TEMPO.CO, Jakarta - Sejak 2017 hingga Oktober tahun ini Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), telah menyalurkan Rp 134,45 triliun untuk pembebasan lahan di Proyek Strategis Nasional era Presiden Jokowi. Lembaga di bawah Kementerian Keuangan itu menggunakan anggaran untuk pengadaan tanah 126 PSN.

Direktur utama LMAN, Basuki Purwadi, mengatakan, tahun ini dana untuk kebutuhan lahan PSN sudah disalurkan Rp 10,7 triliun. “Yang paling besar 3 sektor, jalan tol, bendungan dan IKN,” kata dia saat media briefing di Kantor LMAN, Senin, 7 Oktober 2024.

Rinciannya untuk tahun ini, pengadaan lahan untuk jalan tol menghabiskan dana APBN Rp 7,91 triliun. Ke dua adalah untuk pembebasan lahan di Ibu Kota Nusantara atau IKN sebesar Rp 1,43 triliun dan pembangunan bendungan Rp 1,11 triliun.

Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN, Rustanto, mengatakan pemerintah juga melakukan penambahan kembali anggaran untuk pembebasan tanah PSN. Sebetulnya, iaberujar, dana sudah diatur alokasinya untuk satu periode pembangunan proyek. “Namun di tengah-tengah perjalanan kadang banyak proyek-proyek atas arahan presiden, ratas (rapat terbatas) segala macam muncul, maka muncul istilah top up,” ujarnya.

Rustanto mengatakan selama 2024, telah diajukan dua kali penambahan, namun hanya satu yang disetujui. Musababnya adalah keterbatasan fiskal untuk prioritas pemerintah. Karena saat ini adalah masa transisi dan belum terlihat gambaran pasti kebutuhan dana presiden terpilih nanti. “Sehinga baru direalisasikan sekitar 7,9 triliun,” kata dia.

Dari 126 PSN yang didanai untuk pembebasan lahan, sebanyak 45 persen berlokasi di Pulau Jawa, yakni 60 proyek. Di Sumatera ada 29 proyek atau 23 persen, di Kalimantan ada 19 PSN (15 persen), di Sulawesi 12 proyek (9,5 persen), dan 6 PSN di Bali.

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom sekaligus pengamat kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menanggapi rencana presiden terpilih Pilpres 2024 Prabowo Subianto membentuk Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Infrastruktur. Achmad sangsi Kemenko baru bisa menghasilkan kinerja efektif.

“Pembentukan Kemenko Infrastruktur bukan hal mendesak. Koordinasi lintas sektor bisa saling dijalankan kementerian teknis,” kata Achmad kepada Tempo, Senin, 7 Oktober 2024.

Alih-alih membentuk Kemenko baru, menurut Achmad, pemerintahan periode 2024-2029 lebih perlu mereformasi manajemen. “Ciptakan tata kelola yang lebih efisien tanpa harus membentuk Lembaga baru,” ujarnya.

Selain itu, menurut Achmad, pembentukan Kemenko Bidang Infrastruktur berpotensi menambah beban anggaran. Ia berujar, lembaga baru bentukan pemerintah, umumnya membutuhkan alokasi anggaran operasional untuk operasi, birokrasi, serta personel tambahan.

Sementara itu, Achmad menambahkan, saat ini anggaran negara terbatas. Deengan proyeksi defisit APBN 2025 sebesar 2,53 persen, menurutnya, penambahan birokrasi baru justru memperparah kondisi fiskal. Di sisi lain, pembentukan Kemenko Bidang Infrastruktur tidak menjamin kontribusi nyata bagi percepatan pembangunan infrastruktur.

“Efisiensi bisa lebih baik dicapai dengan menyederhanakan alur komunikasi dan pengawasan pada level kementerian teknis yang sudah ada, serta memperkuat mekanisme pengawasan kinerja,” ujarnya.

Prabowo Subianto memang dikabarkan bakal membentuk sejumlah kementerian baru. Dalam laporan Majalah Tempo edisi 22 September 2024, sejumlah narasumber yang mengetahui pembahasan nomenklatur kementerian, mengatakan Prabowo mungkin akan memiliki 44 menteri di kabinet. Jumlah itu melonjak dibanding 34 kementerian pada masa Presiden Joko Widodo.

Adapun salah satu Kemenko yang akan dibentuk Prabowo adalah Kemenko Infrastruktur. Sebelumnya adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, juga mengungkapkan Prabowo akan memecah Kementerian PUPR menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat.

Rencana pembentukan Kemenko Infrastruktur sudah direspons Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Ia tidak menganggap perubahan struktur kementerian ini sebagai persoalan.

“Yang namanya organisasi, itu vehicle untuk manajemen. Jadi, tergantung pada pimpinan,” kata Basuki ketika ditemui wartawan di Kementerian PUPR, Jumat, 4 Oktober 2024.

Namun, ia mengatakan semakin banyak jumlah kementerian, maka semakin besar alokasi anggaran yang diperlukan. “Banyak Menko-nya, spending-nya juga lebih banyak. Yang tadinya 4 (Menko) jadi 6 (Menko),” ujar Basuki.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur dan Dewan Komisaris PT Net Visi Media Tbk atau Net TV ramai-ramai mengundurkan diri. Stasiun televisi swasta ini mengumumkan mundurnya tujuh jajaran pimpinan perusahaan pada Senin, 7 Oktober 2024.

Ketujuh pimpinan perusahaan yang mengundurkan diri yakni Deddy Hariyanto selaku Direktur Utama; Azuan Syahril selaku Direktur; Fendy Nagasaputra selaku Direktur; Ferry selaku Direktur; Lie Halim selaku Komisaris Utama; David Rees selaku Komisaris Independen; dan Rachmat Nugroho selaku Komisaris.

Sekretaris Perusahaan PT Net Visi Media Tbk, Shinta Trisnawati, mengumumkan hal tersebut dalam surat pemberitahuan di laman keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Belum diketahui alasan di balik kemunduran jajaran direksi hingga komisaris Net TV. Namun, menurut Shinta, mundurnya jajaran pimpinan perusahaan tersebut tidak memengaruhi operasional perusahaan.

“Informasi atau fakta material ini tidak berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan,” tulis Shinta, Senin, 7 Oktober 2024.

Sebelumnya, pada Jumat, 4 Oktober 2024 lalu PT Net Visi Media Tbk mengumumkan rencana untuk melakukan reverse stock atau langkah penggabungan saham untuk meningkatkan harga jualnya. Hal itu membuat harga saham emiten berkode NETV ini akan berubah, semula Rp100 per saham menjadi Rp200 per saham.

Dalam keterangan resminya, Net TV mengumumkan langkah tersebut diambil untuk memperbaiki kinerja operasional dan keuangan perusahaan. Per 30 April 2024, Net TV memiliki akumulasi kerugian dan defisiensi modal masing-masing sebesar Rp3.523.570.216.575 dan Rp596.585.361.858. Selain itu, perusahaan mengumumkan memiliki posisi total liabilitas lancar yang melampaui total aset lancarnya yakni sebesar Rp705.497.798.913.

Manajemen mengungkapkan kondisi ini terjadi karena tingkat utang yang tinggi dengan porsi liabilitas jangka pendek yang besar. Sehingga, memicu beban keuangan yang berat. Selain itu, manajemen juga mengumumkan sedang mencari investor strategis di ekosistem industri media dan hiburan dengan kemampuan finansial.

TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, mengklaim Bank Dunia siap membantu Indonesia meningkatkan tax ratio atau rasio pajak. Tahun lalu, capaian rasio perpajakan Indonesia hanya sebesar 10,31 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

CEO Arsari Group itu mengatakan, rasio pajak tahun ini diperkirakan naik hingga 12,7 persen. Kendati begitu, angka ini masih rendah jika dibandingkan revenue ratio negara-negara lain, seperti Kamboja sebesar 18 persen dan Vietnam sebesar 23 persen. "Kenapa? Karena penegakan aturan. Di Indonesia belum maksimal. Di Kamboja lebih maksimal. Di Vietnam, apalagi," ucapnya dalam Diskusi Ekonomi di Menara Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 7 Oktober 2024.

Karena itu, Hashim mengaku telah bertemu dengan Bank Dunia. Kepada adik kandung Prabowo itu, mereka mengatakan tak ada alasan bagi Indonesia untuk tak menyamai pencapaian Kamboja dan Vietnam. Hashim mengaku mendapatkan data-data soal rasio pajak negara-negara lain dari Bank Dunia. Peningkatan rasio pajak, kata dia, hanya masalah waktu dan kehendak politik.

Cara-caranya mencapai tingkat rasio pajak sebesar itu telah tersedia. Hashim mengatakan, pemerintah dapat memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) dan teknologi. Dengan alat-alat itu, Indonesia dapat mencapai rasio pajak 18 hingga 23 persen. "We will show you how to do it. Bank Dunia sudah siap sedia untuk bantu kita," katanya.

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas), Yusuf Wibisono, mengatakan presiden terpilih Prabowo Subianto perlu meningkatkan rasio pajak di kisaran 12 persen dari PDB. Hal ini perlu dilakukan jika Ketua Umum Partai Gerindra tersebut ingin merealisasikan seluruh janji politiknya.

Selama masa kampanye Pemilu Presiden 2024, Prabowo menjanjikan sejumlah program yang dinilai akan menelan biaya besar. Program-program itu yakni makan bergizi gratis, kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN), membuka sekolah unggulan termasuk menambah 300 fakultas kedokteran, hingga meningkatkan produktivitas pertanian. “Presiden Prabowo akan menghadapi situasi yang semakin sulit karena janji politik yang harus dipenuhinya,” kata Yusuf saat dihubungi Tempo, Selasa, 25 Juni 2024.

Yusuf menuturkan, janji-janji politik Prabowo hanya bisa direalisasikan jika Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 memiliki tambahan ruang fiskal yang signifikan. “Dibutuhkan setidaknya tax ratio di kisaran 12 persen dari PDB,” kata dia. Namun, dia menyebut skenario ini sangat sulit, karena pemerintah dan DPR hanya berani menetapkan target rasio pajak 2025 di kisaran 10,0-10,2 persen dari PDB.

Tanpa adanya kenaikan rasio pajak yang signifikan, Yusuf menilai pelanjutan proyek warisan Presiden Joko Widodo sekaligus memenuhi janji politik Prabowo akan berimplikasi dua hal. Pertama, kenaikan utang pemerintah dan defisit anggaran. Kedua, pemotongan anggaran belanja tidak terikat (discretionary spending) seperti belanja infrastruktur atau belanja bantuan sosial.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan presiden terpilih Prabowo Subianto tak akan menaikkan tarif pajak. Alih-alih menaikkan tarif pajak, dia mengatakan pemerintahan baru ingin memastikan semua wajib pajak membayar pajak.

CEO Arsari Group itu mengatakan, Prabowo berambisi meningkatkan rasio pajak atau tax ratio Indonesia mencapai 18 hingga 23 persen—menyamai Kamboja dan Vietnam. Pemerintah akan menutup celah-celah kebocoran kekayaan ke luar negeri untuk meningkatkan penerimaan negara. Sedangkan tarif pajak, menurut dia, hendaknya turun dari 22 persen menjadi 20 persen—mendekati Singapura dan Hongkong.

"Ini yang saya mau tegaskan karena banyak kawan-kawan pengusaha yang cemas. Tidak ada kenaikan tarif pajak. Tapi, pemerintah ingin semua yang wajib pajak, bayar pajak," ucap adik kandung Prabowo itu dalam Diskusi Ekonomi di Menara Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 7 Oktober 2024.

Hashim mengatakan, dia menemukan indikasi adanya pengusaha-pengusaha nakal. Data itu didapatkan Prabowo dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Menurut data itu, ada jutaan hektare kawasan hutan diokupasi liar oleh pengusaha-pengusaha kebun sawit.

"Ternyata sudah diingatkan, tapi sampai sekarang belum bayar. Dan kami dapat data sampai bisa 200-300 triliun yang belum bayar," kata pengusaha yang baru ditunjuk menjadi Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia itu.

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas), Yusuf Wibisono, mengatakan presiden terpilih Prabowo Subianto perlu meningkatkan rasio pajak di kisaran 12 persen dari PDB. Hal ini perlu dilakukan jika Ketua Umum Partai Gerindra tersebut ingin merealisasikan seluruh janji politiknya.

Selama masa kampanye Pemilu Presiden 2024, Prabowo menjanjikan sejumlah program yang dinilai akan menelan biaya besar. Program-program itu yakni makan bergizi gratis, kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN), membuka sekolah unggulan termasuk menambah 300 fakultas kedokteran, hingga meningkatkan produktivitas pertanian. “Presiden Prabowo akan menghadapi situasi yang semakin sulit karena janji politik yang harus dipenuhinya,” kata Yusuf saat dihubungi Tempo, Selasa, 25 Juni 2024.

Yusuf menuturkan, janji-janji politik Prabowo hanya bisa direalisasikan jika Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 memiliki tambahan ruang fiskal yang signifikan. “Dibutuhkan setidaknya tax ratio di kisaran 12 persen dari PDB,” kata dia. Namun, dia menyebut skenario ini sangat sulit, karena pemerintah dan DPR hanya berani menetapkan target rasio pajak 2025 di kisaran 10,0-10,2 persen dari PDB.

Tanpa adanya kenaikan rasio pajak yang signifikan, Yusuf menilai pelanjutan proyek warisan Presiden Joko Widodo sekaligus memenuhi janji politik Prabowo akan berimplikasi dua hal. Pertama, kenaikan utang pemerintah dan defisit anggaran. Kedua, pemotongan anggaran belanja tidak terikat (discretionary spending) seperti belanja infrastruktur atau belanja bantuan sosial.

TEMPO.CO, Jakarta - Bepergian jauh dengan menggunakan kapal feri penyeberangan antarpulau saat ini menjadi mudah. Proses pembelian tiket feri kini bisa dilakukan melalui daring atau online. Pembelian tiket bisa diakses melalui melalui laman web www.ferizy.com atau aplikasi di ponsel.

Tiket feri yang dibeli secara daring tersebut ditetapkan berlaku di empat pelabuhan utama ASDP, yaitu Pelabuhan Merak, Bakauheni, Ketapang, dan Gilimanuk. Calon penumpang bisa melakukan transaksi pembelian melalui ponsel tanpa perlu membeli secara langsung ke pelabuhan. Selain itu, proses pembayaran yang tersedia begitu banyak dan memudahkan calon penumpang.

Proses pembelian tiket feri secara daring ini telah diberlakukan sejak pandemi virus corona lalu, pembelian secara daring diberlakukan sebagai upaya meminimalisasi transaksi secara tunai dan tatap muka dengan petugas, sehingga lebih aman.

Berdasarkan Surat Dirjen Hudbat AP.406/1/5/DJPD/2023 perihal Penataan Layanan Pemesanan Tiket Elektronik di sekitar Pelabuhan bahwa Pemesanan tiket feri bisa dilakukan hanya sampai dengan batas radius maksimal 5 km sebelum Pelabuhan. Pengguna jasa diimbau untuk melakukan pemesanan tiket sebelum memasuki area pelabuhan.

Selain itu, pemesanan tiket pelabuhan bisa dilakukan 60 hari sebelum berangkat (H-60) atau paling lambat satu hari sebelum berangkat (H-1).

Cara Membeli Tiket

Calon penumpang bisa mengunduh aplikasi pembelian tiket Ferizy di Google Playstore atau mengunjungi laman resminya, tata cara pembeliannya ialah:

1 Pertama, unduh aplikasi Ferizy di Google Playstore atau melalui situs www.ferizy.com

2 Daftar atau login sesuai dengan alamat e-mail yang dimiliki.

3 Calon penumpang memilih jadwal keberangkatan, jenis layanan, dan jenis golongan kendaraan atau penumpang.

4 Pastikan data-data yang diisi oleh calon penumpang telah diisi dengan benar, kemudian klik pesan dan cari jadwal.

5 Selanjutnya, calon penumpang bisa isi data pemesanan terlebih dahulu sesuai kartu identitas yang dimiliki. Data yang dimasukkan penting karena berkaitan dengan hak terhadap asuransi.

6 Kemudian, klik lanjutkan dan konfirmasi pemesanan. Namun, sebelum itu pastikan seluruh data yang telah diisi dengan benar dan klik pembayaran.

7 Pembayaran bisa dilakukan melalui ATM, maupun e-wallet seperti LinkAja, Yomart Group, Alfamart, Kantor Pos, Pegadaian, maupun e-banking.

8 Kemudian, setelah pembayaran selesai, e-ticket akan dikirim melalui e-mail.

Pembayaran yang dilakukan melalui transfer akan dikenakan biaya admin sebesar Rp 2.500 hingga Rp 3.000.

Selain pembelian tiket melalui aplikasi, pembelian tiket feri juga bisa dilakukan dengan mengunjungi laman resmi, seperti tata cara di bawah ini:

1 Kunjungi laman www.ferizy.com dan akan muncul menu pencarian tiket kapal.

2 Isi kolom data berupa pelabuhan asal, pelabuhan tujuan, jenis pengguna jasa, layanan, golongan kendaraan, tanggal, dan waktu keberangkatan, serta jumlah penumpang.

3 Kemudian, setelah mengisi data tersebut, akan muncul halaman selanjutnya berisi jadwal keberangkatan dan harga. Calon penumpang bisa memilih jadwal dan melihat harga tersebut dan kemudian klik pesan tiket.

4 Setelah itu, isi data kendaraan dan data penumpang. Lalu, klik lanjutkan.

5 Selanjutnya, akan muncul peringatan mengenai larangan membawa muatan berbahaya dan terlarang atau beracun (B3). Calon penumpang bisa klik pilih tombol lanjutkan.

6 Lalu, muncul halaman pembayaran, di mana berisi kode transaksi, jadwal, dan rute keberangkatan, hingga total biaya yang harus dibayarkan.

7 Klik tombol lanjutkan pembayaran dan kemudian calon penumpang bisa pilih metode pembayaran. Selanjutnya, akan keluar nomor virtual account atau kode yang dapat dibuat untuk melakukan pembayaran.

8 Setelah itu, proses pembayaran selesai dan e-ticket akan dikirimkan melalui e-mail.

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menganggap pengumuman kepengurusan Kadin hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Jakarta melanggar kesepakatan antara Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid dan Ketua Umum Kadin hasil Munaslub Jakarta Anindya Bakrie.

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Dhaniswara K. Harjono menyatakan, pihaknya akan tetap berpegang pada kesepakatan.

“Kami tidak terlibat dalam proses penyusunan kepengurusan yang dimaksud,” tulis Dhaniswara dalam rilis pers yang diterbitkan Kadin pada Senin, 7 Oktober 2024.

Dhaniswara mengklaim, dalam pertemuan Arsjad dan Anin pada 27 September lalu, mereka telah menyepakati untuk melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas) usai pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Lebih lanjut, Dhaniswara menyatakan, Munas ini merupakan langkah untuk menyelesaikan masalah internal Kadin. Ia juga mengklaim, Arsjad dan Anindya telah menandatangani kesepakatan tersebut di atas materai demi menjaga marwah induk organisasi pengusaha itu.

“Saat ini kami tengah mematangkan Rapimnas menuju Munas IX Kadin Indonesia,” ujarnya.

Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Eka Sastra mengimbau agar seluruh pihak tidak berspekulasi dan hanya merujuk pada informasi resmi yang dikeluarkan oleh Kadin Indonesia. Ia juga menyatakan, setiap langkah yang diambil organisasi seharusnya selalu mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

“Ini demi menjaga nama baik dan integritas Kadin Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah,” tulis Eka dikutip dari rilis yang sama.

Sebelumnya, Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid juga menyatakan hal yang serupa. Ia akan berpegang pada kesepakatan yang telah dibuatnya dengan Anin pada pertemuan bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Jum’at, 27 September 2024 lalu.

"Sebelum Munas itu terjadi belum ada perubahan, belum ada pergantian (kepemimpinan),” ujarnya pada awak media, Jumat, 4 Oktober 2024 di Jakarta Selatan.

Adapun kisruh di tubuh Kadin Indonesia usai Munaslub yang digelar pada Sabtu, 14 September 2024. Dalam hajatan ini, Anindya Bakrie ditunjuk sebagai Ketua Umum periode 2024-2029 menggantikan Arsjad. Adapun, Arsjad terpilih sebagai Ketua Umum pada Munas VIII di Kendari pada 2021 silam.

Kubu Arsjad menuding Munaslub yang melengserkan Direktur Utama Indika Energy itu ilegal karena menyalahi AD/ART. Sedangkan, kubu Anindya mengklaim Munaslub itu legal karena permintaan para ketua umum Kadin Daerah.

Adil Al Hasanberkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkap alasan terlambat masuknya iPhone 16 ke pasar Indonesia karena belum mendapatkan sertifikasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, proses sertifikasi TKDN tersebut berkaitan dengan realisasi investasi perusahaan Apple di Indonesia.

“Dulu pernah disampaikan oleh petinggi Apple mereka akan investasi. Maka kami akan cek,” ujar Febri saat ditemui awak media Senin, 7 Oktober 2024.

Febri menuturkan, untuk mendapatkan sertifikasi TKDN maka realisasi investasi Apple harus mencapai minimal 40 persen. Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 5 ayat (3) Permenkominfo Nomor 27 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Berbasis Standar Teknologi Long Term Evolution.

“Semua barang telematika yang menggunakan frekuensi publik harus TKDN, televisi, satelit, handphone,” ungkapnya.

Febri mengatakan, saat ini pihak Kemenperin masih memproses permohonan sertifikasi TKDN iPhone 16. Adapun pemerintah masih menunggu komitmen investasi Apple untuk membangun Apple Academy yang baru.

Pembangunan Apple Academy ini, menurut Febri, bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM) di dalam negeri. “Biar nambah banyak orang Indonesia yang bisa belajar di Apple Academy,” katanya.

Selain itu, ia juga menjelaskan, TKDN juga dapat dihitung melalui komponen aksesoris Apple lain yang telah diproduksi dalam negeri.

“Kalau sudah diproduksi dalam negeri akan dihitung sesuai rumus. Jika telah memenuhi 40 persen, maka sertifikasi TKDN bisa diterbitkan dan produknya bisa dijual,” katanya.

Lebih lanjut, Febri menyebut apabila ada yang memperjual belikan iPhone 16 di Indonesia saat ini statusnya ilegal karena sertifikasi TKDN untuk iPhone 16 belum diterbitkan.

“Itu ilegal karena belum dapat sertifikasi,” ungkapnya.

Melansir dari Antara, sebelumnya Kemenperin menyatakan produk yang memiliki TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) di atas 40 persen telah memiliki syarat untuk wajib dibeli. Khususnya dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah, BUMN, BUMD maupun swasta yang menggunakan APBN/APBD atau mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara.

Adapun saat ini, di Indonesia sudah ada tiga Apple Academy yang berada di Tangerang, Sidoarjo, dan Batam. Selain itu dalam kunjungan CEO Apple Tim Cook ke Indonesia pada April 2024, menyatakan pihaknya bakal segera membuka Apple Academy ke-empat di Bali.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo akan membuka dan menyampaikan pengarahan pada acara BNI Investor Daily Summit di Jakarta Convention Center, Senayan, pada Selasa, 8 Oktober 2024. Deputi Protokol dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan Jokowi akan hadir pukul 09.00 WIB.

Yusuf mengatakan event ini bakal menyampaikan pesan optimisme. Khususnya kepada para investor dan pemangku kepentingan perekonomian nasional dan global mengenai Indonesia akan terus tumbuh positif dan berkelanjutan.

"Dengan ekonomi nasional yang prospektif dan realisasi kinerja yang positif, diharapkan dapat mendorong sentimen positif bagi para investor untuk terus menanamkan modal di Indonesia," kata Yusuf melalui pesan singkat kepadaTempopada Senin, 7 Oktober 2024.

Sekitar dua ribu undangan akan menghadiri acara yang digelar PT Bank Negara Indonesia (Persero) pada 8 hingga 9 Oktober itu. Direktur Digital & Integrated Transaction Banking BNI, Hussein Paolo Kartadjoemena mengatakan momentum pelaksanaan BNI Summit kali ini tepat karena dilakukan di tengah masa transisi pemerintahan.

Selain itu, ada penurunan suku bunga, dan juga beberapa hari terakhir ada berita pemerintah Tiongkok membuat kebijakan menggelontorkan stimulus yang sangat besar. "Jadi yang akan hadir di acara ini sebetulnya memang nasabah-nasabah BNI dimana mereka memiliki bisnis yang semakin kompleks," kata Hussein dalam konferensi Pers di Jakarta, Senin, 30 September 2024.

TEMPO.CO, Jakarta -Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan saat ini pekerja baru tidak siap masuk ke lapangan pekerjaan informal. Sehingga wajar saat peminat CPNS tahun ini melonjak hingga hampir 4 juta.

Menurut Tauhid, para lulusan baru yang akan memasuki dunia kerja tidak dipersiapkan terjun ke sektor informal. Selama ini, banyak perguruan tinggi hanya fokus mencetak mahasiswa untuk bekerja di sektor formal saja. "Mereka tidak punya bekal, karena lembaga pendidikan baik yang vokasi maupun yang umum, itu memang katakanlah tidak menyiapkan mereka untuk bekerja di sektor informal," ujarnya kepada Tempo pada Senin, 7 Oktober 2024.

Opsi untuk bekerja di perusahaan swasta saat ini pun menurut Tauhid penuh ketidakpastian. Hal tersebut menurutnya, merupakan dampak dari terbitnya UU Ciptaker yang mengatur sistem kerja kontrak yang sangat merugikan bagi karyawan.

Tauhid menambahkan, memburuknya kondisi sektor swasta turut terpengaruh perlambatan atau stagnasi ekonomi nasional. Akibatnya, banyak perusahaan ragu untuk melakukan ekspansi dan merekrut karyawan tetap. "Swasta lain mereka lebih senang outsourcing, lebih senang PKWT dan sebagainya. Sehingga kalau ada tekanan ekonomi, mereka tinggal lepas status pekerja-pekerja itu. Sehingga sulit mereka diangkat menjadi karyawan tetap," tutur dia.

Di sisi lain, para pencari kerja baru sangat menginginkan kepastian terkait lapangan kerja, pendapatan yang stabil, dan jaminan masa depan. Kebutuhan ini menjadi fokus utama bagi mereka yang baru memulai karir dan mencari kestabilan. Menurut Tauhid, menjadi CPNS dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan bahwa jumlah pendaftar seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2024 hampir mencapai empat juta orang. Menurut Anas, tingginya minat ini disebabkan oleh meningkatnya kepercayaan generasi muda dan publik untuk menjadi PNS. "Ini sejalan dengan sistem seleksi berbasis computer-assisted test (CAT) yang kami buat lebih transparan," jelas Anas.

Pendaftaran CPNS tahun ini dibuka pada 20 Agustus dan berakhir pada 17 September 2024. Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat, pada hari terakhir, jumlah pelamar mencapai 3.983.832 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.572.414 orang telah menyelesaikan pendaftaran. Sebanyak 2.855.597 orang dinyatakan memenuhi syarat di instansi yang dilamar, sementara 599.528 orang tidak memenuhi syarat.

Setelah seleksi CPNS, pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dibuka dalam dua periode. Periode pertama dimulai pada 1 Oktober 2024, sedangkan periode kedua pada 17 November 2024.

Nabila Azzahra A turut berkontribusi dalam penulisan ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen PDN) Kementerian Perdagangan (Kemendag), Moga Simatupang, mengungkapkan hingga saat ini pihaknya belum menerima pengajuan perizinan dari aplikasi lokapasar (marketplace) Temu yang berniat menembus pasar daring Indonesia. “So far, sampai sekarang belum ada update di Kementerian Perdagangan mengenai pengurusan izin tersebut,” katanya ketika ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Senin, 7 Oktober 2024.

Moga mengaku tak khawatir aplikasi asal Cina itu masuk walau digadang-gadang dapat merusak ekosistem ekonomi nasional bahkan dianggap berpotensi menghancurkan pasar UMKM. “Sejauh ini kan kita sudah punya regulasi ya untuk memproteksi industri untuk melindungi produksi dalam negeri,” ujarnya.

Ia menekankan, tata kelola perdagangan melalui sistem elektronik yang mumpuni bisa membuat industri dan platform dalam negeri dapat bersaing di pasar global. Selain itu, Moga menyatakan pemerintah terbuka pada segala rupa bisnis berbasis daring, tidak terkecuali aplikasi Temu. Dengan catatan, selama perusahaan-perusahaan tersebut memenuhi persyaratan sebagai Penyelenggara Pedagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE).

Ia menegaskan, persyaratan yang diterapkan berlandaskan pada kebijakan yang ada yaitu Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. "Permendag 31 sudah jelas persyaratan untuk menjadi PPMSE itu apa saja yang harus dipenuhi. Jadi, selama mereka memenuhi persyaratan sesuai dengan Permendag 31 tahun 2023 terkait dengan perizinan perusahaan, pembinaan dan pengawasan PPMSE, ya kita terbitkan,” ujarnya.

Belum lama ini, aplikasi Temu diketahui kembali mengajukan izin pendaftaran kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), tepatnya pada 22 Juli 2024. Pengajuan tersebut merupakan yang ketiga kalinya dilakukan aplikasi Temu untuk merambah pasar Indonesia. Namun, untuk ketiga kalinya pula pengajuan perizinan mereka gagal.

Staf Khusus Menteri Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) Fiki Satari mengatakan, pendaftaran itu gagal karena telah ada perusahaan asal Indonesia dengan nama serupa dan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang mayoritas sama.

Aplikasi Temu, kata Fiki, memiliki konsep menjual barang langsung dari pabrik ke konsumen tanpa adanya perantara yang menyebabkan nihilnya penerapan komisi berjenjang. Ditambah dengan adanya subsidi yang diberikan platform, produk di aplikasi dapat dihargai dengan sangat murah. Hal ini yang kemudian dikhawatirkan dapat menjadi ancaman bagi kestabilan ekosistem UMKM nasional.

Hingga hari ini, aplikasi Temu telah memasuki Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Selain itu, Temu juga sudah berekspansi hingga ke beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Thailand dan Malaysia.

Han Revanda Putra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Hakim di seluruh Indonesia menggelar aksi mogok, yang mereka sebut gerakan cuti bersama, untuk menuntut peningkatan kesejahteraan, Senin, 7 Oktober 2024. Pasalnya sudah sejak 2012 tunjangan mereka tak berubah.

"Tuntutan kami adalah tunjangan jabatan 142 persen dari tunjangan hakim pada tahun 2012," ucap Juru Bicara Solidaritas Hakim Indonesia Fauzan Arrasyid dalam audiensi yang digelar di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta.

Salah satu pertimbangan kenaikan itu ialah karena tunjangan jabatan hakim tidak pernah berubah selama 12 tahun terakhir. Hal ini karena Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim belum direvisi.

"Saya kira angka ini menjadi angka yang wajar, mengingat 12 tahun tidak ada perubahan," ucap dia.

Selain itu, kenaikan tunjangan jabatan juga harus disesuaikan dengan profil daerah tempat hakim bertugas.

Fauzan menyebut SHI memperjuangkan hakim yang berada di pengadilan tingkat pertama kelas II.

"Karena yang paling terdampak hari ini adalah hakim-hakim di tingkat kelas II, di tingkat kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Jadi, kami ini hakim-hakim di SHI, konsentrasinya adalah untuk memperjuangkan hak-hak hakim di kelas II, bukan di kelas I ataupun di tingkat banding," kata Fauzan ditemui usai audiensi itu.

Dalam forum audiensi yang dihadiri pimpinan MA, Komisi Yudisial, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), serta perwakilan Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) itu, SHI menyampaikan empat tuntutan.

Pertama, mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012; kedua, mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim kembali didiskusikan; ketiga, RUU Contempt of Court atau Penghinaan terhadap Pengadilan dapat segera diwujudkan; keempat, meminta adanya peraturan pemerintah yang menjamin keamanan keluarga hakim.

SHI ingin segala hal mengenai hakim diatur jelas oleh Negara. Namun, kata dia, kesejahteraan tidak cukup memastikan hakim untuk berintegritas sehingga perlu penegasan aturan lainnya.

"Jadi, kami pengin paket komplet, tidak hanya tentang bicara kesejahteraan. Sistem pengawasan, penjagaan integritas, rekrutmen, status jabatan hakim itu juga harus diselesaikan karena tidak mungkin parsial," tutur dia.

Hadir pula Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata, Ketua Umum Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Yasardin, dan perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Sebelumnya, forum SHI menggaungkan Gerakan Cuti Bersama Hakim se-Indonesia secara serentak pada 7–11 Oktober 2024. Gerakan tersebut sebagai perwujudan komitmen para hakim untuk memperjuangkan kesejahteraan, independensi, dan kehormatan lembaga peradilan di Indonesia.

Akademisi dari Universitas Padjadjaran, Lies Sulistiani, menilai kesejahteraan hakim perlu diperhatikan agar mereka bisa mengemban tugas dan fungsi yang berat dengan tenang.

"Hakim juga bagian dari masyarakat yang memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya," kata Lies saat dihubungi dari Jakarta, Senin.

Hal itu mengingat, kata dia, mereka memiliki beban yang berat dalam menegakkan keadilan bagi masyarakat.

Lies yang juga Kepala Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unpad menuturkan bahwa penting memperhatikan kesejahteraan hakim dan menjaga kehormatan bagi para pengadil.

"Negara dan seluruh bangsa ini harus terus-menerus menjaga kehormatan dan keluhuran martabat dan perilaku hakim," katanya.

Terkait dengan gerakan cuti bersama pada tanggal 7—11 Oktober 2024 oleh para hakim, menurut dia, menunjukkan bahwa dunia peradilan di Indonesia masih diwarnai banyak persoalan.

Untuk itu, kata Lies, pihak yang berkepentingan supaya dapat menemukan solusi bagi hakim guna mendapatkan penghasilan yang setara dengan beban kerja yang berat.

Berapa Tunjangan Hakim?

A. Pengadilan Tinggi, Pengadilan Militer Utama (Dilmiltama), dan Pengadilan Militer (Dilmil)

B. Pengadilan Kelas IA Khusus (termasuk Hakim Yustisial yang diperbantukan pada MA RI sebagai Asisten Koordinator)

C. Pengadilan Kelas IA (termasuk Hakim Yustisial lainnya yang diperbantukan pada MA RI) atau Dilmil Tipe A

D. Pengadilan Kelas IB atau Dilmil Tipe B

E. Pengadilan Kelas II