INFO BISNIS - Memasuki usia ke-26, Bank Mandiri mengokohkan posisinya sebagai salah satu bank terkemuka di Indonesia dengan menghadirkan inovasi digital yang adaptif dan solutif. Mengusung tema "Adaptif dan Solutif," Bank Mandiri merayakan momen ini dengan meluncurkan berbagai fitur digital baru yang bertujuan memudahkan nasabah dalam mengakses layanan perbankan, mengelola keuangan, hingga mendukung gaya hidup berkelanjutan, Sabtu, 5 Oktober 2024 lalu.

Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi, menjelaskan bahwa inovasi ini sejalan dengan komitmen bank untuk terus mengembangkan solusi finansial yang sesuai dengan kebutuhan nasabah di era digital. Salah satu langkah penting yang diambil adalah pembaruan besar pada aplikasi Livin' by Mandiri. Aplikasi ini kini hadir dengan desain yang lebih modern dan intuitif, serta memanfaatkan teknologi machine learning untuk memberikan layanan yang lebih personal.

“Aplikasi Livin’ by Mandiri kini dilengkapi dengan teknologi analisis data yang mampu memahami perilaku transaksi nasabah, sehingga dapat merekomendasikan fitur dan promo sesuai preferensi pengguna. Nasabah juga bisa menyesuaikan tampilan halaman utama aplikasi sesuai kebutuhan,” ungkap Darmawan.

Sejak diluncurkan pada Oktober 2021, Livin’ by Mandiri telah mencatatkan pertumbuhan yang luar biasa. Hingga Agustus 2024, aplikasi ini digunakan oleh lebih dari 27 juta pengguna, dengan nilai transaksi mencapai Rp2.589 triliun dan volume transaksi sebesar 2,4 miliar. Hal ini menunjukkan besarnya kepercayaan nasabah terhadap layanan digital Bank Mandiri.

Selain pembaruan tampilan aplikasi, Bank Mandiri juga memperkenalkan fitur baru yang semakin memudahkan nasabah untuk mengelola keuangan, yaitu Livin’ Investasi Saham. Fitur ini memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi jual beli saham langsung melalui aplikasi, tanpa perlu berpindah ke platform lain. Dalam kerja sama dengan Mandiri Sekuritas, nasabah bisa membuka rekening dana nasabah (RDN), melakukan deposit, penarikan dana, serta memantau portofolio investasi dalam satu aplikasi yang terintegrasi dengan fitur investasi lainnya seperti reksadana.

“Lewat Livin’ Investasi Saham, nasabah dapat memaksimalkan perencanaan finansial, serta melakukan diversifikasi portofolio secara lebih leluasa. Sehingga semakin dekat dengan tujuan keuangan para nasabah,” ujar Darmawan.

Untuk semakin memanjakan nasabah, Bank Mandiri juga meluncurkan fitur Livin’poin. Dengan fitur ini, nasabah dapat memantau jumlah poin yang diperoleh secara real-time melalui aplikasi dan menukarkannya dengan berbagai hadiah pilihan. “Nasabah bisa mengumpulkan poin dari berbagai transaksi yang dilakukan, serta melalui aktivitas menarik lainnya seperti permainan dan tantangan yang tersedia di aplikasi. Poin yang terkumpul dapat ditukarkan dengan berbagai hadiah menarik, mulai dari voucher diskon untuk produk elektronik hingga airline miles,” kata Darmawan.

Bank Mandiri menegaskan bahwa *Livin’poin* dirancang untuk memberikan pengalaman yang lebih menyenangkan bagi nasabah dalam setiap transaksi, sekaligus menawarkan fleksibilitas yang memungkinkan nasabah memilih reward yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka.

Tidak berhenti di situ, Bank Mandiri juga memperkenalkan inovasi yang mendukung keberlanjutan lingkungan melalui inisiatif Livin’ Planet, sebuah fitur dalam aplikasi yang memberikan akses bagi nasabah untuk mendukung gaya hidup berkelanjutan. Dengan fitur ini, nasabah bisa menghitung jejak karbon yang dihasilkan dari aktivitas sehari-hari, seperti penggunaan kendaraan atau konsumsi energi. Selain itu, nasabah juga bisa ikut serta dalam program penanaman pohon untuk menyeimbangkan emisi karbon mereka.

Darmawan menjelaskan bahwa Livin’ Planet merupakan langkah Bank Mandiri untuk terlibat aktif dalam transisi menuju ekonomi rendah karbon. Melalui kalkulator karbon yang terintegrasi dalam aplikasi, nasabah dapat memantau dampak aktivitas mereka terhadap lingkungan secara mandiri dan transparan. Inisiatif ini tidak hanya membantu mengurangi emisi karbon, tetapi juga memberikan kontribusi pada ekonomi lokal melalui program penanaman pohon yang melibatkan masyarakat sekitar.

Selain fokus pada layanan perbankan ritel, Bank Mandiri dalam HUT ke-26 ini juga meluncurkan pembaruan besar pada layanan wholesale banking dengan memperkenalkan versi terbaru dari Kopra by Mandiri. Layanan ini diperbarui dengan tampilan lebih elegan dan fitur-fitur baru untuk memenuhi kebutuhan finansial nasabah korporasi dan institusi. Teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence pada Kopra by Mandiri memungkinkan nasabah untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam dalam pengambilan keputusan finansial.

Salah satu inovasi dalam Kopra by Mandiri adalah fitur Cashflow Forecasting yang memberikan kemudahan bagi nasabah untuk memantau arus kas dan merencanakan kebutuhan finansial di masa depan dengan lebih akurat. Dengan pemanfaatan artificial intelligence, fitur ini menjadi salah satu unggulan dalam memberikan solusi bagi nasabah korporasi.

Lebih lanjut, Bank Mandiri mengintegrasikan Kopra by Mandiri dengan Livin' by Mandiri melalui ekosistem Unique All-Rounder Ecosystem untuk memperkuat ekosistem nasabah wholesale dan rantai pasok. Kolaborasi antara kedua platform ini memungkinkan adanya solusi terintegrasi seperti layanan Kopra to Livin' Financing yang mempercepat penerimaan pembayaran bagi supplier dan mendukung pengembangan ekosistem closed-loop.

“Di usia ke-26 ini, Bank Mandiri berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan terbaik yang adaptif dan solutif bagi seluruh nasabah sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional dengan menciptakan nilai tambah yang bermanfaat bagi masyarakat,” kata Darmawan.(*)

INFO BISNIS - Memasuki usia ke-26, Bank Mandiri mengokohkan posisinya sebagai salah satu bank terkemuka di Indonesia dengan menghadirkan inovasi digital yang adaptif dan solutif. Mengusung tema "Adaptif dan Solutif," Bank Mandiri merayakan momen ini dengan meluncurkan berbagai fitur digital baru yang bertujuan memudahkan nasabah dalam mengakses layanan perbankan, mengelola keuangan, hingga mendukung gaya hidup berkelanjutan, Sabtu, 5 Oktober 2024 lalu.

Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi, menjelaskan bahwa inovasi ini sejalan dengan komitmen bank untuk terus mengembangkan solusi finansial yang sesuai dengan kebutuhan nasabah di era digital. Salah satu langkah penting yang diambil adalah pembaruan besar pada aplikasi Livin' by Mandiri. Aplikasi ini kini hadir dengan desain yang lebih modern dan intuitif, serta memanfaatkan teknologi machine learning untuk memberikan layanan yang lebih personal.

“Aplikasi Livin’ by Mandiri kini dilengkapi dengan teknologi analisis data yang mampu memahami perilaku transaksi nasabah, sehingga dapat merekomendasikan fitur dan promo sesuai preferensi pengguna. Nasabah juga bisa menyesuaikan tampilan halaman utama aplikasi sesuai kebutuhan,” ungkap Darmawan.

Sejak diluncurkan pada Oktober 2021, Livin’ by Mandiri telah mencatatkan pertumbuhan yang luar biasa. Hingga Agustus 2024, aplikasi ini digunakan oleh lebih dari 27 juta pengguna, dengan nilai transaksi mencapai Rp2.589 triliun dan volume transaksi sebesar 2,4 miliar. Hal ini menunjukkan besarnya kepercayaan nasabah terhadap layanan digital Bank Mandiri.

Selain pembaruan tampilan aplikasi, Bank Mandiri juga memperkenalkan fitur baru yang semakin memudahkan nasabah untuk mengelola keuangan, yaitu Livin’ Investasi Saham. Fitur ini memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi jual beli saham langsung melalui aplikasi, tanpa perlu berpindah ke platform lain. Dalam kerja sama dengan Mandiri Sekuritas, nasabah bisa membuka rekening dana nasabah (RDN), melakukan deposit, penarikan dana, serta memantau portofolio investasi dalam satu aplikasi yang terintegrasi dengan fitur investasi lainnya seperti reksadana.

“Lewat Livin’ Investasi Saham, nasabah dapat memaksimalkan perencanaan finansial, serta melakukan diversifikasi portofolio secara lebih leluasa. Sehingga semakin dekat dengan tujuan keuangan para nasabah,” ujar Darmawan.

Untuk semakin memanjakan nasabah, Bank Mandiri juga meluncurkan fitur Livin’poin. Dengan fitur ini, nasabah dapat memantau jumlah poin yang diperoleh secara real-time melalui aplikasi dan menukarkannya dengan berbagai hadiah pilihan. “Nasabah bisa mengumpulkan poin dari berbagai transaksi yang dilakukan, serta melalui aktivitas menarik lainnya seperti permainan dan tantangan yang tersedia di aplikasi. Poin yang terkumpul dapat ditukarkan dengan berbagai hadiah menarik, mulai dari voucher diskon untuk produk elektronik hingga airline miles,” kata Darmawan.

Bank Mandiri menegaskan bahwa *Livin’poin* dirancang untuk memberikan pengalaman yang lebih menyenangkan bagi nasabah dalam setiap transaksi, sekaligus menawarkan fleksibilitas yang memungkinkan nasabah memilih reward yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka.

Tidak berhenti di situ, Bank Mandiri juga memperkenalkan inovasi yang mendukung keberlanjutan lingkungan melalui inisiatif Livin’ Planet, sebuah fitur dalam aplikasi yang memberikan akses bagi nasabah untuk mendukung gaya hidup berkelanjutan. Dengan fitur ini, nasabah bisa menghitung jejak karbon yang dihasilkan dari aktivitas sehari-hari, seperti penggunaan kendaraan atau konsumsi energi. Selain itu, nasabah juga bisa ikut serta dalam program penanaman pohon untuk menyeimbangkan emisi karbon mereka.

Darmawan menjelaskan bahwa Livin’ Planet merupakan langkah Bank Mandiri untuk terlibat aktif dalam transisi menuju ekonomi rendah karbon. Melalui kalkulator karbon yang terintegrasi dalam aplikasi, nasabah dapat memantau dampak aktivitas mereka terhadap lingkungan secara mandiri dan transparan. Inisiatif ini tidak hanya membantu mengurangi emisi karbon, tetapi juga memberikan kontribusi pada ekonomi lokal melalui program penanaman pohon yang melibatkan masyarakat sekitar.

Selain fokus pada layanan perbankan ritel, Bank Mandiri dalam HUT ke-26 ini juga meluncurkan pembaruan besar pada layanan wholesale banking dengan memperkenalkan versi terbaru dari Kopra by Mandiri. Layanan ini diperbarui dengan tampilan lebih elegan dan fitur-fitur baru untuk memenuhi kebutuhan finansial nasabah korporasi dan institusi. Teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence pada Kopra by Mandiri memungkinkan nasabah untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam dalam pengambilan keputusan finansial.

Salah satu inovasi dalam Kopra by Mandiri adalah fitur Cashflow Forecasting yang memberikan kemudahan bagi nasabah untuk memantau arus kas dan merencanakan kebutuhan finansial di masa depan dengan lebih akurat. Dengan pemanfaatan artificial intelligence, fitur ini menjadi salah satu unggulan dalam memberikan solusi bagi nasabah korporasi.

Lebih lanjut, Bank Mandiri mengintegrasikan Kopra by Mandiri dengan Livin' by Mandiri melalui ekosistem Unique All-Rounder Ecosystem untuk memperkuat ekosistem nasabah wholesale dan rantai pasok. Kolaborasi antara kedua platform ini memungkinkan adanya solusi terintegrasi seperti layanan Kopra to Livin' Financing yang mempercepat penerimaan pembayaran bagi supplier dan mendukung pengembangan ekosistem closed-loop.

“Di usia ke-26 ini, Bank Mandiri berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan terbaik yang adaptif dan solutif bagi seluruh nasabah sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional dengan menciptakan nilai tambah yang bermanfaat bagi masyarakat,” kata Darmawan.(*)

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, memberikan tanggapannya ihwal rencana kelanjutan program Kartu Prakerja dan penyaluran bantuan sosial (bansos) beras pada era kepemimpinan yang baru.

“Pemerintahan Prabowo - Gibran sebaiknya mempertimbangkan penghentian program Kartu Prakerja dan bansos beras, dan menggantinya dengan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” katanya ketika dihubungi melalui pesan tertulis, Jumat malam, 4 Oktober 2024.

Ia kemudian membeberkan sejumlah alasan yang mendasari usulannya tersebut. Beberapa alasan yang mendorong usulan tidak dilanjutkannya program bansos beras dan Kartu Prakerja adalah ketidaktepatan sasaran program, risiko menimbulkan ketergantungan, dan biaya operasionalnya yang tinggi.

Lebih lanjut, Achmad menyarakann sejumlah program pengganti yang lebih berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi.

Alternatif yang pertama adalah dengan menciptakan pelatihan kerja berbasis industri. Achmad berpendapat bahwa pemerintah dapat melibatkan perusahaan-perusahaan swasta yang akan secara langsung melatih tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan mereka.

Sistem pelatihan ini, kata Achmad, tidak berbasis online sebagaimana pelaksanaan program Kartu Prakerja. Pelatihan itu juga harus lebih relevan dan dapat diaplikasikan langsung di dunia kerja nyata.

Selain itu, alih-alih bansos berupa beras, Achmad menyarankan alternatif kebijakan untuk memperluas bansos tunai. Selain lebih fleksibel dan mudah dikelola, jenis bantuan seperti ini memiliki transparansi yang lebih tinggi, sehingga meminimalisir adanya penyelewengan dalam praktiknya.

Dengan begitu, kata Achmad, kebijakan ini juga dapat menjangkau kelompok kelas menengah rentan yang sering terabaikan kesejahteraannya.

Achmad pun menyarankan agar diterapkannya pemberdayaan UMKM dengan dukungan database yang terintegrasi dengan sistem kependudukan dan data ekonomi yang akurat. Menurut dia, menyejahterakan UMKM sama dengan mendorong kemandirian ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat dalam jangka panjang.

Menurut pandangan Achmad, program-program alternatif tersebut mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih berkelanjutan dan mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. “Kebijakan itu bisa memberikan dampak yang lebih signifikan bagi kesejahteraan masyarakat."

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengajak warga Kampung Baru, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur untuk menyampaikan usulan agar program pemberian bansos beras bisa dilanjutkan di pemerintahan berikutnya.

Jika memang masyarakat ingin program itu dilanjutkan, Jokowi menyatakan bakal membisiki Prabowo Subianto untuk meneruskan program tersebut. "Tapi usulannya dari Bapak/Ibu semuanya lho ya,” kata Jokowi, Rabu, 2 Oktober 2024.

Pada kesempatan yang berbeda, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pihaknya tengah mengupayakan agar program Kartu Prakerja dapat diteruskan pada masa pemerintahan Prabowo.

“Hampir seluruh program itu nanti akan dibahas kemudian, karena memang di dalam APBN 2025 disediakan porsi untuk hal tersebut. Jadi masih perlu semua dibicarakan,” ujarnya usai konferensi pers “Temu Alumni Prakerja” di gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis, 3 Oktober 2024.

Daniel A. Fajri dan Nabiila Azzahra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, memberikan tanggapannya ihwal rencana kelanjutan program Kartu Prakerja dan penyaluran bantuan sosial (bansos) beras pada era kepemimpinan yang baru.

“Pemerintahan Prabowo - Gibran sebaiknya mempertimbangkan penghentian program Kartu Prakerja dan bansos beras, dan menggantinya dengan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” katanya ketika dihubungi melalui pesan tertulis, Jumat malam, 4 Oktober 2024.

Ia kemudian membeberkan sejumlah alasan yang mendasari usulannya tersebut. Beberapa alasan yang mendorong usulan tidak dilanjutkannya program bansos beras dan Kartu Prakerja adalah ketidaktepatan sasaran program, risiko menimbulkan ketergantungan, dan biaya operasionalnya yang tinggi.

Lebih lanjut, Achmad menyarakann sejumlah program pengganti yang lebih berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi.

Alternatif yang pertama adalah dengan menciptakan pelatihan kerja berbasis industri. Achmad berpendapat bahwa pemerintah dapat melibatkan perusahaan-perusahaan swasta yang akan secara langsung melatih tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan mereka.

Sistem pelatihan ini, kata Achmad, tidak berbasis online sebagaimana pelaksanaan program Kartu Prakerja. Pelatihan itu juga harus lebih relevan dan dapat diaplikasikan langsung di dunia kerja nyata.

Selain itu, alih-alih bansos berupa beras, Achmad menyarankan alternatif kebijakan untuk memperluas bansos tunai. Selain lebih fleksibel dan mudah dikelola, jenis bantuan seperti ini memiliki transparansi yang lebih tinggi, sehingga meminimalisir adanya penyelewengan dalam praktiknya.

Dengan begitu, kata Achmad, kebijakan ini juga dapat menjangkau kelompok kelas menengah rentan yang sering terabaikan kesejahteraannya.

Achmad pun menyarankan agar diterapkannya pemberdayaan UMKM dengan dukungan database yang terintegrasi dengan sistem kependudukan dan data ekonomi yang akurat. Menurut dia, menyejahterakan UMKM sama dengan mendorong kemandirian ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat dalam jangka panjang.

Menurut pandangan Achmad, program-program alternatif tersebut mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih berkelanjutan dan mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. “Kebijakan itu bisa memberikan dampak yang lebih signifikan bagi kesejahteraan masyarakat."

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengajak warga Kampung Baru, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur untuk menyampaikan usulan agar program pemberian bansos beras bisa dilanjutkan di pemerintahan berikutnya.

Jika memang masyarakat ingin program itu dilanjutkan, Jokowi menyatakan bakal membisiki Prabowo Subianto untuk meneruskan program tersebut. "Tapi usulannya dari Bapak/Ibu semuanya lho ya,” kata Jokowi, Rabu, 2 Oktober 2024.

Pada kesempatan yang berbeda, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pihaknya tengah mengupayakan agar program Kartu Prakerja dapat diteruskan pada masa pemerintahan Prabowo.

“Hampir seluruh program itu nanti akan dibahas kemudian, karena memang di dalam APBN 2025 disediakan porsi untuk hal tersebut. Jadi masih perlu semua dibicarakan,” ujarnya usai konferensi pers “Temu Alumni Prakerja” di gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis, 3 Oktober 2024.

Daniel A. Fajri dan Nabiila Azzahra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku pernah melanggar aturan selama menjabat sebagai pembantu presiden. Sebab, selama menjadi Menteri PUPR, ia terlambat menaikkan tarif tol dalam rentang empat tahun ke belakang.

Basuki mengaku sengaja tidak menaikkan tarif jalan bebas hambatan itu ketika pandemi Covid-19 melanda. “Saya bertanggung jawab melanggar Undang-Undang, kalau itu dianggap pelanggaran,” kata Basuki ketika ditemui wartawan di Kementerian PUPR, Jumat, 4 Oktober 2024.

Basuki beralasan, ia tidak menaikkan tarif karena ekonomi masyarakat terdampak selama masa pagebluk itu. Bukatinya, pemerintah memberikan bantuan langsung tunai atau BLT, tidak menaikkan tarif listrik, hingga memberi subsidi bagi masyarakat berpenghasilan kurang dari RP 5 juta. “Masak, tol naik?” ujar Basuki.

Namun, Basuki menuturkan, hal tersebut bukan alasan satu-satunya yang membuat pemerintah terlambat menaikkan tarif tol. Persoalan lainnya, kata dia, adalah kegagalan badan usaha jalan tol (BUJT) dalam memenuhi standar pelayanan minimal atau SPM jalan otol.

“Keterlambatan itu bukan semata-mata kesalahan pemerintah,” kata Basuki. “Kan, penuhi SPM dulu, dimonitor, Bina Marga centang-centang oke, baru disetujui.”

Sebagai informasi, penyesuaian tarif tol diatur dalam Pasal 48 ayat 3 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Selain itu, Pasal 68 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol dengan perubahan terakhir pada PP Nomor 17 Tahun 2021. Beleid itu mengatur bahwa evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap dua tahun sekali berdasarkan pengaruh laju inflasi.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku pernah melanggar aturan selama menjabat sebagai pembantu presiden. Sebab, selama menjadi Menteri PUPR, ia terlambat menaikkan tarif tol dalam rentang empat tahun ke belakang.

Basuki mengaku sengaja tidak menaikkan tarif jalan bebas hambatan itu ketika pandemi Covid-19 melanda. “Saya bertanggung jawab melanggar Undang-Undang, kalau itu dianggap pelanggaran,” kata Basuki ketika ditemui wartawan di Kementerian PUPR, Jumat, 4 Oktober 2024.

Basuki beralasan, ia tidak menaikkan tarif karena ekonomi masyarakat terdampak selama masa pagebluk itu. Bukatinya, pemerintah memberikan bantuan langsung tunai atau BLT, tidak menaikkan tarif listrik, hingga memberi subsidi bagi masyarakat berpenghasilan kurang dari RP 5 juta. “Masak, tol naik?” ujar Basuki.

Namun, Basuki menuturkan, hal tersebut bukan alasan satu-satunya yang membuat pemerintah terlambat menaikkan tarif tol. Persoalan lainnya, kata dia, adalah kegagalan badan usaha jalan tol (BUJT) dalam memenuhi standar pelayanan minimal atau SPM jalan otol.

“Keterlambatan itu bukan semata-mata kesalahan pemerintah,” kata Basuki. “Kan, penuhi SPM dulu, dimonitor, Bina Marga centang-centang oke, baru disetujui.”

Sebagai informasi, penyesuaian tarif tol diatur dalam Pasal 48 ayat 3 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Selain itu, Pasal 68 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol dengan perubahan terakhir pada PP Nomor 17 Tahun 2021. Beleid itu mengatur bahwa evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap dua tahun sekali berdasarkan pengaruh laju inflasi.

TEMPO.CO, Karanganyer - Jajaran Keimigrasian Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Tengah menggelar Layanan Paspor Simpatik Gabungan Imigrasi se-Jawa Tengah atau Lapor Gayeng selama dua hari di yang terpusat di Sarkara Hall, De Tjolomadoe, Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah.

Acara Lapor Gayeng ini digelar mulai Sabtu hingga Ahad ini, 5-6 Oktober 2024. Dalam inovasi layanan itu, disediakan kuota pembuatan paspor hingga 2.024 pemohon.

Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim meninjau langsung pelaksanaan layanan tersebut di lokasi, Sabtu, 5 Oktober 2024. "Layanan ini diadakan sekaligus dalam rangka memperingati hari Kesaktian Pancasila 2024," ujarnya.

Kuota sebanyak 2.024 pemohon layanan paspor itu seusai angka tahun saat ini dan sekaligus untuk memecahkan rekor pelayanan paspor dengan kuota terbesar dari kegiatan serupa yang pernah ada. Jumlah itu terbagi menjadi dua kategori.

Pertama yakni pemohon calon jemaah haji yang sudah masuk dalam kuota permohonan. Sedangkan lainnya adalah pemohon umum yaitu masyarakat yang mengisi melalui Platform Google Form.

"Tadi dari beberapa pemohon yang saya tanya, kebanyakan (pemohon paspor) haji dan yang akan mau liburan," kata dia.

Dalam layanan itu, ia mengatakan paspor yang dilayani di antaranya jenis paspor elektronik. Menurutnya, paspor elektronik memiliki banyak kelebihan dari sisi keamanan. Sebab pada paspor itu terpasang chip yang menyimpan data biometrik.

"Ada paspor elektronik dan paspor non elektronik. Pada paspor elektronik, di situ ada chipnya sehingga bisa menyimpan data biometrik. Ketika paspor itu kita pegang kemudian kita melakukan perjalanan dan diterima oleh negara tempat kita mendarat, di situ data biometrik langsung dicek dengan kita baik itu face recognition atau sidik jari atau yang terbaru itu iris, langsung bisa match. Artinya kemungkinan untuk dipalsukan itu rendah," tutur dia.

Dari sisi manfaat, ia mengatakan berbagai negara mensyaratkan harus paspor elektronik sehingga akan mempermudah pelayanan, kemudian ada kaitannya dengan permohonan visa atau jangka waktu visa bisa lebih lama.

"Kalau saya mengimbau ambil yang elektronik karena tentunya manfaatnya banyak, dan kalau misalnya paspornya hilang paspornya itu tidak bisa digunakan oleh orang lain karena di dalamnya ada chip yang sesuai dengan data kita," kata dia.

Direktur Lalu Lintas Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi, Felucia Sengky Ratna dalam sambutannya mengapresiasi inovasi yang dilakukan jajaran Imigrasi se-Jawa Tengah dalam mendekatkan layanan paspor kepada masyarakat luas.

"Saya kira ini sebuah terobosan terbaru untuk memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan nyaman. Terlebih lagi ini dilakukan di lokasi yang merupakan kunjungan wisata sebagai pusat keramaian dan waktunya pun pada hari libur," kata Felucia.

Senada dengan Dirlantaskim, Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah, Tejo Harwanto melalui Kepala Divisi Keimigrasian, Is Edy Ekoputranto menyampaikan bahwa Lapor Gayeng merupakan upaya jajaran keimigrasian Jawa Tengah dalam mendekatkan layanannya kepada masyarakat.

"Imigrasi ingin selalu mendekatkan layanan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat. Besar harapan kami kegiatan ini bisa bermanfaat sebaik mungkin." tutur Is Edy.

Sebagai informasi, Lapor Gayeng ini merupakan kolaborasi antara 6 Kantor Imigrasi di Jawa Tengah, yaitu Kanimsus Semarang, Kanim Surakarta, Kanim Pemalang, Kanim Pati, Kanim Cilacap, dan Kanim Wonosobo yang bekerja sama dengan Bank Mandiri dan Bank BSI.

Sebelumnya, kegiatan serupa telah dilaksanakan di dua kota yang berbeda, yakni di Mall Artos Magelang dan Weeskamer Kota Lama, Semarang. Ke depannya, Lapor Gayeng juga akan merambah ke wilayah lain di Jawa Tengah.

Selain layanan paspor, Lapor Gayeng Spektakuler juga dirangkaikan dengan Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Turut hadir pada seremonial pembukaan yakni Kakanim Kelas I Khusus TPI Semarang, Guntur Sahat Hamonangan, Kakanim Kelas I TPI Surakarta, Winarko, Kakanim Kelas I TPI Cilacap, Hasanin, Kakanim Kelas I Non TPI Pati, Ahmad Zaeni, Kakanim Kelas I Non TPI Pemalang, Ari Widodo, Kakanim Kelas II Non TPI Wonosobo, Imam Bahri, dan Karudenim Semarang, Agus Triharto.

Tampak juga Kepala Bagian Program dan Humas Kanwil, Toni Sugiarto, Kepala Bidang Intelejen dan Penindakan Keimigrasian Kanwil, Joko Surono, Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian Kanwil, Lutfi, dan pejabat administrasi Kantor Wilayah maupun Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian.

INFO BISNIS - Dalam rangkaian acara Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar acara Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (Like IT) yang berfokus pada peningkatan literasi keuangan di kalangan generasi muda, terutama Generasi Z (Zoomers). Acara ini merupakan bagian dari upaya OJK untuk membangun kesadaran akan pentingnya pengelolaan keuangan yang cerdas dan bertanggung jawab sejak usia muda yang berlangsung di Kota Balikpapan, Sabtu, 5 Oktober 2024 lalu.

Kepala Eksekutif Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kemampuan literasi keuangan yang baik dapat menjadi modal besar bagi generasi muda dalam menghindari jebakan gaya hidup konsumtif. "Generasi muda yang cerdas dalam mengelola keuangan akan terhindar dari pola hidup konsumtif dan risiko kejahatan keuangan yang marak terjadi di era digital saat ini," kata Friderica.

Friderica juga menyoroti berbagai tantangan sosial yang dihadapi oleh Gen Z, seperti fenomena you only live once (YOLO), fear of missing out (FOMO), dan fear of other people’s opinion (FOPO). Fenomena ini seringkali mempengaruhi gaya hidup yang impulsif dan konsumtif, yang pada akhirnya dapat merusak kesehatan keuangan. Untuk mengatasi hal ini, Friderica mendorong penerapan perilaku delayed gratification, yaitu kemampuan menunda kepuasan atau kesenangan saat ini demi keuntungan jangka panjang yang lebih besar.

Selain itu, OJK juga menekankan fenomena lain yang marak terjadi di kalangan Generasi Milenial dan Gen Z, yaitu doom spending, di mana seseorang cenderung berbelanja secara impulsif tanpa memperhitungkan kebutuhan atau urgensi barang yang dibeli. Fenomena ini perlu diimbangi dengan kemampuan membedakan antara kebutuhan (need) dan keinginan (want), serta merencanakan keuangan dengan lebih bijaksana.

Dalam acara tersebut, OJK juga mengajak Gen Z untuk mulai memanfaatkan produk dan layanan keuangan sebagai bagian dari perencanaan masa depan, termasuk melalui investasi yang aman dan sesuai kebutuhan. "Literasi keuangan yang baik dan inklusi keuangan yang bijak akan menjadikan generasi muda cerdas dalam mengelola keuangan, sehingga mampu menjadi agen literasi di tengah masyarakat," tambah Friderica.

Acara Like IT di Balikpapan kali ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan GENCARKAN (Gerakan Cerdas Inklusi Keuangan) yang diinisiasi OJK bersama Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK). Kegiatan ini bertujuan untuk menyebarkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai pentingnya literasi keuangan dan budaya berinvestasi sejak dini melalui pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan, baik yang konvensional maupun syariah.

Friderica juga menambahkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang semakin pesat membuat masyarakat, terutama generasi muda, lebih mudah mengakses produk dan layanan keuangan. Namun, hal ini juga membawa tantangan baru, termasuk risiko kejahatan siber dan penipuan keuangan. Oleh karena itu, penting bagi generasi muda untuk bijak dalam menggunakan produk keuangan dan memahami risikonya.

Seri kedua dari acara Like IT ini akan diikuti dengan dua seri lainnya yang akan berlangsung di kota-kota besar lainnya di Indonesia, di mana generasi muda akan terus didorong untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan keuangan yang cerdas dan bertanggung jawab. Dengan demikian, peningkatan literasi keuangan di kalangan generasi muda diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih melek keuangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.(*)

INFO BISNIS - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi menggelar acara pembukaan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2024 di Balikpapan, Sabtu, 5 Oktober 2024 lalu, sebagai bagian dari upaya memperluas akses keuangan masyarakat secara lebih bertanggung jawab dan produktif. Dalam sambutannya, Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menekankan pentingnya kolaborasi dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di daerah untuk memperkuat ekonomi lokal dan nasional.

"Literasi dan inklusi keuangan yang baik menjadi fondasi kuat dalam membuka basis ekonomi baru, terutama di luar Pulau Jawa. Ini adalah langkah nyata menuju pencapaian Indonesia Emas 2045," ujar Mahendra. Pelaksanaan BIK di Kalimantan Timur mencerminkan komitmen OJK untuk memperluas pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah dengan potensi besar namun minim akses ke layanan keuangan.

Selain itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang bertanggung jawab dalam ekspansi inklusi keuangan. Menurutnya, pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) harus memastikan bahwa edukasi berjalan seiring dengan penjualan produk, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan produk keuangan secara bijak dan produktif.

Program GENCARKAN, yang digelar bersamaan dengan BIK, bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan dan meminimalisasi risiko kejahatan keuangan di tengah masyarakat. Dengan adanya 68 booth dari PUJK, UMKM, dan lembaga lainnya, BIK 2024 diharapkan mampu menjangkau lebih dari 2 juta peserta dan meningkatkan akses keuangan bagi 8,7 juta orang.(*)

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi angkat bicara soal rencana melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama kembali di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebelum dirinya lengser. Ia menyebutkan kedatangannya ke ibu kota baru untuk melakukan groundbreaking itu jika memang ada undangan dari Kepala Otorita IKN sebelumnya.

"Ya terserah Kepala OIKN, kalau memang ada, ya saya datang lagi," ujar Jokowi usai membuka Nusantara TNI Fun Run di IKN, Kalimantan Timur, Ahad, 6 Oktober 2024, seperti dikutip dari Antara.

Kepala Negara pun meminta wartawan agar menanyakan soal kemungkinan ada tidaknya groundbreaking itu, termasuk siapa saja investornya kepada Kepala OIKN. "Iya tanya kepala OIKN."

Pelaksana Tugas Kepala Otorita IKN yang juga Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyebutkan pada tanggal tanggal 10 atau 11 Oktober 2024, rencanaya Presiden bakal kembali ke IKN untuk meresmikan bangunan pusat pelatihan PSSI.

Di sela-sela peresmian fasilitas itu, kata Basuki, pihaknya akan mengupayakan ada groundbreaking. "Sekarang sedang difinalkan mana-mana saja yang sudah siap untuk di-groundbreaking," kata Basuki.

Sejauh ini, menurut Basuki, nilai investasi yang ditanamkan di IKN yang tidak berasal dari APBN sudah mencapai Rp 58,4 triliun.

Basuki menjelaskan, selama ini pemerintah terus membuka segala sektor investasi untuk masuk, terutama logistik untuk mendorong keramaian di ibu kota baru itu. Khususnya ihwa pembangunan hunian bagi aparatur sipil negara (ASN), Basuki menyampaikan pada akhir Oktober akan terdapat 13 tower yang siap untuk dihuni.

INFO BISNIS - Sebagai perusahaan telekomunikasi digital terdepan di Indonesia, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sumber daya manusia sebagai kunci keberhasilan transformasi perusahaan. Salah satu inisiatif unggulan Telkom dalam mempercepat budaya belajar dan inovasi karyawan adalah melalui program "Knowledge Power Up". Program ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas karyawan melalui berbagai platform pembelajaran, baik internal maupun eksternal, guna mendorong pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan.

Melalui program "Knowledge Power Up", karyawan Telkom diberikan akses ke platform belajar daring seperti MyDigiLearn, Coursera, dan LinkedIn Learning. Hingga saat ini, program tersebut telah melibatkan lebih dari 7.000 karyawan dalam sembilan batch, dengan berbagai topik pembelajaran yang mencakup hard skill dan soft skill. Langkah ini merupakan bagian dari upaya Telkom untuk memastikan setiap karyawan memiliki akses ke pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini.

Direktur Human Capital Management Telkom, Afriwandi, menegaskan pentingnya investasi pada human capital. "Demi pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan, investasi pada human capital adalah kunci keberhasilan. Untuk itu, Telkom terus fokus mengembangkan kompetensi karyawan dengan memperkuat budaya belajar dan inovasi, tidak hanya untuk mendukung langkah strategis perusahaan namun menjadikan insan TelkomGroup sebagai talenta digital yang kompeten dan berdaya saing," ujarnya, Jumat, 4 Oktober 2024 lalu.

Sebagai bagian dari BUMN Learning Festival 2024 yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN, Telkom turut serta dalam berbagai aktivitas pembelajaran seperti self-learning initiatives, learning roadshows, dan kompetisi learning festival race. Melalui program ini, Telkom berkomitmen untuk terus meningkatkan kapabilitas karyawan dalam menghadapi tantangan industri masa depan, sehingga budaya belajar dan inovasi terus terjaga di seluruh lapisan perusahaan.(*)

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi angkat bicara soal angka deflasi beruntun beberapa bulan terakhir ini. Kepala Negara menegaskan deflasi maupun inflasi sebaiknya harus sama-sama dikendalikan agar tidak merugikan semua pihak.

"Apapun yang namanya deflasi maupun inflasi itu dua-duanya memang harus dikendalikan sehingga harga stabil, tidak merugikan produsen, bisa petani, bisa nelayan, bisa UMKM, bisa pabrikan, tetapi juga dari sisi konsumen supaya harga juga tidak naik," ujar Jokowi usai membuka Nusantara TNI Fun Run di IKN, Kalimantan Timur, Ahad, 6 Oktober 2024, seperti dikutip dari Antara.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan soal deflasi 0,12 persen (month to month/mtm) per September 2024. Tren deflasi ini telah berlangsung sejak Mei 2024, dengan rincian deflasi 0,03 persen pada Mei, 0,08 persen pada Juni, 0,18 persen pada Juli, dan 0,03 persen pada Agustus. Adapun, inflasi tahunan tercatat sebesar 1,84 persen (year-on-year/yoy) dan inflasi tahun kalender 0,74 persen (year-to-date/ytd).

Presiden pun meminta agar perihal deflasi tersebut mesti dicek lebih lanjut lagi. Utamanya dari sisi pemicu deflasi tersebut, apakah karena penurunan harga barang atau memang daya beli masyarakat yang berkurang.

"Coba dicek betul, deflasi itu karena penurunan harga-harga barang karena pasokannya baik, karena distribusinya baik, karena transportasi tidak ada hambatan. Atau karena memang ada daya beli yang berkurang. Pengendalian itu yang diperlukan, keseimbangan itu yang diperlukan," tutur Jokowi

Lebih jauh, Kepala Negara juga mengungkit soal inflasi tahunan (year-on-year/yoy) pada September 2024 sebesar 1,84 persen yang dinilainya sudah baik.

"Kita saat ini kalau terakhir inflasi year-on-year itu kira-kira 1,8 persen baik. Tetapi jangan sampai itu terlalu rendah juga, supaya produsen tidak dirugikan, supaya petani yang berproduksi tidak dirugikan," ucap Jokowi. "Itu menjaga keseimbangan itu yang tidak mudah dan kita akan berusaha terus."

Adapun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya optimistis angka deflasi yang telah terjadi selama lima bulan beruntun ini bukan sinyal negatif bagi perekonomian.

Pasalnya, kata bendahara negara itu, deflasi dipicu oleh komponen harga bergejolak (volatile food) yang berkaitan dengan komoditas pangan. Dengan deflasi pangan, maka harga bahan makanan di pasar dalam kondisi stabil atau bahkan menurun.

"Deflasi lima bulan terakhir terutama dikontribusikan penurunan harga pangan. Menurut saya, ini suatu perkembangan positif, terutama terhadap daya beli masyarakat," kata Sri Mulyani di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 4 Oktober 2024.

Sri Mulyani menyebutkan belanja masyarakat, utamanya kelompok menengah bawah, didominasi oleh belanja makanan. Artinya, kata dia, harga pangan di pasar yang menurun justru bisa membantu masyarakat menjangkau bahan-bahan makanan dengan lebih murah.