 ribu BBL ini, kami berhasil menyelamatkan kerugian negara sebanyak Rp 32,8 miliar lebih dengan asumsi satu benih itu di kisaran, pasar gelapnya kalau berhasil diekspor sebesar Rp 200-250 ribu, tergantung dari jenis variannya,” kata Kepala Subdirektorat Penegakkan Hukum Ditpolair, Komisaris Besar Donny Charles Go dalam konferensi pers di Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Jumat, 4 Oktober 2024.

Menurut dia, benih lobster tersebut terdiri dari 121.350 ekor lobster jenis pasir dan 12.648 ekor lobster jenis mutiara. Benih-benih lobster senilai puluhan miliar rupiah itu kemudian dilepasliarkan ke laut di wilayah Pandeglang, Banten. Donny menyampaikan perdagangan benih lobster ilegal termasuk dalam tindak pidana perikanan. “Kasusnya berupa pengelolaan hasil laut yang dilakukan tanpa izin,” ujar dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akhirnya melakukan pemblokiran terhadap aplikasi lokapasar (market place) Temu. “Kami men-take down Temu sebagai respon cepat keresahan masyarakat, terutama para pelaku UMKM,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, dikutip dari keterangan tertulis, Rabu, 9 Oktober 2024.

Sebelumnya, Budi Arie menegaskan Kominfo akan sesegera mungkin melakukan pemblokiran terhadap aplikasi Temu karena diketahui telah tersedia di Playstore dan Appstore. Hal ini membuat aplikasi tersebut dapat dengan mudah diunduh untuk digunakan oleh masyarakat Indonesia.

“Kami akan melakukan tindakan segera,” ucap Budi Arie ketika ditemui di Kantor Kementerian Kominfo, Rabu, 9 Oktober 2024.

Tidak sampai 24 jam setelahnya, Kemenkominfo secara resmi menyatakan telah memblokir aplikasi tersebut. Tindak lanjut yang dieksekusi dengan cepat ini, menurut Budi Arie, demi melindungi para pelaku UMKM dalam negeri dari serbuan produk asing.

Budi Arie mengungkapkan Kemenkominfo dengan kementerian lain yang berwenang telah melakukan koordinasi sejauh ini. Seluruh pihak yang terlibat, menurutnya, memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin melindungi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia.

Belakangan, aplikasi Temu sedang ramai diperbincangkan karena model bisnisnya yang D2C (direct to consumer). Artinya, penjualan produk dilakukan langsung dari pabrik produsen ke konsumen, tanpa perantara, yang membuat harganya jauh lebih murah.

Menurut Budi Arie, aplikasi buatan Cina tersebut berpotensi merugikan para pelaku UMKM karena menciptakan persaingan yang tidak sehat. Muara dari fenomena ini dapat berwujud pada tidak stabilnya kondisi ekonomi nasional. “Kalau Temu itu jelas menghancurkan UMKM kita,” tuturnya.

Ketidakstabilan ekosistem UMKM, menurut pandangan Budi Arie, dapat dipicu melalui potensi masifnya jumlah barang impor yang masuk ke Indonesia. “Nanti kita dibanjirin barang impor dong. Terus pekerja kita gimana? UMKM kita gimana?” kata dia.

Lebih lanjut, Budi Arie menegaskan, hingga saat ini aplikasi Temu juga belum mengajukan izin Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). “Enggak, belum. Mereka belum mengajukan PSE,” ucapnya.

Hal itu senada dengan keterangan Kementerian Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Moga Simatupang. Pada kesempatan yang berbeda, ia mengungkapkan, hingga saat ini Kemendag belum menerima pengajuan perizinan dari aplikasi Temu yang berniat menembus pasar daring Indonesia.

“So far, sampai sekarang belum ada update di Kemendag mengenai pengurusan izin tersebut,” katanya ketika ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Senin, 7 Oktober 2024.

Ia menekankan, selama aplikasi Temu belum memenuhi standar persyaratan bisnis daring di Indonesia, Kemendag tidak akan menerbitkan surat izin. Persyaratan yang diterapkan, kata Moga, dilandaskan pada kebijakan yang sudah ada yaitu Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

TEMPO.CO, Jakarta - Mata uang rupiah ditutup menguat 25,5 poin ke level Rp 15.629,5 terhadap dolar Amerika Serikat pada Rabu sore, 9 Oktober 2024. Pada penutupan perdagangan sebelumnya kurs tercatat pada level Rp 15.655 per dolar AS.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi, memprediksi rupiah bergerak naik turun pada Kamis. “Untuk perdagangan besok, mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp 15.610 - 15.730 per dolar AS," ujarnya dalam analisis rutinnya, Rabu, 9 Oktober 2024.

Ibrahim mengatakan, pergerakan rupiah dipengaruhi beberapa faktor. Dari sisi eksternal, dolar AS menguat setelah investor berhenti sejenak untuk menilai prospek suku bunga untuk Amerika Serikat. Kalender data AS yang sedikit pekan ini memberikan jeda, setelah laporan pekerjaan yang dirilis Jumat lalu menyebabkan dolar AS menguat.

Data penggajian nonpertanian yang kuat, membuat pasar menilai kembali ekspektasi penurunan suku bunga Bank Sentral AS atau Federal Reserve (The Fed) dalam waktu dekat. Investor, menurut Ibrahim, saat ini memiliki sekitar 85 persen peluang penurunan seperempat basis poin yang diperhitungkan. Survei CME FedWatch menunjukkan kemungkinan The Fed akan membiarkan suku bunga tidak berubah. Laporan Indeks Harga Konsumen AS September akan menjadi bagian utama data minggu ini.

Dari sisi internal, Survei Konsumen Bank Indonesia pada bulan lalu mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap terjaga. Tecermin dari Indeks Keyakinan Konsumen September 2024 yang berada pada level optimistis, yakni 123,5. Berdasarkan Survei Konsumen BI yang dipublikasikan Selasa kemarin menyebut tetap kuatnya keyakinan konsumen didorong oleh sikap optimistis konsumen terhadap kondisi ekonomi ke depan.

Konsumsi masyarakat mengalami peningkatan pada bulan lalu. Namun, pada periode yang sama tingkat tabungan masyarakat mengalami penurunan. “Artinya, masyarakat masih cenderung makan tabungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ujar Ibrahim.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia (IISIA), Widodo Setiadharmaji, mengatakan dumping baja Cina telah berlangsung lama dan mengakibatkan produk baja nasional alami kerugian. Tak hanya kehilangan pangsa pasar domestik, produk-produk baja yang kelewat murah dari Negeri Panda juga merusak harga pasar.

Widodo mencontohkan, harga produk hot rolled coil dari Cina saat tiba di Indonesia hanya sekitar US$ 530–540 per ton. Sedangkan biaya produksi hot rolled coil nasional berkisar antara US$ 650–660 per ton. “Selisih harga ini membuat produsen baja nasional tidak dapat bersaing dan harus menjual dengan harga merugi,” ucapnya saat dihubungi Tempo, Ahad, 6 Oktober 2024.

Kondisi ini telah mengakibatkan kerugian pada beberapa produsen baja nasional. Jika terus berlanjut, Widodo mengatakan produsen baja nasional akan mengalami kebangkrutan.

Hingga kuartal III 2024, survei internal IISIA menunjukkan produsen baja nasional sangat sulit menjual produknya. Sejumlah perusahaan melaporkan telah kehilangan pangsa pasar hingga lebih dari 20 persen. Bahkan, sebagian di antaranya tidak bisa melakukan penjualan. “Hal ini berkaitan erat dengan peningkatan impor dari Tiongkok yang melonjak hingga 34 persen pada periode tersebut,” katanya.

Saat ini, Widodo mengatakan tingkat utilisasi kapasitas produksi baja nasional pada beberapa segmen berada di bawah 60 persen, bahkan ada yang kurang dari 30 persen. Kondisi ini, menurut dia, jauh dari kondisi ideal utilisasi kapasitas sekitar 80 persen yang memungkinkan produsen baja beroperasi secara efisien dan menghasilkan keuntungan.

Situasi ini tak hanya dihadapi Indonesia. Widodo mengatakan, industri baja di Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanada, dan negara-negara maju lain pun tak mampu menghadapi dumping baja dari Cina. Produsen-podusen baja Jepang dan Korea yang tidak mampu bersaing meminta perlindungan dari pemerintah masing-masing.

Pemerintah di negara-negara tersebut, menurut Widodo, mengambil langkah cepat dan tegas dalam melindungi pasar domestik dan produsen baja nasional mereka. Negara hadir memastikan industri baja masing-masing dapat bertahan dan terus menjadi tulang punggung kemandirian industri dan ekonomi nasional. Sebab, industri baja merupakan industri strategis.

Di Indonesia, Widodo mengatakan visi Indonesia Emas 2045 membutuhkan industri baja yang mampu tumbuh dan kuat. Mengungat lebih dari 100 juta ton baja akan dibutuhkan untuk mewujudkan visi tersebut. Dia tak bisa membayangkan nasib industri baja nasional jika hancur akibat dumping produk baja Cina. “Apakah Indonesia akan bergantung pada impor atau Penanaman Modal Asing (PMA) yang dikendalikan oleh asing? Apakah kemandirian negara dapat dipertahankan?” kata Widodo.

INFO BISNIS – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) mendapatkan tiga penghargaan bergengsi pada ajang Top BUMN Awards 2024. Acara bertema “Performance and Sustainability” ini digagas oleh Harian Bisnis Indonesia di Hotel Raffles, Kuningan, Jakarta, pada Rabu, 2 Oktober 2024.

Tiga penghargaan untuk BRI adalah The Best CEO: Excellent in Business Intelligence Solution untuk Direktur Utama BRI Sunarso, The Best CFO: Excellent in Finance Transformation untuk Direktur Keuangan BRI Viviana Dyah Ayu R.K, dan BRI dinobatkan sebagai The Best State-Owned Enterprise Category of Public Companies-Financial Sector atau Kategori BUMN Terbaik untuk Perusahaan Publik-Sektor Keuangan.

Adapun, proses penjurian Top BUMN Awards 2024 dimulai dari pendaftaran, pengisian kuesioner, penyampaian informasi dan data-data yang relevan termasuk laporan keuangan selama tiga tahun terakhir, serta proses interview atau wawancara dengan dewan juri.

Penghargaan ini diberikan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh dewan juri yang profesional dan kompeten, memastikan objektivitas serta kredibilitas dalam proses seleksi.

Wakil Presiden Komisaris Bisnis Indonesia Group Budiarsa Sastrawinata mengungkapkan perusahaan BUMN, salah satunya BRI, memiliki kontribusi penting dalam perekonomian negara.

Peran perusahaan BUMN meliputi beragam sektor, mulai dari pembangunan infrastruktur, pengembangan UMKM, penguatan struktur perekonomian nasional, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Dengan keberanian mengambil risiko dan inovasi sebagai kuncinya, BUMN telah mengambil peran semakin besar sebagai agen perubahan yang mampu mengatasi tantangan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun global,” kata Budiarsa.

Kinerja BRI terus menunjukkan nilai positif. Hingga akhir Triwulan II 2024, BRI secara konsolidasian berhasil mencetak laba Rp29,90 triliun. Hingga akhir Juni 2024 penyaluran kredit BRI tercatat Rp1.336,78 triliun atau tumbuh 11,20 persen year on year.

Adapun, segmen UMKM mendominasi penyaluran kredit BRI, dengan porsi mencapai 81,96 persen dari total penyaluran kredit BRI atau sekitar Rp1.095,64 triliun. (*)

TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia mencatat penjualan eceran diperkirakan tetap tumbuh pada September 2024. Kondisi ini berdasarkan Indeks Penjualan Riil (IPR) pada September 2024 mencapai 210,5 atau tumbuh 4,7 persen secara tahunan.

“Kinerja penjualan eceran diprakirakan tetap tumbuh,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan tertulisnya pada Rabu, 9 Oktober 2024.

Ramdan mengatakan kinerja penjualan eceran ini ditopang antara lain oleh kelompok bahan bakar kendaraan bermotor, suku cadang dan aksesoris, dan subkelompok sandang. Secara bulanan, Ramdan mengatakan, penjualan eceran diprakirakan terkontraksi 2,5 persen atau lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 1,7 persen.

“Seiring dengan menurunnya permintaan masyarakat akibat berakhirnya program diskon yang diterapkan retailer pada event Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI),” kata dia.

Meski demikian, Ramdan mengatakan, ada beberapa kelompok tumbuh positif dan menahan penurunan kinerja penjualan eceran yang lebih dalam. Kelompok itu meliputi suku cadang dan Aksesori, bahan bakar kendaraan bermotor, perlengkapan rumah tangga lainnya, dan peralatan informasi dan komunikasi.

Pada Agustus 2024, IPR mencatat peningkatan. IPR tercatat 215,9 atau tumbuh sebesar 5,8 persen secara tahunan. Ramdan mengatakan angka ini lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh 4,5 persen.

“Didorong terutama oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dan bahan bakar kendaraan bermotor,” kata dia.

Secara bulanan, Ramdan mengatakan, penjualan eceran tercatat sebesar 1,7 persen atau meningkat setelah pada bulan sebelumnya mengalami kontraksi 7,2 persen. Peningkatan tersebut terutama terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, peralatan informasi dan komunikasi, serta perlengkapan rumah tangga lainnya, sejalan dengan meningkatnya permintaan saat event HUT RI didukung penerapan strategi potongan harga oleh retailer.

Dari sisi harga, tekanan inflasi tiga dan enam bulan yang akan datang, yaitu pada November 2024 dan Februari 2025 diperkirakan menurun. Menurut Ramdan, kondisi ini tercermin dari Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) November 2024 dan Februari 2025 yang masing-masing tercatat sebesar 134,3 dan 155,9. Angka ini disebut lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat sebesar 141,3 dan 166,7 didukung oleh kelancaran distribusi dan ketersediaan barang yang mencukupi.

INFO BISNIS - Direktur Utama BRI Sunarso mendapat penghargaan The Best CEO: Excellent in Business Intelligence Solution pada acara Top BUMN Awards 2024 yang digagas oleh Harian Bisnis Indonesia.

Penghargaan dengan tema “Performance and Sustainability” ini digelar di Hotel Raffles, Kuningan, Jakarta, pada Rabu, 2 Oktober 2024. Adapun proses penjurian berlangsung melalui sejumlah tahap. Dimulai dari pendaftaran, pengisian kuesioner, penyampaian informasi dan data-data yang relevan termasuk laporan keuangan selama tiga tahun terakhir, serta proses wawancara dengan dewan juri.

Terdapat tiga juri selama penilaian, yaitu Ketua Dewan Komisioner OJK periode 2017-2022 Wimboh Santoso, Menteri Komunikasi dan Informatika RI periode 2014-2019 Rudiantara, dan Presiden Direktur Bisnis Indonesia Grup Lulu Terianto.

Direktur Utama BRI Sunarso, setelah mendapat kabar meraih penghargaan, mengatakan capaian ini didedikasikan untuk insan BRILian (pekerja BRI) yang selama ini telah memberikan komitmen yang kuat sehingga BRI dapat terus mengambil peran dalam roda perekonomian Indonesia.

“Kami juga mempersembahkan penghargaan ini kepada seluruh UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia atas semangat berjuang dan pantang menyerah di kondisi yang tidak mudah,” tutur Sunarso.

Sementara itu, Wakil Presiden Komisaris Bisnis Indonesia Group Budiarsa Sastrawinata mengungkapkan BUMN memiliki kontribusi penting dalam perekonomian negara. “Tidak dapat dimungkiri, kontribusi BUMN terlihat semakin signifikan dalam pembangunan infrastruktur, pengembangan UMKM, penguatan struktur perekonomian nasional, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan keberanian mengambil risiko dan inovasi sebagai kuncinya, BUMN telah mengambil peran semakin besar sebagai agen perubahan yang mampu mengatasi tantangan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun global”, ujarnya. (*)

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid tidak tahu menahu perihal pencatutan namanya dalam struktur kepengurusan Kadin hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Jakarta yang diumumkan pada Senin, 7 Oktober 2024. Melalui Wakil Ketua Umum Bidang Hukum Kadin, Dhaniswara K. Harjono, Arsjad menyatakan tak pernah memberikan persetujuan atas pencatutan namanya tersebut.

“Tidak ada pemberitahuan khusus dan tanpa persetujuan Pak Arsjad. Tiba-tiba saja diumumkan seperti itu,” ujar Dhaniswara saat dihubungi Tempo, Selasa, 8 Oktober 2024.

Dhaniswara mengatakan, pihaknya keberatan atas pencatutan nama Arsjad Rasjid dalam kepengurusan Kadin hasil Munaslub. Sebab, ia dan pengurus Kadin lain tengah menyiapkan Musyawarah Nasional (Munas) Kadin ke IX.

Dhaniswara menegaskan, pihaknya tetap berpegang pada kesepakatan yang telah dibuat Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya, yakni untuk menggelar Munas setelah pelantikan presiden dan wakil presiden baru. “Yang pasti Pak Anin telah mengingkari kesepakatan. Kami akan ambil langkah. Jadi tunggu saja,” ucap Dhaniswara.

Adapun perseteruan di tubuh organisasi induk pengusaha ini kembali memanas. Senin lalu, Ketua Umum Kadin hasil Munaslub Anindya Bakrie mengumumkan struktur kepengurusan baru. Di dalam struktur tersebut, muncul nama Arsjad Rasjid, Ketua Umum Kadin yang dipilih dalam Musyawarah Nasional (Munas) Kadin 2021 silam. Arsjad Rasjid didapuk Anin menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Agung.

Pengumuman ini terjadi usai Arsjad Rasjid menyampaikan hasil pertemuannya dengan Anindya Bakrie dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang terjadi pada Jum’at 27 September 2024. Melalui video yang diunggah di akun instagram pribadinya, Arsjad Rasjid membeberkan hasil pertemuan tersebut. Ia mengatakan,“Kami sepakat untuk mengadakan Musyawarah Nasional Kadin setelah pelantikan presiden terpilih. Ada pun waktu dan tempat, menyesuaikan dengan keputusan pemerintah."

Namun, hingga saat laporan ini ditulis, Anindya Bakrie enggan menyampaikan pendapatnya terkait pertemuannya dengan Arsjad Rasjid dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang terjadi pada Jum'at 27 September 2024 lalu.

Adapun polemik di tubuh organisasi induk pengusaha ini disebabkan oleh Munaslub yang digelar pada Sabtu, 14 September 2024. Dalam hajatan tersebut, Anindya ditunjuk sebagai Ketua Umum periode 2024-2029 menggantikan Arsjad yang terpilih sebagai Ketua Umum pada Munas VIII di Kendari pada 2021 silam.

Kubu Arsjad menuding Munaslub yang melengserkan Direktur Utama Indika Energy itu ilegal karena menyalahi AD/ART. Sedangkan, kubu Anindya mengklaim Munaslub itu legal karena permintaan para ketua umum Kadin Daerah.

Han Revanda Putra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Program Manajer Penggalangan Dukungan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW), Sigit Wijaya, mengatakan hasil penjualan kaos "Korban Mulyono" menembus angka Rp 52 juta. Total penghasilan ini didapatkan dari penjualan 475 kaos dengan harga per kaos dipatok Rp 110 ribu.

"Kaosnya kami jual di harga Rp 110 ribu. Total penjualan kalo dijumlah kira-kira Rp 52 juta dan kami hanya ambil untung Rp 30 ribu per kaos," ucapnya kepada Tempo, Rabu, 09 Oktober 2024.

Sigit mengaku kaget dengan angka tersebut. Ia tidak menyangka animo dan dukungan dari masyarakat bisa sampai sebesar ini. Ia bahkan menyebut, ada kemungkinan penjualan kaos mencapai 500 pieces karena ia masih belum mengecek data pesanan terbaru.

"Respon publik cukup mengagetkan. Kami gak terbayang akan sebanyak ini pesanannya," kata Sigit.

ICW, kata Sigit, hanya mengambil untung Rp 30 ribu per kaos yang dijual. Jika ditotal, keuntungan tersebut mencapai sekitar Rp 14,25 juta. Keuntungan tersebut nantinya akan dipakai untuk membiayai gerakan antikorupsi, seperti melakukan forum-forum yang dapat membangun kesadaran kritis masyarakat.

Dengan adanya hal ini, Sigit berharap dukungan masyarakat bisa terus mengalir dan menguat. Tidak terbatas dengan membeli kaos saja, tetapi mendorong semakin banyak terbentuknya aksi-aksi nir-kekerasan dalam bentuk lain yang dibangun oleh warga.

Dengan meningkatnya dukungan warga terhadap pengawasan jalannya pemerintahan, menurut Sigit, hal ini tentu akan memperbesar tekanan terhadap pemerintah untuk berubah, sehingga bisa berkaca diri.

"Makin banyak warga yang bergerak bersama untuk mengawasi jalannya pemerintahan, terutama untuk mengawasi pemerintahan yang baru," ujarnya.

Sebelumnya ICW diketahui memproduksi kaos dengan desain bertuliskan "Korban Mulyono". Kaos ini disebut-sebut merupakan sindiran balik terhadap kaos yang digunakan Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Jokowi, yang menggunakan kaos "Putra Mulyono" ketika blusukan. Mulyono dikabarkan adalah nama kecil Jokowi.

Rachel Farahdiba Regar ikut berkontribusi dalam penulisan artikel ini

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, memprediksi deflasi lima bulan beruntun di Indonesia akan berlanjut hingga Oktober 2024. Menurutnya, deflasi kali ini merupakan indikasi kuat terjadinya pelemahan daya beli. “Jika deflasi hanya terjadi 1-2 bulan, bisa jadi karena ada lonjakan produksi atau penguatan nilai tukar rupiah sehingga produk impor mengalami penurunan harga,” kata Wijayanto kepada Tempo, Senin, 7 Oktober 2024.

Tetapi, ia menambahkan, deflasi kali ini berlangsung lima bulan berturut-turut, sehingga menandakan ada penyebab lain di baliknya. “Dan kemungkinan akan berlanjut bulan Oktober 2024,” ujarnya.

Ada beberapa perkembangan yang disebut sebagai indikasi kuat pelemahan daya beli. Wijayanto mencontohkan penurunan penjualan semen, penurunan penjualan mobil dan rumah, penurunan nilai tabungan masyarakat menengah bawah di bank, semakin tingginya kredit macet pinjaman online, dan kenaikan kredit macet perbankan.

Data Purchasing Managers Index (PMI) – ukuran arah tren ekonomi di bidang manufaktur – yang terus-menerus berada di bawah 50 dalam beberapa bulan terakhir serta jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) yang kian meningkat disebut memperparah keadaan. Menurut Wijayanto, hal itu menggambarkan produsen merasa pesimis dengan prospek bisnisnya. “Tantangan pemerintah ke depan sangat berat untuk mendongkrak demand sekaligus supply agar ekonomi kita tetap berputar,” kata dia.

Hal serupa diutarakan Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira. Menurut dia, deflasi disebabkan demand pull inflation yang rendah. Artinya, sisi permintaan belum bisa mendorong harga barang jasa naik.

Bahkan, menurut Bhima, deflasi kali ini merupakan fenomena tidak normal. “Indonesia usia produktifnya sedang booming, tapi kenapa deflasi? Ini tanda abnormal bagi sebuah ekonomi negara berkembang,” kata dia kepada Tempo.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada September 2024 tercatat sebesar minus 0,12 persen (MtM). Angka tersebut menunjukkan tren deflasi beruntun selama lima bulan terakhir sejak Mei 2024. Rinciannya adalah deflasi 0,03 persen pada Mei, 0,08 persen pada Juni, 0,18 persen pada Juli, dan 0,03 persen pada Agustus. Inflasi tahunan tercatat sebesar 1,84 persen yoy dan inflasi tahun kalender 0,74 persen (year-to-date/ytd).

Presiden Joko Widodo atau Jokowi sempat meminta meminta penyebab deflasi dicek kembali, apakah karena penurunan harga-harga barang atau memang ada daya beli masyarakat berkurang. Jokowi mengatakan deflasi dan inflasi sama-sama harus dikendalikan agar tidak merugikan semua pihak.

Wijayanto mengusulkan beberapa langkah yang perlu dilakukan pemerintah agar menjaga deflasi dan inflasi tetap stabil. Pertama, menurut dia pemerintah harus menghidari melakukan “kejutan-kejutan kebijakan”. Ia menilai, “Dalam konteks ini, pemerintahan Pak Jokowi termasuk lemah.”

Beberapa contoh “kejutan-kejutan kebijakan” yang ia berikan termasuk terkait Ibu Kota Nusantara (IKN), keputusan terkait impor beras, kebijakan pelarangan ekspor minyak goreng, dan rencana pengenaan pajak 200 persen untuk produk impor dari Cina.

Upaya lain yang dapat dilakukan oleh pemerintah, menurut Wijayanto, adalah membuat koordinasi antar instansi pemerintah seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan menjadi lebih padu. Ia juga menilai BI sebagai pilar utama stabilitas makro perlu diperkuat posisinya dan diperluas otoritasnya.

Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.