TEMPO.CO, Jakarta - Lebih dari 1.300 hakim di bawah Mahkamah Agung (MA) menggelar aksi cuti massal pada 7-11 Oktober 2024 untuk memprotes rendahnya kesejahteraan dan jaminan keamanan profesi. Juru bicara gerakan yang diberi nama Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) tersebut, Fauzan Arrasyid, mengatakan, para hakim masih belum memperoleh gaji dan tunjangan yang sesuai dengan beban dan risiko kerja.

“Gaji pokok hakim saat ini masih disamakan dengan gaji pegawai negeri sipil (PNS) biasa, padahal tanggung jawab seorang hakim jauh lebih besar,” kata Fauzan melalui keterangan tertulis, pada Kamis, 26 September 2024.

Menanggapi rencana cuti bersama untuk menuntut kenaikan gaji hakim, juru bicara MA Suharto menuturkan bahwa pada prinsipnya cuti adalah hak pegawai negeri yang bisa diambil bila jatah cutinya belum dimanfaatkan atau masih ada. Persetujuan cuti oleh atasan dapat diberikan dengan mempertimbangkan beban pekerjaan selama ditinggal.

“Bagi MA, garis dari pimpinan, yang penting tidak mengganggu jalannya persidangan,” ucap Suharto melalui aplikasi perpesanan kepadaTempo,Jumat, 4 Oktober 2024. Lantas, berapa gaji dan tunjangan pimpinan MA?

Gaji Pokok Pimpinan MA

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, pimpinan MA terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda. Kemudian, hakim anggota MA adalah hakim agung.

Pemberian gaji pokok bagi pimpinan dan hakim anggota MA diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi. Ketentuan besaran gaji pokok tersebut mengacu pada PP yang mengatur gaji pokok pimpinan lembaga tertinggi/tinggi negara dan anggota lembaga tinggi negara.

Berdasarkan PP Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara, ketua MA mendapatkan gaji pokok sebesar Rp 5.040.000 per bulan, wakil ketua MA sebesar Rp 4.620.000 per bulan, ketua muda MA sebesar Rp 4.410.000 per bulan, dan hakim anggota MA sebesar Rp 4.200.000 per bulan.

Tunjangan Pimpinan MA

Selain gaji pokok, hakim agung juga menerima tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya. Tunjangan jabatan diberikan berdasarkan bobot pekerjaan, sedangkan tunjangan lainnya meliputi tunjangan keluarga (tunjangan suami/istri dan tunjangan anak) serta tunjangan beras yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada PP Nomor 90 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi, berikut daftar tunjangan jabatan pimpinan MA dan hakim agung:

-Ketua MA: Rp 121.609.000.

-Wakil ketua MA: Rp 82.451.000.

-Ketua muda MA: Rp 77.504.000.

-Hakim agung MA: Rp 72.854.000.

Fasilitas Pimpinan MA

Tak hanya itu, kepada hakim agung juga disediakan fasilitas rumah negara, transportasi, kedudukan protokol dalam acara kenegaraan dan acara resmi, jaminan keamanan berupa tindakan pengawalan dan perlindungan terhadap keluarga, biaya perjalanan dinas, jaminan kesehatan, serta jaminan pensiun.

“Dengan diberlakukannya PP ini, maka hakim agung dan hakim konstitusi tidak boleh menerima honorarium apapun yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN),” bunyi Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 55 Tahun 2014.

Sultan Abdurrahman dan Amelia Rahima Sariberkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom dan pengamat kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menyebut Presiden Jokowi melempar bola panas ke presiden terpilih Pilpres 2024 Prabowo Subianto ihwal keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini setelah Jokowi mengatakan bahwa Keppres Pemindahan Ibu Kota semestinya diteken Prabowo.

“Dengan menyerahkan keputusan akhir kepada Prabowo, Jokowi secara efektif melepaskan tanggung jawab penuh atas kelanjutan proyek tersebut,” kata Achmad melalui keterangannya kepada Tempo, Selasa, 8 Oktober 2024.

Sebab ketika proyek IKN nantinya menemukan hambatan atau bahkan gagal, Achmad berujar, Jokowi bisa menyatakan keberlanjutan proyek ini berada di tangan pemerintah baru. “Presiden Jokowi memang mengambil langkah politik yang sangat cerdik,” kata dia.

Sementara itu, Achmad menilai, Prabowo akan mengemban beban besar dari IKN. Rival Jokowi dalam Pilpres 2014 dan 2019 itu bakal dihadapkan pada tantangan pendanaan, pembangunan infrastruktur, hingga kepastian ekosistem yang memadai di ibu kota baru yang terletak di Kalimantan Timur itu. Bila proyek IKN tidak berjalan sesuai rencana, Prabowo juga yang menanggung kritik dari semua pihak.

“Presiden Jokowi melempar bola panas, mengalihkan risiko kegagalan yang mungkin timbul di masa depan,” ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi memang mengatakan Keppres tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN belum diteken karena menunggu kesiapan ibu kota baru. “Ya, mestinya gitu, (diteken) presiden yang baru, Pak Prabowo," kata Jokowi di IKN, dikutip dari keterangan persnya, Ahad, 6 Oktober 2024.

Kepala negara juga menyebut pemindahan ibu kota negara bukan urusan fisik semata. Lebih dari itu, perlu membangun ekosistem di wilayah tersebut. Caranya, kata Jokowi, bisa dilakukan dengan membangun sejumlah infrastruktur pendukung di ibu kota. Di antaranya pembangunan seperti rumah sakit, sarana pendidikan di seluruh tingkatan, pusat keramaian seperti warung ataupun kafe, hingga urusan logistik.

"Semuanya butuh waktu. Pindah rumah saja ruwetnya kayak gitu, ini pindah ibu kota," ujar Jokowi.

Novali Panji Nugroho berkontribusi dalam penulisan artikel ini

TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia (IISIA) memprediksi praktik dumping baja dari China ke Indonesia akan semakin parah. Hal ini buntut krisis baja yang saat ini tengah terjadi di Negeri Panda.

IISIA mencatat impor baja dari China dalam beberapa tahun terakhir telah melonjak secara signifikan. Dari 2,89 juta ton pada 2022, volume impor meningkat menjadi 4,15 juta ton pada 2023 atau naik sebesar 43,4 persen. Sedangkan pada semester I 2024, impor baja dari Negeri Tirai Bambu meningkat dari 2,23 juta ton menjadi 2,98 juta ton atau naik sebesar 34 persen secara tahunan.

"Dumping produk baja ke Indonesia pada 2024 dan selanjutnya diperkirakan akan semakin parah," ucap Direktur Eksekutif IISIA, Widodo Setiadharmaji, saat dihubungi Tempo, Ahad, 6 Oktober 2024.

Widodo menjelaskan permintaan baja di pasar domestik China saat ini tengah menurun secara signifikan. Penurunan ini disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi serta memburuknya pasar properti China dalam beberapa tahun terakhir.

Dalam situasi ini, Widodo mengatakan banyak produsen baja China yang mengalami kerugian, termasuk perusahaan nomor dua terbesar negara itu, yakni Angang Steel. Perusahaan tersebut merugi selama delapan kuartal berturut-turut. Menurut Widodo, kondisi ini menunjukan buruknya kondisi finansial produsen baja Tiongkok. "Kondisi ini diperkirakan terus memburuk dalam beberapa waktu mendatang," katanya.

Chairman Baouwu, salah satu produsen baja Tiongkok, kata Widodo, telah memperingatkan kondisi baja China sedang menghadapi krisis yang lebih besar daripada krisis pada 2015 dan 2008. Saat ini, lebih dari 90 persen perusahaan Tiongkok merugi dan berimbas pada kerugian perusahaan baja global.

Kondisi pasar Tiongkok yang melemah serta kinerja finansial yang memburuk dan merugi, menurut Widodo, mengharuskan perusahaan baja China menjual produk baja sebanyak-banyaknya untuk sekadar bertahan hidup. Bahkan, mereka bersedia menjual dengan harga sangat rendah hingga merugi dengan melakukan dumping ke pasar baja global, termasuk ke Indonesia.

Kendati telah menerapkan berbagai pembatasan impor, Widodo mengatakan proteksi Indonesia masih lemah. Indonesia saat ini baru menggunakan instrumen trade remedies sebanyak 34 antidumping dan 11 safeguard. Beberapa di antaranya memiliki masa berlakuu yang telah atau akan habis. Sedangkan antidumping untuk empat produk saat ini masih dalam peninjauan ulang (sunset review).

"Indonesia akan menghadapi banjir produk baja dumping dari Tiongkok dengan harga sangat rendah yang mengakibatkan produsen nasional kehilangan pasar domestik dan merugi serta akan bangkrut jika tidak ada perlindungan pemerintah segera," katanya.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi menekankan pentingnya hilirisasi dan digitalisasi sebagai kunci yang membawa ekonomi Indonesia masuk ke dalam jajaran tiga negara adikuasa (superpower) ekonomi di kawasan Asia. Pentingnya digitalisasi ini juga yang akan semakin mendorong kebutuan data center dan data analytic, terutama di sektor perbankan untuk mendukung kemajuan ekonomi nasional.

Hal ini disampaikan Kepala Negara saat membuka acara BNI Investor Daily Summit 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2024. Ia menyebutkan dunia kini memasuki abad Asia, dengan pergeseran kekuatan ekonomi dari barat menuju timur.

"Diprediksi di Asia nanti ada tiga kekuatan ekonomi baru, superpower ekonomi tiga negara yang diperkirakan, India, Cina, dan Indonesia," kata Jokowi, seperti dikutip dari Antara.

Ia pun yakin Indonesia bakal berada dalam peta ekonomi global di masa depan dengan memperkuat posisi dan daya saing di tingkat internasional di tengah tantangan global, di antaranya pelambatan ekonomi.

"Perlambatan ekonomi global yang diperkirakan masih di angka 2,7-2,8 persen, rata-rata. Patut kita syukuri Indonesia masih tumbuh di atas 5 persen," ucap Jokowi.

Tak hanya itu, menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, pelambatan ekonomi global juga turut dipengaruhi tensi geopolitik perang Ukraina-Rusia, Israel-Palestina, Israel-Libanon, serta Israel-Iran.

Presiden pun menyinggung dampak perubahan iklim yang perlu antisipasi dengan meningkatkan produktivitas Incremental Capital-Output Ratio/ICOR). Hal ini perlu dilakukan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang kini bergerak stabil di atas 5 persen pada kuartal kedua 2024 dengan pertumbuhan 5,08 persen.

Selain itu, ia mengklaim Indonesia mampu mengendalikan inflasi di kisaran 2-3 persen. Hal tersebut dianggap sebagai modal penting bagi ekonomi.

Berikutnya, Jokowi juga menyebutkan tetap optimistisnya konsumen dan hal ini tercermin dari angka indeks keyakinan konsumen 124,4, serta peningkatan spending index yang signifikan dari 143,8 di kuartal ketiga 2023 menjadi 234,8 di kuartal ketiga 2024.

Lebih jauh, Kepala Negara membeberkan harapannya untuk meningkatkan GDP per kapita, yang saat ini mencapai US$ 5.060 dolar setahun agar melampaui US$ 7.000 setahun dalam 5 tahun ke depan dan di atas US$ 9.000 setahun dalam 10 tahun ke depan.

Hal ini diperlukan, menurut Jokowi, untuk terus menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen atau mencapai target 8 persen. Target itu sebelumnya ditetapkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto, sebagai langkah kunci membawa Indonesia menjadi negara maju.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan aparatur sipil negara (ASN) pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Januari 2025.

“Semalam saya dapat perintah dari Bapak Presiden melalui Pak Pratikno (Menteri Sekretaris Negara atau Mensesneg), dapat perintah pada Januari, ASN pindah ke IKN,” kata Anas dalam acara Gebyar Pelayanan Prima di Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2024, seperti dikutip dariAntara. Lantas, bagaimana perjalanan wacana kepindahan ASN ke IKN?

2022 - Wacana Pemindahan Awal 2024

Untuk diketahui, kepindahan ASN ke ibu kota pengganti DKI Jakarta telah direncanakan sejak 2022. Analis Kebijakan Utama Kemenpan RB Arizal, kala itu mengungkapkan bahwa akan ada 60 ribu ASN yang bakal dimutasi ke IKN pada 2024.

“Dalam perencanaan yang diputuskan untuk pindah di semester pertama pada 2024, kurang lebih ada 60 ribu orang. Ini yang disampaikan oleh Menteri Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN),” ucap Arizal dalam Webinar Kesiapan Infrastruktur dan Perpindahan ASN ke IKN Awal 2024 secara daring, Kamis, 14 April 2024.

Dia menuturkan bahwa pemerintah telah memetakan jumlah ASN serta kementerian dan lembaga (K/L) yang akan dipindahkan secara bertahap mulai 2024 hingga 2045. Pada proyeksi rencana awal di tahun 2024, diproyeksikan sebanyak 1.971 ASN yang berasal dari 27 K/L, yang terdiri dari 23 pejabat negara, 888 pejabat pimpinan tinggi (JPT), dan 1.060 jabatan fungsional (JF).

Kemudian, terdapat 5.716 prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta ASN di lingkungan pertahanan dan keamanan (Hankam). Di mana 23 pejabat negara, 785 JPT, dan 4.919 JF juga akan ikut dipindahkan ke IKN.

“Memang yang prioritas adalah lingkup personel TNI dan ASN di lingkup Hankam. Informasinya mereka akan lebih dahulu pindah sebanyak 5.716 orang,” ujar Arizal. Menurut dia, dalam skenario yang telah disusun, terdapat 70 K/L yang bakal dipindahkan hingga 2024.

Selanjutnya: November 2023 - Penyusunan rancangan Perpres pemindahan ASN<!--more-->

Kemudian, pada November 2023, pemerintah mulai menyusun Rancangan Peraturan Presiden (Pepres) tentang pemindahan ASN ke IKN. Dalam draf rancangan Perpres tersebut dituliskan bahwa mutasi IKN adalah wujud dari pelaksanaan Pasal 22 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

“[Rancangan] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor … Tahun … tentang Pemindahan Kedudukan Lembaga Negara, Lembaga Negara Independen/Badan Publik, Perwakilan Negara Asing, dan Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional serta Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Lembaga Negara Independen serta Diplomat dan Pejabat Perwakilan Negara Asing, dan Pejabat Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional ke Ibu Kota Nusantara,” demikian judul rancangan Perpres tersebut yang tertulis akan ditetapkan pada 30 November 2023, seperti dikutip dari laman Otorita IKN.

Desember 2023 - Pembahasan Terkait Pemberian Tunjangan Khusus

Di tahun yang sama, pemerintah juga membahas pemberian tunjangan khusus bagi ASN yang dipindahkan ke IKN. Pemberian tunjangan khusus tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diatur kemudian dengan Perpres.

“Mengenai besaran tunjangan yang diusulkan, tahapan, dan masa berlaku akan dibahas dengan Kemenkeu (Kementerian Keuangan). Semoga ini menjadi penguatan minat ASN untuk berada dan tinggal di IKN,” kata Menpan RB Anas di Jakarta, Sabtu 16 Desember 2023.

Dalam kesempatan yang sama, Anas juga mengatakan bahwa pemerintah akan memindahkan 3.246 ASN pada tahap pertama. Pemindahan tersebut direncanakan bakal dimulai pada Juli hingga November 2024.

“ASN yang pindah pertama nanti dari 37 K/L. Rencananya sudah disiapkan 1.740 hunian untuk mereka,” ucap Anas.

April 2024 - Rencana Pemindahan Sejumlah Menteri dan Jajaran

Selanjutnya, pada April 2024, Anas memaparkan bahwa ASN akan pindah ke IKN secara bertahap. Di bulan Juli 2024, ada sejumlah menteri dan jajaran yang direncanakan mulai bekerja di IKN.

“Salah satunya, kemarin kami sudah ketemu Menteri PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) yang memang akan pindah pertama kali pada Juli 2024,” ujar Anas dalam konferensi pers bertajuk Skema Pemindahan ASN ke IKN di Jakarta, Rabu, 17 April 2024.

Lalu pada Agustus 2024, IKN disiapkan sebagai lokasi upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI yang melibatkan sekitar 1.500 personel. “Kemudian pada September 2024, dilanjutkan dengan pemindahan ASN secara lebih masif. Ada prioritas satu, dua, dan tiga, berapa jumlah eselon satunya dan seterusnya, semua sudah ada datanya,” kata Anas.

Selanjutnya baca: April 2024 - Wacana Pemindahan ASN setelah Upacara Kemerdekaan<!--more-->

Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa ASN pindah ke IKN setelah upacara HUT ke-79 RI pada Agustus 2024. Kepindahan setelah HUT RI tersebut, menurut dia, karena hunian dan kantor di IKN akan terlebih dahulu digunakan untuk petugas yang melaksanakan upacara.

“Kalau untuk ASN sendiri, rencananya akan digelar upacara perayaan HUT Kemerdekaan ke-79 RI di IKN, dan baru setelah itu, ASN pindah ke IKN,” ucap Basuki di Jakarta, Selasa, 16 April 2024.

September 2024 - Batal Pindah, Penyempurnaan Infrastruktur Digital

Pada September 2024, Menpan RB Anas memastikan bahwa pemindahan ASN ditunda. Dia menyebut penundaan tersebut dilakukan berdasarkan instruksi dari Presiden Jokowi untuk menyempurnakan perkantoran hingga sistem digital.

“Beliau ada arahan terbaru, tak mau terburu-buru, menunggu penyempurnaan infrastruktur digital dan lain-lain. Karena ASN ke IKN bukan hanya soal pindah kantor, tetapi mengubah budaya digital, berarti infrastruktur digital harus selesai dan lain-lain,” ujar Anas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 3 September 2024.

Oktober 2024 - Mundur Hingga Januari 2025

Per Oktober 2024, pemerintah kembali menunda jadwal pemindahan ASN ke IKN hingga Januari 2025. Menurut Anas, berdasarkan informasi dari Menteri PUPR, pemindahan ASN ke IKN sudah siap, tetapi Jokowi meminta untuk menyelesaikan ekosistemnya.

“Tadinya September ke Oktober (2024), arahan Presiden bukan soal apa, tadi Pak Menteri PUPR yang juga (Pelaksana Tugas atau Plt) Kepala Otorita IKN sampaikan sudah selesai. Akan tetapi, diminta ekosistemnya dibereskan,” kata Anas dalam acara Gebyar Pelayanan Prima di Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2024.

Daniel A Fajriberkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan aparatur sipil negara (ASN) pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Januari 2025.

“Semalam saya dapat perintah dari Bapak Presiden melalui Pak Pratikno (Menteri Sekretaris Negara atau Mensesneg), dapat perintah pada Januari, ASN pindah ke IKN,” kata Anas dalam acara Gebyar Pelayanan Prima di Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2024, seperti dikutip dariAntara. Lantas, bagaimana perjalanan wacana kepindahan ASN ke IKN?

2022 - Wacana Pemindahan Awal 2024

Untuk diketahui, kepindahan ASN ke ibu kota pengganti DKI Jakarta telah direncanakan sejak 2022. Analis Kebijakan Utama Kemenpan RB Arizal, kala itu mengungkapkan bahwa akan ada 60 ribu ASN yang bakal dimutasi ke IKN pada 2024.

“Dalam perencanaan yang diputuskan untuk pindah di semester pertama pada 2024, kurang lebih ada 60 ribu orang. Ini yang disampaikan oleh Menteri Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN),” ucap Arizal dalam Webinar Kesiapan Infrastruktur dan Perpindahan ASN ke IKN Awal 2024 secara daring, Kamis, 14 April 2024.

Dia menuturkan bahwa pemerintah telah memetakan jumlah ASN serta kementerian dan lembaga (K/L) yang akan dipindahkan secara bertahap mulai 2024 hingga 2045. Pada proyeksi rencana awal di tahun 2024, diproyeksikan sebanyak 1.971 ASN yang berasal dari 27 K/L, yang terdiri dari 23 pejabat negara, 888 pejabat pimpinan tinggi (JPT), dan 1.060 jabatan fungsional (JF).

Kemudian, terdapat 5.716 prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta ASN di lingkungan pertahanan dan keamanan (Hankam). Di mana 23 pejabat negara, 785 JPT, dan 4.919 JF juga akan ikut dipindahkan ke IKN.

“Memang yang prioritas adalah lingkup personel TNI dan ASN di lingkup Hankam. Informasinya mereka akan lebih dahulu pindah sebanyak 5.716 orang,” ujar Arizal. Menurut dia, dalam skenario yang telah disusun, terdapat 70 K/L yang bakal dipindahkan hingga 2024.

Selanjutnya: November 2023 - Penyusunan rancangan Perpres pemindahan ASN<!--more-->

Kemudian, pada November 2023, pemerintah mulai menyusun Rancangan Peraturan Presiden (Pepres) tentang pemindahan ASN ke IKN. Dalam draf rancangan Perpres tersebut dituliskan bahwa mutasi IKN adalah wujud dari pelaksanaan Pasal 22 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

“[Rancangan] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor … Tahun … tentang Pemindahan Kedudukan Lembaga Negara, Lembaga Negara Independen/Badan Publik, Perwakilan Negara Asing, dan Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional serta Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Lembaga Negara Independen serta Diplomat dan Pejabat Perwakilan Negara Asing, dan Pejabat Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional ke Ibu Kota Nusantara,” demikian judul rancangan Perpres tersebut yang tertulis akan ditetapkan pada 30 November 2023, seperti dikutip dari laman Otorita IKN.

Desember 2023 - Pembahasan Terkait Pemberian Tunjangan Khusus

Di tahun yang sama, pemerintah juga membahas pemberian tunjangan khusus bagi ASN yang dipindahkan ke IKN. Pemberian tunjangan khusus tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diatur kemudian dengan Perpres.

“Mengenai besaran tunjangan yang diusulkan, tahapan, dan masa berlaku akan dibahas dengan Kemenkeu (Kementerian Keuangan). Semoga ini menjadi penguatan minat ASN untuk berada dan tinggal di IKN,” kata Menpan RB Anas di Jakarta, Sabtu 16 Desember 2023.

Dalam kesempatan yang sama, Anas juga mengatakan bahwa pemerintah akan memindahkan 3.246 ASN pada tahap pertama. Pemindahan tersebut direncanakan bakal dimulai pada Juli hingga November 2024.

“ASN yang pindah pertama nanti dari 37 K/L. Rencananya sudah disiapkan 1.740 hunian untuk mereka,” ucap Anas.

April 2024 - Rencana Pemindahan Sejumlah Menteri dan Jajaran

Selanjutnya, pada April 2024, Anas memaparkan bahwa ASN akan pindah ke IKN secara bertahap. Di bulan Juli 2024, ada sejumlah menteri dan jajaran yang direncanakan mulai bekerja di IKN.

“Salah satunya, kemarin kami sudah ketemu Menteri PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) yang memang akan pindah pertama kali pada Juli 2024,” ujar Anas dalam konferensi pers bertajuk Skema Pemindahan ASN ke IKN di Jakarta, Rabu, 17 April 2024.

Lalu pada Agustus 2024, IKN disiapkan sebagai lokasi upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI yang melibatkan sekitar 1.500 personel. “Kemudian pada September 2024, dilanjutkan dengan pemindahan ASN secara lebih masif. Ada prioritas satu, dua, dan tiga, berapa jumlah eselon satunya dan seterusnya, semua sudah ada datanya,” kata Anas.

Selanjutnya baca: April 2024 - Wacana Pemindahan ASN setelah Upacara Kemerdekaan<!--more-->

Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa ASN pindah ke IKN setelah upacara HUT ke-79 RI pada Agustus 2024. Kepindahan setelah HUT RI tersebut, menurut dia, karena hunian dan kantor di IKN akan terlebih dahulu digunakan untuk petugas yang melaksanakan upacara.

“Kalau untuk ASN sendiri, rencananya akan digelar upacara perayaan HUT Kemerdekaan ke-79 RI di IKN, dan baru setelah itu, ASN pindah ke IKN,” ucap Basuki di Jakarta, Selasa, 16 April 2024.

September 2024 - Batal Pindah, Penyempurnaan Infrastruktur Digital

Pada September 2024, Menpan RB Anas memastikan bahwa pemindahan ASN ditunda. Dia menyebut penundaan tersebut dilakukan berdasarkan instruksi dari Presiden Jokowi untuk menyempurnakan perkantoran hingga sistem digital.

“Beliau ada arahan terbaru, tak mau terburu-buru, menunggu penyempurnaan infrastruktur digital dan lain-lain. Karena ASN ke IKN bukan hanya soal pindah kantor, tetapi mengubah budaya digital, berarti infrastruktur digital harus selesai dan lain-lain,” ujar Anas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 3 September 2024.

Oktober 2024 - Mundur Hingga Januari 2025

Per Oktober 2024, pemerintah kembali menunda jadwal pemindahan ASN ke IKN hingga Januari 2025. Menurut Anas, berdasarkan informasi dari Menteri PUPR, pemindahan ASN ke IKN sudah siap, tetapi Jokowi meminta untuk menyelesaikan ekosistemnya.

“Tadinya September ke Oktober (2024), arahan Presiden bukan soal apa, tadi Pak Menteri PUPR yang juga (Pelaksana Tugas atau Plt) Kepala Otorita IKN sampaikan sudah selesai. Akan tetapi, diminta ekosistemnya dibereskan,” kata Anas dalam acara Gebyar Pelayanan Prima di Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2024.

Daniel A Fajriberkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Pendiri Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab menuntut Presiden Jokowi sebagai pribadi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang salah satu petitumnya terkait dengan ganti rugi kepada negara senilai Rp5.246 triliun.

Sidang perdana digelar Selasa ini, 8 Oktober 2024, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim ketua Suparman Nyompa memutuskan sidang ditunda hingga dua pekan mendatang lantaran pihak tergugat belum melengkapi legal standingnya.

Saat sidang dimulai, kuasa hukum Rizieq Shihab atau biasa disapa Habib Rizieq mempertanyakan soal surat kuasa tergugat yang ternyata bukan langsung dari Jokowi, melainkan sekretariat negara.

“Perlu kami sampaikan bahwa gugatan kami secara personal, Yang Mulia. Perseorangan dari Pak Joko Widodo, bukan dalam kapasitas jabatannya sebagai presiden,” ucap tim hukum Rizieq.

Hakim membenarkan alasan itu, dan akhirnya menunda sidang.

Rizieq Shihab bersama Mayjen (Purn) Soenarko, Eko Santjojo, Edy Mulyadi, Mursalim R, Marwan Batubara dan Munarman mengajukan gugatan yang teregistrasi dengan Nomor Perkara 611/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst di PN Jakarta Pusat pada 30 September 2024.

Alasan gugatan karena Presiden Joko Widodo diduga melakukaan rangkaian kebohongan selama periode 2012-2024, yaitu sejak menjadi Gubernur DKI Jakarta dan dua periode sebagai presiden. Gugatan itu didaftarkan oleh kuasa hukumnya, Tim Advokasi Masyarakat Anti Kebohongan (TAMAK).

Gugatan ini, kata Rizieq, dilayangkan bertepatan dengan momen 30 September sebagai hari pengkhianatan terhadap Pancasila. “Sejak menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai Presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dan kata-kata bohong yang memberikan dampak buruk terhadap Bangsa Indonesia,” kata Rizieq dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Senin 30 September 2024.

Dalam rilis itu, TAMAK mengatakan, dugaan rangkaian kebohongan Jokowi terus dikemas dalam rangka untuk pencitraan, menutupi kelemahan, dan kegagalan yang terjadi. Lebih bahayanya, rangkaian kebohongan dan kata-kata bohong itu dilakukan oleh Jokowi dengan menyalahgunakan mekanisme, sarana dan prasarana ketatanegaraan.

Melalui gugatan itu, Rizieq Syihab dan para penggugat lain menuntut agar Jokowi membayar ganti rugi materiil sebesar nilai utang luar negeri Indonesia sejak 2014-2024, hingga tidak memberikan rumah maupun uang pensiun kepada Jokowi.

Menurut laporan Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara "Potret Utang Pemerintah Periode 2015-2024: Risiko dan Capaiannya" yang dimuat di laman dpr.go.id, belanja negara yang masif di era Pemerintahan Jokowi sejalan dengan pembangunan sektor riil yang menjadi program primadona pemerintah saat ini untuk mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur.

Dalam memenuhi kebutuhan pendanaan infrastruktur ini, Pemerintah pada akhirnya melakukan penarikan utang yang cukup tinggi. Data utang Pemerintah selama 2 dekade ke belakang menunjukkan kenaikan yang cukup pesat.

Terhitung sejak tahun 2014, outstanding utang sebesar Rp2.608 triliun yang kemudian meningkat signifikan menjadi Rp7855,53 triliun per Juli 2023 atau mengalami penambahan utang 201%. Jumlah utang di zaman pemerintahan Jokowi ini lah yang menjadi dasar besarnya tuntutan ganti rugi Rizieq dkk.

Tanggapan Istana

Staf Khusus Presiden Dini Purwono menanggapi gugatan perdata yang dilayangkan Rizieq Shihab kepada Presiden Joko Widodo melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang salah satu petitumnya terkait dengan ganti rugi kepada negara senilai Rp5.246 triliun.

“Tentu merupakan hak bagi setiap warga negara untuk mengajukan upaya hukum, namun sebaiknya setiap upaya hukum dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab,” ujar Dini dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Senin.

Dia menyampaikan setiap orang yang mendalilkan sesuatu wajib membuktikannya. Prinsip hukum tersebut, kata dia, harus selalu dikedepankan.

“Jangan menggunakan upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi secara semena-mena hanya untuk sekadar mencari sensasi atau tujuan provokasi,” ujar Dini.

Dia menyampaikan selama 10 tahun masa pemerintahan Presiden Jokowi, tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan.

Namun, menurutnya, biarkan publik yang pada akhirnya menilai kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa dan negara.

“Istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh karena gugatan dilayangkan ke PN. Ini mungkin nanti kita lihat bagaimana perkembangannya agar lebih jelas, apakah gugatan ini ditujukan kepada Pak Jokowi sebagai Presiden atau sebagai pribadi,” kata Dini.

Dani Aswara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo membeberkan data kebocoran penerimaan negara dari sektor industri perkebunan sawit yang mencapai Rp 300 triliun. Ia mengatakan, data tersebut juga telah diketahui oleh kakak kandungnya, Prabowo Subianto.

Hashim menceritakan Prabowo mendapatkan data itu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Panjaitan.

“Ada jutaan hektare kawasan hutan yang diokupasi liar oleh pengusaha sawit yang nakal,” ujar Hashim dalam acara Diskusi Ekonomi Kamar Dagang dan Industri bersama Pengusaha Internasional Senior di Menara Kadin, Senin, 7 Oktober 2024.

CEO Arsari Group itu menjelaskan nilai kerugian akibat kegiatan okupasi ilegal hutan untuk perkebunan kelapa sawit mencapai Rp 300 triliun. Ia menambahkan, pemerintah juga telah memperingatkan oknum-oknum pengusaha nakal tersebut. “Tapi sampai sekarang mereka belum bayar,” ucapnya.

Hashim mengungkap, Prabowo Subianto telah mengimpun lebih dari 300 nama pengusaha nakal yang melakukan okupasi hutan ilegal untuk ditindaklanjuti. Ia memperkirakan, negara bisa menerima Rp 50 triliun setiap tahunnya dari upaya tindak lanjut pengusaha sawit yang nakal ini.

Penerimaan negara ini, kata Hashim, dapat digunakan untuk membantu mendanai program quick wins pemerintah baru, salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis.

“Setiap Rp 5 triliun yang kami dapat dari penutupan kebocoran penerimaan negara, bisa memberikan makanan gratis pagi dan siang untuk 9 juta jiwa,” katanya.

Untuk menindaklanjuti ide penutupan kebocoran penerimaan negara ini, Hashim mengatakan, pemerintah baru presiden terpilih Prabowo Subianto akan membentuk Kementerian Penerimaan Negara. Ia mengatakan, Prabowo bahkan telah mengantongi nama menterinya.

“Badan Penerimaan Negara nanti akan jadi Kementerian Penerimaan Negara. Menterinya sudah ada,” ujar Hashim.

Pemerintahan baru Prabowo-Gibran mematok target rasio penerimaan negara sebesar 23 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Selain menindaklanjuti kegiatan okupasi hutan ilegal, kata Hashim, pemerintah juga akan melakukan upaya lain untuk menutupi kebocoran penerimaan negara.

Salah satu caranya dengan cara penegakan aturan pajak yang akan dilakukan dengan menggunakan teknologi artificial intellinece (AI) dan teknologi informatika (TI). Hashim juga memastikan pemerintah tidak akan menaikkan tarif pajak. “Ini mau saya tegaskan supatyakawan-kawan pengusaha tidak cemas. Tidak ada kenaikan tarif pajak,” ujarnya.

INFO BISNIS - Pasar saham dan obligasi di Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang positif dan membuka banyak peluang menarik bagi para investor Tanah Air. Mengutip data dari Bursa Efek Indonesia, jumlah investor di pasar modal Indonesia telah mencapai 13,6 juta pada Agustus 2024 lalu, menunjukkan minat masyarakat yang semakin besar terhadap investasi.

Sedangkan total aset yang tercatat di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mencatatkan pertumbuhan positif dengan mencatatkan peningkatan sebesar 6 persen dari Rp7.744 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp8.553 triliun pada Agustus 2024. Total dana kelolaan reksa dana (Asset Under Management) juga bertumbuh sebesar 2,12 persen hingga Agustus 2024, mencapai Rp810,59 triliun.

Melihat tren positif ini, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) resmi berkolaborasi dengan Syailendra Capital, salah satu dari 10 perusahaan manajer investasi dengan dana kelolaan terbesar di Indonesia. Kerja sama ini ditandai dengan hadirnya dua produk reksa dana unggulan milik Syailendra yang bisa diakses secara digital melalui aplikasi BTN Mobile ataupun secaraofflinemelalui tenaga profesional BTN yang dapat memberikanportfolio advisory serviceyang telah tersebar di seluruh kota besar di Indonesia.

Direktur SME and Retail Funding BTN Muhammad Iqbal mengatakan, BTN sangat menyambut baik sinergi dengan Syailendra Capital dalam menghadirkan pilihan investasi reksa dana untuk nasabah. Kerjasama ini diyakini akan memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak, serta dapat meningkatkan layanan reksa dana dengan memberikan pilihan produk yang sesuai dengan karakteristik investasi dan profil risiko nasabah.

“BTN berharap kedepan bisa menjadi salah satu top of mind nasabah dalam melakukan investasi reksa dana. Untuk itu, kami berharap kerjasama ini dapat meningkatkan AUM Reksa Dana secara keseluruhan naik lebih dari 20 persen hingga akhir tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya,” katanya dalam media briefing Kerjasama Strategis BTN-Syailendra Capital dengan tema “Riding Market Momentum Through A Diversified Wealth Portfolio” di Jakarta, Kamis 26 September 2024.

Adapun produk yang dikerjasamakan adalah Syailendra Pendapatan Tetap Premium (SPTP) untuk nasabah yang memiliki profil risiko moderat dan Syailendra MSCI Indonesia Value Index Fund (SMSCI) untuk nasabah yang memiliki profil risiko agresif.

Menurut Iqbal, untuk memasarkan dua produk reksa dana tersebut, BTN akan memanfaatkan aplikasi BTN Mobile yang telah memiliki fitur “Reksa Dana” sejak dua bulan lalu. Melalui fitur ini, para nasabah juga bisa mendapatkan informasi terkini tentang reksa dana, kemudahan dalam pembelian dan penjualan reksa dana, serta memantau portofolio investasi secara real time. Selain itu, BTN juga akan mengandalkan personil BTN Prioritas yang telah memiliki sertifikasi menjual produk Reksa Dana di 57 outlet prioritas perseroan di seluruh Indonesia.

Iqbal berharap, adanya kerjasama dengan Syailendra ini akan membuat transaksi reksa dana nasabah BTN terus tumbuh pada tahun 2024. Pada Semester I tahun 2024, AUM Reksa Dana secara keseluruhan sudah tumbuh lebih dari 15 persen dengan jumlah nasabah yang memiliki produk reksa dana naik sekitar 10 persen.

“Sampai dengan saat ini transaksi produk Syailendra yang dijual di Bank BTN sudah terjual lebih dari Rp80 miliar. Tentunya target yang kami harapkan dengan adanya produk Syailendra ini adalah meningkatkan AUM Reksa Dana Bank BTN secara keseluruhan ke posisi 20 persen secara YoY dan nasabah yang memiliki produk Reksa Dana naik ke 15 persen YoY ,” kata Iqbal.

Sementara itu, Direktur Marketing Syailendra Capital Harnugama menambahkan, peningkatan total aset di pasar saham dan obligasi adalah sinyal positif yang menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang tertarik dan sadar akan pentingnya berinvestasi. Kesempatan ini perlu ditangkap oleh para pelaku industri keuangan untuk memberikan akses investasi yang aman dan terpercaya.

“Itulah yang mendasari kami untuk menyambut kolaborasi dengan salah satu bank yang paling dikenal oleh masyarakat Indonesia, BTN. Apalagi BTN baru meluncurkan fitur “Reksa Dana” di aplikasi BTN Mobile. Hal inilah yang menjadi alasan utama BTN untuk menggandeng Syailendra Capital dengan tahap awal menghadirkan dua produk unggulannya yakni Syailendra MSCI Indonesia Value Index Fund (SMSCI) Kelas A dan Syailendra Pendapatan Tetap Premium (SPTP),” katanya.

Lebih jauh Harnugama memaparkan, Syailendra MSCI Indonesia Value Index Fund (SMSCI) Kelas A merupakan reksa dana indeks yang dikelola untuk memperoleh hasil investasi menyerupai indeks MSCI Indonesia Value. Produk ini berisi saham-sahamlarge cap/blue chip(berkapitalisasi besar) yangundervalued(murah), sehingga berpotensi memberikan performa optimal dalam jangka panjang. Per 23 September 2024, selama 3 tahun terakhir, SMSCI berhasil cetak return sebesar 30,85 persen, mengalahkan indeks harga saham gabungan yang berkinerja 26,58 persen pada periode yang sama.

Sedangkan, Syailendra Pendapatan Tetap Premium (SPTP) merupakan Reksa Dana Pendapatan Tetap (RDPT) yang fokus mengalokasikan dana 80 - 100 persen pada Efek Bersifat Utang (Obligasi) Pemerintah maupun Korporasi. Per 23 September, selama 3 tahun terakhir, SPTP berhasil cetak return sebesar 18,87 persen, mengalahkan indeks reksa dana pendapatan tetap yang berkinerja 10,34 persen pada periode yang sama.

“Kesadaran masyarakat untuk mulai berinvestasi di pasar modal kian dilirik sebagai salah satu cara untuk membangun kekayaan jangka panjang. Kami berharap, tren ini dapat terus dijaga terlebih dengan adanya kerja sama dengan BTN yang diharapkan dapat menyasar ke lapisan masyarakat Indonesia yang lebih luas,” katanya. (*)

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tak mau disebut sebagai bendahara yang pelit dalam mengucurkan anggaran. Sri Mulyani mengklaim selalu mendengarkan dan berusaha mengakomodasi permintaan kementerian dan lembaga di Kabinet Presiden Jokowi.

Sebelumnya bekas Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan sempat sulit memperoleh dana dari Menkeu. “Kalau tadi Pak Enggar memberikan persepsi dan membangun reputasi bahwa Menteri Keuangan selalu bilang ‘tidak dulu’, padahal tidak begitu. Saya ini termasuk pendengar yang baik,” kata Sri Mulyani dalam acara BNI Investor Daily Summit 2024 di Jakarta Convention Center, Selasa, 8 Oktober 2024.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan selalu mendengarkan permintaan untuk program beberapa kementerian. Jika ruangan fiskal cukup, dia selalu memberikan afirmasi terhadap program-program yang solid dan bisa dijalankan dengan baik. Hal itu sebagai wujud kehati-hatian dari perbendaharaan negara. “Jadi jangan sampai nanti saya ditempelin dengan tulisan ‘Mrs. No’,” ujar Sri Mulyani.

Pembangunan yang terus berjalan di era Presiden Jokowi, menurut Sri Mulyani, menjadi bukti bahwa dia tidak selalu bilang tidak untuk permohonan anggaran. Masalah selektivitas dan kualitas juga menunjukkan bahwa kementerian menggunakan uang rakyat secara bertanggung jawab.

Reputasi bendahara negara yang ketat dalam memberikan anggaran disampaikan Enggartiasto Lukita. Menteri Perdagangan tahun 2016-2022 itu memaparkan Sri Mulyani lebih memilih tidak disukai, termasuk oleh koleganya. “Agak-agak sulit kepada Ibu Sri Mulyani, karena setiap saya minta uang sebelum saya bicara, maka beliau sudah menyatakan tidak dulu,” ujar Enggartiasto.

Bekas Mendag itu mengatakan hal tersebut justru baik, karena jika semua permohonan anggaran disetujui, APBN bisa jebol. Bahkan ia memuji Sri Mulayani sebagai sosok yang selama ini membantu menjaga keuangan RI dengan sangat hati-hati.

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyatakan presiden terpilih Prabowo Subianto bakal investasi besar-besaran untuk makan bergizi gratis. Saat program efektif berjalan di awal tahun depan, Badan Gizi akan menghabiskan Rp 1,2 triliun per hari.

Total investasi yang dibutuhkan adalah sekitar Rp 400 triliun. “Kalau ini program sudah jalan, maka Badan Gizi akan spending harian Rp 1,2 triliun. Ini adalah uang yang tidak sedikit,” ujar Dadan dalam acara BNI Investor Daily Summit 2024 di Jakarta Convention Center, Selasa, 8 Oktober 2024.

Dari dana tersebut 75 persennya atau Rp 800 miliar digunakan untuk intervensi melalui pembelian produk-produk pertanian atau bahan baku. Nantinya makan bergizi gratis akan disalurkan ke 82,9 juta orang yang terdiri dari anak sekolah, ibu hamil, dan balita di seluruh Indonesia.

Peningkatan Sumber Daya Manusia merupakan salah satu fokus penting pemerintahan selanjutnya. “Oleh sebab itu, Pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memutuskan untuk melakukan investasi besar-besaran terhadap SDM Indonesia. Dan investasi yang paling besar itu ada di makan bergizi gratis,” ujarnya.

Dadan mengatakan berdasarkan hasil uji coba yang sudah dilakukan, satu unit pelayanan akan mengakomodasi sekitar 3 ribu anak tiap hari. Untuk tiap unit per hari dibutuhkan 200 kilogram beras, 350 kilogram daging ayam, atau 3 ribu butir telur, dan 350 kilogram sayur, ditambah susu sebanyak 600 liter. Kalau nanti program ini sudah berjalan secara menyeluruh, akan ada kurang lebih 30.000 satuan pelayanan di seluruh Indonesia.

Program unggulan akan mulai efektif dilaksanakan pada Januari 2024. Dadan memaparkan pada November masih akan dilakukan uji coba lagi. Selama ini percobaan sudah dilakukan hampir sembilan bulan. Ia berharap makan bergizi dapat memberi dorongan ekonomi yang besar, bagi pengusaha dan UMKM lokal.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rustanto angkat bicara soal masalah ganti rugi tanah Nasrullah, atau yang dikenal sebagai Mat Solar dalam serial Bajaj Bajuri.

Uang ganti rugi tanah Mat Solar yang digusur untuk proyek Tol Serpong-Cinere belakangan diketahui belum dibayarkan hingga kini.

Soal hal tersebut, Rustanto menyatakan, ganti rugi tanah akan dibayarkan setelah hasil pengadilan keluar. Hal ini tek lepas dari tanah Mat Solar yang termasuk dalam kasus konsinyasi.

Adapun konsinyasi merujuk pada mekanisme penyelesaian ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Jika negosiasi antara pemerintah dan pemilik tanah tidak mencapai kesepakatan, pemerintah dapat menitipkan dana ganti rugi tersebut kepada pengadilan (dalam bentuk konsinyasi) untuk menghindari penundaan proyek.

Kasus konsinyasi penyerahan tanah ini sebetulnya telah berlangsung sejak 2019. Hingga kini, kata Rustanto, Kemenkeu menunggu hasil putusan pengadilan sebelum melakukan pembayaran ganti rugi.

“Kalau konsinyasi itu tentu menunggu putusan dari pengadilan. Nanti, setelah putusan pengadilan keluar, tentu pembayaran akan bisa dilakukan,” tutur Rustanto, dalam taklimat media di Jakarta, Senin, 7 Oktober 2024, seperti dikutip dari Antara.

Rustanto pun menyebutkan kewajiban pembebasan lahan Tol Serpong-Cinere sudah hampir rampung, dengan realisasi sebesar 99,92 persen.

Belakangan kabar uang ganti rugi tanah Mat Solar yang belum dibayar ramai dibicarakan masyarakat usai anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka, yang merupakan lawan main Mat Solar di Bajaj Bajuri, mengunggah video saat ia menjenguk Mat Solar yang sedang sakit stroke.

Dalam unggahan itu, Rieke mempertanyakan urusan tanah pemain Bang Juri yang digunakan negara untuk Tol Serpong-Cinere itu belum selesai juga meski telah berlangsung sejak 2019. Jalan Tol Serpong-Cinere ini memiliki empat gerbang tol, yaitu Pamulang, Serpong 5, Serpong 6, dan Serpong 7.

Jalan tol sepanjang 10,14 km yang melewati wilayah Kota Tangerang Selatan, Banten ini merupakan wilayah yang didominasi sektor jasa, industri, dan tempat tinggal, sehingga Cinere menjadi alternatif pilihan angkutan industri.

Tak hanya itu, Jalan Tol Serpong-Cinere juga memberikan kepastian waktu kepada pengguna jalan yang menuju Bandara Soekarno-Hatta, sehingga waktu tempuh menjadi lebih singkat dan biaya operasional kendaraan menjadi lebih hemat.